PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

II

2.1

KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan

daerah

penyelenggaraan

sesuai

otonomi

dengan

daerah

kewenangan

dilakukan

secara

dan

kewajiban

dalam

terencana dan terukur.

Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2012. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan di tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2015

Page 26

Tahun 2015 dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Kabupaten Flores Timur Tahun 2015.

Penyusunan LKIP Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Flores Timur Tahun 2012 – 2016, Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 32 Tahun 2012

tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, serta Penetapan Kinerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 ( lima ) tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah daerah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. Dan secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. 2.1.1 Visi Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan kearifan yang hidup dalam masyarakat Flores Timur, maka visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur adalah :

Pernyataan Visi tersebut mengandung 4 (empat) Kata Kunci, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :


Page 27

1. Maju

: Mengandung makna bahwa lima tahun ke depan, masyarakat Flores

Timur akan mengalami kualitas hidup yang ditunjukan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan seperti meningkatnya pendapatan per kapita, menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatnya jaminan sosial, meningkatnya tingkat pendidikan dan pemanfaatan teknologi, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu dan antar kelompok masyarakat, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi potensial di daerah serta semakin berkembanya nilai-nilai humanis yang positif dan produktif. 2. Sejahtera : Mengandung makna bahwa kondisi manusia dan masyarakat Flores Timur yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir maupun bathin secara adil, merata, rukun, damai, toleransi, berdisiplin, kreatif produktif dan profesional. 3. Bermartabat : Mengandung makna bahwa manusia dan masyarakat Flores Timur yang dalam upaya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraannya sepanjang lima tahun ke depan, senantiasa mengedepankan nilai-nilai luhur budaya Lamaholot yang menjadi prinsip dasar kehidupan dan prasyrata untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan, yakni kejujuran dan integritas, pemerataan dan keadilan, solidaritas, cinta kasih demokrasi, kepastian hukum dan keadilan gender. 4. Berdaya Saing : Mengandung makna bahwa kondisi manusia dan masyarakat Flores Timur yang selama lima tahun ke depan dapat mengupayakan percepatan tingkat kemajuan dan kesejahteraannya yang melampaui daerah-daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur malalui pengukuran indikator-indikator pembangunan. 2.1.2 Misi Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Misi merupakan suatu komitmen dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan tata kepemrintahan daerah yang LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2015

Page 28

baik, yang berintikan penerapan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas publik, kemitraan dan penegakkan hukum di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Adapun Misi Kabupaten Flores Timur adalah : 1. Misi Pertama

:

Mengembangkan dan mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Governance. Misi pertama berorientasi pada pelayanan prima melalui penerapan tata kerja yang profesional, transpartan, sinergi antara sektor, stakeholders, penegakkan hukum serta penataan sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

masyarakat

yang

berbasis

keunggulan

teknologi

informasi

(e-government). Misi ini menerangkan tekad Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk mengupayakan peningkatan kualitas fisik dan non fisik manusia dan masyarakat Flores Timur dalam setiap aspek kehidupan, yang meliputi aspek ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya. Kualitas fisik dimaksud meliputi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan secara layak. Sedangkan kualitas non fisik meliputi aspek emosi, intelegensi, solidaritas, dan kepribadian atau budi pekerti. Tekad dan upaya masyarakat merupakan prasyarat dasar untuk dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan manusia dan masyarakat itu sendiri. 2. Misi Kedua : Mengembangkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Flores Timur. Dengan menyediakan akses untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan bermutu, menegakkan tertib hidup berdasarkan nilai-nilai sosial lamaholot serta memfasilitasi dan mendukung pengembangan iman dan ketaqwaana kepada Tuhan Yang Maha Esa (Kesejahteraan Rohani). Manusia dan masyarakat Flores Timur pada akhirnya menjadi lebih produktif dalam berbagai aspek yang digeluti, antara lain : a. Pada aspek ekonomi akan terwujud peningkatan prasarana dan sarana di bidang ekonomi untuk mendorong pertumbuhan produktivitas di sektor primer (pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan), sektor sekunder (industri pengolahan), dan sektor tersier (jasa) yang pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan


Page 29

pengurangan angka pengangguran serta peningkatan pendapatan perkapita dan pengurangan penduduk miskin; b. Pada aspek politik akan terwujud penyelenggaraan politik praktis yang sehat dan konstruktif di daerah; c. Pada aspek hukum akan terwujud penegakkan supremasi hukum, tersedianya produk-produk perda yang adil serta adanya perlindungan dan penghargaan terhadap HAM; d. Pada aspek sosial budaya akan terwujud peningkatan mutu pendidikan, derajat kesehatan, peningkatan kebudayaan dan pariwisata, pengendalian dampak lingkungan hidup dan pengarusutamaan gender. 3. Misi Ketiga : Meningkatkan pengembangan infrastruktur strategis penunjang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan mitigasi bencana alam. 4. Misi Keempat : Mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan manusia dan masyarakat Flores Timur melalui Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, di mana Koperasi menjadi “jantung” dalam kerja sama yang sinergis dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan unit-unit usaha swasta yang saling menguntungkan dalam berbagai aktivitas ekonomi rakyat (kesejahteraan lahiriah). 5. Misi Kelima : Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. 2.1.3

Agenda Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan tahun 2012-2016, Pemerintah Kabupaten Flores Timur menetapkan 7 (tujuh) Agenda Utama Pembangunan, yaitu : 1. Revitalisasi tata kelola otonomi daerah; 2. Optimalisasi pengembangan pendidikan; 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 4. Percepatan pembangunan sarana prasarana wilayah dan infrastruktur strategis; 5. Pembangunan berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan hidup; 6. Percepatan pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal; dan 7. Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Anak.


Page 30

2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:


Page 31

Tabel 2.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Flores Timur

VISI

: Terwujudnya Manusia dan Masyarakat Flores Timur yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing

MISI 1

: Mengembangkan dan Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berdasarkan pada Prinsip Good Governance dan Clean Government

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

4

1. Mengembangkan Birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik; 2. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif; 3. Pengelolaan keuangan yang akuntabel sehingga memperoleh status laporan pertanggungjawaban APBD wajar tanpa pengecualian;

1. Pemanfaatan berbagai kebijakan dan sumber daya yang potensial 2. Pemanfaatan lembaga sosial kemasyarakatan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel

4. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah; 5. Terwujudnya integrasi sinergisitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pembangunan di daerah;

2. Meningkatkan penataan database dan pengendalian sebaran penduduk

1. Meningkatnya kualitas penataan database penduduk dan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan; 2. Meningkatnya pengendalian sebaran penduduk dan pemberdayaan transmigran lokal;


1. Pengembangan data base penduduk melalui e-KTP 2. Penataan pemukiman penduduk yang efektif berbasiskan tata ruang

Page 32

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

4

3. Terpeliharanya kehidupan masyarakat yang demokratis, rukun dan tertib dalam kehidupan berbangsa

1. Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 2. Meningkatnya peran dan fungsi partai politik; 3. Menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan politik.

MISI 2

1. Meningkatnya pembinaan TRANTIBMAS, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya; 2. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan politik

: Mengembangkan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Flores Timur

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

4

1. Penyediaan layanan dan akses pendidikan yang bermutu, berdaya saing melalui pemanfaatan berbagai regulasi nasional serta berbagai sumber daya potensial baik nasional maupun lokal;

1. Meningkatkan akses pendidikan yang bermutu;

1. Meningkatkan akses kualitas pelayanan pendidikan

1. Menurunnya aksara;

proporsi penduduk

yang buta

2. Menurunnya proporsi anak usia sekolah yang tidak bersekolah; 3. Meningkatnya rasio tenaga kependidikan dan fasilitas pendidikan terhadap peserta didik; 4. Meningkatnya rasio guru yang bersertifikasi; 5. Meningkatnya Lamaholot.


apresiasi

terhadap

2. Pengelolaan kekayaan budaya Lamaholot dan kearifan lokal.

2. Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai badaya Lamaholot dan kearifan lokal yang relevan bagi kemajuan Flores Timur

budaya

Page 33

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

4

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Flores Timur

1. Meningkatnya proporsi penduduk memperoleh pelayanan kesehatan;

yang

2. Menurunnya proporsi ibu hamil dan anak yang meninggal saat melahirkan; 3. Menurunya proporsi balita berstatus gizi buruk dan gizi kurang.

1. Penyediaan layanan dan akses kesehatan yang bermutu baik sarana, prasarana serta jaminan kesehatan yang memadai dan terjangkau dengan memanfaatkan kemitraan yang efektif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi;

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu.

2. Meningkatkan kualitas hidup sehat dengan memanfaatkan kearifan lokal dan budaya daerah. 3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja, perlindungan sosial dan penanggulangan bencana

1. Meningkatnya proporsi masalah tenaga kerja yang dapat diselesaikan; 2. Meningkatnya proporsi tenaga kerja yang terlatih dan bersertifikasi; 3. Meningkatnya proporsi penyandang masalah sosial yang memperoleh pelayanan; 4. Tertanganinya korban bencana alam.

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan yang berkualitas;

1. Meningkatnya perlindungan dan saing tenaga kerja;

2. Memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas kelembagaan sosial negara maupun swasta;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang sosial melalui rehabilitasi dan pemberdayaan sosial masyarakat

daya

3. Penanganan bencana alam yang handal melalui manajemen mitigasi yang terintegrasi baik di daerah maupun nasional.


Page 34

MISI 3

: Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur Strategis Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pelaksanaan Pembangunan yang Berbasis Tata Ruang dan Mitigasi Bencana Alam

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

4

1. Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi sosial dan budaya

1. Meningkatnya panjang jalan yang berkondisi baik di Kabupaten Flores Timur;

Meningkatkan pembangunan jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat

Optimalisasi tata ruang wilayah melalui pemantapan kondisi transportasi jalan

2. Meningkatkan infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air.

1. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal;

Pengembangan potensi sumber daya air melalui pembangunan jaringan irigasi dan pengelolaan potensi konservasi ramah lingkungan

Optimalisasi infrastruktur sumber daya air dan irigasi

3. Menyediakan energi/listrik daerah yang mampu menunjang produksi daerah

1. Meningkatnya proporsi rumah tangga yang dilayani listrik

Meningkatkan cakupan layanan dan distribusi energi dan ketenagalistrikan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang potensial

Optimalisasi kualitas pelayanan infrasrtuktur energi dan ketenagalistrikan

4. Menjadikan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Flores Timur sebagai basis pelaksanaan pembangunan daerah

1. Terwujudnya pembangunan berbasis tata ruang dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana

1. Pembenahan tata ruang Kota Larantuka dengan menitikberatkan pada sarana prasarana dasar, fasilitas umum yang ramah lingkungan;

1. Optimalisasi tata ruang wilayah dalam pembangunan daerah;

2. Tersedianya sarana prasarana perhubungan yang handal dan terintegrasi.

2. Terlaksananya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air.

2. Meningkatkan pengendalian banjir dan pengamanan pantai serta penataan persampahan dengan memanfaatkan peran serta masyarakat, pemerintah pusat, daerah dan dunia usaha


2. Optimalisasi penataan lingkungan hidup dan pemukiman dalam pengendalian bencana.

Page 35

MISI 4

: Mengembangkan dan Meningkatkan Kesejahteraan Manusia dan Masyarakat Flores Timur melaui Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

4

1. Meningkatkan peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing

Meningkatnya jumlah dan proporsi UMKM yang memperoleh kredit

Menumbuhkan dan meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, UKM dengan melalui kerjasama perbankan dan lembaga keuangan mikro, pelaku bisnis dan pihak swasta.

Optimalisasi kelembagaan koperasi dan keuangan mikro dalam pengembangan perekonomian masyarakat

2. Meningkatkanya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan komoditas unggulan daerah

1. Meningkatkan produksi, produktivitas komoditas unggulan melalui penyuluhan, disversifikasi pertanian, penyediaan sarana prasarana yang inovatif dan tepat guna berbasis nilainilai lokal;


2. Meningkatkan pendapatan usaha tani dan nelayan melalui kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat; 3. Mendorong sektor perikanan dan kelautan menjadi sektor unggulan darah melalui potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan; 4. Mengembangkan sektor perikanan 2. Menyediakan energi/listrik daerah yang mampu menunjang produksi daerah

1. Meningkatnya proporsi rumah tangga yang dilayani listrik

Meningkatkan cakupan layanan dan distribusi energi dan ketenagalistrikan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang potensial

Optimalisasi kualitas pelayanan infrasrtuktur energi dan ketenagalistrikan

3. Menjadikan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Flores Timur sebagai basis pelaksanaan

1. Terwujudnya pembangunan berbasis tata ruang dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan upaya

1. Pembenahan tata ruang Kota Larantuka dengan menitikberatkan pada sarana prasarana dasar, fasilitas

1. Optimalisasi tata ruang wilayah dalam pembangunan daerah;


Page 36

pembangunan daerah

MISI 5

pencegahan bencana

dan

penanggulangan

umum yang ramah lingkungan; 2. Meningkatkan pengendalian banjir dan pengamanan pantai serta penataan persampahan dengan memanfaatkan peran serta masyarakat, pemerintah pusat, daerah dan dunia usaha

2. Optimalisasi penataan lingkungan hidup dan pemukiman dalam pengendalian bencana.

: Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan Serta Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

4

1. Meningkatkan peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan anak untuk menjelmakan keadilan dan kesetaraan gender serta perlindungan terhadap anak 2. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olah raga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.

1. Mendorong kemandirian kaum perempuan melalui program-program pelatihan keterampilan 2. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan memanfaatkan berbagai regulasi pemerintah 3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri melalui partisipasi masyarakat

1.

Optimalisasi pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha

2.

Peningkatan peran dan keterlibatan pemuda dalam kegiatan olahraga dan kepemudaan

4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan melalui pembinaan kelompok berprestasi


Page 37

Selanjutnya Keterkaitan masing-masing Misi, Sasaran Misi, Kebijakan dan Program dalam RPJMD dapat diuraikan dalam tabel berikut ini: Tabel 2.3

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016 No

Sasaran

Strategi Strategi

Capaian Kinerja

Program Pembangunan Daerah

Bidang

Kondisi Kondisi Akhir Awal 1 2 3 4 5 6 7 8 Misi 1: Mengembangkan dan Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berdasarkan pada Prinsip Good Governance dan Clean Government 1.1.1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Flores Timur melalui pemanfaatan berbagai kebijakan dan sumber daya yang potensial

Arah Kebijakan

Indikator Kinerja (Outcome)

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel

Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai Jumlah aparatur terhadap kebutuhan aparatur Jumlah aparat yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya Rasio ketersediaan ruangan dan perlengkapan gedung terhadap jumlah aparat % ketersediaan peralatan kerja dari aspek kualitas dan kuantitas sesuai kebutuhan Data pembangunan Sesuai kebutuhan Data Potensi wilayah Data Potensi Wilayah


74 Kasus

15 Kasus

6232 PNS/8001 PNS 722 PNS

8001 PNS/8001 PNS

40%

80%

40%

80%

Tersedia tapi belum lengkap dan akurat Ada

Pengelolaan arsip secara baku

50%

Semua dokumen penting dan vital tertata dan diarsipkan secara baik

Belum di arsipkan secara baik

830 PNS

Tersedia, lengkap dan akurat

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,

Urusan

SKPD Penanggung jawab

9

10

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah

Semua SKPD Lingkup Pemkab Flores Timur

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Bidang Statistik

Bappeda dan

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen dan arsip daerah

Bidang Kearsipan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

BPS

Ada 80%

Diarsipkan secara baik

Kantor Pusat Data dan Kearsipan

Page 38

No

1

Sasaran

2

Strategi Strategi

Arah Kebijakan

3

4

Indikator Kinerja (Outcome) 5 Rasio jumlah masalah yang diselesaikan terhadap jumlah masalah di kecamatan Cakupan pembinaan Kepala Desa/Kelurahan Sistem informasi manajemen pemda Cakupan pengendalian kebijakan KDH Ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian agenda sidang

Jumlah Perda Inisiatif Jumlah SKPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan % SKPD yang memiliki SOP dalam pelayanan Tersedianya Dokumen Rencana Induk pengembangan PNS daerah SKPD yang menerapkan sistem on line dalam pelayanan publik


Capaian Kinerja Kondisi Awal 6 0,6

Kondisi Akhir

90%

100%

Belum Tersedia Belum Tertata Belum tepat waktu Sesuai keputusan Bansmus 3 Perda 6 bSKPD

Ada

Tepat waktu Sesuai keputusan Bansmus

7 SKPD

14 SKPD

7 1

Tertata

8 Perda 13 SKPD

Belum Ada

Tersedia Dokumen RIP PNSD

Belum Ada

10 SKPD (PU,Dinkes, Diknas, Perhub, RSUD, PM PTSP,Distan, Dishub, Dispenduk)

Program Pembangunan Daerah 8 Program Administrasi Perkantoran

Bidang Urusan 9

Program Pendidikan Kedinasan,

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

10 Kecamatan

Setda

Program koordinasi dan pengendalian kebijakan pemerintah daerah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


Sekretariat DPRD

BKD/ Bagian Organisasi RSUD

Bidang Komunikasi dan Informasi

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, HUMAS

Page 39

No

1

Sasaran

2

Strategi Strategi

Arah Kebijakan

3

4

Indikator Kinerja (Outcome) 5 Jumlah jaringan internet yang terpasang di SKPD dan wilayah sistem informasi dan komunikasi yang memadai

Kerjasama penyebarluasan informasi/jumlah perda Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Rasio penduduk ber akte kelahiran Rasio Pasangan berakte nikah Lama Proses perijinan

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif


Kondisi Awal 6 20 SKPD 18 Kecamatan website Belum Optimal sesuai kebutuhan 2 Media

Kondisi Akhir 7 30 SKPD 19 Kecamatan Website pemda diakses di seluruh SKPD

Program Pembangunan Daerah 8 Program Kerjasama Mas Media

Bidang Urusan


9

10

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

Program Peningkatan pelayanan perijinan

Bidang Pemerintahan

Program Pemantapan Otonomi Daerah

Bid. Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu SETDA (Bagian Organisasi, Adm Pembangunan dan Bag Pemerintahan Umum).

3. Program Pengembangan Sumber Daya Komunikasi

4 Media

70%

100%

30%

60%

1,64%

5%

3 Hari

1 Hari

0,05

0,00

Struktur organisasi yang mendukung pelayanan publik

Ada, Belum efektif

Ada, Efektif

Uraian Tugas yang jelas dan Beban kerja yang seimbang.

Ada, Belum seimbang

Ada dan seimbang

Rasio pengaduan masyarakat 1.1.2

Capaian Kinerja

Page 40

No

1 1.1.3

Sasaran

2 Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sehingga memperoleh status laporan pertanggung jawaban APBD Wajar Tanpa Pengecualian

Strategi Strategi

Arah Kebijakan

3

4



Bidang Urusan


Kondisi Awal 6 30%

Kondisi Akhir 7 90%

80%

100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Semua SKPD Lingkup Pemkab Flores Timur

0%

60%

Inspektorat

% aset daerah yang diinventarisir dan digunakan secara tepat

80%

100%

% Kasus yang diselesaikan % SKPD wilayah bebas korupsi

80%

100%

8,1%

50%

68%

80%

Program peningkatan system pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Penanganan Pengaduan Masyarakat Program percepatan wilayah bebas korupsi 2. Peningkatan sumberdaya pemeriksa Program peningkatan sistim pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah

5 % SKPD yang menerapkan penganggaran yang tepat sasaran dan tepat waktu secara terintegrasi dengan hasil yang terukur % SKPD yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar % SKPD yang menerapkan sistem Informasi Keuangan Daerah yang online dan terintegrasi

% penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tingkat provinsi dan regional, serta BPK dan BPKP


Capaian Kinerja

8 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,

9

10 DPPKAD

DPPKAD

Inspektorat

Page 41

No

1 1.1.4

Sasaran

2 Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah;

1.1.5 Terwujudnya integrasi dan sinergisitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pembangunan di daerah

Strategi Strategi

Arah Kebijakan

3

4

Meningkatkan peranserta aktif masyarakat dalam pembangunan melalui pemanfaatan lembaga sosial masyarakat


Indikator Kinerja (Outcome) 5 % Draf produk hukum dari SKPD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Penurunan Pelanggaran Hukum Persentase desa sadar hukum

Ketersediaan Dokumen Perencanaan % SKPD yang menerapkan perencanaan yang konsisten % SKPD yang menyampaikan laporan secara tepat waktu

Capaian Kinerja


Kondisi Awal 6 30%

Kondisi Akhir 7 90%

13 Kasus

9 Kasus

10%

50%

Ada , belum lengkap 62%

Ada, dan lengkap

Program Perencanaan Pembangunan Daerah,

100%

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

8 Program Penataan Peraturan Perundangundangan Program peningkatan Advokasi hukum Program peningkatan kesadaran hukum

Bidang Urusan

9 Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Bidang Perencanaan Pembangunan

SKPD Penanggung jawab 10 Setda (Bag. Hukum)

BAPPEDA

Page 42

No

Sasaran

Strategi Strategi

1 1.2.1

1.3.1

2 Meningkatnya kualitas penataan database penduduk dan penyelenggaraan sistem administrasikependudukan

Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

3 Mengembangkan database penduduk melalui kebijakan e-KTP

Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya


Arah Kebijakan 4


Capaian Kinerja Kondisi Awal 6

Kondisi Akhir 7

70%

100%

30%

60%

1, 64%

5%

100 kali

50 Kali

Penurunan pelanggaran perda Jumlah pol pp

13 Kasus

3 Kasus

4,05

Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertipan, ketentraman, keindahan di kabupaten Jumlah kasus sengketa tanah di masyarakat Jumlah kasus kriminal di masyarakat Jumlah konflik antar umat beragama, demokrasi, dan politik masyarakat cakupan pelayanan korban bencana

73 kasus

10/10.000 Penduduk 30 kasus

16 Kasus

8 Kasus

48 Kasus

20 Kasus

5 konflik

0

90%

100%

5 Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Rasio penduduk ber akte kelahiran Rasio Pasangan berakte nikah Cakupan patroli petugas satpol pp dan operasi penertiban

Program Pembangunan Daerah 8 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Pencegahan tindak kriminal

Bidang Urusan


9

10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Badan Kesbangpol dan Sat. Pol PP

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Kemitraan Pengembangan Wasbang dan tanas Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Page 43

No

Sasaran

Strategi Strategi 3 Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan politik

Arah Kebijakan


Kondisi Awal 6 1

Kondisi Akhir 7 0

6.290,00


Bidang Urusan


1 2.2

2 Meningkatnya peran dan fungsi partai politik

5 Jumlah kasus pelanggaran pemilu Proses konsolidasi 1 19 demokrasi dan Kecamatan Kecamatan kapasitas organisasi politik serta kemasyarakatan Keterlibatan 80% 90% masyarakat dalam pemilu meningkat Adanya peran aktif Baik Baik masyarakat dalam penyelenggaraan tahapan-tahapan pembangunan politik Misi 2: Mengembangkan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarkat Flores Timur

8 Program Pendidikan Politik Masyarakat

9 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

10 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.1.1

Menurunnya proporsi penduduk Flores Timur yang buta aksara;

6.808,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Bidang Pendidikan

114,33%

100,00%

100,68%

100,00%

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan thn.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

117,72%

100,00%

95,83%

98,33%

81,18%

91,18%

100,40%

100,00%

122,55%

100,00%

Penyediaan layanan dan akses pendidikan yang bermutu, berdaya saing melalui pemanfaatan berbagai regulasi nasional, serta berbagai sumber daya potensial baik nasional maupun lokal.


4

Capaian Kinerja

Meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan yang bermutu

Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/Paket C Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A Angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B Angka Melanjutkan Ke SMP Angka Melanjutkan Ke SMA

Page 44

No

1

2.1.2

2.1.3

Sasaran

2

Strategi Strategi

Arah Kebijakan

3

4

Menurunnya proporsi anak usia sekolah yang tidak bersekolah

Meningkatnya rasio tenaga pendidikan dan fasilitas pendidikan terhadap peserta pendidikan


Indikator Kinerja (Outcome) 5 Porsentase Ruang Kelas Kondisi Baik : SD/MI/SDLB SMP/MTs Angka Melek Huruf Angka putus sekolah (APS) SD/MI Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MI Jumlah Perpustakaan Sekolah

Rasio Siswa SMP/MTs/Kelas Rasio Siswa SMA/SMK/MA per Kelas Rasio Siswa/Sekolah Rasio Murid SD/MI/Kelas Rasio Murid SMP/MTs per Kelas Rasio Murid SMA/SMK/MA per Kelas Rasio Siswa SD/MI terhadap Guru Rasio Siswa SMP/MTs terhadap Guru Rasio Siswa terhadap SMA/SMK/MA/Guru


Kondisi Akhir 7

64,06% 80,96% 32,43 0,33%

100,00% 100,00% 60,00 0%

1,37%

0%

1,58%

0%

62 Bh

100 Bh

26,34

40,00

28,85

40,00

108,00 17,52

100,00 40,00

26,34

40,00

28,85

40,00

11,39

40,00

10,41

21,00

9,38

21,00

Program Pembangunan Daerah 8

Bidang Urusan 9

SKPD Penanggung jawab 10

Program Pendidikan Non Formal

Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 1. Program Pendidikan Menegah 2. Program Pendidikan Luar Biasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Bidang Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Bidang Pendidikan


Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Page 45

No

Sasaran

Strategi Strategi

1 2.1.4

2 Meningkatkan rasio guru yang bersertifikasi

3

2.1.5

Meningkatnya apresiasi peserta pendidikan terhadap budaya Lamaholot

Pengelolaan kekayaan Budaya Lamaholot dan kearifan lokal

2.2.1

Meningkatnya proporsi penduduk yang memperoleh pelayanan kesehatan;

Penyediaan layanan dan akses kesehatan yang bermutu baik sarana, prasarana serta jaminan kesehatan yang memadai dan terjangkau

Arah Kebijakan 4

Meningkatkan upaya revitalisasi nilainilai budaya Lamaholot dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Flores Timur Meningkatkan akses dan Pelayanan Kesehatan bermutu


Kondisi Awal 6 505 Orang

Kondisi Akhir 7 700 Orang

2 kali

5 kali

Tidak ada 0,29%

Ada 0,50%

Cakupan puskesmas Cakupan puskesmas pembantu

0,01% 18,58%

0,50% 30%

Rasio rumah sakit per satuan penduduk

-

-

0,16

0,30

39,60

40,90

5 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV: Jumlah festival seni dan budaya bagi peserta pendidikan

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya sekolah Jumlah kebijakan Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk


Capaian Kinerja

Program Pembangunan Daerah 8 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Program Peningkatan seni dan Budaya, Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Puskesmas/puskesmas Pembantu dan jaringannya Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Bidang Urusan


9

10

Bidang Kebudayaan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Bidang Kesehatan

Dinkes/ RSUD

Dinkes

Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Puskesmas/puskesmas Pembantu dan jaringannya Program Obat dan Perbekalan Kesehatan,

Page 46

No

Sasaran

Strategi Strategi

1

2.2.2

2

Menurunnya proporsi ibu hamil dan anak yang meninggal saat melahirkan

3

Arah Kebijakan 4

Meningkatkan kualitas hidup sehat dengan memanfaatkan kearifan lokal dan budaya daerah

Revitalisasi KB



Capaian Kinerja Kondisi Awal 6 8,54%

Kondisi Akhir 7 100%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

2,60

3,00

Rasio tenaga medis per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk

2,60

3,00

0,42

0,80

Jumlah Perda Angka kelangsungan hidup bayi Angka usia harapan hidup Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan Jumlah peserta KB Aktif

1,00 80%

1,00 100%

69,00

72,00

42,24%

80%

68,14%

90%

17.724,00

30.845,00

5 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Program Pembangunan Daerah 8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Manajemen Pelayanan Kesehatan

Bidang Urusan 9

SKPD Penanggung jawab 10 RSUD

Dinas Kesehatan

Program peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak,

1. Program KB 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3. Program Pelayanan Kontrasepsi 4. Program Pembinaan Peran serta masyarakat Dalam pelayanan KB/ KR yang mandiri

Bidang Keluarga Berencana

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Page 47

No

Sasaran

Strategi Strategi

1

2

3


Arah Kebijakan 4

Indikator Kinerja (Outcome) 5 Cakupan peserta KB aktif


Kondisi Akhir 7 70%

Program Pembangunan Daerah 8 5. Program Promkes ibu,bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat; 6. Program Promkes ibu,bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat; 7. Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR; 8. Program peningkatan penanggulangan narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS; 9. Program pengembangan bahan informasi ttg pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; 10. Program penyiapan tenaga pendamping klpk bina keluarga; 11. Program pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU

Bidang Urusan 9


Page 48

No

Sasaran

Strategi Strategi

1 2.2.3

2 Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan

2.2.4

Menurunnya proporsi Balita berstatus gizi buruk dan gizi kurang

2.3.1

Meningkatnya proporsi masalah tenaga kerja yang dapat diselesaikan

3 Meningkatkan kualitas budaya program hidup bersih dan sehat serta makanan yang bergizi, melalui pembangunan puskesmas disetiap kecamatan, puskesmas berfungsi PONED, perbaikan gizi masyarakat, perbaikan lingkungan permukiman, pengadaan air baku dan air bersih bagi kebutuhan domestik secara merata di setiap desa Meningkatkan kualitas hidup sehat dengan memanfaatkan kearifan lokal dan budaya daerah

Fasilitasi perlindungan bagi tenaga kerja


Arah Kebijakan 4

Meningkatkan daya saing dan Perlindunga tenaga kerja

Indikator Kinerja (Outcome) 5 Persentase rumah sehat

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan kunjungan bayi Cakupan desa/kelurahan universal child immunization Rasio posyandu persatuan balita rasio masalah tenaga kerja yang diselesaikan


Kondisi Akhir 7 90%

0,99%

100%

61,94%

80%

0,96%

100%

39,60

40,90

60%

80%

Program Pembangunan Daerah 8 1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita

Bidang Urusan 9


Bidang Kesehatan

Dinas Kesehatan, BPMD dan KB

Bidang Ketenagakerjaan

Dinas Sosial Nakertrans

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Page 49

No

Sasaran

Strategi Strategi

1 2.3.2

2 Meningkatnya proporsi tenaga kerja yang terlatih dan bersertifikasi

2.3.3

Meningkatnya proporsi penyandang masalah sosial yang memperoleh pelayanan;

3 Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui sarana dan kesempatan pelatihan yang berkualitas

Memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas kelembagaan sosial negara maupun swasta.

2.3.4

Tertanganin ya korban bencana alam

Penanganan bencana alam yang handal melalui maenejemen mitigasi yang terintegrasi baik di daerah maupun nasional


Arah Kebijakan 4

Meningkatkan kualitas Pelayanan bidang sosial melelaui rehabilitasi dan pemberdayaan sosial masyarakat


Capaian Kinerja Kondisi Awal 6 45%

Kondisi Akhir 7 60%

Jumlah Sarana sosial

4

8

Jumlah institusi yang menangani masalah sosial Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

2

4

60%

90%

5

10

5 Jumlah tenaga kerja yang terlatih dan bersertifikasi

Transmigrasi berswakarsa

Program Pembangunan Daerah 8 1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, 2. Program Pembinaan Anak Terlantar 3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 4. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, 2. Program Transmigrasi Lokal

Bidang Urusan 9


Bidang Sosial


Bidang Transmigrasi


Page 50

No

Sasaran

Strategi


Capaian Kinerja


Bidang


Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, 1. Program Pengendalian Banjir 2. Program Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong

Bidang Perhubungan

Dinas Hubkominfo

Bidang Pekerjaan Umum

Dinas PU TAMBEN

Lingkungan Hidup

Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Dinas PU Tamben

Urusan Kondisi Kondisi Awal Akhir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Misi 3: Meningkatkan pengembangan infrastruktur strategis penunjang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan mitigasi bencana alam. 3.1.1 Meningkatnya Meningkatkan Proporsi panjang 35,10% 77,31% Program Pembangunan Bidang Dinas PU Meningkatkan kapasitas dan kapasitas dan jaringan jalan dalam Jalan dan Jembatan, Pekerjaan Tamben pembangunan kualitas jalan dan jaringan jalan, kualitas jalan dan kondisi baik Umum Program Rehabilitasi/ jembatan jembatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan untuk Jembatan. menunjang Jumlah Terminal 5 buah 10 Program Sarana dan aktivitas Prasarana perekonomian Kebinamargaan masyarakat Strategi

3.1.2

3.2.1

3.2.2

Tersedianya sarana prasarana perhubungan yang handal dan terintegrasi

Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal.

Terlaksananya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air

Arah Kebijakan

Meningkatkan Pelayanan Angkutan Orang dan Barang

Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya air melaui pembangunan jaringan irigasi dan pengelolaan potensi


Meningkatkan pengendalian banjir dan pengamanan pantai

Meningkatkan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai,


Jumlah Pelabuhan laut

Proporsi Pelabuhan Laut dalam keadaan baik Proporsi Terminal dalam keadaan baik Jumlah Mobil desa Jumlah Kapal desa Proporsi/Luas daerah irigasi teknis Kabupaten dalam kondisi baik

Panjang talud pengaman banjir dan pantai

21 JTP

30 JTP

96,29%

100%

0%

90%

14 unit 2 Unit 21,08 %

38 unit 8 Unit 58%

35.000 m

160.000. m


Page 51

No

Sasaran

Strategi Strategi

1 3.3.1

2 Meningkatnya proporsi rumah tangga yang dilayani listrik

3.4.1

Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman dan fasilitas umum

3 Meningkatkan cakupan layanan dan distribusi energi dan ketenagalisterikan melalui pemanfaataan sumber daya alam yang potensial Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum dan wilayah terisolir Meningkatkan Pemberdayaan Komunitas Permukiman Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat

Arah Kebijakan 4 Optimalisasi kualitas infrastruktur, energi dan ketenagalistrikan

Optimalisasi ketersediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman


Kondisi Awal 6 75%

Kondisi Akhir 7 95%

Rasio Rumah tangga pengguna air bersih

44,08 %

Persentase rumah layak huni

5 Rasio Rumah tangga pengguna listrik/Elektrifikasi


Bidang Urusan


8 Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

9 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

10 Dinas PU Tamben

75%

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah 2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku


Dinas PU TAMBEN

89,84 %

90,07 5%

Program Pengembangan Permukiman

Bidang Perumahan

Dinas PU TAMBEN

Proporsi sarana dan prasarana dasar pemukiman

60%

80%

Jumlah TPA

2 (Tidak layak) 0

3 1

1. Program Lingkungan Sehat Perumahan 2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan

Bidang Lingkungan Hidup

Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

56 buah

72 buah

Jumlah Unit Pengolahan Sampah yang berfungsi secara baik Jumlah TPS


Capaian Kinerja

Page 52

No

Sasaran

Strategi Strategi

1 3.4.2

2 Terwujudnya Pembangunan berbasis Tata Ruang dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana

3 Meningkatkan Fungsi/ Peran hierarki ruang daerah

Mengendalikan fungsi dan luas kawasan

Arah Kebijakan


4 Bertambahnya jumlah pusat pertumbuhan wilayah

5 Jumlah pusatpusat pertumbuhan wilayah

Terkendalinya fungsi dan luas kawasan lindung dan Budidaya

Luas Kawasan lindung

Luas RTH

Capaian Kinerja Kondisi Awal 6 5 pusat pertumbuhan wilayah

Kondisi Akhir 7 6 Pusat pertumbuhan wilayah

8 Program pemanfaatan ruang

Bidang Urusan

Luas hutan lindung : 44.363,78 km² 11,4 km²

Luas hutan lindung : 44.681,98 km ² 1682,9 km²

Menyediakan dokumen Penataan Ruang daerah yang terintegrasi dengan kebijakan penataan Ruang nasional dan Propinsi

Jumlah Produk Tata Ruang Daerah

RTRW : 1 RDTR : 2

Revisi RTRW RTBL, RTRK Kecamatan : 8 IKK

Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang; Pencegahan dan penanggulangan bencana alam,

Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang;

Organisasi masyarakat bidang penataan ruang

2 organisasi

4 Organisasi

SKPD Penanggun g jawab

9 Bidang Penataan Ruang

10 Dinas PU TAMBEN dan Bappeda

Program pengendalian pemanfaatan ruang

Bidang Penataan Ruang

1. Program Pengelolaan RTH 2. Program Perlindungan dan konservasi SDA Program Perencanaan Tata Ruang

Lingkung an Hidup

Bappeda dan kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota


Dinas PU TAMBEN, Bappeda

Program Pemanfaatan Ruang,


Dinas PU TAMBEN, Bappeda

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Daerah Cepat Tumbuh

Mengendalikan Penataan Ruang daerah yang terintegrasi dengan kebijakan penataan Ruang nasional dan Propinsi



Page 53

No

Sasaran

Strategi Strategi

1

4.1. 1

4.2. 1

2

Arah Kebijakan


Kondisi Awal 6 Belum ada

Kondisi Akhir


Bidang Urusan


4 5 7 8 9 Meningkatkan peran Badan 19 BKPR Program Pengendalian Bidang Kecamatan dan Koordinasi Kecamatan Pemanfaatan Ruang Penataan Desa/Kelurahan Penataan Ruang Ruang dalam koordinasi tingkat pengendalian Kecamatan dan pemanfaatan ruang. Keluahan/desa Meningkatnya Pencegahan dan Belum Memadai Program pencegahan Bidang koordinasi Penanggulangan memadai Dini dan Pemerintahan Pencegahan dan Bencana Alam Penenggulangan Penanggulangan Korban Bencana Alam Bencana Alam Misi 4 : Mengembangkan dan Meningkatkan Kesejahteraan Manusia dan Masyarakat Flores Timur Melalui Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

10 Dinas PU TAMBEN, Bappeda

Meningkatnya jumlah dan proporsi UMKM yang memperoleh kredit;

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi dan UKM

Bidang Pertanian

Dinas Pertanian dan Peternakan,

Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan komoditas unggulan daerah

3

Capaian Kinerja

Menumbuhkan dan meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM melalui kerjasama perbankan, lembaga keuangan mikro, pelaku bisnis dan pihak swasta

Meningkatkan produksi, produktivitas komoditas unggulan melalui penyuluhan, diversifikasi pertanian, penyediaan sarana prasarana yang inovatif dan tepat guna berbasis nilai-nilai lokal


Optimalisasi kelembagaan koperasi dan keuangan mikro dalam pengembangan perekonomian masyarakat

Upaya peningkatan pendapatan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan optimalisasi potensi lahan

1. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 2. Rata-rata Jumlah Dana yang diserap per UMKM (Rp) 1. Jumlah Koperasi Aktif 2. Jumlah Dana yang diserap UMKM melalui Koperasi 1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya (KW/HA): - Padi - Jagung

413

5.000.000,-

454

20.000.000,-

101

149

2.800.000.00 0

9.080.000.000

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

26,89 23,03

Badan Penanggula ngan Bencana Daerah

40,36 34,55

Page 54

No

1

Sasaran

2

Strategi Strategi

Arah Kebijakan

3

4

Meningkatkan pendapatan usaha tani dan nelayan melalui kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat

Mendorong sektor perikanan dan kelautan menjadi sektor unggulan daerah melalui potensi sumber daya alam ramah lingkungan


Peningkatan pendapatan masyarakat nelayan melalui optimalisasi hasil laut

Indikator Kinerja (Outcome) 5 - Kacang Hijau - Kacang Tanah - Ubi Kayu - Ubi Jalar Jumlah produksi hasil ternak kecil dan Unggas Prosentase Pemasaran Hasil Pertanian Prosentase Pemasaran Hasil Peternakan Prosentase pengendalian Hama/Penyakit tanaman Jumlah Penyakit ternak Jumlah Kasus Penyakit Ternak Menular yang mendapat pelayanan Jumlah Alsintan

1. Jumlah Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat 2. Konsumsi Ikan

Capaian Kinerja Kondisi Awal 6 9,17 12,62 74,96 64,06 2.466.996 Kg

Kondisi Akhir 7 13,76 18,93 112,44 96,09 3.973.121 Kg

22,70%

72,70%

4,24%

54,24%

26,68%

100,00%


Bidang Urusan


9

10

Dinas Kelautan dan Perikanan

Program Pemberdaya an Ekonomi Masyarakat Pesisir,

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

568 kasus

271 unit

542 unit

39.674,93 Ton

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir,

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Bidang Kelautan dan Perikanan

75,19 %

Page 55

No

Sasaran

Strategi Strategi

1

4.2. 2

2

Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja

3 Mengembangkan sektor perikanan dan kelautan secara optimal dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Flores Timur

Arah Kebijakan 4

Pemanfaatan potensi sumber daya kelautan melalui pengembangan aneka usaha dan pengelolaan kehutanan yang berwawasan lingkungan

Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan yang optimal dan ramah lingkungan

Meningkatkan pelaksanaan kebijakan investasi di Flores Timur serta kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien di bidang investasi melalui regulasi kebijakan daerah

Penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru

Meningkatkan promosi potensi sumber daya lokal di Flores Timur melalui kerjasama investasi antarpemerinta daerah, pusat dan sektor swasta;


Indikator Kinerja (Outcome) 5 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Jumlah Produk Olahan

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Prosentase Pengembangan Usaha Non Kayu sekitar Hutan Luas lahan rehabilitasi hutan dan lahan kritis Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rasio daya serap tenaga kerja

Capaian Kinerja


Kondisi Awal 6 15,41 %

Kondisi Akhir 7 27,91 %

8 Program Pengembangan Budi Daya Perikanan

3 jenis

10 Jenis

22,78%

35,28 %

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap,

0,03%

4.710 Ha

5,03%

7.583 Ha

13

23

82.696.540.0 00

127.175.706.66 6

40,3 %

42,65 %

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Kehutanan

Bidang Urusan 9

SKPD Penanggun g jawab 10

Bidang Kehutanan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Bidang Penanaman Modal

Kantor PTSP dan Penanaman Modal

Program Rehabilitas Hutan dan Lahan

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi

Page 56

No

1

4.2. 3

Sasaran

2

Meningkatnya pengembanga n industri pariwisata daerah untuk mendorong tumbuhkembangnya sektor ril masyarakat

Strategi Strategi

Arah Kebijakan

3 Memfasilitasi perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus serta penyediaan promotion and business centre yang representatif

4

Mengembangkan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Flores Timur berbasiskan potensi yang berakar pada alam dan budaya Lamaholot;

Penataan Larantuka menuju kota wasata rohani (ziarah) internasional dengan memperkuat kerja sama kemitraan dan promosi wisata


Optimalisasi potensi wisata unggulan dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah


Capaian Kinerja Kondisi Awal 6 Tidak ada

ada

1. Jumlah Obyek Pariwisata

50 Obyek

50 Obyek

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata,

2. Jumlah Kunjungan Wisata

41.952 Orang

67.563 Orang

2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

jumlah mitra pariwisata yang terbentuk

49 Mitra

99 Mitra

Program Pengembangan Kemitraan,

5 Master plan pengembangan kawasan ekonomi khusus

Kondisi Akhir


7

8 Program perencanaan bidang ekonomi

Bidang Urusan 9

Bidang Pariwisata

SKPD Penanggun g jawab 10

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Page 57

No

1 4.2. 4

Sasaran

2 Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah melalui ekspor baik dalam maupun luar negeri.

Strategi


Capaian Kinerja

Strategi

Arah Kebijakan

Kondisi Awal 6 27.022.9 Ton

Kondisi Akhir

3 Mendorong perdasagangan ekspor (hasil perkebunan, peternakan dan perikanan) dari Flores Timur, penggunaan produk dalam negeri serta peningkatan sarana dan prasarana perdagangan melalui kerjasama kemitraan antardaerah dan sektor swasta

4 Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional

5 Jumlah produk yang diekspor

Menggalakan ogro industri untuk menigkatkan nilai tambah komoditi rakyat

Jumlah UMKM

413

454

Prosentase Pertumbuhan Industri Rumah Tangga (Home Industri) Cakupan Bina kelompok pengarajin

1,61

2,11

27

40


7 43.520.64 Ton

8 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Jumlah Pasar Daerah/Desa

160 Unit

190 Unit

2. Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri

Persentase perlindungan terhadap konsumen dan produsen

75%

100%

3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Bidang Urusan 9 Bidang Perdagangan

SKPD Penanggung jawab 10 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Meningkatkan pengembangan dan perlindungan pasar tradisional yang memperhatikan penataan, kenyamanan dan keamanan lingkungan melalui pembenahan regulasi pemerintah daerah 4.2. 5

Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor industri kecil dan Menengah di Kabupaten Flores Timur

Mendorong unit usaha industri kecil menengah, penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah melalui kemandirian masyarakat


1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, 2. Program Penataan struktur Industri

3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Page 58

No

Sasaran

1

2

4.3. 1

Meningkatnya rasio kecukupan pangan masyarakat

4.4. 1

Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan berkembangn ya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakart

Strategi


Strategi

Arah Kebijakan

3 Meningkatkan pelayanan terhadap usaha IKM serta mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi) Meningkatkan produksi dan produktivitas pangan pokok, beras, jagung, kacang-kacangan dan ubiubian melalui program daerah, provinsi dan nasional

4

5

Meningkatkan ketersediaan, Akses, kualitas, keragaman dan keamanan pangan

1.Ketersediaan Bahan Pangan - Padi -Jagung -ubi kayu -Ubi Jalar -Kedelai - Kacang Tanah -Kacang Hijau -Sorgum 1. Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) aktif 2. Jumlah LSM

Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif masyarakat desa melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat desa

Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam rangka penguatan daya saing desa


Penguatan usaha ekonomi produktif masyarakat desa melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat desa

Mewujudkan Desa Membangun, melalui penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa


14,335 30,464 23,054 720 2 1,755 516 32 9,2 %

63

Belum Memadai

Kondisi Akhir 7

21,503 45,696 34,581 1,08 11 2,633 774 176 70%


Bidang Urusan 9


1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan. 2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebuna n Lapangan

Bidang Ketahanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Badan Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintahan Desa

98

Memadai

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Page 59

No

Sasaran

Strategi Strategi

1

5.1. 1

2

Arah Kebijakan


Capaian Kinerja Kondisi Awal 6 230

Kondisi Akhir

Persentase perempuan di lembaga pemerintahan

3,82

4,00

Persentase jumlah tenaga kerja perempuan

3,86

4,00

Rasio KDRT Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Jumlah organisasi pemuda

0,0041 95,45

0,001 96,00

100%

100%

Bidang Urusan


4 5 7 8 Meningkatkan 1. PKK Aktif 250 Program Peningkatan partisipasi dan peran Partisipasi Masyarakat kelembagaan dalam pembangunan 2. Posyandu 530 795 masyarakat dalam desa Aktif pembangunan Misi 5 : Meningkatkan Peran Pemuda Dalam Pembangunan serta Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

9 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

10 Badan Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemdes

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan anak untuk menjelmakan keadilan dan kesetaraan gender serta perlindungan terhadap anak

Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Badan KB dan Pemberdayaa n Perempuan

Bidang Pemuda dan keolahragaan


Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;

3 Meningkatnya frekuensi keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan


Meningkatkan perlindungan terhadap Perempuan danAnak dengan memanfaatkan berbagai regulasi pemerintah. Meningkatkan perlindungan terhadap Perempuan danAnak dengan memanfaatkan berbagai regulasi pemerintah.

Meningkakan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri melalui partisipasi masyarakat


Optimalisasi pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha;

Peningkatan peran dan keterlibatan pemuda dalam kegiatan olahraga dan kepemudaan

Jumlah organisasi olahraga

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Program Peningkatan dan pembinaan peran serta pemuda

Page 60

No

Sasaran

Strategi Strategi

1

2

3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan melalui pembinaan kelompok berprestasi


Arah Kebijakan 4

Indikator Kinerja (Outcome) 5 Jumlah kegiatan keepemudaan Jumlah klub olahraga Jumlah gedung olahraga Lapangan olahraga


350,00

Kondisi Akhir 7

Program Pembangunan Daerah 8 Program pembinaan pemasyarakatan dan pengembangan olahraga

Bidang Urusan 9


1,00 0,09

Page 61

2.3 Rencana Kinerja Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penysunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015. Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realitistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. 2.4 Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan perjanjian kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Penyusunan Perjanjian Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015. Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur 2015 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan target capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. LKIP Pemkab Flores Timur Tahun 2015

Page 62

Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realitistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Perjanjian Kinerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 disajikan dalam tebel berikut ini : Misi 1 : Mengembangkan dan mewujudkan pemyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada Prinsip Good Governance dan Clean Governance

No 1 1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

2 Meningkatnya Kualitas

3 Jumlah Aparat yang memiliki kompentensi sesuai

pelayanan Publik

dengan bidangnya

Target 4 671 Orang

Rasio PNS Kabupaten sesuai kebutuhan daerah

90 %

Rasio jabatan yang telah memenuhi persyaratan

70 %

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan

765 PNS

Data pembangunan sesuai kebutuhan Data Potensi

3 Dokumen

wilayah (dokumen perencanaan pembangunan) % layanan dokumen penting daerah

71 %

Semua dokumen penting dan vital tertata dan

75 %

diarsipkan secara baik Cakupan pembinaan Kepala Desa/Kelurahan

100 % (250)

Ketetapan dan Kecepatan dalam penyelesaian agenda sidang

Jumlah Perda Inisiatif DPRD Jumlah SKPD yang menerapkan SPM dalam

Tepat waktu sesuai keputusan Bansmus 3 Perda 13 SKPD

melakukan pelayanan Kerjasama penyebarluasan informasi (jumlah

2 Media

jaringan komunikasi, informasi dan media massa) Sistem informasi dan komunikasi yang memadai (jumlah kelompok KOMSOSDES)


20 Kelompok

Page 63

No 1 2

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

2 Terwujudnya

3 Struktur Organisasi yang mendukung pelayanan

4 Ada, belum

Kelembagaan dan

publik

efektif

Ketatalaksanaan

Uraian Tugas yang jelas dan Beban Kerja yang

Ada, Belum

Pemerintah Daerah yang

seimbang

seimbang

efisien dan efektif 3

Pengelolaan keuangan

Peningkatan predikat WDP ke WTP oleh BPK

WDP

daerah yang akuntabel

% SKPD yang melakukan pengelolaan dan

80 %

sehingga memperoleh

pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai

status laporan

standard

pertanggungjawaban

% SKPD yang menerapkan Sistem Informasi

APBD Wajar Tanpa

Keuangan Daerah yang online dan terintegrasi

Pengecualian (WTP)

% Aset daerah yang diiventalisir dan digunakan

100%

98%

secara tepat (Penerapan Simda Aset) % Kasus yang diselesaikan (% penurunan tingkat

0,75%

penyimpangan dan penyalagunaan kewenangan terhadap total APBD) % Aparat Pemeriksa yang memiliki sertifikat % Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil

4% 0,1 %

pemeriksaan tingkat provinsi dan regional, serta BPK dan BPKP (rasio tindak lanjut hasil temuan terhadap total temuan) 4

5

Meningkatnya

% draf produk hukum SKPD sesuai ketentuan

pembangunan dan

Peraturan Perundang-undangan

pembinaan hukum di

Penurunan Pelanggaran Hukum

daerah

% Desa sadar Hukum

Terwujudnya integrasi dan

Ketersediaan Dokumen Perencanaan

sinergisitas perencanaan,

30 %

13 Kasus 10 % Ada, belum lengkap

pelaksanaan, pengendalian

% SKPD yang menerapkan perencanaan yang

dan pelaporan

konsisten

pembangunan di daerah

% SKPD yang menyampaikan laporan secara tepat

62 %

75 %

waktu 6

Meningkatnya peran

Cakupan patroli petugas Satuan Polisi Pamong

pemerintahan dan

Praja dan Operasi Penertiban

masyarakat dalam

Jumlah Kasus Kamtibmas

pemeliharaan ketertiban

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja /. 10.000

umum dan ketentraman

penduduk

masyarakat

Linmas/RT Rasio jumlah petugas


100 Kali

40 Kasus 0,0053

0,34

Page 64

No

Sasaran Strategis

1

2

Indikator Kinerja

Target

3 Penurunan pelanggaran Perda Tingkat

penyelesaian

4 13 Kasus

pelanggaran

ketertiban,

40 Kasus

Jumlah konflik antar umat beragama, demokrasi

4 Konflik

ketentraman, keindahan di Kabupaten

dan politik masyarakat Cakupan pelayanan korban bencana

90 %

Cakupan pendidikan politik masyarakat

2 Kali

Adanya

peran

aktif

masyarakat

dalam

Baik

penyelenggaraan tahapan-tahapan pembangunan politik 7

Meningkatnya kualitas

Rasio penduduk ber KTP per satuan Penduduk

100 %

penataan data base

Rasio penduduk ber Akte Kelahiran

100 %

penduduk dan

Rasio pasangan ber Akte Nikah

1,64 %

penyelenggaraan

Lama proses perijinan

3 hari

administrasi

Rasio pengaduan masyarakat

0,05

kependudukan

Misi 2 :

Mengembangkan dan meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia (SDM) Masyarakat Flores Timur

No 1 1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

3

4 75 %

2 Menurunnya proporsi

APK PAUD

penduduk Flores Timur

Jumlah PAUD yang mendapatkan bantuan

yang buta aksara

Angka partisipasi kasar SD /MI /Paket A

110 %

Angka partisipasi kasar SMP /MTs /Paket B

110 %

Angka partisipasi kasar SMA /SMK /MA /Paket C

90 %

Angka partisipasi murni SD /MI /Paket A

98 %

Angka partisipasi murni SMP /MTs /Paket B

95 %

% Kelulusan SD /MI

100 %

% Kelulusan SLTP /MTs

100 %

% Kelulusan SMA /MA

100 %

% Kelulusan SMK

100 %

Angka melanjutkan ke SMP

100 %

Angka melanjutkan ke SMA

100 %

% Ruang Kelas Kondisi Baik : SD /MI /SDLB

90 %

% Ruang Kelas Kondisi Baik : SMP /MTs

95 %

Angka Putus Sekolah (APS) SD /MI


5

0,20 %

Page 65

Angka Putus Sekolah (APS) SMP /MTs

1,10 %

Angka Putus Sekolah (APS) SMA /SMK /MA

1,30 %

Jumlah Perpustakaan Sekolah 2

3

4

Menurunnya proporsi anak

Rasio Siswa SMP /MTs per Kelas

30 %

usia sekolah yang tidak

Rasio Siswa SMA/SMK/MA per Kelas

28 %

bersekolah

Jumlah Sekolah Luar Biasa

2

Meningkatnya rasio tenaga

Rasio Murid SD /MI /Kelas

20

pendidikan dan fasilitas

Rasio Siswa SD /MI terhadap Guru

10

pendidikan terhadap

Rasio Siswa SMP /MTs terhadap Guru

10

peserta pendidikan

Rasio Siswa SMA /SMK /MA terhadap Guru

7

Meningkatnya rasio Guru

Guru yang memenuhi kualifikasi S1 /D-IV

yang bersertifikasi 5

282 Unit

3420 Orang

Meningkatnya apresiasi

Jumlah festival seni dan budaya bagi peserta pendidikan

2 Kali

peserta pendidikan

Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya

4

terhadap budaya

Cakupan pembinaan terhadap ragam budaya

19 ragam

Lamaholot 6

Meningkatnya proporsi

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per Satuan Penduduk

penduduk yang

Cakupan Puskesmas

0,35 %

memperoleh pelayanan

Cakupan Puskesmas

0,35 %

kesehatan

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Menurunnya proporsi Ibu

70 %

Ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan

90 % 10

Cakupan penemuan dan penangan penderita penyakit

2,60

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

0,75

Angka kematian Ibu

102/

hamil dan anak yang meninggal saat melahirkan

0,000008

% Sarana prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik

Jumlah kemitraan di Bidang Kesehatan

7

95 %

100.000 KH Angka kelangsungan hidup bayi

80 %

Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani

100 %

Cakupan pelayanan Nifas

100 %

Cakupan Kunjungan Ibu hamil (K4)

80 %

Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai

85 %

Angka Usia Harapan Hidup

69,00

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

42,24 %

Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes yang

68,14 %

memiliki kompetensi kebidanan Cakupan PUS yang menjadi peserta aktif KB

66,4 %

Cakupan Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja

2,05 %

Cakupan Peserta KB Aktif

64,80 %


Page 66

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1 8

2 Meningkatnya kualitas

3 % Rumah Sehat

4 70,39 %

Menurunnya proporsi

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

0,99 %

Balita bersatatus Gizi

Cakupan Kunjungan Bayi

61,94 %

Buruk dan Kurang Gizi

Angka Kematian Bayi

kesehatan lingkungan 9

11/1000 KH

Angka Kematian Balita AKABA

10

2,00/1000

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization

0,96 %

Rasio Posyandu Persatuan Balita

39,60 %


Rasio masalah tenaga kerja yang diselesaikan

60 %

masalah tenaga kerja

Cakupan pendampingan bagi lembaga tenaga kerja

3 Lembaga

Jumlah tenaga kerja yang terlatih dan bersertifikasi

50 %

yg dapat diselesaikan 11

Meningkatnya proporsi tenaga kerja yg terlatih dan bersertifikasi

12


% Sarana sosial/kelembagaan kesejahteraan sosial yang

penyandang masalah

terbina

soaial yang

Jumlah fakir miskin yang ditangani dibandingkan dengan

129 KK/12

memperoleh pelayanan

fakir miskin yang ada

Kelompok

Cakupan Layanan KIE Konseling

100 Orang

Jumlah Institusi yang menangani masalah sosial % PMKS yang memperoleh bantuan sosial 13

Tertanganinya Korban

Keberdayaan para Transmigran

Bencana Alam

% Fasilitas Wilayah Transmigrasi

0,05 %

2 0,05 % 100 Orang 4,50 %

Misi 3 : Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur Staregis penunjang Aktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pelaksanaan Pembangunan yang Berbasis Tata Ruang dan Mitigasi Bencana Alam No 1 1.

2.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

2 Meningkatnya kapasitas dan

3 Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

4 24 Km

kualitas jalan dan jembatan

Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik

45 Km

Jumlah Terminal

5 Buah

Teresedianya sarana prasarana

Jumlah pelabuhan laut

1 JTP

perhubungan yang handal dan

Proporsi pelabuhan laut dalam keadaan baik

terintegrasi

Proporsi terminal dalam keadaan baik

75 %

Jumlah mobil desa

5 Unit

Jumlah kapal desa

1 Unit


96,29 %

Page 67

3.

Meningkatnya infrastruktur

Proporsi / Luas daerah irigasi teknis Kabupaten

Sumber Daya Air dan Irigasi

dalam kondisi baik

21,08 %

yang handal 4.

Terlaksananya konservasi dan

Panjang talud pengaman banjir dan pantai

35.000 M

pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air 5.

6.

Meningkatnya proporsi rumah

Rasio rumah tangga pengguna Listrik/

75 %

tangga yang dilayani listrik

Elektifikasi

Meningkatnya akses

Rasio rumah tangga pengguna air bersih

44,08 %

masyarakat terhadap sarana

% Rumah layak huni

89,84 %

dan prasarana dasar

Jumlah rumah layak huni dibangun

pemukiman dan fasilitas

Proporsi sarana dan prasarana dasar pemukiman

umum

Jumlah TPA

100 rumah 60 % 1 (Tidak layak)

Jumlah Unit pengolahan sampah yang berfungsi

0

secara baik

7.

Terwujudnya pembangunan

Jumlah TPS

56 Buah

Jumlah pusat-pusat pertumbuhan wilayah

1 Pusat

berbasis tata ruang dan

pertumbuhan

pelestarian lingkungan hidup

Luas kawasan Lindung

dalam rangka meningkatkan

Luas RTH

RTRW : 1

upaya pencegahan dan

Jumlah Produk Hukum Tata Ruang Daerah

RDTR : 2

20 ha

penanggulangan bencana

Misi 4 : Mengembangkan dan Meningkatkan Kesejahteraan Manusia dan Masyarakat Flores Timur Melalui Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1 1.

2 Meningkatnya jumlah

3 Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM

Target 4 663

dan proporsi UMKM yang memperoleh kredit

Rata-rata Jumlah Dana yang diserap per UKM (Rp)

Jumlah Koperasi Aktif

Jumlah dana yang diserap UMKM melalui Koperasi


20.000.000

145

4.000.000.000

Page 68

No 1 2.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

2 Meningkatnya produksi

3 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal

dan produktivitas

lainnya (KW/HA) :

pertanian dan komoditas

1. Padi

55,26 Kw/Ha

unggulan daerah

2. Padi Gogo

35,09 Kw/Ha

3. Jagung

30,15 Kw/Ha

4. Kedelai

10,14 Kw/Ha

5. Sorgum

9,05 Kw/Ha

Jumlah produksi hasil ternak kecil dan unggas % Pemasaran hasil pertanian % Pemasaran hasil peternakan % Pengendalian hama/penyakit tanaman Jumlah penyakit ternak Jumlah Alsintan Jumlah produksi perikanan laut dan perikanan darat : 1. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

4

1.105.253 Kg 39,90 % 100 % 26,68 % 15 Unit 66.859,60 Ton 15,41 %

2. Produksi perikanan kelompok nelayan

3.

Meningkatnya investasi

16.616,25 %

% Pengembangan Usaha Non kayu sekitar hutan :

0,50 %

1. Luas areal hutan yang dikonservasi

25 Ha

2. Luas areal hutan yang dikembangkan

1,027 Ha

3. Luas lahan rehabilitasi hutan dan lahan kritis

1.052 Ha

Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)

21

yang mendorong

Jumlah nilai investasi berskala nasional

penciptaan lapangan

(PMDN/PMA)

223

Jumlah objek pariwisata

3 Objek

Jumlah kunjungan wisata

41.952 Orang

100.518.161.

kerja 4.

Meningkatnya pengembangan industri pariwisata daerah untuk mendorong tumbuh kembangnya

Jumlah mitra pariwisata yang terbentuk

49 Mitra

Jumlah objek pariwisata

3 Objek


Page 69

No

Sasaran Strategis

1 5.

2 Meningkatnya volume

Indikator Kinerja 3 Jumlah produk yang diekspor

Target 4 39.564,22 Ton

perdagangan komoditas unggulan daerah

Jumlah pasar daerah / desa

35 Unit

melalui ekspor baik % perlindungan terhadap konsumen dan produsen

75 %

Meningkatnya produksi

Jumlah UMKM

600

dan produktivitas

% Pertumbuhan Industri Rumah Tangga

dalam maupun luar negeri 6.

sektor industri kecil

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

dan menengah 7.

8.

1,61 % 40 kelompok

Meningkatnya rasio

Ketersediaan Bahan Pangan :

kecukupan pangan

1. Padi

55,26 Kw/Ha

masyarakat

2. Padi Gogo

35,09 Kw/Ha

3. Jagung

30,15 Kw/Ha

4. Kedelai

10,14 Kw/Ha

5. Sorgum

9,05 Kw/Ha

6. Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari)

39,65 Kkal

7. Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)

95,53 gram

Meningkatnya kinerja

% LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Aktif

9,2 %

pemerintahan desa dan

Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan

berkembangnya usaha

Jumlah desa penerima dana pemberdayaan

41 desa/kel

ekonomi produktif

Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti

1603 Orang

masyarakat

BIMTEK :

206 Kelompok

1. PKK Aktif

230

2. Posyandu aktif

530


Page 70

Misi 5 : Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan serta meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

No 1 1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

2 Meningkatnya

3 % Perempuan di lembaga pemerintahan

4 3,82

pemberdayaan anak

% Jumlah tenaga kerja perempuan

3,86

dan perempuan untuk

Rasio KDRT

9%

menjelmakan keadilan

Jumlah kebijakan peningkatan kualitas anak dan

dan kesetaraan gender

perempuan

serta perlindungan

Partisipasi angkatan kerja perempuan

63,98

terhadap anak

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan

100 %

1 Perda

dan anak dari tindakan kekerasan 2.

Meningkatnya peran

Jumlah organisasi pemuda

2

pemuda dan prestasi


2

olahraga dalam

Jumlah kegiatan kepemudaan

1

pembangunan kualitas

Jumlah Klub Olahraga

350

Jumlah Gedung Olahraga

1,00

hidup dan kehidupan masyarakat

Program dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2015 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini : Misi 1 : Mengembangkan dan Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berdasarkan pada Prinsip Good Governance

NO

PROGRAM

ANGGARAN

KETERANGAN

(Rp) 1 1.

2 Pengembangan Sumber Daya aparatur

3 2.531.497.000

4 DAU

2.

Pengembangan data/informasi/statistik daerah

95.476.000

DAU

3.

Perencanaan Pembangunan Daerah

1.132.005.500

DAU

4.

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

243.949.000

DAU

5.

Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

252.370.800

DAU

6.

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

79.324.500

DAU

7.

Peningkatan

Perencanaan

26.882.000

DAU

8.

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

119.623.000

DAU

9.

Kerjasama Mas Media

13.867.000

DAU

Kapasitas

Kelembagaan

Pembangunan Daerah


Page 71

10.

Pembinaan dan Pengembangan aparatur

11.

Peningkatan

sistem

pengawasan

internal

dan

3.769.880.600

DAU

1.271.572.950

DAU

94.956.000

DAU

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 12.

Percepatan Wilayah Bebas Korupsi

13.

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

236.261.000

DAU

14.

Pemeliharaan

678.238.000

DAU, PAD,

ketertiban

umum

dan

ketentraman

masyarakat dan pencegahan tindak kriminal 15.

DBHP

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

7.387.253.929

DAU

5.840.885.350

DAU

318.534.300

DAU

daerah 16.

Pengembangan kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah

17.

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

18.

Perbaikan sistem administrasi kearsipan

95.476.000

DAU

19.

Penyelamatan dan pelestarian dokumen dan arsip daerah

33.773.000

DAU

20.

Pengembangan

244.513.000

DAU

budaya

baca

dan

pembinaan

perpustakaan 21.

Program kemitraan pengembangan Wasbang dan Tanas

142.529.000

DAU

22.

Pendidikan Politik Masyarakat

150.137.500

DAU

Misi 2 : Mengembangkan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Flores Timur

NO

PROGRAM

ANGGARAN

KETERANGAN

(Rp) 1 1.

2 Pendidikan Anak Usia Dini

2.

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3.

Pendidikan Non Formal

4.

Pendidikan Menengah

5.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

6.

Manajemen Pelayanan Pendidikan

7.

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga

3 144.141.000 2.199.474.700 284.090.000

4 PAD, DAU DAU DAU, Pembiayaan

1.791.825.050

DAU

38.883.927.170

DAU, Pembiayaan

140.000.000

DAU

1.214.080.000

DAU

2.382.407.500

DBHP

Kependidikan 8.

Keluarga Berencana

9.

Kesehatan Reproduksi Remaja

106.251.100

DBHP

10.

Pelayanan Kontrasepsi

146.618.000

DBHP, PAD

11.

Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

346.401.000

DBHP, DAU


Page 72

12.

Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah

1.214.169.000

DAU

12.396.000

DAU

Kesejahteraan Sosial 13.

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

14.

Pembinaan Para Penyandang Cacat Trauma

176.919.000

DAU

15.

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

250.404.000

DAU

16.

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

411.711.500

DAU

Ketenagakerjaan 17.

Peningkatan Kesempatan Kerja

18.

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

19.

Peningkatan Seni dan Budaya

20.

Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan

4.699.656.200

-

197.411.500

DAU

39.700.000

-

176.060.000

DAU, PAD

344.698.000

DAU, PAD

841.225.500

Lain-lain Pendapatan

Budaya 21.

Pengelolaan Keragaman Budaya

22.

yang Sah 23.

Administrasi Kependudukan

923.293.300

DAU

24.

Pengembangan Wilayah Transmigrasi

377.488.400

DAU

25.

Transmigrasi Lokal

95.930.500

DAU

Misi 3 : Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur Strategis Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pelaksanaan Pembangunan yang Berbasis Tata Ruang dan Mitigasi Bencana

NO

PROGRAM

ANGGARAN

KETERANGAN

(Rp) 1 1.

2 Pembangunan Jalan dan Jembatan

2.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

3.

Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

4.

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa

3 38.574.798 1.010.403.500 155.600.000 12.731.282.724

dan Jaringan Pengairan Lainnya

4 DAU DAU, Pembiayaan DAU DAU, PAD, Pembiayaan

5.

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

10.078.563.402

DAU

6.

Prasarana dan Fasilitas LLAJR

637.586.900

-

7.

Peningkatan Pelayanan Angkutan

215.128.000

DAU, PAD

8.

Pembinaan dan Pengembangan Bidang

2.142.667.260

DAU

4.632.009.428

DBHP, DAU,

Ketenagalistrikan 9.

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air


Page 73

Limbah

Pembiayaan

10.

Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

101.400.000

Pembiayaan

11.

Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan

535.998.000

-

12.

Pengembangan wilayah strategis dan daerah cepat

202.292.000

-

tumbuh 13.

Pengelolaan RTH

719.910.000

-

14.

Perlindungan dan Konservasi SDA

951.219.200

-

15.

Perencanaan Tata Ruang

96.371.000

DAU

Misi 4 : Mengembangkan dan Meningkatkan Kesejahteraan Manusia dan Masyarakat Flores Timur melalui Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

NO

PROGRAM

ANGGARAN

KETERANGAN

(Rp) 1 1.

2 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

3 153.849.250

4 DAU, DBHP, PAD

305.630.050

DAU

Kompetitif Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

3.

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

537.517.200

DAU, PAD

4.

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

888.427.750

DAU

5.

Peningkatan Kapasitas Apoaratur Desa

338.373.000

DAU

6.

Penin gkatan Partisipasi Masyarakat dalam

198.422.500

DAU

Pembangunan Desa 7.

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

298.724.000

-

8.

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

586.939.100

-

9.

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

92.122.277

-

1.996.363.400

-

321.322.600

-

27.272.000

APBD II

Pertanian/Perkebunan 10.

Pencagahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman dan Ternak

11.

Peningkatan Penenrapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

12.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

13.

Pengembangan Budidaya Perikanan

299.027.000

APBD II, APBN

14.

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

549.183.529

APBD II, APBD

Perikanan


Page 74

15.

Pengembangan Perikanan Tangkap

7.240.808.001

APBD II, APBN

16.

Pengembangan Destinasi Pariwisata

1.763.223.334

DAU

17.

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

322.584.000

PAD

18.

Pengembangan Kemitraan

178.060.084

DAU, PAD

19.

Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

152.657.000

-

20.

Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri

3.204.618.381

-

21.

Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

191.294.000

-

22.

Penataan struktur industri

580.910.780

-

23.

Peningkatan kemampuan teknologi

98.427.000

-

24.

Peningkatan Ketahanan Pangan

25.

Pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan

1.022.947.002

DAU

54.021.000

DAU

38.389.000

-

4.211.097.988

-

lapangan 26.

Pemanfaatan potensi Sumber Daya Kehutanan

27.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

28.

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

150.622.000

DAU

Misi 5 : Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan serta Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

NO

PROGRAM

ANGGARAN

KETERANGAN

(Rp) 1 1.

2 Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam

3 101.944.000

4 -

62.388.000

-

Pembangunan 2.

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak

3.

Peningkatan dan Pembinaan Peranserta Pemuda

27.670.000

-

4.

Pembinaan Pemasyarakatan dan Pengembangan

980.364.600

DAU

Olahraga Total Anggaran


150.087.151.497

Page 75

Keterkaitan Sasaran Strategis, Indikator, SKPD Penanggung jawab, dan Program.

No 1 1

Sasaran Strategis

SKPD Penanggung Program jawab 2 3 4 5 6 Misi 1: Mengembangkan dan Mewujudkan Penyelkengggaraan Pemerintahan yang Berdasarkan pada Prinsip Good Governance dan Clean Government Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik

Indikator

Jumlah Aparat yang memiliki kompentensi sesuai dengan bidangnya Rasio PNS Kabupaten sesuai kebutuhan daerah Rasio jabatan yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan Data pembangunan sesuai kebutuhan Data Potensi wilayah (dokumen perencanaan pembangunan) % layanan dokumen penting daerah Semua dokumen penting dan vital tertata dan diarsipkan secara baik

2.531.497.000,-

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

3.769.880.600,-

Bappeda dan BPS

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

95.476.000,-

75 %

Kantor Arsip dan Perpustakaan

33.773.000,-

100 % (250) Tepat waktu sesuai keputusan Bansmus 3 Perda

BPM dan Pemdes

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen dan Arsip Daerah Program Peningkatan kapasitas aparetur Desa/kelurahan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah SKPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan

13 SKPD

Bagian Organisasi Setda

Program Peningkatan Pelayanan Publik

32.152.000,-

Kerjasama penyebarluasan informasi (jumlah jaringan komunikasi, informasi dan media massa)

2 Media

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program Pengembangan Sumber Daya Komunikasi

119.623.000,-

Jumlah Perda Inisiatif DPRD

671 Orang

Semua SKPD

90 %

BKD

Anggaran (Rp) 7

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur

Cakupan pembinaan Kepala Desa/Kelurahan Ketetapan dan Kecepatan dalam penyelesaian agenda sidang


Target

70 %

765 PNS 3 Dokumen

71 %

Sekretariat DPRD

338.373.000,5.840.885.350,-

Page 76

No

Sasaran Strategis

Indikator

Target

1

2

3 Sistem informasi dan komunikasi yang memadai (jumlah kelompok KOMSOSDES) Struktur Organisasi yang mendukung pelayanan publik Uraian Tugas yang jelas dan Beban Kerja yang seimbang Peningkatan predikat WDP ke WTP oleh BPK % SKPD yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standard % SKPD yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang online dan terintegrasi % Aset daerah yang diiventalisir dan digunakan secara tepat (Penerapan Simda Aset) % Kasus yang diselesaikan (% penurunan tingkat penyimpangan dan penyalagunaan kewenangan terhadap total APBD) % Aparat Pemeriksa yang memiliki sertifikat % Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tingkat provinsi dan regional, serta BPK dan BPKP (rasio tindak lanjut hasil temuan terhadap total temuan) % draf produk hukum SKPD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

4 20 Kelompok

2

3

4

Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sehingga memperoleh status laporan pertanggungjawaban APBD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah


Ada, belum efektif Ada, Belum seimbang WDP 80 %


Bagian Organisasi Setda

Program

Anggaran (Rp)

6

7

Program Peningakatan Kualitas Pelayanan Publik

57.644.000,34.338.000

Inspektorat, DPPKAD DPPKAD

Program Percepatan wilayah Bebas Korupsi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

94.956.000,-

Inspektorat

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.271.572.950,-

Bagian Hukum Setda

Program penataan Peraturan Peundang-undangan

1.112.942.650

7.387.253.929

100%

98%

0,75%

4% 0,1 %

30 %

Page 77

No

Sasaran Strategis

1

2

Indikator

3 Penurunan Pelanggaran Hukum % Desa sadar Hukum

5

6

7

Terwujudnya integrasi dan sinergisitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pembangunan di daerah

Ketersediaan Dokumen Perencanaan

Meningkatnya peran pemerintahan dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Cakupan patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Operasi Penertiban Jumlah Kasus Kamtibmas Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja /. 10.000 penduduk Linmas/RT Rasio jumlah petugas Penurunan pelanggaran Perda Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, keindahan di Kabupaten Jumlah konflik antar umat beragama, demokrasi dan politik masyarakat

Meningkatnya kualitas penataan data base penduduk dan penyelenggaraan administrasi kependudukan

% SKPD yang menerapkan perencanaan yang konsisten % SKPD yang menyampaikan laporan secara tepat waktu

Target

4 13 Kasus 10 % Ada, belum lengkap 62 %

SKPD Penanggung jawab 5 Bagian Hukum Setda Bagian Hukum Setda Bappeda

75 %

100 Kali

Satuan Polisi Pamong Praja

40 Kasus 0,0053 0,34 13 Kasus 40 Kasus

Cakupan pelayanan korban bencana

90 %

Badan kesatuan Bangsa dan Politik BPBD

Cakupan pendidikan politik masyarakat Adanya peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan tahapan-tahapan pembangunan politik Rasio penduduk ber KTP per satuan Penduduk Rasio penduduk ber Akte Kelahiran Rasio pasangan ber Akte Nikah Lama proses perijinan Rasio Pengaduan Masyarakat

2 Kali Baik

Badan Kesbangpol


4 Konflik

100 % 100 % 1,64 % 3 hari 0,05

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program

Anggaran (Rp)

6 Program Peningkatan Advokasi Hukum Program Peningkatan Kesadaran hukum Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, Praswil dan SDA Program Peningkatran Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan pencegahan tindak kriminal

7 305.291

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Program Pendiudikan Politik Masyarakat

Program Penataan Administarsi kependudukan

164.127.050 1.132.005.500 243.949.000,331.695.300,-

236.261.000,678.238.000,-

142.529.000,-

150.137.500,-

923.293.300,-

Page 78

No 1 1

2

Sasaran Strategis

SKPD Penanggung jawab 2 3 4 5 Misi 2: Mengembangkan dan meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia (SDM) Masyarakat Flores Timur Menurunnya proporsi penduduk Flores Timur yang buta aksara

Menurunnya proporsi anak usia sekolah yang tidak bersekolah


Indikator

APK PAUD Jumlah PAUD yang mendapatkan bantuan Angka partisipasi kasar SD /MI /Paket A Angka partisipasi kasar SMP /MTs /Paket B Angka partisipasi kasar SMA /SMK /MA /Paket C Angka partisipasi murni SD /MI /Paket A Angka partisipasi murni SMP /MTs /Paket B % Kelulusan SD /MI % Kelulusan SLTP /MTs % Kelulusan SMA /MA % Kelulusan SMK Angka melanjutkan ke SMP Angka melanjutkan ke SMA % Ruang Kelas Kondisi Baik : SD /MI /SDLB % Ruang Kelas Kondisi Baik : SMP /MTs Angka Putus Sekolah (APS) SD /MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP /MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA /SMK /MA Jumlah Perpustakaan Sekolah Rasio Siswa SMP /MTs per Kelas Rasio Siswa SMA/SMK/MA per Kelas Jumlah Sekolah Luar Biasa

Target

75 % 5

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

110 %

Program 6 Program PAUD

Anggaran (Rp) 7 144.141.000,-

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

2.199.474.700,-

Program Pendidikan Non Formal

284.090.000,-

110 % 90 % 98 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 95 % 0,20 % 1,10 % 1,30 % 282 Unit 30 % 28 %


Program Pendidikan Menengah

1.791.825.050,-

2

Page 79

No

Sasaran Strategis

1 3

2 Meningkatnya rasio tenaga pendidikan dan fasilitas pendidikan terhadap peserta pendidikan

4 5

6

7

Meningkatnya rasio Guru yang bersertifikasi Meningkatnya apresiasi peserta pendidikan terhadap budaya Lamaholot

Meningkatnya proporsi penduduk yang memperoleh pelayanan kesehatan

Menurunnya proporsi Ibu hamil dan anak yang meninggal saat melahirkan

Indikator 3 Rasio Murid SD /MI /Kelas Rasio Siswa SD /MI terhadap Guru Rasio Siswa SMP /MTs terhadap Guru Rasio Siswa SMA /SMK /MA terhadap Guru Guru yang memenuhi kualifikasi S1 /D-IV Jumlah festival seni dan budaya bagi peserta pendidikan Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya Cakupan pembinaan terhadap ragam budaya Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per Satuan Penduduk Cakupan Puskesmas Cakupan Puskesmas Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk % Sarana prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik Ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan Jumlah kemitraan di Bidang Kesehatan Cakupan penemuan dan penangan penderita penyakit Rasio tenaga medis per satuan penduduk Angka kematian Ibu Angka kelangsungan hidup bayi Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani


Target 4 20 10

SKPD Penanggung jawab 5 Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga

Program 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Anggaran (Rp) 7 38.883.927.170,-

10 7 3420 Orang 2 Kali


4

19 ragam 95 %

Dinas Kesehatan/ RSUD

0,35 % 0,35 % 0,000008

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Program Peningkatan Seni dan Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan budaya Program Pengelolaan keragaman Budaya Program Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasaran Rumah Sakit/Puskesmas, Pustu dan jaringannya.

1.214.080.000,39.700.000,176.060.000,-

344.698.000,841.225.500,-

70 % 90 % 10 2,60 0,75 102/

100.000 KH 80 % 100 %

Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak

Page 80

No

Sasaran Strategis

Indikator

Target

1

2

3 Cakupan pelayanan Nifas Cakupan Kunjungan Ibu hamil (K4) Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai Angka Usia Harapan Hidup Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan PUS yang menjadi peserta aktif KB Cakupan Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja Cakupan Peserta KB Aktif % Rumah Sehat

4 100 % 80 % 85 %

8 9

10

11 12

Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan Menurunnya proporsi Balita bersatatus Gizi Buruk dan Kurang Gizi

Meningkatnya proporsi masalah tenaga kerja yg dapat diselesaikan

Meningkatnya proporsi tenaga kerja yg terlatih dan bersertifikasi Meningkatnya proporsi penyandang masalah soaial yang memperoleh pelayanan

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan Kunjungan Bayi Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita AKABA Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization Rasio Posyandu Persatuan Balita Rasio masalah tenaga kerja yang diselesaikan Cakupan pendampingan bagi lembaga tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang terlatih dan bersertifikasi % Sarana sosial/kelembagaan kesejahteraan sosial yang terbina Jumlah fakir miskin yang ditangani dibandingkan dengan fakir miskin yang ada



Program

Anggaran (Rp)

6

7

69,00 42,24 % 68,14 % 66,4 %

Dinkes, Badan KB dan PP

2,05 % 64,80 % 70,39 % 0,99 %

Program Keluarga Berencana

2.382.407.500,-

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

106.251.100,-

Program Pelayanan Kontrasepsi

146.618.000,-

Program Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

411.711.500,-

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

61,94 % 11/1000 KH 2,00/1000 0,96 % 39,60 % 60 %


3 Lembaga

50 % 0,05 % 129 KK/12 Kelompok

Program Peningkatan Kesempatan kerja Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas tenaga kerja Program pemberdayaan fakir miskin dan PMKS

4.699.656.200,197.411.500,1.214.169.000,-

Page 81

No

Sasaran Strategis

Indikator

Target

1

2

3 Cakupan Layanan KIE Konseling Jumlah Institusi yang menangani masalah sosial % PMKS yang memperoleh bantuan sosial

4 100 Orang 2

13

1.

2.

3.

4. 5. 6.


Program

6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial

Anggaran (Rp) 7 50.404.000,-

Program Pemberdayaan Kelembagaan 12.396.000,kesejahteraan sosial Program Pembinaan Penyandang cacat 176.919.000,trauma Tertanganinya Korban Bencana Keberdayaan para Transmigran 100 Orang Program Pengembangan wilayah 377.488.400,Alam transmigrasi % Fasilitas Wilayah Transmigrasi 4,50 % Program Transmigrasi Lokal 95.930.500,Misi 3: Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur Strategis Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pelaksanaan Pembangunan yang Berbasis Tata Ruang dan Mitigasi Bencana Meningkatnya kapasitas dan Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 24 Km Dinas PU, Program Pembangunan Jalan dan 38.574.798,kualitas jalan dan jembatan Pertambangan Jembatan dan Energi Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi 45 Km Program rehabilitasi Pemeliharaan jalan 1.010.403.500,baik dan jmbtan Jumlah Terminal 5 Buah Program sarana dan prasarana 155.600.000,kebinamargaan Teresedianya sarana prasarana Jumlah pelabuhan laut 1 JTP Dinas Program pembangunan prasrana dan 10.931.278.302 perhubungan yang handal dan Perhubungan, fasilitas perhubungan Proporsi pelabuhan laut dalam keadaan baik 96,29 % terintegrasi Kominfo Proporsi terminal dalam keadaan baik 75 % Jumlah mobil desa 5 Unit Jumlah kapal desa 1 Unit Meningkatnya infrastruktur Proporsi / Luas daerah irigasi teknis 21,08 % Dinas PU, Program pengembangan dan 12.731.282.724 Sumber Daya Air dan Irigasi yang Kabupaten dalam kondisi baik Peertambangan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan handal dan Energi pengairan lainnya Terlaksananya konservasi dan Panjang talud pengaman banjir dan pantai 35.000 M pendayagunaan sumber daya air Meningkatnya proporsi rumah Rasio rumah tangga pengguna Listrik/ 75 % Program Pengembangan Bid. 2.142.667.260,tangga yang dilayani listrik Elektifikasi ketenagalistrikan Meningkatnya akses masyarakat Rasio rumah tangga pengguna air bersih 44,08 % Program Pengembangan Kinerja 4.733.409.428 terhadap sarana dan prasarana Pengelolaan Air Bersih dan Air Baku dasar pemukiman dan fasilitas % Rumah layak huni 89,84 % umum Jumlah rumah layak huni dibangun 100 rumah Proporsi sarana dan prasarana pemukiman 60 % Jumlah TPA 1 (Tidak layak) BLHD Program pengembangan kinerja 535.998.000,pengelolaan persampahan


0,05 %

Page 82

No

Sasaran Strategis

1

2

7.

1.

2.

Indikator

Target


Program

3 4 6 Jumlah Unit pengolahan sampah 0 yang berfungsi secara baik 56 Buah Jumlah TPS Terwujudnya pembangunan berbasis tata Jumlah pusat-pusat pertumbuhan 1 Pusat Bappeda Program Pengembangan ruang dan pelestarian lingkungan hidup wilayah pertumbuhan wilayah strategis dalam rangka meningkatkan upaya Luas kawasan Lindung 20 ha Program Pengelolaan RTH pencegahan dan penanggulangan bencana Luas RTH RTRW : 1 Program Perlindungan SDA Jumlah Produk Hukum Tata RDTR : 2 Program Perencanaan Tata Ruang Daerah Ruang Misi 4: Mengembangkan dan Meningkatkan Kesejahteraan Manusia dan Masyarakat Flores Timur melalui Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Meningkatnya jumlah dan proporsi UMKM yang memperoleh kredit

Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan komoditas unggulan daerah

Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM Rata-rata Jumlah Dana yang diserap per UKM (Rp) Jumlah Koperasi Aktif Jumlah dana yang diserap UMKM melalui Koperasi Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (KW/HA) : 1. Padi 2. Padi Gogo 3. Jagung 4. Kedelai 5. Sorgum Jumlah produksi hasil ternak kecil dan unggas % Pemasaran hasil pertanian % Pemasaran hasil peternakan % Pengendalian hama/penyakit tanaman Jumlah penyakit ternak Jumlah Alsintan Jumlah produksi perikanan laut dan perikanan darat : 1. Cakupan Bina Kelompok Nelayan


663

Dinas Koperasi dan UKM

Anggaran (Rp) 7

202.292.000,719.910.000,951.219.200,96.371.000,-

Program Pengembangan Kewirausahaan dan UKM

153.849.250,-

Program pengembangan sistem pendukung usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengh Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan

305.630.050,-

Program peningkatan produksi hasil pertanian/peternakan dan pemasaran

977.785.377

Program peningkatan teknologi pertanian/perkebunan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

321.322.600,-

20.000.000 145 4.000.000.000

55,26 Kw/Ha 35,09 Kw/Ha 30,15 Kw/Ha 10,14 Kw/Ha 9,05 Kw/Ha 1.105.253 Kg

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Distanak

39,90 % 100 % 26,68 % 15 Unit 66.859,60 Ton 15,41 %

Dinas Kelautan dan Perikanan

298.724.000,-

27.272.000,-

Page 83

No

Sasaran Strategis

1

2

Indikator

Target

3 Produksi perikanan kelompok nelayan % Pengembangan Usaha Non kayu sekitar hutan : 1. Luas areal hutan yang dikonservasi 2. Luas areal hutan yang dikembangkan 3. Luas lahan rehabilitasi hutan dan lahan kritis Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

4 16.616,25 %

2.

3.

4.

5.

7.

Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja

Meningkatnya pengembangan industri pariwisata daerah untuk mendorong tumbuh kembangnya Meningkatnya pengembangan industri pariwisata daerah untuk mendorong tumbuh kembangnya Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah melalui ekspor baik dalam maupun luar negeri

Meningkatnya rasio kecukupan pangan masyarakat


0,50 % 25 Ha


Dinas Kehutanan dan Perkebunan

1,027 Ha

Program 6 Program Pengembangan Budidaya perikanan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Kehutanan

Anggaran (Rp) 7 8.089.018.530 38.389.000,-

Program rehabilitasi hutan dan lahan

4.211.097.988,-

Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi

150.622.000,-

Program Pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan pemasaran pariwisata

1.763.223.334

Program peningkatran dan pengembangan ekspor dan perdagangan dalam negeri Program perlindungan konsumen dan perdagangan Program peningkatran ketahanan pangan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan

3.357.275.381,-

1.052 Ha 21

Kantor Penanaman Modal dan PPT

100.518.161. 223

Jumlah objek pariwisata Jumlah kunjungan wisata Jumlah mitra pariwisata yang terbentuk Jumlah objek pariwisata

3 Objek 41.952 Orang 49 Mitra

Jumlah produk yang diekspor Jumlah pasar daerah / desa

39.564,22 Ton 35 Unit

% perlindungan terhadap konsumen dan produsen Ketersediaan Bahan Pangan : 1. Padi 2. Padi Gogo 3. Jagung 4. Kedelai 5. Sorgum 6. Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari) 7. Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)

75 %


2.263.867.418

3 Objek

55,26 Kw/Ha 35,09 Kw/Ha 30,15 Kw/Ha 10,14 Kw/Ha 9,05 Kw/Ha 39,65 Kkal

Dinas Perindustrian dan Peerdaganagn

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

191.294.000,1.022.947.002 54.021.000,-

95,53 gram

Page 84

No

Sasaran Strategis

1 8.

2 Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan berkembangnya usaha ekonomi produktif masyarakat

1.

Meningkatnya pemberdayaan anak dan perempuan untuk menjelmakan keadilan dan kesetaraan gender serta perlindungan terhadap anak

2.

Indikator

Target

SKPD Penanggung jawab 5 Badan Pemberdayaan Masyarakan dan Pemdes

Program

3 4 % LPM (Lembaga Pemberdayaan 9,2 % Masyarakat) Aktif Jumlah kelompok masyarakat 206 Kelompok yang diberdayakan Jumlah desa penerima dana 41 desa/kel pemberdayaan Jumlah Aparatur Pemerintah Desa 1603 Orang yang mengikuti BIMTEK : 1. PKK Aktif 230 2. Posyandu aktif 530 Misi 5: Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan serta meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat


% Perempuan di lembaga pemerintahan % Jumlah tenaga kerja perempuan Rasio KDRT Jumlah kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Jumlah organisasi pemuda

3,82 3,86 9% 1 Perda

6

Anggaran (Rp) 7

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan Program peningkatan kulaitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

101.944.000,-


Program peningkatan dan pembinaan peran serta pemuda

27.670.000,-

Program pembinaan kemasyarakatan dan pengembangan olahraga

980.364.600,-

62.388.000,-

63,98 100 %

2


2

Jumlah kegiatan kepemudaan

1

Jumlah Klub Olahraga

350

Jumlah Gedung Olahraga

1,00

Page 85

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Recommend Documents