BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana

Strategis

atau

yang

disebut

dengan

RENSTRA

merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Penyusunan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi

Jawa Timur tahun

2009-2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421) Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pembangunan

dan Peraturan

Tata Cara

Lembaran Pemerintah

Penyusunan Rencana

Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664 ). RENSTRA

Pemerintah

Provinsi

Jawa

Timur

merupakan

perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur. A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 - 2014 Rencana Strategis ( RENSTRA ) Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Tahun

Pembangunan

2009 – 2014 Jangka

dibuat

Menengah

2009 – 2014 yang ditetapkan dengan

berdasar

pada

Rencana

Daerah ( RPJMD ) Tahun Peraturan Gubernur

Jawa

Timur tanggal 20 Mei 2009 nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

II - 32

1.

Visi Visi Pemerintah

Provinsi

Jawa Timur Tahun

2009 – 2014 adalah sebagaimana berikut : “Terwujudnya Jawa Timur Yang Makmur dan Berakhlak Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”, bahwa Jawa Timur dicita-citakan sebagai provinsi yang aman, bersatu, rukun, damai, makmur dan sejahtera merupakan bagian

tak terpisahkan

dari Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia, dilaksanakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai penegasan komitmen terhadap konsep negara kebangsaan Indonesia yang telah menjadi ketetapan seluruh rakyat Indonesia ketika mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Jawa Timur diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan. 2.

Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi

Pemerintah

Provinsi

Jawa

Timur Tahun

2009 – 2014 sebagaimana berikut : “Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik Melalui APBD Untuk Rakyat“, bahwa pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa

Timur

diarahkan

pada

Agenda

dan

Prioritas

Pembangunan. 3.

Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan


II - 33

visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan Pembangunan terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, bukan untuk segelintir orang tertentu. Kemakmuran Jawa Timur yang ingin diwujudkan adalah kemakmuran bersama, terutama wong cilik. Wong cilik atau rakyat kecil merupakan subjek pembangunan,

dan

tidak

boleh

terpinggirkan,

apalagi

dipinggirkan, dari proses dan hasil pembangunan. Yang dimaksud rakyat dan wong cilik dalam rumusan misi pembangunan Jawa Timur 2009 – 2014 ini adalah mereka yang

mengalami

ketidakberdayaan

(powerless)

akibat

termarginalisasi (marginalized), terdevaluasi (devalued), dan mengalami keterampasan (deprivation), serta pembungkaman (silencing). Mereka yang karena berbagai alasan terlempar ke luar dari struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya. Untuk itu, APBD Provinsi Jawa Timur harus ditujukan sebesar-besarnya untuk belanja pelayanan dasar terutama pelayanan pendidikan, kesehatan, sarana air bersih, dan perluasan lapangan kerja yang berorientasi pada rakyat miskin, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, dengan tujuan akhir, dijabarkan ke kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur. Tujuan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terdapat dalam RPJMDProvinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 mendatang adalah sebagai berikut : a) Meningkatnya

aksesibilitas

dan

kualitas

pelayanan

kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin. b) Keberdayaan ekonomi rakyat, meningkatnya efektivitas penanggulangan

kemiskinan,

dan

meningkatkan

kesejahteraan sosial rakyat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

II - 34

c) Meningkatnya percepatan pemerataan & pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. d) Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatnya perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang. e) Terwujudnya

percepatan

reformasi

birokrasi,

dan

meningkatnya pelayanan publik. f) Meningkatnya kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial. g) Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatnya peran

pemuda,

serta

berkembangnya

dan

memasyarakatnya olahraga. h) Meningkatnya keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia. i) Terwujudnya

percepatan

penanganan

rehabilitasi

dan

rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo.

Tabel : 2.1

Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan

MISI Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat

TUJUAN I

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi Masyarakat Miskin

INDIKATOR 1 2 3 4

II

III

Keberdayaan Ekonomi Rakyat, meningkatnya efektivitas penanggulangan kemiskinan, , dan meningkatnya kesejahteraan sosial rakyat

1

Meningkatnya percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan

1

2 3

2

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Usia Harapan Hidup (AHH) Persentase Peningkatan Anak Miskin Usia 7-18 Tahun yang Bisa Mengakses Pendidikan ( Sekolah) Persentase Peningkatan Penduduk Miskin Yang Berobat Gratis melalui JAMKESDA Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persentase Penurunan Penduduk Miskin Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index ) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Persentase Kontribusi UKM pada PDRB


II - 35

3 4

IV

Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatnya perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang.

1 2 3 4

V

Terwujudnya percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatnya pelayanan publik.

1 2 3

VI

VII

Meningkatnya kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial

1

Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatnya peran pemuda, serta mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga

1 2 3

2

4 5 6

VIII

IX

Meningkatnya keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia

1

Terwujudnya percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo.

1

2 3

2

Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2000 Indeks Disparitas Wilayah Inflasi (%) Persentase Luas Kawasan Yang Peruntukannya sesuai dengan Tata Ruang Persentase penurunan beban pencemaran Sungai Brantas Persentase Penurunan Luas Lahan kritis Tahura R. Soeryo Persentase Penurunan Lahan Kritis di Jawa Timur Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pembayaran Pajak Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern dan Ekstern Nilai SAKIP Rasio tempat Ibadah Persatuan Penduduk Jumlah Lembaga/Organisasi Sosial Keagamaan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Jumlah korban kasus KDRT, Non KDRT dan trafiking yang melapor, ditangani dan diselesaikan. Persentase Peningkatan Pengembangan Pemuda Pelopor Persentase Peningkatan Pembuda Olahraga Peringkat PON XVIII Persentase Penyelesaian Gugatan Perkara Persentase Kasus pelanggaran HAM Rasio Aparat Keamanan per 10.000 jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Terkena Dampak Lumpur Lapindo yang Mendapatkan Pemulihan Pesertase KK yang telah mendapatkan ganti rugi


II - 36

4.

Sasaran Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2009 – 2014), dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu : Tujuan-1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan terutama bagi masyarakat miskin. Sasarannya adalah : a. Meningkatnya

Aksesibilitas

dan

Kualitas

Pelayanan

Aksesibilitas

dan

Kualitas

Pelayanan

Pendidikan. b. Meningkatnya Kesehatan. Tujuan-2 : Keberdayaan Ekonomi Rakyat, meningkatnya efektivitas penanggulangan kemiskinan, dan meningkatnya kesejahteraan sosial rakyat. Sasarannya adalah Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat. Tujuan-3

:

Meningkatnya

percepatan

pemerataan

dan

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Sasarannya adalah : a. Terwujudnya Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis. b. Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. c. Meningkatnya Investasi, Ekspor Non Migas, dan Pariwisata. d. Meningkatnya Daya Saing Industri Manufaktur. e. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur. Tujuan-4 : Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatnya perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang. Sasarannya adalah Meningkatnya Kualitas


II - 37

dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang. Tujuan-5 : Terwujudnya percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatnya

pelayanan

publik.

Sasarannya

adalah

Terwujudnya Reformasi Birokrasi, dan Meningkatnya Pelayanan Publik. Tujuan-6 : Meningkatnya kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial. Sasarannya adalah Meningkatnya Kualitas Kesalehan Sosial Demi Terjaganya Harmoni Sosial. Tujuan-7 : Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan,

serta

terjaminnya

kesetaraan

gender,

dan

meningkatnya peran pemuda, serta mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga. Sasarannya adalah : a. Meningkatnya Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Kesetaraan Gender. b. Meningkatnya

Peran

Pemuda

dan

Berkembangnya

Olahraga. Tujuan-8 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia. Sasarannya adalah : a. Meningkatnya Penghormatan, Pengakuan dan Pene-gakan Hukum dan Hak Asasi Manusia. b. Meningkatnya

Keamanan

dan

Ketertiban,

dan

Penanggulangan Kriminalitas. Tujuan-9 : Mewujudkan

percepatan penanganan rehabilitasi

dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo. Sasarannya adalah Terwujudnya Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas Lapindo.


II - 38

Tabel : 2.2

Matriks Hubungan antara Tujuan, dan Sasaran TUJUAN

Uraian 1

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin

SASARAN Uraian

Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah.

1

Persentase Peningkatan Anak Miskin Usia 7-18 Tahun yang Bisa Mengakses Pendidikan ( Sekolah).

Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Persentase Angka Usia Harapan Hidup (AHH). Persentase Peningkatan Penduduk Miskin Yang Berobat Gratis melalui JAMKESDA 2

Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Murni ( APM) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Murni ( APM) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Angka Partisipasi Murni ( APM) SMA/MA Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah Persentase Anak Miskin Usia 7-18 tahun Yang Bisa Mengakses Pendidikan (Sekolah) Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Persentase Penurunan Balita Bergizi Buruk Rasio Posyandu per 1.000 Balita Rasio Dokter penduduk

per

1.000

Rasio Tenaga Medis per 1.000 Penduduk Persentase Penduduk Miskin Yang Berobat Gratis melalui JAMKESDA

II

Keberdayaan ekonomi rakyat, meningkatnya efektivitas penanggulangan kemiskinan, dan meningkatnya kesejahteraan sosial rakyat.

Persentase Penurunan Tingkat Penganguguran Terbuka (TPT) Jawa Timur. Persentase Penurunan penduduk miskin Jawa Timur.

3

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jumlah Penduduk yang bekerja di sektor formal Jumah Penduduk yang bekerja disektor Informal Persentase Penduduk Yang Bekerja Persentase Penduduk Miskin

Indek Keparahan Kemiskinan (Peverty Saverity Index)

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index)


II - 39

III

Meningkatnya percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2000

4

Indeks Disparitas Wilayah

Terwujudnya Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/ Agrobisnis

Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian

5

Meningkatnya Kemampuan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Persentase Kontribusi UKM pada PDRB

6

Meningkatnya Investasi, Ekspor Non Migas, dan Pariwisata

Jumlah Persetujuan Prinsip PMA & PMDN

Ijin

Realisasi Inventasi PMA & PMDN Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara Persentase Pertumbuhan Ekspor Non Migas Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Persentase Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB Inflasi ( %) Persentase Pertumbuhan Perdagangan antar Wilayah/antar Pulau, antar Provinsi

7

Meningkatnya Daya Saing Industri Manufaktur

Persentase Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

8

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap Persentase Penyelesaian Jalan Lintas Selatan Persentase Penyelesaian Jembatan Lintas Selatan Jumlah KK Yang Menggunakan Listrik dari Non PLN,(PLTS & PLTMH ) Pemenuhan Kebutuhan Listrik PLN Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Gas Persentase Intensitas Tanam/ Scopping intensity(CI) Rasio Ketersediaan Air Baku dengan Kebutuhan Air ( Neraca Air)


II - 40

Persentase Penurunan Luas Genangan Banjir Persentase Hunian Rusanawa Terbangun Persentase Perumahan Yang Terbangun PSU Persentase RTLH Yang Direnovasi Persentase Pelayanan Air Bersih di Perkotaan Persentase Pelayanan Air Bersih di Pedesaan Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah di Perkotaan Persentase Tigkat Pelayanan Air Limbah di Pedesaan Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan Persentase Pelayanan Persampahan Perkotaan IV

V

VI

Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatnya perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang.

Persentase Penurunan Beban Pencemaran air parameter kunci BOD

Terwujudnya percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatnya pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Meningkatnya kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial.

Penurunan Lahan Kritis Tahura R. Soeryo Penurunan Lahan Kritis di Jawa Timur

Rasio tempat Ibadah Persatuan Penduduk (per 1.000 penduduk)

Jumlah Ormas/LSM di Jatim yang terdaftar

9

Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang

10 Terwujudnya Reformasi Birokrasi, dan Meningkatnya Pelayanan Publik

11 Meningkatnya Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial

Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Persentase Pengendalian Pemanfaatan Taung Kab/Kota Persentase Penurunan Beban Pencemaran air parameter kunci BOD Persentase Penurunan Beban Pencemaran air parameter kunci COD Luas Reboisasi Lahan Kritis Tahura R. Soeryo Luas Lahan Kritis di Jawa Timur Jumlah Penerimaan Pendapatan (Revenue) Lebih Meningkat dengan Mengembangkan SumberSumber Penerimaan ( Juta Rp) Jumlah Nilai Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern dan Ekstern ( % BPK , % Itjen KDN dan Teknis , serta % Inspektorat). Nilai SAKIP Prov Jatim Persentase Penyelesaian Ijin Usaha Yang Diproses melalui P2T Jatim Rasio tempat Ibadah Persatuan Penduduk (per 1.000 penduduk) Jumlah Ormas/ LSM Keagamaan Yang Terdaftar Jumlah Muzzaqi melalui BAZ Jatim


II - 41

VII

VIII

Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatnya peran pemuda, serta berkembang dan memasyarakatnya olahraga

Indeks Pembangunan Gender ( IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Meningkatnya keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia

Penyelesaian Gugatan Perkara

Jumlah Organisasi Pembudaya Olahraga

Peringkat PON XVIII

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

12 Meningkatnya Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Kesetaraan Gender 13 Meningkatnya Peran Pemuda dan Berkembangnya Olahraga

14 Meningkatnya Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jumlah Aparat Keamanan Dibanding Jumlah Penduduk 15 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas IX

Terwujudnya percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo.

A.5.

Jumlah Realisasi Pembayaran Berkas Jual Beli Tanah dan Bangunan Persentase KK Yang Telah Mendapat ganti Rugi

16 Terwujudnya Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas Lapindo

Indeks Pembanguna Gender(IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Jumlah korban kasus KDRT,Non KDRT dan trafiking yang ditangani dan diselesaikan. Jumlah Pembudaya Olahraga Jumlah Pengembangan Pemuda Pelopor Peringkat PON XVIII ( Perolehan Medali ) Persentase Penyelesaian Gugatan Perkara Persentase bantuan/ pertimbangan Hukum Jumlah Desa Yang Mendapatkan Penyuluhan Hukum Jumlah Pengaduan Kasus HAM Yang Tertangani Rasio Aparat Keamanan per 10.000 Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Terkena Dampak Lumpur Lapindo yang mendapat Pemulihan Psikologis. Persentase KK Yang Telah Mendapat ganti Rugi

Strategi dan Arah Kebijakan Untuk pembangunan

mewujudkan daerah

Jawa

visi

dan

Timur

menjalankan 2009-2014

misi

tersebut

dilakukan melalui empat pokok pembangunan : a. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development), yang mengedepankan partisipasi rakyat

(participatory

based

development)

dalam

merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri. b. Keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor). c. Pengarusutamaan gender. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

II - 42

d. Keseimbangan

pemerataan

pembangunan

dan

pertumbuhan ekonomi, melalui, terutama, pengembangan agroindustri/ agrobisnis. Pembangunan berpusat pada rakyat menempatkan individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai pelaku yang menetapkan

tujuan,

mengendaliakan

sumber

daya,

dan

mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan

berpusat

pada

rakyat

menghargai

dan

mempertimbangkan prakarsa rakyat dan kekhasan setempat. Prakarsa dan kreativitas rakyat merupakan sumber daya pembangunan

yang

utama.

Kesejahteraan

material dan

spiritual mereka merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Strategi pembangunan Jawa Timur menekankan pada pemberdayaan rakyat, sekaligus partisipasi rakyat. Partisipasi merupakan

proses

aktif,

dimana

inisiatif

diambil

oleh

masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berpikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme)dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Upaya pembangunan diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meingkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang

tertinggal

dalam

masyarakat

harus

ditingkatkan

kemampuannya dengan mengembangkan & mendinamisasikan potensinya, atau memberdayakannya. Secara praktis, upaya yang

merupakan

mengembangkan

pengerahan potensi

sumber

ekonomi

daya

untuk

ini

akan

rakyat

meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumber daya manusia naupun sumber daya alam disekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

II - 43

nilai tambah ekonomi. Rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat, bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga diri mereka, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat (nguwongkeuwong). Pemberdayaan

sebagai

konsep

sosial

budaya

yang

implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi nilai tambah sosial dan budaya, sehingga partisipasi rakyat meningkatkan emansipasi rakyat. Pola kebijakan yang selama ini dialksanakan, umumnya lebih kuat datang dari atas kebawah daripada dari bawah keatas, karena itu perlu adanya pergeseran peran pemerintah, dari peran sebagai penyelenggara pelayanan sosial menjadi fasilitator,

mediator,

motivator,

koordnator,

edukator,

mobilisator, sistem pendukung, dan peran-peran lainnya yang lebih mengarah pada pelayanan tak langsung. Pada saat yang bersamaan, peran organisasi lokal, organisasi sosial, lembaga swadaya

masyarakat,

dan

kelompokmasyarakat

lainnya,

didorong sebagai agen pelaksana perubahan dan pelayanan sosial

kepada

kelompok rentan

atau

masyarakat

pada

umumnya. Dalam posisi sedemikian, maka permasalahan pembangunan ditangani oleh masyarakat sendiri atas fasilitasi dari pemerintah.Kebijakan pembangunan di Jawa Timur adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan

Aksesibilitas

dan

Kualitas

Pelayanan

Pendidikan, dengan kebijakan yang diarahkan untuk : (a) mewujudkan bermutu

pelayanan

untuk

masyarakat

pendidikan

semua,

miskin;

dan

tanpa (b)

yang

murah

diskriminasi, menjamin

dan

terutama

pemerataan

kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

II - 44

menghadapi

tantangan

sesuai

tuntutan

perubahan

kehidupan lokal, nasional, maupun global. 2. Peningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mewujudkan memadai,

pelayanan terutama

kesehatan

bagi

yang

masyarakat

murah

miskin,

dan untuk

meningkatkan produktivitas masyarakat; (b) meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakat; (c)

mengembangkan

pengadaan,

peningkatan,

dan

perbaikan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan; (d) mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat dan sanitasi yang layak; dan (e) terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih. 3. Meningkatnya

Kesejahteraan

Masyarakat,

dengan

kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun formal; (b) meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; (c) menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturanmain ketenagakerjaan yang berkaitan rekrutmen, outsourcing, pengupahan, PHK, serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan

yang

berlebihan. Meningkatnya

upaya

dan

efektivitas

penanggulangan

kemiskinan dan pengangguran di wilayah pedesaan maupun perkotaan dengan menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman, serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk anak-anak telantar, fakir miskin, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

II - 45

manusia lanjut usia (manula/lansia), penyandang cacat, masyarakat miskin, dan masyarakat di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah rawan bencana. 4. Terwujdunya Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

(a)

meningkatkan

lembaga-lembaga

pemberdayaan

pendukungnya;

(b)

petani

dan

meningkatkan

produktivitas, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian dan

perikanan;

agroindustri

(c)

dan

meningkatkan

agrobisnis

untuk

pengembangan memberdayakan

perekonomian rakyat; dan (e) meningkatkan pengamanan ketahanan pangan. 5. Meningkatnya Kemampuan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

(a)

kontribusi

mengembangkan signifikan

terhadap

UKM

agar

memberikan

pertumbuhan

ekonomi,

penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; (b) mengembangkan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah; (c) memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsipprinsip

tata

kelola

pemerintahan

yang

baik

(good

governance) dan berwawasan gender; (d)memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan; (e) memperluas akses kepada sumber permodalan; (f) memperluas

basis

dan

kesempatan

berusaha

serta

menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan, termasuk mendorong peningkatan ekspor; (g) meningkatkan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik; dan (h) meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.


II - 46

6. Meningkatnya

Investasi,

Ekspor

Non-Migas,

Pariwisata, dengan kebijakan yang (a) menyederhanakan

diarahkan

prosedur

perijinan

dan

untuk : investasi;

(b) menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha, termasuk mengurangi tumpang tindih kebijakan antar pusat dan daerah serta antar sektor; (c) menyempurnakan kelembagaan

investasi

yang

berdaya

saing,

efisien,

transparan, dan non-diskriminatif; (d) menyederhanakan administrasi perpajakan dan kepabeanan melalui reformasi perpajakan dan kepabeanan;(e) meningkatkan penyediaan infrastruktur, dan (f) meningkatkan pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, serta meningkatkan investasi di bidang pariwisata daerah. 7. Meningkatnya Daya Saing Industri Manufaktur, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan utilitas kapasitas terpasang; (b) memperkuat struktur industri; (c) memperkuat basis produksi; dan (d) meningkatkan daya saing industri agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. 8. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan dan mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama infrastruktur pertanian

dan

pedesaan,

strategis;

dan

(b)

serta

meningkatkan

infrastruktur

ekonomi

perluasan

kapasitas

infrastruktur, terutama di daerah pedesaan, dan daerah tertinggal, serta infrastruktur yang melayani masyarakat miskin, dan infrastruktur yang menghubungkan dan/atau melayani antar daerah. 9. Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Ruang,

Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan dengan

menciptakan

kebijakan

keseimbangan

yang antara

diarahkan

untuk:(a)

pengelolaan

dan

pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

II - 47

dan fungsi lingkungan hidup; (b) mencegah terjadinya atau berlanjutnya pencemaran lingkungan melalui medium air, udara, maupun tanah; (c) mendorong pengembangan industri yang ramah lingkungan; (d) mencegah terjadinya atau berlanjutnya perusakan hutan akibat kegiatan-kegiatan ilegal, serta mencegah meluasnya areal lahan kritis; (e) memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak; (f) mengembangkan manajemen dan mekanisme penanggulangan bencana alam, terutama di wilayah rawan banjir dan tanah longsor; (g) membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif melakukan kontrol sosial terhadap kualitas lingkungan hidup; (h) mewujudkan keserasian pemanfaatan

ruang

dan

penatagunaan

tanah;

(i)

mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan

prinsip

keseimbangan

pembangunan

pembangunan

berkelanjutan

antar-fungsi;

dan

dan

(j)

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 10.Terwujudnya Reformasi Birokrasi, dan Meningkatnya Pelayanan Publik, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadimelayanimasyarakat; (b) mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif,

bertanggung

jawab,

dan

profesional

untuk

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), nepotisme;

yang (c)

bebas

dari

meningkatkan

korupsi,

efektivitas

kolusi, dan

dan

efisiensi

ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan; (d) meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima; dan (e) mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

II - 48

11.Meningkatnya

Kualitas

Kesalehan

Sosial

demi

Terjaganya Harmoni Sosial, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, budi pekerti, memupuk etos kerja, menghargai kemajemukan sosial budaya, dan menjadi kekuatan pendorong mencapai Jawa Timur makmur dan berakhlak; (b) meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam kehidupan masyarakat sehari-hari; dan (c) mendorong terciptanya kehidupan intra dan antar-umat beragama yang saling menghormati untuk mewujudkan suasana yang aman dan damai; (d) menyelesaikan dan mencegah konflik antarumat beragama; dan (e) meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat

memperoleh

hak-hak

dasar

dalam

memeluk

agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya. 12. Meningkatnya Perempuan

Kualitas

di

Semua

Kehidupan Bidang,

dan

dan

Peran

Terjaminnya

Kesetaraan Gender, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh

kebijakan

dan

program

di

berbagai

bidang

kehidupan dan pembangunan; (b) meningkatkan perbaikan angka

Indeks

Pembangunan

Gender

(Gender-related

Development Index, GDI), dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measurement, GEM); (c) terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak dan perempuan; dan (d) meningkatkan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi yang berkualitas sebagai upaya pengendalian pertambahan penduduk.


II - 49

13. Meningkatnya Olahraga,

Peran

dengan

Pemuda dan Berkembangnya

kebijakan

yang

diarahkan

untuk:

(a)meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial,

politik,

ekonomi,

budaya

dan

agama;

(b)

meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan

dan

kebugaran

jasmani

dalam

upaya

pembentukan watak bangsa; (c) meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan. 14. Meningkatnya

Penghormatan,

Pengakuan

dan

Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan kebijakan

yang

diarahkan

untuk:

(a)

meningkatkan

penegakan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif;

(b)

terjaminnya

konsistensi

peraturan

perundang-undangan; dan (c) meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 15. Meningkatnya

Keamanan

dan

Ketertiban, dan

Penanggulangan Kriminalitas, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing; (b) meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran

narkoba;

dan

(c)

mendorong

peningkatan

perlindungan dan pengayoman masyarakat. 16. Terwujudnya

Percepatan Penanganan

Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas Lapindo, dengan kebijakan yang diarahkan untuk : (a) Mengurangi keresahan social politik, social ekonomi, dan social budaya masyarakat akibat semburan lumpur Lapindo; dan (b) mempercepat revitalisasi infrastruktur fisik untuk stabilisasi dan normalisasi aktivitas investasi, ekonomi dan perdagangan.


II - 50

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada Program hingga perlu dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan baik untuk Kementrian / Lembaga di Pusat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Daerah, perencanaan yang lebih mikro tadi disebut dengan Rencana Kerja Perangkat (RKP) di Pusat dan RKPD di Daerah. Sehingga pada akhirnya RKP yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Pusat, dan RKPD yang diamanahkan oleh

Undang-undang Nomor

32 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Daerah, di Jawa Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

(PERMENPAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Adapun Rencana Kinerja Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :


II - 51

Tabel : 2.3 TUJUAN

1

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan. kesehatan dan pendidikan, Terutama Bagi Masyarakat Miskin

Rencana Kinerja Tahun 2014 Pemprov Jatim SASARAN

1

Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan

INDIKATOR 1

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

2

Angka Partisipasi Murni ( APM) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Murni ( APM) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Angka Partisipasi Murni ( APM) SMA/MA Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah Persentase anak miskin usia 7-18 tahun yang bisa mengakses pendidikan (sekolah)

3 4 5 6 7 8 9

2

Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

1 2 3 4 5 6 7

2

3 Keberdayaan Ekonomi Rakyat, Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan, dan Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Sosial Rakyat.

Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat

1 2 3 4 5 6

Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita Bergizi Buruk Rasio Posyandu per satuan Balita (per 1.000 balita) Rasio Dokter per satuan Penduduk (per 1.000 penduduk) Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk (1.000 Penduduk) Persentase Penduduk Miskin Yang Berobat Gratis Melalui JAMKESDA Persentase Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) Jumlah Penduduk yang bekerja di Sektor Formal Jumlah Penduduk yang bekerja di Sektor In Formal Persentase Penduduk yang bekerja Persentase Penduduk Miskin Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index)


TARGET 118,20

97,75 103,15 90,00 80,00 56,57 89,00 8,00 38,50

29,50 80,00 2,00 0,80 0,22 0,26 28,50

5,20 7.000.000 12.800.000 96,75 14,30 0,45

II - 52

3.

Meningkatnya Percepatan Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Berkelanjutan

4

5

Terwujudnya Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri dan Agrobisnis

1

Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1

Meningkatnya Inventasi, Ekspor NonMigas dan Pariwisata

2

53,40

95,00 175,00 30.550.250

4

Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara (orang)

257.500

5

Persentase Pertumbuhan Ekspor Non Migas

20,00

Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Persentase Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Jatim Inflasi (%)

10.00

9

1

Persentase Pertumbuhan Perdagangan antar Wilayah/antar Pulau, antar Provinsi Persentase Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB/ADHB Jatim

2

1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Persentase Kontribusi UKM pada PDRB

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang)

8

8

4,50

3

7

Meningkatnya daya Saing Industri Manufaktur

Sektor

Jumlah Persetujuan Ijinj Prinsip PMA & PMDN ( Triliun) Realisasi Nilai Inventasi PMA & PMDN (Triliun)

6

7

PDRB

.

1 6

Pertumbuhan Pertanian

2 3 4

5 6 7

Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap Persentase Penyelesaian Jalan Lintas Selatan Persentase Penyelesaian Jembatan Lintas Selatan Jumlah KK Yang Menggunakan Listrik Non PLN, (PLTS & PLTMH) Pemenuhan Kebutuhan Listrik PLN (KWH) Pemenuhan Kebutuhan Gas (MMSCFD) Persentase Intensitas Tanam/ Scopping intensity( CI )


24,00 5,00 17,00

7,00 27,00

90,00 13,36 10,71

900 29.906.952 1.184 225

II - 53

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4.

Meningkatnya 9 Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Penataan Ruang

Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Ling kungan Hidup, serta Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang.

1

2

3

4

5 6

5

Terwujudnya 10 Percepatan Reformasi Birokrasi dan Meningkatnya Pelayanan publik

Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Meningkatnya Pelayanan Publik

1

2 3

Rasio Ketersediaan Air Baku dengan Kebutuhan Air Penurunan Luas Genangan Banjir (Ha) Persentase Hunian Rusanawa Terbangun Persentase Perumahan Yang Terbangun PSU Persentase RTLH Yang Direnovasi Persentase Pelayanan Air Bersih Diperkotaan Persentase Pelayanan Air Bersih Dipedesaan Persentase Pelayanan Air Limbah Diperkotaan Persentase Pelayanan Air Limbah Dipedesaan Persentase Pelayanan Drainase Diperkotaan Persentase Layanan Persampahan Perkotaan

19,34 1.200 33,36 37,63 30,86 70,49 65,18 78,97 57,73 85,37

86,57

Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Kab/Kota Persentase Penurunan beban Pencemaran Air (Paremeter Kunci BOD )

25,50

Persentase Penurunan beban Pencemaran Air (Paremeter Kunci COD ) Luas Reboisasi Lahan Kritis Tahura R. Suryo (Ha) Luas Reboisasi Lahan Kritis di Jawa Timur (Ha)

21,00

Jumlah Penerimaan Pendapatan (Revenue) Lebih Meningkat dengan Mengembangkan Sumber-Sumber Penerimaan (Juta Rp) Jumlah Nilai Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Triliun)

75,00

21,00

500 39.605

8.904.949

42,02

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern dan Ekstern : - BPK (% )

80

-

Itjen KDN dan Teknis (%)

80

-

Inspektorat ( % )

95


II - 54

4

5

6

7

8

Meningkatnya Kualitas Kesalehan Sosial Demi Terjaganya Harmonisasi Sosial

11

Meningkatnya 12 kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatnya peran pemuda, serta berkembangnya 13 serta memasyarakat nya olahraga

Meningkatnya keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia.

14

15

Meningkatnya Kualitas Kesalehan Sosial Demi Terjaganya Harmonisasi Sosial Meningkatnya Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan di Semua Bidang dan Terjaminnya Kesetaraan Gender

Meningkatnya Peran Pemuda & Berkembang nya Olah Raga

Meningkatnya Penghormatan Hukum, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban serta Penanggulangan an Kriminalitas

1 2 3

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Persentase Penyelesaian Ijin Usaha Yang Diproses Melalui P2T Jatim

75,01

Rasio tempat Ibadah Persatuan penduduk ( per 1.000 penduduk) Jumlah Ormas/LSM Keagamaan yang terdaftar Jumlah Muzzaqi melaui BAZ Prov Jatim

5,40

100

893 3.000

1

Indeks (IPG)

Pembangunan

Gender

67,80

2

Indeks (IDG)

Pemberdayaan

Gender

70,50

3

Jumlah Korban Kasus KDRT, Non KDRT dan Trafiking yang ditanganin dan diselesakan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov Jatim

350

1

Jumlah Pembudaya Olahraga

2

Jumlah Pengembangan Pemuda Pelopor

3.000

3

Peringkat PON XVIII (Perolehan Medali Emas )

-

1

Persentase Penyelesaian Gugatan Perkara Persentase Bantuan/Pertimbangan Hukum Jumlah Desa Yang Mendapat Penyuluhan Hukum

2 3

33.000

100 100 25

4

Jumlah Penyelesaian HAM Yang Tertangani

Perkara

10

1

Rasio Jumlah Aparat Keamanan dibanding Jumlah Penduduk ( per 1.000 penduduk )

10,80


II - 55

9

Terwujudnya 16 Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dapmpak Lumpur Panas Lapindo

Terwujudnya Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Lapindo

1

Jumlah KK Terkena Dampak Lumpur Lapindo yang mendapat Pemulihan Psikologis

19.000

2

Persentase KK Yang Mendapatkan Ganti Rugi

100,00

Telah

C. PERJANJIAN KINERJA Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2014 menjadi tumpuan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Pada tanggal 31 Desember 2010 muncul Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pada tanggal 21 April 2014 diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai gantinya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 serta ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.


II - 56

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tanggal 20 Nopember 2014, yang menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai Komitmen Kinerja Gubernur Jawa Timur. Sebagaimana dapat

dilihat

pada

lampiran

Penetapan

(Perjanjian)

Kinerja

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. Penetapan (Perjanjian) Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Tahun

2014

dijadikan

acuan

untuk

mengukur

Kinerja

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dan melaporkannnya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).


II - 57

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Recommend Documents