BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target program kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran program kegiatan yang telah disepakati dan ditetapkan. Rencana kinerja Biro Kepegawaian tahun 2013 juga tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintahan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014, Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) Tahun 2010 – 2014. Pada hakekatnya sasaran dan indikator kinerja Biro Kepegawaian diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kesehatan RI. Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, Biro Kepegawaian sebagai pengemban
amanah
atas
program
kegiatan
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaian, maka seluruh pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan penjabaran dari sasaran dan indikator kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan, sebagaimana Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 dibawah ini: Tabel 2.1 Perencanaan Indikator dan Target Kinerja Program Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Sasaran
Indikator
Target 2010
2011
2012
2013
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian
2014
1. Persentase pemenuhan kebutuhan 70 75 80 85 90 SDM Aparatur (CPNS dan PTT) 2. Persentase produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui 30 40 50 60 70 sistem layanan kepegawaian 3. Jumlah tenaga kesehatan yang di 2.445 3.820 5.320 7.020 dayagunakan dan diberi insentif di 1.200 1.245 1.375 1.500 1.700 DTPK dan DBK *) 4. Jumlah residen yang 1.550 2.550 3.650 4.850 didayagunakan dan diberikan 700 850 1.000 1.100 1.200 insentif *) *) Sumber : dokumen Renstra Kemenkes Tahun 2010-2014. Target kumulatif dan pertahun
7
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
Tabel 2.2 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2013 Program Kegiatan: Pembinaan Administrasi Kepegawaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Indikator
Target 2013
Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur (CPNS dan PTT) Persentase produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui layanan kepegawaian (SILK) Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan DBK*) Jumlah residen yg didayagunakan dan diberikan insentif *)
85% 60% 5.320 orang 1.500 orang 3.650 orang 1.100 orang
*) Sumber : dokumen Renstra Kemenkes Tahun 2010-2014. Target kumulatif dan pertahun.
B. Visi dan Misi Visi Biro Kepegawaian adalah ”Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Prima di Lingkungan Kementerian Kesehatan“. Hal tersebut merujuk pada visi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yaitu ”Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Kementerian Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri untuk Hidup Sehat” dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Kesehatan yaitu ”Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka Biro Kepegawaian memiliki beberapa misi sebagai berikut: 1. Menjamin ketersediaan, distribusi dan pemerataan tenaga kesehatan baik dalam jumlah maupun jenis di lingkungan Kementerian Kesehatan. 2. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi mutasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan. 3. Meningkatkan fungsi koordinasi pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan. 4. Menerapkan sistem reward dan punishment pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan.
8
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
C. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Umum: Terselenggaranya
koordinasi
melalui
peningkatan
sistem
perencanaan.Pendayagunaan, dan pengelolaan serta kapasitas SDM Aparatur Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan
dan karakteristik
organisasi. 2. Tujuan Khusus: a.
Memudahkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program kegiatan pengelolaan kepegawaian;
b.
Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengelolaan kepegawaian;
c.
Mewujudkan integrasi dalam pembinaan kepegawaian;
d.
Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Tujuan Program Kegiatan: a.
Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur (PNS dan PTT). Tujuan dari program kegiatan pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur (PNS dan PTT) adalah menjamin ketersediaan dan pemenuhan tenaga kesehatan baik dari jumlah, jenis dan kualifikasi pendidikan di sarana pelayanan kesehatan dasar terutama di Puskesmas dan jaringannya untuk daerah terpencil, sangat terpencil dan di sarana layanan kesehatan lainnya, melalui: a) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) b) Penempatan Pegawai Tidak Tetap (PTT)
b.
Persentase produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui Sistem Layanan Kepegawaian (SILK). Program
ini
bertujuan
mengembangkan,
meningkatkan
dan
menguatkan kualitas sistem pengelolaan administrasi kepegawaian yang berbasis WEB atau Teknologi Informasi (TI) yang dapat dilakukan 9
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
secara online dan melalui satu pintu serta mengacu pada satu database pegawai yang terintegrasi secara penuh baik dengan database kepegawaian SIMKA maupun SIMPEG. c.
Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di daerah Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK). Tujuan dari program ini adalah meningkatkan sistem pengelolaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dasar dalam rangka percepatan penanggulangan daerah bermasalah dengan kesehatan terutama di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan melalui penugasan khusus bagi tenaga kesehatan lulusan D-III Kesehatan. Sedangkan pelaksanaan kegiatan pemberian insentif dilakukan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
d.
Jumlah residen yang didayagunakan dan diberikan insentif. Program ini bertujuan menjamin ketersediaan dan pemenuhan dokter spesialis (residen) di sarana pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit umum daerah dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. Sedangkan pelaksanaan kegiatan pemberian insentif dilakukan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
4. Sasaran: Sejalan dengan sasaran yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2010 – 2014, RKP Tahun 2013 dan Renstra Kemenkes Tahun 2010 – 2014, maka sasaran kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian adalah ”Meningkatnya Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
di
lingkungan
Kementerian
Kesehatan”. Dengan demikian bahwa meningkatnya layanan pengelolaan administrasi kepegawaian merupakan serangkaian kegiatan dari mulai proses administrasi kepegawaian sampai dengan hasil penyelesaian suatu produk
10
kepegawaian
yang
dapat
dimonitor
setiap
saat
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
ada
perkembangan/perubahan (up to date), sehingga dapat diterima dengan tepat waktu, tepat sasaran dan lebih transparan. D. Definisi Operasional Indikator Kinerja 1. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur (CPNS dan PTT). Pencapaian target indikator kinerja pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur (CPNS dan PTT) adalah upaya pelaksanaan program yang dilakukan melalui formulasi pelaksanaan kegiatan, antara lain: a.
Pemenuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui pelaksanaan pengangkatan CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan terhadap alokasi formasi CPNS yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB. Pengukuran capaian kinerja atas target pemenuhan CPNS diukur dari pelaksanaan kegiatan realisasi pengangkatan CPNS terhadap alokasi formasi yang dapat dirumuskan sebagai berikut: Realisasi pengangkatan CPNS Formasi CPNS
% PemenuhanCPNS=
b.
Pemenuhan
Pegawai
Tidak
Tetap
(PTT)
melalui
X 100%
pelaksanaan
penempatan PTT dengan cara pengangkatan baru dan pengangkatan kembali dalam rangka perpanjangan masa penugasan PTT terhadap jumlah kebutuhan PTT. Pengukuran capaian atas target pemenuhan PTT diukur dari realisasi pelaksanaan
kegiatan
penempatan
(pengangkatan
baru
dan
pengangkatan kembali perpanjangan) PTT yang terdiri dari tenaga dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan Bidan dapat dirumuskan sebagai berikut:
11
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
Realisasi penempatan PTT Jumlah Kebutuhan PTT
%PemenuhanPTT =
X 100%
Dengan demikian maka pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur (CPNS dan PTT) tersebut dalam pengukuran capaian kinerja dapat diformulasikan/dirumuskan, sebagai berikut: Pemenuhan Keb.SDM Aparatur = (CPNS dan PTT)
% Pemenuhan CPNS+ % Pemenuhan PTT (N tahun) X 100%
2
2. Persentase produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui Sistem Layanan Kepegawaian (SILK). Pencapaian target atas produk pengelolaan administrasi kepegawaian yang dikelola melalui SILK merupakan program kegiatan penyempurnaan, pengembangan
dan
peningkatan
kualitas
fungsi-fungsi
pada
SIMKA/SIMPEG dalam pengelolaan administrasi kepegawaian yang dilakukan secara terpadu berbasis WEB melalui SILK yang dapat dilakukan secara online dengan menggunakan satu database pegawai Kementerian Kesehatan yang terintegrasi dengan database SIMKA (database PNS Kemenkes) dan SIMPEG (database PTT). Adapun pengukuran capaian indikator kinerja persentase Produk Administrasi Kepegawaian yang dikelola melalui SILK tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: % Produk Administrasi Kepegawaian yang di= kelola melalui SILK
3.
Penyempurnaan, pengembangan dan penguatan kualitas administrasi berbasis WEB dikelola melalui SILK yang terintegrasi SIMKA/SIMPEG X 100% Jumlah produk Kepegawaian
Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan DBK.
12
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
Kegiatan ini merupakan program kegiatan pendayagunaan tenaga kesehatan lulusan D-III (Perawat, Gizi, Kesehatan, Analis Kesehatan, Bidan, Farmasi, Kesehatan Gigi, Fisioterapi, Radiografer, Rekam Medis dan Infokes) dengan status non PNS/PTT melalui penugasan khusus yang ditempatkan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah dengan Kesehatan (DBK). Target dan capaian sasaran mencerminkan jumlah kumulatif dari target dan capaian tahun sebelumnya dan pertahun, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
Realisasi = (N-1) +n Keterangan :
* N-1 adalah realisasi kumulatif tahun sebelumnya * n adalah pengangkatan/perpanjangan tahun berkenaan * insentif dikelola oleh Satker Biro Umum
4. Jumlah residen yang didayagunakan dan diberikan insentif. Kegiatan ini merupakan program kegiatan pendayagunaan residen dengan status non PNS/PTT melalui penugasan khusus untuk pemenuhan di rumah sakit umum daerah terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah dengan Kesehatan (DBK). Target dan capaian sasaran mencerminkan jumlah kumulatif dari target dan capaian tahun sebelumnya dan pertahunyangdapat dirumuskan sebagai berikut:
Realisasi = (N-1)+n Keterangan : * N-1 adalah realisasi kumulatif tahun sebelumnya * n adalah pengangkatan/perpanjangan tahun berkenaan * insentif dikelola oleh Satker Biro Umum
13
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
