BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2013

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Kerja Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional,

diamanatkan

bahwa

pemerintah

daerah

harus

menyusun

perencanaan untuk jangka panjang dan jangka menengah. Perencanaan strategis yang merupakan perencanaan jangka menengah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011

tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016. Dalam Peraturan Daerah tersebut memuat komponen-komponen Perencanaan Strategis sebagaimana terurai di bawah ini. 1. Pernyataan Visi Pembangunan

adalah

suatu

proses

perubahan

struktural

untuk

mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan melalui pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara sistematis, terukur dan berkelanjutan melalui tahapan yang direncanakan dengan mendasarkan pada kondisi yang ada. Untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut telah ditetapkan Visi Kabupaten Pemalang, yaitu : ”Kabupaten Pemalang yang Sehat, Cerdas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia”. 2. Pernyataan Misi Misi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan Visi yang dicita-citakan. Misi mencerminkan keberadaan, tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Misi Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah : 1. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan jaminan sosial 2. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan berbasis kompetensi

Lakip │ - 25 Perencanaan & Perjanjian Kinerja


3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, peningkatan investasi dan daya saing daerah 4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perdagangan dan jasa serta usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) 5. Meningkatkan

prasarana

sarana

dasar

dan

ekonomi

guna

mengembangkan sinergi sentra-sentra produksi di pedesaan 6. Mengembangkan kehidupan beragama yang harmonis, toleran dan saling menghormati 3. Tujuan Dan Sasaran Dari visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran, sebagai kondisi antara sebelum tercapainya visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang. Rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut: Misi 1 : Meningkatkan kesehatan masyarakat dan jaminan sosial Tujuan 1: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas Sasaran 1 : Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk dan kurang Sasaran 2 : Meningkatnya

cakupan

pelayanan

kesehatan bagi penduduk miskin. Sasaran 3 : Optimalnya

penanggulangan

penyakit

menular terutama DB, HIV/AIDS, Kusta dan TB Sasaran 4 : Meningkatnya

kualitas

dan

kuantitas

tenaga kesehatan sesuai kebutuhan



Sasaran 5 : Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku

hidup

bersih

dan

sehat

di

kalangan masyarakat. Sasaran 6 : Meningkatnya

kualitas

dan

kuantitas

pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Tujuan 2 : Meningkatkan

pemberdayaan

masyarakat,

penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender dan perlindungan sosial Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS. Sasaran 2 : Bekurangnya persentase penduduk miskin. Sasaran 3 : Meningkatnya

kualitas

hidup

dan

perlindungan perempuan dan anak Sasaran 4 : Meningkatnya

pelayanan

berkurangnya

Drop

KB

dan

KB

dan

Out

Unmetneed KB. Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja. Sasaran 6 : Meningkatnya

kerjasama

antar

daerah

dalam penempatan transmigrasi. Misi 2 : Meningkatkan pendidikan dan keterampilan berbasis kompetensi. Tujuan 1 : Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana

pada

semua

jenjang

pendidikan. Sasaran 2 : Meningkatnya keterjangkauan pelayanan pendidikan secara merata di seluruh wilayah.



Sasaran 3 : Meningkatnya pendidikan

kualitas pada

dan

relevansi

semua

jenjang

pendidikan termasuk kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Sasaran 4 : Meningkatnya pendidikan

keterjaminan pada

semua

pelayanan jenjang

pendidikan. Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, peningkatan investasi dan daya saing daerah. Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, melalui pelayanan prima sesuai dengan prinsipprinsip good governance Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengawasan dan status audit keuangan daerah Sasaran 2 : Meningkatnya penangganan kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Sasaran 3 : Meningkatnya

kualitas

pelayanan

administrasi kependudukan melalui sistem informasi administrasi kependudukan. Sasaran 4 : Meningkatkan koordinasi dengan aparatur penegak hukum sebagai upaya preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi Tujuan 2 : Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi daerah Sasaran 1 : Meningkatnya layanan satu atap (one stop service) Sasaran 2 : Meningkatnya

promosi

dan

kerjasama

penyediaan

sarana

investasi Sasaran 3 : Meningkatnya

pendukung investasi Lakip │ - 28 Perencanaan & Perjanjian Kinerja


Sasaran 4 : Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kondusifitas

daerah

untuk

menunjang

investasi daerah. Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, peningkatan investasi dan daya saing daerah. Tujuan 1 : Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Sasaran 1: Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Sasaran 2 : Meningkatnya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam Sasaran 3 : Terkendalinya hidup

pencemaran

lingkungan

baik pencemaran udara, air dan

tanah. Tujuan 2 : Meningkatkan fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, UMKM, industri kecil dan menengah Sasaran 1 : Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

koperasi, UMKM dan industri kecil dan menengah. Sasaran 2 : Meningkatnya daya saing produk industri dan UMKM baik didalam negeri maupun luar negeri. Tujuan 3 : Meningkatkan pemanfaatan potensi pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan daerah Sasaran 1 : Meningkatnya

produksi

pertanian,

perkebunan, peternakan dan perikanan. Sasaran 2 : Berkembangnya

usaha

agribisnis

dan

agroindustri. Sasaran 3 : Meningkatnya

pendapatan

petani

dan

nelayan. Lakip │ - 29 Perencanaan & Perjanjian Kinerja


Misi 5 : Meningkatkan

prasarana-sarana

dasar

dan

ekonomi

guna

mengembangkan sinergi sentra-sentra produksi di perdesaan. Tujuan 1 : Meningkatkan ketersediaan infrastuktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan Sasaran 2 : Meningkatnya

kualitas

dan

kuantitas

jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air. Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan sampah, air bersih dan penerangan. Misi 6 : Mengembangkan kehidupan beragama yang aman, damai, harmonis, toleran dan saling menghormati. Tujuan 1 : Meningkatkan toleransi dalam kehidupan antar umat beragama Sasaran 1 : Meningkatnya

toleransi

bermasyarakat

dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan damai Sasaran 2 : Meningkatnya

kerukunan

dan

kegotongroyongan antar umat beragama. Sasaran 3 : Meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. B. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagaipenjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Indikator Kinerja Utama merupakan Lakip │ - 30 Perencanaan & Perjanjian Kinerja


dokumen lima tahunan tetapi akan di review secara berkala menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Tujuan

Penetapan

Indikator

Kinerja

Utama

adalah

untuk

memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dengan indikator kinerja sebagai berikut : a. Angka Kematian Ibu b. Angka Kematian Bayi c. Angka Kematian Balita d. Persentase Balita Gizi Buruk e. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (%) f. Angka CDR – TB (%) g. Angka kesembuhan TB Paru (%) h. Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD i.

Angka kesembuhan DBD

j.

CFR DBD (Per 10.000 penduduk)

k. Cakupan penemuan HIV/AIDs tertangani l.

Angka penemuan diare yang tertangani

2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender dan perlindungan sosial, dengan indikator kinerja sebagai berikut : a. Menurunnya jumlah PMKS b. Prosentase penduduk miskin c. Indeks Pembangunan Gender (IPG) d. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) e. Contraception prevalence rate f. Total Fertility Rate g. Unmetneed KB Lakip │ - 31 Perencanaan & Perjanjian Kinerja


h. Prosentase tingkat partisipasi angkatan kerja i.

Prosentase tingkat pengangguran terbuka

j.

Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)

3. Memperluas kesempatan

memperoleh pendidikan dan meningkatkan

kualitas pendidikan secara merata, dengan indikator kinerja sebagai berikut : a. Rasio guru terhadap murid SD/SMP/MTs b. Rasio guru terhadap murid SMA/MA/SMK c. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV d. Sekolah Pendidikan SD/Mi kondisi bangunan baik e. APM PAUD f. APM SD/MI/Paket A g. APM SMP/MTs /Paket B h. APM SMA /SMK/ MA /Paket C i.

Angka Putus Sekolah (AP) SD/MI

j.

APS SMP/MTs

k. APS SMA/SMK/MA l.

Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

m. Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) n. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) o. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%) p. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%) q. Persentase sarana prasarana sesuai standar jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, melalui pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, dengan indikator kinerja sebagai berikut : a. Status audit keuangan BPK b. Terinformasikan-nya LPPD dan LKPJ kepada masyarakat melalui media massa c. Prosentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP d. Prosentase kepemilikan Akta Kelahiran e. Prosentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga di Kabupaten Pemalang Lakip │ - 32 Perencanaan & Perjanjian Kinerja


5. Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi daerah, dengan indikator sebagai berikut : a. Jumlah perijinan yang dilayani (jenis) b. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat c. Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (rupiah) 6. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan indikator sebagai berikut : a. Prosentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis b. Prosentase kerusakan kawasan hutan c. Prosentase pelayanan pencegahan pencemaran air d. Prosentase pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak e. Prosentase pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 7. Meningkatkan fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, UMKM, industri kecil dan menengah, dengan indikator kinerja sebagai berikut : a. Persentase koperasi aktif b. Persentase koperasi sehat c. Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap jumlah UKM d. Persentase pertumbuhan industri 8. Meningkatnya pemanfaatan potensi pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan daerah, dengan indikator sebagai berikut : a. Produksi pertanian tanaman pangan utama (ton) b. Produksi pertanian tanaman hortikultura utama (ton) c. Populasi produksi komoditas perkebunan utama (ton) d. Populasi produksi komoditas peternakan utama (ekor) e. Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) f. Jumlah produksi perikanan tangkap (ton) g. Rata-rata pendapatan nelayan (rupiah/bulan) h. Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan (rupiah/bulan) i.

Indeks/Skor pola pangan harapan (PPH)



9. Meningkatkan ketersediaan infrastuktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi dan pertumbuhan wilayah, dengan

indikator kinerja sebagai berikut : a. Prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik b. Prosentase saluran irigasi Kabupaten dalam kondisi baik c. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk d. Prosentase rumah tinggal bersanitasi e. Prosentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih f. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 10. Meningkatkan toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, dengan indikator kinerja sebagai berikut : a. Angka kriminalitas (kasus) b. Jumlah kasus SARA B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Dokumen

Penetapan

Kinerja

merupakan

suatu

dokumen

pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2013 yang diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus kinerja yang dimulai dari perencanaan dan di akhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP). Penetapan Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016. Target Indikator Kinerja akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam upaya pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasarannya. Adapun

Penetapan

Kinerja

Tahun

2013

sebagaimana

tercantum pada Lampiran I.


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Recommend Documents