BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

LAKIP Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 s/d 2013 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2008 s/d 2013. Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. 1. Visi Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dirumuskan visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008 – 2013.

14


Dengan mengacu pada Visi Provinsi Jawa Tengah, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah memiliki visi sebagai berikut : ”Terwujudnya Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Mineral Yang Berdaya Saing Tinggi Dan Berkelanjutan”. Visi tersebut mengandung makna bahwa masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan daerah bidang energi dan sumber daya mineral. Oleh karena itu masyarakat adalah subyek dan sekaligus obyek pembangunan berkelanjutan, yang diarahkan pada keharmonisan antara kesejahteraan/ pemerataan (equity), pertumbuhan (growth), dan berkelanjutan (daya dukung lingkungan/environmental sustainability). 2. Misi Sejalan dengan visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yaitu : a. Meneliti/mengkaji dan mengembangkan potensi energi dan sumber daya mineral (Listrik, migas, bahan tambang, air tanah, panas bumi dan geologi) dengan menerapkan azas konservasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. b. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral (Listrik, migas, bahan tambang, air tanah, panas bumi dan geologi) untuk memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha melalui pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi.

15


c.

Meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam pengelolaaan potensi energi dan sumber daya mineral (Listrik, migas, bahan tambang, air tanah, panas bumi dan geologi) yang berkelanjutan guna menjamin ketersediaan bahan baku dan bahan penunjang untuk industri dan konstruksi.

d. Meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana bidang energi dan sumber daya mineral dalam rangka optimalisasi pelayanan. e. Melaksanakan dan fasilitasi peningkatan teknologi yang berkelanjutan dalam pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral (listrik, migas, mineral dan batubara, air tanah, panas bumi dan geologi) untuk memperoleh nilai tambah guna meningkatkan daya saing.

3. Motto Selain visi dan misi di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah juga merumuskan MOTTO pelayanan “MINERAL”, sebagai berikut : a. Mudah, tidak menyulitkan, tidak rumit dan tidak berbelit – belit. b. Ikhlas, memberikan pelayanan tanpa pamrih. c. Nyaman, memberikan suasana sejuk dalam pelayanan. d. Efisien, cepet, tepat dan cermat serta berdaya guna. e. Ramah, sopan santun dalam memberian pelayanan. f. Akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. g. Legal, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Tujuan Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Dengan berdasarkan pada

hasil

analisis

lingkungan

internal

dan

eksternal,

maka

tujuan

pembangunan daerah bidang energi dan sumber daya mineral adalah : a. Mewujudkan profesionalisme dan pelayanan prima guna mendukung percepatan pengembangan usaha pertambangan dan energi. 16


b. Menciptakan sistem pengawasan dan pengendalian guna mewujudkan usaha pertambangan yang berkelanjutan. c. Menyediakan data dasar potensi geologi, pertambangan, air tanah dan energi untuk menetapkan kebijaksanaan pembangunan daerah bidang energi dan sumber daya mineral. d. Mewujudkan sinkronisasi pengembangan antar sektor dan antar wilayah. e. Meningkatkan minat investasi usaha dalam bidang energi dan sumber daya mineral terutama dalam keanekaragaman produk dan pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan energi sehingga dapat mendorong terbukanya pemasaran dan peluang ekspor. f.

Meningkatkan peran sektor energi dan sumber daya mineral dalam perekonomian daerah.

5. Sasaran Strategis Perumusan sasaran strategis dapat dirinci sebagai berikut: a. Meningkatnya kemampuan SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. b. Berkurangnya kegiatan Penambangan Tanpa Ijin (PETI) dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan dalam eksploitasi sumber daya mineral. c. Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertambangan serta terjadinya alih teknologi. d. Optimalnya pengelolaan air tanah dan terpenuhinya kebutuhan air baku pada daerah rawan kering. e. Meningkatnya rasio elektrifikasi dan terpenuhinya kebutuhan energi bagi masyarakat dan industri. f.

Optimalnya pemanfaatan dan diversifikasi energi alternatif.

g. Terjaminnya distribusi migas untuk kepentingan masyarakat dan industri. h. Berkurangnya korban bencana alam geologi dan teridentifikasinya kawasan rawan bencana geologi sebagai upaya pengembangan sistem mitigasi bencana.

17


6. Strategi Agar mampu mewujudkan kondisi yang diinginkan pada tujuan-tujuan tersebut perlu dirumuskan strategi agar tujuan dapat dicapai. Pengurangan kebocoran dan peningkatan efisiensi dalam kinerja hanya dapat terwujud jika memiliki Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional serta didukung dengan seperangkat regulasi dan kebijakan yang jelas, mudah dipelajari dan dilaksanakan sehingga dapat mendorong terwujudnya kinerja Instansi menjadi semakin baik. Dalam mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan energi dan sumber daya mineral, strategi pembangunan yang ditempuh yaitu : a. Menyertakan diklat, kursus dan studi bidang energi dan sumber daya mineral. b. Melakukan identifikasi potensi dan sosialisasi peraturan mineral dan batubara. c. Meningkatkan pengunaan teknologi tepat guna dan promosi usaha pertambangan. d. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan dan pemanfaatan air tanah. e. Menertibkan ijin usaha pertambangan dan pemanfaatan air tanah. f.

Membangun jaringan dan pembangkit listrik dengan potensi sumber energi setempat.

g. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber – sumber energi alternatif. h. Menertibkan usaha jasa penunjang migas. i.

Peningkatan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 merupakan kolaborasi sasaran strategis dan tujuan dengan indikator kinerja terukur dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun RKT tersebut sebagaimana dalam tabel 2.1.

18


Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

1. Jumlah pengelola hasil kegiatan Meningkatnya Bidang ESDM yang memahami kemampuan SDM pengelolaan hasil kegiatan Bidang Energi dan Bidang ESDM. Sumber Daya Mineral Berkurangnya kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan dalam eksploitasi sumber daya mineral

1. Jumlah kawasan yang sudah memiliki kajian lingkungan hidup strategis. 2. Jumlah kawasan pertambangan yang belum memiliki pola pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan potensi sumber daya mineral 3. Jumlah wilayah lindung geologi yang belum memiliki pola pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang. 4. Jumlah kawasan pertambangan yang sudah memiliki pola pembangunan berbasis KLHS. 5. Jumlah lokasi bekas pertambangan rakyat yang dioptimalkan fungsi lahannya.

6. Jumlah lokasi reklamasi lahan bekas pertambangan yang akan direncanakan desainnya. 7. Jumlah lokasi alih profesi eks penambang tanpa ijin.

8. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan pelaksanaan sinkronisasi serta lokakarya hasil kegiatan.

600 orang

2 Kawasan Pertambangan (Serayu – Pantai Utara dan Kendeng Selatan) 5 Kabupaten (Kebumen, Purbalingga, Pati, Klaten dan Wonogiri) 6 Kabupaten (Magelang, Boyolali, Cilacap, Banyumas dan Purbalingga) 2 Kabupaten (Serayu – Pantai Utara dan Kendeng Selatan) 5 Kabupaten (Kebumen, Pekalongan, Pemalang, Tegal dan Wonogiri) 1 Kab. (Kebumen)

4 Kabupaten (Jepara, Pekalongan, Temanggung dan Wonogiri) 1 dokumen perencanaan program/kegiatan dan 1 kali pelaksanaan sinkronisasi serta 1 kali lokakarya.

19


(1)

(2)

(3)

9. Jumlah pelaksanaan pameran bahan tambang dan penyusunan film documenter.

2 kali pameran di Jawa Tengah, 1 kali di Jakarta dan 1 kali di luar Jawa serta penyusunan 1 film documenter 1 kali rakor wasdal, wastib IUP, inventarisasi dan penertiban PETI, inventarisasi penambangan badan sungai dan reklamasi lahan bekas penambangan, pengawasan penambangan di perbatasan provinsi 1 naskah akademik draft Raperda 2 Kab. (Banjarnegara dan Kebumen)

10. Jumlah pelaksanaan rakor pengelolaan pertambangan dan lokasi pengawasan usaha pertambangan.

11. Jumlah naskah akademik yang disusun 12. Jumlah lokasi identifikasi mineral ikutan.

Meningkatnya produksi dan Jumlah alat pengolah bahan 4 (empat) unit alat nilai tambah produk tambang untuk meningkatkan pengolah bahan pertambangan serta nilai tambah beserta lokasinya tambang terjadinya alih teknologi Optimalnya pengelolaan air 1. Jumlah kawasan pesisir yang tanah dan terpenuhinya belum memiliki pola kebutuhan air baku pada pengelolaan kawasan sesuai daerah rawan kering. dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. 2. Jumlah sumur pantau yang terbangun dan terevitalisasi untuk memonitor eksploitasi air tanah.

6 Kabupaten/Kota (Kab. Jepara, Pati, Pekalongan, Pemalang, Rembang dan Kota Pekalongan) 9 unit di 9 Kab./Kota (Kab. Semarang, Pati, Demak, Pekalongan, Kudus, Boyolali, Karanganyar, Kota Semarang dan Surakarta)

20


(1)

(2)

(3)

3. Jumlah sumur resapan yang 7 unit di 7 Kab. terbangun untuk konservasi air (Blora, Grobogan, tanah. Kudus, Magelang, Rembang, Sragen dan Wonogiri) 4. Jumlah sumur resapan dangkal untuk memonitor keseimbangan air tanah.

6 unit sumur resapan dangkal di Kab. Grobogan, Kudus dan Blora

5. Jumlah sumur bor yang dibangun pada daerah rawan kering.

20 pekerjaan survey hidrogeologi dan 20 unit sumur

6. Jumlah titik pengambilan air tanah yang dilakukan pengawasan dan pengendalian.

500 titik

7. Jumlah kajian terhadap permohonan Izin Usaha Pertambangan dan lokasi pendataan IUP dan WIUP.

35 Kab./Kota.

8. Jumlah pembangunan sumur gali dan sumur pasak untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

40 sumur gali dan 20 sumur pasak

9. Jumlah kajian teknis terhadap pemohonan rekomendasi teknis Kab./Kota dalam pengambilan air tanah.

35 Kab./Kota.

10. Jumlah Cekungan Air Tanah yang belum memiliki peta dan dokumen kajian pemanfaatan.

11 Cekungan Air Tanah (CAT)

11. Jumlah Cekungan Air Tanah yang belum memiliki kajian neraca air tanah.

1 Cekungan Air Tanah (CAT)

12. Jumlah CAT lintas Kab./Kota yang akan disusun sistem informasi air tanah.

19 CAT

13. Jumlah Kab./Kota pada wilayah non CAT yang akan dikembangkan potensi air tanah.

4 Kab. (Grobogan, Pati, Blora, Rembang)

21


(1)

(2)

Meningkatnya rasio 1. Jumlah PLTS untuk memenuhi kebutuhan listrik daerah terpencil elektrifikasi dan dan penerangan jalan umum. terpenuhinya kebutuhan energi bagi masyarakat 2. Panjang Jaringan Tegangan dan industri. Menengah (JTM) dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) yang dibangun serta jumlah KK yang memanfaatkan lisdes.

3. Jumlah lokasi identifikasi potensi dan demplot pemanfaatan gas rawa.

4. Jumlah lokasi inventarisasi DME; demplot biogas; demplot pengolahan biomas; demplot pengolahan biofuel; demplot pengolahan sampah; bantuan kompor biofuel; penyusunan RUPED.

5. Jumlah pembangunan dan revitalisasi PLTMH untuk melistriki masyarakat daerah terpencil. 6. Jumlah dokumen perencanaan ketenagalistrikan daerah. 7. Jumlah lokasi evaluasi pengelolaan operasional lisdes non PLN dan pengawasan captive power.

8. Jumlah gedung perkantoran yang dilaksanakan audit energi.

9. Jumlah lokasi kajian rekomendasi teknis pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

(3) 760 unit PLTS SHS serta 3 unit PLTS Komunal. 15,567 kms JTM dan JTR serta 1.700 KK di 6 Kabupaten (Banjarnegara, Blora, Boyolali, Demak, Kudus dan Wonogiri) 4 lokasi potensi (Kab. Cilacap, Grobogan dan Purworejo) dan 2 demplot (Kab. Banjarnegara dan Grobogan) Inventarisasi DME di 13 Kab.; demplot biogas di 6 Kab.; demplot biofuel di 1 Kab.; demplot pengolah sampah di 1 Kab.; 2 Kab. Bantuan kompor biofuel; penyusunan 1 dokumen RUPED. Pembangunan 2 dan revitalisasi 3 unit PLTMH 1 (satu) dokumen RUKD Provinsi Jawa Tengah Pengawasan lisdes di 14 Kabupaten dan 200 pembangkit captive di 200 perusahaan. 10 gedung perkantoran pemerintah di 6 Kab./Kota 1 Kab. (Pekalongan)

22


(1)

(2)

Optimalnya pemanfaatan dan diversifikasi energi alternatif.

1. Jumlah pelelangan WKP Panas Bumi dan wasdal pemanfaatan panas bumi.

2. Jumlah lokasi penyusunan DED PLTMH.

(3) 5 WKP Panas Bumi (G. Dieng, G. Ungaran, Guci, Baturaden, G. Telomoyo) 1 lokasi (Kab. Pekalongan)

Terjaminnya distribusi migas untuk kepentingan masyarakat dan industri

1. Jumlah sumur migas tua, usaha jasa SPBU, agen dan pangkalan LPG yang dimonitor.

35 Kab./Kota

Berkurangnya korban bencana alam geologi dan teridentifikasinya kawasan rawan bencana geologi sebagai upaya pengembangan sistem mitigasi bencana

1. Jumlah lokasi evaluasi geologi tata lingkungan.

4 Kab./Kota (Kab. Karanganyar, Purbalingga, Wonosobo, Kota Surakarta) 3 Kab. (Banjarnegara, Wonosobo dan Temanggung) 8 Kab./Kota (Kab. Banjarnegara, Batang, Magelang, Peklaongan, Pemalang, Wonosobo, Temanggung dan Kota Magelang) 5 Kab. (Banyumas, Cilacap, Kebumen, Tegal dan Wonosobo). 3 Kab. (Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung) 850 orang di 17 lokasi

2. Jumlah lokasi pemetaan daerah rawan bencana tektonik.

3. Jumlah lokasi pemetaan daerah rawan bencana vulkanik.

4. Jumlah lokasi pemetaan daerah rawan bencana tanah longsor.

5. Jumlah lokasi pemetaan geologi detail.

6. Jumlah masyarakat yang memahami bencana alam geologi. 7. Jumlah lokasi kajian penurunan muka tanah (land subsidence)

8. Jumlah kajian dan lokasi simulasi bahaya tsunami.

3 Kab./Kota (Kab. Pekalongan, Tegal dan Kota Pekalongan). 3 Kab. (Cilacap, Kebumen dan Purworejo)

(sumber : Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013)

23


PENETAPAN KINERJA Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala SKPD sebagai penerima

amanah/

tanggungjawab kinerja dan Kepala Daerah selaku pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2013 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Tahun 2013 disusun dengan berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2013 yang telah ditetapkan. Berikut Penetapan Kinerja Tahun 2013 antara Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah.

24


Tabel 2.2. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatnya 1. Jumlah kemampuan masyarakat SDM Bidang yang Energi dan mendapatkan Sumber Daya pengetahuan Mineral bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Jumlah aparatur yang mendapatkan pengetahuan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

1.705 orang

310 orang

Program Peningkatan SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral : 1. Kegiatan Pembinaan Usaha Rp. 400.000.000,Pertambangan di Jawa Tengah Program Pendidikan Non Formal dan Informal : 1. Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

Rp. 750.000.000,-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : 1. Kegiatan Pendidikan dan Rp. 385.000.000,Pelatihan Formal 2. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Rp. 255.000.000,Perundangundangan

25


(1)

(2)

Berkurangnya 1. Jumlah kegiatan berkurangnya pertambangan wilayah tanpa ijin Penambangan (PETI) dan Tanpa Ijin meningkatnya (PETI) di Jawa kesadaran Tengah. masyarakat terhadap 2. Jumlah lokasi pembangunan pembangunan berkelanjutan demplot dalam reklamasi bekas eksploitasi lahan sumber daya pertambangan. mineral

(3) 90 lokasi

6 lokasi

(4) Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah: 1. Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan di Jawa Tengah 2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan / Rekomendasi Usaha Pertambangan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam : 1. Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan 2. Kegiatan Penyusunan DED Reklamasi Lahan Bekas Penambangan di Jawa Tengah

(5)

Rp. 850.000.000,-

Rp. 250.000.000,-

Rp. 3.500.000.000,-

Rp. 500.000.000,-

Program Perencanaan Tata Ruang : 1. Kegiatan Kajian Kawasan Lindung Rp. 500.000.000,Geologi di Jawa Tengah. 2. Kegiatan Kajian Rp. 1.000.000.000,Kawasan Bentang Alam Karst di Jawa Tengah Program Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan : Rp. 1.500.000.000,1. Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 26


(1)

(2)

Meningkatnya 1. Jumlah produksi dan kelompok nilai tambah masyarakat di produk Jawa Tengah pertambangan yang diberi serta bantuan alat terjadinya alih pengolah hasil teknologi. tambang.

(3) 6 Kelompok

(4)

(5)

Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah : 1. Kegiatan Rp. 700.000.000,Peningkatan Teknologi Pengolahan Bahan Tambang bagi Pertambangan Rakyat. 2. Kegiatan Rp. 600.000.000,Pembuatan Profil Investasi di Jateng serta Peningkatan Kerjasama dan Promosi Pertambangan. 3. Kegiatan Inventarisasi dan Rp. 2.000.000.000,Identifikasi Potensi Mineral Logam beserta Mineral Penyertanya. Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi : 1. Kegiatan Rp. 165.000.000,Pemetaan Geologi Detail di Jawa Tengah. Rp. 250.000.000,2. Kegiatan Identifikasi Mineral Ikutan pada Lapangan Panas Bumi

27


(1)

(2)

Optimalnya 1. Jumlah pengelolaan kelompok air tanah dan masyarakat terpenuhinya yang menerima kebutuhan air bantuan baku pada pembangunan daerah rawan sumur bor, kering. sumur gali, sumur pasak, sumur pantau dan sumur resapan dalam rangka pengelolaan air tanah dan pemenuhan air baku bagi masyarakat pedesaan di Jawa Tengah. 2. Cakupan pengawasan titik sumur dalam rangka penertiban penggunaan air tanah di Jawa Tengah.

(3)

(4)

81 Kelompok

Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah : 1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan/Rekomen dasi Air Tanah. 2. Kegiatan Pembangunan Sumur Bor di Daerah Rawan Kering. 3. Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Air Tanah di Jawa Tengah. 4. Kegiatan Pembuatan Sumur Gali/Pasak di Jawa Tengah. 5. Kegiatan Penyusunan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah pada CAT di Jawa Tengah

500 Titik

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam : 1. Kegiatan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah di Jawa Tengah. 2. Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan Dalam di Jawa Tengah

(5)

Rp.

250.000.000,-

Rp. 2.100.000.000,-

Rp.

400.000.000,-

Rp.

800.000.000,-

Rp.

900.000.000,-

Rp. 3.000.000.000,-

Rp. 1.480.000.000,-

28


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Program Perencanaan Tata Ruang : 1. Kegiatan Pemetaan Rp. Intrusi Air Laut. Meningkatnya 1. Persentase Rasio Rasio Elektrifikasi Elektrifikasi. dan 2. Cakupan KK terpenuhinya yang menerima kebutuhan bantuan PLTS energi bagi SHS. masyarakat 3. Cakupan titik dan industri. penerangan pada jalan umum yang menggunakan PLTS PJU. 4. Cakupan jaringan listrik yang dibangun pada pedesaan di Jawa Tengah. 5. Cakupan KK yang dialiri listrik dari PLTMH dan PLTS Komunal. 6. Persentase pengawasan operasional dan manajemen serta audit penggunaan listrik dan energi dalam rangka menciptakan efisiensi dan efektifitas penggunaan listrik dan energi yang aman, andal dan akrab lingkungan.

82,70%

228 KK

80 titik

15,593 kms

182 KK

100%

Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas : 1. Kegiatan Pembangunan PLTS di Jawa Tengah. 2. Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan. 3. Kegiatan Pembangunan PLTMH di Jawa Tengah. 4. Kegiatan PLTS Komunal di Jawa Tengah. 5. Kegiatan Penyusunan DED PLTMH di Jawa Tengah. 6. Kegiatan Pengawasan Manajemen dan Operasional Listrik Pedesaan dan Captive Power di Jawa Tengah. 7. Kegiatan Audit Energi Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 8. Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan RUKD. 9. Kegiatan Survey Kebutuhan Energi Listrik di Kep. Karimunjawa, Jawa Tengah.

200.000.000,-

Rp. 4.025.000.000,-

Rp. 3.000.000.000,-

Rp. 1.300.000.000,-

Rp. 4.750.000.000,-

Rp.

200.000.000,-

Rp.

650.000.000,-

Rp.

700.000.000,-

Rp.

500.000.000,-

Rp.

500.000.000,-

29


(1)

(2)

(3)

Optimalnya 1. Cakupan lokasi pemanfaatan pengembanga dan diversifikasi n potensi energi alternatif energi alternatif di Jawa Tengah. 2. Jumlah pembangunan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah 3. Persentase pengawasan pemanfaatan potensi energi alternatif di Jawa Tengah.

4 lokasi

Terjaminnya 1. Persentase distribusi migas pengawasan untuk dan kepentingan pengendalian masyarakat dan Usaha Jasa industri SPBU, Agen dan Pangkalan Minyak Tanah serta LPG di Jawa Tengah.

100%

Berkurangnya 1. Cakupan korban bencana lokasi hasil alam geologi kajian dan pemetaan teridentifikasinya zona rawan kawasan rawan aktivitas bencana geologi tektonik dan sebagai upaya vulkanik. pengembangan 2. Cakupan sistem mitigasi lokasi bencana pemasangan alat pantau gerakan tanah yang berfungsi sebagai early warning bagi

7 lokasi

17 desa

100%

3 lokasi

(4)

(5)

Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas : Rp. 480.000.000,1. Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Potensi Gas Rawa di Jawa Tengah. 2. Kegiatan Rp. 2.750.000.000,Pengembangan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah. 3. Kegiatan Rp. 400.000.000,Pengembangan Panas Bumi di Jawa Tengah.

Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas : Rp. 1. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Jasa SPBU, Agen dan Pangkalan Minyak Tanah serta LPG di Jawa Tengah. Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi : Rp. 1. Kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Tektonik di Jawa Tengah. 2. Kegiatan Rp. Pemetaan Daerah Rawan Bencana Vulkanik di Jawa Tengah.

850.000.000,-

550.000.000,-

200.000.000,-

30


(1)

(2) masyarakat di daerah rawan longsor. 3. Jumlah Masyarakat dan Aparatur yang mendapatkan pengetahuan mengenai penanganan mitigasi bencana tanah longsor.

(3)

450 orang

(4) 3. Kegiatan Penataan Rp. Lahan Rawan Bencana Tanah Longsor. Rp. 4. Kegiatan Sosialisasi dan Pemantauan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi.

(5) 500.000.000,-

400.000.000,-

(sumber : Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013)

31

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Recommend Documents