BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

LKj Provinsi Lampung Tahun 2015

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Proses perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung mengacu pada Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Lampung Tahun 2015 mengacu pada peraturan tersebut. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan dalam SAKIP. Aspek yang mendasar dalam SAKIP adalah unsur Perencanaan Kinerja yang meliputi menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan Perubahan Perjanjian Kinerja. Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun 2015 meliputi : a. RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025. b. RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019. c. Renstra SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019. d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 e. Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015. f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015. g. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015. h. Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

30


Pada bab ini diuraikan ringkasan dari Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019, Arah Kebijakan Umum, Strategi Pembangunan Daerah, Program Pembangunan dan Perubahan Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 secara singkat sebagai berikut: 2.1

RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015– 2019 Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015–2019 dibuat berdasar pada RPJMD Tahun 2015 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 pada tanggal 14 Agustus 2014. RENSTRA Pemerintah Provinsi Lampung ini merupakan proses perencanaan pembangunan daerah Lampung yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu Tahun 2015 – 2019 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Gubernur Lampung. 2.1.1 VISI PROVINSI LAMPUNG Masyarakat Lampung berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan daerah Provinsi Lampung dari Gubernur Terpilih periode 2015 – 2019 sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategis, energi masyarakat untuk pembangunan dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi Provinsi Lampung ini merupakan kondisi akhir daerah Lampung yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan di Provinsi Lampung. Adapun Visi Provinsi Lampung dari Gubernur Terpilih periode 2015 – 2019 yaitu : “ LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019 ”

2.1.2 MISI PROVINSI LAMPUNG Misi adalah upaya yang harus dilakukan oleh organisasi secara terencana dalam rangka mewujudkan Visi. Organisasi perangkat daerah Provinsi Lampung atau SKPD melaksanakan direction untuk BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

31


tugas – tugas yang diemban dalam rangka mewujudkan Visi Provinsi Lampung 2015 – 2019 yang dapat dilaksanakan melalui Misi Provinsi Lampung sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah. Misi ini sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (pro investment) di berbagai sektor ekonomi yang yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan trickle down effect yang tinggi.

2.

Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial. Misi ini mengemban upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur guna pengembangan ekonomi daerah dan pelayanan sosial. Melalui misi ini mulai diletakkan dasar pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan infrastuktur skala tinggi yang bersifat visioner, fungsional, sekaligus monumental. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud juga meliputi pengembangan cakupan infrastruktur (transportasi darat, air, sungai dan udara; energi dan telematika) yang berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal dalam bingkai pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur ini diorientasikan untuk menarik investasi (dalam dan luar negeri) lebih lanjut dalam rangka pengembangan daerah secara keseluruhan serta untuk meningkatkan pelayanan sosial bagi kebutuhan dasar masyarakat.

3.

Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Iptek dan Inovasi, Budaya Masyarakat dan Toleransi Beragama. Misi ini berupaya mengembangkan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di semua jalur, jenis dan jenjang. Pengembangan SDM berkualitas didukung dengan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kualitas jasmani (keolahragaan), kesehatan dan pengendalian pertumbuhan penduduk dan transmigrasi. Pada gilirannya, SDM yang berkualitas akan mampu menguasai, mengembangkan, memanfaatkan Iptek dan inovasi, diperkuat ciri yang inovatif BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

32


dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi golongan masyarakat kurang mampu peningkatan kualitas SDM akan didukung oleh pelayanan kesejahteraan sosial yang memadai. 4.

Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara keberadaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keseimbangan ini diupayakan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan, serta mengantisipasi perubahan iklim global. Pemanfaatan ruang diupayakan serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, serta upaya konservasi dan pemanfaatan nilai ekonomis sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan diperbaiki dengan meningkatkan kelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Selain itu juga diupayakan memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan pada semua fasilitas umum, sosial dan wilayah pemukiman.

5.

Mendukung Supremasi Hukum, Membangun Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, dan Memantapkan Kepemerintahan yang Baik dan Antisipatif. Misi ini adalah upaya untuk mendukung pemantapan profesionalisme aparat keamanan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Juga dimaksudkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan pers, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan hukum serta memberantas KKN.

2.1.3 TUJUAN PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG Mengacu pada Misi Provinsi Lampung yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : 1. Misi Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah, dengan Tujuan : BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

33


2.

3.

4.

5.

 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah. Misi Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial, dengan Tujuan :  Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dasar wilayah. Misi Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Iptek dan Inovasi, Budaya Masyarakat dan Toleransi Beragama, dengan Tujuan : a. Meningkatkan indeks pembangunan pendidikan masyarakat b. Meningkatkan indeks pembangunan dan derajat kesehatan masyarakat c. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya d. Terwujudnya kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat e. Mewujudkan kompetensi dan produktivitas kerja f. Mewujudkan pengembangan kawasan transmigrasi g. Mewujudkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga h. Mewujudkan kreativitas pemuda dan atlet yang berprestasi di bidang olahraga i. Mewujudkan kualitas kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan yang toleran j. Meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah daerah yang berbasis riset, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan inovasi Misi Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, dengan Tujuan:  Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan Misi Mendukung Supremasi Hukum, Membangun Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Memantapkan Kepemerintahan yang Baik dan Antisipatif dengan Tujuan : a. Mewujudkan keadilan dan kepastian serta kemanfaatan hukum b. Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif c. Memperkuat kapasitas manajemen birokrasi d. Merealisasikan pembangunan politik

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

34


Tabel 2.1 Matrik Hubungan Tujuan dan Indikator Tujuan berdasarkan Misi Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 No

Tujuan

Indikator Tujuan

Satuan

Target

Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah 1.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah

1. 2. 3. 4.

Pertumbuhan Ekonomi Indeks Gini PDRB per kapita (Berlaku) Pertumbuhan ekspor

Persen Koefisien Juta Rp Persen

7,00 – 7,50 0,32 39,45 6,7

Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial 2. Meningkatkan kuantitas 1. Kemantapan jalan Provinsi Persen 85,00 dan kualitas prasarana, 2. Kondisi Jaringan irigasi dan Persen 100,00 sarana dan utilitas dasar bangunan pelengkap yang wilayah terpelihara 3. Rasio elektrifikasi rumah tangga Persen 83,47 Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Iptek dan Inovasi, Budaya Masyarakat dan Toleransi Beragama 3. Meningkatkan indeks 1. Angka Harapan Lama Sekolah Persen 98,00 pembangunan 2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 7,70 pendidikan masyarakat 4. Meningkatkan indeks 1. Angka Harapan Hidup (UHH) Tahun 72 pembangunan dan 2. Prevalensi Balita Gizi Kurang Persen 17,00 derajat kesehatan masyarakat 5. Mewujudkan kehidupan 1. Cagar budaya dan aset daerah persen 50 masyarakat yang yang bernilai budaya yang berbudaya dipelihara 2. Peningkatan Jumlah pengunpersen 50 jung museum 6. Terwujudnya kualitas 1. Persentase Penduduk Miskin Persen 11,10 pelayanan sosial kepada 2. Jumlah PMKS yang ditangani orang 8.220 masyarakat 7. Mewujudkan kompetensi 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 4,17 dan produktivitas kerja 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Persen 66,46 Kerja 8. Mewujudkan 1. Penempatan Tansmigrasi Ke KK 125 pengembangan kawasan Luar Lampung transmigrasi 2. Fasilitas Yang Dibangun Lembaga 6 Dikawasan KTM Sebagai Embrio Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru


35


9.

10.

11.

12.

Meningkatkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan Kesejahteraan Keluarga

1. Jumlah SKPD Provinsi yang Mengimplementasikan ARG 2. Penanganan Kasus Perempuan dan Anak

Persen

36,4

Kasus

200

Mewujudkan Kreativitas Pemuda dan Atlet yang berprestasi di bidang olahraga Mewujudkan kualitas kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan yang toleran Meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah daerah yang berbasis riset, IPTEK dan inovasi

1. Peringkat Pekan Olahraga Prestasi Nasional 2. Kelompok Pemuda Yang Dilatih Sebagai Kader Kewirausahaan 1. Rasio Tempat Peribadatan Per Jumlah Penduduk 2. Jumlah Konflik Sosial

Peringkat

5

Kelompok

35

Tempat Ibadah : orang

1 : 279

Kajian

40

1. Jumlah Rumusan Kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif

0

Misi 4 : Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 13. Mewujudkan 1. Kelas status Mutu Sungai Kelas Status B keseimbangan lingkungan Utama Dan Waduk Besar dan keberlanjutan 2. Jumlah Perusahaan Yang Perusahaan 140 pembangunan Menjadi Peserta PROFER 3. Tingkat Pencemaran Air pada Persen 25 sungai utama 4. Luas Rehabilitasi Hutan Dan Hektar 175.770 Lahan Termasuk Mangrove Misi 5 : Mendukung Supremasi Hukum, Membangun Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, dan Memantapkan Kepemerintahan yang Baik dan Antisipatif 14. Mewujudkan keadilan, Jumlah Raperda dan Pergub yang Raperda dan 10 dan 30 kepastian dan kemanfaat- dihasilkan Pergub an hukum 15. Mengembangkan 1. Opini Badan Pemeriksa Opini WTP pemerintahan yang baik Keuangan (BPK) Terhadap dan antisipatif Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Predikat BB Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung 3. Hasil Evaluasi Laporan Penilaian Klasifikasi Tinggi Pemerintah Daerah (LPPD) 16.

Memperkuat kapasitas manajemen birokrasi

1. Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 1 – 10) 3. Akreditasi Kelembagaan Badan Diklat

Persen

100

Indeks

7,0

Nilai

A


36


17.

Merealisasikan pembangunan politik

Indeks Demokrasi

73,50

Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016

2.1.4 SASARAN MISI PROVINSI LAMPUNG Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : 1. Misi Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah dengan Sasaran : a. Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung. b. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi energi dan keamanan pangan. c. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung. d. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Lampung. e. Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah. f. Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah. g. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah. h. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2. Misi Meningkatkan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi dan pelayanan sosial dengan sasaran : a. Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang. b. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota. c. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. d. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih dan air limbah). BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

37


e.

Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung.

3. Misi Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, Iptek dan Inovasi, budaya masyarakat dan toleransi beragama dengan sasaran : a. Meningkatnya angka melek huruf. b. Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun. c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi. d. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. e. Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. f. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial. g. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja. h. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan berkembangnya kawasan transmigrasi. i. Meningkatkan pemberdayaan dan kesetaraan gender. j. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak. k. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. l. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama. m. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif melalui perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi. 4. Misi Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan sasaran : a. Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan serta perlindungan dan konservasi SDA. b. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. c. Peningkatan manfaat kawasan hutan provinsi Lampung dari aspek ekonomis dan ekologis. 5. Misi Mendukung supremasi hukum, membangun demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif dengan sasaran : a. Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat. b. Meningkatnya kinerja pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

38


c. d. e. f.

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik. Realisasi pembinaan dan pengawasan secara Reguler, Berkala, Kasus, Khusus, Tindak lanjut dan Pengendalian intern. Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supermasi hukum.

Secara singkat dalam rangka pencapaian Visi Provinsi Lampung yang tertuang dalam Renstra Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 dapat dijabarkan dalam tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut : Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja No

Sasaran Strategis

1. Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung.

2. Terpenuhinya kebutuhan pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan 3. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor

Indikator Kinerja

Satuan

1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Gini 3. PDRB atas Dasar Harga Berlaku 4. PDRB atas Dasar Harga Konstan 5. PDRB per kapita (berlaku) 6. Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan 7. Nilai Tukar Petani (NTP) 8. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Persen Juta Rp Juta Rp Juta Rp Persen

Indeks harga Indeks harga

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

Kondisi Kondisi Awal Akhir 6,00 – 6, 35 7,00 – 7,50 0,33 0,32 245.330.948 318.996.629 201.557.64 262.203.722 5 39,45 30,63 4,48 3,69 104,84 103,53 114,29 113,72 84,1

Persen

7,48


92,5

7,46

39


4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor perdagangan pada PDRB Provinsi Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegritas dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan

1. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan 2. Pertumbuhan Ekspor

Persen

2

5,24

Persen

6

6,70

1. Jumlah Koperasi Aktif

Unit

2945

3250

375.425

414.398

2. Jumlah UMKM

UMKM

Laju pertumbuhan investasi (PMTDB) atas dasar harga berlaku

Persen

9,94

14,56

1. Jumlah wisatawan nusantara 2. Jumlah wisatawan mancanegara

Orang

4.759.950

7.155.495

Orang

105.081

153.914

Pertumbuhan PAD

Persen

2,64

15,96

Kemantapan jalan provinsi

Persen

65,00

85,00

Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi Lampung

Sesuai


Sesuai

40


ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota 11. Tersedianya 1. Kondisi jaringan sumberdaya air irigrasi dan bangunan yang handal dan pelengkap yang berkualitas untuk terpelihara memenuhi 2. Pembangunan kebutuhan rumah embung dan tangga (domestik), bangunan pertanian (irigasi), penampungan air industri dan untuk lainnya dari berbagai kebutuhan yang akan keperluan lainnya dibangun baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang

Persen

65

85

Persen

12

20

12. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)

1. Tingkat rumah tangga yang memiliki akses thd. Air Minum Layak 2. Tingkat kawasan Permukiman Kumuh 3. Tingkat rumah tangga yang memiliki akses thd. Lingkungan pemukiman yg sehat (sanitasi layak, drainase, persampahan, air limbah) 4. Tingkat Rumah Layak Huni 1. Laju pertumbuhan sektor pertambangan 2. Rasio elektrifikasi rumah tangga

Persen

68,82

100

Persen

2,11

0

Persen

50,71

100

Persen

40

60

Persen

2,06

2,50

Persen

74,16

83,47

Angka melek huruf

Persen

96

98

1. Angka Partisipasi

Persen

111,9

112,08

13. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung 14. Meningkatnya angka melek huruf 15. Tuntasnya wajib


41


belajar 9 tahun 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 16. Meningkatnya 1. tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah 2. dan tinggi 17. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat

Kasar (APK) SD/MI/Paket A APK SMP/MTS/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A APM SMP/MTs/Paket B Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Kelulusan Angka melanjutkan SMP, SMA Angka melanjutkan SMA-PT APK SMA/SMK/MA/Paket C APM SMA/SMK/MA/Paket C

1. Angka harapan hidup 2. Angka Kematian Bayi (AKB) 3. Angka Kematian Ibu (AKI)

4. Prevalensi Balita kurang gizi 5. Angka Penemuan Kasus TB (semua tipe yg dilaporkan)/Case Notification Rate) 6. Angka kesakitan positif malaria (API) 7. Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun 8. Angka kesakitan DBD

18. Terinternalisasinya 1. Cagar budaya dan aset nilai-nilai budaya daerah yang bernilai dan kearifan lokal budaya yang

Persen

96,05

97,62

Persen

95,56

95,75

Persen

75,50

77,10

Tahun

7,50

7,70

Persen Persen

100 80

100 100

Persen

55

75

Persen

70

78

Persen

62

70

Tahun per 1000 Lahir Hidup per 100.000 Kelahiran Hidup Persen

69,75 32

72 24

341

309

18,44

17,00

per 100.000 penduduk

99

154

per 100.000 penduduk Persen

0,35

0,10

0,49

0,49


50

46

1.576

3.267


42


diperlihara 2. Peningkatan jumlah pengunjung museum 3. Jumlah sanggar kesenian 19. Meningkatnya 1. Persentase penduduk pelayanan miskin kesejahteraan dan 2. Indeks kedalaman rehabilitasi bagi kemiskinan tuna sosial 3. Indeks keparahan kemiskinan 4. Jumlah PMKS yang ditangani 20. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja 21. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan berkembangnya kawasan transmigrasi 22. Meningkatkan pemberdayaan dan kesetaraan gender

23. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak 24. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan

Orang

137.987

225.000

Sanggar

903

960

Persen

13,53

11,10

Persen

2,095

1,40

Persen

0,47

0,34

Jiwa

8,677

8,22

52,55 65,75

46,75 66,46

5,29

4,17

55

125

3

6

3,6

36,4

Orang

450

130

Kab/kota

1

3

kasus

75

200

Peringkat

8

5

Kelompok

35

35

1. Rasio ketergantungan Persen 2. Tingkat partisipasi Persen angkatan kerja 3. Tingkat Persen pengangguran terbuka 1. Penempatan KK transmigrasi ke luar Lampung 2. Fasilitas yang Lembaga dibangun di kawasan ekonomi KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru 1. Jumlah SKPD Propinsi Persen yang mengimplementasikan anggaran responsif gender 1. Perempuan keluarga miskin pedesaan yang diberdayakan melalui kelompok ekonomi kreatif 1. Jumlah kab/kota Layak Anak se-provinsi Lampung 2. Penanganan kasus perempuan dan anak

1. Peringkat pekan olahraga prestasi nasional 2. Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan


43


kehidupan masyarakat. 25. Meningkatnya Rasio tempat peribadatan kualitas kehidupan per jumlah penduduk beragama

Tempat ibadah : orang

1 : 297

1:303

Kajian

9

40

26. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif melalui perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis riset, IPTEK dan Inovasi

1. Jumlah rumusan

Kabupat en/Kota

4

15

27. Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA.

1. Kelas status mutu Kelas sungai utama dan status waduk besar 2. Jumlah perusahaan Perusaha yang menjadi peserta an PROFER

D

B

100

140

28. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Menurunnya tingkat pencemaran air

Persen

45

25

29. Peningkatan manfaat kawasan hutan produksi Lampung dan aspek ekonomis dan ekologis.

Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove

Hektar

84.014

175.770

30. Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat.

Jumlah Raperda dan Pergub yang dihasilkan

Raperda dan Pergub Kasus/ tahun

10 dan 40

10 dan 30

6

6

kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif 2. Jumlah Kabupaten dan Kota di Propinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap Sida

Penyelesaian Kasus Tanah


44


31. Meningkatnya kinerja pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima

1. Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung 2. Hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Predikat

CC

BB

Klasifikasi

Tinggi

Tinggi

32. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Opini

WTP

WTP

1. Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan 2. Persentase penurunan pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan SKPD sesuai aspek pembinaan dan pengawasan

Persen

50

90

Persen

50

10

34. Meningkatnya 1. Konsistensi antar kinerja pelayanan dokumen perencanaan publik yang 2. Indeks kepuasan memuaskan masyarakat (skala 1masyarakat dan 10) kualitas pelayanan 3. Akreditasi yang merata kelembagaan Badan Diklat 35. Meningkatnya Indeks demokrasi kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadlian dalam kerangka supremasi hukum.

Persen

100

100

6,23

7,0

B

A

71,88

73,50

33. Realisasi pembinaan dan pengawasan secara reguler, berkala, kasus, khusus, tindak lanjut dan pengendalian intern



45


Pencapaian Visi Provinsi Lampung yang tertuang dalam Renstra Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 dapat dijabarkan dalam tabel 2.3 hubungan misi, tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut : Tabel 2.3

No

Matrik Keterkaitan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran berdasarkan Misi Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

MISI 1 1.

: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Memperkuat dan Kemandirian Daerah Meningkatkan 1. Pertumbuhan Peningkatan 1. Pertumbuhan pertumbuhan Ekonomi pertumbuhan Ekonomi ekonomi dan 2. Indeks Gini dan kontribusi 2. Indeks Gini mengurangi 3. PDRB per kapita sektor pertanian 3. PDRB atas Dasar ketimpangan atas dasar harga terhadap PDRB Harga Berlaku pembangunan berlaku Provinsi 4. PDRB atas Dasar daerah 4. Pertumbuhan Lampung. Harga Konstan ekspor 5. PDRB per kapita (berlaku) 6. Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan 7. Nilai Tukar Petani (NTP) 8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) Terpenuhinya Skor Pola Pangan kebutuhan Harapan (PPH) pangan per Konsumsi kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan Meningkatnya Laju pertumbuhan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri


46


sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor perdagangan pada PDRB Provinsi Lampung Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah Peningkaan pendapatan asli daerah (PAD)

pengolahan

1. Laju pertumbuhan sektor perdagangan 2. Pertumbuhan ekspor

1. Jumlah koperasi aktif 2. Jumlah UMKM

Laju pertumbuhan investasi (PMTB) atas dasar harga berlaku

1. Jumlah wisatawan nusantara 2. Jumlah wisatawan mancanegara Pertumbuhan PAD

MISI 2 2.

: Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Meningkatkan 1. Kemantapan Tersedianya Kemantapan kuantitas dan Jalan Provinsi infrastruktur/ Jalan provinsi kualitas 2. Kondisi Jaringan prasarana dan prasarana, sarana Irigasi Dan sarana dan utilitas dasar Bangunan transportasi wilayah Pelengkap Yang yang handal, Terpelihara terintegritas


47


3. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga

dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten / kota Tersedianya sumberdaya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)

Tingkat kesesuaian antara RTRW Provinsi Lampung dengan penggunaan ruang

1. Kondisi jaringan irigrasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara 2. Pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya dari kebutuhan yang akan dibangun

1. Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak 2. Tingkat kawasan permukiman kumuh 3. Tingkat rumah tangga yang


48


mmiliki akses terhadap lingkungan yang sehat 4. Tingkat rumah layak huni

MISI 3 3.

Meningkatnya 1. Laju cakupan pertumbuhan pelayanan dan sektor kualitas pertambangan infrastruktur 2. Rasio energi dan elektrifikasi ketenagalistrikan rumah tangga di Provinsi Lampung : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, IPTEK dan Inovasi, Budaya Masyarakat dan Toleransi beragama

Meningkatkan indeks pembangunan pendidikan masyarakat yang cukup tinggi dan berkualitas

1. Angka harapan lama sekolah 2. Angka Rata-rata lama sekolah

Meningkatnya angka melek huruf

Angka melek huruf

Tuntasnya wajib 1. Angka belajar 9 tahun Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket C 2. APK SMP/MTS/ Paket B 3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 4. Angka APM SMP/MTS/ Paket B 5. Angka rata-rata lama sekolah 6. Angka kelulusan 7. Angka melanjutkan SMP-SMA 8. Angka melanjutkan SMA- PT Meningkatnya 1. APK


49


4.

Meningkatnya 1. Angka harapan indeks hidup (UHH) pembangunan dan 2. Prevalensi Gizi derajat kesehatan masyarakat

tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat

5.

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya

Terinternalisasi nya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

6.

Terwujudnya 1. Persentase kualitas pelayanan jumlah penduduk

1. Cagar budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang dipelihara 2. Peningkatan jumlah pengunjung museum

Meningkatnya pelayanan

SMA/SMK/MA/ Paket C 2. APM SMA/SMK/MA/ Paket C 1. Angka harapan hidup 2. Angka Kematian Bayi (AKB) 3. Angka Kematian Ibu (AKI) 4. Prevalensi Balita kurang gizi 5. Prevalens HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun 6. Angka Penemuan Kasus TB (semua tipe yg dilaporkan)/Cas e Notification Rate) 7. Angka kesakitan positif malaria (API) 8. Angka kesakitan DBD 1. Cagar budaya dan aset daerah yang bernilai 2. Peningkatan jumlah pengunjung museum 3. Jumlah sanggar kesenian 1. Persentase penduduk


50


sosial kepada masyarakat

miskin 2. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial

7.

Mewujudkan 1. Tingkat kompetensi dan pengangguran produktivitas kerja terbuka 2. Tingkat partisipasi angkatan kerja

8.

Mewujudkan pengembangan kawasan transmigrasi

9.

1. Penempatan tansmigrasi ke luar Lampung 2. Fasilitas yang dibangun dikawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru

kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial

miskin 2. Indeks kedalaman kemiskinan 3. Indeks keparahan kemiskinan 4. Jumlah PMKS yang ditangani Meningkatnya 1. Rasio kualitas dan ketergantungan perlindungan 2. Tingkat terhadap tenaga partisipasi kerja angkatan kerja 3. Tingkat pengangguran terbuka Meningkatnya 1. Penempatan kesejahteraan transmigrasi ke masyarakat luar Lampung transmigrasi 2. Fasilitas yang dan dibangun di berkembangnya kawasan KTM kawasan sebagai embrio transmigrasi pusat pertumbuhan ekonomi baru

Meningkatkan 1. Jumlah SKPD 1. Meningkatkan 1. kualitas Provinsi yg pemberdayaa pembangunan mengimplementa n dan kesetaraan gender sikan anggaran kesetaraan dan kesejahteraan responsif gender gender keluarga 2. Penanganan kasus perempuan dan anak 2.

Jumlah SKPD Provinsi yg mengimplemen tasikan anggaran responsif gender Perempuan keluarga miskin pedesaan

2. Meningkatkan 1. perlindungan perempuan dan anak

Jumlah kab/kota layak anak seprovinsi Lampung 2. Penanganan kasus perempuan dan


51


anak

10.

Mewujudkan 1. Peringkat pekan Kreativitas olahraga prestasi Pemuda dan Atlet nasional yang berprestasi 2. Kelompok di bidang olahraga pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan

11. Mewujudkan 1. Rasio tempat kualitas kehidupan peribadatan per kemasyarakatan jumlah penduduk dan keagamaan 2. Jumlah konflik yang toleran sosial 12.

Meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah daerah berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi

Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama

1. Peringkat pekan olahraga prestasi nasional 2. Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk

Jumlah kajian kebijakan pemerintah daerah yang berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi yang dimanfaatkan

Meningkatnya Jumlah rumusan penyelenggara- kebijakan (policy an paper) pemerintahan pembangunan daerah yang daerah yang efisien dan aplikatif. efektif melalui perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi MISI 4 : Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan 13. Mewujudkan 1. Mutu sungai Penurunan 1. Kelas status keseimbangan utama dan waduk beban mutu sungai lingkungan dan besar pencemaran, utama dan keberlanjutan 2. Jumlah pengendalian waduk besar pembangunan perusahaan yang kerusakan 2. Jumlah menjadi peserta lingkungan, perusahaan PROFER serta yang menjadi 3. Penurunan perlindungan peserta PROFER tingkat dan konservasi


52


pencemaran air 4. Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove

SDA Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Tingkat pencemaran air pada sungai utama

Peningkatan manfaat kawasan hutan produksi Lampung dan aspek ekonomis dan ekologis

Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove

MISI 5 : Mendukung Supremasi Hukum Membangun Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Memantapkan Kepemerintahan Yang Baik dan Antisipatif 14. Mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat 15. Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif

Jumlah raperda dan pergub yang dihasilkan

Terciptanya Jumlah raperda keadilan, dan pergub yang kepastian dan dihasilkan kemanfaatan Penyelesaian hukum di Kasus Tanah masyarakat 1. Opini Badan 1. Meningkatnya 1. Hasil evaluasi Pemeriksa kinerja Laporan Keuangan (BPK) pemerintahan Akuntabilitas terhadap ditandai Kinerja Instansi pengelolaan dengan Pemerintah keuangan daerah meningkatnya (LAKIP) 2. Hasil Evaluasi kepercayaan 2. Hasil evaluasi Kinerja publik melalui Laporan Pemerintah pelayanan Penyelenggaraa Provinsi Lampung prima n Pemerintah 3. Hasil evaluasi Daerah (LPPD) Laporan Penilaian 2. MengingkatOpini Badan Pemerintah kan kapasitas Pemeriksa Daerah (LPPD) dan akuntaKeuangan (BPK) bilitas kinerja terhadap pelayanan pengelolaan publik keuangan daerah 3. Realisasi Pembinaan dan Pengawasan secara

1. Persentase

hasil audit APIP yang terselesaikan. 2. Persentase


53


16.

Memperkuat kapasitas manajemen birokrasi

17.

Merealisasikan pembangunan politik

Reguler, Berkala, Kasus, Khusus, Tindaklanjut dan Pengendalian Intern

penurunan pelanggaran thd. Standar atas pelaksanaan tugas SKPD sesuai aspek pembinaan dan pengawasan.

1. Indeks kepuasan masyarakat (Skala 1 – 10) 2. Akreditasi kelembagaan Badan Diklat

Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata

Indeks demokrasi

Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadlian dalam kerangka supremasi hukum

1. Konsistensi antar dokumen perencanan 2. Indeks kepuasan masyarakat (skala 1-10) 3. Akreditasi kelembagaan Badan Diklat Indeks demokrasi


2.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Dalam RPJMD 2015 - 2019 Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja. 2.1.5.1 Strategi Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi, adalah sebagai berikut: BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

54


1. Strategi untuk mencapai misi Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah, yaitu : a. Revitalisasi dan percepatan peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan serta kehutanan. b. Mengembangkan penganekaragaman pangan, keamanan pangan dan ketersediaan cadangan pangan dan akses pangan serta distribusi pangan. c. Peningkatan daya saing industri unggulan berbasis potensi lokal daerah. d. Peningkatan daya saing perdagangan barang dan jasa. e. Penumbuhan dan perkuatan koperasi dan UMKM. f. Peningkatan daya saing investasi daerah. g. Mengembangkan produk wisata yang unik, tradisional dan mecerminkan jati diri masyarakat Lampung yang berakar pada alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata kultural. h. Intensifikasi, optimalisasi dan efisiensi pengelolaan PAD yang menjadi kewenangan provinsi. 2. Strategi untuk mencapai misi Meningkatkan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi dan pelayanan sosial, yaitu : a. Pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan. b. Pengembangan jaringan transportasi antar moda dengan meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan pedesaan sebagai penghubung antar pusat produksi dan pasar. c. Pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan indikasi program prioritas RTRW Provinsi Lampung. d. Peningkatan kualitas tata kelola sumber daya air sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air. e. Pengembangan prasarana dan sarana bangunan, gedung dan lingkungan. f. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi tenaga listrik. 3. Strategi untuk mencapai misi Meningkatkan pendidikan, kesehatan, Iptek dan Inovasi, masyarakat, dan toleransi beragama, yaitu :

kualitas budaya

a. Perluasan pendidikan non formal. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

55


b. c. d. e.

Penyelenggaraan pendidikan dasar dengan bebas biaya. Pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah. Meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi bagi pendidik. Redistribusi tenaga pendidik ke semua wilayah kabupaten/kota. f. Perkuatan dan peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan serta pemutakhiran teknologi pembelajaran. g. Penyelenggaraan pendidikan berkarakter, partisipatif dan berbasis budaya. h. Mengembangkan perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling. i. Peningkatan rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap satuan penduduk. j. Mengembangkan nilai dan keragaman budaya lokal. k. Memberikan pelayanan, perlindungan dan sntunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. l. Memperkuat fungsi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. m. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kemitraan dengan potensi sumber kesejahteraan sosial dan dunia usaha. n. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan. o. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kawasan transmigrasi dan museum. p. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi. q. Menerapkan pengarusutamaan gender pada setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran r. Revitalisasi Keluarga Berencana. s. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri. t. Perkuatan pembinaan atlet melalui perkuatan kelembagaan KONI dan pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga. u. Perkuatan pembinaan pramuka, serta pengembangan sarana dan prasarana pramuka. v. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat. w. Meningkatkan kemampuan SDM. x. Meningkatkan sinergitas antar lembaga iptek di daerah. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

56


4. Strategi untuk mencapai misi Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, yaitu : a. b. c. d. e. f. g.

Pengendalian pencemaran air, udara dan tanah. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pemulihan dan konservasi sumber daya air, udara, lahan. Pengawasan tingkat ketaatan hukum lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup berbasis partisipatif. Perencanaan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar/dalam kawasan hutan dalam percepatan rehabilitasi hutan dan lahan serta mendukung pengamanan dan perlindungan hutan.

5. Strategi untuk mencapai misi Mendukung supremasi hukum, membangun demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif, yaitu : a. Pengembangan struktur hukum masyarakat. b. Pengembangan substansi hukum dalam upaya rekayasa sosial dan kontrol sosial. c. Pengembangan budaya hukum masyarakat. d. Memberikan dukungan dan fasilitasi penegakan hukum. e. Penataan fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar lebih memadai, ramping , luwes dan responsif. f. Mengembangkan reformasi birokrasi dalam kerangka good governance. g. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesionalisme dalam perencanaan pembangunan. h. Penanaman nilai-nilai demokrasi yang berkeberadaban (anti kekerasan, nilai-nilai toleransi politik. i. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan kearifan lokal yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum. 2.1.5.2 Arah Kebijakan Daerah 1. Arah kebijakan daerah untuk mencapai misi Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah, yaitu : a. Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan dan peternakan bermutu melalui BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

57


ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi berbasiskan pada IPTEK dan sumber daya lokal (kawasan). b. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap. c. Pengembang produksi dan produktivitas hasil hutan untuk memenuhi ketersediaan pangan dan bahan baku industri dalam negeri. d. Meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan kualitas pangan, serta menurunnya ketergantungan terhadap pangan pokok beras, ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga serta kualitas dan pengendalian keamanan pangan. e. Meningkatkan unit usaha industri kecil menengah, penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah, serta kemitraan antar industri. f. Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha IKM serta mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi). g. Meningkatkan sinergitas pengembangan industri, penguasaan teknologi industri terutama industri pengolahan hasil pertanian/perkebunan, produk pertanian/perkebunan, industri makanan dan minuman serta penyerapan tenaga kerja oleh industri besar. h. Meningkatkan mutu kemasan pangan dan merek dalam rangka peningkatan daya saing bagi IKM. i. Meningkatkan mutu hasil dan menengah yang berbasis eksport dalam rangka peningkatan daya saing era globalisasi j. Pengembangan sistem jaringan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya secara efektif dan efisien. k. Meningkatkan volume ekspor komiditi unggulan. l. Meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen dan produsen. m. Memfasilitasi penumbuhan wirausaha baru dan berdaya berdaya saing, serta pengembangan indukator bisnis dan UMKM yang dilaksanakan bersama seluruh stakeholders, termasuk perguruan tinggi dan pelaku bisnis. n. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, akses teknologi tepat guna, akses pasar melalui promosi dan kreasi produk UMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha dan permodalan bagi UMKM dengan jaminan kolateral BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

58


bekerjasama kolateral perbankan dan lembaga keuangan mikro. o. Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru. p. Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan ekonomi masyarakat. q. Pemanfaatan TIK dalam pelayanan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. 2. Arah kebijakan daerah untuk mencapai misi Meningkatkan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi dan pelayanan sosial, yaitu : a. Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan diselaraskan dengan jalan dan jembatan nasional serta jalan dan jembatan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan konektivitas antar bagian wilayah dalam provinsi untuk mendukung sistem logistik nasional. b. Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan (darat, laut, dan udara) dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa. c. Pengembangan kawasan – kawasan strategis, cepat tumbuh, kawasan andalan dan kawasan ekonomi khusus berdasarkan peruntukkan masing – masing kawasan mengacu pada RTRW dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah terkat lainnya. d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. e. Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk menciptakan hunian yang layak, aman, sehat nyaman dan produktif. f. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaaan. g. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah Negara yang menjadi aset Pemerintah Provinsi. h. Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan. i. Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi pemakaian energi fosil. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

59


3. Arah kebijakan untuk mencapi misi daerah Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, Iptek dan Inovasi, budaya masyarakat, dan toleransi beragama, yaitu : a. Menuntaskan Lampung bebas buta aksara melalui perluasan pendidikan formal. b. Meningkatkan gerakan tingkat provinsi untuk membuka seluas–luasnya paket A, B dan C dengan paradigma mengedepankan aktivitas proses belajar mengajar, termasuk pembukaan SMP terbuka, SMA terbuka secara meluas di berbagai kabupaten di Provinsi Lampung. c. Menuntaskan Program pendidikan dasar 9 tahun. d. Mengembangkan program pendidikan 12 tahun. e. Mengembangkan dan meningkatkan model pendidikan kejuruan yang merespon kebutuhan dunia usaha. f. Memfasilitasi pengembangan akademi komunitas di kabupaten/kota Provinsi Lampung. g. Memperkuat manajemen atau tata pamong sekolah. h. Peningkatan kompetensi tenaga pendidikan dan manajemen kependidikan. i. Melakukan pemerataan secara proporsional tenaga pendidik di seluruh kabupaten/kota. j. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan updating teknologi pembelajaran. k. Menyelenggarakan pendidikan berkarakter melalui pengembangan pendidikan partisipatif dan berbasis budaya lokal dan nasional. l. Menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan. m. Meningkatkan pembinaan budaya lampung dan budaya multikultur lainnya melalui peningkatan dan fasilitasi akulturasi budaya nusantara dan budaya lampung. n. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial. o. Penyelenggaraan fungsi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. p. Meningkatkan daya saing tenaga kerja. q. Mengembangkan pusat layanan informasi ketransmigrasian r. Mewujudkan kawasan transmigrasi. s. Menerapkan anggaran responsive gender. t. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga.


60


u. Mewujudkan pemuda Lampung yang memiliki semangat dan idealisme kebangsaan, kewirausahaan kepemimpinan kepeloporan dan kejuangan. v. Mengembangkan jaringan kelembagaan dan peneliti. 4. Arah kebijakan untuk misi daerah Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, yaitu : a. Penyusunan perencanaan dan kebijakan lingkungan hidup. b. Peningkatan pengendalian kualitas air, udara dan tanah. c. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. d. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan. e. Peningkatan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup. f. Peningkatan kapasitas SDM dan institusi lembaga lingkungan hidup. g. Pengembangan sumber – sumber alternatif pendanaan lingkungan. h. Pengembangan inovasi bidang lingkungan hidup. i. Mempertahankan kawasan hutan seluas 30% dari luas Provinsi Lampung. j. Meningkatkan pengamanan, perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan dlam rangka mewujudkan Provinsi yang hijau (Green Province) didukung upaya menciptakan Provinsi yang bersih. 5. Arah kebijakan untuk misi daerah Mendukung supremasi hukum, membangun demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif, yaitu : a. Mengembangkan kelembagaan/pranata hukum di masyarakat. b. Meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi antara produk hukum daerah dan pusat serta antar produk hukum daerah. c. Membuat produk hukum yang memberikan kepastian dan berkeadilan bagi masyarakat dan dunia usaha. d. Meningkatkan pendidikan hukum masyarakat. e. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat. f. Menyelenggarakan pemerintahan yang diarahkan oleh visi misi. g. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. h. Pengawasan internal, eksternal dan fungsional dalam upaya pembinaan dan pencegahan tindak pidana korupsi. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

61


i. Sinkronisasi, koordinasi integrasi dan sinergi perencanaan dan implementasi pembangunan yang multi sektor dan multi ruang. j. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang bermartabat melalui pendekatan kultural dan pembangunan yang berkeadilan.

2.1.6

Tema, Prioritas, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah

2.1.6.1 Tema Pembangunan Daerah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tema dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung tahun 2015 adalah Pemantapan Daerah Sebagai Landasan Pembangunan Berkelanjutan. 2.1.6.2 Prioritas dan Sasaran Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2015 bersama dengan sasarannya sebagai berikut :

Tabel 2.4

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2015

No 1.

Prioritas Memperkuat infrasturktur wilayah

Sasaran

daya dukung  Tersedianya infrastruktur/ dan konektivitas prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang  Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota  Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)


62


2.

3.

 Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung Mempercepat pembangunan  Peningkatan pertumbuhan dan pertanian dalam rangka pemankontribusi sektor pertanian tapan ekonomi daerah untuk terhadap PDRB peningkatan kesejahteraan rakyat  Terpenuhinya kebutuhan yang berkeadilan konsumsi pangan per kapita masyrakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan  Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung  Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor perdagangan pada PDRB Provinsi  Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah  Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial  Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan berkembangnya kawasan transmigrasi  Meningkatnya indeks pembangunan dan kesetaraan gender  Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat  Meningkatnya kualitas kehidupan beragama Memperluas kesempatan kerja  Meningkatnya angka melek dan akses pelayanan pendidikan huruf serta kesehatan  Tuntasnya wajib belajar 9 tahun


63


4.

5.

Penguatan inovasi teknologi, pemantapan IPTEK, industri dan perdagangan serta energi terbarukan Peningkatan pariwisata dan kebudayaan daerah melalui sinergi antar pemangku kepentingan

6.

Pemantapan pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan dan penanggulangan bencana

7.

Reformasi birokrasi melalui peningkatan kerjasama dan tata kelola pemerintahan yang baik

 Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi  Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat  Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja  Meningkatkan jumlah kajian rumusan kebijakan Pemda berbasis riset dan IPTEK yang aplikatif  Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah  Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal  Penurunan beban pencemaran pengendalian kerusakan lingkungan serta perlindungan dan konservasi SDA  Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim  Peningkatan manfaat kawasan hutan produksi Lampung dan aspek ekonomis dan ekologis  Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat  Meningkatnya kinerja pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima  Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik  Realisasi Pembinaan dan Pengawasan secara Reguler, Berkala, Kasus, Khusus, Tindaklanjut dan Pengendalian Intern  Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata  Meningkatnya kualitas kehidup-


64


an berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016

Kerangka pembangunan dalam konteks negara kesatuan mengandung arti terdapatnya kesesuaian antara kerangka pembangunan di tingkat pusat dengan pembangunan di daerah, dalam satu wadah bernama pembangunan nasional. Karenanya, prioritas pembangunan di daerah juga disusun dengan mengacu dan mendukung prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015 – 2019. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 2.1.6.2 Program untuk Pencapaian Sasaran Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

65


kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program – program prioritas untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 2.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2015 Jumlah Program Pendukung

No

Sasaran Strategis

1.

Peningkatan Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung Terpenuhinya Kebutuhan Konsumsi Pangan Per Kapita Masyarkat Untuk Memenuhi Kecukupan Energi dan Keamanan Pangan Meningkatnya Pertumbuhan Dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Provinsi Lampung Meningkatnya Pertumbuhan Dan Kontribusi sub-Sektor Perdagangan terhadap PDRB Provinsi Lampung Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM Dalam Perekonomian Daerah Peningkatan Kontribusi Penanaman Modal (Investasi) terhadap Perekonomian Daerah Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata pada Perekonomian Daerah Peningkaan Pendapatan Asli Daerah (PAD

31 Program

Tersedianya Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Transportasi Yang Handal, Terintegritas dengan Sistem Transportasi Nasional untuk Mendukung Pergerakan Orang Dan Barang Terwujudnya Tata Ruang Wilayah Sesuai Arah Pemanfaatan Ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tersedianya Sumberdaya Air Yang Handal dan Berkualitas Untuk Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga (Domestik), Pertanian (Irigasi), Industri dan untuk Berbagai Keperluan Lainnya Baik Pada Waktu Sekarang Maupun yang Akan Datang Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Pemukiman (Mencakup Persampahan, Air Bersih, Air

16 Program

2.

3.

4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

11.

12.

1 Program

7 Program

6 Program

3 Program 5 Program 2 Program 9 Program

7 Program

4 Program

5 Program


66


14.

Limbah) Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung Meningkatnya Angka Melek Huruf

15.

Tuntasnya Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun

3 Program

16.

Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat ke Jenjang Menengah dan Tinggi Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat Terinternalisasinya Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan dan Rehabilitasi bagi Tuna Sosial

12 Program

Meningkatnya Kualitas dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi dan Berkembangnya Kawasan Transmigrasi Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak Meningkatnya Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga dalam Pembangunan Kualitas Hidup dan Kehidupan Masyarakat. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama

8 Program

Meningkatkan Jumlah Kajian Rumusan Kebijakan Pemda Berbasis Riset dan IPTEK yang Dimanfaatkan Penurunan Beban Pencemaran, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, serta Perlindungan dan Konservasi SDA. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Peningkatan Manfaat Kawasan Hutan Produksi Lampung dan Aspek Ekonomis dan Ekologis. Terciptanya Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Masyarakat.

4 Program

13.

17. 18. 19.

20. 21.

22. 23. 24.

25. 26.

27.

28. 29.

30.

6 Program

2 Program

30 Program 5 Program 3 Program

3 Program

6 Program

7 Program

2 Program

1 Program

9 Program 1 Program

16 Program


67


31.

32. 33.

34.

35.

Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Ditandai dengan Meningkatnya Kepercayaan Publik Melalui Pelayanan Prima Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik Realisasi Pembinaan dan Pengawasan secara Reguler, Berkala, Kasus, Khusus, Tindak Lanjut dan Pengendalian Intern. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik yang Memuaskan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan yang Merata Meningkatnya Kualitas Kehidupan Berdemokrasi dengan Proses Demokrasi yang Menghargai Kebebasan, Persamaan, Keadlian dalam Kerangka Supremasi Hukum.

22 Program

215 Program 8 Program

57 Program

5 Program


2.2

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen Pejanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target dan anggaran. Penyusunan PK 2015 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2015, IKU dan APBD. Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut: Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015

NO 1.

2.

SASARAN STRATEGIS Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung.

Terpenuhinya

INDIKATOR KINERJA

Satuan

TARGET

1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Gini 3. PDRB atas Dasar Harga Berlaku 4. PDRB atas Dasar Harga Konstan 5. PDRB per kapita (berlaku) 6. Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan 7. Nilai Tukar Petani (NTP) 8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) Skor pola pangan harapan (PPH)

Persen Koefisien Juta Rp

6,00 – 6, 35 0,33 245.330.948

Juta Rp

201.557.645

Juta Rp

30,63

Persen

3,69

Indeks harga Indeks harga

103,53 113,72 84,1


68


3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

kebutuhan pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Provinsi Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tersediannya infrastruktur/ prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegritas dengan sistem

Konsumsi

Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan

Persen

7,48

1. Laju pertumbuhan sektor perdagangan 2. Pertumbuhan ekspor

Persen

2

Persen

6

Unit

2.945

2. Jumlah UMKM

UMKM

375.425


Persen

9,94

1. Jumlah wisatawan nusantara 2. Jumlah wisatawan mancanegara

Orang Orang

4.759.950 105.081

Pertumbuhan PAD

Persen

2,64

1. Kemantapan jalan provinsi

Persen

65,00

1. Jumlah Koperasi Aktif


69


10.

11.

12.

13.

14 15.

transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota Tersedianya sumberdaya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah) Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung Meningkatnya angka melek huruf Tuntasnya wajib belajar

Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi Lampung

-

Sesuai


Persen

65

Persen

12

1. Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak 2. Tingkat Kawasan Pemukiman Kumuh 3. Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Lingkungan yang Sehat 4. Tingkat Rumah Layak Huni 1. Laju pertumbuhan sektor pertambangan 2. Rasio elektrifikasi rumah tangga

Persen

68,82

Persen

2,11

Persen

50,71

Persen Persen

40 2,06

Persen

74,16

Angka Melek Huruf

Persen

96

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

Persen

111,9


70


pendididkan 9 tahun

16.

17.

Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat

2. APK SMP/MTS/Paket B 3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 4. APM SMP/MTs/Paket B 5. Angka rata-rata lama sekolah 6. Angka Kelulusan 7. Angka melanjutkan SMP, SMA 8. Angka melanjutkan SMA-PT 1. APK SMA/SMK/MA/Paket C 2. APM SMA/SMK/MA/Paket C

1. Angka harapan hidup 2. Angka Kematian Bayi (AKB) 3. Angka Kematian Ibu (AKI)

4. Prevalensi Balita kurang gizi 5. Angka Penemuan Kasus TB (semua tipe yg dilaporkan)/Case Notification Rate) 6. Angka kesakitan positif malaria (API) 7. Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun 8. Angka kesakitan DBD

18.

Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

1.

2.

19.

Meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial

3. 1. 2. 3. 4.

20.

Meningkatnya kualitas dan

1. 2.

Cagar budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang diperlihara Peningkatan jumlah pengunjung museum Jumlah sanggar kesenian Penduduk miskin Indeks kedalaman kemiskinan Indeks keparahan kemiskinan Jumlah PMKS yang ditangani Rasio ketergantungan Tingkat partisipasi angkatan

Persen Persen

96,05 95,56

Persen Tahun

75,50 7,50

Persen Persen

100 80

Persen Persen

55 70

Persen

62

Tahun per 1000 Lahir Hidup per 100.000 Kelahiran Hidup Persen per 100.000 penduduk

69,75 32


0,35

Persen

0,49


50

341

18,44 99

1.576

137.987 Sanggar Persen Persen

903 13,53 2,095

Persen

0,47

Jiwa

8,677

Persen Persen

52,55 65,75


71


21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

perlindungan terhadap tenaga kerja Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan berkembangnya kawasan transmigrasi Meningkatkan pemberdayaan dan kesetaraan gender

Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif melalui perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan

kerja 3. Tingkat pengangguran terbuka 1. Penempatan transmigrasi ke luar Lampung 2. Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru 2.

3.

Jumlah SKPD Propinsi yang mengimplementasikan anggaran responsif gender Perempuan keluarga miskin pedesaan yang diberdayakan melalui kelompok ekonomi kreatif

1. Jumlah kab/kota Layak Anak se-prop Lampung 2. Penanganan kasus perempuan dan anak 1. Peringkat pekan olahraga prestasi nasional 2. Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan

Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk 1. Jumlah Rumusan Kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif 2. Jumlah Kabupaten dan kota di Provinsi lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap SIDa

1. Kelas status mutu sungai utama dan waduk besar 2. Jumlah perusahaan yang menjadi peserta PROFER

Persen

5,29

KK

55

Lembaga ekonomi

3

Persen

3,6

Orang

450

Kab/kota

1

kasus

75

Peringkat

8

Kelompok

35

Tempat ibadah : orang Policy paper

1 : 291

Kab/kota

4

Kelas status

D

Perusahaan

100


9

72


28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA. Peningkatan upaya Menurunnya tingkat adaptasi dan pencemaran air pada sungai mitigasi perubahan utama iklim Peningkatan Luas rehabilitasi hutan dan manfaat kawasan lahan termasuk mangrove hutan produksi Lampung dan aspek ekonomis dan ekologis. Terciptanya 1. Jumlah Raperda dan Pergub keadilan, kepastian yang dihasilkan dan kemanfaatan 2. Penyelesaian Kasus Tanah hukum di masyarakat Meningkatnya 1. Hasil evaluasi Laporan kinerja Kinerja Instansi Pemerintah pemerintahan (LKj) ditandai dengan 2. Hasil evaluasi Laporan meningkatnya Penyelenggaraan kepercayaan publik Pemerintah Daerah (LPPD) melalui pelayanan prima Meningkatnya Opini Badan Pemeriksa kapasitas dan Keuangan (BPK) terhadap akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah kinerja pelayanan publik Terwujudnya 1. Hasil audit APIP yang pemerintahan yang terselesaikan Bersih dan bebas 2. Persentase penurunan KKN pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan SKPD sesuai aspek pembinaan dan pengawasan Meningkatnya 1. Konsistensi antar dokumen kinerja pelayanan perencanaan publik yang 2. Indeks kepuasan memuaskan masyarakat (skala 1-10) masyarakat dan 3. Akreditasi kelembagaan kualitas pelayanan Badan Diklat yang merata Meningkatnya Indeks demokrasi

Persen

45

Hektar

84.014

Raperda dan Pergub Kasus/Tahun

10 dan 40

Predikat

CC

Klasifikasi

Tinggi

Opini

WTP

Persen

50

Persen

50


6

100 6,23 B

71,88

73


kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum. Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016

2.2.1 Rencana Anggaran Tahun 2015 Dari kemampuan keuangan daerah yaitu kemampuan pendapatan dan pembiayaan (pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 5,082,587,672,642.43 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel 2.6 Tabel 2.7 Rencana Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 No Uraian Rencana (Rp.) % 1

Belanja Tidak Langsung

2.722.283.464.594,62,-

53,47

2

Belanja Langsung

2.369.166.786.047,81,-

46,53

5,091,450,250,642.43,-

100

Jumlah

Sumber : APBD Perubahan Provinsi Lampung, 2015

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program – program prioritas untuk mencapai sasaran pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.369.166.786.047,81,- (Dua triliyun tiga ratus enam puluh sembilan milyar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah delapan puluh satu sen) sesuai dengan Anggaran Belanja Langsung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 dan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.


74


Tabel 2.8 Alokasi per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2015 NO 1.

2.

3.

4.

Sasaran Strategis Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung

Indikator Kinerja

1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Gini 3. PDRB atas Dasar Harga Berlaku 4. PDRB atas Dasar Harga Konstan 5. PDRB per kapita (berlaku) 6. Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan 7. Nilai Tukar Petani (NTP) 8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) Terpenuhinya Skor Pola Pangan kebutuhan Harapan (PPH) pangan per Konsumsi

kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan Meningkatnya Laju pertumbuhan pertumbuhan sektor industri dan kontribusi pengolahan sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung Meningkatnya 1. Laju pertumbuhan pertumbuhan dan kontribusi sektor sektor perdagangan

Pertanian Kehutanan Kelautan & Perikanan

50.412.454.631,12 3.663.510.200,00 29.535.389.700,00

% Anggaran 2,13 0,15 1,25

Ketahanan Pangan

6.272.626.310,00

0,26

Industri

4.710.628.500,00

0,20

Perdagangan

9.292.295.350,00

0,39

Urusan

Anggaran (Rp)


75


5.

6.

7.

8.

9.

10.

perdagangan pada PDRB Provinsi Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah Berkembangn ya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

2. Pertumbuhan ekspor 1. Jumlah koperasi aktif

Koperasi & Usaha Kecil Menengah

6.325.205.712,91

0,27

Penanaman Modal

6.250.500.000,00

0,26

Pariwisata

11.264.948.255,00

0,48

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian Pekerjaan Umum Perhubungan

22.615.830.000,00

0,95

926.880.299.036,00 64.224.165.500,00

39,12 2,71

23.565.625.700,00

0,99

2. Jumlah UMKM


1. Jumlah wisatawan nusantara 2. Jumlah wisatawan mancanegara Pertumbuhan PAD

Tersediannya 1. Kemantapan jalan infrastruktur/ Negara prasarana dan 2. Kemantapan jalan sarana provinsi transportasi yang handal, terintegritas dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang Terwujudnya Tingkat kesesuaian tata ruang antara RTRW wilayah sesuai Provinsi Lampung

Pekerjaan Umum


76


11.

12.

13.

arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/ko ta Tersedianya sumberdaya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)

dengan ruang

penataan


1. Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak 2. Tingkat Kawasan Permukiman Kumuh 3. Tingkat Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Lingkungan yang Sehat 4. Tingkat Rumah Layak Huni Meningkatnya 1. Laju cakupan pertumbuhan pelayanan dan sektor kualitas pertambangan infrastruktur 2. Rasio elektrifikasi energi dan rumah tangga ketenagalistrik

Pekerjaan Umum

85.0199.671.555,00

3,59

Perumahan

69.506.739.550,00

2,93

Energi & Sumberdaya

8.672.982.410,00

0,37


77


14.

15.

16.

17.

an di Provinsi Lampung dari 72% menjadi 78% di akhir tahun 2019 Meningkatnya Angka melek huruf angka melek huruf Tuntasnya 1. Angka Partisipasi wajib belajar 9 Kasar (APK) tahun SD/MI/Paket A 2. APK SMP/MTS/Paket B 3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 4. APMSMP/MTs/P aket B 5. Angka rata-rata lama sekolah 6. Angka Kelulusan 7. Angka melanjutkan SMP-SMA 8. Angka melanjutkan SMA-PT Meningkatnya 1. APK tingkat SMA/SMK/MA/P pendidikan aket C masyarakat ke 2. APM jenjang SMA/SMK/MA/P menengah aket C dan tinggi Meningkatnya 1. Angka harapan akses dan hidup mutu 2. Angka Kematian pelayanan Bayi (AKB) kesehatan 3. Angka Kematian terutama untk Ibu (AKI) kesehatan ibu 4. Prevalensi Balita dan anak kurang gizi 5. Angka Penemuan Kasus TB (semua tipe yg dilaporkan)/Cas e Notification Rate) 6. Angka kesakitan

Pendidikan Kearsipan

208.700.297.440,00 3.999.010.100,00

Kesehatan

356.605.440.046,53


8,81 0,17

15,05

78


positif malaria (API) 7. Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun 8. Angka kesakitan DBD 18.

19.

20.

21.

22.

Terinternali1. Cagar budaya sasinya nilaidan aset daerah nilai budaya yang bernilai dan kearifan budaya yang lokal diperlihara 2. Peningkatan jumlah pengunjung museum 3. Jumlah sanggar kesenian Meningkatnya 1. Persentase pelayanan penduduk miskin kesejahteraan 2. Indeks dan kedalaman rehabilitasi kemiskinan bagi tuna 3. Indeks keparahan sosial kemiskinan 4. Jumlah PMKS yang ditangani Meningkatnya 1. Rasio kualitas dan ketergantungan perlindungan 2. Tingkat terhadap partisipasi tenaga kerja angkatan kerja 3. Tingkat pengangguran terbuka Meningkatnya 1. Penempatan kesejahteraan transmigrasi ke masyarakat luar Lampung transmigrasi 2. Fasilitas yang dan dibangun di berkembang kawasan KTM nya kawasan sebagai embrio transmigrasi pusat pertumbuhan ekonomi baru Meningkatkan 1. Jumlah SKPD pemberdayaa Propinsi yang n dan mengimplement

Kebudayaan

4.521.937.900,00

0,19

Sosial Kependudukan & Catatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat Desa

10.843.542.200,00 225.000.000,00

0,46 0,01

8.697.901.520,00

0,37

Ketenagakerjaan

8.683.721.250,00

0,37

Ketransmigrasian

1.397.660.900,00

0,13

Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan

7.277.420.000,00

0,31


79


kesetaraan gender 2.

23

Meningkatkan 1. perlindungan perempuan dan anak 2.

24.

Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama Meningkatkan kualitas rumusan kebijakan pemerintah daerah berbasis riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dimanfaatkan Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA.

25.

26.

27.

asikan anggaran responsif gender Perempuan keluarga miskin pedesaan Jumlah kab/kota layak anak seprovinsi Lampung Penanganan kasus perempuan dan anak Peringkat pekan olahraga prestasi nasional Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausahaan

Anak

3.026.623.100,00

0,13

Pemuda dan Olahraga

12.630.975.400,00

0,53

Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk

Sosial

1.066.745.000,00

0,05

Jumlah kajian kebijakan pemerintah daerah berbasis riset dan Iptek yang dimanfaatkan

Perencanaan Pembangunan

7.600.000.000,00

0,32

1.

2.

1. Kelas status mutu sungai utama dan waduk besar 2. Jumlah perusahaan yang menjadi peserta PROFER

Lingkungan Hidup


80


28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Peningkatan Menurunnya upaya tingkat adaptasi dan pencemaran air mitigasi perubahan iklim Peningkatan Luas rehabilitasi manfaat hutan dan lahan kawasan termasuk hutan mangrove produksi Lampung dan aspek ekonomis dan ekologis. Terciptanya Jumlah Raperda keadilan, dan Pergub yang kepastian dan dihasilkan kemanfaatan Penyelesaian Kasus hukum di Tanah masyarakat Meningkatnya 1. Hasil evaluasi kinerja Kinerja pemerintahan Pemerintah ditandai Provinsi Lampung dengan 2. Hasil evaluasi meningkatnya Laporan kepercayaan Penyelenggaraan publik melalui Pemerintah pelayanan Daerah (LPPD) prima Terwujudnya Opini Badan pemerintahan Pemeriksa yang bersih Keuangan (BPK) dan bebas terhadap KKN Pengelolaan Keuangan Daerah Realisasi 3. Persentase hasil pembinaan audit APIP yang dan terselesaikan pengawasan 4. Persentase secara penurunan reguler, pelanggaran berkala, kasus, terhadap standar khusus, tindak atas pelaksanaan lanjut dan SKPD sesuai pengendalian aspek intern pembinaan dan pengawasan Meningkatnya 1. Konsistensi antar kinerja dokumen

6.675.269.000,00

0,28

Kehutanan

3.201.189.800,00

0,14

Perencanaan Pembangunan

500.000.000,00

0,02

Pertanahan

635.000.000,00

0,03

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian

318.456.907.381,25

13,44

Komunikasi &Informasi

14.473.448.900,00

0,61

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian

8.435.620.000,00

0,3

17.079.275.000,00


0,72

81


pelayanan perencanaan publik yang 2. Indeks kepuasan memuaskan masyarakat (skala Perencanaan masyarakat 1-10) Pembangunan dan kualitas 3. Akreditasi pelayanan kelembagaan yang merata Badan Diklat 35. Meningkatnya Indeks demokrasi Kesatuan kualitas Bangsa dan kehidupan Politik Dalam berdemokrasi Negeri dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum. Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2016

294.790.500,00

0,01

38.952.461.300,00

1,64


82

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Recommend Documents