BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………………………………. i IKHTISAR EKSEKUTIF …………………………………………………………………………………………………. ii BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………………….. 1 A. LATAR BELAKANG............................................................................................. 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN……………………………....................................................... 5 C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI............................................................................. 5 D. SISTEMATIKA.................................................................................................... 7 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA......................................................

8

A. PERENCANAAN KINERJA................................................................................... 8 B. PERJANJIAN KINERJA........................................................................................ 9 C. VISI DAN MISI................................................................................................... 10 D. TUJUAN DAN SASARAN.................................................................................... 10 E. KEBIJAKAN DAN PROGRAM.............................................................................. 12 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA................................................................................ 16 A. PENGUKURAN KINERJA................................................................................... 16 B. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2012............................................... 16 C. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013................................................ 17 1. Pencapaian Target Rencana Kinerja Tahunan..................................... 17 2. Peningkatan Peran dan Fungsi PPK Regional dan Sub-Regional........ 22 3. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan............................................ 25 4. Keberhasilan........................................................................................ 29 5. Permasalahan...................................................................................... 29 6. Usulan Pemecahan Masalah................................................................ 30 D. SUMBER DAYA................................................................................................. 31 1. Sumber Daya Manusia......................................................................... 31 2. Sarana dan Prasarana........................................................................... 34 3. Sumber Daya Keuangan....................................................................... 38 BAB IV PENUTUP........................................................................................................ 44 LAMPIRAN................................................................................................................. 45

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kita panjatkan pada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2013. Laporan ini berisi uraian pertanggungjawaban atas keberhasilan, kegagalan, dan permasalahan yang dialami Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama tahun 2013. Kegiatan penanggulangan krisis kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang tertuang dalam RKAKL PPKK tahun 2013. Pencapaian kinerja PPKK yang termasuk dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dilakukan melalui Upaya Kesiapsiagaan; Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan; Kegiatan Pengadaan

Fasilitas

dan

Perlengkapan

Penanggulangan

Krisis

Kesehatan;

dan

Penyelenggaraan Tupoksi Lainnya. Indikator yang ditetapkan yaitu jumlah kabupaten/kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana dengan target sebanyak 300 kab./kota (kumulatif 2010-2013) telah tercapai. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan ini dapat memberikan manfaat maupun informasi mengenai evaluasi kinerja selama tahun 2013 bagi semua pihak yang berkepentingan. Jakarta,

Desember 2013

Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

dr. Sri Henni Setiawati, MHA NIP 195605161984032003


IKHTISAR EKSEKUTIF

Tugas pokok Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, PPKK berada dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dengan outcome meningkatnya penanggulangan krisis secara cepat. Indikator yang ditetapkan berupa jumlah kabupaten/kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana. Pencapaian target sampai tahun 2013 adalah sebanyak 300 kabupaten/kota, yang merupakan jumlah kumulatif pencapaian target tahun 2010 (105 kab./kota), tahun 2011 (45 kab./kota), tahun 2012 (50 kab./kota), dan tahun 2013 (100 kab./kota).

Kegiatan penanggulangan krisis kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja anggaran yang tertuang dalam RKA-K/L PPKK tahun 2013, dengan alokasi sebesar Rp.69.024.902.000,- (Enam puluh sembilan milyar dua puluh empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dan realisasi anggaran total sebesar 72,58% serta realisasi fisik sebesar 93,35% yang terdiri dari rincian kegiatan: 1. Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana 2. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana 3. Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana 4. Penyelenggaraan Tupoksi Lain

Selain menyajikan informasi pencapaian indikator, laporan ini juga untuk menyajikan kinerja PPKK tahun 2013 yang mencerminkan pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Penetapan Kinerja PPKK. Demikian gambaran umum dan Laporan Akuntabilitas Kinerja PPKK tahun 2013, semoga dapat bermanfaat dalam penentuan kebijakan selanjutnya.

Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

dr. Sri Henni Setiawati, MHA NIP 195605161984032003


BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pusat penanggulangan Krisis Kesehatan adalah laporan pertanggungjawaban secara tertulis Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan selama setahun. Melalui LAK, dapat diketahui hasil pencapaian termasuk keberhasilan, hambatan, dan masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan di tahun berikutnya. LAK merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikembangkan untuk mewujudkan good governance dan result oriented government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (performancebase management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dengan demikian, untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, perlu disusun laporan akuntabilitas di setiap akhir tahun. Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJMN memuat

memuat

kementerian/lembaga

strategi dan

pembangunan

nasional,

kebijakan

lintas-kementerian/lembaga,

umum,

kewilayahan

dan

program lintas-

kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yang berisi memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, dan memperkuat daya saing perekonomian. RPJMN ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RenstraKL)

dan

menjadi

bahan

pertimbangan

bagi

pemerintah

daerah

dalam


menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu: Agenda I

: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Agenda II

: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Agenda III

: Penegakan Pilar Demokrasi

Agenda IV

: Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Agenda V

: Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan

Visi dan Misi pemerintah 2010-2014, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional, yaitu; (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; dan (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Berbagai tantangan di bidang kesehatan, diantaranya: 1. Status kesehatan ibu dan anak masih rendah 2. Status gizi masyarakat masih rendah 3. Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit masih tinggi 4. Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas 5. Ketersediaan obat dan pengawasan obat-makanan masih terbatas Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

6. Pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat masih terbatas 7. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal 8. Manajemen pembangunan kesehatan belum efektif 9. Kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antartingkat sosial ekonomi masih lebar 10. Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah Penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan dititikberatkan bukan saja melalui pendekatan kuratif, melainkan dengan pendekatan preventif. Pendekatan preventif ini dilakukan melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, di antaranya, dengan perluasan penyediaan air bersih dan pengurangan wilayah kumuh yang secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada 2009 menjadi 72,0 tahun pada 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015. Tabel 1.1. Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014 Bidang Kesehatan No.

Status Awal

Target

1

Meningkatnya umur harapan hidup

2

Menurunnya angka kematian ibu

(2008) melahirkan per 100.000

Target 2014

70,7

72,0

228

118

34

24

18,4

<15,0

kelahiraN hidup 3

Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

4

Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita (persen)

Untuk mencapainya, maka substansi inti dari program aksi bidang kesehatan, antara lain: 1. Program kesehatan masyarakat 2. Program KB 3. Sarana kesehatan 4. Obat 5. Asuransi Kesehatan Nasional Selain itu dilakukan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui delapan fokus prioritas, seperti berikut. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan balita; 2. Perbaikan status gizi masyarakat. 3. Pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta penyehatan lingkungan; 4. Pengembangan sumberdaya manusia kesehatan; 5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan; 6. Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan; 7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan, dengan meningkatkan: (a) upaya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; (b) pengembangan sarana dan prasarana serta peraturan dalam rangka mendukung upaya kesehatan berbasis masyarakat; (c) mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan, advokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung; (d) keterpaduan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dengan kegiatan yang berdampak pada income generating; (e) evakuasi, perawatan dan pengobatan korban pada daerah bencana; (f) kemitraan bidang kesehatan dengan organisasi masyarakat; (g) kemandirian masyarakat dalam menanggulangi dampak kesehatan akibat bencana; dan (h) pengembangan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. 8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier. Sasaran strategis dokumen perencanaan RPJMN Tahun 2010-2014 dan perencanaan strategis di Kementerian Kesehatan dimaksud selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan melalui Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) PPKK Tahun 2013 dan Rencana Kerja (Renja) PPKK Kementerian Kesehatan Tahun 2013. Tugas pokok Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Perencanaan kinerja PPKK tahun 2013 merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator berdasarkan program, kebijakan dan sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan strategis pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan perencanaan strategis di Kementerian Kesehatan melalui Renstra Kemenkes Tahun 2010-2014. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) PPKK disusun berdasarkan laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKK dan PPK Regional dan Sub-Regional, sesuai DIPA PPKK tahun 2013. Laporan tahun anggaran 2013 ini diharapkan dapat menjadi cerminan bagi semua komponen pelaksana kegiatan penanggulangan krisis kesehatan. Perlu disadari bahwa laporan akuntabilitas ini belum dapat memberikan gambaran upaya penanggulangan krisis kesehatan secara utuh, karena berbagai kendala penilaian terhadap program dan kegiatan yang perlu disempurnakan di masa mendatang. B. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan tahun anggaran 2013

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban

secara

tertulis

yang

harus

dipertanggungjawabkan oleh Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/kebijakan tahun anggaran 2013, serta masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan di tahun 2014.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas pokok PPKK berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1144 tahun 2010 adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan menyelenggarakan fungsi berikut: 1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penanggulangan krisis kesehatan; 2. Pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan krisis kesehatan; 3. Pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penyajian informasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan krisis kesehatan;


4. Koordinasi

dan

pelaksanaan

pencegahan,

mitigasi

dan

kesiapsiagaan

dalam

penanggulangan krisis kesehatan; 5. Koordinasi dan pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan dalam penanggulangan krisis kesehatan; 6. Pelaksanaan Administrasi Pusat. Adapun susunan organisasi PPKK terdiri dari: 1. Bagian Tata Usaha 2. Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan 3. Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan 4. Bidang Pemantauan dan Informasi.

KEPALA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN dr. Sri Henni Setiawati, MHA KEPALA BAGIAN TATA USAHA drg. M. Nur Nasiruddin, M.Kes

KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM & EVALUASI dr. Rien Pramindari, MKM

KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN Yana Irawati, SKM, MKM

KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN & UMUM Ir. Mohammad Yunus, MT

KEPALA BIDANG PEMANTAUAN & INFORMASI Lita R. Sianipar, SKM, M.Epid

KEPALA BIDANG TANGGAP DARURAT & PEMULIHAN dr. Indro Murwoko

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN, MITIGASI, & KESIAPSIAGAAN drs. M. Royan, M.Kes

KEPALA SUBBIDANG PEMANTAUAN drs. Dodi Iriyanto

KEPALA SUBBIDANG TANGGAP DARURAT dr. M. Imran Saleh Hamdani, MKM

KEPALA SUBBIDANG PENCEGAHAN & MITIGASI Yuniyati, S.Sos., M.Si

KEPALA SUBBIDANG INFORMASI drg. A. Hadijah Pandita, M.Kes

KEPALA SUBBIDANG PEMULIHAN dr. Ina Agustina Isturini, MKM

KEPALA SUBBIDANG KESIAPSIAGAAN dr. Ira Cyndira Tresna

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.


D. SISTEMATIKA Laporan Akuntabilitas Kinerja PPKK disusun dengan sistematika berikut. 1. Bab I (Pendahuluan)—menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, serta sistimatika penulisan laporan. 2. Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja)—Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan serta cara pencapaian tujuan. Pada awal bab ini disajikan gambaran singkat sasaran yang ingin dicapai Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan pada tahun 2013. 3. Bab III (Akuntabilitas Kinerja)—Bab ini menyajikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis

akuntabilitas

Kinerja,

termasuk

didalamnya

menguraikan

sistematika

keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. 4. Bab IV (Penutup). 5. Lampiran.


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. PERENCANAAN KINERJA Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi penanggulangan krisis kesehatan, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) ditetapkan sebagai salah satu unit kerja yang berada di bawah Menteri Kesehatan. Adapun untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana tingkat nasional, Kementerian Kesehatan berada di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Presiden

Menko Kesra

Kementerian Kesehatan

BNPB

PPK Regional /Dinkes Provinsi / Kab/Kota

BPBD

Kementerian/ Lembaga lain

Gambar 2.1. Alur penyelenggaraan penanggulangan bencana

Tugas dan kewenangan PPKK adalah merumuskan kebijakan, memberikan standar dan arahan serta mengkoordinasikan penanganan krisis dan masalah kesehatan lain, baik dalam tahap sebelum, saat maupun setelah terjadinya. Dalam pelaksanaannya dapat melibatkan instansi terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah, LSM, lembaga internasional, organisasi profesi

maupun

organisasi kemasyarakatan

sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku.


Perencanaan kinerja PPKK merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Dalam rencana kinerja PPKK, telah disusun draf Indikator Kinerja Utama dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Sasaran Strategis Meningkatnya penanggulangan krisis kesehatan secara cepat

Indikator Kinerja

Target (Kumulatif) 2010

2011

2012

2013

2014

105

150

200

300

300

Jumlah kab/kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana

B. PERJANJIAN KINERJA Sasaran strategis dokumen perencanaan RPJMN Tahun 2010-2014 dan perencanaan strategis di Kementerian Kesehatan dimaksud selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan melalui Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kesehatan Tahun 2013. Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan TA 2013 Sasaran Strategis Meningkatnya penanggulangan krisis kesehatan secara cepat

Indikator Kinerja

Target (Kumulatif)

Jumlah kab./kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam

300 kab./kota

penanganan bencana

Pernyataan penetapan kinerja tersebut mengartikan pernyataan kesanggupan dari pimpinan PPKK untuk mewujudkan suatu target kinerja, yaitu bahwa 300 kab./kota untuk memiliki kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana. Untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut, PPKK menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan dalam penanggulangan krisis kesehatan. C. VISI DAN MISI


Visi dari Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah Menurunnya Risiko Kesehatan akibat Krisis Kesehatan. Untuk mencapai visi yang ditetapkan, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan telah merumuskan misi sebagai berikut. 1. Mengembangkan pedoman dan kebijakan yang mendukung upaya penanggulangan krisis kesehatan. 2. Meningkatkan keterpaduan melalui pengembangan jejaring penanggulangan krisis kesehatan. 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan yang bermutu dan merata. 4. Menyediakan akses informasi bagi terselenggaranya penanggulangan krisis kesehatan yang cepat, tepat dan akurat. 5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan.

D. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan

Pusat

Penanggulangan

Krisis

Kesehatan

adalah

terselenggaranya

upaya

penanggulangan krisis kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka menurunkan risiko kesehatan pada setiap kejadian yang menimbulkan atau berdampak pada krisis kesehatan. Untuk mencapai tujuan, misi, dan visi, maka ditetapkan sasaran berikut. 1. Meningkatnya kemampuan sumber daya dalam kegiatan penanggulangan krisis kesehatan di Kabupaten/Kota,melalui: a. Adanya petugas terlatih untuk penanggulangan krisis kesehatan di Kabupaten/Kota rawan krisis kesehatan. b. Adanya produk kebijakan/pedoman untuk penanggulangan krisis kesehatan. c. Adanya advokasi kebijakan penanggulangan krisis kesehatan. d. Adanya koordinasi penanggulangan krisis kesehatan. e. Adanya sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan di Kabupaten/Kota rawan krisis kesehatan. f. Adanya

fasilitas

sistem

informasi

penanggulangan

krisis

kesehatan

Kabupaten/Kota rawan krisis kesehatan. g. Adanya produk informasi penanggulangan krisis kesehatan. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

di

2. Meningkatnya peran dan fungsi PPKK Regional dan Sub-regional dalam penanggulangan krisis kesehatan, melalui: a. Adanya sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan di PPKK Regional dan Sub-Regional. b. Adanya tenaga pelatih dan tenaga terlatih untuk penanggulangan krisis kesehatan di PPKK Regional dan Sub-Regional. c. Adanya fasilitas sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan di PPKK Regional dan Sub-Regional. d. Optimalisasi jejaring penanggulangan krisis kesehatan yang terpadu antara PPKK Regional dan Sub-Regional dengan anggota regional. 3. Meningkatnya peran dan fungsi PPKK dalam penanggulangan krisis kesehatan, melalui: a. Tersedianya peraturan, kebijakan, pedoman dan standar yang mendukung penanggulangan krisis kesehatan. b. Optimalisasi

jejaring

kerjasama

lintas-program

dan

lintas-sektor

dalam

penanggulangan krisis kesehatan. c. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang teknis fungsional dan manajemen penanggulangan krisis kesehatan di daerah rawan krisis kesehatan. d. Tersedianya sarana dan prasarana di daerah rawan krisis kesehatan yang memadai dalam penanggulangan krisis kesehatan. e. Tersedianya sistem penganggaran yang dapat membantu memenuhi kebutuhan penanggulangan krisis kesehatan. f. Tersedianya informasi penanggulangan krisis kesehatan yang cepat, tepat dan akurat. g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan.


E. KEBIJAKAN DAN PROGRAM Penanggulangan krisis kesehatan diarahkan mengikuti kebijakan berikut. 1. Setiap korban akibat bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesegera mungkin secara maksimal dan manusiawi; 2. Prioritas selama masa tanggap darurat adalah penanganan gawat darurat medik terhadap korban luka dan identifikasi korban mati di sarana kesehatan; 3. Pelayanan kesehatan yang bersifat rutin di fasilitas-fasilitas kesehatan pada masa tanggap darurat harus tetap terlaksana secara optimal; 4. Pelaksanaan penanganan krisis kesehatan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, dan dapat dibantu oleh masyarakat nasional dan internasional, lembaga donor, maupun bantuan negara sahabat; 5. Bantuan kesehatan dari dalam maupun luar negeri mengikuti ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian atau lembaga terkait; 6. Penyediaan informasi yang berkaitan dengan penanggulangan kesehatan pada bencana dilaksanakan oleh dinas kesehatan setempat selaku anggota BPBD; 7. Monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan dilakukan

dan diikuti oleh

semua pihak yang terlibat

dalam

pelaksanaan

penanggulangan kesehatan. Program dan kegiatan di Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan merupakan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya yang terbagi menjadi empat kelompok besar kegiatan, antara lain: 1. Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana yang mencakup output: a.

Petugas Terlatih Penanggulangan Krisis Kesehatan

b. Kebijakan/Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan c.

Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

d. Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan e.

Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan


2. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana yang mencakup output Penanggulangan Bencana. 3. Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana, mencakup output berikut. a. Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi b. Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Sub-Regional Sumbar c. Perlengkapan Penanggulangan Bencana d. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran e. Output Cadangan 4. Penyelenggaraan Tupoksi Lain yang mencakup ouput: a. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan b. Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian, dan Kegiatan c. Layanan Perkantoran Alokasi anggaran tahun 2013 untuk menunjang capaian indikator dalam kelompok pada Tabel 2.3., antara lain: 5. Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana dengan alokasi sebesar Rp 27,368,264,000,6. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana dengan alokasi sebesar Penanggulangan Bencana Rp 13,709,982,000,7. Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana dengan alokasi sebesar Rp 19,222,070,000,8. Penyelenggaraan Tupoksi Lain dengan alokasi sebesar Rp 7,724,586,000,Terkait dengan pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran, PPKK telah menetapkan indikator kinerja kegiatan, yaitu, jumlah Kabupaten/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana. Kabupaten/Kota dipandang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana apabila: 1. Kabupaten/Kota

memiliki

petugas

terlatih

dalam

manajemen

dan

teknis

penanggulangan krisis kesehatan (minimal pernah mengikuti 3 dari 5 pelatihan yang


ditetapkan di bawah ini). Upaya peningkatan manajemen dan teknis penanggulangan krisis kesehatan yang dimaksud mencakup: a. Petugas terlatih dalam Manajemen Bencana Bidang Kesehatan; b. Petugas terlatih dalam TRC dan Rapid Health Assessment (RHA) di Daerah Rawan Bencana; c. Petugas Terlatih dalam Pengelolaan Data dan Informasi untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan; d. Petugas Terlatih dalam Penggunaan Alat Komunikasi Bencana untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan; e. Petugas Terlatih dalam Teknis Penyusunan Rencana Kontingensi. 2. Kabupaten/Kota memiliki sarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan. Sarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan yang dimaksud, mencakup: a. Emergency Kit (airway kit, diagnostic equipment, trauma kit, dan bag pack); b. Personal Kit (backpack, sleeping bag, perlengkapan masak portable, sepatu boot, ponco, raincoat, sarung tangan, kupluk, pisau lipat, global positioning system, lampu kepala, senter dan matras); c. Alat Pengolah Data meliputi laptop dan modem yang diharapkan dapat mempercepat akses informasi dari Kab./Kota wilayah bencana.


Tabel 2.3. Program dan Alokasi Anggaran PPKK per Ouput Tahun 2013 yang Mendukung Tercapainya Indikator Kinerja No

Kegiatan Utama

Alokasi 2013

A

Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana

Rp

27.368. 264.000

1


Rp

11.232.701.000

2

Kebijakan/Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan

Rp

842.275.000

3


Rp

1.147.818.000

4

Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan

Rp

9.734.501.000

5


Rp

4.410.969.000

B

Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana

Rp

13.709.982.000

1

Penanggulangan Bencana

Rp

13.709.982.000

C

Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana

Rp

19.222.070.000

1

Peralatan Pengolah Data & Komunikasi

Rp

1.239.837.000

2

Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Sub-Regional Sumbar

Rp

1.411.899.000

3

Perlengkapan Penanggulangan Bencana

Rp

12.385.992.000

4

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Rp

3.894.001.000

5

Output Cadangan

Rp

290.341.000

D

Penyelenggaraan Tupoksi Lain

Rp

7.724.586.000

1

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan

Rp

157.685.000

2

Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian, dan Kegiatan

Rp

2.492.631.000

3

Layanan Perkantoran

Rp

5.074.270.000

Rp

68.024.902.000

TOTAL


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) atas program dan kegiatan yang telah diselenggarakan pada tahun 2013 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk membandingkan kinerja yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun yang sama. Dalam membandingkan capaian kinerja dengan target, dilakukan analisis per-indikator dengan menyajikan kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi PPKK dan indikatornya, serta kegiatan yang bersifat pendukung. Pencapaian kinerja di PPKK tahun 2013 diukur dan dianalisis dari tiga sudut pandang, yaitu pencapaian target Renstra PPKK (2010-2013), pencapaian sasaran strategis, dan upaya penanggulangan krisis kesehatan yang dilakukan di keseluruhan siklus bencana sesuai dengan tupoksi PPKK dalam Permenkes No. 1144 tahun 2010. Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014, PPKK menyelenggarakan kegiatan penanggulangan krisis kesehatan yang termasuk dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Output dari kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan yaitu meningkatnya penanggulangan krisis secara cepat, yang akan dicapai dalam 5 tahun (sampai dengan 2014) dengan indikator kinerja keluaran dan target adalah 300 Kabupaten/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana.

B. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 Dalam Bab 2 disebutkan bahwa kabupaten/kota yang dipandang telah memiliki kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana adalah kabupaten/kota yang memiliki petugas terlatih dalam manajemen dan teknis penanggulangan krisis kesehatan dan memiliki sarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan. Sementara itu, untuk mengukur keberhasilan


pencapaian sasaran, PPKK telah menetapkan indikator yaitu jumlah Kabupaten/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana. Tabel 3.1. Capaian Kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan s.d. Tahun 2012

Indikator Kinerja

Target

Capaian

(Kumulatif)

(Kumulatif)

200

200

%

Jumlah Kabupaten/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat

100

dalam penanganan bencana Jumlah target dalam Tabel 3.1. merupakan jumlah kumulatif sejak tahun 2010, yaitu sebanyak 105 kabupaten/kota pada tahun 2010, 45 kabupaten/kota tahun 2011, dan 100 kab./kota tahun 2012. Sampai tahun 2012, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan telah membekali tenaga kesehatan dari 200 kabupaten/kota rawan bencana dengan minimal 3 dari 5 pelatihan yang ditetapkan dan telah membekali pula dengan 2 unit emergency kit, 5 unit personal kit, dan 1 unit alat pengolah data.

C. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 Analisis pencapaian kinerja dikelompokkan menjadi 6, yaitu: 1. Pencapaian Target Rencana Kinerja Tahunan 2. Peningkatan Peran dan Fungsi PPK Regional dan Sub-Regional 3. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan 4. Prestasi 5. Permasalahan 6. Usulan Pemecahan Masalah 1.

Pencapaian Target Rencana Kinerja Tahunan

Sampai akhir tahun 2013, semua usulan kegiatan penanggulangan krisis kesehatan telah selesai diselenggarakan. Target yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun 2013 adalah sebanyak 300 Kabupaten/Kota.


Tabel 3.2. Capaian Kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan s.d. Tahun 2013 Indikator Kinerja

Target

Capaian

(Kumulatif)

(Kumulatif)

300

300

%

Jumlah Kab./Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam

100

penanganan bencana

Jumlah target dalam Tabel 3.2. merupakan jumlah kumulatif sejak tahun 2010, yaitu sebanyak 105 kabupaten/kota pada tahun 2010, 45 kabupaten/kota tahun 2011, 50 kabupaten/kota tahun 2012, dan sebanyak 100 kabupaten/kota tahun 2013. Pada tahun 2010, kabupaten/kota rawan bencana yang terpilih merupakan bagian dari program 100 hari Kementerian Kesehatan yang ditujukan untuk mendukung program utama penguatan rumah sakit di daerah. Pemilihan kabupaten/kota rawan bencana selanjutnya didasarkan pada hasil analisis kejadian bencana, data Index Rawan Bencana Indonesia (IRBI), Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), dan Daerah Terluar Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Target Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran indikator PPKK dapat dilihat dalam Lampiran 4.

350 300 250

100 2013

200 50 150 45 100 50

2012

2011 2010

105

0 Kab./Kota

Gambar 3.1. Jumlah kumulatif kabupaten/kota capaian target indikator PPKK tahun 20102013


Paradigma penanggulangan bencana yang saat ini lebih menitikberatkan pada kegiatan prabencana (y.i., pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan) menyebabkan diperlukannya sumber daya manusia yang terampil dalam penyelenggaraan kegiatan pendukungnya. Salah satu kegiatan kesiapsiagaan adalah meningkatkan kapasitas sumber daya agar tersedia tenaga kesehatan yang siap dan mampu melaksanakan penanggulangan krisis kesehatan khususnya pada masa tanggap darurat bencana. Dalam Subjudul B tentang Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2012 di atas dijelaskan bahwa Kabupaten/Kota dipandang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana apabila Kabupaten/Kota memiliki petugas terlatih dalam manajemen dan teknis penanggulangan krisis kesehatan (minimal pernah mengikuti 3 dari 5 pelatihan yang ditetapkan di bawah ini) dan memiliki sarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan. Sarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan yang dimaksud, seperti yang dijelaskan dalam poin B di atas. Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya yang mendukung pencapaian indikator kinerja di PPKK pada tahun 2013, antara lain: a. Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Manajemen Bencana Bidang Kesehatan Manajemen penanggulangan bencana adalah pengelolaan penggunaan sumber daya yang ada untuk menghadapi ancaman bencana dengan melakukan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di setiap tahap penanggulangan bencana yaitu pra-, saat-, dan pasca-bencana. Peserta kegiatan Peningkatan kapasitas petugas dalam manajemen bencana kesehatan adalah tenaga kesehatan yang menjadi penanggung jawab program penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Tenaga kesehatan yang telah dilatih diharapkan dapat mengelola upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat Bencana di wilayah kerjanya masingmasing. b. Peningkatan Kapasitas Petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Dan Rapid Health Assessment (RHA) di Daerah Rawan Bencana Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam melakukan penilaian cepat dan pelayanan kesehatan pada saat terjadi bencana. Materi yang disampaikan yaitu, manajemen penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan saat bencana, pelayanan kesehatan lingkungan dan sanitasi serta pengendalian vektor saat bencana, pertolongan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

pertama pada psikologi, penanggulangan wabah, penanggulangan krisis kesehatan akibat kimia, biologi, radiologi, nuklir, dan ledakan, pos pengendali dan operasional kesehatan, pengantar penilaian cepat kesehatan dan teknik penilaian cepat, standar minimum dan sarana pendukung pelayanan kesehatan saat bencana, teknik penilaian cepat (studi kasus), korban massal (table top exercise), bantuan hidup dasar (praktek dan teori) serta simulasi. Peserta kegiatan ini berasal dari dinas kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan. Pada tahun 2013, tenaga kesehatan yang telah dilatih berjumlah 192 orang dengan realisasi anggaran sebesar 82,1%. c. Peningkatan

Kapasitas

Petugas

Dalam

Pengelolaan

Data

Dan

Informasi

Penanggulangan Krisis Kesehatan Upaya penanggulangan krisis kesehatan (PKK) perlu dilakukan secara cepat dan tepat untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk mewujudkannya, diperlukan dukungan informasi yang cepat, tepat, dan akurat mulai dari lokasi bencana, kabupaten/kota, provinsi sampai ke tingkat pusat. Upaya mendapatkan informasi yang adekuat dan tepat di saat bencana menjadi tantangan tersendiri karena kondisi bencana menyebabkan kekacauan, berkurangnya sumber daya, dan kesulitan dalam berkomunikasi. Dengan demikian, salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan memberikan pengetahuan dan menyamakan persepsi tenaga kesehatan di dinas kesehatan provinsi dan kab./kota tentang sistem informasi PKK sebagaimana yang ditetapkan dalam Kepmenkes No. 064 tahun 2006. Tujuan dari kegiatan ini adalah menghasilkan tenaga kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah yang mampu melaksanakan pengelolaan data dan informasi penanggulangan krisis kesehatan. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi Kebijakan Penanggulangan Krisis kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan, Sistem Informasi Penanggulangan Bencana, Manajemen Data, Surveilans Bencana, Pemetaaan, Sistem Informasi Penanggulangan Krisis akibat Bencana, Teknologi Internet, dan SMS Gateway. d. Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penggunaan Alat Komunikasi

Untuk

Penanggulangan Krisis Kesehatan Radio Komunikasi dan SMS Gateway merupakan salah satu media penting sebagai alat pengirim informasi maupun sebagai alat bertukar informasi. Perangkat radio komunikasi yang relatif mudah dirakit dan mampu menjangkau skip zone (y.i., area yang tidak dapat menerima suatu pancaran akibat gelombang pantul), menjadi alasan mengapa mengapa Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

Radio Komunikasi merupakan alat yang sangat tepat untuk berkomunikasi dalam kondisi darurat maupun untuk kegiatan pemantauan sehari-hari. SMS gateway, di sisi lain, merupakan media yang sangat efisien dan efektif untuk mempercepat penyebarluasan informasi. Mengingat Indonesia merupakan wilayah rawan bencana yang sering mengalami skip zone, tenaga kesehatan di kab./kota rawan bencana perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai operasionalisasi dan pemeliharaan perangkat tersebut. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini antara lain; DasarDasar Telekomunikasi; Peraturan dan Perundang-undangan tentang Sistem Alat Komunikasi; Teknik Alat komunikasi; Teknis Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Komunikasi; Pelaporan dengan SMS Gateway. e. Penyusunan Bahan Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan Untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan Perencanaan Kontinjensi didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan ke depan, dalam keadaan yang tidak menentu, dengan skenario dan tujuan yang telah disepakati, tindakan teknis dan manajerial yang ditetapkan, dan sistem tanggapan serta pengerahan potensi yang disetujui bersama untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. Penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana meliputi kegiatan yang dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana dan kegiatan yang dilakukan pada situasi terdapat potensi bencana. Rencana kontinjensi merupakan rencana penanggulangan bencana untuk satu jenis ancaman (single hazard). Apabila bencana benar-benar terjadi, rencana kontinjensi diaktifkan menjadi rencana operasi tanggap darurat atau rencana operasi (operational plan) setelah terlebih dahulu disesuaikan melalui suatu kaji cepat (rapid assessment). Perencanaan Kontinjensi sangat diperlukan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya krisis kesehatan akibat bencana atau kedaruratan lainnya. Upaya peningkatan kesiapsiagaan melalui perencanaan kontinjensi ini dapat mengurangi ketidakpastian berdasarkan pengembangan skenario dan asumsi proyeksi kebutuhan untuk operasi tanggap darurat. Lima pelatihan di atas menjadi standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap kabupaten/kota rawan bencana yang menjadi target indikator. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia tersebut pada dasarnya dilakukan agar setiap kabupaten/kota memiliki:


a. Tim Reaksi Cepat adalah tim yang mampu bergerak segera dalam waktu 0-24 jam untuk menangani korban massal (Mass Casualties Management) pada kejadian bencana, mampu melakukan bantuan life-saving, dan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan penilaian cepat kesehatan (initial assessment). b. Tim RHA adalah tim aju segera setelah terjadinya bencana yang mampu melakukan penilaian cepat kesehatan dan menganalisa kebutuhan akibat bencana. c. Tim Bantuan Kesehatan terdiri dari tim medis dan pendukung yang memiliki motivasi tinggi sehingga mampu memberikan treatment secara menyeluruh seperti melakukan triase, perawatan emergency, maupun perawatan pasien lanjutan (prolong treatment), surveilans lingkungan, dan mampu melakukan komunikasi radio. d. Tenaga manajemen bencana bidang kesehatan dengan kompetensi seperti surveilans, manajeman obat dan perbekalan, kesehatan jiwa, kesehatan reproduksi, kesehatan anak, kesehatan gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, dan promosi kesehatan. Apabila standar minimal berupa pelatihan dan pembekalan sarana prasarana penunjang di atas terpenuhi, kabupaten/kota rawan bencana diarahkan menjadi kabupaten/kota siaga bencana yang memiliki sumber daya kesehatan yang diperlukan untuk melakukan upaya penanggulangan bencana, khususnya selama masa tanggap darurat bencana di wilayahnya, dan juga untuk membantu wilayah lain sesuai kemampuannya. 2.

Peningkatan Peran dan Fungsi PPK Regional dan Sub-Regional

Pada tahun 2006 Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) membentuk Regional Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan akibat Bencana melalui Kepmenkes No. 783 Tahun 2006 yang bertujuan untuk mendekatkan dan mempercepat dukungan bantuan kesehatan secara terkoordinasi ke wilayah yang terkena krisis kesehatan akibat bencana dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebagai Ketua Regional. Pembagian wilayah regional disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya kesehatan dan kemudahan akses untuk menjangkau wilayah pelayanan. Hampir setiap Pusat Penanggulangan Krisis Regional/Sub-Regional telah dilengkapi dengan Gedung Kantor, Gedung Transit, dan Peralatan Kantor serta Peralatan Penanggulangan Bencana. Namun, saat ini perannya masih belum optimal karena beberapa faktor, antara lain, faktor kelembagaan, ketenagaan, dan faktor dukungan kesiapan perbekalan penanggulangan krisis kesehatan yang belum maksimal.


Gambar 3.2. Pusat Penanggulangan Krisis Regional dan Subregional

Pusat Penanggulangan Krisis Regional/Sub-Regional (PPK Regional/Sub-Regional) yang ada saat ini membantu PPKK dalam mempercepat respons dan mendekatkan bantuan kesehatan bagi korban di wilayah bencana yang pengelolaannya dipegang oleh dinas kesehatan provinsi yang menjadi pusat regional. Setiap PPK Regional/Sub-Regional mempunyai wilayah kerja antar-daerah dan antar-provinsi yang menjadi anggotanya. Dalam pelaksanaannya, dinas kesehatan provinsi didukung oleh sekretariat PPK Regional/SubRegional yang diusulkan menjadi unit pelaksana teknis yang berada di bawah PPKK Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Kegiatan yang berkaitan dengan PPK Regional/Sub-Regional selama tahun 2013, antara lain: a. Pembangunan Gedung Kantor dan Gudang Pada tahun 2007 berdasarkan Kepmenkes No. 1228 tahun 2007 dibentuk 2 PPK SubRegional, yaitu PPK Sub-Regional Sumatera Barat dan Papua. Pembangunan gedung kantor dan gudang untuk Sub-Regional Sumatera Barat sudah selesai pada tahun 2012. Pengecoran Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

halaman dan pembangunan pagar untuk bangunan tersebut telah selesai dilaksanakan pada tahun 2013. Di tahun yang sama, PPKK juga merencanakan pembangunan gedung kantor dan gudang PPK Sub-Regional Papua. Namun, kendala berupa perkiraan biaya berdasarkan hasil konstruksi konsultan perencana yang melebihi anggaran yang dialokasikan menyebabkan pembangunan gedung kantor dan gudang menjadi tertunda dan tidak bisa diselesaikan dalam tahun 2013. b. Peningkatan Peran dan Fungsi PPK Regional dan Sub-Regional Peningkatan Peran dan Fungsi PPK Regional dan Sub-Regional dibagi menjadi tiga kegiatan besar, yaitu: 1) Rapat Koordinasi PPK Regional/Sub-Regional dengan Anggota. Kegiatan ini diadakan untuk menyelaraskan upaya penanggulangan krisis kesehatan yang terkoordinasi Antara ketua dan anggota PPK Regional/Sub-Regional. Kegiatan ini diselenggarakan secara berkala di wilayah kerja PPK Regional/Sub-Regional. 2) Bantuan Pendampingan Penyusunan Rencana Kontinjensi. Kesiapsiagaan menghadapi krisis kesehatan di wilayah/daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kontinjensi bidang kesehatan bagi kab./kota rawan bencana di wilayah kerja PPK Regional/Sub-Regional. 3) Kegiatan Bantuan Monitoring dan Evaluasi. Pembinaan provinsi/kabupaten/kota di wilayah kerja masing-masing, melalui penguatan upaya kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun pemulihan darurat. Pemantapan koordinasi dengan lintas-program dan lintassektor terkait, maupun monitoring situasi krisis kesehatan. Dana peningkatan peran dan fungsi ini diberikan kepada 9 Pusat Penanggulangan Krisis Regional (y.i., PPK Regional Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Selatan, dan PPK Regional Sulawesi Utara) dan 2 PPK Sub-Regional (y.i., Sumatera Barat dan Papua) dengan tujuan agar PPK Regional/Sub-Regional dapat berperan maksimal untuk mendekatkan dan mempercepat bantuan kesehatan di wilayah bencana. Besar alokasinya disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengelolaan gedung kantor, gedung transit, peralatan kantor, peralatan penanggulangan bencana, dan untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan krisis kesehatan di regional masing-masing.


3.

Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan

Pada dasarnya, alokasi anggaran di PPKK dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu, alokasi kegiatan yang direncanakan dan alokasi kegiatan yang bersifat insidentil berkaitan dengan kejadian bencana. Akibatnya, penilaian kinerja untuk PPKK tidak dapat dilihat melalui tampilan realisasi anggaran saja. Dengan kata lain, apabila frekuensi bencana yang terjadi dalam satu tahun tidak terlalu banyak dengan skala yang juga kecil, maka realisasi anggaran dalam satu tahun untuk kegiatan yang sudah direncanakan menjadi besar, sementara realisasi anggaran dalam tahun yang sama untuk kegiatan insidentil menjadi kecil, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, penilaian yang dilakukan harus bersifat akumulasi dari kegiatan yang ada. Di sisi lain, apabila dipandang berdasarkan siklus bencana, semua kegiatan dalam siklus tersebut selama tahun 2013 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam Permenkes No. 1144 tahun 2010 telah diselenggarakan oleh PPKK. Kegiatan tersebut dibagi ke dalam 3 fase, yaitu: a. Fase prabencana. Kegiatan selama fase prabencana terbagi menjadi: 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penanggulangan krisis kesehatan, berupa: - Penyusunan Pedoman Manajemen SDM dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan - Revisi Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan di Daerah Konflik - Penyusunan Dokumen Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan 2015-2025 - Riset Manajemen Kebencanaan WHOCC 2) Pemantauan, pelaporan dan penyajian informasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan krisis kesehatan, seperti : - Pemantauan harian; - Pemantauan pada situasi khusus terjadinya kedaruratan yang dapat menyebabkan krisis kesehatan (arus mudik lebaran, natal dan tahun baru) bekerjasama dengan Radio Antar Penduduk Indonesia; - Penyusunan buku tinjauan bencana tahun 2012; - Penyusunan Buku Saku Penanggulangan Krisis Kesehatan; - Penyusunan Buku Sewindu PPKK; - Media Informasi Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2013 - Profil Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

3) Koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan krisis kesehatan, seperti : - Penyelenggaraan geladi penanggulangan krisis kesehatan di kabupaten kota; - Review dan Sosialisasi SOP Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan - Monitoring dan evaluasi program pemantauan dan informasi di PPK regional dan subregional; - Mobilisasi fasilitas kesehatan RS lapangan untuk mendukung kegiatan Sail Komodo; - Perencanaan rumah sakit dalam penanggulangan krisis kesehatan; - Pertemuan lintas-program dan lintas-sektor dalam penanggulangan krisis kesehatan; - Rapat koordinasi teknis PPK regional dan subregional; - Workshop untuk Revisi Modul Pelatihan Internasional tentang Manajemen Bencana dan Pengurangan Risiko dalam Sektor Kesehatan; - Gelar Rumah Sakit Lapangan di Lapangan Monumen Nasional dalam rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-49; - Penyelenggaraan Gladi Penanggulangan Krisis Kesehatan di Labuan Bajo dalam rangka persiapan tenaga kesehatan menghadapi Sail Komodo 4) Pelaksanaan administrasi pusat. b. Fase Tanggap Darurat. Kegiatan selama fase tanggap darurat terbagi menjadi: 1) Koordinasi dan Pelaksanaan Tanggap Darurat dan Pemulihan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan. Pemantauan bencana dilakukan selama 24 jam dalam 1 tahun (365 hari) dengan jumlah shift 2x sehari pada waktu di luar jam kerja dan saat hari libur nasional. Kejadian bencana dilaporkan dan diperbaharui setiap hari sampai masa tanggap darurat dinyatakan berakhir. Menurut data Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, selama Januari s.d. Desember 2013 terjadi kasus krisis kesehatan sebanyak 421 kali dan mengakibatkan korban meninggal sebanyak 673 orang, luka berat (rawat inap) 2.854 orang, luka ringan (rawat jalan) 128.873 orang, hilang 204 orang, dan pengungsi sebanyak 355.489 orang. Data jumlah dan jenis kejadian bencana berdasarkan hasil pemantauan dapat dilihat pada Lampiran 6 dan 7.


99 100 90 80 70 60

58 53

56 50

50 37

40

28

30 20 10

12

12

9

7

0 Sumut Sumbar Sumsel

DKI Jakarta

Jateng

Jatim

Bali

Kalsel

Sulut

Sulsel

Papua

Gambar 3.3. Frekuensi Kejadian Bencana di PPK Regional/Sub-Regional selama Tahun 2013

2) Pelaksanaan Administrasi Pusat Dukungan tenaga, logistik maupun dana operasional diberikan untuk membantu mengatasi krisis kesehatan baik di dalam maupun di luar negeri. Bantuan operasional dapat berupa handling cost, bahan habis pakai bantuan operasional PPK Regional dan PPK Sub-Regional, klaim perawatan pasien korban bencana, dan biaya operasional pada saat siaga darurat, tanggap darurat, dan pemulihan. Pada tahun 2013 bantuan operasional yang diberikan kepada daerah yang mengalami kejadian krisis kesehatan adalah sebesar Rp 1.274.634.500,- atau sekitar 53,4% dari total permintaan bantuan yang diajukan. Jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan 27 kejadian krisis kesehatan di 15 provinsi, di antaranya, letusan Gunung Sinabung di Sumatera utara, konflik sosial di Nusa Tenggara Barat, kejadian banjir di Sumatera Selatan, dan lainnya (lihat Lampiran 9). Selama tahun 2013, usulan permintaan bantuan operasional paling sering diajukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Utara, sedangkan frekuensi kejadian krisis kesehatan paling banyak dialami oleh Provinsi DKI Jakarta.


120

110

100 84

79

80 61 60

56

52 44

47

48

Okt

Nov

41

40

28

23

20

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Des

Gambar 3.4. Jumlah korban meninggal akibat bencana per-bulan selama tahun 2013

100000

91939

90000 75548

80000

70000 60000

53153

50000 40000

31190 23920 23095

30000 20000 10000

17434 10391

19803

7418 480

1118

0

Gambar 3.5. Jumlah Pengungsi akibat Bencana per-Bulan selama Tahun 2013


c. Fase Pascabencana. Masa pascabencana diisi dengan kegiatan evaluasi penanggulangan krisis kesehatan yang dilakukan dalam pertemuan lintas-program dan lintas-sektor. Pertemuan lintas-program dan lintas-sektor dalam penanggulangan krisis kesehatan. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan menyelenggarakan Pertemuan Lintas-Program dan Lintas-Sektor di Bapelkes Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertemuan ini selain membahas tentang koordinasi lintas-program dan lintas-sektor juga membahas evaluasi upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana selama tahun 2013, seperti Penanggulangan Bencana Kabut Asap di Provinsi Riau, Penanggulangan Bencana Banjir Bandang akibat Jebolnya DAM Way Ela di Provinsi Maluku, dan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Letusan Gunung Rokatenda di Provinsi NTT. Dalam pertemuan tersebut peserta diharapkan dapat mengambil pelajaran (lesson learnt) bagi upaya penanggulangan krisis kesehatan yang lebih baik di masa yang akan datang. 4.

Keberhasilan

Berikut beberapa poin yang menunjukkan keberhasilan PPKK dalam tahun 2013. a. PPKK telah memenuhi semua sasaran strategis yang ditetapkan, yaitu meningkatnya kemampuan sumber daya dalam kegiatan PKK di Kabupaten/Kota; meningkatnya peran dan fungsi PPK Regional dan Sub-Regional dalam PKK; dan meningkatnya peran dan fungsi PPKK dalam penanggulangan krisis kesehatan, antara lain: 1) Mengembangkan

sistem

pendampingan

PPK

Regional/SubR-Regional

untuk

memfasilitasi tugas dan fungsi antar-bidang dalam PPKK terkait regionalisasi. 2) mengoptimalkan fungsi WHO-CC melalui peningkatan kapasitas berbahasa Inggris, pelatihan Internasional, dan partisipasi dalam kegiatan OKI dan APEC. 3) mengoptimalkan kerjasama lintas-sektor melalui simulasi kecelakaan transportasi laut dalam rangka persiapan Sail Komodo 2013. 4) Berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan wilayah dalam rangka persiapa Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Kepulauan Riau. b. Setiap tahapan kinerja yang dilakukan adalah untuk mencapai outcome dari semua kegiatan penanggulangan krisis kesehatan, yaitu, tertanggulanginya krisis kesehatan secara tepat dan cepat. 5.

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi selama tahun 2013 dan memerlukan tindak lanjut segera, antara lain:


a. Belum optimalnya upaya monitoring dan evaluasi kegiatan sehingga tampak berlangsung seperti rutinitas biasa. b. Belum ada dasar pengalokasian anggaran untuk operasional bencana yang idealnya mengikuti kejadian bencana, tetapi tidak dapat diprediksi. c. Belum adanya regulasi yang mengatur tata cara pemanfaatan dan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya untuk penanggulangan krisis kesehatan akibat (terutama pertanggungjawaban keuangan) pada saat tanggap darurat yang dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan. d. Belum adanya regulasi untuk pemanfaatan gedung transit di PPK Regional sehingga pemanfaatan gedung transit belum optimal. e. Masih terkendalanya proses pelembagaan PPK Regional/Sub-Regional. Saat ini, PPK Regional/Sub-Regional masih berada dalam pengelolaan Dinas Kesehatan daerah setempat.

6.

Usulan Pemecahan Masalah

Terkait permasalahan yang teridentifikasi, usulan pemecahan masalah yang diajukan adalah perlu dilakukannya koordinasi untuk, antara lain: a. Mengoptimalkan upaya monitoring dan evaluasi dengan cara menyusun instrumen standar yang disesuaikan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. b. Melakukan kajian keberhasilan kegiatan yang instrumennya bisa diintegrasikan dengan instrument monitoring dan evaluasi sehingga akan didapat gambaran keberhasilan dan kendala yang ada. c. Mendorong terbentuknya regulasi yang mengatur tata cara pemanfaatan dan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya untuk penanggulangan krisis kesehatan (terutama untuk pertanggungjawaban keuangan) pada saat tanggap darurat yang dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan. d. Mendorong terbentuknya regulasi yang mengatur tata cara pemanfaatan dan pertanggungjawaban gedung transit PPK Regional. e. Melanjutkan proses pelembagaan PPK Regional/Sub-Regional. Selain usulan pemecahan masalah di atas, PPKK juga telah menetapkan matriks FROM-TO yang akan dijadikan sebagai acuan untuk salah satu upaya pemecahan masalah yang ada di lingkungan PPKK (lihat Tabel 3.3).


Tabel 3.3. Matriks From-To Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2013 From “IP Tersesat”

To “Kespro Terbekati”

Individual

Kerja sama tim

PAsif

Proaktif

Terkotak-kotak

Tersistem

Sesaat

Berkesinambungan

Statis

Kreatif

D. SUMBER DAYA Tantangan pembangunan kesehatan menuntut adanya dukungan sumber daya yang cukup serta arah kebijakan strategis pembangunan kesehatan yang tepat. Dukungan sumber daya terutama sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pembiayaan sangat dibutuhkan.

1. Sumber Daya Manusia Pada tahun 2013, terjadi pergerakan kepegawaian di dalam Pusat Penanggulangan Krisis kesehatan (PPKK), yaitu sebanyak 5 orang menjalani masa pensiun, 1 orang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP), dan 1 orang mengalami mutasi keluar PPKK. Dengan demikian, jumlah pegawai yang masih aktif bekerja di PPKK sebanyak 51 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 51 orang merupakan PNS aktif dan 9 orang adalah tenaga honorer. PPKK dipimpin oleh 1 orang Kepala, 4 orang Pejabat Eselon III, 9 orang Pejabat Eselon IV, dan 37 orang staf yang terdistribusi di 1 (satu) Bagian dan 3 (tiga) Bidang. Rincian penyebaran pegawai di PPKK, antara lain, sebanyak 22 pegawai di Bagian Tata Usaha (termasuk Kepala Pusat); sebanyak 8 pegawai di Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan; 10 pegawai di Bidang Tanggap Darurat & Pemulihan; dan sebanyak 11 pegawai di Bidang Pemantauan dan Informasi.


Distribusi Pegawai PPK per Bidang/Bagian Tahun 2013 Bidang Pemantauan &Informasi 21% (11 orang)

Bagian Tata Usaha 43% (22 orang)

Bidang Pencegahan, Mitigasi, & Kesiapsiagaan 16% (8 orang) Bidang Tanggap Darurat & Pemulihan, 20% (10 orang)

Gambar 3.6. Distribusi pegawai PPKK berdasarkan Bidang/Bagian

Kepangkatan pegawai di PPKK antara lain, sebanyak 5 orang masuk dalam Golongan II, 40 orang Golongan III, dan sebanyak 5 orang Golongan IV. Selama tahun 2013 tidak terjadi penerimaan pegawai baru di Kemenkes. Ini berarti terjadi kekosongan pegawai sehingga beban kerja yang ditinggalkan oleh staf yang pensiun menambah beban kerja pegawai yang masih aktif.

Distribusi Pegawai PPKK Tahun 2013 berdasarkan Golongan Kepangkatan

Golongan IV, 5 org (10%)

Golongan III, 40 org (80%)

Golongan II 5 org (10%)

Gambar 3.7. Perbandingan Pegawai PPKK berdasarkan Golongan Kepangkatan


Distribusi Pegawai PPKK Tahun 2013 berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir SMA 6 (12%)

Akademi/D3 6 (12%)

Pascasarjana 15 (29%)

Sarjana 24 (47%)

Gambar 3.8. Perbandingan Pegawai PPKK Tahun 2013 berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

Pegawai PPKK memiliki latar belakang pendidikan yang beragam dengan rincian sebanyak 6 orang memiliki latar belakang pendidikan SMA, 6 orang dengan pendidikan Diploma, 23 orang dengan pendidikan Sarjana, dan sebanyak 16 orang dengan latar belakang pendidikan Pascasarjana.

Jenis Kompetensi Tahun 2013

Nonkesehatan 25 org (49%)

Kesehatan, 26 org (51%)

Gambar 3.9. Perbandingan Jumlah Pegawai PPKK berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir Tahun 2013 Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

Jenis latar belakang pendidikan pegawai di PPKK sangat beragam karena kebutuhan dalam penanggulangan bencana memerlukan berbagai disiplin ilmu dan keahlian. Umumnya, jenis pendidikan di PPKK terbagi menjadi 2 kelompok besar yaitu, kelompok kesehatan dan kelopok nonkesehatan. Jumlah pegawai berlatang belakang kesehatan (dokter umum, kesehatan masyarakat, psikolog, dan apoteker) hampir sebanding dengan jumlah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan nonkesehatan (y.i., manajemen, hukum, sastra, akuntansi, sekretaris, teknik informatika, teknik elektro, pemerintahan, dan komunikasi). Perbandingan antara jumlah pegawai pria dan jumlah pegawai wanita tidak jauh berbeda, yaitu, pegawai pria sebanyak 26 orang dan pegawai wanita sebanyak 25 orang. Semua pegawai dibekali dengan kemampuan penanggulangan bencana di lapangan tanpa membedakan gender. Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai PPKK, pada tahun 2013 PPKK telah mengirim karyawannya untuk mengikuti pelatihan dan seminar internasional, di antaranya: a. Technical Assistance in WHO SEARO Disaster Preparedness Benchmark Assessment for Timor Leste di Timor Leste, Timor Leste. b. Global Ptlatform, Disaster Risk Reduction, Geneva, Switzerland. c. East Asia Summit Rapid Disaster Response Workshop, Darwin, Australia. d. Regional MISP Coordination Training, Thailand. e. Communicable Diseases in Humanitarian Emergencies Training Course WHO-UNSW. School of Public Health & Community Medicine, UNSW, Sydney, Australia. f. The 4th National Phemap Course Coordinator & Workshop, Thailand. g. The 14th Annual Meeting of the Inter Agency Working Group (IAWG), Kuala Lumpur, Malaysia.

2. Sarana dan Prasarana Berdasarkan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) tahun 2013, jumlah aset PPKK sebesar Rp 531.251.763.278,- (Lima ratus tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang tersebar di kantor pusat PPKK, 9 (sembilan) Pusat Penanggulangan Krisis Regional dan 2 (dua) Pusat Penanggulangan Krisis Sub-Regional. Aset PPKK tersebut, mencakup: Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

a. Aset Persediaan Aset persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan penanggulangan bencana. Aset Persediaan yang dimiliki PPKK pada tahun 2013 sebesar Rp 9.937.448.957,- (data per-31 Desember 2013). Jumlah tersebut lebih kecil dari nilai persediaan aset yang dimiliki oleh PPKK pada tahun 2012 yaitu sebesar 11.017.991.217,(data per-31 Desember 2012). Semua jenis aset persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. b. Aset Tetap Aset Tetap yang dimiliki PPKK pada tahun 2013 sebesar Rp 497.060.171.845,- (data per-31 Desember 2013). Jumlah tersebut lebih besar daripada nilai aset tetap yang dimiliki oleh PPKK pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 497.060.171.845,- (data per-31 Desember 2012).

Tabel 3.4. Mutasi Aset Persediaan Tahun 2013 Uraian

Jumlah

Saldo per-31 Desember 2012

Rp 11.017.991.217,-

Mutasi Kurang: Persediaan untuk tujuan strategis

Rp

Saldo per-31 Desember 2013

Rp

3.080.542.260,9.937.448.957,-

Tabel 3.5. Perbandingan Besaran Aset Tetap di di Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2013 No.

Uraian

2012

2013

1

Tanah

Rp

2

Peralatan dan Mesin

Rp 447.587.840.775,-

Rp 453.803.115.250,-

3

Gedung dan Bangunan

Rp 49.113.709.400,-

Rp 49.113.709.400,-

4

Jalan Irigasi dan Jaringan

Rp

326.106.000,-

Rp

326.106.000,-

5

Aset Tetap Lainnya

Rp

32.515.670,-

Rp

32.515.670,-

6

KDP

Rp

0, -

Rp

1.463.788.000,-

7

Aset Tetap Dalam Renovasi

Rp

0, -

Rp

26.550.000,-

8

Aset Tetap yang Tidak Digunakan

Rp 15. 990.000.000,-

Rp 15. 990.000.000,-

Rp 513.050.171.845,-

Rp 520.775.784.321,-

Jumlah

0, -

Rp

1,-


Berdasarkan Tabel 3.5., berikut penjelasan Aset Tetap yang ada di Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan dan PPK Regional/Sub-Regional tahun 2013. 1) Tanah—PPKK tidak memiliki aset tetap berupa tanah. 2) Peralatan dan Mesin—Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki PPKK pada tahun 2013 sebesar Rp 453.803.115.251,- (data per-31 Desember 2012). Jumlah tersebut lebih besar daripada nilai aset peralatan dan mesin yang dimiliki PPKK pada tahun 2012 sebesar Rp 447.587.840.776,- (data per-31 Desember 2012). Realisasi Belanja dalam rangka perolehan Aset Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp 6.215.274.476,- (98,92%) dari total alokasi Belanja Modal Mesin dan Peralatan dalam RKAKL PPKK TA 2013 sebesar Rp 6.283.356.000,-. Selama tahun 2013 tidak terjadi pengurangan nilai aset peralatan dan mesin. Penambahan aset didapat dari pembelian sebesar Rp 6.215.274.475,-. Selisih realisasi belanja modal dengan hasil perolehan aset dari pembelian merupakan kapitalisasi aset yang perolehannya bersumber dari belanja barang, tetapi memenuhi kriteria sebagai Peralatan dan Mesin. 3) Gedung dan Bangunan—Nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki PPKK pada tahun 2013 sebesar Rp Rp. 49.113.709.400 (data per-31 Desember 2013). Jumlah tersebut ama besarnya dengan nilai aset gedung dan bangunan PPKK tahun 2012 (data per-31 Desember 2012), yang berarti bahwa tidak terdapat penambahan aset dan bangunan PPKK selama tahun 2013. 4) Aset Tetap Lainnya—Nilai Aset Tetap Lainnya per-31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 32.515.670,- sedangkan nilai aset tersebut per-31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 32.515.670,-. Ini berarti tidak terjadi perubahan nilai terhadap Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2013.

Tabel 3.6. Nilai Aset Peralatan dan Mesin di PPKK Tahun 2013 Uraian Saldo per-31 Desember 2012

Jumlah Rp 447.587.840.775,-

Mutasi Tambah : Peralatan dan Mesin

Rp 6.215.274.476,-

Mutasi Kurang : Peralatan dan Mesin Saldo per-31 Desember 2013

Rp

0,-

Rp 453.803.115.250,-


Tabel 3.7. Nilai Aset Gedung dan Bangunan di PPKK tahun 2013 Uraian Saldo per-31 Desember 2012

Jumlah Rp

49.113.709.400,-

Mutasi Tambah : Peralatan dan Mesin

Rp

0,-

Rp

0,-

Mutasi Kurang : Peralatan dan Mesin Saldo per-31 Desember 2013

Rp

49.113.709.400,-

5) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)—Saldo konstruksi dalam pengerjaan per-31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 1.463.788.000,- dan per-31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 0,-. Penambahan nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) disajikan dalam Tabel 3.7. 6) Aset Tetap Dalam Renovasi—Jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi per-31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 26.550.000,- sementara nilai aset tersebut per-31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 0,-. Tidak terjadi perubahan nilai Aset Tetap Dalam Renovasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Tabel 3.8. Nilai Aset Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) PPKK Tahun 2013 Uraian Saldo per-31 Desember 2012

Jumlah Rp

0,-

Mutasi Tambah: Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Rp 1.463.788.000,-

Mutasi Kurang: Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Saldo per-31 Desember 2013

0,Rp 1.463.788.000,-

7) Aset Tetap Yang Tidak Digunakan—Nilai aset tetap yang tidak digunakan per-31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 15.990.000.000,- dan per-31 Desember 2012 adalah Rp 15.990.000.000,- Tidak terjadi perubahan nilai Aset Tetap yang Tidak Dipergunakan yang dimiliki oleh Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2013.


c. Aset Tak-Berwujud Nilai Aset Tak Berwujud (ATB) per-31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 558.530.000,sementara nilai per-31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 176.500.000. Berarti terdapat penambahan nilai aset tak berwujud (software) yang dimiliki oleh PPKK pada tahun 2013 sebesar Rp 382.030.000,-. Mengingat besarnya nilai sarana dan prasarana PPKK, baik dalam bentuk aset di Pusat maupun di Regional dan Sub-Regional, pengelolaan BMN yang lebih cermat dan teliti perlu dilakukan, khususnya untuk permintaan barang persediaan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat berpengaruh pada optimalisasi upaya penanggulangan krisis kesehatan. 3. Sumber Daya Keuangan Alokasi anggaran PPKK pada awal tahun 2013 mengalami kenaikan sekitar 7,89% dari total alokasi awal tahun 2012, yaitu, dari sebesar Rp 69.216.795.000,- menjadi sebesar Rp.74.684.700.000,- berdasarkan Pagu Anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Seiring dengan kebijakan efisiensi perjalanan dinas, alokasi anggaran mengalami penurunan.

Alokasi dan Realisasi TA 2013 (dalam jutaan) 80000 69135

70000 60000

55189

50000

49375 42935

Alokasi

40000

Realisasi

30000 20000 10000 0 2012

2013

Gambar 3.9. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2012 dan 2013 di PPKK (dalam jutaan)


Pencapaian kinerja PPKK selama tahun 2013 didasarkan pada masing-masing kegiatan dengan membandingkan antara target penetapan kinerja dan realisasi capaian kegiatan. PPKK memperoleh anggaran APBN yang di alokasi melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2013 sejumlah Rp. 74.684.700.000,- (Tujuh puluh empat milyar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus rupiah) dan mengalami efisiensi hingga alokasi akhir sejumlah Rp. 68.024.902.000,- (Enam puluh delapan milyar dua puluh empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah). Dalam proses pelaksanaannya, anggaran PPKK mengalami enam kali revisi (lihat Lampiran 10), antara lain: a. Revisi I dalam rangka proses transfer data di Direktorat Jenderal Anggaran. b. Revisi II dalam rangka pencairan dana yang diblokir/tanda bintang. c. Revisi III dalam rangka perubahan kode akun. d. Revisi IV dalam rangka efisiensi anggaran PPKK. e. Revisi V dalam rangka hibah langsung luar negeri berupa uang. f. Revisi VI dalam rangka perubahan anggaran untuk alokasi tunjangan kinerja. Dalam Revisi ke-1, tidak terjadi perubahan nilai anggaran PPKK. Revisi ke-1 dilakukan karena Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) melakukan proses tranfer data. Revisi ke-2 RKAKL Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan berkaitan dengan pencairan dana untuk anggaran yang masih diblokir (bertanda bintang), yaitu alokasi dana untuk pembangunan gudang dan gedung kantor Papua; Renovasi gedung kantor dan gudang PPK Regional Sumatera Utara dan Jawa Tengah, serta Pengadaan alat komunikasi HT & Rig. Revisi ke-3 berkaitan dengan perubahan kode akun, yaitu paket pertemuan dalam kota yang semula berada dalam Akun 521219 (Belanja Barang Non-Operasional Lainnya) menjadi Kode Akun 524113 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota) dan 524114 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota). Berkaitan

dengan

kebijakan

pemerintah

untuk

mengefisiensikan

anggaran

di

Kementerian/Lembaga, maka diadakan Revisi ke-4 RKAKL PPKK 2014 dengan efisiensi sebesar 5.736.835.000,- atau 7,69% dari total anggaran PPKK. Revisi ke-5, yaitu, pencatatan dana hibah langsung luar negeri berupa uang sebesar Rp 186.764.000,-.


Perbandingan Persentase RPK, Realisasi, dan Realisasi Fisik TA 2013 100 93.35 90 81.16

80 70

71.34

65.72

60

Realisasi

40 30 20 10

RPK

49.45

40.08

50

27.01

25.43

Fisik

37.38

21.26

15.52 12.75

0 TW I

TW II

TW III

TW IV

Gambar 3.11. Perbandingan Rencana Penarikan Kegiatan, Realisasi, dan Realisasi Fisik Kegiatan PPKK TA 2013

Untuk mengetahui realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui dalam rangka pencapaian sasaran, dilakukan penilaian akuntabilitas guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan pada masa yang akan datang. Analisis akuntabilitas didasarkan dengan membandingkan tingkat kinerja yang direncanakan dengan realisasi pencapaian kinerja dalam tahun 2013 pada masing-masing kegiatan. Dari Gambar 3.11., tampak bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan rencana penarikan kegiatan yang disusun pada setiap triwulan. Hal tersebut disebabkan oleh: a. Pengadaan barang dan jasa memiliki alokasi sebesar 22,8% dari total alokasi anggaran PPKK, sebagian besar pengadaan baru selesai pada Triwulan ke-IV dan sebagian besar paket dibayarkan di akhir tahun anggaran (Lampiran 11). b. Proses revisi anggaran yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan sampai revisi selesai dilakukan.


Pada prinsipnya alokasi anggaran di PPKK terdiri dari empat kelompok besar kegiatan, yaitu upaya

kesiapsiagaan,

upaya

penanggulangan

bencana,

pengadaan

fasilitas

dan

perlengkapan penanggulangan bencana, dan anggaran untuk tupoksi lain. Perbandingan alokasi anggaran dan realisasi dapat dilihat dalam Gambar 3.12. Total realisasi anggaran kantor Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah sebesar Rp 49.374.764.741,- atau sebanyak 72,58% dari total anggaran dengan realisasi fisik sebesar 93,35%. Rincian realisasi anggaran PPKK, antara lain: a. Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana dengan alokasi sebesar Rp 27.368.264.000,- dan realisasi sebesar Rp. 25.336.610.241,(Dua puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) atau sekitar 92,58%. b. Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana dengan alokasi sebesar Penanggulangan Bencana Rp 13.709. 982.000,- dan realisasi sebesar Rp 4.204.496.512,(Empat milyar dua ratus empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua belas rupiah) atau sekitar 30,67%. c. Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana dengan alokasi sebesar Rp 19.222.070.000,- dan realisasi sebesar Rp 16.590.685.352,(Enam belas milyar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atau 86,3%. d. Tupoksi Lain dengan alokasi sebesar Rp 7.724.586.000,- dan realiasi sebesar Rp 3.242.972.636,- (Tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau sekitar 41,98%.

Dalam sistem penganggaran penanggulangan bencana, penyerapan anggaran yang disediakan bukan merupakan satu-satunya indikator dalam mencapai keberhasilan karena anggaran yang tersedia tidak berbanding lurus dengan jumlah dan besaran bencana yang terjadi. Terkait pelaksanaan anggaran untuk kegiatan rutin, pencapaiannya sesuai dengan target renstra dan tidak banyak menghadapi permasalahan karena pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.


Tabel 3.9. Realisasi Anggaran PPKK Tahun Anggaran 2013 ALOKASI NO.

URAIAN OUTPUT

ANGGARAN REVISI (Rp)

1

Petugas terlatih penanggulangan krisis

REALISASI

%

(Rp)

FISIK

11.232.701.000

10.292.425.587

91,63

100%

842.275.000

699.931.500

83,10

100%

1.147.818.000

970.437.750

84,55

76%

13.709.982.000

4.204.496.512

30,67

180%

9.734.501.000

9.153.289.804

94,03

100%

4.410.969.000

4.220.525.600

95,68

100%

1.239.837.000

1.238.674.000

99,91

100%

157.685.000

149.724.000

94,95

100%

2.492.631.000

1.908.671.636

76,57

100%

1.411.899.000

1.184.577.000

83,90

100%

12.385.992.000

10.255.200.000

82,80

100%

kesehatan 2

Kebijakan/Pedoman penanggulangan krisis kesehatan

3

Produk Informasi Penanggulangan Kriss

4


5


6


7


8

Layanan Perkantoran

9

Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Keuangan

10

Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian dan Kegiatan

11

Gedung

12


5.074.270.000

4.562.254.527

89,91

100%

13


3.894.001.000

534.556.825

13,73

50%

14

Output Cadangan

290.341.000

0

0%

0%

TOTAL

68.024.902.000

49.374.764.741

72,58


93,35%

Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2013 (dalam jutaan) 30,000

27,368 25,337

25,000 19,222

20,000

Alokasi

16,591

Realisasi

13,710

15,000 10,000

7,725 4,204

5,000

3,243

Upaya Kesiapsiagaan

Upaya Penanggulangan Krisis

Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Bencana

Tupoksi Lain

Gambar 3.12. Alokasi dan Realisasi Anggaran berdasarkan Kelompok Besar Kegiatan di PPKK Tahun 2013


BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) dalam setahun kegiatan berlangsung, termasuk pencapaian dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2013.

Pusat Penanggulangan Krisis kesehatan telah merealisasikan kegiatan tahun 2013 untuk mencapai target sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan 20102014, dengan capaian 300 Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan tanggap darurat dalam penanggulangan bencana. Berbagai kendala yang ditemukan dalam pengukuran kinerja lebih disebabkan oleh jumlah indikator kinerja yang sebagian besar bersifat kualitatif, khususnya pada indikator output dan outcome, sehingga sulit diukur secara kuantitatif.

Selain itu, karena alokasi alokasi anggaran di PPKK dibagi menjadi dua kelompok besar (alokasi kegiatan terencanakan dan alokasi kegiatan insidentil terkait bencana), penilaian kinerja untuk PPKK tidak dapat dilihat melalui tampilan realisasi anggaran saja. Apabila frekuensi bencana yang terjadi dalam satu tahun tidak terlalu banyak dengan skala yang juga kecil, maka realisasi anggaran dalam satu tahun untuk kegiatan yang sudah direncanakan menjadi besar, sementara realisasi anggaran dalam tahun yang sama untuk kegiatan insidentil menjadi kecil, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, penilaian yang dilakukan harus bersifat akumulasi dari kegiatan yang ada.

Keberhasilan yang dicapai PPKK pada tahun 2013 diharapkan dapat menjadi titik awal penyelenggaraan kegiatan periode selanjutnya, sekaligus menjadi barometer efektivitas dan efisiensi kegiatan tersebut. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan media informasi dalam pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.


Lampiran 1. Pernyataan Penetapan Kinerja PPKK Tahun 2013


Lampiran 2. Penetapan Kinerja PPKK Tahun 2013


Lampiran 3. Rencana Kerja Tahunan PPKK Tahun 2013


Lampiran 4. Daftar Kabupaten Kota Rawan Bencana Tahun 2010-2014 (300 Kab./Kota)


Lampiran 4. Lanjutan…




























Lampiran 5. Program dan Alokasi Anggaran per-Ouput PPKK Tahun 2013 No

Kegiatan Utama

Alokasi 2013

A

Upaya Kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana

Rp

27.368. 264.000

1


Rp

11.232.701.000

*

Peningkatan Kapasitas Petugas Kab./Kota dalam Manajemen Bencana Bidang Kesehatan

Rp

1.483.290.000

*

Penyelenggaraan Kesiapsiagaan Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Rangka Sail Komodo

Rp

1.451.962.000

*

Konsorsium Pelatihan Internasional Pengurangan Risiko Bencana

Rp

684.350.000

*

Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Kab./Kota dalam Melakukan Penilaian Cepat dan Pelayanan Kesehatan

Rp

3.238.717.000

*

Peningkatan Kapasitas Petugas Kab./Kota dalam Pengelolaan Data dan Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

Rp

1.554.150.000

*

Peningkatan Kapasitas Petugas Kab./Kota dalam Penggunaan Alat Komunikasi untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan

Rp

1.213.537.000

*

Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Pusat dalam Teknis Bidang Kesehatan

Rp

558.360.000

*

Upaya Peningkatan Motivasi dan Kinerja PPKK

Rp

625.920.000

*

TOT Penyusunan Rencana Penanggulangan Krisis Kesehatan di Rumah Sakit

Rp

422.415.000

2

Kebijakan/Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan

Rp

842.275.000

*

Penyusunan Pedoman Manajemen SDM dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan

Rp

304.500.000

*

Revisi Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan di Daerah Konflik

Rp

182.295.000

*

Penyusunan Dokumen Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan 2015-2025

Rp

198.745.000

*

Review dan Sosialisasi SOP Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

Rp

156.735.000

3


Rp

1.147.818.000

*

Penyusunan Buku Tinjauan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2012

Rp

220.760.000

*

Pemetaan Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota Rawan Bencana

Rp

500.968.000

*

Pembuatan Media Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

Rp

101.500.000


Lampiran 5. Lanjutan … No

Kegiatan Utama

Alokasi 2013

*

Penyusunan Buku Sewindu Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

Rp

218.910.000

*

Penyusunan Buletin Penanggulangan Krisis Kesehatan

Rp

105.680.000

4


Rp

9.734.501.000

*

Pendampingan Penyusunan Rencana Kontinjensi Kesehatan Kab./Kota

Rp

4.278.260.000

*

Peningkatan Fungsi PPK Regional dan Sub-Regional dalam Kesiapsiagaan

Rp

4.272.252.000

*

Pendampingan Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan

Rp

1.067.550.000

*

Riset Manajemen Kebencanaan WHOCC

Rp

116.439.000

5


Rp

4.410.969.000

*

Workshop Pengembangan WHOCC

Rp

520.460.000

*

Pertemuan Lintas-Program dan Lintas-Sektor dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan

Rp

1.393.480.000

*

Rapat Koordinasi Teknis PPK Regional dan Sub-Regional

Rp

776.099.000

*

Peningkatan Peran PPK Regional dan Sub-Regional

Rp

1.534.166.000

*

Workshop on Evaluation of Integrated Emergency Medical Services During Flood in Jakarta An Its Greater Area

Rp

106.080.000

B

Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana

Rp

13.709.982.000

1


Rp

13.709.982.000

*

Operasional Penanggulangan Bencana

Rp

13.504.182.000

*

Pemantauan Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan

Rp

205.800.000

C

Pengadaan Fasilitas dan Perlengkapan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana

Rp

19.222.070.000

1


Rp

1.239.837.000

2

Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Sub-Regional Sumbar

Rp

1.411.899.000

3


Rp

12.385.992.000

4


Rp

3.894.001.000


Lampiran 5. Lanjutan … No

Kegiatan Utama

Alokasi 2013

*

Pengadaan Meubeleir Perkantoran

Rp

223.111.000

*

Renovasi Gedung Kantor PPK Regional

Rp

3.524.876.000

*

Penyambungan Listrik dan Instalasi Air Gedung PPK Regional

Rp

146.014.000

5

Output Cadangan

Rp

290.341.000

D

Tupoksi Lain

Rp

7.724.586.000

1

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan

Rp

157.685.000

2

Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian, dan Kegiatan

Rp

2.492.631.000

*

Penyusunan Laporan Kinerja

Rp

173.585.000

*

Rapat Teknis/Workshop/Diklat/Pameran

Rp

2.155.046.000

*

Laporan Keuangan

Rp

65.700.000

*

Laporan BMN dan Kepegawaian

Rp

98.300.000

3

Layanan Perkantoran

Rp

5.074.270.000

*

Penyelenggaraan Operasional Perkantoran

Rp

4.629.670.000

*

Administrasi Kegiatan

Rp

444.600.000

Rp

68.024.902.000

TOTAL


Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Total

Lampiran 6. Tabel Frekuensi Bencana berdasarkan Jenis Bencana Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2013

1

Angin Siklon Tropis

10

1

2

3

4

1

0

0

2

11

8

1

43

2

Banjir

13

5

3

29

10

6

12

0

2

9

2

25

116

3

Banjir Bandang

6

3

0

1

0

0

2

0

0

0

3

5

20

4

Banjir Dan Angin Siklon Tropis

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5

Banjir dan tanah Longsor

2

1

2

0

1

0

1

0

0

0

0

1

8

6

Erupsi Gunung Api

1

2

0

0

0

0

0

1

2

1

2

0

9

7

Gelombang Pasang

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

8

Gempa Bumi

1

0

0

1

0

1

2

0

0

2

0

0

7

9

Tanah Longsor

6

3

4

2

3

2

0

1

0

4

2

13

40

10

Kebakaran

1

1

3

1

3

4

1

3

7

5

1

2

32

11

Kecelakaan Transportasi

5

1

1

3

3

4

3

8

8

6

5

5

52

12

Kegagalan Teknologi

3

0

0

0

0

0

0

0

2

4

1

0

10

13

Keracunan /KLB

2

3

6

2

12

2

4

1

5

3

6

2

48

14

Ledakan

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

15

Konflik Sosial

3

0

0

2

4

3

1

2

6

1

5

3

30

16

Kabut Asap

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

55

20

22

44

41

23

26

16

35

47

35

57

421

No.

Jenis Bencana

TOTAL


Lampiran 7. Tabel Jumlah Korban akibat Bencana Bulan Januari s.d. Desember 2013

Uraian

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sept

Okt

Nov

Des

Total

Meninggal

110

52

28

44

41

23

61

56

84

47

48

79

673

Luka Berat

264

90

41

79

540

149

138

127

168

601

397

260

2.854

69.299

3.902

193

2.046

706

1.957

1.315

3.645

8.047

1.301

8.756

27.706

128.873

29

4

9

18

31

0

51

7

26

7

13

9

204

91.939

10.391

7.418

53.153

75.548

480

34.975

1.118

17.434

23.920

23.095

19.803

355.489

Luka Ringan Hilang Pengungsi


Lampiran 8. Daftar Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana PPKK Regional dan PPK Sub-Regional NO.

DAERAH

1

Bali

2

Kalsel

3

Sumbar

4

DKI Jakarta

5

NAMA BANTUAN

JUMLAH

Bantuan Dana Operasional PPK Reg Bali

Rp

250.000.000

Rp

250.000.000

Rp

250.000.000

Bantuan Operasional PPKK Reg DKI Jakarta

Rp

250.000.000

Sumut

Bantuan Dana Operasional PPK Reg Sumut

Rp

250.000.000

6

Sulut

Bantuan Dana Operasional PPK Regional Sulut Tahun 2012

Rp

250.000.000

7

Papua

Bantuan Operasional PPKK Subreg Papua

Rp

250.000.000

8

Jatim

Bantuan Operasional PPK Regional Jawa Timur Tahun 2012

Rp

250.000.000

9

Sumsel

Bantuan Operasional PPKK Reg Sumsel

Rp

250.000.000

10

Sulsel

Bantuan Operasional PPKK Reg Sulsel

Rp

250.000.000

11

Jateng

Bantuan Operasional PPKK Reg Jateng

Rp

250.000.000

Bantuan Dana Operasional PPK Reg Banjarmasin Prov Kalsel Bantuan Operasional Tahun 2012 PPKK Subregional Prov Sumbar


Lampiran 9. Realisasi Bantuan Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana Tahun 2013 NO.

NAMA BENCANA

PROVINSI

1

Bantuan operasional penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor NTB Bantuan operasional penanggulangan bencana gempa bumi di Kab. Pidie Bantuan operasional penanggulangan bencana tanah longsor di Kab. Kerinci Bantuan operasional penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di Kota Manado Bantuan operasional penanggulangan bencana banjir di Prov. Jambi Bantuan operasional penanggulangan bencana banjir di beberapa Kab/Kota di Prov. Sumsel Bantuan operasional penanggulangan bencana banjir bandang di Kab. Bone Bolango Bantuan operasional penanggulangan bencana di Kab. Lombok Timur dan Kerusuhan di Kab. Sumbawa Bantuan operasional penanggulangan bencana banjir di Kab. Sampang Bantuan operasional penanggulangan bencana kawah timbang di Kab. Banjarnegara Prov. Jawa Tengah Bantuan operasional penanggulangan KLB keracunan makanan di Kab. Temanggung Prov. Jawa Tengah Bantuan operasional penanggulangan bencana gempa bumi di Kab. Lombok Utara Bantuan operasional penanganan Pengungsi Kerusuhan Sampang di Kab. Sidoarjo Jawa Timur Bantuan Operasional Tim PPK Regional Sumatera Utara ke Kab. Aceh Tengah dan Bener Meriah Bantuan operasional penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di Kota Ambon Klaim pembelian logistik penanggulangan bencana natural DAM Way Ela di Kab. Maluku Tengah

Nusa Tenggara Barat Aceh

Rp

331.805.000

Rp

50.860.000

Rp

41.140.000

Rp

21.860.000

Jambi

Rp

13.707.500

Rp

11.637.500

Sulawesi Utara

Rp

129.800.000

Rp

64.080.000

Jambi

Rp

88.087.500

Rp

64.485.000

Sumatera Selatan

Rp

160.195.000

Rp

77.645.000

Gorontalo

Rp

36.890.000

Rp

19.600.000

Nusa Tenggara Barat

Rp

289.100.000

Rp

93.690.000

Jawa Timur

Rp

139.950.000

Rp

74.350.000

Jawa Tengah

Rp

86.570.000

Rp

59.070.000

Jawa Tengah

Rp

36.799.000

Rp

24.377.000

Nusa Tenggara Barat

Rp

268.200.000

Rp

56.525.000

Jawa Timur

Rp

32.337.500

Rp

17.650.000

Sumatera Utara

Rp

31.160.00

Rp

31.160.000

Maluku

Rp

45.350.000

Rp

45.350.000

Maluku

Rp

7.237.000

Rp

7.237.000

2 3 4

5 6

7

8

9 10

11

12

13

14

15

16

USULAN

REALISASI


Lampiran 9. Lanjutan … REALISASI

NO.

NAMA BENCANA

PROVINSI

17

Bantuan Operasional untuk Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Tingkat Nasional di Mataram Tahun 2013 Bantuan operasional untuk pembelian radio repeater Kab. Sikka Bantuan operasional penanggulangan banjir bandang di Kab. Pasaman

Nusa Tenggara Barat

Rp

15.000.000

Rp

15.000.000

Nusa Tenggara Timur Sumatera Barat

Rp

70.000.000

Rp

70.000.000

Rp

95.495.000

Rp

52.626.000

Bantuan operasional penanganan korban Kapal Tenggelam di Kab. Jepara Bantuan operasional dalam rangka Hari Nusantara Nasional Bantuan operasional penanggulangan bencana banjir bandang di Kab. Teluk Wondama Bantuan operasional dalam rangka penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung Bantuan operasional untuk melakukan pemantauan kualitas lingkungan udara, air dan sanitasi pengungsian erupsi Gunung Sinabung Bantuan operasional penanggulangan dampak bencana debu vulkanik erupsi Gunung Sinabung Bantuan Operasional Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana Banjir di Provinsi Sulawesi Tenggara Klaim Biaya Operasional Tanggap Darurat dan Pemantauan Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Banjir

Jawa Tengah

Rp

15.065.000

Rp

15.065.000

Sulawesi Selatan Papua Barat

Rp

56.798.000

Rp

41.152.000

Rp

70.210.000

Rp

70.210.000

Sumatera Utara

Rp

212.400.000

Rp

125.005.000

Sumatera Utara

Rp

33.750.000

Rp

22.650.000

Aceh

Rp

46.850.000

Rp

20.000.000

Sulawesi Tenggara

Rp

0

Rp

90.630.000

Sulawesi Selatan

Rp

32.720.000

Rp

32.720.000

18 19 20 21 22

23

24

25

26

27

TOTAL

USULAN (Rp)

Rp

2.386.616.500 Rp 1.274.634.500


Lampiran 10. Alokasi Anggaran Revisi TA 2012 PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT Progam Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan: Petugas terlatih penanggulangan 1 krisis kesehatan Kebijakan/Pedoman 2 penanggulangan krisis kesehatan Produk Informasi Penanggulangan 3 Krisis Kesehatan 4 Penanggulangan Bencana Advokasi Kebijakan 5 Penanggulangan Krisis Kesehatan Dokumen Koordinasi 6 Penanggulangan Krisis Kesehatan Peralatan Pengolah Data & 7 Komunikasi 8 Layanan Perkantoran Dokumen Perencanaan, Anggaran 9 dan Keuangan Laporan Pembinaan, Kinerja, 10 Kepegawaian dan Kegiatan 11 Gedung Perlengkapan Penanggulangan 12 Bencana 13 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 14

Output Cadangan TOTAL

AWAL

REVISI I

REVISI II

PAGU (Rp) REVISI III

REVISI IV

REVISI V

REVISI VI

11.232.701.000

11.232.701.000

11.232.701.000

11.232.701.000

11.232.701.000

11.232.701.000

11.232.701.000

842.275.000

842.275.000

842.275.000

842.275.000

842.275.000

842.275.000

842.275.000

1.147.818.000

1.147.818.000

1.147.818.000

1.147.818.000

1.147.818.000

1.147.818.000

1.147.818.000

18.605.859.000

18.605.859.000

18.605.859.000

18.605.859.000

14.819.709.000

14.819.709.000

13.709.982.000

9.734.501.000

9.734.501.000

9.734.501.000

9.734.501.000

9.734.501.000

9.734.501.000

9.734.501.000

4.224.205.000

4.224.205.000

4.224.205.000

4.224.205.000

4.224.205.000

4.410.969.000

4.410.969.000

1.444.933.000

1.444.933.000

1.444.933.000

1.444.933.000

1.239.837.000

1.239.837.000

1.239.837.000

157.685.000

157.685.000

157.685.000

157.685.000

157.685.000

157.685.000

157.685.000

2.492.631.000

2.492.631.000

2.492.631.000

2.492.631.000

2.492.631.000

2.492.631.000

2.492.631.000

1.411.899.000

1.411.899.000

1.411.899.000

1.411.899.000

1.411.899.000

1.411.899.000

1.411.899.000

13.599.842.000

13.599.842.000

13.599.842.000

13.599.842.000

12.385.992.000

12.385.992.000

12.385.992.000

5.074.270.000

5.074.270.000

5.074.270.000

5.074.270.000

5.074.270.000

5.074.270.000

5.074.270.000

4.716.081.000

4.225.740.000

4.225.740.000

4.225.740.000

3.894.001.000

3.894.001.000

3.894.001.000

-

490.341.000

490.341.000

490.341.000

290.341.000

290.341.000

290.341.000

74.684.700.000

74.684.700.000

74.684.700.000

74.684.700.000

68.947.865.000

69.134.629.000

68.024.902.000


Lampiran 11. Perbandingan Anggaran pada TA 2012 dan TA 2013 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

URAIAN OUTPUT Petugas terlatih penanggulangan krisis kesehatan Kebijakan/Pedoman penanggulangan krisis kesehatan Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Penanggulangan Bencana Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Peralatan Pengolah Data & Komunikasi Layanan Perkantoran Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Keuangan Laporan Pembinaan, Kinerja, Kepegawaian dan Kegiatan Gedung

13

Perlengkapan Penanggulangan Bencana Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

14

Output Cadangan TOTAL

ALOKASI ANGGARAN REVISI (Rp) 2012 2013 4.312.434.000 11.232.701.000

REALISASI (Rp) 2012 2013 4.147.723.850 10.292.425.587

%

FISIK

2012 96,18

2013 91.63

2012 100%

2013 100%

1.487.181.000

842.275.000

1.248.327.500

699.931.500

83,94

83,10

96,88%

100%

1.832.122.000

1.147.818.000

1.699.232.500

970.437.750

92,75

84,55

100%

76%

9.194.231.000

13.709.982.000

6.521.406.015

4.204.496.512

70,93

30,67 153,70%

180%

3.182.675.000

9.734.501.000

2.679.272.300

9.153.289.804

84,18

94,03

100%

100%

1.888.886.000

4.410.969.000

1.823.226.150

4.220.525.600

96,52

95,68

100%

100%

956.550.000

1.239.837.000

752.747.140

1.238.674.000

78,69

99,91

100%

100%

1.793.455.000

157.685.000

1.274.364.813

149.724.000

71,06

94,95

100%

100%

464.340.000

2.492.631.000

404.789.000

1.908.671.636

87,18

76,57

100%

100%

1.948.798.000

1.411.899.000

1.483.713.284

1.184.577.000

76,13

83,90

100%

100%

2.865.820.000

12.385.992.000

2.847.750.000

10.255.200.000

99,37

82,80

100%

100%

24.650.982.000

5.074.270.000

17.719.702.500

4.562.254.527

71,88

89,91

100%

100%

594.250.000

3.894.001.000

332.822.000

534.556.825

56,01

13,73

100%

50%

17.000.000

290.341.000

0

0

0.00

0

0%

0%

42.935.077.052 49.374.764.741

77,80%

72,58% 103,89%

93%

55.188.724.000

68.024.902.000


2

Lampiran 12. Realisasi Pengadaan TA 2013

NO

KODE AKUN

1

532111

2

533111

3

533111

4

533111

5

533111

6

533111

7

533111

8

532111

9

532111

NAMA PAKET KEGIATAN

Pengadaan Alkes Bali Pembangunan Pagar Keliling Kantor dan Gudang PPK Sub-Regional Sumatera Barat Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Keliling Kantor dan Gudang PPK Sub-Regional Sumatera Barat Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pagar Keliling Kantor dan Gudang PPK Sub-Regional Sumatera Barat Pekerjaan Penimbunan dan Pengecoran Kantor dan Gudang PPK Sub-Regional Sumatera Barat Pekerjaan Perencanaan Penimbunan dan Pengecoran Kantor dan Gudang PPK Sub-Regional Sumatera Barat Pekerjaan Pengawasan Penimbunan dan Pengecoran Halaman Kantor dan Gudang PPK Sub-Regional Sumatera Barat Pengadaan Meubelair untuk PPK SubRegional Sumatera Barat Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi

PAGU ANGGARAN (Rp) 4.743.608.980 800.591.154

REALISASI (Rp) 4.620.000.000 207.962.400

KONTRAK NO/TGL KONTRAK NOMOR

TANGGAL

1 Juli s/d 2 Desember 2013


BN 01.01./1/815.1/2013


485.245.600 48.688.000

47.000.000 BN.01.01/1/423.2/2013

19 Maret s/d 2 Mei 2013

33.504.000

32.000.000 BN.01/1/817.1/2013


365.904.676

362.269.000 BN.01.01/1/921/2013

1 Juli S/D 23 Oktober 2013

28.237.500

27.000.000 BN.01.01/1/423.3/2013

19 Maret s/d 2 Mei 2013

18.675.000

17.400.000 BN.01.01/1/879/2013


219.011.000

219.010.825 BN.01.01/1/691-2/2013

1.233.837.000

1.233.837.000 BN.01.01/4/558/2013

28 Februari s/d 18 April 2013 29 ARIL 2013


3

Lampiran 12. Lanjutan … NO

KODE AKUN

NAMA PAKET KEGIATAN Pekerjaan Renovasi Kantor dan Gudang PPK Regional Bali

PAGU ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

KONTRAK NO/TGL KONTRAK NOMOR

10

533121

11

533121

12

533121

13

533111

14

521219

Pengadaan Personal Kit

4.192.863.000

2.513.500.000 BN.01.01/1/832.1/2013

15

521219

Pengadaan Emergency Kit

3.434.871.000

3.108.050.000 BN.01.01/1/966/2013

16 17

532111 532111

18

533121

Pengadaan GPS Pengadaan LAN Pekerjaan Renovasi Kantor dan Gudang PPKK Regional Sulawesi Selatan TOTAL

Konsultan Perencana Renovasi Kantor dan Gudang PPK Regional Bali Konsultan Pengawas Renovasi Kantor dan Gudang PPK Regional Bali Konsultan Perencana Pembangunan Kantor dan Gudang PPK Sub-Regional Papua

144.691.505

143.718.000 027/7482/YANKES/DINKES

12.581.870

12.108.000 027/7465/YANKES-DINKES

7.549.122

7.480.000 027/8186/YANKES-DINKES

123.000.000

BN.01.01/3/984/2013 121.605.000 DAN BN.01.01/3/1043.2/2013

38.700.000 40.200.000

37.631.250 36.687.840

26.550.000

26.550.000

15.513.063.807

13.259.054.915

TANGGAL

15 Agustus 2013 dan 03 September 2013 04 Juli s.d. 10 Desember 2013 12 Agustus s.d. 16 Desember 2013 MARET


4

Lampiran 13. Pelatihan dan Seminar Internasional Tahun 2013 NO.

KEGIATAN

1.

Technical Assistance in WHO SEARO Disaster Preparedness Benchmark Assessment for Timor Leste

2.

Global Ptlatform, Disaster Risk Reduction

3.

WAKTU

LOKASI

PENYELENGGARA

DISPOSISI

Timor Leste

WHO, SEARO

Kapus PKK, Kasubbid Pemulihan

Mei

Geneva, Switzerland

WHO, Geneva

Kapus PKK

East Asia Summit Rapid Disaster Response Workshop Regional MISP Coordination Training

September

Darwin, Australia

Communicable Diseases in Humanitarian Emergencies Training Course WHO-UNSW. School of Public Health & Community Medicine, UNSW The 4th National Phemap Course Coordinator & Workshop

November – Desember

7.

The 14th Annual Meeting of the Inter Agency Working Group (IAWG)

8.

18th World Congress on Disaster Emergency Medicine, London

4. 5.

6.

Kabid TDP

Thailand Sydney, Australia

UNSW

Kasubbag Keuangan, Staf PMK, Staf P2PL

Thailand

Phemap

Kasubbid PM, Kasubbid Pemantauan, Kasubbid Pemulihan

Mei

Kuala Lumpur, Malaysia

IAWG

Kasubbid PM, Kasubbag Keuangan

Mei

London, Inggris


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Recommend Documents