BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT KOTA BANDUNG

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Tahun 2013 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. A. Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 050/Kep.966-Orpad/2013 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung 2009-2013. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Bandung tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 2,1 Target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013 No. 1. 2.

Indikator Kinerja Utama Tingkat Kinerja Pengawasan Tingkat Pelayanan Pengaduan Masyarakat Sumber Data : Inspektorat Tahun 2013 LAKIP Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013

Satuan % %

Target 100 100

5


B.

Rencana Strategis Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang

disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Inspektorat Kota Bandung. Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2009 – 2013. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Inspektorat Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013. Disamping itu pula, Renstra Inspektorat Kota Bandung diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri , Bappenas dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Inspektorat Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Inspektorat Kota Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Inspektorat Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Inspektorat Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

LAKIP Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013

6


1. Visi Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Inspektorat Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”. Visi Inspektorat Kota Bandung Tahun 2009-2013 adalah : “Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung yang BERMARTABAT melalui Pengawasan yang Profesional dan Bertanggungjawab.” 2. Misi Sedangkan untuk mewujudkan Visi Inspektorat Kota Bandung Tahun 2009-2013 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : a.

Melakukan

pengawasan

atas

pelaksanaan

urusan

dan

penyelenggaraan

pemerintahan di daerah; b.

Mewujudkan aparat pengawasan yang professional dan akuntabel yang dapat memberikan

pelayanan

prima

kepada

seluruh

pemangku

kepentingan

(stakeholders) melalui optimalisasi fungsi pengawasan. 3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Inspektorat Kota Bandung sebagai berikut:


7


Tabel 2.2 TUJUAN Misi 1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah 2. Mewujudkan aparat pengawasan yang professional dan akuntabel yang dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) melalui optimalisasi fungsi pengawasan

Tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Terwujudnya aparatur yang professional dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Inspektorat Kota Bandung Tahun 2009-2013 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis. Tabel 2.3 SASARAN Tujuan

Sasaran

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Meningkatnya pengawasan daerah

fungsi dan kualitas internal pemerintah

2. Terwujudnya aparatur yang professional dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal

Meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme

C. Strategi dan Arah Kebijakan Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Inspektorat Kota Bandung mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan


8


ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang

berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi

waktu

tidak

lebih

dari

satu

tahun.

Kegiatan

merupakan

aspek

operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Strategi 1. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab, komitmen, dedikasi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan; 2. Terjalinnya hubungan/kerjasama yang baik antar pejabat pengawas pemerintah sehingga terbentuk satu kesatuan aparat pengawas yang handal dan memiliki norma dan kode etik pengawasan; 3. Tersusunnya sistem pengawasan yang terarah dan terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan yang telah ditetapkan; 4. Terciptanya pengertian dan kemitraan dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung akan manfaat pembinaan dan pengawasan; 5. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang menunjang operasional pengawasan. Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya fungsi dan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah Kebijakan: (1) Pelaksanaan pengawasan memperhatikan prioritas, yaitu terhadap objek-objek yang pemeriksaan yang strategis dan diangggap rawan, antara lain SKPD penghasil PAD dan SKPD yang mengelola asset dan kekayaan daerah; LAKIP Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013

9


(2) Pengawasan

atas

pelaksanaan

urusan

penyelenggaraan

pemerintahan

diarahkan dalam rangka menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomis serta ketaatan dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis; (4) Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diarahkan dalam rangka menilai keselarasan peraturan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya; (5) Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diarahkan

terhadap

Pemeriksaan

Keuangan

dan

Kebijakan

Keuangan

Pemerintah Daerah; (6) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan berbasis komputer; (7) Evaluasi terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang terdapat pada setiap Inspektur Pembantu Wilayah (Irban Wil.) I, II, III dan IV dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Inspektorat dengan program Pengawasan Pembangunan Daerah. 2. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme Kebijakan: (1) Peningkatan kuantitas SDM Inspektorat yang memiliki sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas; (2) Peningkatan kualitas SDM Inspektorat melalui Diklat dan Bimbingan Teknis; (3) Ikut serta dan bekerja sama dalam pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional eksternal. Sasaran tersebut dilaksanakan melalui Sekretariat Inspektorat selaku fasilitator dengan program Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.


10


Disamping itu, terdapat program yang bersifat penunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Bandung, meliputi: (1) Program administrasi perkantoran; (2) Program peningkatan sarana dan prasarana; (3) Program peningkatan disiplin aparatur.

D. Rencana Kinerja Tahunan 2013 Untuk

merealisasikan

tujuan

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan

dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung

masing-masing

dikembangkan

kedalam

kebijakan

dan

program.

Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam perencanaan dan perjanjian Kinerja, dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini. Tabel 2.4 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2013 NO 1

2

SASARAN Meningkatnya fungsi dan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah Meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme

1 2

1

2

INDIKATOR SASARAN Tingkat Kinerja Pengawasan Tingkat Pelayanan Pengaduan Masyarakat

SATUAN %

TARGET 100

%

100

Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis serta kursus lainnya Jumlah dokumen pengawasan

Orang

62

Dokumen

1


11


E. Penetapan Kinerja 2013 Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat Kota Bandung Tahun 2009-2013, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2013. Inspektorat Kota Bandung telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2013 dengan uraian sebagai berikut: Tabel 2.5 Penetapan Kinerja Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013 NO 1 1

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Fungsi dan Kualitas Pengawasan Internal Pemerintah Daerah

INDIKATOR SASARAN 3

TARGET 4

1.

Tingkat Kinerja Pengawasan

100%

2.

Tingkat Pelayanan Pengaduan Masyarakat

100%


PROGRAM / KEGIATAN 5

ANGGARAN 6

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal - Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala; - Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah; - Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah; - Inventarisasi Temuan Pengawasan; - Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; - Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif; - Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan; - Penyelesaian Reformasi Birokrasi;

12

3,657,035,000.00 147,750,000.00

400,300,000.00

51,775,000.00 969.100,000.00 175,380,000.00 1,083,565,000.00 572,250,000.00


NO 1 2

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan yang Dapat Mengurangi Tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

INDIKATOR SASARAN 3 1.

2.

Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis serta kursus lainnya

Jumlah dokumen pengawasan


TARGET 4 62 orang

1 Dokumen

PROGRAM / KEGIATAN 5

ANGGARAN 6

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan - Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; - Pembinaan SDM Aparat Pengawasan Fungsional; - Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan - Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

229,740,000.00

50,000,000.00 18,000,000.00

110,000,000.00

13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Recommend Documents