|II-1
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENSTRA 1.
Visi Visi merupakan pernyataan untuk mengubah kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik di masa mendatang. Visi Bappeda Sleman Tahun 2011-2015 adalah: Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif, dan visioner. Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Bappeda Kabupaten Sleman sebagai suatu lembaga perencanaan
pembangunan
daerah.
Bappeda
Kabupaten
Sleman
berkewajiban menyusun rencana pembangunan selalu mempertimbangkan pengalaman empiris masa lalu, kondisi saat ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan rumusan kebijaksanaan perencanaan untuk masa yang akan datang. Penjelasan Visi: a.
Makna berkualitas adalah apabila hasil-hasil perencanaan memenuhi beberapa kriteria, dalam kerangka visi di atas ditetapkan tiga kriteria, yaitu: 1)
Berbasis lokal : Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehinga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.
2)
Mendukung perencanaan pembangunan nasional : Perencanaan pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2014
|II-2 3)
Akomodatif terhadap dinamika global : Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi.
b.
Makna partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan masyarakat
pembangunan. diabaikan
Sebaliknya
sedangkan
mobilisasi
apabila
partisipasi
masyarakat
yang
dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil - hasil pembangunan. c.
Makna visioner adalah memiliki wawasan kedepan yang selalu mengutamakan prinsip partisipatif, inovatif, adaptif, antisipatif, dan bertanggung jawab
2. Misi Dalam rangka mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Rumusan misi Bappeda Kabupaten Sleman adalah: a.
Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif.
b.
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2014
|II-3 c.
Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
Penjelasan Misi 1).
Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif . Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem perencanaan mengedepankan menghasilkan
pembangunan partisipatif perencanaan
daerah aktif
ditempuh
stakeholders
pembangunan
agar yang
dengan mampu bersifat
komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan yang dihasilkan juga harus implementatif, artinya hasil-hasil perencanaan dapat diterapkan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. Koordinasi yaitu kerjasama untuk membina saling pengertian/pemahaman. Integrasi yaitu keterpaduan untuk mencapai hasil yang optimal. Sinkronisasi yaitu keselarasan untuk meminimalisasi konflik dan/atau dampak negatif. Simplifikasi yaitu penyederhanaan untuk kecepatan dan mudah mengerti. Pengendalian pelaksanaan Rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala Bappeda LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2014
|II-4 menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan Rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan. Setiap instansi berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan. 2)
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan Institusi perencana pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat.
3)
Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Sebagai penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral multidisipliner dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas SDM merupakan peningkatan kualitas individu dalam mengemban beban tugas masingmasing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja terkait dengan kesetiaan, logika dan etika. Meningkatkan kapasitas instansi perencanaan dengan mengupayakan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan baik personil maupun
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2014
|II-5 kelembagaan merupakan upaya untuk mewujudkan pelayanan prima kepada semua pihak. 3. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai Bappeda Tahun 2014 berdasarkan Review Renstra Bappeda Tahun 2011-2015, yaitu : 1)
Menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
2)
Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan
3)
Mewujudkan pelayanan prima;
4. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran a. Perencanaan yang implementatif dan inklusif : 1)
Persentase kesesuaian komponen RPJMD dengan komponen RPJPD 100 %;
2) Persentase kesesuaian komponen Renstra dengan RPJMD 90 %; 3) Persentase perumusan kebijakan RKPD yang sesuai dengan RPJMD 100 %; 4) Persentase perumusan kebijakan Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD 100 %; 5) Persentase program pada PPAS yang sesuai dengan usulan program pada Renja SKPD 100 %; 6) Persentase program pada RKA SKPD yang sesuai dengan usulan program PPAS 100 %; 7) Persentase kegiatan dalam RKA SKPD yang sesuai dengan usulan kegiatan pada Renja SKPD 95 %; 8) Persentase rencana kegiatan dalam Renja SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD 95 %; 9) Persentase kecamatan yang sudah tercakup dalam RDTR 94 %; 10) Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analaog dan peta digital 94 %; LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2014
|II-6 11) Keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif / musrenbang 8 komponen; 12) Persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan 95 %; 13) Keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan 30 %. 14) Terlaksananya penjaringan asirasi masyarakat melalui forum konsultasi public yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang 100 %; 15) Persentase realisasi indikator sasaran daerah dalam RPJMD 100 %; 16) Persentase realisasi indikator sasaran Bappeda dalam Renstra 95 %; b. Data dan informasi pembangunan yang aktual : 17) Data statistik tersaji tepat waktu : a) Sleman Dalam Angka bulan September; b) Kecamatan dalam angka bulan November; c) SIPD bulan Desember; d) PDRB Kabupaten bulan Juli; e) PDRB Kecamatan bulan April; f) Inflasi (per triwulan) bulan April/Juni/Oktober/Desember; g) IPM bulan November; h) IHB bulan Desember; i) Inkesra bulan November; j) Statistik Industri bulan Desember; k) IPG bulan Desember; l) Gini Rasio bulan November. c. Penerapan manajemen kerja sesuai standar 18) Implementasi SOP Bappeda; 90%; 19) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Bappeda; 82%.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2014
|II-7 B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Bappeda, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, yaitu : Tabel 5 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Sleman No
Indikator Kinerja Utama
Target
Cara Pengukuran Kesesuaian dihitung dari konten dan proses RPJMD yang mengacu pada RPJPD dan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dibagi semua tahapan yang harus ada dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Kesesuaian dihitung dari konten dan proses Renstra SKPD yang mengacu pada RPJMD dan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dibagi semua tahapan yang harus ada dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Kesesuaian dihitung dari konten dan proses Renstra SKPD yang mengacu pada RPJMD dan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dibagi semua tahapan yang harus ada dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Kesesuaian dihitung dari konten dan proses Renja SKPD yang mengacu pada RKPD dan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dibagi semua tahapan yang harus ada dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Jumlah program pembangunan dalam KUA-PPA yang mengacu pada program pembangunan dalam Renja SKPD dibagi seluruh program pembangunan yang ada dalam Renja SKPD dikali 100
1
Persentase kesesuaian komponen RPJMD dengan komponen RPJPD
100%
2
Persentase kesesuaian komponen Renstra dengan RPJMD
90%
3
Persentase perumusan kebijakan RKPD yang sesuai dengan RPJMD
100%
4
Persentase perumusan kebijakan Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD
100%
5
Persentase program pada PPAS yang sesuai dengan usulan program pada Renja SKPD Persentase program pada RKA SKPD yang sesuai dengan usulan
100%
6
100%
Jumlah program pembangunan dalam RKA SKPD yang mengacu pada program pembangunan dalam KUA-PPA dibagi LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2014
|II-8 No
Indikator Kinerja Utama
Target
program PPAS 7
Persentase kegiatan dalam RKA SKPD yang sesuai dengan usulan kegiatan pada Renja SKPD
95%
8
Persentase rencana kegiatan dalam Renja SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD
95%
9
Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analaog dan peta digital Keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif / musrenbang
94%
10
11
12
C.
8
Cara Pengukuran seluruh program yang ada dalam KUAPPA dikali 100 jumlah kegiatan dalam RKA SKPD yang sesuai dengan kegiatan dalam Renja SKPD dibagi jumlah kegiatan kegiatan dalam Renja SKPD kali 100 Jumlah kegiatan dalam DPA SKPD yang sesuai dengan kegiatan dalam Renja SKPD dibagi seluruh jumlah kegiatan dalam Renja SKPD dikali 100 Jumlah RDTR Kecamatan dibagi Jumlah seluruh Kecamatan dikali 100
8 Komponen :
komponen - keterwakilan pengusaha
persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan
95%
30%
- keterwakilan akademisi - keterwakilan LSM - keterwakilan Ormas - keterwakilan kaum difabel - keterwakilan organisasi keagamaan - keterwakilan forum anak - keterwakilan organisasi profesi jumlah perwakilan peserta dibagi jumlah undangan yang didistribusikan kali 100 skoring keterlibatan Tinggi : ≥ 30% dari peserta Sedang : 2029% dari peserta Rendah : < 20%
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil dari proses penetapan tersebut berupa RKT.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2014
|II-9 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka RKT memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja akan dilaksanakan pada tahun n. RKT Bappeda sebagai penjabaran tahunan dari sasaran, indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda yang akan dicapai melalui kegiatan tahunan. Tabel 6 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1 1
2
3
4
perencanaan yang implementatif dan Inklusif
1
2
3
4
5
6
Persentase kesesuaian komponen RPJMD dengan komponen RPJPD Persentase kesesuaian komponen Renstra SKPD Dengan komponen RPJMD Persentase perumusan kebijakan RKPD yang sesuai dengan RPJMD Persentase perumusan kebijakan Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD
PROGRAM
100%
Program Perencanaan Pembangunan daerah
90%
Program Perencanaan Pembangunan daerah
100%
Program Perencanaan Pembangunan daerah
100%
Persentase program pada PPAS yang sesuai dengan usulan program pada Renja SKPD
100%
Persentase program pada
100%
Program pengembangan sistem pelaporan Program Perencanaan Pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan daerah Program Penanggulang an kemiskinan Program
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2014
|II-10
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
PROGRAM
RKA SKPD yang sesuai dengan usulan program pada PPAS
Perencanaan Pembangunan daerah
Persentase kegiatan dalam RKA SKPD yang sesuai dengan usulan kegiatan pada Renja SKPD
Program Perencanaan Pembangunan daerah
Persentase rencana kegiatan dalam Renja SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD
Persentase kecamatan yang sudah tercakup dalam RDTR. Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif/Musrenbang persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
95%
95%
Program Perencanaan Pembangunan daerah
94%
Program perencanaan tataruang.
94%
8 komponen
95%
keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan
30%
Terlaksananya
100%
Program perncanaan tataruang.
Program perencanaan pembangunan daerah. Program perencanaan pembangunan daerah.
Program perencanaan pembangunan daerah.
Program
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2014
|II-11
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
Pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang efektif
15
16
2.
data dan informasi pembangunan yang Aktual
17
PROGRAM
penjaringan aspirsi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang
pengembangan data/informa si/statistic daerah.
Persentase realisasi indikator sasaran daerah dalam RPJMD
Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah
Persentase realisasi indikator sasaran Bappeda dalam renstra
100%
95%
data statistik tersaji tepat waktu
Bulan :
- Sleman Dalam Angka - Kecamatan dalam angka - SIPD - PDRB Kabupaten - PDRB Kecamatan - Inflasi (per triwulan) - IPM - IHB - Inkesra - Statistik Industri - IPG - Gini Rasio
Program pengembang an komunikasi. Program pengembang an data/informa si/statistik daerah.
Sept Nov Des Jul Apr Apr/Jun/Okt/Des Nov Des Nov Des Des Nov
3
Penerapan
18
Implementasi SOP
90%
Program Penngkatan
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2014
|II-12
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
manajemen kerja sesuai standar
Bappeda
19
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Bappeda
PROGRAM
kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 82%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Program peningkatan kualitas pelayanan public. Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek. Program Pelayanan Administrasi perkantoran. Peningkatan sarana & prasarana aparatur . Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Program kerjasama pembangunan. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
D. Penetapan Kinerja (TAPKIN) Penyusunan penetapan kinerja tahun 2014 mengacu pada RKT Tahun 2014. Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2014 meliputi 4 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2014
|II-13 melalui 19 indikator kinerja beserta targetnya yang dituangkan dalam tabel berikut ini : Tabel 7 Penetapan Kinerja Tahun 2014 No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
4
1
Perencanaan yang implementatif dan inklusif
Anggaran (Rp.) 5
1
Persentase kesesuaian komponen RPJMD dengan komponen RPJPD
100%
443,710,000
2
Persentase kesesuaian komponen Renstra SKPD Dengan komponen RPJMD
90%
443,710,000
3
Persentase perumusan kebijakan RKPD yang sesuai dengan RPJMD
100%
803,505,000
4
Persentase perumusan kebijakan Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD
100%
5
Persentase program pada PPAS yang sesuai dengan usulan program pada Renja SKPD
100%
685,194,100
6
Persentase program pada RKA SKPD yang sesuai dengan usulan program pada PPAS
100%
685,194,100
7
Persentase kegiatan dalam RKA SKPD yang sesuai dengan usulan kegiatan pada Renja SKPD
95%
685,194,100
8
Persentase rencana kegiatan dalam Renja SKPD
95%
359,004,100
215,421,050
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2014
|II-14 No
Sasaran Strategis
1
2
Indikator Kinerja
Target
Anggaran (Rp.)
3
4
5
94%
459,095,000
yang terlaksana melalui DPA SKPD 9
Persentase kecamatan yang sudah tercakup dalam RDTR
10 Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
Pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang efektif
11
Keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif/Musrenbang
12
13
213,360,000 94%
8 komponen
359,795,000
persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
95%
359,795,000
keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan
30%
359,795,000
14 Terlaksananya penjaringan aspirsi masyarakat melalui forum konsultasi public yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang 15 Persentase realisasi indikator sasaran daerah dalam RPJMD 16 Persentase realisasi indikator sasaran Bappeda dalam renstra
459,095,000
100%
176,750,000 100%
95%
646,033,584
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2014
|II-15 No 1
Sasaran Strategis 2
2
Data dan informasi pembangunan yang aktual
3
Penerapan manajemen kerja sesuai standar
Indikator Kinerja
Target
Anggaran (Rp.)
3
4
5
17
data statistik tersaji tepat waktu - Kabupaten Dalam Angka - Kecamatan dalam angka - SIPD - PDRB Kabupaten - PDRB Kecamatan - Inflasi (per triwulan) - IPM - IHB - Inkesra - Statistik Industri - IPG - Gini Rasio 18 Implementasi SOP Bappeda
19
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Bappeda Kebutuhan Anggaran
Bulan : Sept Nov Des Jul Apr apr/jun/okt/des Nov Des Nov Des Des Nov 90%
830,681,000
82%
5,132,967,466
52,920,000
8.894.213.100
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2014
