II Bab
Perencanaan Perjanjian Kinerja Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah , setiap satuan kerja perangkat Daerah, SKPD harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sesuai dengan masa jabatan Gubernur Jawa Timur, saat ini telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 – 2014 untuk kurun waktu tahun 2009 – 2014. Dengan demikian maka RENSTRA Badan Lingkungan Hidup harus konsisten dengan RPJMD dimaksud. RENSTRA Badan Lingkungan Hidup Tahun 2010 – 2014 disusun secara realistis sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada.
Untuk itu
dibentuk Tim Penyusun RENSTRA Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014 dengan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tanggal 3 Pebruari 2009 Nomor : 188/40/KPTS/207/2009 Tahun 2009 tentang Tim Penyusun Rencanaan Strategis Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 - 2014. RENSTRA Badan Lingkungan Hidup merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai BLH selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
RENSTRA BLH
Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.
2.1. RENCANA STRATEGIK 2.1.1. Maksud dan Tujuan Renstra RENSTRA BLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan bagi BLH untuk kurun waktu tahun 2010 – 2014. Sedangkan tujuannya adalah :
13
1.
Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan BLH dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur.
2.
Menyediakan bahan serta pedoman
untuk penyusunan Rencana Kinerja
(Rencana Kerja Tahunan) BLH Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2010 – 2014. 3.
Meningkatkan
pelaksanaan tugas dan fungsi BLH beserta seluruh unit
kerjanya dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
2.1.2. Visi Dalam rangka mewujudkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai mana amanah dari Undang Undang Lingkungan Hidup No. 23 tahun 1997 Pasal 5 ayat (1), serta untuk mendukung tujuan pembangunan Jawa Timur saat ini yang pro terhadap wong cilik, maka Visi pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Timur adalah: ”Terwujudnya Lingkungan Hidup Jawa Timur Yang Baik dan Sehat”
2.1.3. Misi Mengingat bahwa permasalahan lingkungan merupakan suatu permasalahan kompleks yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas manusia baik aktifitas yang terorganisir dalam skala besar seperti kegiatan industri dan kegiatan usaha yang lain, maupun permasalahan sosial kemasyarakatan yang tidak terorganisir namun sudah menjadi bagian dari pola hidup masyarakat karena terkait dengan faktor ekonomi dan sosial budaya seperti penebangan hutan secara liar, pembuangan sampah secara sembarangan, emisi kendaraan bermotor dan lain lain, serta lemahnya kontrol dari pihak pemerintah sehingga mengakibatkan adanya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya maka penyelesaian masalah tidak akan dapat terwujud tanpa adanya kerja sama dan partisipasi dari semua pihak. Kualitas lingkungan hidup saat ini relatif masih rendah dan keberadaan sumber daya alam yang mengalami banyak kerusakan maka salah satu cara untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.
14
Perumusan Misi Pengelolaan Lingkungan Hidup diarahkan untuk membangun suatu kebersamaan antara pihak pemerintah sebagai regulator, pihak swasta sebagai kontributor pencemaran, pihak akademisi sebagai penghasil teknologi dan solusi ilmiah dan pihak Masyarakat yang sangat diperlukan perannya dalam bentuk perilaku yang berwawasan lingkungan serta sebagai pengendali / pengontrol pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Misi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur adalah: ”Bersama mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam di Jawa Timur”
2.1.4. Sasaran Memperhatikan adanya permasalahan mendasar, potensi, peluang, kebutuhan akan partisipasi semua pihak dan teknologi yang tersedia maka sasaran pengelolaan lingkungan hidup Jawa timur adalah sebagai berikut: a.
Memperkuat instrumen peraturan perundang undangan lingkungan hidup serta meningkatkan upaya pentaatan dan penegakan hukum lingkungan secara konsisten.
b.
Memenuhi ketentuan lisensi bagi komisi penilai AMDAL Kabupaten/Kota
c.
Mewujudkan, melaksanakan dan mengawasi ketentuan perijinan lingkungan.
d.
Menurunkan beban pencemaran limbah cair, padat dan gas dari sumber pencemar dan meningkatkan pengelolaan limbah B3.
e.
Pengawasan eksplorasi dan eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam dan pertambangan untuk menjamin pemanfaatan secara berkelanjutan.
f.
Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi, pesisir dan laut serta menjaga keanekaragaman hayati.
g.
Meningkatkan
kualitas
pengelolaan
persampahan
dan
daya
dukung
lingkungan hidup perkotaan. h.
Meningkatkan kualitas udara perkotaan.
i.
Membangun kesadaran dan meningkatkan peran aktif masyarakat masyarakat atas hak dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.
j.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan membangun koordinasi harmonis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 15
k.
Menyediakan informasi lingkungan hidup yang berkualitas.
2.1.5. Kebijakan Untuk mewujudkan sasaran tersebut, arah kebijakan yang akan ditempuh meliputi perbaikan manajemen dan sistem pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi manfaat ekonomi dari sumber daya alam termasuk jasa lingkungannya, pengembangan
peraturan
perundangan
lingkungan,
penegakan
hukum,
rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, dengan memperhatikan kesetaraan gender. Melalui arah kebijakan ini diharapkan sumber daya alam dapat tetap mendukung perekonomian Jawa Timur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya. Secara lebih rinci arah kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah sebagai berikut: a.
Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan.
b.
Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.
c.
Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan peraturan perundangan lingkungan, dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan.
d.
Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan.
e.
Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulatif, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana.
f.
Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.
g.
Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana
16
2.1.6. Program Program Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (UU No. 25 Th. 2004 Pasal 1 Ayat (16), PP No. 8 Th. 2008 Pasal 1 Ayat (13)). Dalam RPJMD telah ditetapkan program Prioritas dan Program Penunjang serta arahan kegiatan pokok pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai berikut : PROGRAM PRIORITAS a.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, baik di darat, perairan tawar, dan laut, maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik beratkan, antara lain pada: 1.
Pengawasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Industri Hasil Tembakau
2.
Penerapan AMDAL bagi Usaha dan Kegiatan Industri Rokok dan Perkebunan Tembakau
3.
Penyusunan
regulasi
pengendalian
pencemaran
dan
perusakan
lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu (standar kualitas) lingkungan hidup, dan penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum 4.
Pengembangan
dan
penerapan
berbagai
instrumen
pengelolaan
lingkungan hidup, termasuk tata ruang, kajian dampak lingkungan, dan perijinan 5.
Pemantauan Kualitas Udara dan Air Tanah di Perkotaan, Kualitas Air Permukaan, serta Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir
6.
Pengawasan Penaatan Baku Mutu Air Limbah, Emisi atau Gas Buang dan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
7.
Peningkatan Kelembagaan Laboratorium Lingkungan, serta Fasilitas Pemantauan Udara (Ambient) di Kota-kota Besar
8.
Pengembangan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan, termasuk 17
Teknologi
Tradisional
dalam
Pengelolaan
Sumber
Daya
Alam,
Pengelolaan Limbah, dan Teknologi Industri yang Ramah Lingkungan 9.
Upaya Konservasi Tanah dan Air pada Budidaya Tanaman Tembakau
10. Sosialisasi tentang Bahaya Pencemaran Udara akibat Merokok pada Masyarakat sejak Dini dan Publikasi Pengelolaan Lingkungan Industri Rokok dan Pendukungnya 11. Pelayanan Pengujian Uji Kualitas Lingkungan 12. Peningkatan
Kemampuan
Laboratorium
Pengawasan
Pencemaran
Lingkungan oleh Industri Hasil Tembakau dan Pendukungnya b.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan, dan mengelola kawasan yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya senagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik beratkan, antara lain pada: 1.
Pengembangan koordinasi kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) terpadu.
2.
Pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan
3.
Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan.
4.
Pengembangan kemitraan dalam rangka perlindungan dan pelestarian sumber daya alam.
c.
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program ini bertujuan Merehabilitasi alam yang telah rusak, dan mempercepat pemulihan cadangan sumber daya alam, sehingga selain berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan, juga memiliki potensi dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik beratkan, antara lain pada: 1.
Rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin pasokan air irigasi pertanian, dan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi di wilayah sungai dan pesisir
2.
Rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak di dalam kawasan hutan 18
dan di luar kawasan hutan, pesisir (terumbu karang dan mangrove) serta pengembangan sistem manajemen pengelolaannya PROGRAM PENUNJANG a.
Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik (good environmental governance) berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik beratkan, antara lain pada: 1.
Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2.
Peningkatan pendidikan lingkungan hidup formal dan non formal.
3.
Pengembangan program Good Environmental Governance (GEG) secara terpadu
4.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
5.
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengawas Lingkungan
b.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik beratkan, antara lain pada: 1.
Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup
2.
Penyebaran dan Peningkatan Akses Informasi kepada Masyarakat, termasuk Informasi Mitigasi Bencana dan Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
19
Setelah penetapan program organisasi, maka yang dilalkukan adalah perumusan dan penetapan Kegiatan guna pengukuran masing-masing program sebagai standar keberhasilan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai. Pencapaian kinerja akan dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran secara jelas, yang dirumuskan dalam program aksi dan dijabarkan kedalam aktifitas atau kegiatan Instansi Pemerintah yang disusun dengan dimensi waktu tahunan. 2.2. RENCANA KINERJA 2.2.1. Sasaran Kelompok sasaran Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: 1.
Dinas/Instansi Pengelola Lingkungan Hidup se Jawa Timur.
2.
Dinas/Instansi terkait pengelola lingkungan hidup ditingkat Provinsi maupun Kab./Kota.
3.
Masyarakat diwilayah Hulu DAS Brantas
4.
Masyarakat disempadan kali Brantas
5.
Masyarakat Pondok Pesantren
6.
Masyarakat dilingkungan sekolah
7.
Industri/Usaha/Industri yang berpotensi sumber pencemar
2.2.2. Indikator Kiner Utama Penetapan indikator kinerja utama merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap SKPD, dengan demikian penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan
kinerjanya
kepada
pimpinannya
dan
kepada
masyarakat. Penetapan Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Laporan
20
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 ini. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2011 Indikator Kinerja Utama Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dalam memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan perbaikan pengelolaan SDA adalah sebagai berikut: TARGET
REALISASI (Th)
Th. 2011
2010
2011
CAPAIAN TAHUN 2011
% penurunan beban pencemaran parameter kunci BOD
12%
8%
13.87%
115.56%
% penurunan beban pencemaran parameter kunci COD
12%
8%
13,77%
114.73%
Pengendalian Pencemaran Emisi Sumber Tidak Bergerak
% pemenuhan jumlah industri terhadap baku mutu udara
20%
15%
20%
100%
Pelayanan Informasi Tindak Lanjut Pengaduan masyarakat
% penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat
100%
100%
100%
100%
SASARAN STRATEGIS
Menuruknan Beban Pencemaran Air Limbah Industri
INDIKATOR KINERJA
Untuk penjelasan tabel diatas dapat diuraikan berikut: Secara Umum, Sasaran Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup adalah Penurunan Pencemaran Air di DAS Brantas sebesar 4 % dari Tahun 2010 atau 12 % dari Kondisi awal Tahun 2010. Hasil pencapaian sasaran Pembangunan dimaksud dapat dilihat dalam tabel berikut: Parameter BOD COD
2010 5,12 17,94
Target 4,50 15,79
2011 4,41 15,47
Pencapaian dari 2010 13,87% 13,77%
Evaluasi Pencapaian Berdasarkan data hasil pengujian kualitas air DAS Brantas yang dilaksanakan oleh Perum Jasa Tirta I Malang, BBWS Sungai Brantas, Dinas PU Pengairan dan BLH Provinsi Jawa Timur pada ruas DAS Brantas Hulu, Tengah dan Hilir pada tahun 2010 dan 2011 telah disepakati bahwa hasil analisa kualitas air badan air (ABA) pada titik pantau terlengkap dipergunakan sebagai acuan perhitungan rata-rata kualitas air. 21
Adapun perhitungan rata-rata air kualitas air rata-rata tahunan sebagai standart kinerja yang digunakan adalah parameter BOD dan COD sebagai parameter kunci yang dihitung berdasarkan titik pantau sebagai berikut: 1. Segmen Brantas Hulu Lokasi waduk lodoyo – Jembatan Pandem di Kab. Blitar, Malang, Kota Malang dan Kota Batu 2. Segmen Brantas Tengah Lokasi Jembatan Ngujang – Jembatan Padangan di Kab. Tulungagung, Nganjuk, Jombang, Kota Kediri dan Kota Mojokerto. 3. Segmen Brantas Hilir Lokasi Jembatan Canggu – Jagir di Kabupaten Mojokerto, Gresik dan Kota Surabaya. Sesuai hasil perhitungan rata-rata kondisi kualitas air DAS Brantas yang telah disepakati bersama berdasarkan kondisi dan pertimbangan musim penghujan, kemarau, lokasi titik pantau, maka yang paling relevan diperoleh hasil rata-rata tahun 2010 – 2011 sebagai berikut:
No 1 2 3
Tahun 2010 Parameter (mg/l) BOD COD 4.60 12.10 5.54 15.40 6.21 26.33
Segmen DAS Brantas Hulu DAS Brantas Tengah DAS Brantas Hilir
Tahun 2011 Parameter (mg/l) BOD COD 3.96 10.71 3.89 12.39 5.38 23.30
Diperoleh hasil rata-rata DAS Brantas keseluruhan No 1
Tahun 2010 Parameter (mg/l) BOD COD 5.12 17.94
DAS Brantas
Tahun 2011 Parameter (mg/l) BOD COD 4.41 15.47
Parameter BOD = 4,41 mg/l (penurunan 13,87% dari 2010) Parameter COD = 15,47 mg/l (penurunan 13,77% dari 2010) Dengan perbandingan hasil tahun 2010 telah memenuhi target penurunan beban pencemaran sebesar + 12%.
22
2.3. PERJANJIAN KERJA Dengan
telah
diterbitkannya
Inpres
5
Tahun
2004
tentang
Percepatan
Pemberantasan Korupsi, kemudian Menteri Negara Aparatur Negara segera menindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN No: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang penetapan kinerja. Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur telah membuat penetapan kinerja tahun 2011 yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2011. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 2011 selengkapnya pada lampiran.
23
