PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) PERUBAHAN

LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) PERUBAHAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Pandeglang. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi dan penilaian kinerja. Penetapan kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Penetapan kinerja ini juga merupakan suatu amanah yang tertuang dalam inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasa korupsi. Dengan demikian, penetapan kinerja ini sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Tentu kita sepaham bahwa memerangi tindakan korupsi yang sistematis dan sudah mengakar haruslah dengan melakukan tindakan-tindakan sistematis dan luar biasa dan tidak hanya cukup dengan tindakan-tindakan refresif saja. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan penetapan kinerja tahun 2016 ini.

Pandeglang, 8 November 2016 INSPEKTUR KABUPATEN PANDEGLANG

Drs. RAMADANI, M.Si. NIP. 19680514 198803 1 002

Penetapan Kinerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN ……………………………………………………….

1

1.1.

Latar Belakang ..……………………………………………….

1

1.2.

Tujuan dan Sasaran……………………………………………

3

1.3.

Landasan Hukum ………………………………………………

4

1.4.

Sistematika Penulisan …………………………………………

6

PENETAPAN KINERJA ...........................................................

8

2.1.

Evaluasi Penetapan Kinerja Tahun 2015 …………………...

8

2.2.

Rencana Penetapan Kinerja Tahun 2016………………

19

PENUTUP ……………………………………………………………….

Penetapan Kinerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016 ii

21

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kinerja Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi

baik

secara

refresif

maupun

preventif.

Penanganan

masalah

pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis, namun membutuhkan penanganan secara sistematik. Penanganan secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan adanya kabinet dan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berkinerja tinggi. Seluruh jajaran birokrasi pemerintahan diharapkan untuk dapat menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat apa yang sedang dan akan dilakukan serta secara proporsional mempertanggungjawabkan kinerja apa yang telah diberikan kepada rakyat selaku stakeholders utama bangsa ini. Namun permasalahan yang menarik adalah bagaimana melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja seluruh anggota kabinet beserta seluruh jajaran birokrasi yang mendukungnya. Diperlukan ukuranukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap organisasi serta bagaimana masyarakat dapat mengetahui komitmen yang dimiliki oleh para penyelenggara pemerintahan. Untuk itu kiranya diperlukan suatu penetapan kinerja yang merupakan komitmen dari pelaksanaan kinerja. Penyusunan penetapan kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Pandeglang sebagai upaya untuk meningkatkan

efektivitas

implementasi

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah. Penetapan Kinerja (Tapkin) Perubahan Inspektorat Tahun 2016 disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016 yang merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra) Inspektorat yang mencakup periode tahunan. Penetapan Kinerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016

1

Penetapan Kinerja Inspektorat adalah satu perwujudan perjanjian kerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan yang telah digariskan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang

menyusun

Penetapan

Kinerja

(Tapkin) Perubahan Tahun 2016 mengacu pada rencana stratejik (Renstra) Tahun 2011-2016, Rencana Kinerja (Renja) tahun 2016 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pandeglang. Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang

merupakan

unsur

Pengawas

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pandeglang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang. Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang

mempunyai

tugas

melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

di

bidang

pembangunan,

pemerintahan

dan

kemasyarakatan,

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang

dalam

melaksanakan

tugas

mempunyai fungsi : a. Penyusunan perencanaan dibidang pengawasan; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dan kasus pengaduan; Penetapan Kinerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016

2

d. Pelaksanaan pemeriksanaan, pengusutan, pengujian, penilaian tugas pengawasan; e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan pengawasan; f.

Pelaksanaan kegiatan penatausahaan inspektorat;

g. Pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan instansi lain; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pandeglang adalah : 1. Aparat pengawasan yang telah mengikuti diklat-diklat pengawasan (JFA dan P2UPD) masih kurang; 2. Jumlah pegawai/aparat pengawasan belum memadai (masih kurang) apabila dibandingkan dengan obyek pemeriksaan yang ada di Kabupaten Pandeglang. 3. Jumlah Pegawai fungsional umum pada Inspektorat masih kurang. 4. Belum meratanya produktivitas kerja aparat pengawasan; 5. Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan tugas belum memadai; 6. System dan prosedur pengawasan yang merupakan standar operasional pengawasan belum memadai; 7. Respon dari instansi lain selaku objek pemeriksaan masih kurang. 1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan diterapkannya Penetapan Kinerja adalah : a. Intensifikasi pencegaha korupsi; b. Peningkatan kualitas pelayanan publik; c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sasaran ditetapkannya penetapan kinerja adalah : a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; b. Dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; c. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Penetapan Kinerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016

3

1.3 Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan atara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Pengendalian

dan

Nomor 39 Tahun

Evaluasi

Pelaksanaan

2006

tentang

Rencana

Tata Cara

Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 8. Peraturan Pemerintah

Nomor 40 Tahun

2006

tentang

Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Penetapan Kinerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016

4

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah, Pemerintah

Daerah

Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan

Menteri Dalam

Negeri Nomor 54

Tahun

2010

tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 10, Seri E.5); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1);

Penetapan Kinerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016

5

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan

Organisasi

Perangkat

Daerah

Kabupaten

Pandeglang

(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2); 21. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang; 22. Keputusan Inspektur Kabupaten Pandeglang tentang Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2011-2016. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian TAPKIN dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2

Tujuan dan Sasaran Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan TAPKIN SKPD.

1.3

Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan TAPKIN SKPD.


6

1.4

Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan TAPKIN SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II PENETAPAN KINERJA 2.1

Evaluasi Penetapan Kinerja SKPD tahun sebelumnya

2.2

Penetapan Kinerja SKPD Uraian mengenai Tapkin SKPD yang dengan pokok materi yaitu sasaran startegis, indikator kinerja, dan rencana capaian target dari sasaran strategis SKPD.

BAB III PENUTUP Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.


7

BAB II PENETAPAN KINERJA

2.1 Evaluasi Penetapan Kinerja Tahun 2015 Penyusunan penetapan kinerja dimulai dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandate untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Tapkin tahun 2016 merupakan tapkin lanjutan dari tapkin tahun 2015 sesuai Rencana Strategis Inspektorat yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016. Dengan demikian, penetapan kinerja ditahun 2016 masih mengikuti perumusan perencanaan strategis tahun 2011-2016 dengan tahapan-tahapan kegiatan yang paling kualitatif sampai dengan paling teknis, kuantitatif dan sangat rinci. Dokumen penetapan kinerja Inspektorat Tahun 2016 yang ditetapkan menjadi acuan dan tolok ukur bagi pencapaian kinerja melalui sasaran-sasaran startegis berikut indikator kinerja beserta target capaiannya berdasarkan Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang, adalah sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS Terpenuhinya Rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

INDIKATOR KINERJA Terlaksananya kegiatan korrdinasi dan konsultasi


TARGET -

Perjalanan dinas dalam dan luar daerah

1 tahun

8

Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang efektif

Terpenuhinya sarana peralatan dan perlengkapan Administrasi Perkantoran

-

-

-

Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor

-

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representative

Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Tersedianya Lingkungan Kerja Yang Representatif Meningkatnya Mobilitas Aparatur Dalam Pelaksanaan Tugas

-

Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

Meningkatnya kualitas aparatur pegawai inspektorat

-

-


Jumlah Alat Listrik dan Elektronik Jumlah Pengisian Tabung Gas & Air Minum dan Kemasan Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih umlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Spanduk Jumlah Belanja Mamin Tamu Jumlah Belanja Mamin Rapat Jumlah Belanja Mamin Kegiatan Jumlah Belanja Pengangkutan Sampah Jumlah Belanja Rekening Listrik Jumlah Belanja Rekening Air Jumlah Belanja Rekening Telepon Jumlah Belanja Surat kabar Jumlah Belanja Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Belanja Petugas kebersihan Jumlah Belanja penjaga keamanan Jumlah Honor TKK Jumlah Honor Operator Jumlah Belanja Cetak Jumlah penjilidan Jumlah ATK Jumlah Materai Jumlah Penyelengga raan pameran

10 item

Jumlah Gedung Yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 Jumlah Mesin Photo Copy Jumlah PC Jumlah Laptop Jumlah Printer Jumlah AC Jumlah Peserta Pelatihan Aparatur Pengawas Jumlah Peserta Pelatihan Pembentukan JFP2UPD Jumlah Peserta Pelatihan di Kantor Sendir

1 gedung

3 item

22 item

10 item 3 item 1 Tahun 600 Dus 6 Keg. 48 Kali 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 480 ekpl 6 kali 2 Orang 3 Orang 5 Orang 5 Orang 10 item 200 dok; 57 item 2 item 1 kali

6 Unit 10 Unit 1 Unit 6 Unit 15 Unit 9 Unit 12Unit 21 Orang 10 orang 50 Orang

9

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan yang efektif

Adanya Laporan Keuangan SKPD

-

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan bulanan, triwulanan dan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun Jumlah Dokumen RKBU Jumlah Dokumen RKPBU Jumlah Dokumen Aset Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi

18 Dok.

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

152 LHP

-

Jumlah Temuan Yang Diselesaikan

25%

-

Jumlah Koordinasi dan Sarasehan dengan Institusi APIP Jumlah Koordinasi dengan Aparat Penga was EksternalPemerin tah Jumlah Lokasi Pengawasan Terhadap Kegiatan-kegiatan fisik Jumlah Dokumen Stock Opname SKPD Jumlah Dokumen Cash Opname SKPD Jumlah Dokumen Reviu Lap. Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Reviu Lap. Keuangan Pemda Jumlah Dokumen Evaluasi LAKIP SKPD Jumlah Dokumen Reviu LAKIP SKPD Jumlah Dokumen SPIP Jumlah Satgas SPIP tk. SKPD yang terbentuk

4 APIP

Jumlah Kasus Pengaduan yang ditangani Jumlah NSPK Bidang Pengawasan

16 Kasus

Adanya Dokumen Aset SKPD

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaaan Kebijakan KDH

Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD

-

Terpenuhinya dokumen evaluasi dan pelaporan SKPD Tersedianya Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Persentase Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terahadap Peraturan Hukum Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih baik dan profesional

-

Menurunnya Jumlah Pelanggaran Hukum

-

Persentase Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Peraturan Hukum

-

-

-

Persentase Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Peraturan Hukum Persentase Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Peraturan Hukum Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat

-

Persentase Peningkatan Pemahaman Masarakat Terhadap Peraturan Hukum

-


-

-

1 Dok 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 6 Dok. 4 Dok. 5 Dok

1 Institusi

80 Lokasi

20 SKPD 79 SKPD 79 LHR 2 LHR 79 LHE 1 LHR

1 Dok. 79 SKPD

5 Dok.

10

Berikut adalah hasil capaian kinerja pada tapkin 2015 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pandeglang, antara lain : Sasaran 1 Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Indikator Kinerja Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi

Target Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah

Realisasi 1 tahun

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah

1 tahun

Capai an 100 %

Sasaran 2 Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang efektif Indikator Kinerja Terpenuhinya sarana peralatan dan perlengkapan administrasi perkantoran Terselenggaranya kegiatan Pelayanan Administrasi kantor

Target

Realisasi

Alat Listrik dan Elektronik

18 item

Alat Listrik Elektronik

dan

18 item

Alat Tulis Kantor Tenaga Kerja Kontrak Tenaga Kebersihan Petugas Keamanan Materai 2 Jenis Surat Kabar Belanja Iklan Belanja Tambah daya dan jasa Jasa Rekening Telepon Jasa Rek. Air Jasa Rek.Listrik Pengangkutan Sampah 12 Bulan Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Tamu Belanja cetak Belanja penggandan dan penjiulidan Belanja Pembuatan Website

47 item 72 ob 36 ob 36 ob 2 jenis 12 bln 1 tahun 1 paket

Alat Tulis Kantor Tenaga Kerja Kontrak Tenaga Kebersihan Petugas Keamanan Materai 2 Jenis Surat Kabar Belanja Iklan Belanja Tambah daya dan jasa Jasa Rekening Telepon Jasa Rek. Air Jasa Rek.Listrik Pengangkutan Sampah 12 Bulan Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Tamu Belanja cetak Belanja penggandan dan penjiulidan Belanja Pembuatan Website

47 item 72 ob 36 ob 36 ob 2 jenis 12 bln 1 tahun 1 paket

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 1 tahun

1 tahun 1 tahun 4 Item 400 Dok 1 Paket

Capaian 100 %

100 %

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 1 tahun

1 tahun 1 tahun 4 Item 400 Dok 1 Paket

Sasaran 3 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representative Indikator Kinerja Meningkatnya Mobilitas Apatur Dalam Menjalankan tugas

Target Kendaran Dinas Roda Empat

Realisasi 2 unit


Kendaran Dinas Roda Empat

2 unit

Capaian 100 %

11

Tersedianya Lingkungan Kerja Yang Refresentatif Meningktanya Mobilitas Aparatur dalam melaksanakan tugas Tersedianya Lingkungan Kerja yang Representatif

Bangunan Gedung Yang Dipelihara

1 gdg

Bangunan Gedung Yang Dipelihara

1 gdg

100 %

Kendaraan Dinas roda 4

6 uni

Kendaraan Dinas roda 4

6 uni

100 %

Kendaraan dinas roda 2

5 unit

Kendaraan dinas roda 2

5 unit

Mesin photo copy Laktop Printer AX

Mesin photo copy Laktop Printer AX

1 unit 11 unit 9 unit 12 unit

100 %

Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Kelengkapan

Pakian Dinas Harian (PDH)

1 unit 11 unit 9 unit 12 unit 60 stel



100 %

Sasaran 4 Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan yang efektif Indikator Kinerja Target Realisasi Adanya Dokumen Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran, Laporan Akhir Tahun (CALK,LRA,NERAC A) dan Rekonsiliasi Keuangan Adanya Dokumen laporan Aset SKPD : RKBU, RKPBU dan Laporan Aset SKPD

Capaian

Dokumen Laporan Keuangan SKPD

6 dok

Dokumen Laporan Keuangan SKPD

6 dok

100 %

Dokumen Laporan Aset SKPD (RKBU, RKPBU, Aset SKPD)

3 dok.

Dokumen Laporan Aset SKPD (RKBU, RKPBU, Aset SKPD)

3 dok.

100 %

Sasaran 5 Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan yang efektif Indikator Kinerja Terpenuhinya Dokumen Perencanaan SKPD

Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Evaluasi

Target Dokumen Perencanan

Laporan LAKIP, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA.2014

Realisasi 5 Dok. (IKU, TAPKIN, RENJA , RKT, PKPT) 4 Dok. (RKAP, DPPA, RKA, DPA) 1 dok 1 dok. 1 dok. 1 dok 1 dok.

Dokumen Perencanan

Capaian 5 Dok. (IKU, TAPKIN, RENJA , RKT, PKPT)

100 %

4 Dok. (RKAP, DPPA, RKA, DPA)

100 %

1 dok.


12

Sasaran 6 Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaaan Kebijakan KDH Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Tersedianya dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Laporan Hasil Pemeriksaan

60 LHP

Laporan Hasil Pemeriksaan

60 LHP

100 %

Terselesaikannya Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan sesuai rekomendasi BPK R Terjalinnya Koordinasi Pengawasan yang Lebih Baik dan Profesional Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan Pemantauan TLHP APIP,BPK dan korsupgah KPK

6 dok

Laporan Pemantauan TLHP APIP,BPK dan korsupgah KPK

6 dok

100 %

Kordinasi Pengawasan APIP, BPK-RI

4 APIP dan 1 BPK

Kordinasi Pengawasan APIP, BPK-RI

4 APIP dan 1 BPK

100 %

Sarasehan Tingkat Provinsi/Nasional Pengawasan Terhadap Kegiatankegiatan Fisik (Proyek Tahun 2015) Terlaksananya Kegiatan Reviu Laporan Keuanga

1 kali

Sarasehan Tingkat Provinsi/Nasional Pengawasan Terhadap Kegiatankegiatan Fisik (Proyek Tahun 2015) Terlaksananya Kegiatan Reviu Laporan Keuanga

1 kali

Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Kinerja SKPD

Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD dan Kabupaten

2 dok.

Terselesaikan dan tertatanya Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SOP

Terselesaikannya Kasus Pengaduan SKPD dan Masyarakat

Kasus Pengaduan SKPD dan Masyarakat

Tersedianya Dokumen Hasil Reviu

12 lokasi

12 lokasi

100 %

4 dok.

100 %

Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD dan Kabupaten

2 dok.

100 %

4 dok.

SOP

4 dok.

100 %

9 kasus

Kasus Pengaduan SKPD dan Masyarakat

9 kasus

100 %

4 dok.

Sasaran 7 Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Meningkatnya kualitas aparatur/pegawai Inspektorat

Peserta Pelatihan

48 org

Peserta Pelatihan

77 org

160 %

Tersusunnya Dokumen NSPK Bidang Pengawasan

NSPK Bidang Pengawasan

2 dok

NSPK Bidang Pengawasan

2 dok

100 %


13

Dari 7 (tujuh) sasaran strategis diatas terbagi kedalam 2 (dua) Belanja Utama yaitu : Pertama,

Belanja dasar meliputi belanja rutin yang berkaitan dengan

Operasional Kantor yang terdiri dari 5 (lima) sasaran yaitu : 1.

Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

2.

Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang efektif.

3.

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representative.

4.

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan yang efektif.

5.

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi. Kedua, yaitu belanja kegiatan yang berkaitan langsung dengan tugas

pokok dan fungsi Inspektorat sebagai lembaga pengawas yaitu : 1.

Meningkatnya

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian

Pelaksanaaan Kebijakan KDH. 2.

Meningkatnya

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur

Pengawasan. a. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2015 Lima capaian sasaran belanja dasar/rutin merupakan komponen penunjang dalam menyokong kegiatan utama Inspektorat, namun demikian tidak

mengurangi

nilai

strategis

yang

disandangkannya,

karena

bagaimanapun juga tugas pokok dan fungsi perencanaan hendaknya ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti kendaraan operasional, ruang rapat yang representative sampai kepada penunjang lainnya yang dipakai sehari-hari seperti ATK ataupun Laptop/PC. Sementara untuk 2 (dua) lainnya sasaran strategis Inspektorat terkait dengan tugas pokok dan fungsi mengalami capaian target kinerja yang baik, karena semuanya tercapai 100,00 % meskipun dalam perjalanannya terdapat perubahan target kinerja (penambahan output), namun demikian tidak mengurangi kinerja Inspektorat dalam mencapai target yang telah ditetapkan.


14

Sasaran ke 6

Meningkatnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Tersedianya dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

60 LHP

60 LHP

100,00 %

Terselesaikannya Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan sesuai rekomendasi BPK R

6 dok

6 dok

100,00 %

Terjalinnya Koordinasi Pengawasan yang Lebih Baik dan Profesional

4 APIP dan 1 BPK

4 APIP dan 1 BPK

100,00 %

Saresehan Tk. Provinsi/Nasional

1 kali

1 kali

Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan

12 lokasi

12 lokasi

100,00 %

Tersedianya Dokumen Hasil Reviu

4 dok.

4 dok.

100,00 %

Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Kinerja SKPD

2 dok.

2 dok.

100,00 %

Terselesaikan dan tertatanya Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

4 dok.

4 dok.

100,00 %

Terselesaikannya Kasus Pengaduan SKPD dan Masyarakat

9 kasus

9 kasus

100,00 %

Sasaran ke 7. :

Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas aparatur/pegawai Inspektorat Tersusunnya Dokumen NSPK Bidang Pengawasan

Tugas

pokok

lainnya

Target

Realisasi

Capaian

48 org

77 org

160,00 %

2 dokumen

2 dokumen

100,00%

yang

melekat pada

Inspektorat

adalah

pengawasan, pengawasan merupakan tugas pokok yang tidak dapat dipisahkan dari Inspektorat sebagai aparat pengawas daerah. Berdasarkan hal tersebut dengan mengikutsertakan para aparatur untuk mengikuti diklatdiklat baik Jabatan Fungsional Auditor (JFA) maupun Jabatan Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), maka akan terbentuk


15

aparat pengawas yang terstandarisasi karena memiliki sertifikat, hal ini mutlak yang perlu dilakukan untuk menunjang kinerja pengawasan. Namun

tentu

saja

hal

tersebut

tidak

dapat

dilepaskan

dari

permasalahan yang ada, diantaranya : 1) Keterbatasan jumlah pegawai jabatan fungsional umum yang ada pada Inspektorat. 2) Terbatasnya pejabat fungsional P2UPD. 3) Keterbatasan kemampuan SDM pengelola kegiatan. Untuk mengatasi kendala diatas maka perlu dilakukan upaya secara menyeluruh dan sistematis dalam meminimalisirnya, yaitu : 1) Adanya perekrutan calon Jabatan Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). 2) Melaksanakan bintek-bintek yang berhubungan dengan pengawasan. 3) Penambahan dana diklat. b. Analisa Capaian Keuangan Tahun 2015 Analisis pencapaian kinerja keuangan tahun 2015 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran keuangan. Realisasi

pencapaian

keuangan

Belanja

Langsung

Inspektorat

Kabupaten Pandeglang tahun 2015 mencapai 86,39 % lebih rendah dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 88.57 % dari pagu APBD perubahan, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi dari pemakaian belanja jasa telepon dan air yaitu pada tahun 2015 telepon tidak dapat di fungsikan penggunaannya karena gangguan sambungan jalur telepon dan untuk keperluan air bersih menggunakan air dari gunung tidak menggunakan air PAM. Selain itu pula adanya efisiensi dari

kegiatan pelaksanaan pengawasan

internal secara berkala yang semula dianggarkan penambahan pada tahun 2015 untuk penambahan honor pegawai fungsional auditor sebanyak 15


16

orang tetapi baru dapat dilantik sebanyak 13 orang pada bulan September 2015 maka terjadi penghematan pembayaran honor terhadap pegawai fungsional auditor selama 10 bulan. Dan terdapat juga anggaran yang tidak direalisasikan yaitu biaya penyekatan gedung kantor hal ini dikarenakan bahwa Inspektorat pada tahun 2016 direncanakan akan menempati gedung baru yaitu eks gedung Setda. Program dan kegiatan yang dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Pandeglang berikut anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Akuntabilitas Keuangan Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 TARGET NO

PROGRAM / KEGIATAN

PAGU PERUBAHAN 2015

REALISASI

CAPAIAN (%)

BELANJA LANGSUNG

3.898.985.000

3.368.275.265

86,39

1

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

110.000.000

109.802.000

99,82

2

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

245.625.400

226.105.400

92,05

3

Layanan Administrasi Kantor

401.221.000

309.834.885

77,22

363.200.000

330.480.000

90,99

81.550.000

25.000.000

30,66

127.100.000

120.082.550

94,48

10.000.000

8.700.000

87,00

34.550.000

33.400.000

96,67

54.010.000

48.010.000

88,89

9.810.000

9.810.000

100,00

24.380.000

24.305.000

99,69

7.150.000

7.150.000

100,00

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Pengelolaan Aset SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD


17

TARGET NO

13 14 15 16 17 18 19 20

21

22

PROGRAM / KEGIATAN

PAGU PERUBAHAN 2015

REALISASI

CAPAIAN (%)

992.413.600

741.168.850

74,68

218.970.000

217.421.250

99,29

100.415.000

96.246.200

95,85

119.510.000

111.750.000

93,51

246.550.000

242.090.000

98,19

54.500.000

54.500.000

100,00

67.395.000

67.320.000

99,89

105.000.000

105.000.000

100,00

463.860.000

434.175.130

93,60

61.775.000

45.924.000

74,34

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Pelaksanaan Pemeriksaan Akhir Kegiatan Reviu Laporan Keuangan PEMDA/SKPD Kegiatan Evaluasi LAKIP Kabupaten Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang pengawasan

2.2 Rencana Penetapan Kinerja Tahun 2016 Perencanaan tahun 2016 merupakan bagian dari perencanaan strategis tahun 2011-2016 Inspektorat yang mengacu pada RPJMD 2011-2016 Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu, tahapan-tahapan kegiatan yang paling kualitatif sampai dengan paling teknis, kuantitatif dan sangat rinci di tahun 2016 harus mengacu pada Renstra Tahun 2011-2016 Inspektorat Kabupaten Pandeglang. Penetapan Kinerja (Tapkin) Perubahan Tahun 2016 mengacu pada Rencana Stratejik (Renstra) Tahun 2011-2016, Rencana Kerja (Renja) tahun 2016 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 yang berorientasi pada tujuan, sasaran serta indicator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, diantaranya : Penetapan Kinerja Inspektorat Kab. Pandeglang Tahun 2016

18

1) Sasaran

:

Mendorong Akuntabilitas dan Mencegah Praktek KKN di Lingkungan Instansi Pemerintah

Indikator

:

- Terlaksananya Pengawasan Internal Secara Berkala Terhadap SKPD Tahun 2016 - Terlaksananya Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sesuai Dengan Rekomendasi - Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pengawasan Antar Daerah - Terlaksananya Pengawasan Terhadap Kegiatan-kegiatan Fisik (Proyek Pembangunan di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016) - Terlaksananya Kegiatan Review LKD tahun 2016 dan Reviu Laporan Keuangan Semester I tahun 2016 - Terlaksananya Hasil Evaluasi LAKIP Kabupaten - Terlaksananya Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Terlaksananya

Pemeriksaan

Terhadap

Kebenaran

Informasi Atas Pengaduan Kasus 2) Sasaran

:

Peningkatan Professionalisme dan Optimalisasi Kinerja Aparat Pengawas

Indikator

:

- Meningkatnya

Kompetensi

Pegawai

Dalam

Melaksanakan Tugas - Terlaksananya

Kegiatan

Sistem

dan

Prosedur

Pengawasan

Penetapan Kinerja Tahun 2016 Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja


19

instansi pemerintah. Secara ringkas, keterkaitan antara penetapan kinerja dalam Sistem AKIP dapat diuraikan sebagai berikut : 1)

Penyusunan penetapan kinerja dimulai dengan merumuskan Renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kerja tahunan.

2)

Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut.

3)

Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.

4)

Dalam tahun berjalan, dilakukan pengukuran kinerja atas pelaksanaan kontrak kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).


20

BAB III PENUTUP

Penetapan Perubahan Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen

dari

Sistem

Akuntabilitas

Instansi

Pemerintah

(Sistem

AKIP),

penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah khususnya pada Inspektorat Kabupaten Pandeglang. Penetapan kinerja juga merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Pandeglang. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi dan penilaian kinerja. Penetapan kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangunan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Akhir kata semoga penetapan kinerja (TAPKIN) Perubahan tahun 2016 ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

INSPEKTUR INSPEKTORAT KAB. PANDEGLANG

Drs. H. TAUFIKHIDAYAT, M.Si. Pembina Utama Muda - IV/c NIP. 30421 198903 1 012


21

LAMPIRAN I NOMOR TANGGAL PERIHAL

: 050/ -Insp/2016 : 8 November 2016 : Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja SKPD Kabupate Pandeglang Tahun 2016 PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Drs. H. TAUFIK HIDAYAT, M.Si. NIP : 19630421 198903 1 012 Jabatan : Inspektur Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama : Hj. IRNA NARULITA, SE.MM Jabatan : Bupati Pandeglang selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sansi.

Pandeglang, 08 November 2016 Bupati Pandeglang

Hj. IRNA NARULITA, SE.MM

Inspektur Kabupaten Pandeglang

Drs. H. TAUFIKHIDAYAT, M.Si. NIP. 30421 198903 1 012

SURAT PERNYATAAN Dalam rangka mewujudkan terlaksananya pelaksanaan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2017, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan

: : : :

Drs. H. ISKANDAR, MM. 19630303 198402 1 002 Pembina Utama Muda, (IV/c) Inspektur Kabupaten Pandeglang

Menyatakan akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Surat Bupati Pandeglang Nomor : 005/ -Inspektorat/2017 tanggal 27 Februari 2017, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam lampiran Surat Bupati tersebut diatas. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerj tersebut menjadi tanggung jawab kami. Kami akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari rencana aksi tersebut. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab. Pandeglang, 08 November 2016 Inspektur Kabupaten Pandeglang

Drs. H. ISKANDAR, MM. NIP. 19630303 198402 1 002.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 ( TAPKIN ) INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG

NO.

1.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kemampuan Aparatur Pengawasan Internal Melalui Pendidikan dan Pelatihan

INDIKATOR KINERJA

#

Jumlah Aparatur Pengawasan Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

*


Meningkatnya Cakupan Pengawasan, Penyelesaian tindak Lanjut Hasil pengawasan, Koordinasi Pengawasan dan Akuntabilitas Tatakelola Pemerintah Daerah.

14,33

12

Jumlah Peserta Pelatihan di kantor Sendiri

50

- Jumlah Peserta Diklat Mandiri

# Jumlah Cakupan Pemeriksaan

Meningkatnya Peningkatan Pengawasan * Internal Kebijakan KDH yang sesuai dengan Perindang-Undangan

-


# Cakupan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan/pengawasan -

Jumlah Dokumen Laporan Hasil Tindak Lanjur

# Koordinasi Pengawasan APIP dan Eskternal

17.12 %

152

*

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

245.413.000,00

*

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH -

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

-

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

133.020.000,00

-

Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

318.995.000,00

-

Pelaksanaan Pemeriksaan Akhir Kegiatan

125.485.500,00

1.320.484.280,00

17.12 %

9 17.12 % 4

1

Jumlah Lokasi Pengawasan Terhadap Kegiatan-Kegiatan Fisik

( Rp. )

17.12 %

Jumlah koordinasi dengan Aparat eksternal Pemerintah

-

ANGGARAN

45

- Jumlah koordinasi dan Sarasehan dengan APIP

Tertantaunya Kegiatan-kegiatan Fisik # (Proyek Pembangunan di Wilayah Kabupaten Pandeglang Akhir Tahun 2016)

PROGRAM / KEGIATAN

14,33

- Jumlah Peserta Pelatihan di liar kantor

-

2.

TARGET

17.12 %

4

#

Terlaksananya Reviu Laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah -

17.12 % 20

Jumlah Dokumen Stock Opname SKPD

79

Jumlah Dokumen Kas Opname SKPD Jumlah Dokumen Reviu laporan Keuangan SKPD

79

Jumlah Dokumen Reviu laporan Keuangan PEMDA

2

Jumlah Dokumen Reviu Renja SKPD

#

#

3.

Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Publik

Terlaksananya Reviu LKIP PEMDA dan Evaluasi LKIP SKPD

-

Evaluasi LAKIP Kabupaten

240.800.000,00

17.12 % 1

- Jumlah Dokumen Evaluiasi LKIP SKPD

1

70.250.000,00

17.12 %

- Jumlah Dokumen SPIP

1

- Jumlah Sosialisasi

4

- Jumlah Rapat Evaluasi

2

-

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

-

Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

190.764.750,00

# Terselesaikannya Pengaduan Publik

- Jumlah Pengaduan yang tertangani

4.

Review Laporan Keuangan PEMDA / SKPD

79

- Jumlah Dokumen reviu LKIP Pemda

Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

-

Meningkatnya Pengawasan Melalui Penguatan sistem dan Prosedur Pengawasan

#

Tersedianya Dokumen Penunjang Pelaksanaan pengawasan

*

Meningkatnya Kualitas sistem dan prosedur Pengawasan

-

Jumlah Dokumen NSPK Bidang Pengawasan

9

56.538.750,00

16,67

100,00

5

Program Penataan dan * Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan Norma, Standar, - Prosedur, Kretaria (NSPK) Bidang Pengawasan

Pandeglang,

Januari 2016

Menyetujui,

INSPEKTUR

BUPATI PANDEGLANG

KABUPATEN PANDEGLANG

Drs. H. ERWAN KURTUBI, MM

Drs. RAMADANI, M.Si NIP. 196805141988031002

47.538.750,00

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN ( Rp. )

1.


#


*

2.


14,33


14,33

-

Jumlah Peserta Pelatihan di liar kantor

12

-


50



Meningkatnya Peningkatan Pengawasan * Internal Kebijakan KDH yang sesuai dengan Perindang-Undangan

-


# Cakupan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan/pengawasan -

Jumlah Dokumen Laporan Hasil Tindak Lanjut

# Koordinasi Pengawasan APIP dan Eskternal

PENANGGUNG JAWAB

*


-


245.413.000,00

Kasubag Umum dan Kepegawaian

45

17.12 %

17.12 %

152

Program Peningkatan Sistem * Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

-


-


133.020.000,00

-


318.995.000,00 Kasubag PEP

1.320.484.280,00 Kasubag PEP

17.12 % 9

Kasubag PEP

17.12 %


4


1

JADWAL KEGIATAN TR I 1

2

TR II 3

4

5

TR III 6

7

8

TR IV 9

10

11

12

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN

PENANGGUNG JAWAB

( Rp. ) Tertantaunya Kegiatan-kegiatan Fisik (Proyek Pembangunan di Wilayah # Kabupaten Pandeglang Akhir Tahun 2016) -


Terlaksananya Reviu Laporan keuangan # SKPD dan Pemerintah Daerah -

#

#

3.



2

-


125.485.500,00 Kasubag PEP

-


240.800.000,00 Kasubag PEP

17.12 % 20 79

Jumlah Dokumen Reviu laporan Keuangan SKPD

79


2 79

17.12 %


1

Jumlah Dokumen Evaluiasi LKIP SKPD

1


17.12 %

-


1


4


2


-


-


70.250.000,00 Kasubag PEP

190.764.750,00 Kasubag PEP

# Terselesaikannya Pengaduan Publik - Jumlah Pengaduan yang tertangani

4.

4

Jumlah Dokumen Kas Opname SKPD


1

17.12 %



JADWAL KEGIATAN TR I

#


*


-


9

56.538.750,00 Kasubag PEP

16,67

100,00

5

Program Penataan dan Penyempurnaan * kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan Norma, Standar, - Prosedur, Kretaria (NSPK) Bidang Pengawasan

47.538.750,00

Kasubag PEP

Pandeglang, November 2016 INSPEKTUR KABUPATEN PANDEGLANG

Drs. H. TAUFIK, M.Si. NIP. 19630421 198903 1 012

TR II 3

4

5

TR III 6

7

8

TR IV 9

10

11

12

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 ( TAPKIN ) INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG

NO.

1.

SEBELUMPERUBAHAN

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA

#

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pegawai dalam Memberikan Pelayanan

Meningkatnya Kompetensi Pegawai Dalam Melaksanakan * Tugaseningkatnya Kompetensi Pegawai Dalam Melaksanakan Tugas


- Jumlah Peserta Pelatihan di kantor Sendiri

2.



*

Prosentase Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan KDH

- Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

SETELAH PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA

TARGET


14,33%


14,33%

TARGET

100,00%

100,00%

#

*

31 orang

100

100,00%

100,00%

152 LHP


12 orang

- Jumlah Peserta Pelatihan di kantor Sendiri

50 orang


45 orang


*

Meningkatnya Pengawasan Internal Kebijakan KDH yang sesuai dengan Perindang-Undangan

- Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) # Cakupan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan/pengawasan

- Jumlah temuan yang di selesaikan Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Saresehan dengan # Institusi APIP dan BPK RI.

0 100,00%


- Jumlah temuan yang di selesaikan # Koordinasi Pengawasan APIP dan Eskternal

4 APIP


( Rp. )


-


245.413.000,00

17,12%

17,12%

152 LHP

*

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH -


-


133.020.000,00

-


318.995.000,00

-


125.485.500,00

1.320.484.280,00

17,12%

25% 17,12% 4 APIP

Jumlah koordinasi dengan Aparat eksternal Pemerintah 1 INSTITUSI

-

*

ANGGARAN



Terlaksananya Pengawasan Terhadap Kegiatan-kegiatan Fisik # (Proyek Pembangunan di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016)

PROGRAM / KEGIATAN

100,00%

80 lokasi

1 INSTITUSI

Tertantaunya Kegiatan-kegiatan Fisik (Proyek Pembangunan # di Wilayah Kabupaten Pandeglang Akhir Tahun 2016)

-


17,12%

4 SKPD

Terlaksananya Kegiatan Review Laporan Keuangan # PEMDA/SKPD tahun 2015 dan Reviu Laporan Keuangan PEMDA Semester I tahun 2016 -


100,00%

#

Terlaksananya Reviu Laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah

20 SKPD

-

20 SKPD


79 SKPD


79 SKPD


79 SKPD


79 SKPD



2 LHR


# Terlaksananya Hasil Evaluasi LKIP SKPD dan Kabupaten

#

#

1 LHR


1 LHR


1 LHE

Terlaksananya Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)


100,00% 1 dokumen

*

Terlaksananya Kegiatan Sistem dan Prosedur Pengawasan

- Jumlah NSPK Bidang Pengawasan

1 dokumen


4 kegiatan


2 kegiatan


17,12%

16


100,00%

100,00%

# Tersedianya Dokumen Penunjang Pelaksanaan pengawasan

* Meningkatnya Kualitas sistem dan prosedur Pengawasan

5 dokumen

- Jumlah Dokumen NSPK Bidang Pengawasan


70.250.000,00

17,12%


79 SKPD

Terlaksananya Pemeriksaan Terhadap Kebenaran Informasi Atas Pengaduan Kasus

# Tersedianya Dokumen Penunjang Pelaksanaan pengawasan

# Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

-

240.800.000,00

17,12%

79 LHE


4.

# Terlaksananya Reviu LKIP PEMDA dan Evaluasi LKIP SKPD


79 SKPD


- Jumlah Satgas SPIK Tk. SKPD yang terbentuk


100,00%

-

2 LHR



3.

17,12%


9

-


-


190.764.750,00

56.538.750,00

16,67%

16,67%

5 dukumen

Program Penataan dan * Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan Norma, Standar, - Prosedur, Kretaria (NSPK) Bidang Pengawasan

Pandeglang,

Januari 2016

Menyetujui,

Menyetujui,

INSPEKTUR

BUPATI PANDEGLANG

BUPATI PANDEGLANG

KABUPATEN PANDEGLANG




47.538.750,00

LAMPIRAN II NOMOR TANGGAL PERIHAL

: : :

050/ -INSP/2016 8 November 2016 Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016

NO.

1.

2.

SEBELUMPERUBAHAN

SASARAN STRATEGIS



SETELAH PERUBAHAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya Kualitas dan # Kuantitas Pegawai dalam Memberikan Pelayanan

100,00%

INDIKATOR KINERJA

#

TARGET


14,33%

Meningkatnya Profesionalisme * Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

14,33%

Meningkatnya Kompetensi * Pegawai Dalam Melaksanakan Tugas

100,00%

-

Jumlah Peserta Pelatihan di luar kantor

31 orang

-


12 orang

-


100

-


50 orang


45 orang

Meningkatnya Sistem Pengawasan # Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

100,00%

Prosentase Pelaksanaan * Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan KDH

100,00%


152 LHP

-


*

Meningkatnya Hasil Pengawasan Internal Kebijakan KDH yang sesuai dengan PerundangUndangan -


# Cakupan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan -

Jumlah temuan yang di selesaikan

Terlaksananya Kegiatan Koordinasi # dan Saresehan dengan Institusi APIP dan BPK RI. - Jumlah Koordinasi dan Sarasehan dengan APIP Jumlah Koordinasi dengan Aparat eksternal Pemerintah

Terlaksananya Pengawasan Terhadap Kegiatan-Kegiatan Fisik (Proyek # Pembangunan di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016)

Jumlah Lokasi Pengawasan - Terhadap Kegiatan-Kegiatan Fisik Terlaksananya Kegiatan Review Laporan Keuangan PEMDA/SKPD # Tahun 2015 dan Reviu Laporan Keuangan PEMDA Semester I tahun 2016 -

0

100,00%

#

- Jumlah Koordinasi dan Sarasehan dengan APIP Jumlah Koordinasi dengan Aparat eksternal Pemerintah

1 INSTITUSI

100,00%

Tertantaunya Kegiatan-kegiatan Fisik (Proyek Pembangunan di Wilayah # Kabupaten Pandeglang Akhir Tahun 2016)

Jumlah Lokasi Pengawasan - Terhadap Kegiatan-Kegiatan Fisik

80 lokasi

100,00%

20 SKPD

Jumlah Dokumen Kas Opname SKPD Jumlah Dokumen Reviu Laporan Keuangan SKPD


Koordinasi Pengawasan APIP dan Eskternal

4 APIP


Jumlah Dokumen Reviu Laporan Keuangan PEMDA

-

Terlaksananya Reviu Laporan # keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah

17,12%

17,12%

152 LHP

17,12%

25%

17,12%

4 APIP

1 INSTITUSI

17,12%

4 SKPD

17,12%


20 SKPD

79 SKPD


79 SKPD

79 SKPD

Jumlah Dokumen ReviuLlaporan Keuangan SKPD

79 SKPD

2 LHR

-

Jumlah Dokumen Reviu Laporan Keuangan PEMDA Jumlah Dokumen Reviu Renja SKPD

2 LHR 79 SKPD

#

Terlaksananya Hasil Evaluasi LKIP SKPD dan Kabupaten

100,00%

#


-

Jumlah Dokumen Reviu LKIP Pemda

1 LHR

-


1 LHR

-


79 LHE

-


1 LHE

Terlaksananya Kegiatan Sistem # Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Jumlah Dokumen SPIP

100,00%

#


1 dokumen

Terlaksananya Pemeriksaan # Terhadap Kebenaran Informasi Atas Pengaduan Kasus


-

4.


#

Jumlah Pengaduan yang tertangani


*


-

Jumlah NSPK Bidang Pengawasan

100,00%

1 dokumen


4 kegiatan


2 kegiatan


17,12%

16

100,00%

100,00%

5 dokumen

17,12%


- Jumlah Satgas SPIK Tk. SKPD yang terbentuk 79 SKPD

3.

17,12%

-

#


9


16,67%


16,67%

*

-


5 dukumen

Program yang mendukung tersebut diatas

NO.

SEBELUMPERUBAHAN

program

ANGGARAN (Rp.)

1.


2

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

3

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

340.413,00

2.287.958.280,00

Bupati Pandeglang

47.538.750,00

SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN

ANGGARAN (Rp.)

KETERANGAN Berkurangnya karena adanya rasionalisasi 245.413.000,00 anggaran kebijakan dari pemerintah pusat Penambahan anggaran 2.458.338.280,00 dikarenakan adanya tambahan target kinerja

47.538.750,00

Pandeglang, 08 November 2016 Inspektur Kabupaten Pandeglang

Hj. IRNA NARULITA, SE. MM.

Drs. H. TAUFUK HIDAYAT, M.Si. NIP. 19630421 198903 1 012

-

LAMPIRAN III NOMOR TANGGAL PERIHAL

: : :

050/ -INSP/2016 8 November 2016 Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016

NO.

SASARAN STRATEGIS

1.

Terciptanya Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani

2.

Terciptanya Supremasi Hukum.

SEBELUMPERUBAHAN

#

1.

SETELAH PERUBAHAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET


100,00%

#

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya Kapabilitas APIP

14,33%

-


31 orang

-


12 orang

-


100

-


50 orang


45 orang

Meningkatnya Hasil Pengawasan Internal Kebijakan KDH yang sesuai dengan perundang-undangan

100,00%

-


152 LHP

-


0

- Jumlah Koordinasi dan Sarasehan dengan APIP Jumlah Koordinasi dengan Aparat eksternal Pemerintah

Jumlah Lokasi Pengawasan - Terhadap Kegiatan-Kegiatan Fisik -

Implementasi Maturitas Level SPIP

17,12%

-


152 LHP

-


- Jumlah Koordinasi dan Sarasehan dengan APIP

4 APIP

Jumlah Koordinasi dengan Aparat eksternal Pemerintah

1 INSTITUSI

Jumlah Lokasi Pengawasan - Terhadap Kegiatan-Kegiatan Fisik

80 lokasi


20 SKPD

Jumlah Dokumen Kas Opname SKPD Jumlah Dokumen Reviu Laporan Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Reviu Laporan Keuangan PEMDA

1.

4 APIP

1 INSTITUSI

4 SKPD


20 SKPD

79 SKPD


79 SKPD

79 SKPD

Jumlah Dokumen ReviuLlaporan Keuangan SKPD

79 SKPD

-

Jumlah Dokumen Reviu Laporan Keuangan PEMDA

2 LHR


2 LHR 79 SKPD

-


1 LHR

-


1 LHR

-


79 LHE

-


1 LHE


1 dokumen

- Jumlah Satgas SPIK Tk. SKPD yang terbentuk 79 SKPD

-

2..

25%


16

Meningkatnya Kualitas dan Sistem Prosedur Pengawasan

100,00%

Jumlah NSPK Bidang Pengawasan

5 dokumen

-


1 dokumen


4 kegiatan


2 kegiatan

-

2


Meningkatnya Kualitas dan Sistem Prosedur Pengawasan

-


9

16,67%

5 dukumen

Program yang mendukung tersebut diatas

NO.

SEBELUMPERUBAHAN

program

ANGGARAN (Rp.)

1.


2


3

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

340.413,00

2.287.958.280,00

Bupati Pandeglang

SETELAH PERUBAHAN KETERANGAN

47.538.750,00

ANGGARAN (Rp.)

KETERANGAN Berkurangnya karena adanya rasionalisasi 245.413.000,00 anggaran kebijakan dari pemerintah pusat Penambahan anggaran 2.458.338.280,00 dikarenakan adanya tambahan target kinerja

47.538.750,00

Pandeglang, 08 November 2016 Inspektur Kabupaten Pandeglang

Hj. IRNA NARULITA, SE. MM.

Drs. H. TAUFUK HIDAYAT, M.Si. NIP. 19630421 198903 1 012

-

LAMPIRAN II LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016 NO (1) 1

SASARAN STRATEGIS (2) Terciptanya Supremasi Hukum

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(3) 1 Meningkatnya Hasil Pengawasan Internal Kebijakan KDH yang sesuai dengan perundangundangan

(4)

- Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan - Jumlah Temuan Yang Diselesaikan (temuan BPK, BPKP, Inspektorat kementrian, Inspektorat Propvinsi dan inspektorat Kabupaten)

152 LHP 25%

- Koordinasi Pengawasan dengan APIP dan Lembaga Eksternal/BPK-RI. - Saresehan Tk. Provinsi/Nasional - Jumlah Pengawasan terhadap kegiatankegiatan fisik - Tersedianya Dokumen Hasil Reviu - Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Kabupaten dan LAKIP SKPD - Tersedianya Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Terbentuknya SATGAS SPIP Tk. SKPD - Jumlah Kasus Pengaduan SKPD dan Masyarakat yang ditangani 2

Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

1 Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan - Jumlah peserta pelatihan

100,00%

5 Institusi (4 APIP dan 1 LEMBAGA EKSTERNAL PEMERIKSAAN/BPK RI) 2 kali 80 Lokasi 4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 79 SKPD 16 Kasus 83,33%

81 orang

2 Meningkatnya Kualitas dan Sistem Prosedur Pengawasan - Jumlah NSPK bidang pengawasan

5 Dokumen

Program yang mendukung sasaran tersebut adalah : NO

NAMA PROGRAM

1

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Kafasitas Sumberdaya Aparatur Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

2 3

ANGGARAN

KETERANGAN

2.287.958.280,00 340.413.000,00 47.538.750,00

Pandeglang, Bupati Pandeglang,

Januari 2016

Inspektur Kabupaten Pandeglang,



LAMPIRAN I

NO.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

1.

Mendorong Akuntabilitas dan Mencegah Praktek KKN di Lingkungan Instansi Pemerintah

Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan # Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

*

2.

100,00%

Prosentase Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan KDH

Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Profesional, Berintegritas, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

100,00%

-

Terlaksananya Pengawasan Internal Secara Berkala Terhadap SKPD Tahun 2016

152 LHP

-

Terlaksananya Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sesuai Dengan Rekomendasi

25%

-

Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Saresehan dengan Institusi APIP dan BPK RI.

4 APIP 1 Institusi 2 Saresehan

-

3.

Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daeah

Terlaksananya Pengawasan Terhadap Kegiatan-kegiatan Fisik (Proyek Pembangunan di Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016)

80 Lokasi

20 SKPG Terlaksananya Kegiatan Review Laporan Keuangan PEMDA/SKPD tahun 2015 dan Reviu Laporan Keuangan PEMDA Semester I tahun 2016

79 SKPD 79 LHR 2 LHE

4.

Mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

-

-

-

5.

Peningkatan Professionalisme dan Optimalisasi Kinerja Aparat Pengawasan

#

79 LHR

Terlaksananya Hasil Evaluasi LKIP SKPD dan Kabupaten

Terlaksananya Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

1 LHE 79 Satgas SPIP SKPD 1 Dok. Evaluasi SKPD

Terlaksananya Pemeriksaan Terhadap Kebenaran Informasi Atas Pengaduan Kasus

16 Kasus

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pegawai dalam Memberikan Pelayanan

100,00%

Meningkatnya Kompetensi Pegawai Dalam Melaksanakan Tugas

100,00%

- Pengembangan Sumber Daya Manusia

81orang

*

-


-

100%

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan

5 Dokumen

ANGGARAN

KETERANGAN

Program tang mendukung sasaran tersebut diatas

NO.

NAMA PROGRAM

1


2


340.413.000,00

3

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

47.538.750,00

2.287.958.280,00

Pandeglang, BUPATI PANDEGLANG

Januari 2016

INSPEKTUR KABUPATEN PANDEGLANG



PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) PERUBAHAN

Recommend Documents