KINERJA APBD DAN CELAH PENYIMPANGANNYA
Ismail Amir Dewan Nasional FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Jakarta, Sumut, Riau, Sumsel, Kalbar, Kaltim, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, NTB.
TUJUAN DIDIRIKANNYA NEGARA RI Pembukaan UUD 1945 Melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial
Misi Utama Pemda, Mencapai tujuan Desentralisasi : Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat Peningkatan Pelayanan Publik Utamanya Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat Daya Saing Daerah Meningkat (Unggulan Daerah) Pengembangan Kehidupan Demokrasi (GOOD GOVERNANCE)
NEGARA HADIR UNTUK : KESEJAHTERAAN/KEMAKMURAN KEADILAN
Melalui 2 instrumen : 1. REGULASI 2. ANGGARAN
Penganggaran Proses Teknokratis (penyusunan RKPD - Renja SKPD - KUA PPAS - RKA SKPD - APBD – Penjabaran APBD dll) Proses Politis (Musrenbang, sosialisasi, Konsultasi publik, kesepakatan KUA-PPAS, legislasi APBD dll)
APBD Pengertian administratif : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengertian politik : Kerangka Pemerintahan Demokrasi menempatkan Anggaran Daerah sebagai amanah rakyat yang dititipkan kepada lembaga eksekutif dan legislatif daerah untuk dikelola demi kesejahteraan rakyat.
Dari mana Sumber Anggaran ?
Pajak Restribusi Laba BUMN/D Hutang Hibah
Dipungut dari rakyat/ masyarakat. Dipungut dari rakyat/ masyarakat Pengelolaannya dibiayai uang rakyat Menjadi beban rakyat Karena ada kepentingan rakyat
Jadi : 1. Uang negara bersumber dari rakyat/masyarakat. 2. Negara/pemerintah pengelola uang rakyat
HAK DAN KEWAJIBAN
PENDAPATAN
BELANJA
RAKYAT
PEMERINTAH
KEWAJIBAN
HAK
HAK
KEWAJIBAN
Proses Penganggaran PERENCANAAN Kualitas proses & Output
Evaluasi kinerja Efektivitas anggaran
Laporan BPK dan BPKP
Prioritas usulan dan anggaran
PERTANGGUNG JAWABAN
PEMBAHASAN/ PENETAPAN APBD
Penatausahaan/ akuntansi dan Efesiensi anggaran
PELAKSANAAN Mencegah korupsi Pengawasan & Budget Tracking
Efektifitas dan efisiensi
Pengawalan aspirasi Masyarakat Analisis Draft. APBD
PROBLEM TATA KELOLA ANGGARAN KITA
Tipologi Daerah menurut perspektif kesejahteraan
Tinggi
Pendapatan (APBD dan Rendah PDRB)
DAERAH PELIT (3)
DAERAH SEJAHTERA (4)
DAERAH LEMAH (1)
DAERAH BAIK HATI (2)
Rendah
Tinggi
Belanja Kebijakan Sosial
Nasib sudah pasti Nasib Tidak Tentu Nanti Tuhan Tolong
Temuan KIPAD 2010 (Kinerja Pengelolaan Anggaran daerah) Seknas FITRA 42 Kabupaten / Kota
STUDI TENTANG
:
Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah Tranparansi, Akuntabilitas, Partisipasi dan kesetaraan. Analisis Anggaran daerah ( 2007 – 2010 )
Pengelolaan Anggaran TRANSPARANSI
PARTISIPASI
AKUNTABILITAS
TRUST
Kinerja Pendapatan Daerah Sumber Pandapatan daerah PAD Dana Perimbangan Lain-Lain Pendapatan yang Sah
25%
12,000 23.4%
19.1%
20%
10,000
16.3%
15%
8,000 9,657
9,637
10.6%
10%
6,000
7,828
5%
4,000 5,940
7,075
0%
-0.2%
2007 R
2008 R
2009 R
-5%
2010 R
2,000
R 2011 -
PENDAPATAN DAERAH NOMINAL
PERTUMBUHAN NOMINAL
B illions
PENDAPATAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN PROV. JATIM
SILPA PROVINSI JATIM Billions 2,500
2,000
2,061
1,931
1,500
1,429 1,279
1,000
841
847
500
-
2005 R
2006 R
2007 R
2008 R
2009 R
2010 R
TREN SILPA SITUBONDO Billions 140
136.6
120
127.3
100
112.0
104.7
80 60 40
51.6
20 -
2005
2006
2007
2008
2009
800
60% 53.1% 50%
43.6%
700 42.6% 611
40% 515
600
674
500
579
30%
400 447
33.7%
300
20% 19.1% 10%
200 100
0%
-
2006 R
2007 R
2008 R
PENDAPATAN DAERAH
2009 R DISKRESI FISKAL
2010 P
B illio n s
TREN PENDAPATAN DAN DISKRESI FISKAL SITUBONDO
50% 45%
800 47.1%
44.7%
700
40%
695.7
35%
30.1%
595.5
600
30%
500
25%
400
556.6
20% 15%
502.4
27.1%
300
427.6 200
10% 12.1%
5% 0%
100 -
2006 R
2007 R
2008 R
Pendapatan Nominal
2009 R
2010 R (LKPJ)
Diskresi Fiskal %
B illio n s
TREN PENDAPATAN DAN DISKRESI FISKAL PACITAN
800
50% 45%
47.1%
44.7%
700
40%
695.7
35%
30.1%
595.5
600
30%
500
25%
400
556.6
20% 15%
502.4
27.1%
300
427.6 200
10% 12.1%
5%
100 -
0%
2006 R
2007 R
2008 R
Pendapatan Nominal
2009 R
2010 R (LKPJ)
Diskresi Fiskal %
B il l i o n s
TREN PENDAPATAN DAN DISKRESI FISKAL PACITAN
KINERJA BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Bantuan Sosial Bagi hasil kepada Desa/Kab/Kota Bantuan Keuangan kpd Desa Belaja Tidak tersangka BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan jasa Belanja Modal
BELANJA JATIM NOMINAL DAN RIIL Billions 12,000 10,000 10,109
9,957 8,995
8,000 6,000
7,602 6,640
8,693
7,336
6,640
4,000 2,000 -
2008 R
2009 R
2010 R
BELANJA NOMINAL BELANJA RIIL
RAPBD 2011
TREN BELANJA DAERAH KAB. PACITAN Billions 700
680.4
600
598.7
500
587.0 479.2
400
400.5 300 200 100 -
2006 R
2007 R
2008 R
2009 R
2010 R (LKPJ)
PROPORSI BELANJA DAERAH 80% 70%
76.5%
60% 50%
67.6%
63.8%
60.8%
57.9%
40% 30%
39.2%
42.1%
36.2% 32.4%
20%
23.5% 10% 0%
2006 R
2007 R
2008 R
Belanja tidak langsung
2009 R
2010 R (LKPJ)
Belanja langsung
KOMPOSISI BELANJA PEGAWAI Vs BELANJA LANGSUNG PACITAN 70.0% 60.0%
55.0% 48.5%
58.1%
66.2%
47.1%
50.0% 40.0% 30.0%
39.2%
42.1% 36.2%
20.0%
32.4%
23.5%
10.0% 0.0%
2006 R
2007 R
2008 R
Belanja pegawai
2009 R Belanja langsung
2010 R (LKPJ)
Tingkatan Orientasi program/kegiatan (pelayanan publik dasar /Pendidikan - kesehatan)
Mutu pelayanan Akses Maskin
Infrastuktur dasar
TERIMA KASIH
