3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Kinerja Pelaksanaan APBD

RPJMD Kabupaten Tebo 2011 - 2016

3.1.

Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tebo tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2006-2010 telah menunjukkan dan efisiensi yang menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terjadinya penghematan dari sisi belanja. Ada tiga sumber pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Kabupaten Tebo; Pertama, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah setiap tahunnya. Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, Ketiga, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN). Dari ketiga sumber pendanaan ini, pemerintah Kabupaten Tebo memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan dana APBD Kabupaten Tebo sendiri baik sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran. Dalam menunjang keberhasilan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tebo, selama kurun waktu 5 (lima) tahun ini, dalam pengelolaan Keuangan daerah telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini tidak lain sebagai bentuk restrukturisasi pemerintah sebagai tindak lanjut reformasi yang juga berdampak terhadap pengelolaan keuangan daerah. Upaya ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo selama 5 (lima) tahun, yaitu dari Tahun Angaran 2006–2010.

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

III - 1


3.1.2. Pengelolaan Pendapatan Daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, hal utama yang harus diperhatikan adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah. Sehingga dalam proses pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. kemudian, baru diikuti dengan langkah-langkah berikutnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik itu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti bagi hasil dari pemerintah lain, tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal. Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD, ditempuh melalui berbagai bentuk terobosan dan strategi agar penerimaan PAD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah diharapkan mampu meningkatkan PAD. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah kabupaten sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain pendapatan daerah. Disisi lain, pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru, dipersyaratkan agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, Kabupaten Tebo berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang sebelumnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi peraturan perundangan yang ada di pusat tentu juga akan ditindaklanjuti oleh daerah sebagai pelaksana peraturan perundangan-undangan tersebut, dengan menyusun Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang dimaksud. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Berkenaan dengan itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Oleh karena itu kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip


III - 2


demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

masyarakat,

dan

Guna memperkuat struktur APBD dan meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, upaya peningkatan penerimaan PAD merupakan keharusan bagi Kabupaten Tebo. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada setiap daerah untuk menggali potensi sumber pendapatan yang dimilikinya secara optimal. Terkait dengan perluasan kewenangan tersebut, pengelolaan sumber-sumber penerimaan dalam upaya peningkatan PAD di Kabupaten Tebo telah dilakukan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi serta penetapan target penerimaan secara lebih rasional sesuai dengan kapasitas fiskal daerah. Intensifikasi pendapatan merupakan upaya peningkatan penerimaan yang dilakukan dengan mengintensifkan objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada. Hal ini diantaranya dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut: a. Melakukan kegiatan penyuluhan terhadap para wajib pajak dan wajib retribusi daerah mengenai peraturan yang berlaku dan manfaat yang diharapkan dari peningkatan penerimaan PAD. b. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait ditingkat Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam menunjang peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak. c. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengkajian ulang terhadap tarif pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. d. Melakukan pendekatan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah. e. Menginventarisir dan mengklarifikasi wajib pajak dan wajib retribusi daerah disertai peningkatan efektifitas pengawasan disegala bidang termasuk didalamnya kegiatan menelaah data tunggakan pajak dan retribusi serta melakukan tindak lanjut penagihannya. f. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur pelaksana dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. g. Melakukan sinkronisasi data dengan Dinas/Instansi terkait secara rutin dan berkala, serta mendata langsung setiap wajib pajak dan wajib retribusi yang ada. h. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi daerah, khususnya yang baru disahkan.


III - 3


i.

Menerbitkan Perda dengan persetujuan DPRD, yang lebih fokus kepada mengintensifkan objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada, sehingga ada dasar hukumnya. j. Melakukan revisi terhadap Perda-Perda yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang. k. Melakukan pengamanan Perda dan penegakan sanksi hukum melalui koordinasi dengan instansi terkait. l. Memberikan penghargaan kepada para wajib pajak dan wajib retribusi yang taat dan lunas pajak dan retribusi tepat waktu serta para Camat, Kepala Desa/Lurah yang dapat merealisasikan penerimaan PBB sesuai target serta memberikan teguran/peringatan kepada para Camat yang realisasi penerimaan PBB tidak mencapai target tahapan. m. Mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi PAD dan PBB secara berkala dengan Dinas/Instansi terkait guna memperoleh masukan, rekapitulasi permasalahan dan tanggapan serta menemukan alternatif pemecahan secara bersama. n. Melakukan kerjasama dengan PLN dan instansi terkait dalam rangka penagihan pajak penerangan jalan dan retribusi kebersihan rumah tangga melalui pembayaran rekening pada setiap bulannya. o. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan dengan cara menekan biaya operasionalnya. p. Mengurangi jumlah tunggakan pajak dan retribusi melalui penerapan sanksi yang tegas bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang belum melunasi kewajiban pajak dan retribusinya. q. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penagihan untuk mengurangi tingkat kebocoran. r. Menetapkan target penerimaan pajak dan retribusi daerah secara lebih akurat sesuai dengan potensi penerimaannya. Disamping intensifikasi, upaya peningkatan PAD juga perlu dilakukan melalui program ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Kegiatan yang dapat dilaksanakan diantaranya adalah penggalian sumber-sumber pungutan baru yang belum terjangkau, padahal potensi penerimaanya cukup besar sehingga diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penerimaan daerah. Untuk itu, perlu dilakukan perluasan basis pajak secara bertahap dan berkesinambungan melalui penyusunan peraturan-peraturan baru dan implementasinya untuk menjaring wajib pajak dan retribusi baru yang potensial. Usaha-usaha ekstensifikasi yang telah dan akan dilakukan diantarnya adalah sebagai berikut:

a.

Menggali sumber-sumber pungutan baru sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat peraturan daerah baru yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.


III - 4


b.

Memperluas basis pembebanan pajak dan retribusi daerah dengan menjaring wajib pajak dan retribusi baru yang belum terdata.

c.

Melakukan studi potensi pajak dan retribusi daerah untuk memperoleh informasi yang akurat dan landasan yang kukuh dalam menetapkan taerget pajak dan retribusi daerah. Melakukan pertukaran informasi dengan daerah-daerah lain mengenai sumber-sumber pendapatan daerah berikut dengan aturan main dan pengelolaannya.

d.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tebo untuk tahun anggaran 2006-2010 telah menerbitkan kebijakan untuk sumber penerimaan baru, sekaligus juga mengintensifkan sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: 1.

2.

3.

Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis pajak dan retribusi daerah yang berada di kecamatan, desa dan kelurahan, baik secara administrasi maupun turun langsung kelapangan. Melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, panflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, menginformasikan tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan. Melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal.

Secara umum langkah-langkah kebijakan yang telah diambil tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah ini, hal ini tercermin dari meningkatnya penerimaan dari target pendapatan khususnya pada sisi pajak dan retribusi daerah selama tahun 2006-2010. A.

Pendapatan Daerah

Penerimaan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD) Kabupaten Tebo diperoleh dari berbagai sumber diantaranya dari Pendapatan Asli Daerah, berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana perimbangan berupa dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan penerimaan lain-lain yang sah. Dari semua penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sementara sumber penerimaan daerah yang berasal dari Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan pusat. Hal ini


III - 5


menunjukkan, bahwa Kabupaten Tebo selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung dari Pemerintah Pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji yang masih diharapkan dari Pemerintah Pusat. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Tebo telah melakukan langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Adapun langkah-langkah kebijakan yang telah diambil dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah melalui usaha instensifikasi dan ekstensifikasi. Usaha melalui intensifikasi antara lain meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta meningkatkan kinerja aparat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tebo. Sedangkan langkah-langkah usaha ekstensifikasi pendapatan daerah Kabupaten Tebo adalah melalui pemungutan pajak. Dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah, tidak akan terlepas dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun Bagi Hasil, tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal. Tabel 3.1. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo, 2006-2010. REALISASI

TAHUN

TARGET ( RP)

( RP)

(%)

PERT. (%)

1

2

3

4

5

2006

334.886.037.706

343.306.981.025

102,51

2007

377.232.414.440

385.469.132.553

102,18

12,28

2008

474.102.990.901

437.793.416.420

92,34

13,57

2009

478.989.475.035

452.245.024.544

94,42

3,30

2010

567.205.430.246

444.214.412.371

78,32

-1,78

GR (%)

14,44

6,85

-6,19

SR (%)

446.483.269.666

412.605.793.383

93,95

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tebo, 2006-2010 (Data diolah). Ket. GR = Pertumbuhan Rata-rata (%). SR = Kontribusi Rata-rata (%).

Dari sisi Pendapatan Daerah selama tahun 2006-2010 kontribusi ratarata realisasi hanya mencapai 93,95 persen, namun dari sisi pertumbuhan realisasi selama tahun 2006-2010 mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp 25.226.857.837,- atau 6,85 persen dan secara rata-rata persentase


III - 6


realisasi pendapatan daerah selama periode 2006-2010 menurun sebesar (6,19) persen. 1).

Pendapatan Asli Daerah Persentase realisasi Penerimaan PAD selama tahun 2006-2010 rata-rata sebesar 15,61 persen. Pertumbuhan PAD pada tahun 2009 mengalami penurunan dari 40,74 persen tahun 2008 menurun menjadi 6,92 persen, namun tahun 2010 meningkat lagi menjadi 8,31 persen. Secara keseluruhan nilai PAD terus meningkat dari Rp 11.345.966.727,tahun 2006 menjadi Rp 19.684.776.753,- tahun 2010, namun rata-rata realisasi masih sebesar 90,71 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo untuk meningkatkan PAD belum optimal. Tabel 3.2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo, 2006-2010. REALISASI

TAHUN

TARGET ( RP)

( RP)

(%)

PERT (%)

1

2

3

4

5

2006

11.360.300.000

11.345.966.727

99,87

2007

16.193.914.440

12.077.135.584

74,58

6,44

2008

16.458.440.000

16.997.905.536

103,28

40,74

2009

22.740.981.813

18.174.864.542

79,92

6,92

2010

19.544.566.204

19.684.776.753

100,72

8,31

GR (%)

17,07

15,61

4,14

SR (%)

17.259.640.491

15.656.129.828

90,71


Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD, diantaranya melakukan pendaftaran dan pendataan kembali subyek dan obyek pajak, penetapan dan penyuluhan pajak atau retribusi, melakukan koordinasi daerah dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, pemantauan, evaluasi dan mengkaji ulang terhadap kelayakan tarif pajak dan retribusi dengan kondisi sekarang, serta memberikan teguran terhadap wajib pajak dan retribusi yang menunggak. Secara umum upaya peningkatan PAD di Kabupaten Tebo dihadapkan pada beberapa permasalahan yang seringkali menjadi penghambat peningkatan pendapatan daerah. Permasalahan yang


III - 7


teridentifikasi selama tahun 2006-2010 diantaranya adalah sebagai berikut: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

Belum tersedia data potensi dan kapasitas pajak (tax capacity) yang valid dan akurat. Masih rendahnya usaha pajak (tax effort) yang dilakukan oleh instansi terkait berkenaan dengan upaya pemerintah daerah mengoptimalkan kapasitas yang bisa dipungut pajak (taxable capacity). Potensi atau basis PAD terpencar-pencar sesuai dengan letak geografis wilayah Kabupaten Tebo, sehingga mengakibatkan basisbasis yang cukup potensial tetapi lokasinya relatif jauh dari pusat pemerintahan belum sepenuhnya tertagih. Hasil pungutannya kurang seimbang dengan biaya yang dikeluarkan baik berupa biaya perjalanan dinas maupun biaya operasional lainnya, sehingga secara ekonomis kurang efisien. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak/retribusi relatif rendah dan sebagian masyarakat masih berupaya menghindari kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah serta sikap mengelak atas pengenaan pajak (tax evasion). Lemahnya sistem penegakan hukum dan administrasi pendapatan daerah, dimana penerapan sanksi terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar peraturan daerah belum dilaksanakan sepenuhnya secara tegas. Penegakan hukum dalam memaksa wajib pajak dan retribusi untuk melaksanakan kewajibannya masih relatif rendah (low enforcement). Proses pembuatan/pengesahan Perda membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga walaupun ada potensi namun dasar hukumnya belum ada. Masih terbatasnya jasa pelayanan baik yang disediakan maupun yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib retribusi. Belum efektifnya pelaksanaan sosialisasi terhadap perda-perda, khususnya yang baru disahkan oleh pihak Legislatif dan besarnya biaya dan lamanya waktu yang diperlukan untuk kegiatan sosialisasi tersebut kepada masyarakat umum.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk menemukan solusinya sebagai berikut: 1.

Menyediakan data potensi dan kapasitas pajak (tax capacity) yang valid dan akurat. Meningkatkan usaha pajak (tax effort) dalam upaya pemerintah daerah mengoptimalkan kapasitas yang bisa dipungut pajak (taxable capacity).


III - 8


2.

3.

4.

5.

6.

7.

2).

Membuat data base potensi pajak dan retribusi per kecamatan dari data tersebut diketahui kecamatan yang paling potensi sehingga bisa menjadi basis tempat penagihan yang pada gilirannya biaya penagihan dan biaya operasional lainnya dapat lebih efisien. Melakukan pemutakhiran data wajib retribusi serta menelaah data tunggakan pajak dan retribusi, kemudian melaksanakan penagihan PAD perkecamatan secara terjadwal dan terkoordinir. Melaksanakan penyuluhan Perda tentang pajak dan retribusi daerah kepada para wajib pajak dan wajib retribusi per kecamatan dan mengadakan rapat koordinasi PAD dan PBB secara berkala dengan dinas instansi terkait, dalam rangka menerima masukan dan tanggapan serta mnemukan alternative pemecahan permasalahan. Melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait, dan lebih memfungsikan PPNS serta melakukan kerjasama dengan PLN dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo dalam rangka menindaklanjuti tunggakan-tunggakan berbagai jenis pungutan daerah. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap Perda yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, terutama dari sisi besarnya tarif namun tetap berupaya agar tarif pajak dan retribusi tersebut tidak memberatkan beban masyarakat dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan secepat mungkin kepada masyarakat, baik pelayanan administrasi maupun fisik yang harus dilaksanakan oleh Dinas/Instansi Pengelola PAD di Kabupaten Tebo.

Dana Perimbangan Dari perkembangan dana perimbangan Kabupaten Tebo selama tahun 2006-2010 rata-rata persentase realisasi mencapai 199,85 persen dengan tingkat pertumbuhan realisasi rata-rata sebesar 6,65 persen pertahun. Persentase realisasi dana perimbangan pada tahun 2008 dan 2010 masing-masing hanya sebesar 99,39 persen dan 99,50 persen, namun tingkat pertumbuhan realisasi masing-masing mencapai 11,09 persen dan 4,29 persen.


III - 9


Tabel 3.3. Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Tebo, 2006-2010. TAHUN

TARGET

1

REALISASI ( RP)

(%)

PERT. (%)

2

3

4

5

2006

305.051.250.000

317.203.739.344

103,98

-

2007

350.038.500.000

356.365.291.685

101,81

12,35

2008

398.304.379.808

395.889.252.377

99,39

11,09

2009

389.783.438.427

391.468.682.796

100,43

-1,12

2010

410.336.189.467

408.268.506.930

99,50

4,29

GR (%)

7,92

6,65

-1,09

SR (%)

370.702.751.540

373.839.094.626

100,85


Ketergantungan APBD Kabupaten Tebo terhadap dana perimbangan pada tahun 2006-2010 masih relatif besar yaitu rata-rata sebesar 86,87 persen. Kontribusi terbesar dana perimbangan pada APBD terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 92,45 persen dan yang terendah pada tahun 2010 yaitu sebesar 79,97 persen. Sementara itu kontribusi terbesar dari dana perimbangan berasal dari dana alokasi umum, dana bagi hasil pajak dan dan bagi hasil sumberdaya alam.

3).

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Dari perkembangan pendapatan transfer Pemerintah Provinsi ke Kabupaten Tebo selama tahun 2006-2010 rata-rata persentase realisasi mencapai 109,75 persen dengan tingkat pertumbuhan realisasi rata-rata sebesar 5,86 persen pertahun. Pertumbuhan realisasi pendapatan transfer Pemerintah Provinsi pada tahun 2007 dan 2009 masing-masing mengalami penurunan sebesar -14,85 persen dan -13,40 persen, namun tingkat pertumbuhan realisasi masih mencapai 5,86 persen.


III - 10


Tabel 3.4. Perkembangan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi ke Kabupaten Tebo, 2006-2010. TAHUN

TARGET

1

REALISASI (RP)

(%)

PERT. (%)

2

3

4

5

2006

11.225.487.706

12.949.449.954

115,36

-

2007

11.000.000.000

11.026.705.284

100,24

-14,85

2008

14.190.000.000

17.898.048.507

126,13

62,32

2009

15.285.392.293

15.500.231.703

101,41

-13,40

2010

15.398.361.793

16.261.128.688

105,60

4,91

GR (%)

8,86

9,74

-0,69

SR (%)

13.419.848.358

14.727.112.827

109,75


Kontribusi dana pendapatan transfer Pemerintah Provinsi pada APBD Kabupaten Tebo pada tahun 2006-2010 rata-rata sebesar 3,4 persen. Kontribusi terbesar dana perimbangan pada APBD terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 3,87 persen dan yang terendah pada tahun 2007 yaitu sebesar 2,86 persen. 4).

Total Pendapatan Transfer Pemerintah Dari perkembangan pendapatan transfer Pemerintah ke Kabupaten Tebo selama tahun 2006-2010 rata-rata persentase realisasi mencapai 101,15 persen dengan tingkat pertumbuhan realisasi rata-rata sebesar 6,49 persen pertahun. Persentase realisasi pendapatan transfer Pemerintah yang tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 103,49 persen dan yang terendah pada tahun 2010 sebesar 99,72 persen, Sedangkan pertumbuhan realisasi yang tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 12,63 persen dan yang terendah pada tahun 2009 sebesar 1,65 persen.


III - 11


Tabel 3.5. Perkembangan Pendapatan Transfer Pemerintah Ke Kabupaten Tebo, 2006-2010. TAHUN

TARGET

1

REALISASI (RP)

(%)

PERT. (%)

2

3

4

5

2006

319.025.737.706

330.153.189.298

103,49

-

2007

361.038.500.000

367.391.996.969

101,76

11,28

2008

412.494.379.808

413.787.300.884

100,31

12,63

2009

405.068.830.720

406.968.914.499

100,47

-1,65

2010

425.734.551.260

424.529.635.618

99,72

4,32

GR (%)

7,48

6,49

-0,92

SR (%)

384.672.399.899

388.566.207.454

101,15


Ketergantungan APBD Kabupaten Tebo terhadap pendapatan transfer pemerintah pada tahun 2006-2010 masih relatif besar yaitu rata-rata sebesar 96,43 persen. Kontribusi terbesar dana perimbangan pada APBD terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 96,87 persen dan yang terendah pada tahun 2009 yaitu sebesar 96,11 persen. Sementara itu kontribusi terbesar dari pendapatan transfer pemerintah berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 5).

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Kontribusi perkembangan lain-lain pendapatan yang sah terhadap APBD Kabupaten Tebo selama tahun 2006-2010 mengalami fluktuasi yang relatif besar yaitu dari 0,53 persen tahun 2006 meningkat menjadi 12,98 persen tahun 2010. Demikian juga persentase realisasi cukup fluktuatif dengan persentase tingkat realisasi mencapai rata-rata sebesar 56,60 persen, dan rata-rata pertumbuhan realisasi selama periode 2006-2010 sebesar 146,07 persen pertahun.


III - 12


Tabel 3.6. Perkembangan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Tebo, 2006-2010. TAHUN

TARGET

1

2

2006

REALISASI Rp

(%)

PERT.(%)

3

4

5

4.500.000.000

1.807.825.000

40,17

-

2007

5.000.000.000

6.000.000.000

120,00

231,89

2008

45.150.171.093

7.008.210.000

15,52

16,80

2009

51.179.662.502

27.101.245.503

52,95

286,71

2010

121.926.312.782

66.286.152.719

54,37

144,59

GR (%)

128,15

146,07

7,86

21.640.686.644

56,60

SR (%)

45.551.229.276


Sumber penerimaan pos Lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Tebo berasal dari dana hibah dan dana darurat seperti dana penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dana pendapatan lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah, yang merupakan penerimaan dari pemerintah pusat sebagai dana penyeimbang dan penyesuaian pada tahun 2006, target yang ditetapkan adalah sebesar Rp 4.500.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp 1.807.825.000,- atau sekitar 40,17 persen. Pada tahun 2007 target yang ditetapkan untuk lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 5.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp 6.000.000.000, demikian juga pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp 121.926.312.782, realisasinya sebesar Rp. 66.286.152.719.- atau terealisasi hanya sebesar 54,37% persen. B.

Realisasi dan Proporsi Sumber Pendapatan Daerah

Pada Tabel berikut dapat dilihat potret kinerja APBD Kabupaten Tebo selama tahun 2006-2010 dari sisi pendapatan daerah. Pertumbuhan rata-rata pendapatan selama tahun 2006-2010 sebesar 10,43 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah tumbuh rata-rata sebesar 14,77 persen, dimana hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 32,06 persen.


III - 13


Tabel 3.7. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo, 2006-2010. URAIAN

2006

2007

2008

2009

2010

GR (%)

1

2

3

4

5

6

7

PENDAPATAN

343.306.981.025

385.469.132.554

461.942.846.420

467.033.081.898

510.500.565.090

10,43

11.345.966.727

12.077.135.585

16.997.905.536

18.174.864.543

19.684.776.753

14,77

- Pendapatan Pajak Daerah

1.927.362.911

1.777.558.819

3.182.614.181

3.570.516.313

3.225.723.497

13,74

- Hasil Retribusi Daerah

2.918.506.033

3.832.485.712

5.377.942.457

5.673.195.738

4.325.374.040

10,34

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1.339.209.153

1.553.772.240

1.684.982.823

3.288.249.752

4.073.125.362

32,06

- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

5.160.888.631

4.913.318.814

6.752.366.076

5.642.902.740

8.060.553.853

11,79

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Asli

DANA PERIMBANGAN

317.203.739.344

356.365.291.685

395.889.252.377

391.468.683.149

408.268.506.930

6,51

- Bagi Hasil Pajak (BHP)

32.497.376.075

39.387.731.356

38.449.499.462

36.376.635.544

42.277.497.542

6,80

- Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP)

29.489.478.810

29.681.960.329

34.886.881.915

29.917.931.605

40.426.317.388

8,21

- Dana Alokasi Umum (DAU)

230.586.884.459

253.909.800.000

280.043.871.000

281.387.116.000

285.582.492.000

5,49

- Dana Alokasi Khusus (DAK)

24.630.000.000

33.385.800.000

42.509.000.000

43.787.000.000

39.982.200.000

12,88

- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

12.949.449.954

11.026.705.284

17.898.048.507

15.500.231.703

16.261.128.688

5,86

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.807.825.000

6.000.000.000

31.157.640.000

41.889.302.503

66.286.152.719

146,07

- Pendapatan Hibah

231,89

1.807.825.000

6.000.000.000

-

-

-

- Jumlah Dana Penyesuaian

-

-

24.149.430.000

14.788.057.000

27.821.705.528

7,33

- Jumlah Tunjangan Ke Pendidikan

-

-

-

-

13.944.705.600

0,00

- Jumlah Penerimaan Escrow

-

-

-

-

24.519.741.591

0,00

- Pendapatan Dana Pendapatan Lainnya

-

-

2.500.000.000

-

-

0,00

-

-

4.508.210.000

27.101.245.503

-

501,15

- Pendapatan Lainnya

Darurat

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tebo, 2006-2010 (Data diolah). Ket. GR = Pertumbuhan Rata-rata (%).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, realisasi dana perimbangan hanya tumbuh rata-rata sebesar 6,51 persen selama tahun 2006-2010, demikian juga dana alokasi umum (DAU) hanya tumbuh sebesar 5,49 persen. Pertumbuhan yang tertinggi pada dana perimbangan terjadi pada dana alokasi khusus (DAK) sebesar 12,88 persen, kemudian bagi hasil bukan pajak sebesar 8,21 persen dan bagi hasil pajak hanya sebesar 6,80 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedepan Pemerintah Kabupaten Tebo harus berupaya mendorong penerimaan dari PAD dan mengurangi ketergantungan dari dana perimbangan, sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik. Selanjutnya dana bagi hasil dari pajak dari provinsi hanya tumbuh rata-rata sebesar 5,86 persen, namun lain-lain pendapatan daerah yang sah tumbuh rata-rata mencapai 146,07 persen selama periode 2006-2010. Selanjutnya bila dilihat kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah Kabupaten Tebo pada tahun 2006 hanya sebesar 3,30 persen, kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2009 mencapai sebesar 3,89 persen, namun pada tahun 2010 kembali turun menjadi 3,86 persen. Penurunan dari


III - 14


kontribusi PAD ini disebabkan oleh penurunan kontribusi dari pendapatan pajak daerah yaitu dari 0,76 persen tahun 2009 menjadi 0,63 persen tahun 2010, demikian juga pendapatan retribusi daerah menurun dari 1,21 persen tahun 2009 menjadi 0,85 persen tahun 2010, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat dari 0,70 persen tahun 2009 menjadi 0,80 persen tahun 2010, lain lain PAD yang sah juga meningkat dari 1,21 persen menjadi 1,58 persen. Dari persentase sumber pendapatan daerah tersebut terlihat bahwa PAD Kabupaten Tebo selama tahun 20062010 sangat tergantung pada lain-lain PAD yang sah, pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Jika dibandingkan dari kontribusi pajak daerah pada tahun 2006 sebesar 0,56 persen, tahun 2010 meningkat menjadi 0,63 persen, retribusi daerah fluktuatif namun tahun 2006 dan 2010 sama yaitu 0,85 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat dari 0,39 persen tahun 2006 menjadi 0,80 persen tahun 2010, lain-lain PAD yang sah juga meningkat dari 1,50 persen tahun 2006 menjadi 1,58 persen tahun 2010. Dengan demikian secara keseluruhan PAD meningkat baik dalam persentase maupun nilai kumulatif selama periode 2006-2010. Tabel 3.8 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2010 (%) URAIAN

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

3,30

3,13

3,68

3,89

3,86

3,57

-

PENDAPATAN PAJAK DAERAH

0,56

0,46

0,69

0,76

0,63

0,62

-

HASIL RETRIBUSI DAERAH

0,85

0,99

1,16

1,21

0,85

1,01

-

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN

0,39

0,40

0,36

0,70

0,80

0,53

-

LAIN-LAIN PENDAPATANASLI DAERAH YANG SAH

1,50

1,27

1,46

1,21

1,58

1,41

DANA PERIMBANGAN

92,40

92,45

85,70

83,82

79,97

86,87

-

BAGI HASIL PAJAK (BHP)

9,47

10,22

8,32

7,79

8,28

8,82

-

BAGI HASIL BUKAN PAJAK (BHBP)

8,59

7,70

7,55

6,41

7,92

7,63

-

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

67,17

65,87

60,62

60,25

55,94

61,97

-

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

7,17

8,66

9,20

9,38

7,83

8,45

-

DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI

3,77

2,86

3,87

3,32

3,19

3,40


0,53

1,56

6,74

8,97

12,98

6,16

-

PENDAPATAN HIBAH

0,53

1,56

-

-

-

0,42

-

JUMLAH DANA PENYESUAIAN

-

-

5,23

3,17

5,45

2,77

-

JUMLAH TUNJANGAN KE PENDIDIKAN

-

-

-

-

2,73

0,55

-

JUMLAH PENERIMAAN ESCROW

-

-

-

-

4,80

0,96

-

PENDAPATAN DANA DARURAT PENDAPATAN LAINNYA

-

-

0,54

-

0,00

0,11

-

PENDAPATAN LAINNYA

-

-

0,98

5,80

0,00

1,36

PENDAPATAN

SR (%)

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tebo, 2006-2010 (Data diolah). Ket. SR = Kontribusi Rata-rata (%).


III - 15


Jika dilihat dari dana pendapatan transfer, kontribusinya sangat tinggi dan relatif konstan yaitu dari 96,70 persen tahun 2006 menurun sedikit menjadi 96,14 persen pada tahun 2010 atau kontribusi rata-rata sebesar 96,43 persen. Hal ini menunjukkan ketergantungan sumber pendanaan APBD dari pendapatan transfer sangat tinggi selama periode 2006-2010, tingginya ketergantungan sumber pendanaan ini berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan. Selanjutnya jika dilihat dari dana perimbangan kontribusinya masih relatif tinggi namun cenderung menurun yaitu dari 92,40 persen tahun 2006 menurun menjadi 79,97 persen tahun 2010 atau secara rata-rata kontribusinya mencapai 86,87 persen selama tahun 2006-2010. Penurunan kontribusi dana perimbangan ini berasal dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak yaitu masing-masing dari 9,47 persen dan 8,59 persen tahun 2006 menurun masing-masing menjadi 8,28 persen dan 7,92 persen tahun 2010. Demikian juga dana alokasi umum (DAU) kontribusinya juga menurun dari 67,17 persen tahun 2006 menjadi 55,94 persen tahun 2010. Sedangkan dana alokasi khusus mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat dari 7,17 persen tahun 2006 menjadi 7,83 persen tahun 2010. Kontribusi dari transfer Pemerintah Pusat lainnya juga mengalami peningkatan yaitu dari 3,32 persen tahun 2007 meningkat menjadi 4,78 persen tahun 2010, atau secara rata-rata kontribusinya mencapai 4,73 persen selama periode 20062010, karena pada tahun 2006 transfer Pemerintah Pusat lainnya untuk Kabupaten Tebo belum ada. Transfer Pemerintah Pusat lainnya semua berasal dari dana penyesuaian karena dana otonomi khusus selama periode 2006-2010 untuk Kabupaten Tebo tidak ada. Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2006 tidak ada, dan pada tahun 2007 kontribusinya sebesar 3,29 persen menurun menjadi 2,65 persen tahun 2010 atau secara rata-rata kontribusinya sebesar 2,28 persen pada periode 2007-2010. Dana transfer Pemerintah Provinsi sepenuhnya berasal dari pendapatan bagi hasil pajak, kecuali tahun 2007 ada kontribusi pendapatan bagi hasil lainnya sebesar 1,27 persen. Kontribusi pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi meningkat dari 2,02 persen tahun 2007 menjadi 2,65 persen tahun 2010 atau secara ratarata kontribusinya sebesar 2,02 persen selama periode 2006-2010. Dengan diberlakukannya UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retrbusi serta diterapkannya pajak progresif bagi kenderaan bermotor sejak bulan Agustus 2011, maka kedepan kontribusi dari pendapatan bagi hasil pajak diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jambi umumnya dan Kabupaten Tebo pada khususnya. Gambaran dari potret kinerja APBD Kabupaten Tebo tahun 2006-2010 menunjukkan bahwa ketergantungan APBD Kabupaten Tebo terhadap pembiayaan dari pusat masih relatif tinggi namun trendnya mengalami penurunan. Oleh karena itu perlu upaya yang kerja keras dari semua pihak di Kabupaten Tebo, agar terwujud semangat otonomi daerah, dimana sumber


III - 16


pembiayaan pembangunan diharapkan dapat digali daerah dari sumber pendapatan daerah dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. C.

Realisasi Belanja Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2004 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah menekankan penggunaan anggaran dengan pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja. Melalui pendekatan ini, telah terjadi perubahan struktur belanja daerah yang terdiri atas 2 (dua) kelompok anggaran belanja yaitu Belanja Aparatur Pemerintah dan Belanja Pelayanan Publik. Setiap bagian belanja terdapat 3 (tiga) kelompok belanja yaitu Belanja Administrasi Umum (BAU), belanja operasi dan pemeliharaan (BOP) dan belanja modal (BM). Pada tahun 2007, telah terjadi perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan ini juga mendasarkan pada pendekatan kinerja, akan tetapi secara prinsip terjadi perubahan mendasar pada konsep pembagiannya. Yaitu, dengan diberlakukannya Peraturan tersebut terjadi perubahan struktur belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 terbagi menjadi 2 kelompok belanja yaitu: 1)

Kelompok belanja tidak langsung, yang terdiri: a. Belanja Pegawai b. Belanja Bunga c. Belanja Subsidi d. Belanja Hibah e. Belanja Bantuan Sosial f. Belanja Bagi hasil g. Belanja Bantuan Keuangan h. Belanja Tidak Terduga

2)

Kelompok belanja langsung, yang terdiri: a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal

Dari gambaran perkembangan peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah di atas, untuk melihat perkembangan realisasi belanja Daerah Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2006-2010, dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu pengelolaan belanja pada tahun 2006, pengelolaan belanja pada tahun 2007 dan pengelolaan belanja pada tahun 2008-2010. Namun


III - 17


untuk mempermudah pemahaman kita terhadap realisasi belanja tersebut, maka dalam pembahasan ini struktur belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2006-2010 terbagi menjadi 2 kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pada tabel dibawah dapat dilihat pertumbuhan belanja selama tahun 2006-2010 mencapai 12,32 persen, dimana belanja tidak langsung tumbuh mencapai 21,80 persen sedangkan belanja langsung hanya tumbuh sebesar 7,19 persen. Satu hal yang perlu diperhatikan dari belanja tidak langsung adalah pertumbuhan belanja pegawai yang mencapai 21,34 persen selama tahun 2006-2010. Pertumbuhan belanja pegawai yang sangat tinggi tersebut, menyebabkan alokasi belanja pegawai pada APBD Kabupaten Tebo Tahun 2006-2010 naik dari 27,93 persen tahun 2006 menjadi 38,04 persen tahun 2010 atau rata-rata selama periode 2006-2010 belanja pegawai menyerap anggaran sebesar 32,12 persen. Oleh karena itu kedepan Pemerintah Kabupaten Tebo harus sangat hati-hati dalam penerimaan pegawai, karena dapat mendorong peningkatan belanja tidak langsung secara signifikan. Tabel 3.9. Realisasi Belanja APBD Kabupaten Tebo Tahun 2006-2010 (Rp) URAIAN BELANJA

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

BELANJA

GR (%) 7

322.482.787.328 355.417.331.484 513.933.393.449 484.388.404.052 513.337.319.745

12,32

BELANJA TIDAK LANGSUNG

99.462.662.634 127.298.040.425 172.500.147.675 194.861.550.159 218.888.186.811

21,80

- BELANJA PEGAWAI

90.072.562.992 117.319.830.227 151.278.231.886 155.825.399.253 195.262.868.498

21,34

- BELANJA SUBSIDI

136.700.000

-

486.540.000

1.527.127.705

1.150.000.000

70,31

- BELANJA HIBAH

3.353.881.217

2.200.000.000

1.265.506.950

19.128.120.000

8.222.969.850

25,13

- BELANJA BANTUAN SOSIAL

5.425.496.656

5.703.360.198

7.161.151.800

2.393.545.501

1.231.523.961 -30,98

- BELANJA BANTUAN KEUANGAN

-

1.575.000.000

10.392.480.039

13.947.978.000

197,59

445.021.769

499.850.000

-

-

-

-

-

-

-

10.815.349.320

29.000.000

-

1.916.237.000

2.039.379.700

-

-

-

-

- BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KAB/KOTA DAN PEMERINTAH DESA - BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KAB/KOTA DAN PEMERINTAH DESA - BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA APARATUR BELANJA LANGSUNG - BELANJA PEGAWAI - BELANJA BARANG DAN JASA - BELANJA MODAL BELANJA PUBLIK

-

83.314.482.703

49.074.109.668

-

0 7,19

17.863.711.660

18.408.062.350

3,05

63.815.527.922 156.701.567.913

76.630.536.259

-2,07

139.705.641.991 179.045.181.391 277.617.717.852 114.961.574.320 199.410.534.325

9,30

-

-

0

2.205.475.182 195,31

223.020.124.694 228.119.291.059 341.433.245.774 289.526.853.893 294.449.132.934 -

12,32

-

-

-

-

0,00



III - 18


Berdasarkan realisasi tersebut, tergambar pertumbuhan belanja tidak langsung mendekati tiga kali lipat pertumbuhan rata-rata belanja langsung selama periode 2006-2010. Oleh karena itu agar belanja pembangunan atau belanja langsung dapat terus ditingkatkan, maka perlu komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dengan membuat peraturan daerah dengan porsi APBD yang pantas untuk dialokasikan kepada belanja langsung. Selanjutnya pada tabel berikut dapat dilihat kontribusi belanja tidak langsung terus mengalami peningkatan dalam realisasi belanja dari 30,84 persen tahun 2006 meningkat menjadi 42,64 persen tahun 2010 atau ratarata sebesar 36,62 persen selama periode 2006-2010. Peningkatan ini didorong oleh kontribusi belanja pegawai dari 27,93 persen tahun 2006 meningkat menjadi 38,04 persen tahun 2010 atau secara rata-rata belanja pegawai selama kurun waktu 2006-2010 mencapai 32,12 persen. Belanja subsidi meningkat dari 0,04 persen tahun 2006 menjadi 0,22 persen tahun 2010 atau secara rata-rata yang dialokasikan untuk belanja subsisi selama tahun 2006-2010 hanya sebesar 0,14 persen. Belanja hibah meningkat dari 1,04 persen tahun 2006 menjadi 1,60 persen tahun 2010, atau secara ratarata selama periode 2006-2010 sebesar 1,49 persen. Belanja bantuan sosial relatif berfluktuasi yaitu dari 0,67 persen tahun 2007 meningkat menjadi 1,36 persen tahun 2008, kemudian turun lagi menjadi 0,10 persen tahun 2010. Demikian juga belanja bantuan keuangan kepada pemerintah yang lebih rendah seperti pemerintah desa mengalami fluktuasi, namun relatif menurun dari 4,88 persen tahun 2006 menjadi 2,71 persen tahun 2010. Penurunan kontribusi bantuan keuangan ini menujukkan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Tebo untuk mendorong pembangunan di pedesaan di Kabupaten Tebo belum maksimal dari sisi pendanaan.


III - 19


Tabel 3.10 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap APBD Kabupaten Tebo Tahun 2006-2010 URAIAN BELANJA

2006

2007

2008

2009

2010

SR(%)

1

2

3

4

5

6

7

BELANJA

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


30,84

35,82

33,56

40,23

42,64

36,62

- BELANJA PEGAWAI

27,93

33,01

29,44

32,17

38,04

32,12

- BELANJA SUBSIDI

0,04

0,00

0,09

0,32

0,22

0,14

- BELANJA HIBAH

1,04

0,62

0,25

3,95

1,60

1,49

- BELANJA BANTUAN SOSIAL

1,68

1,60

1,39

0,49

0,24

1,08

- BELANJA BANTUAN KEUANGAN

0,00

0,44

2,02

2,88

0,00

1,07

- BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROV/KAB/KOTA DAN PEMERINTAH DESA

0,14

0,14

0,00

0,00

0,00

0,06

- BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROV/KAB/KOTA DAN PEMERINTAH DESA

0,00

0,00

0,00

0,00

2,11

0,42

- BELANJA TIDAK TERDUGA

0,01

0,00

0,37

0,42

0,43

0,25

BELANJA APARATUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BELANJA LANGSUNG

69,16

64,18

66,44

59,77

57,36

63,38

- BELANJA PEGAWAI

0,00

0,00

0,00

3,69

3,59

1,45

- BELANJA BARANG DAN JASA

25,84

13,81

12,42

32,35

14,93

19,87

- BELANJA MODAL

43,32

50,38

54,02

23,73

38,85

42,06

BELANJA PUBLIK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tebo, 2006-2010 (Data diolah). Ket. SR = Kontribusi Rata-rata (%).

Dari sisi realisasi belanja langsung yang merupakan belanja program dan kegiatan pembangunan, kontribusinya dalam realisasi belanja total terus menurun yaitu dari 69,16 persen tahun 2006, turun menjadi 64,18 persen tahun 2007, kemudian turun lagi menjadi 59,77 persen tahun 2009, dan kembali turun lagi menjadi 57,36 persen tahun 2010 atau secara rata-rata kontribusi belanja langsung sebesar 63,38 persen selama periode 2006-2010. Penurunan belanja langsung ini terutama didorong oleh penurunan belanja barang dan jasa yang terus menurun dari 25,84 persen tahun 2006 menjadi 14,93 persen tahun 2010, kenaikan hanya terjadi pada tahun 2009. Demikian juga belanja modal yang sedikit berfluktuasi namun cenderung menurun yaitu dari 43,32 persen tahun 2006 meningkat menjadi 50,38 persen tahun 2007, kemudian naik lagi menjadi 54,02 persen tahun 2008 kemudian turun menjadi 23,72 persen tahun 2009 dan naik lagi menjadi 38,85 persen tahun 2010 atau secara rata-rata kontribusinya sebesar 42,06 persen selama periode 2006-2010. Sedangkan untuk belanja pegawai dari belanja langsung mengalami kenaikan, berdasarkan data yang ada, kontribusi belanja pegawai pada tahun 2006-2008 tidak ada, namun tahun 2009 belanja


III - 20


pegawai pada belanja langsung baik menjadi 3,69 persen, dan tahun 2010 belanja pegawai untuk belanja langsung sebesar 3,59 persen atau secara rata-rata belanja pegawai pada belanja langsung selama periode 2009-2010 sebesar 3,64 persen. Bila dijumlahkan belanja pegawai dari belanja tidak langsung dengan belanja langsung, maka belanja pegawai mengalami peningkatan yaitu dari 27,93 persen tahun 2006 meningkat menjadi 41,63 persen tahun 2010 atau secara rata-rata selama tahun 2006-2010 mencapai 35,76 persen. Hal ini menunjukkan dari sisi realisasi belanja, komponen dari belanja pegawai dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung relatif besar. Oleh karena itu kinerja APBD Kabupaten Tebo selama tahun 2006-2010 dari sisi realisasi belanja belum menunjukkan fokus pemerintah terhadap peningkatan pelayanan dasar dan daya saing daerah sesuai dengan UU No.32 tahun 2004.

3.1.3. Neraca Keuangan Perkembangan aset dalam neraca keuangan Kabupaten Tebo selama periode 2006-2010 mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi yaitu rata-rata sebesar 22,57 persen, dimana pertumbuhan tahun 2007 sebesar 26,69 persen, tahun 2008 meningkat lagi menjadi 35,37 persen dan tahun 2009 menurun menjadi 15,40 persen serta tahun 2010 turun lagi menjadi 14,05 persen, sehingga secara rata-rata pertumbuhannya mencapai 22,57 persen pertahun. Pertumbuhan aset lancar secara rata-rata menurun sebesar 34,98 persen pertahun, dimana tahun 2007 nilai aset lancar sebesar Rp 94.408.745.232 tumbuh sebesar 29,88 persen, tahun 2008 nilai aset lancar menurun menjadi Rp 36.468.137.330 atau turun sebesar 62,88 persen, tahun 2009 nilai aset lancar sebesar Rp 20.324.467.205 atau turun lagi sebesar 66,95 persen kemudian tahun 2010 nilai aset lancar sebesar Rp 12.224.488.401 atau kembali mengalami penurunan sebesar 79,41 persen. Trend aset lancar tersebut menunjukkan suatu penurunan yang relatif besar selama periode 2006-2010. Penurunan asset lancar ini salah satu disebabkan oleh menurunnya kas di Kas Daerah dari Rp 94.408.745.232 pada tahun 2007 menurun menjadi Rp 34.468.137.330 tahun 2008 dan Rp 1.903.066.977 tahun 2010 atau menurun rata-rata sebesar 57,44 persen pertahun. Demikian juga dengan Kas di Bendahara Pengeluaran menurun rata-rata sebesar 41,21 persen pertahun dan piutang pajak menurun rata-rata sebesar 19,96 persen pertahun. Piutang pajak dan piutang retribusi juga mengalami penurunan rata-rata sebesar 19,96 persen dan 47,27 persen per tahun. Namun piutang lainnya mengalami peningkatan dari Rp 738.777.419 tahun 2007 menjadi Rp 4.643.610.497 tahun 2010 atau meningkat rata-rata sebesar 83,42 persen pertahun. Demikian juga persediaan mengalami peningkatan dari Rp 1.795.242.330 tahun 2006 meningkat menjadi Rp 4.110.728.319 pada


III - 21


tahun 2010 atau meningkat rata-rata sebesar 23,01 persen pertahun, sedangkan untuk Investasi jangka pendek tidak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo selama periode 2006-2010. Investasi ini biasa diarahkan pada deposito jangka pendek maksimal 3 bulan, dengan memanfaatkan dana yang masih menganggur yang biasanya ditempatkan di Bank milik daerah atau Bank nasional yang ada didaerah. Investasi jangka panjang meningkat rata-rata sebesar 19,57 persen pertahun, peningkatan investasi ini didorong oleh investasi non permanen meningkat rata-rata sebesar 28,08 persen selama periode 2008-2010, dan investasi permanen meningkat rata-rata sebesar 14,42 persen selama periode 2006-2010. Investasi ini ditempatkan dibeberapa badan usaha milik daerah (BUMD) seperti Bank Jambi dan usaha lainnya yang dinilai mempunyai prospek yang baik. Jumlah aset tetap dalam neraca keuangan Kabupaten Tebo selama tahun 2006-2010 juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2007 sebesar 26,10 persen, tahun 2008 sebesar 45,57 persen, tahun 2009 sebesar 17,06 persen dan tahun 2010 sebesar 14,95 persen, sehingga secara ratarata aset tetap tumbuh sebesar 25,36 persen selama tahun 2006-2010. Total aset tetap Kabupaten Tebo pada tahun 2006 sebesar Rp 683.357.587.092 meningkat menjadi Rp 1.687.891.113.273 pada tahun 2010. Kontribusi terbesar dari asset tetap berasal dari jalan, irigasi dan jaringan yaitu sebesar Rp 329.087.418.610 atau 48,16 persen kotribusinya pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp 903.311.801.947 atau 53,52 persen pada tahun 2010. Kontribusi terbesar kedua adalah gedung dan bangunan yaitu sebesar Rp 168.363.437.763 atau 24,64 persen pada tahun 2006 kemudian meningkat menjadi Rp 462.294.925.604 tahun 2010 atau 27,39 persen tahun 2010. Peningkatan kontribusi dari gedung dan bangunan ini, karena peningkatan harga dari bahan bangunan. Namun untuk peralatan dan mesin kontribusinya dari 13,62 persen tahun 2006 menurun menjadi 9,44 persen pada tahun 2010. Walaupun kontribusi dari peralatan dan mesin menurun namun nilainya nominalnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu tumbuh rata-rata sebesar 14,37 persen selama tahun 2006-2010.


III - 22


Tabel 3.11. Neraca Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo Per 1 Januari 2006 - 31 Desember 2010 NO

URAIAN

TAHUN 2006

TAHUN 2007

TAHUN 2008

TAHUN 2009

TAHUN 2010

PERT. (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ASET

2

ASET LANCAR

3

- KAS DI KAS DAERAH

4

- KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

5

- KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

6

- PIUTANG PAJAK

7

- PIUTANG RETRIBUSI

-

8

- PIUTANG LAINNYA

-

9

- PERSEDIAAN

10

JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 9)

11

INVESTASI JANGKA PANJANG

12

INVESTASI NON PERMANEN

13

- INVESTASI NON PERMANEN LAINNYA

-

14

JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN (13)

-

15

INVESTASI PERMANEN

16

- PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

17

- INVESTASI PERMANEN LAINNYA

18

JUMLAH INVESTASI PERMANEN (16 + 17)

7.162.105.000

7.162.105.000

11.736.892.909

13.077.073.758

12.276.058.988

14,42

19

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (14 + 18)

7.162.105.000

7.162.105.000

13.176.419.909

14.839.600.758

14.637.654.805

19,57


58.015.467.420

75.349.835.340

27.972.659.316

9.244.595.924

1.903.066.977

(57,44)

7.209.626.986

12.511.814.481

2.573.763.721

1.996.285.653

860.959.173

(41,21)

44.471.275

66.765.675

76.460.055

31,12

75.351.161

10.969.305

566.082.380

(19,96)

1.379.556.725

3.582.846.670

228.677.079

38.898.373

63.581.000

(47,27)

738.777.419

1.239.342.125

4.175.124.612

4.643.610.497

83,42

1.795.242.330

2.225.471.322

4.333.872.652

4.791.827.662

4.110.728.319

23,01

68.399.893.460

94.408.745.232

36.468.137.330

20.324.467.205

12.224.488.401

(34,98)

-

1.439.527.000

1.762.527.000

2.361.595.817

28,08

-

1.439.527.000

1.762.527.000

2.361.595.817

28,08

11.736.892.909

13.077.073.758

12.276.058.988

7.162.105.000 -

-

7.162.105.000 -

-

-

-

14,42 -

III - 23


NO

URAIAN

TAHUN 2006

TAHUN 2007

TAHUN 2008

1

2

3

4

5

TAHU

20

ASET TETAP

21

- TANAH

75.081.897.300

76.256.397.300

117.287.534.000

117.28

22

- PERALATAN DAN MESIN

93.081.860.379

109.329.423.379

106.412.437.385

130.79

23

- GEDUNG DAN BANGUNAN

168.363.437.763

219.901.504.511

378.196.325.389

426.96

24

- JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

329.087.418.610

398.263.666.360

618.549.142.534

712.23

25

- ASET TETAP LAINNYA

5.587.856.200

12.633.233.202

29.134.230.613

31.12

26

- KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

12.155.116.840

45.308.789.091

4.777.012.300

49.95

27

- AKUMULASI PENYUSUTAN

-

-

861.693.013.843

1.254.356.682.22 1

28

JUMLAH ASET TETAP (21 s.d 27)

29

DANA CADANGAN

30

- DANA CADANGAN

-

-

-

31

JUMLAH DANA CADANGAN (30)

-

-

-

32

ASET LAINNYA

33

- TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN

-

-

-

34

- KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

-

-

35

- ASET LAIN

-

-

36

JUMLAH ASET LAINNYA (33 s.d 35)

37

JUMLAH ASET (10 + 19 + 28 + 31 + 36)

38

KEWAJIBAN

39

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

40

- UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)


683.357.587.092

-

1.411.464.498 -

1.468.3

1.33

1.411.464.498

-

-

1.33

760.331.050.050

963.263.864.075

1.304.001.239.45 9

1.504.8

6.344.621.642

3.948.211.637

2.01

-


NO

URAIAN

TAHUN 2006

TAHUN 2007

TAHUN 2008

1

2

3

4

5

TAHU

41

- UANG MUKA KAS DAERAH

-

-

-

42

- UTANG PAJAK

-

-

-

43

- BAGIAN LANCAR UTANG DALAM NEGERI - PEMERINTAH PUSAT

-

-

-

44

- UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

1.420.257.777

45

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK ( 40 s.d 44 )

1.420.257.777

46

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

47

- UTANG DALAM NEGERI - PEMERINTAH PUSAT

-

-

-

48

- UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA - BUNGA & JASA PINJAMAN

-

-

-

49

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (47 s.d 48 )

-

-

-

50

JUMLAH KEWAJIBAN ( 45 + 49 )

51

EKUITAS DANA

52 53 54

- PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN

44.471.275

6

55

- CADANGAN PIUTANG

1.379.556.725

4.321.624.089

1.543.370.365

4.22

56

- CADANGAN PERSEDIAAN

1.795.242.330

2.225.471.322

4.333.872.652

4.79

57

- DANA YANG HARUS DISEDIAKAN UNTUK PEMBAYARAN HUTANG JANGKA PENDEK

(1.420.257.777)

58

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR ( 53 S/D 57 )

67.803.144.738

88.064.123.590

32.519.925.693

18.30

59

EKUITAS DANA INVESTASI

691.931.156.590

868.855.118.843

1.267.533.102.13 0

1.484.5

60

- DIINVESTASIKAN DLM INVESTASI JANGKA PANJANG

7.162.105.000

7.162.105.000

13.176.419.909

14.83

6.344.621.642

3.948.211.637

2.01

1.420.257.777

6.344.621.642

3.948.211.637

2.01

759.734.301.327

956.919.242.433

1.300.053.027.82 2

1.502.8

EKUITAS DANA LANCAR

67.803.144.738

88.064.123.590

32.519.925.693

18.30

- SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

66.048.603.460

81.517.028.179

26.598.211.400

9.22


-

-

-

-


NO

URAIAN

TAHUN 2006

TAHUN 2007

TAHUN 2008

1

2

3

4

5

861.693.013.843

1.254.356.682.22 1

-

-

-

-

868.855.118.843

1.267.533.102.13 0

683.357.587.092

TAHU

1.468.3

61

- DIINVESTASIKAN DALAM ASET TETAP

62

- DIINVESTASIKAN DALAM ASET LAIN - LAIN

63

- DANA YANG HARUS DISEDIAKAN UNTUK PEMBAYARAN HUTANG JANGKA PANJANG

64

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI ( 60 s.d 63 )

65

EKUITAS DANA CADANGAN

66

- DIINVESTASIKAN DALAM DANA CADANGAN

-

-

-

67

JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN ( 66 )

-

-

-

68

JUMLAH EKUITAS DANA (58 + 64 + 67)

758.910.792.273

956.919.242.433

1.300.053.027.82 2

1.502.8

69

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (50 + 68)

760.331.050.050

963.263.864.075

1.304.001.239.45 9

1.504.8

1.411.464.498 691.931.156.590

1.33

1.484.5


Tabel 3.11. Neraca Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Daerah Pemerintah Kabupat Per 1 Januari 2006 - 31 Desember 2010



Hutang jangka pendek dalam neraca keuangan pemerintah Kabupaten Tebo mengalami peningkatan dari Rp 1.420.257.777 tahun 2006 meningkat menjadi Rp 18.944.411.083 tahun 2010 atau meningkat rata-rata sebesar 91,11 persen pertahun selama 2006-2010. Munculnya hutang jangka pendek ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Tebo mempunyai kewajiban jangka pendek yaitu dari Rp 1.420.257.777 tahun 2006 meningkat menjadi Rp 19.052.343.667 tahun 2010 atau meningkat rata-rata sebesar 91,38 persen, sehingga kewajiban hutang jangka pendek Pemerintah Kabupaten Tebo diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2011. Hutang jangka pendek atau kewajiban jangka pendek pada tahun 2007 disebabkan Pemerintah Kabupaten Tebo masih mempunyai Hutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp 6.344.621.642, namun pada tahun 2010 Hutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) tinggal sebesar Rp 107.932.584, dan tahun 2011 diperkirakan Hutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) tidak ada lagi sehingga secara total kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Tebo hanya berasal dari hutang jangka pendek lainnya. Sedangkan hutang jangka panjang Pemerintah Kabupaten Tebo tidak ada, sehinga kewajiban jangka panjang sampai tahun 2010 tidak ada. Dengan demikian dari perhitungan kewajiban jangka pendek tersebut sama jumlahnya dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tebo yaitu meningkat sebesar 346,72 persen pada tahun 2007, kemudian turun menjadi 37,77 persen lagi pada tahun 2008 dan menurun lagi sebesar 48,93 persen pada tahun 2009 dan meningkat lagi sebesar 844,93 persen tahun 2010, sehingga secara rata-rata total kewajiban Pemerintah Kabupaten Tebo meningkat rata-rata sebesar 91,36 persen pertahun selama 2006-2010.


III - 27


Tabel 3.12. Neraca Keuangan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tebo (Per 1 Januari 2006 - 31 Desember 2010) NO

URAIAN

TAHUN 2006

TAHUN 2007

TAHUN 2008

TAHUN 2009

TAHUN 2010

PERT. (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

KEWAJIBAN

1.420.257.777

6.344.621.642

3.948.211.637

2.016.271.581

19.052.343.667

91,38

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1.420.257.777

6.344.621.642

3.948.211.637

2.016.271.581

19.052.343.667

91,38

6.344.621.642

3.948.211.637

2.016.271.581

107.932.584

(73,93)

-

2

2.1

3

2.1.1

UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)

4

2.1.2

UANG MUKA KAS DAERAH

-

5

2.1.3

UTANG PAJAK

-

-

6

2.1.4

BAGIAN LANCAR UTANG DALAM NEGERI - PEMERINTAH PUSAT

-

-

-

7

2.1.5

UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

1.420.257.777

-

-

18.944.411.083

91,11

8

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK ( 2.1.1 s.d 2.1.5 )

1.420.257.777

6.344.621.642

3.948.211.637

2.016.271.581

19.052.343.667

91,38

10

PERTUMBUHAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (%)

346,72

(37,77)

(48,93)

844,93

-

-

-

-

11

2.2

12

2.2.1

UTANG DALAM NEGERI - PEMERINTAH PUSAT

-

-

-

2.2.2

UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA - BUNGA DAN JASA PINJAMAN

-

-

-

14

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (2.2.1 s.d 2.2.2)

-

-

-

15

JUMLAH KEWAJIBAN ( 7 + 11 )

6.344.621.642

3.948.211.637

2.016.271.581

19.052.343.667

16

PERTUMBUHAN KEWAJIBAN (%)

346,72

(37,77)

(48,93)

844,93

13

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

-

1.420.257.777

91,38



III - 28


Perkembangan ekuitas dana Kabupaten Tebo selama tahun 2006-2010 tumbuh rata-rata sebesar 22,26 persen pertahun, dimana pada tahun 2007 tumbuh sebesar 25,95 persen, tahun 2008 sebesar 35,86 persen, tahun 2009 sebesar 15,60 persen dan tahun 2010 sebesar 12,94 persen. Sumber pertumbuhan ini berasal dari ekuitas dana investasi tahun 2007 sebesar 25,57 persen, tahun 2008 sebesar 45,89 persen, tahun 2009 sebesar 17,12 persen dan tahun 2010 sebesar 14,79 persen, sehingga secara rata-rata ekuitas dana investasi tumbuh sebesar 25,27 persen pertahun selama 20062010. Sedangkan untuk ekuitas dana lancar pada tahun 2007 tumbuh sebesar 29,88 persen, kemudian tahun 2008 dan 2009 serta 2010 masingmasing menurun sebesar -63,07 persen dan -43,70 persen serta turun lagi -137,29 persen, sehingga secara rata-rata ekuitas dana lancar menurun sebesar -43,67 persen pertahun. Penurunan ekuitas dana lancar ini disebabkan SILPA menurun rata-rata sebesar -52,22 persen pertahun selama periode 2006-2010. Ekuitas dana lancar diperoleh dari jumlah SILPA ditambah cadangan untuk piutang dan cadangan untuk persediaan dikurangi utang jangka pendek ditambah pendapatan yang ditangguhkan, sehingga tahun 2006 jumlah ekuitas dana lancar mencapai Rp 67.803.144.738 dan tahun 2010 sebesar Rp 6.827.855.266. Sedangkan pertumbuhan ekuitas dana investasi didorong oleh investasi dalam jangka panjang tumbuh rata-rata sebesar 19,57 persen, investasi dalam asset tetap tumbuh rata-rata sebesar 25,36 persen dan investasi dalam asset lain-lain tumbuh 3,14 persen pertahun selama periode 2006-2010. Selanjutnya untuk ekuitas dana cadangan dari tahun 2006-2010 tidak ada, karena tidak ada investasi dalam bentuk dana cadangan. Dengan demikian secara total jumlah kewajiban dan ekuitas dana pada tahun 2006 mencapai Rp 760.331.050.050 dan tahun 2010 sebesar Rp 1.716.350.776.479 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 22,57 persen pertahun. Pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas dana pada tahun 2007 sebesar 26,69 persen, tahun 2008 sebesar 35,37 persen, tahun 2009 sebesar 15,40 persen dan tahun 2010 sebesar 14,05 persen.


III - 29


TTabel 3.13 Neraca Keuangan Ekuitas Dana Daerah Kabupaten Tebo Per 1 Januari 2006 - 31 Desember 2010 KODE REK

URAIAN

2006

2007

2008

2009

2010

GR (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

3 3.1

EKUITAS DANA

759.734.301.327

956.919.242.433

1.300.053.027.822

1.502.847.036.223

1.697.298.432.812

22,26

EKUITAS DANA LANCAR

67.803.144.738

88.064.123.590

32.519.925.693

18.308.195.624

(6.827.855.266)

(43,67)

3.1.1

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

66.048.603.460

81.517.028.179

26.598.211.400

9.224.609.997

2.656.093.566

(55,22)

3.1.2

PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN

-

-

44.471.275

66.765.675

76.460.055

31,12

3.1.3

CADANGAN PIUTANG

1.379.556.725

4.321.624.089

1.543.370.365

4.224.992.290

5.273.273.877

39,83

3.1.4

CADANGAN PERSEDIAAN

1.795.242.330

2.225.471.322

4.333.872.652

4.791.827.662

4.110.728.319

23,01

3.1.5

DANA YANG HARUS DISEDIAKAN UNTUK PEMBAYARAN HUTANG JANGKA PENDEK

(1.420.257.777)

-

-

-

(18.944.411.083)

91,11

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

67.803.144.738

88.064.123.590

32.519.925.693

18.308.195.624

(6.827.855.266)

(43,67)

PERT. EKUITAS DANA LANCAR (%) 3.2

EKUITAS DANA INVESTASI

3.2.1

DIINVESTASIKAN DALAM INVESTASI JANGKA PANJANG

3.2.2

DIINVESTASIKAN DALAM ASET TETAP

3.2.3

DIINVESTASIKAN DALAM ASET LAIN - LAIN

3.2.4

DANA YANG HARUS DISEDIAKAN UNTUK PEMBAYARAN HUTANG JANGKA PANJANG JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI ( 76 S/D 79 )

29,88

3.3

(43,70)

(137,29)

691.931.156.590

868.855.118.843

1.267.533.102.130

1.484.538.840.599

1.704.126.288.078

25,27

7.162.105.000

7.162.105.000

13.176.419.909

14.839.600.758

14.637.654.805

19,57

683.357.587.092

861.693.013.843

1.254.356.682.221

.468.364.839.841

1.687.891.113.273

25,36

1.411.464.498

-

-

1.334.400.000

1.597.520.000

3,14

-

-

-

-

-

691.931.156.590

868.855.118.843

1.267.533.102.130

1.484.538.840.599

1.704.126.288.078

PERT. EKUITAS DANA INVESTASI (%)

3.3.1

(63,07)

25,57

45,89

17,12

EKUITAS DANA CADANGAN

-

-

-

-

-

DIINVESTASIKAN DALAM DANA CADANGAN

-

-

-

-

-

JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN ( 83 )

-

-

-

-

-

758.910.792.273

956.919.242.433

1.300.053.027.822

1.502.847.036.223

1.697.298.432.812

JUMLAH EKUITAS DANA PERT. EKUITAS DANA (%) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA PERT. KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (%)


26,09 760.331.050.050

963.263.864.075 26,69

35,86 1.304.001.239.459 35,37

15,60 1.504.863.307.804 15,40

25,27

14,79

22,29

12,94 1.716.350.776.479

22,57

14,05

III - 30


1.

Rasio Likuiditas Neraca Keuangan

Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (current rasio) dan Quick Ratio. Rasio lancar adalah asset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedang Quick Ratio adalah asset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio likuiditas neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut: Tabel 3.14 Rasio Likuiditas Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2010 URAIAN

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

A. RASIO LANCAR

48,160

14,880

9,2366

10,0802

0,6416

B. QUICK RATIO

46,896

14,529

8,1389

7,7036

0,4259

RASIO LIKUIDITAS

Data diolah

a.

Rasio Lancar (Current ratio)

Rasio Lancar (Current ratio), digunakan untuk mengetahui sampai seberapa jauh Pemerintah Kabupaten Tebo dapat melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Jika yang digunakan adalah rasio yang dibuat oleh Dun & Bradstreet (D&B), angka rasio ini mengindikasikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Tebo untuk memenuhi hutang jangka pendeknya. Jika rasio ini lebih kecil dari 1,5, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo akan mengalami kesulitan dalam membayar tagihan jangka pendeknya. Tetapi jika rasio ini cukup besar misalnya diatas 4,0, maka Pemerintah daerah dapat dengan mudah mencairkan asset lancarnya untuk membayar seluruh tagihan kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2006 sebesar 48,160, tahun 2007 nilai rasio lancar sebesar 14,880, tahun 2008 sebesar 9,2366, tahun 2009 sebesar 10,0802 dan tahun 2010 sebesar 0,6416. Nilai yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo dapat dengan mudah mencairkan asset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Jika dilihat dari trend nilai rasio lancar tersebut cenderung terus meningkat, hal ini menunjukkan bahwa dari sisi rasio lancar (current ratio) sangat baik dan sangat sehat. Oleh karena itu kedepan Pemerintah Kabupaten Tebo, harus tetap mempertahankan dan meningkatkan


III - 31


pengelolaan asset lancarnya terutama terkait dengan kewajiban jangka pendek. b.

Quick Ratio.

Jika dibandingkan dengan rasio lancar dengan rasio dari Dun & Bradstreet (D&B), maka quick ratio yang nilainya lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa asset lancar (setelah dikurangi persediaan) dapat menutup kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya quick ratio yang lebih kecil dari 0,75 menunjukkan bahwa Pemerintah daerah tidak mampu untuk menutup kewajiban jangka pendeknya dengan segera. Rasio keuangan ini lebih akurat dibandingkan rasio lancar (current ratio) karena Quick ratio telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1 atau 100%. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai quick ratio neraca keuangan Pemrintah Kabupaten Tebo tahun 2006 sebesar 46,896, tahun 2007 quick rationya sebesar 14,529, tahun 2008 sebesar 8,1389, tahun 2009 sebesar 7,7036 dan tahun 2010 sebesar 0,4259. Nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan asset lancar Pemerintah Kabupaten Tebo setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya, dengan nilai dari quick ratio menunjukkan trend yang terus meningkat, sehingga kedepan perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan pengolalaan asset lancar. 2.

Rasio Solvabilitas

Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvablitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap asset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap asset adalah kewajiban dibagi dengan asset, sedang rasio kewajiban terhadap equitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio solvablitas neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2006-2010 tertera pada tabel berikut ini. Tabel 3.15 Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2010 RASIO SOLVABLITAS

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

A. RASIO KEWAJIBAN TERHADAP ASSET

0,0019

0,0067

0,003

0,0013

0,0111

B. RASIO KEWAJIBAN TERHADAP EKUITAS

0,0019

0,0067

0,003

0,0013

0,0112

Data diolah


III - 32


a.

Rasio Kewajiban Terhadap Asset

Rasio ini secara langsung membandingkan kewajiban jangka panjang ditambah dengan kewajiban jangka pendek dibagi dengan asset dikurangi kewajiban (hutang jangka panjang dan jangka pendek). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2006 sebesar 0,0018892, tahun 2007 sebesar 0,00359, tahun 2008 sebesar 0,0030278, tahun 2009 sebesar 0,0013398 dan tahun 2010 sebesar 0,0111005. Dilihat dari nilai trend rasio kewajiban terhadap aset, nilainya relatif kecil namun cenderung meningkat. Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio kewajiban terhadap aset, namun jika nilai rasio cukup besar atau berada diatas 0,75 maka, pihak kreditor harus berhati-hati meminjamkan memberikan kredit kepada Pemerintah daerah tersebut. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo selama tahun 2006-2010 cukup kuat untuk membayar jika Pemerintah Kabupaten Tebo melakukan pinjaman ke kreditor.

b.

Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas

Rasio ini secara langsung membandingkan kewajiban jangka pendek dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2006 sebesar 0,001869, tahun 2007 sebesar 0,006630, tahun 2008 sebesar 0,0030370, tahun 2009 sebesar 0,0013416 dan tahun 2010 sebesar 0,0112251. Nilai rasio ini hampir sama dengan Rasio Kewajiban Terhadap Asset, hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Tebo selama tahun 2006-2010 tidak mempunyai kewajiban jangka panjang. Sehingga total asset dikurangi dengan kewajiban nilainya sama dengan ekuitas (lihat Tabel 3.15). Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio rasio kewajiban terhadap ekuitas, namun jika nilai rasio cukup besar atau berada diatas 0,75 maka, pihak kreditor harus berhati-hati meminjamkan memberikan kredit kepada Pemerintah daerah tersebut. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo selama tahun 2006-2010 cukup kuat untuk membayar jika Pemerintah Kabupaten Tebo melakukan pinjaman ke kreditor. 3.

Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas yaitu untuk mengukur sampai seberapa jauh aktivitas pemerintah daerah dalam menggunakan dana-dananya secara efektif dan efisien. Rasio ini dapat mengukur efesiensi kegiatan operasional birokrasi pemerintah daerah, karena rasio ini didasarkan pada perbandingan antara pendapatan dengan pengeluaran pada waktu periode tertentu. Untuk neraca keuangan daerah, rasio aktivitas yang digunakan adalah rasio rata-rata umur piutang dan rasio rata-rata umur persediaan. Rasio rata-rata umur piutang adalah 365 hari dibagi dengan perputaran piutang, sedang rasio rata-rata umur persediaan adalah 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan.


III - 33


Berdasarkan formula tersebut, maka rasio aktivitas neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut: Tabel 3.16 Rasio Aktivitas Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2010 KETERANGAN

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

1. RASIO RATA-RATA UMUR PIUTANG

7,362

16,708

15,447

75,875

157,450

2. RASIO RATA-RATA UMUR PERSEDIAAN

9,580

8,604

43,377

86,055

122,739

Data diolah.

a.

Rasio Rata-Rata Umur Piutang

Rasio tersebut menunjukkan berapa lama umur rata-rata piutang atau berapa lama waktu yang diperlukan dalam proses sampai dengan pembayaran tunai. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2006 sebesar 7,362, tahun 2007 sebesar 16,708, tahun 2008 sebesar 15,447, tahun 2009 sebesar 75,875 dan tahun 2010 sebesar 157,450. Jika dilihat dari hasil rasio tersebut menunjukkan bahwa Rata-Rata Umur Piutang Pemerintah Kabupaten Tebo selama tahun 2006-2010 relatif berfluktuasi, namun cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata umur piutang relatif pendek dalam proses sampai dengan pembayaran tunai, sehingga dapat memperlancar arus kas di Neraca Keuangannya. b.

Rasio Rata-Rata Umur Persediaan

Rasio tersebut menunjukkan berapa lama umur rata-rata persediaan atau berapa lama waktu yang diperlukan dalam proses sampai dengan penggunaan persediaan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2006 sebesa 9,580, tahun 2007 sebesar 8,604, tahun 2008 sebesar 43,377, tahun 2009 sebesar 86,055 dan tahun 2010 sebesar 122,739. Nilai Rasio rata-rata umur persediaan 122,7385 artinya Pemerintah Kabupaten Tebo pada tahun 2010 memiliki jumlah perputaran persediaan sebesar 122,7385 kali dalam satu tahun. Jika nilai rasio perputaran persediaan tinggi, berarti Pemerintah daerah tersebut memiliki tingkat persediaan yang relative rendah dan dapat menganggu pelaksanaan proyekproyek yang sedang berjalan. Sebaliknya jika persediaan anggaran yang relative besar, maka Pemerintah daerah tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan dan pembayaran dalam pekerjaan proyek sesuai dengan jadwal, dengan demikian pemerintah daerah dapat bekerja dengan baik dan efisien. Jika dilihat dari hasil perhitungan rasio tersebut menunjukkan bahwa Rata-Rata Umur Persediaan keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo selama tahun 2006-2010 cukup baik dan efisien dalam melaksanakan proses pembayaran dan ketersediaan anggaran.


III - 34


3.2.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Pada Tabel 3.17. berikut dapat dilihat proporsi belanja anggaran Kabupaten Tebo dari tahun 2006-2010. Untuk belanja daerah alokasi dana yang tersedia untuk 2006 adalah sebesar Rp 322,482 milyar meningkat menjadi Rp 355,417 milyar tahun 2007, dan meningkat lagi menjadi Rp 513,933 milyar pada tahun 2008, kemudian naik lagi menjadi 484,388 milyar tahun 2009 dan pada tahun 2010 realisasi belanja anggaran mencapai Rp 513,337 milyar atau secara rata-rata total belanja meningkat sebesar 12,32 persen pertahun selama periode 20062010. Total belanja tidak langsung pada tahun 2006 sebesar 99,462 milyar, pada tahun 2007 sebesar Rp 127,298 milyar dan pada tahun 2008 naik lagi menjadi Rp 172,5 milyar, tahun 2009 sebesar Rp 194,861 milyar dan tahun 2010 naik lagi menjadi Rp 218,888 milyar atau secara rata-rata meningkat sebesar 21,8 persen pertahun. Adapun untuk belanja langsung untuk tahun 2006 sebesar Rp 223,02 milyar, kemudian pada tahun 2007 sebesar Rp 228,119 milyar, tahun 2008 naik menjadi Rp 341,433 milyar, tahun 2009 turun menjadi 289,526 milyar dan tahun 2010 naik menjadi Rp 294,449 milyar atau secara rata-rata meningkat sebesar 7,19 persen pertahun. Jika dilihat dari proporsinya, maka realisasi anggaran belanja tidak langsung meningkat dari 30,84 persen tahun 2006 menjadi 42,64 persen tahun 2010 atau sharenya rata-rata sebesar 36,62 persen selama periode 2006-2010. Peningkatan belanja tidak langsung ini didorong oleh belanja pegawai dari 27,93 persen tahun 2006 menjadi 38,04 persen tahun 2010 atau rata-rata sebesar 32,12 persen selama tahun 2006-2010. Belanja subsidi meningkat dari 0,04 persen tahun 2006 menjadi 0,22 persen tahun 2010 atau secara rata-rata hanya sebesar 0,14 persen. Belanja hibah meningkat dari 1,04 persen tahun 2006 menjadi 1,60 persen tahun 2010, atau secara rata-rata selama periode 2006-2010 sebesar 1,49 persen. Belanja bantuan sosial menurun yaitu dari 1,68 persen tahun 2006 terus menurun menjadi 0,24 persen tahun 2010, sehingga secara rata-rata hanya sebesar 1,08 persen. Untuk belanja bantuan keuangan kepada pemerintah


III - 35


yang lebih rendah mengalami fluktuasi, namun relatif meningkat dari 0,44 persen tahun 2007 menjadi 2,02 persen tahun 2008, kemudian naik lagi menjadi 2,88 persen tahun 2009 dan tahun 2010 tidak ada bantuan, sehingga secara rata-rata hanya sebesar 1,07 persen selama periode 20062010. Rendahnya kontribusi bantuan keuangan ini menujukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tebo untuk mendorong pembangunan di pedesaan belum maksimal dari sisi pendanaan. Disisi lain belanja langsung sharenya menurun dari 69,16 persen tahun 2006 menjadi 57,36 persen tahun 2010, penurunan ini disebabkan belanja barang dan jasa menurun dari 25,84 persen tahun 2006 menjadi 14,93 persen tahun 2010. Demikian juga untuk modal menurun dari 43,32 persen tahun 2006 menjadi 38,85 persen tahun 2010. Dari proporsi belanja ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran selama tahun 2006-2010 trend menunjukkan bahwa belanja pegawai cenderung meningkat dari pada belanja modal dan data menunjukkan rasio tahun 2010 sudah mendekati antara belanja aparatur dengan belanja modal yaitu 38,04 persen untuk total belanja pegawai dan 38,85 persen untuk belanja modal. Kondisi ini kedepan harus dikoreksi, agar proporsi belanja menjadi lebih fokus pada belanja program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan tingkat kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja sekaligus dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang cenderung meningkat di Kabupaten Tebo. Kondisi alokasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung mengindikasikan bahwa, pemerintah Kabupaten Tebo selama periode 2006-2010 belum memprioritaskan alokasi anggaran pada belanja sektor riil yaitu untuk menstimulasi ekonomi masyarakat serta memperbaiki kualitas infrastruktur yang rusak dan mendorong ekonomi rakyat.


III - 36


Tabel 3.17 Perkembangan dan Proporsi Belanja Anggaran Kab. Tebo Tahun 2006-2010 (Rp000) NO

URAIAN BELANJA

2006

2007

2008

2009

2010

GR (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

1


99.462.662.634

127.298.040.425

172.500.147.675

194.861.550.159

218.888.186.811

21,8

1.1

BELANJA PEGAWAI

90.072.562.992

117.319.830.227

151.278.231.886

155.825.399.253

195.262.868.498

21,34

1.2

BELANJA SUBSIDI

136.700.000

-

486.540.000

1.527.127.705

1.150.000.000

70,31

1.3

BELANJA HIBAH

3.353.881.217

2.200.000.000

1.265.506.950

19.128.120.000

8.222.969.850

25,13

1.4

BELANJA BANTUAN SOSIAL

5.425.496.656

5.703.360.198

7.161.151.800

2.393.545.501

1.231.523.961

-30,98

1.5

BELANJA BANTUAN KEUANGAN

-

1.575.000.000

10.392.480.039

13.947.978.000

1.6

BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KAB/KOTA DAN PEMERINTAH DESA

445.021.769

499.850.000

-

-

-

12,32

1.7

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPD PROV/KAB./KOTA DAN PEMERINTAH DESA

-

-

-

-

10.815.349.320

0

1.8

BELANJA TIDAK TERDUGA

29.000.000

-

1.916.237.000

2.039.379.700

2.205.475.182

195,31

1.9

BELANJA APARATUR

-

-

-

-

-

0

2

BELANJA LANGSUNG

223.020.124.694

228.119.291.059

341.433.245.774

289.526.853.893

294.449.132.934

7,19

2.1

BELANJA PEGAWAI

-

-

-

17.863.711.660

18.408.062.350

3,05

2.2

BELANJA BARANG DAN JASA

83.314.482.703

49.074.109.668

63.815.527.922

156.701.567.913

76.630.536.259

-2,07

2.3

BELANJA MODAL

139.705.641.991

179.045.181.391

277.617.717.852

114.961.574.320

199.410.534.325

9,3

2.4

BELANJA PUBLIK

-

-

-

-

-

0

322.482.787.328

355.417.331.484

513.933.393.449

484.388.404.052

513.337.319.745

12,32

BELANJA

197,59

Sumber: DPPKAD Kab.Tebo, Tahun 2006-2010 (Data diolah) Ket. GR = Pertumbuhan Rata-rata (%)


III - 37


Tabel 3.18 Perkembangan dan Proporsi Belanja Anggaran Kab. Tebo Tahun 2006-2010 (%) NO

URAIAN BELANJA

2006

2007

2008

2009

2010

SR(%)

1

1

2

3

4

5

6

7


30,84

35,82

33,56

40,23

42,64

36,62

1.1

1

BELANJA PEGAWAI

27,93

33,01

29,44

32,17

38,04

32,12

1.2

BELANJA SUBSIDI

0,04

0,00

0,09

0,32

0,22

0,14

1.3

BELANJA HIBAH

1,04

0,62

0,25

3,95

1,60

1,49

1.4


1,68

1,60

1,39

0,49

0,24

1,08

1.5


0,00

0,44

2,02

2,88

0,00

1,07

1.6

BELANJA BG HSL KPD PROV/ KAB/KOTA & PEMERINTAH DESA

0,14

0,14

0,00

0,00

0,00

0,06

1.7

BELANJA BANT. KEUANGAN KPD PROV/KAB/KOTA & PEM. DESA

0,00

0,00

0,00

0,00

2,11

0,42

1.8


0,01

0,00

0,37

0,42

0,43

0,25

1.9

BELANJA APARATUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

63,38

BELANJA LANGSUNG

69,16

64,18

66,44

59,77

57,36

2.1

BELANJA PEGAWAI

0,00

0,00

0,00

3,69

3,59

1,45

2.2


25,84

13,81

12,42

32,35

14,93

19,87

2.3

BELANJA MODAL

43,32

50,38

54,02

23,73

38,85

42,06

2.4

BELANJA PUBLIK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

TOTAL BELANJA

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tebo, Tahun 2006-2010 (Data diolah) Ket. SR = Kontribusi Rata-rata (%)

3.2.2. Analisis Pembiayaan Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tebo terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari SiLPA Tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi. Selisih antara Penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja. Penerimaan pembiayaan pada tahun 2011 – 2016 diperkirakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya. Realisasi anggaran tahun 2011 terjadi surplus sebesar Rp 16,288 milyar ditambah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp 2,656 milyar dikurangi penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp 9,4 milyar. Sumber penerimaan pembangunan selama tahun 2011-2016 diproyeksikan sebagian besar berasal dari Silpa tahun lalu, ditambah dengan surplus anggaran setiap tahun selama periode 2011-2016. Sampai tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Tebo telah melakukan penyertaan modal pada Bank Jambi sebesar Rp 9,4 milyar, kemudian mulai tahun 2012 melakukan penyertaan modal pada Bank Jambi sebesar Rp 5 milyar, tahun


III - 38


2013 sebesar 15,6 milyar dan tahun 2014 sebesar Rp 20 milyar sehingga penyertaan Pemerintah Tebo pada Bank Jambi akan mencapai Rp 50 milyar pada tahun 2014. Realisasi pendapatan daerah diproyeksikan tumbuh ratarata sebesar 12,00 persen dan Silpa tahun lalu diproyekaikan tumbuh ratarata sebesar 11,73 persen pertahun selama periode 2011-2016. Realisasi pengeluaran pembiayaan selama tahun 2011-2016 juga sebagian besar berasal dari Silpa tahun berkenaan, sebagian lagi berasal dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi dari Pemerintah Kabupaten Tebo. Selisih dari penerimaan pembangunan dengan pengeluaran pembiayaan adalah pembiayaan netto. Proyeksi pembiayaan netto pada tahun 2011 sebesar Rp 6,743 milyar, tahun 2012 sebesar Rp 5,530 milyar, tahun 2013 sebesar Rp 11,055 milyar, tahun 2014 surplus sebesar Rp 14,525 milyar, dan tahun 2016 pembiayaan netto sebesar Rp 0,375 milyar. Proyeksi ini menunjukkan bahwa pembiyaan APBD Kabupaten Tebo selama tahun 2011-2016 sangat tergantung pada Silpa baik Silpa tahun lalu maupun tahun berkenaan. Berdasarkan proyeksi ini, maka pemerintah daerah kedepan perlu mengembangkan sumber pembiayaan pembangunan melalui penyertaan modal pada BUMD baik perkebunan maupun peternakan, pembentukan dana cadangan ataupun investasi pada sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan, sehingga sumber pembiayaan pembangunan menjadi lebih beragam. Berkenaan dengan strategi alternatif sumber pembiayaan daerah perlu dilakukan kajian untuk membuat grand strategi diversifikasi sumber pembiayaan. Adapun kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayan pada 5 tahun kedepan (tahun 2011-2016) adalah sebagai berikut: 1.

Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat, namun dari sisi pembiayaan sumber pendapatannya sangat terbatas. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 2.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.


III - 39


T Tabel 3.19 Perkembangan Pembiayaan APBD Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 (Rp) NO. URUT

URAIAN BELANJA

2011

2012

2013

2014

2015

2016

GR (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

16.288.317.517

10.075.331.000

16.530.251.393

16.410.641.148

7.739.159.359

2.265.835.578

-32,60

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.656.093.566

9.544.411.083

4.544.411.083

5.474.662.475

1.885.303.624

4.624.462.983

11,73

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA

2.656.093.566

9.544.411.083

4.544.411.083

5.474.662.475

1.885.303.624

4.624.462.983

11,73

JLH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

2.656.09*3.566

9.544.411.083

4.544.411.083

5.474.662.475

1.885.303.624

4.624.462.983

11,73

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

9.400.000.000

15.075.331.000

15.600.000.000

20.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

-11,86

5.000.000.000

5.000.000.000

0.00

0

0

28,29

SURPLUS/DEFISIT 6 6.1 6.1.1

6.2

PEMBIAYAAN DAERAH

6.2.1

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

6.2.2

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

6.2.3

PEMBAYARAN POKOK HUTANG

9.400.000.000

5.000.000.000

15.600.000.000

20.000.000.000

10.075.331.000

0,00

JLH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

9.400.000.000

15.075.331.000

15.600.000.000

20.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

-11,86

PEMBIAYAAN NETO

-6.743.906.434

-5.530.919.917

-11.055.588.917

-14.525.337.525

-3.114.696.376

-375.537.017

-43,88

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

9.544.411.083

4.544.411.083

5.474.662.475

1.885.303.624

4.624.462.983

1.890.298.561

-27,66

abel 3.19 Perkembangan Pembiayaan APBD Kabupaten Tebo Tahun


III - 40


Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Tebo pada tahun 2011-2016 adalah : 1.

2. 3.

Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal pada BUMD yang akan didirikan, atau penambahan modal pada Bank Jambi untuk mewujudkan Modal Bank Jambi sebesar Rp 1 trilyiun pada tahun 2014. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran. Medorong penyertaan modal untuk pendirian BUMD seperti Perkebunan ataupun peternakan ataupun BUMD pengolahan industri hilir yang fokus pada pengelolaan hasil kekayaan daerah dengan bersinergi dan bekerjasama dengan pihak swasta dengan sistem pembagian saham sehingga pengelolaan BUMD dilakukan secara profesional dan independent. Dalam penyertaan modal pada BUMD harus dilakukan kajian yang mendalam terhadap kelayakan dan kinerja BUMD yang sudah ada di Provinsi maupun yang akan didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo.

Selain itu, terhadap arah kebijakan Kabupaten Tebo kedepan perlu strategi penggalangan dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah yang perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Kabupaten Tebo diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar ke Kabupaten Tebo. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah: 1. 2. 3.

4. 5.

6.

Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Tebo; Menciptakan Kabupaten Tebo yang lebih kondusif untuk investasi, terutama konflik lahan yang paling sering terjadi di Wilayah Tebo. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tebo dengan pihak swasta atau dengan pihak government/pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati; Kerjasama antara BUMD dan pihak swasta; Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor perkebunan, ecotourism, kehutanan, peternakan, dan perikanan kemudian pengembangan industri hilir dan pengolahan yang berbasis perkebunan dan pertanian, listrik, dan industri berbahan baku perkebunan; Mendorong peningkatan investasi langsung dari negara lain yaitu melalui


III - 41


7. 8.

3.3.

skema FDI (foreign direct investment). Mendorong investasi swasta melalui skema investasi fasilitas untuk PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negri). Mendorong investasi masyarakat yaitu investasi non fasilitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat terutama masyarakat lokal, apalagi letak Kabupaten Tebo yang sangat strategis berada didaerah lintas sumatera, maka investasi non fasilitas diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan Provinsi Jambi.

Kerangka Pendanaan

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama. Realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2011 sebesar Rp 276,612 milyar, yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 238,922 milyar, belanja subsidi Rp 2,175 milyar, belanja hibah sebesar Rp 17,037 milyar, belanja bantuan sosial sebesar Rp 2,148 milyar, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa sebesar Rp 12,00 milyar dan belanja tidak terduga sebesar Rp 4,328 milyar. Proyeksi belanja tidak langsung pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 430,419 milyar atau tumbuh rata-rata sebesar 9,25 persen yang didorong oleh belanja pegawai meningkat menjadi Rp 375,668 milyar atau tumbuh rata-rata sebesar 9,47 persen, belanja subsidi meningkat menjadi Rp 3,493 milyar, belanja hibah meningkat menjadi Rp 9,367 milyar, belanja bantuan sosial menjadi Rp 5,084 milyar, belanja bagi hasil bantuan keuangan kepada pemerintah desa juga meningkat menjadi Rp 32,941 milyar. Dengan laju pertumbuhan rata-rata yang paling tingi yaitu belanja bagi hasil kepada pemerintah desa yaitu rata-rata 22,38 persen pertahun, kemudian belanja sosial tumbuh rata-rata sebesar 18,80 persen.Sedangkan belanja hibah jumlahnya diperkirakan jumlah terus menurun setiap tahun selama periode 2011-2016, sehingga mengalami penurunan rata-rata sebesar 11,28 persen pertahun. Berdasarkan realisasi belanja langsung periode 2006-2010 dan proyeksi belanja tidak langsung pada periode 2011-2016, yang trendnya terus meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 9,25 persen pertahun, maka dapat diproyeksikan juga trend dari belanja langsung sesuai dengan belanja wajib dan program prioritas tahun 2011-2016. Untuk mewujudkan Visi Misi Bupati Kabupaten Tebo Periode 20112016, maka peranan belanja langsung untuk mendorong program dan kegiatan sangat signifikan. Untuk itu belanja langsung diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 15,54 persen pertahun, dimana belanja pegawai tumbuh rata-rata sebesar 0,73 persen, belanja barang dan jasa 20,49 persen dan belanja modal rata-rata tumbuh sebesar 14,74 persen pertahun. Sebagian


III - 42


besar belanja langsung akan diserap oleh belanja modal dan belanja barang dan jasa rata-rata sebesar 91,07 persen dari total belanja langsung, sedangkan belanja pegawai hanya sebesar 8,8,93 persen pada tahun 2011. Pada tahun 2012 belanja modal dan belanja barang dan jasa menyerap 92,04 persen dari total belanja langsung, dimana belanja pegawai menurun menjadi 7,96 persen. Proyeksi secara rata-rata belanja modal sebesar 60,80 persen, belanja barang dan jasa 33,28 persen dan belanja pegawai sebesar 5,94 persen daro total belanja langsung. Untuk menjaga momentum pembangunan agar dapat terus tumbuh dengan baik di Kabupaten Tebo, maka persentase belanja langsung minimal 60 persen dari total belanja atau belanja tidak langsung maksimal 40 persen. Dari 60 persen belanja langsung tersebut, sebaiknya belanja modal dalam total belanja harus diatas 40 persen selama periode 2011-2016, agar Visi Misi Bupati dapat terwujud dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjaga rasio tersebut perlu dibuat komitmen antara eksekutif dengan legeslatif (DPRD Kabupaten Tebo) dalam pengalokasian belanja, dimana belanja tidak langsung harus ditetapkan maksimal 40 persen dari total belanja dan belanja langsung minimal sebesar 60 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat melaksanakan program prioritas antara lain program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan program ternak untuk masyarakat miskin dan program pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja melalui sektor perkebunan rakyat, pemberdayaan usaha kecil menengah dan koperasi, bantuan modal dan ketrampilan teknis, program pengembangan tanaman pangan, padi dan jagung serta pengembangan sentra UMKM yang berbasis pada potensi kerajinan masyarakat di Kabupaten Tebo. Pengentasan kemiskinan di petani di semua sub sektor pertanian tidak bisa dilakukan secara parsial harus terintegrasi (melalui sektor hulu yaitu pemberian subsidi, bibit, saprodi, obat-obatan) dan melalui sektor hilir pengolahan dan pemasarannya. Adapun proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung APBD Kabupaten Tebo tahun 2011-2016 mendatang adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.


III - 43


Tabel 3.20 Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD Kabupaten Tebo, 2011-2016 (Rp) KODE REK

URAIAN BELANJA

2011

2012

2013

2014

2015

2016

GR (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5 5.1

BELANJA

558.105.427.207

627.335.839.145

740.494.814.119

820.489.036.189

914.993.988.821

1.009.999.558.130

12,60


276.612.922.381

299.436.799.922

335.491.576.537

367.260.219.643

398.355.996.585

430.419.772.443

9,25

5.1.1

BELANJA PEGAWAI

238.922.962.645

272.586.257.956

297.119.021.172

322.374.137.972

348.486.443.147

375.668.385.713

9,47

5.1.2

BELANJA SUBSIDI

2.175.332.000

2.647.994.000

2.331.937.394

2.652.310.164

2.972.682.935

3.493.055.705

9,94

5.1.3

BELANJA HIBAH

17.037.891.876

5.704.034.000

5.834.067.898

8.967.399.385

8.234.062.357

9.367.393.844

-11,28

5.1.4


2.148.513.970

2.323.000.000

4.733.948.426

4.850.926.027

4.967.903.628

5.084.881.228

18,80

5.1.5


0

0

0

0

0

0

0

5.1.6

BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KAB/KOTA DAN PEMERINTAH DESA

0

0

0

0

0

0

0

5.1.7

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KAB./KOTA DAN PEMERINTAH DESA

12.000.000.000

14.175.513.966

22.416.884.252

25.090.112.198

30.099.954.116

32.941.489.048

22,38

5.1.8


4.328.221.890

2.000.000.000

3.055.717.396

3.325.333.899

3.594.950.402

3.864.566.905

-2,24

5.1.9

BELANJA APARATUR

0

0

0

0

0

0

5.2

BELANJA LANGSUNG

0

281.492.504.826

327.899.039.223

405.003.237.582

453.228.816.545

516.637.992.237

579.579.785.687

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

25.128.779.500

26.116.231.000

21.491.902.437

22.226.289.346

23.144.272.982

26.062.256.618

15,54 0,73

5.2.2


79.256.740.180

106.486.063.975

133.037.027.572

162.462.984.107

180.888.940.643

201.314.897.179

20,49

5.2.3

BELANJA MODAL

177.106.985.146

195.296.744.248

250.474.307.573

268.539.543.092

312.604.778.612

352.202.631.891

14,74

5.2.4

BELANJA PUBLIK

0

0

0

0

0

0

0

Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD Kabupaten Tebo, 2011-2016 (Rp)


III - 44


Tabel 3.21 Proyeksi Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD Kabupaten Tebo, 2011-2016 (%) NO. URUT

URAIAN BELANJA

2011

2012

2013

2014

2015

2016

SR (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BELANJA

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


49,56

47,73

45,31

44,76

43,54

42,62

45,59

5.1.1

BELANJA PEGAWAI

42,81

43,45

40,12

39,29

38,09

37,19

40,16

5.1.2

BELANJA SUBSIDI

0,39

0,42

0,31

0,32

0,32

0,35

0,35

5.1.3

BELANJA HIBAH

3,05

0,91

0,79

1,09

0,90

0,93

1,28

5.1.4


0,38

0,37

0,64

0,59

0,54

0,50

0,51

5.1.5


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.6

BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KAB/KOTA DAN PEMERINTAH DESA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.7

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KAB/KOTA DAN PEMERINTAH DESA

2,15

2,26

3,03

3,06

3,29

3,26

2,84

5.1.8


0,78

0,32

0,41

0,41

0,39

0,38

0,45

5.1.9

BELANJA APARATUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

5 5.1

BELANJA LANGSUNG

50,44

52,27

54,69

55,24

56,46

57,38

54,41

5.2.1

BELANJA PEGAWAI

4,50

4,16

2,90

2,71

2,53

2,58

3,23

5.2.2


14,20

16,97

17,97

19,80

19,77

19,93

18,11

5.2.3

BELANJA MODAL

31,73

31,13

33,83

32,73

34,16

34,87

33,08

5.2.4

BELANJA PUBLIK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Data Diolah

3.3.2. Analisis Perhitungan Pendapatan Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Pada bagian ini akan dikemukakan kerangka pendanaan untuk menentukan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tebo anggaran lima tahun yang akan datang yaitu Tahun 2011-2016. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tebo untuk lima tahun mendatang, dibutuhkan adanya dukungan dana sebagai salah


III - 45


satu input pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Untuk itu maka gambaran mengenai proyeksi kondisi keuangan daerah hingga lima tahun ke depan sangat diperlukan sebagai gambaran kemampuan daerah Kabupaten Tebo dalam membiayai pembangunan. Proyeksi dasar keuangan daerah Kabupaten Tebo dilakukan dengan menggunakan metode trend ekstrapolasi yang besaran persentase pertumbuhannya adalah menyesuaikan dengan asumsi kondisi makro ekonomi daerah, yang mana untuk variabel pendapatan daerah lain-lain menggunakan pertimbangan besaran pertumbuhan rata-rata di periode 5 tahun sebelumnya. Khusus untuk prosentase pertumbuhan dana perimbangan, oleh karena variabel ini merupakan variabel yang statis, di mana dana perimbangan yang terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) merupakan komponen yang disalurkan dari pusat, maka nilai besarannya sangat tergantung dari kebijakan pemerintah pusat. Dalam hal ini dana perimbangan diasumsikan akan bertumbuh berada di kisaran 9%-10% menjadi pertimbangannya. Asumsi dasar yang digunakan dalam proyeksi pendapatan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 antara lain adalah: (a) Pertumbuhan Ekonomi; (b). Inflasi; (c) tingkat suku Bunga; (d) Harga Komoditi Perkebunan (Karet dan Kelapa Sawit). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo lima tahun kedepan diproyeksikan akan terus meningkat, dimana tahun 2010 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,13% dengan migas dan 6,24% tanpa migas, tahun 2011 diperkirakan 6,49% dengan migas dan 6,21% tanpa migas. Pertumbuhan ekonomi Tebo akan terus meningkat sehingga tahun 2016 diproyeksi mencapai 7,9% dengan migas dan 7,25% tanpa migas. Sumber pertumbuhan ekonomi ini berasal sektor primer terutama pertanian, perkebunan dan pertambangan. Inflasi diperkirakan akan mengalami penurunan dengan asumsi manajemen pengelolaan yang benar terutama untuk persediaan sembilan bahan pokok seperti beras, cabe, daging dan telor. Inflasi tahun 2011 diperkirakan sebesar 6,85% dan tahun 2016 menurun menjadi 5,25%. Tingkat suku bunga juga menjadi dasar asumsi penentuan pendapatan daerah, pada saat ini tingkat suku bunga BI berada pada kisaran 6,25% 6,75%, sehingga bunga komersil diperkirakan sebesar 10,0% - 15,0% pertahun. Disamping. Karena Kabupaten Tebo adalah daerah penghasil karet dan kelapa sawit, maka ketergantungan masyarakat juga relatif tinggi terhadap perubahan harga komoditi tersebut. Harga Tandan Buah Segar (TBS) diperkirakan berada pada kisaran Rp 1200 - Rp 1700 per Kg selama periode 2011-2016 ini, sedangkan untuk Karet pada harga Rp 10.000 Rp 18.500 per Kg pada periode yang sama. Adapun proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tebo tahun 2011-2016 mendatang adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 3.


III - 46


22 Tabel 3.22 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 NO

KETERANGAN

2011

2012

2013

2014

2015

2016

GR (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

PENDAPATAN

1

PAD

574.393.744.724

637.411.170.145

757.025.065.512

836.899.677.337

922.733.148.181

1.012.265.393.709

12,00

20.898.455.549

22.050.794.000

26.123.321.714

30.821.568.230

35.961.379.280

43.121.275.531

15,59

1.1

PAJAK DAERAH

4.020.000.000

4.182.000.000

5.545.130.387

7.176.146.695

8.933.366.265

10.791.548.444

21,83

1.2

HASIL RETRIBUSI DAERAH

5.524.329.500

6.110.668.000

7.427.996.198

8.195.979.794

9.219.957.923

10.987.941.520

14,74

1.3

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

5.249.126.049

5.249.126.000

6.205.092.129

7.997.346.221

9.789.600.314

12.681.854.406

19,29

1.4

LAIN-LAIN PENDAPATANASLI DAERAH YANG SAH

6.105.000.000

6.509.000.000

6.945.103.000

7.452.095.519

8.018.454.778

8.659.931.161

7,24

485.601.254.530

536.829.898.410

626.100.116.684

693.872.259.243

766.710.549.094

840.041.764.956

11,58

2.1

2

BAGI HASIL PAJAK (BHP)

39.614.073.138

39.578.178.743

57.656.724.542

62.621.468.679

67.586.212.815

72.550.956.952

12,86

2.2

BAGI HASIL BUKAN PAJAK (BHBP)

52.207.438.272

52.243.332.667

54.990.162.441

59.412.092.128

63.834.021.814

69.361.433.922

5,85

2.3

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

351.205.043.120

410.846.427.000

451.931.069.700

502.095.418.437

557.325.914.465

611.943.854.082

11,75

2.4

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

42.574.700.000

34.161.960.000

61.522.160.000

69.743.280.000

77.964.400.000

86.185.520.000

15,15

3

DANA PERIMBANGAN


67.894.034.645

78.530.477.735

104.801.627.114

112.205.849.864

120.061.219.806

129.102.353.221

13,72

3.1


16.948.955.645

17.504.505.615

25.354.753.317

29.016.724.999

32.678.696.682

36.950.996.979

16,87

3.2

DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS

50.945.079.000

61.025.972.120

79.446.873.798

83.189.124.865

87.382.523.124

92.151.356.243

12,58

3.2.1

JUMLAH TUNJANGAN KE PENDIDIKAN (BOS)

22.013.419.000

22.013.419.000

22.783.888.665

23.695.244.212

24.761.530.201

26.123.414.362

3,48

3.2.2

JUMLAH PENERIMAAN ESCROW

19.170.000.000

13.000.000.000

29.219.741.591

30.296.715.750

31.373.689.909

32.450.664.068

11,10

3.2.3

DAU TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD

5.666.250.000

5.977.893.750

6.336.567.375

6.786.463.659

7.281.875.506

6,47

3.2.4

DAU TUNJANGAN PROFESIONAL GURU PNSD

9.761.660.000

20.346.303.120

21.465.349.792

22.860.597.528

24.460.839.355

26.295.402.307

21,92

3.2.5

PENDAPATAN LAINNYA

0

0

0

0

0

0

Sumber: Hasil Analisis (2012)

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016


III - 47


Tabel 3.23. Proyeksi Kontribusi Pendapatan dan Alokasi Sumber Pendapatan APBD Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 (%) NO

KETERANGAN

2011

2012

2013

2014

2015

2016

SR (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

I

PENDAPATAN

1

PAD

3,64

3,46

3,45

3,68

3,90

4,26

3,73

1.1

Pajak Daerah

0,70

0,66

0,73

0,86

0,97

1,07

0,83

1.2

Hasil Retribusi Daerah

0,96

0,96

0,98

0,98

1,00

1,09

0,99

1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

0,91

0,82

0,82

0,96

1,06

1,25

0,97

1.4

Lain-lain PendapatanAsli Daerah Yang Sah

1,06

1,02

0,92

0,89

0,87

0,86

0,94

2

DANA PERIMBANGAN

84,54

84,22

82,71

82,91

83,09

82,99

83,41

2.1

Bagi hasil pajak (BHP)

6,90

6,21

7,62

7,48

7,33

7,17

7,12

2.2

Bagi hasil bukan pajak (BHBP)

9,09

8,20

7,26

7,10

6,92

6,85

7,57

2.3

Dana Alokasi Umum (DAU)

61,14

64,46

59,70

60,00

60,40

60,45

61,02

2.4

Dana Alokasi Khusus (DAK)

7,41

5,36

8,13

8,33

8,45

8,51

7,70


11,82

12,32

13,84

13,41

13,01

12,75

12,86

3.1


2,95

2,75

3,35

3,47

3,54

3,65

3,28

3.2

DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS

8,87

9,57

10,50

9,94

9,47

9,10

9,58

3.2.1

Jumlah tunjangan ke pendidikan (BOS)

3,83

3,45

3,01

2,83

2,68

2,58

3,07

3.2.2

Jumlah penerimaan Escrow

3,34

2,04

3,86

3,62

3,40

3,21

3,24

3.2.3

DAU Tambahan Penghasilan Guru PNSD

0,00

0,89

0,79

0,76

0,74

0,72

0,65

3.2.4

DAU Tunjangan Profesional Guru PNSD

1,70

3,19

2,84

2,73

2,65

2,60

2,62

3

Data diolah (2011) Ket: SR = Kontribusi rata-rata (%)

Pada proporsi kerangka pendanaan sumber pendapatan utama diperkirakan masih berasal dari dana perimbangan, dimana kontribusinya diperkirakan menurun yaitu dari 84,542 persen tahun 2011 menjadi 82,986 persen tahun 2016, namun kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari 3,638 persen tahun 2011 menjadi 4,260 persen tahun 2016 dan kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga meningkat dari 11,820 persen tahun 2011 meningkat menjadi 12,754 persen tahun 2016. Peningkatan kontribusi PAD ini bertujuan agar kemandirian pembiayan terus meningkat sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Pada masa mendatang proporsi pendapatan asli daerah diperkirakan akan terus meningkat untuk mendorong kemandirian daerah dalam pembiayaan, terutama dari pajak daerah yaitu dari 0,70 persen tahun 2011 meningkat menjadi 1,066 persen tahun 2016. Demikian juga hasil retribusi daerah meningkat dari 0,962 persen tahun 2011 meningkat menjadi 1,085 persen tahun 2016, hasil


III - 48


pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat dari 0,914 persen tahun 2011 meningkat menjadi 1,253 persen tahun 2016, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurun dari 1,063 persen tahun 2011 menjadi 0,856 persen tahun 2016. Untuk lebih jelasnya proyeksi pendapatan dan alokasi sumber pendapatan APBD Kabupaten Tebo dapat dilihat pada Tabel 3.20 sebelumnya. Pada kerangka alokasi pendanaan APBD Kabupaten Tebo Tahun 20112016, pendapatan daerah pada tahun 2011 sebesar Rp 574,393 milyar, pendapatan ini akan digunakan untuk gaji pegawai dan guru serta pegawai honor sebesar Rp 238,922 milyar, belanja subsidi sebesar Rp 2,175 milyar, kemudian belanja bantuan keuangan pemerintah desa (ADD) sebesar Rp 12 milyar, alokasi ADD akan terus ditingkatkan untuk mencapai rasio ideal yaitu 10 persen dari dana perimbangan. Selanjutnya pendapatan daerah pada tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp 1.012,265 milyar, pendapatan ini akan digunakan untuk gaji pegawai dan guru serta pegawai honor sebesar Rp 375,668 milyar, belanja subsidi tahun 2016 sebesar Rp 3,493, kemudian belanja bantuan keuangan pemerintah desa (ADD) sebesar Rp 32,941 milyar, alokasi ADD dipupayakan mencapai rasio ideal yaitu 10 persen dari dana perimbangan. Semua belanja diatas merupakan Belanja Tidak Langsung Periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas utama sesuai dengan visi misi Bupati Tebo 2011-2016 untuk mewujudkan pembangunan “Menuju TEBO Sejahtera (MTS): Aman, Harmonis dan Merata”. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang harus dijalankan adalah: 1. 2. 3. 4. 5.

6.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana dan prasarana layanan umum Meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, tatanan kehidupan beragam dan berbudaya Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cepat, tepat, bermutu dan bersih KKN serta jaminan kepastian perlindungan hukum Mendrorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agrobisnis dan agroindustri Meningkatkan peran serta tokoh agama (TOGA), Tokoh masyarakat (TOMA) dan Tokoh adat (TODA) dan kesetaraan Gender dalam pembangunan. Melestarikan lingkungan hidup dengan cara mempertahankan dan memelihara flora dan fauna yang masih tersisa di hutan Tebo.

Untuk menjalankan misi tersebut, maka pada sisi Belanja langsung Periodik yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dialokasikan pada sektor pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, pertanian dalam arti luas, perindustrian dan perdagangan, sosial budaya dan agama serta program peningkatan layan publik dan penegakan hukum. Ada 4 (empat) sasaran


III - 49


utama pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu: 1. 2. a. b. c. 3.

4.

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja waras (transfaran dan akuntabel) Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur serta layanan umum yang memadai yang meliputi: Meningkatnya jumlah dan mutu aspal jalan, jembatan serta pasokan energi listrik yang merupakan urat nadi perekonomian rakyat Meningktaknya mutu pendidikan, layanan kesehatan dan keagamaan Meningkatnya kesadaran hukum dan jaminan keamanan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan serta peningkatan daya beli yang bermuara pada pengurangan kemiskinan. Mengembangkan keunggulan komparatif dan kompetitif Kabupaten Tebo baik dari aspek sosial, budaya dan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan, selaras dan seimbang.

Pada sisi Belanja langsung Periodik yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama untuk sektor pendidikan dan kesehatan yaitu meningkatkan mutu pendidikan dan layanan kesehatan. Sesuai dengan UU Pendidikan yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan Anggarannya sebesar 20 persen dari APBD, namun sampai tahun 2011 sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Tebo alokasi anggaran pendidikan belum mencapai 20 persen, namun secara bertahap akan ditingkatkan terus. Berkenaan dengan itu progam di sektor pendidikan dan kesehatan melalui program peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan seperti program wajib belajar 9 tahun dan program peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat merupakan program prioritas dan utama. Total anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp 41,589 milyar meningkat menjadi Rp 74,465 milyar tahun 2016 atau naik rata-rata 12,36 persen pertahun. Untuk peningkatan akses terhadap mutu pelayanan kesehatan besarnya anggaran tahun 2011 sebesar Rp 12,745 milyar meningkat menjadi 16,731 milyar tahun 2016 atau meningkat rata-rata 5,59 persen pertahun. Pada bidang infrastruktur, mengupayakan satu kecamatan satu alat berat untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan-jalan pembangunan dan peningkatan jalan poros dan jembatan antar kecamatan - antar desa dan jalan menuju kawasan sentra produksi ekonomi masyarakat, meningkatkan anggaran untuk pemeliharaan, pembangunan jalan dan jembatan, percepatan listrik masuk desa, pembangunan sarana dan prasarana gedung Balai Latihan Kerja (BLK), peningkatan jumlah program bedah rumah bagi keluarga prasejahtera. Dalam keterbatasan anggaran, untuk infrastruktur ditetapkan sekitar 20 – 25 % dari total anggaran. Kedepan akan terus ditingkatkan sejalan skala prioritas dan kemampuan


III - 50


anggaran. Program prioritas lain yang terkait dengan perwujudan dari visi misi Bupati adalah program kemandirian desa, melalui anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) akan terus ditingkatkan, dimana anggaran pada tahun 2011 sebesar Rp 12 milyar meningkat menjadi Rp 32,941 milyar tahun 2016 atau meningkat rata-rata 22,38 persen pertahun. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa melalui pelatihan dan pendidikan juga menjadi prioritas utama untuk 5 tahun kedepan. Program prioritas utama yang lain adalah pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan. Salah satu program prioritas adalah pembangunan dan pengembangan kawasan pembibitan ternak sapi, anggaran yang disediakan tahun 2012 sebesar Rp 2,258 milyar meningkat menjadi Rp 3,072 milyar tahun 2016 atau naik rata-rata 8,43 persen pertahun. Program bantuan bibit sapi bagi keluarga miskin pada tahun 2012 telah dianggarakan sebesar Rp 5,775 milyar meningkat menjadi Rp 8,455 milyar tahun 2016 atau naik rata-rata 10 persen pertahun, sehingga total anggaran untuk program ini dalam jangka 5 tahun mencapai Rp 40 milyar lebih. Pengembangan kawasan peternakan, perkebunan dan pertanian ini sesuai dengan potensi dibeberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak seiring dengan meningkatnya pendapatan petani dan peternak. Selanjutnya juga ada program kredit modal kerja untuk peternak sapi didesa yang menjadi sentra peternakan di Kabupaten Tebo, untuk tahap diawal (tahun 2012) dialokasikan sebesar Rp 1 milyar dan akan terus meningkat sesuai dengan perkembangan jumlah peternaknya jika alokasi anggaran tahun 2012 dapat diserap dan dimanfaatkan secara baik, maka ada kemungkinan anggaran akan ditingkatkan sampai tahun 2016. Untuk mendorong Kabupaten Tebo sebagai daerah sentra peternakan, maka alokasi anggaran harus cukup signifikan, termasuk untuk peningkatan SDM di bidang peternakan terutama untuk penyuluh peternakan. Potensi Kabupaten Tebo sebagai sentra peternakan sangat strategis, karena letaknya dan ketersediaan pakan secara kontinyu dapat terjamin, karena luasnya padang pengembalaan sapi di wilayah ini. Disamping program bantuan produktif yang diberikan kepada peternak dan petani miskin, juga diluncurkan program bantuan untuk UMKM melalui program pengembangan kawasan pertumbuhan industri kecil, sentra UKM dan ekonomi kerakyatan. Untuk tahun 2012 dana APBD yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp 3,975 milyar dan terus meningkat sehingga pada tahun 2016 alokasi anggaran ditargetkan sebesar Rp 5,019 milyar atau meningkat rata-rata 6 persen pertahun. Selanjutnya untuk program pengembangan kawasan hutan dan budaya pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp 1,236 milyar dan terus meningkat sehingga pada tahun 2016 anggaran untuk program tersebut dialokasikan sebesar Rp 1,650 milyar, atau


III - 51


naik rata-rata sebesar 7,50 persen pertahun selama 2012-2016. Program kawasan wisata hutan dan budaya ini dapat bersinergi dengan program pengembangan kawasan industri kecil dan lingkungan industri kecil sentra UKM dan sektor ekonomi kerakyatan, sehingga dapat memberikan kesempatan kerja bagi angkatan kerja di sektor informal. Agar program ini dapat berjalan dengan baik dibutuhkan kerja keras, koordinasi antar instansi terkait, keiklasan dan kejujuran semua pihak agar bantuan untuk usahausaha kecil tersebut bisa tepat sasaran sehingga tercapai optimalisasi anggaran dan tentunya pengawasan dan sistem pelaporan yang baik, untuk semua UMKM dan Koperasi yang ada di Kabupaten Tebo. Program beasiswa dan program peningkatan penghayatan agama bagi generasi muda juga ditingkatkan, dimana pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp 2,31 milyar meningkat menjadi Rp 2,807 milyar tahun 2016 atau meningkat rata-rata 5 persen pertahun. Program ini akan bersinergi dengan program utama lain seperti peningkatan kualitas SDM dan program pemberdayaan untuk masyarakat kurang mampu, karena beasiswa akan diprioritaskan kepada masyarakat kurang mampu. Pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah Kabupaten Tebo selama tahun 2011-2016 diperkirakan sebesar 12,0 persen, sedangkan pertumbuhan belanja tidak langsung periode wajib dan mengikat serta prioritas utama sebesar 10,24 persen dan pertumbuhan belanja langsung periode wajib dan mengikat serta prioritas utama sebesar 8,60 persen, sehingga secara total belanja diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 12,5 persen pertahun selama periode 2011-2016.


III - 52


Tabel 3.24 Kerangka Pendanaan APBD Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 (Jutaan Rupiah) URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

2016

GR (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

1. PENDAPATAN DAERAH 2. SISA LEBIH (RIIL) PERHITUNGAN ANGGARAN 3. PENCAIRAN DANA CADANGAN 4. BELANJA TDK LANGSUNG PERIODE YG WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA A.

GAJI PEGAWAI

B.

BELANJA SUBSIDI

C.

BELANJA BANTUAN KEU KE PEMERINTAH DESA

5. BELANJA LANGSUNG PERIODIK YANG WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA

574.393,74

637.411,17

757.025,07

836.899,68

922.733,15

1.012.265,39

12,00

2.656,09

9.544,41

4.544,41

5.474,66

1.885,30

4.624,46

11,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

253.098,29

289.409,77

321.867,84

350.116,56

381.559,08

412.102,93

10,24

238.922,96

272.586,26

297.119,02

322.374,14

348.486,44

375.668,39

9,47

2.175,33

2.647,99

2.331,94

2.652,31

2.972,68

3.493,06

9,94

12.000,00

14.175,51

22.416,88

25.090,11

30.099,95

32.941,49

22,38

175.959,38

195.396,90

210.965,45

227.817,87

246.063,32

265.820,52

8,60

A.

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN GURU

41.589,81

50.860,76

55.946,83

61.541,52

67.695,67

74.465,24

12,36

B.

PENINGKATAN AKSES THDP MUTU PELAYANAN KESEHATAN

12.745,68

13.765,33

14.453,60

15.176,28

15.935,09

16.731,85

5,59

C.

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN MENUJU KAWASAN SENTRA PRODUKSI PERKEBUNAN/PERTANIAN

105.246,58

113.140,07

121.625,58

130.747,49

140.553,56

151.095,07

7,50

D.

PROGRAM PERBAIKAN LINGKUNGAN KUMUH DAN BEDAH RUMAH

1.976,68

2.075,51

2.179,28

2.288,29

2.402,66

2.522,79

5,00

E.

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEMBIBITAN TERNAK SAPI/IB

2.050,00

2.258,30

2.438,96

2.634,08

2.844,81

3.072,39

8,43

F.

BANTUAN BIBIT SAPI BAGI KELUARGA MISKIN

5.250,00

5.775,00

6.352,50

6.987,75

7.686,53

8.455,18

10,00

G.

PENGEMBANGAN KAWASAN PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL, SENTRA UKM DAN SEKTOR EKONOMI KERAKYATAN

3.750,65

3.975,68

4.214,22

4.467,08

4.735,10

5.019,21

6,00

H.

PEMBERIAN BEASISWA DAN PROGRAM KEAGAMAAN

2.200,00

2.310,00

2.425,50

2.546,78

2.674,11

2.807,82

5,00

I.

PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA HUTAN DAN BUDAYA

1.150,00

1.236,25

1.328,97

1.428,64

1.535,79

1.650,97

7,50

9.400,00

15.075,33

15.600,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

-11,86

6. PENGELUARAN PEMBIAYAAN YG WAJIB DAN MENGIKAT A.

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

B.

PENYERTAAN MODAL/INVESTASI

9.400,00

5.000,00

15.600,00

20.000,00

0,00

0,00

100,00

0,00

C.

PEMBAYARAN POKOK HUTANG

0,00

10.075,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data dan Proyeksi (2012) Ket. GR = Pertumbuhan Rata-rata (%)


III - 53


Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah pendapatan daerah ditambah sisa lebih riil perhitungan anggaran (Silpa) dan pencairan dana cadangan yang menjadi total penerimaan kemudian dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Total penerimaan pada tahun 2011 sebesar Rp 577,049 milyar dan diperkirakan meningkat menjadi Rp 1.016,889 milyar tahun 2016 atau total penerimaan meningkat rata-rata sebesar 12,0 persen pertahun. Dari perhitungan tersebut diperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2011 sebesar Rp 138,592 milyar dan tahun 2016 meningkat menjadi Rp 333,966 milyar tahun 2016 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata kapasitas riil sebesar 19,23 persen pertahun, sedangkan total pertumbuhan rata-rata belanja tidak langsung dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama sebesar 9,27 persen pertahun, sedangkan pertumbuhan belanja langsung dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama sebesar 4,23 persen. Dari gambaran kemampuan kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Tebo untuk mendanai pembangunan diluar yang wajib dan mengikat serta prioritas utama masih relative kecil. Berkenaan dengan itu perlu pengawasan yang lebih proaktif dalam menjalankan semua program wajib dan prioritas sesuai dengan visi misi Bupati Kabupaten Tebo periode 2011-2016 yang telah dijanjikan pada rakyat sewaktu kampanye.

Tabel 3.25. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 (Jutaan Rupiah) NO

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

2016

GR (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

PENDAPATAN

2

PENCAIRAN DANA CADANGAN (SESUAI PERDA)

3

SISA LEBIH RIIL PERHITUNGAN ANGGARAN THN SEBELUMNYA TOTAL PENERIMAAN

574.393,74 637.411,17 757.025,07 836.899,68 922.733,15 1.012.265,39 12,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.656,09

9.544,41

4.544,41

5.474,66

1.885,30

0,00

0,00

4.624,46 11,73

577.049,84 646.955,58 761.569,48 842.374,34 924.618,45 1.016.889,86 12,00

DIKURANGI:

4

BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA

438.457,68 499.882,00 548.433,29 597.934,43 632.622,40

682.923,45 9,27

5

KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN

138.592,16 147.073,58 213.136,18 244.439,91 291.996,05

333.966,40 19,23

Sumber: Data diolah (2011)

Jika dilihat dari rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Tebo tahun 2011-2016. Dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2011 sebesar Rp 138,592 milyar, tahun


III - 54


2012 sebesar Rp 147,073 milyar, tahun 2013 sebesar Rp 213,136 milyar, tahun 2014 sebesar 244,439 milyar dan tahun 2015 meningkat menjadi Rp 291,996 milyar serta tahun 2016 meningkat menjadi 333,966 milyar atau diproyeksi meningkat rata-rata sebesar 19,23 persen pertahun. Kapasitas riil tersebut akan diperuntukkan untuk menunjang program wajib dan program prioritas selama tahun 2011-2016 mendatang. Pemilihan program dan kegiatan ini harus benar-benar mampu mendorong program prioritas dan program prioritas utama untuk mewujudkan pembangunan “Menuju TEBO Sejahtera (MTS): Aman, Harmonis dan Merata”. Dilaksanakan melalui Enam Misi, Empat Sasaran dan Sepuluh Program Prioritas. Tabel 3.26 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo (Jutaan Rupiah) PROYEKSI NO

URAIAN

1

2

I

KAPASITAS KEUANGAN

RIIL

KEMAMPUAN

II

RENCANA ALOKASI PENGELUARAN PRIORITAS I (IIA-IIB-IIC)

II.A

BELANJA LANGSUNG

II.B

PENGGUNAAN DANA SURPLUS/ CADANGAN

2011

2012

2013

2014

2015

2016

GR (%)

3

4

5

6

7

8

9

138.592,16 147.073,58 213.136,18 244.439,91 291.996,05 333.966,40 19,23

281.492,50 327.899,04 405.003,24 453.228,82 516.637,99 579.579,79 15,54 16.288,32

10.075,33

16.530,25

16.410,64

7.739,16

2.265,84

DIKURANGI: II.C

BELANJA LANGSUNG YANG WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS 175.959,38 195.396,90 210.965,45 227.817,87 246.063,32 265.820,52 UTAMA

II.D

PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA

II

6.743,91

5.530,92

11.055,59

14.525,34

3.114,70

8,60

375,54 -43,88

TOTAL RENCANA PENGELUARAN 115.077,53 137.046,55 199.512,45 227.296,25 275.199,14 315.649,56 22,36 PRIORITAS I (II.A-II.B-II.C) SISA KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SETELAH MENGHITUNG ALOKASI PENGELUARAN PRIORITAS I (I-II)

23.514,63

10.027,03

13.623,73

17.143,66

16.796,92

18.316,84 -4,87

RENCANA ALOKASI PENGELUARAN PRIORITAS II III.A


276.612,92 299.436,80 335.491,58 367.260,22 398.356,00 430.419,77

9,25

DIKURANGI: III.B

III

BELANJA TIDAK LANGSUNG YANG WAJIB DAN MENGIKAT SERTA 253.098,29 289.409,77 321.867,84 350.116,56 381.559,08 412.102,93 10,24 PRIORITAS UTAMA TOTAL RENCANA PENGELUARAN PRIORITAS II (IIIA - IIIB)

SURPLUS ANGGARAN BERIMBANG (I-II-III)

RIIL

ATAU

23.514,63

10.027,03

13.623,73

17.143,66

16.796,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.316,84 -4,87 0,00

Data diolah


III - 55


Berdasarkan data diatas, maka kemampuan APBD Kabupaten Tebo untuk menambah program dan kegiatan diluar dari program wajib dan prioritas utama masih relatif besar, yaitu 24,12 persen dari total pendapatan pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 32,99 persen tahun 2016. Oleh karena itu dibutuhkan pemilihan program dan kegiatan yang tepat dan sesuai, sehingga dapat mendorong akselerasi ekonomi Kabupaten Tebo yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri 54 Tahun 2010, di Kabupaten Tebo ada 33 SKPD (termasuk 12 kecamatan) yang menjalankan program dan kegiatan yang termasuk urusan wajib berjumlah 25 yang akan dijalankan SKPD dan sebanyak 8 urusan pilihan yang dijalankan SKPD lainnya. Kapasitas riil keuangan daerah tahun 2011 sebesar Rp 138,592 milyar, tahun 2012 sebesar Rp 147,073 milyar, tahun 2013 sebesar Rp 213,136 milyar, tahun 2014 sebesar 244,439 milyar dan tahun 2015 meningkat menjadi Rp 291,996 milyar serta tahun 2016 meningkat menjadi 333,966 milyar atau diproyeksi meningkat rata-rata sebesar 19,23 persen pertahun. Anggaran ini harus dibagi diluar Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama namun anggaran ini dapat juga menjadi sumber pembiayaan bagi usulan anggota dewan sewaktu reses yang sifatnya prioritas, oleh karena itu karena terbatasnya kapasitas riil kemampuan keuangan ini, maka harus dipilih dan dipilah program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian Visi Misi Bupati untuk mewujudkan pembangunan “Menuju TEBO Sejahtera (MTS): Aman, Harmonis dan Merata”. Berkenaan dengan itu, dalam penentuan skala prioritas dari program dan kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing SKPD harus diseleksi dengan baik berdasarkan instrumen evaluasi perencanaan yang baik kemudian diranking berdasarkan prioritas. Setiap program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD harus dapat memberikan multiplier effect yang besar kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tebo dimasa mendatang.


III - 56

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Kinerja Pelaksanaan APBD

Recommend Documents