5.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Pemerintah Provinsi Kaltara

“Kaltara Sejahtera”

2016 BAB V

ANALISIS APBD 5.1.KINERJA KEUANGAN MASA LALU 5.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Keuangan

daerah

adalah

semua

hak

dan

kewajiban

daerah

terkait

penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi: 1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman 2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga 3. Penerimaan daerah 4. Pengeluaran daerah 5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah 6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum Pengelolaan keuangan daerah dituangkan dalam APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Oleh karena itu dalam menganalisis pengelolaan

keuangan

daerah,

diperlukan

pemahaman

mengenai

jenis

obyek

pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah nantinya akan digunakan untuk menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai semua yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan daerah. Kemampuan atau kapasitas keuangan daerah pada dasarnya adalah sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah.

SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

162



2016

A. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari kelompok pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah dan dana penyesuaian otonomi khusus. Analisis pendapatan daerah termasuk pertumbuhan didalamnya akan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang. Sebagai daerah pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), kondisi keuangan daerah Provinsi Kaltara tergolong belum stabil terutama pada tahun 2013. Sumber pendapatan daerah ditopang oleh hibah dari pemerintah Provinsi Kaltim hampir sebesar 390 milyar rupiah. Pada tahun 2014, Pendapatan Daerah Provinsi Kaltara berkembang pesat, menjadi 1,5 triliun rupiah. Sumber terbesar adalah dari Bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak yang mencapai 1,2 triliun rupiah. Pada tahun 2015, terjadi sedikit penurunan total pendapatan daerah menjadi 1,4 triliun rupiah. Namun, sumber pendapatan daerah semakin bervariasi. Provinsi Kaltara telah menerima pendapatan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta meningkatnya Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus.

Grafik 5.1. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2013-2015 Sumber: Hasil Olahan, 2016


163



2016

Perkembangan jenis-jenis sumber pendapatan daerah menunjukkan kecenderungan yang berbeda-beda. Dari grafik di bawah dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki kecenderungan meningkat positif. Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 dan 2014 masih bersumber dari lain-lain PAD yang sah. Penerimaan pajak dan retribusi baru terealisasi pada tahun 2015. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi untuk kedua sumber penerimaan yang lain, yaitu Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2013, Provinsi Kaltara belum menerima pendapatan daerah dari Dana Perimbangan. Penerimaan dari Dana Bagi Hasil baik Pajak maupun Bukan Pajak baru diterima pada tahun 2014 hingga 2015. Begitu pula dengan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan untuk Hibah dari Provinsi Kaltim masih diterima hingga tahun 2015, namun

jumlahnya

semakin

menurun.

Penurunan

hibah

Provinsi

Kaltara

tidak

mempengaruhi keuangan daerah, karena penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kaltara telah memiliki kemandirian Pendapatan Daerah meski belum sepenuhnya stabil.

Grafik 5.2. Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2013-2015 Sumber: Hasil Olahan, 2016


164



2016

B. Belanja Daerah Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Analisis belanja daerah digunakan untuk melihat realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini kemudian dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa yang akan datang. Selama periode tahun 2013 hingga 2015, realisasi belanja daerah Provinsi Kaltara memiliki kecenderungan meningkat, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Pada tahun 2014, realisasi belanja langsung meningkat tajam dari tahun sebelumnya, yakni dari 6,3 milyar rupiah menjadi 141 milyar rupiah. Hal ini disebabkan adanya realisasi belanja hibah dan kenaikan signifikan pada realisasi belanja pegawai (Tabel 5.2).


165



2016

Tabel 5.2 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Kaltara TA 2013-2015 No A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 B 1 2 3

Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemrintah Desa Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Total Belanja

2013 6.309.831.000,00 6.309.831.000,00 0,00

2014 141.231.908.498,00 46.206.963.498,00 94.624.945.000,00 400.000.000,00

2015 792.020.755.313,88 109.938.425.365,00 248.342.542.745,81 83.619.643.705,33 500.000.000,00

-

-

83.619.643.705,33

71.585.618.583,60 5.897.172.600,00 33.086.715.718,60 32.601.730.265,00 77.895.449.583,60

501.133.395.549,00 35.906.166.100,00 240.588.071.819,00 224.639.157.630,00 642.365.304.047,00

266.010.999.792,41 1.185.190.026.898,17 92.731.228.875,00 423.849.112.920,00 668.609.685.103,17 1.977.210.782.212,05

Sumber: Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kalimantan Utara, 2016

Realisasi belanja daerah kembali naik hingga tiga kali lipat di tahun 2015 hingga mencapai 1,97 triliun rupiah. Hal ini disebabkan semakin banyaknya kebutuhan penyelenggaran pemerintahan yang harus dipenuhi. Baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung, memiliki kecenderungan meningkat, meski Belanja Langsung tetap lebih besar dibandingkan Belanja Tidak Langsung. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga faktor kondisi perekonomian baik lokal, nasional maupun global (Gambar 5.3).

Grafik 5.3. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2013-2015 Sumber: Hasil Olahan, 2016


166



2016

C. Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang besangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Seperti halnya kegunaan analisis Pendapatan dan Belanja Daerah, analisis Pembiayaan Daerah juga digunakan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang. Pembiayaan Daerah Provinsi Kaltara baru dimulai tahun 2014. Sumber Pembiayaan Daerah hingga tahun 2015 hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumya (Tabel 5.3). Tabel 5.3 Pembiayaan Daerah Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2013-2015 No Uraian 1 Penerimaan Pembiayaan 1.1 Penggunaan SiLPA Hasil Penjualan Kekayaan 1.2 Daerah yang Dipisahkan 2 Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (investasi) 2.1 Pemerintah Daerah 3 Pembiayaan Netto

2013 -

2014 313.461.401.449,21 331.461.401.449,21

2015 1.182.847.668.356,69 1.182.847.668.356,69

-

-

-

-

313.461.401.449,21

1.182.847.668.356,69


5.1.2. Neraca Daerah Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah (Tabel 5.4). Tabel 5.4 Neraca Daerah Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2013-2015 No Uraian 1 ASET 1.1 Aset Lancar Kas di Kas Daerah Kas di Kas Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Badan Layanan Umum Daerah Investasi Jangka Pendek Piutang Persediaan

2013 314.016.703.290,98 313.461.401.449,31 37.524.050,00


2014 1.187.219.649.247,69 1.182.847.668.356,69 1.615.909.254,00 2.429.505.241,00

2015 737.142.875.002,37 50.000.000.000,00 4.361.670.672,58 4.963.335.809,17

167

Pemerintah Provinsi Kaltara No 1.2 1.3

1.4 1.5

2 2.1

2.2

Uraian Biaya dibayar Dimuka Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Investasi Permanen Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan, dan Instalasi Aset tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Dana Cadangan Aset Lainnya Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Kemitran dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain JUMLAH ASET KEWAJIBAN Kewajiban jangka Pendek Utang Perhitungan Pihak Ketiga Utang Bunga Utang Pajak Pendapatan Diterima Dimuka Utang Jangka Pendek Lainnya Kewajiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri-Obligasi Utang Pemerintah Pusat Utang Pemerintah Provinsi Utang Pemerintah Kabupaten/Kota Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan JUMLAH KEWAJIBAN

3

EKUITAS DANA

3.1

Ekuitas Dana Lancar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)


2013 517.777.791,67 0,00 33.712.047.670,00 30.599.659.140,00 1.721.061.530,00 1.391.327.000,00 0,00 0,00 344.616.362.430,98 0,00 0,00 0,00

2014 326.566.396,00 0,00 252.951.389.101,00 11.465.819.500,00 161.979.641.765,00 4.021.496.400,00 2.385.523.280,00 73.098.908.156,00 0,00 15.294.398.700,00 12.182.092.900,00 3.112.305.800,00 1.455.465.437.048,69 14.602.095,00 1.464.595,00 13.137.500,00 0,00 14.602.095,00

-

-

314.016.703.290,98

1.187.205.047.152,69

313.461.401.449,31

Cadangan Untuk Piutang Cadangan Untuk Persediaan Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan) Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang 3.3

300.000.000.000,00 555.021.582.998,30 82.473.448.200,00 92.025.540.309,98 3.726.397.807,99 122.829.696.439,00 55.870.669.816,00 251.629.284.066,00 -53.533.453.640,67 18.955.213.805,01 18.946.919.805,01 8.294.000,00 1.371.955.329.181,43 -

-

326.566.396,00 2.429.505.241,00

-

-

-

-

33.712.047.670,00

268.245.787.801,00

-

33.712.047.670,00

252.951.389.101,00

-

-

15.294.398.700,00

-

-

-

0,00

0,00

-

-

347.728.750.960,98

1.455.450.834.953,69

-

Ekuitas Dana Cadangan Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA

2015 1.510.650.894,00

1.184.448.975.515,69

517.777.791,67 37.524.050,00

Pendapatan yang Ditangguhkan 3.2

2016



168



2016

Berdasarkan Tabel 5.4 , dapat diketahui jabaran rasio keuangan Provinsi Kaltara tahun 2013-2015 sebagai disajikan pada Tabel 5.5. Tabel 5.5 Rasio Keuangan Daerah Provinsi Kaltara Tahun 2013-2015 Uraian Rasio Lancar (Rp) Rasio Quick (Rp) Rasio total hutang terhadap total aset (%) Rasio hutang terhadap modal (%) Rata-rata Umur Piutang (hari) Rata-rata Umur Persediaan (hari)

2013 0 0 * -

2014 81.304,75 81.138,37 0,001 0,001 * -

2015 -

Sumber: Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kalimantan Utara, 2016 Keterangan:  Belum ada piutang

5.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Analisis terkait kebijakan pengelolaan keuangan menjadi penting untuk mengetahui gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan adanya dasar bahwa keuangan daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan penyelenggaran pemerintah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta pengembangan jaminan sosial. Mengetahui kebijakan pengelolaan keuangan pada periode sebelumnya digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan

datang

dalam

rangka

mengefektifkan

dan

mengefisiensikan

alokasi

dana

pembangunan daerah. Analisis kebijakan pengelolaan keuangan kemudian dilakukan dengan analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, analisis sumber penutup defisit riil, analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. 5.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Penggunaan anggaran keuangan daerah antara lain untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan pembangunan. Analisis terkait proporsi penggunaan anggaran untuk kebutuhan aparatur menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan (Tabel 5.6).


169



2016

Tabel 5.6 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Kaltara Tahun 2013-2015 No

Uraian 2013 Belanja Tidak Langsung 6.309.831.000,00 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 610.831.000,00 2 Belanja Tambahan Penghasilan**) 5.549.000.000,00 Belanja Penerimaan Anggota dan 3 Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH 150.000.000,00 Belanja pemungutan Pajak 4 Daerah**) B Belanja Langsung 40.321.242.998,00 1 Belanja Honorarium PNS**) 5.378.050.000,00 2 Belanja Uang Lembur**) 3 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Kursus, Pelatihan, 4 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**) 1.822.340.142,00 5 Belanja premi asuransi kesehatan Belanja makanan dan minuman 6 pegawai***) Belanja pakaian dinas dan 7 atributnya**) 614.907.700,00 Belanja Pakaian Khusus dan Hari8 hari Tertentu*) 17.479.000,00 9 Belanja perjalanan dinas**) 17.924.277.179,00 10 Belanja perjalanan pindah tugas 11 Belanja Pemulangan Pegawai Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, 12 Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll) 32.601.730.256,00 13 Belanja Honorarium Non PNS 519.122.600,00 Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS Uang yang akan diberikan kepada Pihak Ketiga TOTAL 46.631.073.998,00 Sumber: Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kaltara, 2016 A

2014 46.206.963.498,00 14.406.719.294,00 31.650.244.204,00

2015 109.938.425.365,00 48.689.826.624,00 52.427.103.132,00

150.000.000,00

3.090.966.100,00

358.790.220.499,00 28.232.072.500,00 -

5.730.529.509,00 893.218.944.783,17 67.972.772.250,00 82.400.000,00

4.710.582.576,00 -

10.782.096.126,00 -

334.015.100,00

394.490.300,00

805.908.900,00

3.330.802.210,00

985.504.336,00 92.214.794.757,00 -

2.439.730.400,00 114.931.567.769,00 -

224.639.157.630,00 7.336.255.000,00

668.609.685.103,17 20.820.010.625,00

337.838.600,00 404.997.183.997,00

202.500.000,00 3.735.290.000,00 1.003.157.370.148,17

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain bertambahnya jumlah aparatur dan jenis kebutuhan yang lebih kompleks. Tabel 5.7 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Kaltara Tahun 2013-2015 No

Uraian

1 Tahun anggaran 2013 2 Tahun anggaran 2014 3 Tahun anggaran 2015

Total belanja untuk Total pengeluaran pemenuhan kebutuhan (Belanja + Pembiayaan aparatur Pengeluaran) 46.631.073.998,00 77.895.449.583,00 404.997.183.997,00 642.365.304.047,00 1.003.157.370.148,17 1.977.210.782.212,05

Prosentase 59,86 63,05 50,74


Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari waktu ke waktu. Pada tahun 2013, persentase belanja kebutuhan aparatur adalah sebesar 59,86%. Angka ini naik menjadi 63,05% di tahun 2014 hingga kembali menurun mencapai 50,74% pada tahun 2015. Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat


170



2016

disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Tabel 5.7). 5.2.2. Analisis Pembiayaan Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembiayaan di tahun yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan dan Pembiayaan Daerah untuk mengukur kinerja APBD. A. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Tabel 5.8 menginformasikan analisis sumber penutup defisit riil dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Langkah yang dilakukan adalah dengan mencari nilai defisit riil anggaran terlebih dahulu dan melihat apakah ada penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

Tabel 5.8 Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Kaltara Tahun 2013-2015 NO Uraian 1. Realisasi Pendapatan Daerah Dikurangi realisasi: 2. Belanja Daerah 3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2013

2014

2015

391.356.851.032, 91

1.513.352.878.113, 48

1.444.525.012.092, 50

77.895.449.583, 60 -

642.365.304.047, 00 -

1.893597.163.506, 72 -

313.461.401.449 Defisit riil Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 4. (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya 5. Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang 6. di Pisahkan 7. Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian 8. Pinjaman Daerah 9. Penerimaan Piutang Daerah Total Realisasi Penerimaan B Pembiayaan Daerah Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun A-B 313.461.401.449,21 berkenaan Sumber: Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kaltara, 2016

870.987.574.066

(449.072.151.414)

313.461.401.449,21 -

1.184.448.975.515,69 -

-

-

-

-

313.461.401.449,21

1.184.448.975.515,69

1.184.448.975.515,69

735.376.824.101,47

A


171



2016

Komposisi penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit riil anggaran adalah seperti pada Tabel 5.9. Tabel 5.9 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Kaltara Tahun 2013-2015 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Uraian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

2013

2014

2015

-

313.461.401.449,21

1.184.448.975.515,69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

313.461.401.449,21

1.184.448.975.515,69

735.376.824.101,47


B. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tabel 5.10 menjelaskan analisis sisa lebih perhitungan anggaran dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APDB yang lebih rasional dan terukur pada tahun tersebut. Melalui analisis ini, juga dapat diketahui dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Tabel 5.10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kaltara Tahun 2013-2015 2013 No.

Uraian

Rp

1. Jumlah SiLPA 313.461.401.449 Pelampauan 1.356.851.032 2. penerimaan PAD Pelampauan 3. penerimaan dana perimbangan Pelampauan 35.000.000.000 penerimaan lain-lain 4. pendapatan daerah yang sah Sisa penghematan 5. belanja atau akibat lainnya Kewajiban kepada pihak ketiga sampai 6. dengan akhir tahun belum terselesaikan 7. Kegiatan lanjutan -

2014 % dari SiLPA

2015 % dari SiLPA

Rp

0,43

1.184.448.975.515 11.833.885.267

-

-

11,16 250.008.160.000

Rata-rata % dari Petumbuhan SiLPA

Rp

735.376.824.101 0,99 61.983.136.016

8,42

-

-

-

-

21,11 48.904.098.000

6,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



172



2016

C. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Untuk memperoleh gambaran secara riil sisa` lebih pembiayaan anggaran, dilakukan analisis terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Analisis ini merupakan penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Tabel 5.11 Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Provinsi Kaltara Tahun 2013-2015 No. Uraian 2013 1. Saldo kas neraca daerah 313.461.401.449,21 Dikurangi: Kewajiban kepada pihak ketiga 2. sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 3. Kegiatan lanjutan Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran 313.461.401.449,21

2014 1.184.448.975.515,69

2015 735.376.824.101,47

-

-

-

-

-

-

1.184.448.975.515,69

735.376.824.101,47

Sumber: Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kaltara, 2016

D. Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah Tabel 5.12 menjelaskan analisis proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi hingga lima tahun ke depan. Analisis proyeksi pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran di masa yang akan datang, antara lain: 1)

Angka rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan

2)

Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/Laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dll)

3)

Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah, dan

4)

Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan


173



2016

Tabel 5.12 Proyeksi Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Provinsi Kaltara Tahun 2016-2021 No 1.

1.

2.

Proyeksi

Uraian

2016*

Saldo kas neraca daerah Dikurangi: Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan Kegiatan lanjutan Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran

2017**

2018**

2019**

2020**

2021**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

735.376.824.101

735.234.472.847

700.000.000.000

700.000.000.000

700.000.000.000

700.000.000.000

Sumber: * Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kaltara, 2016 ** BAPPEDA Provinsi Kaltara, 2016

5.3. Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Kapasitas riil keuangan daerah membutuhkan proyeksi penerimaan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan daerah, yang masing-masing telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah di Provinsi Kaltara. 5.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Selain analisis belanja kebutuhan aparatur, perlu dilihat juga analisis dari belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji, tunjangan pegawai, sewa kantor atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan belanja periodik rirotas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah


174



2016

Daerah yaitu pelayanan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan, contohnya honorarium guru, tenaga medis, atau belanja sejenis lainnya. Tabel 5.13 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Kaltara Tahun 2013-2015 No A 1 2 3 4 5

B

Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH Belanja Bunga Belanja bagi hasil Tambahan Penghasilan PNS

5

Belanja Langsung Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya ) Belanja sewa gedung kantor( yang telah ada kontrak jangka panjangnya) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)

1 2

Pembiayaan Pengeluaran Pembentukan Dana Cadangan Pembayaran pokok utang

1 2

3 4

C

2013

2014

Rata-rata Pertumbuhan

2015

6.309.831.000,00 610.831.000,00

46.206.963.498,00 14.406.719.294,00

107.945.172.364,00 52.427.103.132,00

-

150.000.000,00 5.549.000.000,00

150.000.000,00 31.650.244.204,00

3.090.966.100,00 83.619.643.705,00 52.427.103.132,00

-

584.666.500,00

63.478.446.850,00

86.502.504.532,00

-

-

-

-

-

-

-

82.400.000,00

-

-

55.924.430.905,00

75.283.535.149,00

-

584.666.500,00

6.076.458.945,00

7.906.478.183,00

-

-

1.477.557.000,00

3.312.491.200,00

-

-

-

-

-

6.894.497.500,00

109.685.410.348,00

103.149.720.601,00

-

TOTAL (A+B+C)

Sumber: Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kaltara, 2016

5.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu A.

Proyeksi Pendapatan Tabel 5.14 s/d 5.16 merupakan proyeksi pendapatan daerah dari tahun 2016 hingga

tahun 2021. Pendapatan daerah terbesar berasal dari dana perimbangan yang bersumber dari dana alokasi umum. Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang alokasinya ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan pendapatan asli daerah terbesar bersumber dari pajak daerah.


175



2016

B. Proyeksi Belanja Proyeksi belanja daerah Provinsi Kaltara dari tahun 2016 sampai ke tahun 2021 terus meningkat sebagaimana disajikan pada Tabel 5.15.

Begitu juga proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Provinsi Kaltara dari tahun 2016 sampai ke tahun 2021 i terus meningkat sebagaimana disajikan pada Tabel 5.16.


176



2016

5.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Tabel 5.17 tersebut, diperoleh proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang belum dialokasikan, dengan proyeksi seperti digambarkan pada Tabel 5.18 berikut.


177



2016

Dari total dana, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II, dan prioritas III sebagaimana disajikan pada Tabel 5.19. Prioritas I akan mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III akan mendapatkan kesempatan setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala Daerah. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran

dari

analisis

per

urusan.

Suatu

prioritas

II

berhubungan

dengan

program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani. Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. tinggi, serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran

dari

analisis

per

urusan.

Suatu

prioritas

II

berhubungan

dengan

program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

178



2016

segementasi masyarakat yang dilayani. Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar

Berikut merupakan persentasi poporsi belanja prioritas I, II, dan III terhadap total belanja keseluruhan: Tabel 5.20 Persentase Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Provinsi Kaltara Tahun 2016-2021 No 1 2 3

Uraian Prioritas I (Belanja Wajib Mengikat) Prioritas II (Belanja Langsung dikurangi dengan belanja air, listrik, telepon, internet) Prioritas III

2016 12,38%

2017 16%

2018 16,33%

2019 16,04%

2020 16,33%

2021 16,58%

57,92%

65,36%

65,17%

66,28%

66,15%

66,10%

29,70%

18,65%

18,50%

17,68%

17,52%

17,32%

Sumber: Hasil olahan, 2016

Berdasarkan Tabel 5.20 di atas, dapat diketahui bahwa belanja prioritas I ditargetkan naik hinga 116,58% pada tahun 2021. Hal ini diharapkan dapat mendukung jalannya pemerintah dan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Tidak berbeda dengan prioritas I, belanja prioritas II juga ditargetkan naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, proprosi belanja prioritas II mencapai 57,92% dan diperkirakan naik hingga 66,10% di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Povinsi Kaltara bertekad untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran. Sedangkan belanja prioritas III ditargetkan menurun dari 29,70% pada tahun 2016 menjadi 17,32% pada tahun 2021.


179



2016

5.3.4. Pinjaman Daerah Apabila

kemampuan

daerah

belum

mampu

membiayai

belanja

program

pembangunan daerah, maka daerah diperbolehkan untuk melakukan pinjaman daerah melalui lembaga keuangan bank maupun non bank, serta melalui sumber-sumber pembiayaan lainnya. Langkah-langkah tersebut harus ditopang dengan kebijakan keuangan daerah yang efektif. Keterbatasan pembiayaan pembangunan oleh anggaran daerah menimbulkan kebutuhan investasi dari pihak swasta yang harus ditunjang oleh fasilitasfasilitas yang menarik. Kehadiran investasi pihak swasta baik melalui PMDN maupun PMA tentunya juga harus menunjukkan keberpihakan terhadap sumberdaya lokal di Provinsi Kaltara.


180

5.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Recommend Documents