STRUKTUR APBD DAN KODE REKENING
1
STRUKTUR ANGGARAN KEPMENDAGRI 29/2002
PERMENDAGRI 13/2006
Klasifikasi belanja menurut bidang kewenangan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja
Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja
Pemisahan secara tegas antara belanja aparatur & belanja pelayanan publik
Pemisahan kebutuhan belanja antara aparatur dengan pelayanan publik tercermin dalam program & kegiatan
Pengelompokan BAU, BOP & BM cenderung menimbulkan terjadinya tumpang tindih penganggaran
Belanja dikelompokkan dalam Belanja Langsung & Belanja Tidak Langsung sehingga mendorong terciptanya efisiensi mulai saat proses penganggaran
Menggabungkan antara jenis belanja sebagai input dan kegiatan dijadikan sebagai jenis belanja
Restrukturisasi jenisjenis-jenis belanja
2
STRUKTUR APBD
PENDAPATAN
Rp. … … …
BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
Rp. … … … Rp. … … … Rp. … … …
Surplus/(Defisit)
PEMBIAYAAN Penerimaan Pengeluaran
(-) Rp. … … … Rp. … … …
Rp. … … … Rp. … … … ((-)
Pembiayaan Neto
Rp. … … …
SILPA Tahun Berjalan
Rp. … … …
(-) (-
3
STRUKTUR PENDAPATAN A. Pendapatan Asli Daerah Daerah:: 1. 2. 3. 4.
Pajak Daerah Retribusi Derah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LainLain-lain PAD yang sah
B. Dana Perimbangan Perimbangan:: 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus
C. Lain Lain--lain Pendapatan Daerah yang sah sah:: 1. Hibah 2. Dana Darurat 3. Dana Bagi Hasil pajak dari Provnsi dan Pemerintah Daerah lainnya 4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUS 5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya
4
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan
Daerah Adalah Semua Penerimaan Uang Melalui Rekening Kas Umum Daerah, Yang Menambah Ekuitas Dana, Merupakan Hak Daerah Dalam Satu Tahun Anggaran Dan Tidak Perlu Dibayar Kembali Oleh Daerah
Pendapatan Daerah Dirinci Menurut Urusan
Pemerintahan, Organisasi, Kelompok, Jenis, Obyek Dan Rincian Obyek Pendapatan 5
KELOMPOK PENDAPATAN DAERAH 1. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas : pajak daerah daerah,, retribusi daerah daerah,, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dipisahkan,, dan lain lain--lain pendapatan daerah yang sah sah.. 2. Kelompok dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas : dana bagi hasil hasil,, dana alokasi umum umum,, dan dana alokasi khusus khusus.. 3. Kelompok lain lain--lain pendapatan daerah yang sah sah,, dapat bersumber dari : hibah, dapat berasal dari pemerintah, pemerintah kab/kota di wilayah provinsi, kab/kota di luar wilayah provinsi, pemerintah provinsi dan/atau provinsi lainnya, dari perusahaan daerah/BUMD, dari perusahaan negara/BUMN atau dari masyarakat.. masyarakat dana darurat dari pemerintah korban/kerusakan akibat bencana alam alam;;
dalam
rangka
penanggulangan
Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari pemerintah daerah lainnya Dana penyusuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah bantuan keuangan dari kabupaten/kota di wilayah provinsi, bantuan keuangan dari prov/kab/kota lainnya di luar wilayah provinsi provinsi.. 6
STRUKTUR BELANJA A. Belanja Tidak Langsung: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga
B. Belanja Langsung: 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal 7
BELANJA DAERAH Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8
Lanjutan…… Lanjutan …….. .. Belanja Daerah disusun menurut urusan, organisasi, program dan kegiatan serta akun belanja Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan disusun berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri atas : urusan wajib dan urusan pilihan Belanja Daerah menurut organisasi disusun berdasarkan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab melaksanakan urusan tersebut dan bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban uang/barang Belanja Daerah menurut program dan kegiatan disusun sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah Belanja Daerah menurut akun belanja sesuai dengan kebutuhan satuan kerja perangkat daerah 9
KELOMPOK BELANJA 1. Belanja Tidak Langsung : merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 2. Belanja Langsung : merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 10
PENGELOMPOKAN JENIS BELANJA UNTUK EFISIENSI APBD KEPMENDAGRI 29/2002
PERMENDAGRI
BELANJA ADMINISTRASI UMUM
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA
BUNGA
BELANJA BUNGA
BELANJA PERJALANAN DINAS
BELANJA SUBSIDI
BELANJA PEMELIHARAAN *)
BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN SOSIAL
BELANJA OPERASI & PEMELIHARAAN BELANJA BAGI HASIL BELANJA PEGAWAI
BELANJA BANTU KEUANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA TAK TERDUGA
BELANJA PERJALANAN DINAS
KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEMELIHARAAN *) BELANJA PEGAWAI BELANJA MODAL
BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL
BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN KEU BELANJA TIDAK TERSANGKA
11
JENIS BELANJA
Belanja pegawai, digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta honor atas pelaksanaan kegiatan kegiatan..
Belanja bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding outstanding)) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang panjang.. ..
Belanja subsidi, digunakan untuk menganggarkan subsidi kepada masyarakat melalui lembaga tertentu yang telah diaudit, dalam rangka mendukung kemampuan daya beli masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.. Lembaga penerima belanja subsidi wajib masyarakat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah daerah.. 12
Lanjutan…… Lanjutan …….. ..
Belanja hibah, untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pihak pihak--pihak tertentu yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus yang terlebih dahulu dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dengan penerima hibah, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan layanan dasar umum, peningkatan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah daerah.. Bantuan sosial sosial,, untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang tidak secara terus menerus/berulang dan selektif untuk memenuhi instrumen keadilan dan pemerataan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat masyarakat.. Termasuk bantuan untuk PARPOL PARPOL.. 13
Lanjutan…… Lanjutan …….. ..
Belanja bagi hasil hasil,, untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota yang dibagihasilkan kepada pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang perundang--undangan. undangan. Belanja bantuan keuangan, untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan keuangan.. Belanja tidak terduga, untuk menganggarka belanja atas kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun--tahun sebelumnya yang telah ditutup ditutup.. 14
Lanjutan…… Lanjutan …….. ..
Belanja barang dan jasa, digunakan untuk menganggarkan belanja barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan kegiatan..
Belanja modal, digunakan untuk menganggarkan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan bulan.. Honorarium panitia dalam rangka pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh aset dianggarkan dalam belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa
15
Dasar pertimbangan Pengelompokan 9 Jenis Belanja Pasal 39 PP 58 58//2004 menyatakan bahwa setiap jenis belanja yang dianggarkan harus memperhatikan keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari program dan kegaitan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut tersebut.. Mempertimbangkan ketentuan tersebut diatas, maka Belanja Daerah yang diklasifikasikan menurut jenis belanja dibagi kedalam kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Langsung.. Jenis belanja yg tidak langsung dapat diukur dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari suatu program dan kegaitan seperti belanja pegawai untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, belanja bunga, belanja subsidi belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga terduga.. Jenis belanja yang langsung dapat diukur dengan hasil dari suatu program dan kegaitan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut yaitu belanja pegawai untuk membayar honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal modal.. 16
SINKRONISASI DAN PENGELOMPOKAN JENIS BELANJA DAERAH Penjelasan Pasal 16 ayat (4) UU No 17/2003 antara lain terdiri dari 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Belanja pegawai Belanja barang Belanja modal Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial
PP 58/2004 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Belanja pegawai Belanja barang & jasa Belanja modal Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial Belanja bagi hasil Bantuan keuangan Belanja tak terduga
PERMENDAGRI 13/2006 Belanja Tidak Langsung : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Belanja pegawai Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial Belanja bagi hasil Bantuan keuangan Belanja tak terduga
Belanja Langsung : 1. 2. 3.
Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal 17
Struktur Belanja KEPEMENDAGRI 29/2002 APARATUR & PELAYANAN PUBLIK Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan
Belanja Operasi & Pemeliharaan Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Modal Belanja Modal BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN KEU BELANJA TIDAK TERSANGKA
PERMENDAGRI 13/2006
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keu Belanja Tak Terduga Belanja Langsung Program … Kegiatan … Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
18
STRUKTUR PEMBIAYAAN A. Penerimaan Pembiayaan: 1. 2. 3. 4. 5.
Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
B. Pengeluaran Pembiayaan: 1. 2. 3. 4.
Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal pemerintah Daerah Pembayaran Utang Pokok Pemberian Pinjaman
Pembiayaan Neto (A – B) 19
SURPLUS/(DEFISIT) APBD
Merupakan selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah.
Surplus anggaran terjadi bila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
Surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
Defisit anggaran terjadi bila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
Apabila defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit, meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman atau piutang daerah. 20
BAGAN KODE REKENING KEPMENDAGRI 29/2002 X
XX XX XX XX XX XX
X
PERMENDAGRI 13/2006 X.XX XX XX XX XX XX XX XX XX
kode anggaran pendapatan, belanja & pembiayaan
kode urusan pemerintahan daerah kode Organisasi
kode bidang pemerintahan
kode Program
kode unit organisasi
kode Kegiatan
kode kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan
Kode Akun pendapatan, belanja & pembiayaan
kode jenis pendapatan, belanja & pembiayaan kode obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode bagian belanja
kode kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan kode jenis pendapatan, belanja & pembiayaan kode obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan 21
22
