Lab. Politik dan Tata Pemerintahan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. 4. Prinsip APBD 5. Struktur APBD

OMNIBUS REGULATIONS

DR. TJAHJANULIN DOMAI, MS Lab. Politik dan Tata Pemerintahan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

1.

2. 3.

Pendahuluan Pengantar Tujuan Definisi dasar Hukum Fungsi APBD

4.

Prinsip APBD

5. Struktur APBD

UBDistanceLearning

OMNIBUS REGULATIONS

1. Pendahuluan 1.1 Pengantar Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan. Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak, retribusi atau pungutan lain yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan kedalam APBD. Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi didanai dari APBD. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

MODUL

Mata Kuliah/Materi Kuliah

Brawijaya University

2012

1.2 Tujuan Penguasaan materi dalam modul ini, yang dirancang sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan daerah, akan dapat menjelaskan pengertian, dasar hukum, fungsi, prinsip dan struktur APBD. 1.3 Definisi • Pada dasarnya ada enam (6) dasar hukum yang mengatur pengelolaan keuangan daerah yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Undangundang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, menjelaskan secara rinci ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah. • Pengelolaan keuangan daerah adalah mendesentralisasikan pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada kepala SKPD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kepala SKPD selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah kepada, Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Barang Daerah. • Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah. • Dalam prinsip anggaran semua penerimaan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa dianggarkan dalam APBD. • Struktur APBD terdiri dari, pendapatan, belanja dan pembiayaan. 2.

Dasar Hukum Omnibus Regulations Dasar hukum yang digunakan antara lain Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Dengan pengaturan yang komprehensif dalam satu peraturan perundangan saja yang diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005. Pertimbangan dalam peraturan-peraturan tersebut antara lain : a. Kemudahan untuk diimplementasikan oleh Pemda b. Sinkronisasi dan keselarasan antar pengaturan c. Tidak membingungkan pelaksanaan dan pemeriksa d. Kapasitas kemampuan daerah

2.1 Pokok – Pokok Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Hal-Hal yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 antara lain : Menjelaskan secara rinci ruang lingkup pengelolaan Keuangan Daerah. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah mendesentralisasikan pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada :

[100]



2012

a. b.

3.

Kepala SKPD selaku pejabat pengelola keuangan daerah Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang daerah c. Sekda selaku koordinator pengelola keuangan daerah Tata cara penunjukkan pejabat di lingkungan PPKD dan/ atau SKPD antara lain : a. Mengatur pendelegasian wewenang lebih lanjut b. PPKD selaku BUD menunjuk pejabat selaku kuasa BUD dan dapat melimpahkan wewenang lainnya kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD c. Kepala SKPD dalam melaksanakan tugasnya : Menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPKSKPD) Dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja di lingkungannya selaku kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang Pejabat pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK Tentang pengubahan peristilahan pemegang kas menjadi bendahara penerima dan bendahara pengeluaran yang pengangkatannya oleh KDH atas usul PPKD. Status bendahara merupakan pejabat fungsional dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD Azas Umum dan Struktur APBD dalam hal ini menjelaskan fungsi-fungsi APBD dan menegaskan mengenai prinsip-prinsip penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 1. Fungsi otorisasi yaitu merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan 2. Fungsi perencanaan yaitu merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan 3. Fungsi pengawasan yaitu merupakan pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 4. Fungsi alokasi yaitu harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian 5. Fungsi distribusi yaitu merupakan kebijakan yang harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan 6. Fungsi stabilisasi yaitu merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah

[101]

Mata Kuliah/Materi Kuliah 4.


2012

Prinsip-Prinsip Penganggaran APBD 1. Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa dianggarkan dalam APBD 2. Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto 3. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan 4. Penganggaran pengeluaran harus diukur dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya Struktur APBD yang terdapat dalam PP No. 58 Tahun 2005 adalah : 1. Menjelaskan cakupan pengertian dan rincian dari setiap pendapatan, belanja dan pembiayaan 2. Pendapatan dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan 3. Klasifikasi belanja menurut organisasi, urusan pemerintahan/ fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja 4. Pembiayaan dirinci menurut jenis sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Penyusunan rancangan APBD : (1) Mengatur jadwal penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS yang dilakukan oleh kepala Daerah; (2) Memperjelas keterkaitan dan hubungan antara dokumen perencanaan dengan penyusunan rancangan kebijakan umum APBD, PPAS untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD; (3) Menekankan penyusunan RKASKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dan prestasi kerja yang dilakukan berdasarkan capaian kinerja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal; (4) Mempertegas PPKD menyusun rancangan Perda APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tabel Jadwal Penyusunan APBD NO URAIAN A. APBD 1. Penyusunan RKPD 2. Penyampaian Rancangan KUA kepada Kepala Daerah 3. Penyampaian Rancangan KUA dari Kepala Daerah kepada DPRD 4. KUA disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD 5. Penyusunan Rancangan PPAS 6. Penyampaian Rancangan PPAS dan DPRD 7. PPAS disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD 8. Penetapan pedoman penyusunan RKASKPD oleh Kepala Daerah 9. Penyampaian Raperda APBD kepada

[102]

WAKTU Akhir bulan Mei Awal bulan Juni Pertengahan bulan Juni Minggu pertama bulan Juli Minggu kedua bulan Juli Akhir bulan Juli

KETERANGAN

1 bulan

3 minggu 1 minggu 3 minggu

Awal bulan Agustus

1 minggu

Minggu

2 bulan

pertama

Mata Kuliah/Materi Kuliah NO 10.


URAIAN DPRD Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap RAPD

11.

Penetapan hasil evaluasi

12.

13.

Penetapan Perda tentang APBD & Raper KDH tentang penjabatan APBD bila sesuai hasil evaluasi Menyempurnakan sesuai hasil evaluasi

14.

Pembatalan berdasarkan hasil evaluasi

15.

Penghentian dan pencanutan pelaksanaan Perda tentang APBD bersama DPRD Penetapan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Perda APBD dan penyampaian hasil penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi

16.

17.

2012

WAKTU bulan Oktober Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan (awal bulan Desember) 15 hari kerja (pertengahan bulan Desember) Akhir Desember (31 Desember)

KETERANGAN

7 hari kerja

Akhir bulan Desember 7 hari kerja setelah hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri/ Gubernur Awal bulan Januari

7 hari kerja

3 hari kerja setelah keputusan

Penetapan Perda APBD dan Peraturan 31 Desember Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 18. Penyampaian Perda APBD dan 7 hari kerja Peraturan Kepala Daerah tentang penjabatan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur B. DALAM HAL DPRD TIDAK MENGAMBIL KEPUTUSAN BERSAMA TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD 1. Penyampaian rancangan Peraturan Paling lama 15 hari Kepala Daerah kepada Menteri Dalam kerja setelah Raperda Negeri/ Gubernur dalam hal DPRD tidak tidak disetujui DPRD mengambil keputusan bersama (pertengahan bulan terhadap Raperda tentang APBD Desember) sampai dengan batas waktu yang ditetapkan undang-undang 2. Pengesahan Menteri Dalam Negeri/ Paling lama 30 hari 1 bulan Gubernur terhadap Rancangan kerja (pertengahan Peraturan Kepala Daerah bulan Januari) C. APBD BAGI DAERAH YANG BELUM MEMILIKI DPRD 1. Penyampaian rancangan KUA dan Pertengahan bulan PPAS kepada Menteri Dalam Negeri/ Juni Gubernur bagi daerah yang belum memiliki DPRD

[103]

Mata Kuliah/Materi Kuliah NO 2. 3.


URAIAN Persetujuan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD

2012

WAKTU Minggu pertama bulan Juli 30 hari kerja sejak KUA dan PPAS disahkan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur

KETERANGAN 15 hari

WAKTU

KETERANGAN

Minggu pertama bulan Agustus

Tabel Jadwal Pelaksanaan APBD NO URAIAN A. PELAKSANAAN APBD 1. Pemberitahuan menyusun DPA-SKPD 2.

3.

4. B. 1.

Penyerahan Rancangan DPA-SKPD dan rancangan anggaran kas dari SKPD kepada PPKD Verifikasi dan pengesahan rancangan DPA-SKPD dan rancangan anggaran kas Penyampaian DPA-SKPD dan anggaran kas yang telah disahkan ke SKPD DPAL-SKPD Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD untuk pengesahan menjadi DPAL-SKPD tahun anggaran berikutnya

3 hari setelah Perda APBD ditetapkan 6 hari kerja

15 hari kerja setelah ditetapkan Perda APBD 7 hari kerja

Pertengahan Desember

Minggu kedua bulan Januari Minggu ketiga bulan Januari

bulan

Tabel Jadwal Perubahan APBD NO 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

URAIAN Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS kepada DPRD Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD Penyampaian Raperda APBD beserta lampiran kepada DPRD Persetujuan DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD Penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur untuk di evaluasi Keputusan Mengeri Dalam Negeri tentang hasil evaluasi Pengesahan Perda yang telah di evaluasi dan dianggap sesuai dengan

[104]

WAKTU Minggu pertama bulan Agustus Minggu kedua bulan Agustus Minggu ketiga bulan Agustus Minggu kedua bulan September 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir 3 hari kerja 15 hari kerja Pertengahan Oktober

KETERANGAN

7 hari

Akhir bulan September

Pertengahan bulan Oktober bulan

Mata Kuliah/Materi Kuliah NO 9.

10.

2012


URAIAN ketentuan Penyempurnaan Perda sesuai hasil evaluasi apabila dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi Pembatalan Perda perubahan APBD bila tidak dilakukan penyempurnaan

WAKTU

KETERANGAN

7 hari kerja

Minggu ketiga bulan Oktober

Minggu keempat bulan Oktober

11.

Pencabutan Raperda perubahan APBD

7 hari kerja setelah pemberitahan untuk penyempurnaan sesuai hasil evaluasi 7 hari kerja

12.

Pemberitahuan untuk penyampaian rancangan perubahan DPA-SKPD

3 hari kerja setelah PAPBD disahkan

Minggu pertama bulan Nopember Minggu ketiga bulan Oktober

Tabel Jadwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD NO 1. 2.

3.

4.

5.

6.

URAIAN Penyusunan Laporan Realisasi Semester I Penyampaian laporan realisasi anggaran semester pertama dari pengguna anggaran ke PPKD Penyampaian hasil konsolidasi laporan semester pertama oleh PPKD ke Sekda selaku koordinator pengelolaan keuda Penyampaian rancangan laporan semester pertama dari Sekda kepada Kepala Daerah Penyampaian laporan realisasi semester pertama dari Kepala Daerah kepada DPRD Penyampaian laporan keuangan SKPD kepada Kepala Daerah melalui PPKD

7.

Konsolidasi laporan keuangan SKPD oleh PPKD

8.

Penyampaian laporan keuangan daerah kepada BPK

9.

Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK Penyampaian Raperda pertanggung jawaban yang telah diaudit oleh BPK dari Kepala Daerah kepada DPRD Persetujuan DPRD terhadap Raperda

10.

11.

[105]

WAKTU Minggu kedua bulan Juni 7 hari kerja setelah semester pertama berakhir Minggu kedua bulan Juli

KETERANGAN

Minggu ketiga bulan Juli Akhir bulan Juli

2 bulan setelah tahun anggaran berakhir 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir 2 bulan setelah disampaikan 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir 1 bulan setelah

Bulan Februari

Bulan Maret

Akhir Maret

bulan

Bulan Mei Akhir bulan Juni

Akhir bulan Juli

Mata Kuliah/Materi Kuliah NO

12.

13. 14.

5.


URAIAN pertanggungjawaban yang telah dicabut BPK Rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabatan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur untuk di evaluasi Penyampaian hasil evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri/ Gubernur Kepala Daerah dan DPRD menyempurnakan hasil evaluasi sebelum ditetapkan

WAKTU disampaikan Paling lama 3 (tiga) hari kerja

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi

Struktur Pendapatan A. Pendapatan Asli Daerah : 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah B. Dana Perimbangan : 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah : 1. Hibah 2. Dana Darurat 3. Lain-lain Pendapatan Struktur belanja yang tertera pada PP No. 58 Tahun 2005 adalah : 1. Belanja tidak langsung • Belanja Pegawai • Belanja Bunga • Belanja Subsidi • Belanja Hibah • Belanja Bantuan Sosial • Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan • Belanja Tak Terduga 2. Belanja langsung Program …… Kegiatan ……

[106]

2012

KETERANGAN

Mata Kuliah/Materi Kuliah • • •


Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Struktur Pembiayaan Penerimaan pembiayaan : • SiLPA tahun anggaran sebelumnya • Pencairan dana cadangan • Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan • Penerimaan pinjaman • Penerimaan kembali pemberian pinjaman Pengeluaran pembiayaan : • Pembentukan dana cadangan • Penyertaan modal pemerintah daerah • Pembayaran pokok utang • Pemberian pinjaman Gambar Kode Rekening

[107]

2012



Gambar Alur pengerjaan RKA – SKPD

[108]

2012



2012

Penetapan APBD • Jadwal penyampaian, pembahasan Raperda APBD kepada DPRD dan pengambilan keputusan bersama terhadap Raperda APBD dengan DPRD serta proses evaluasi • Menitik beratkan pembahasan Raperda APBD pada kesesuaian program kegiatan dengan KUA dan PPAS • Mengatur mengenai penetapan APBD apabila DPRD tidak mengambil keputusan bersama terhadap Raperda APBD • Mekanisme, jadwal, penyempurnaan hasil evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang penjabatan APBD serta penetapan Perda APBD dan Per KDH tentang Penjabatan APBD oleh KDH (bersifat preventif) Gambar Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD (UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004)

Gambar Penyusunan dan Penetapan PERDA APBD

[109]



2012

Pelaksanaan APBD Selain pada aspek pelaksanaan juga menekankan pada aspek penyiapan dokumen, yang mencakup : • Jadwal proses penyusunan DPA-SKPD oleh SKPD dan penyerahannya kepada PPKD • Isi DPA-SKPD mencakup : rincian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan anggaran untuk mencapai sasaran dan rencana penarikan dana serta pendapatan yang direncanakan • Proses dan jadwal verifikasi DPA-SKPD oleh Tim Anggaran Pemda (15 hari) • Proses dan jadwal pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan SEKDA • Pengaturan secara komprehensif mengenai penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan berikut perubahan tata cara pencairan dan penggunaa

[110]



Gambar Persiapan Pelaksanaan APBD

[111]

2012


Brawijaya University Gambar Pelaksanaan APBD

[112]

2012



2012

Tabel Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

URAIAN Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD Mengesahkan DPA-SKPD dan Anggaran Kas Menerbitkan SPD Penyiapan dokumen SPP-LS Pengajuan SPP-UP/GU/TU (sistem UYHD) dan SPP-LS

KETERANGAN SEKDA PPKD PPKD selaku BUD PPTK Bendahara Pengeluaran Pengajuan SPM-UP/GU/TU & SPM-LS Kepala SKPD Menerbitkan SP2D Kuasa BUD Mengakutansikan dan menyiapkan laporan PPK-SKPD Pertanggung jawaban Dana (SPJ) Kepala SKPD Laporan Keuangan & Pertanggungjawaban PPKD Pelaksanaan APBD Gambar Proses Pencarian dan Pembayaran LS

Gambar Proses Pencairan dan Pembayaran UP

[113]



2012

Tabel Perubahan APBD LATAR BELAKANG PERUBAHAN Perkembangan asumsi KUA yang tidak sesuai Dilakukan pergeseran Penggunaan saldo anggaran dalam tahun anggaran berjalan

DOKUMEN PENGANGGARAN PELAKSANAAN RKA-SKPD DPA-SKPD DPPA-SKPD

DPPA-SKPD

DPPA-SKPD

DPPA-SKPD

RKA-SKPD DPA-SKPD DPAL-SKPD RKA-SKPD

DPA-SKPD DPA-SKPD DPAL-SKPD DPA-SKPD

DPPA-SKPD

DPPA-SKPD

RKA-SKPD DPPA-SKPD DPPA-SKPD

DPA-SKPD DPPA-SKPD DPPA-SKPD

Darurat

Luar biasa > 50% Luar biasa < 50%

Gambar Model 1 Struktur Organisasi SKPD

[114]

KETERANGAN Dapat mendahului perubahan Dapat mendahului perubahan Dapat mendahului perubahan dan menunggu perubahan Dapat mendahului perubahan, dan jika terjadi setelah perubahan ditampung dalam laporan realisasi anggaran Setelah kedua

perubahan



2012

Gambar Modul 2 Struktur Organisasi SKPD

Gambar Modul 3 Struktur Organisasi SKPD Khusus Sekretariat Daerah

Aspek Pelaporan dan Pertanggungjawaban : • Laporan keuangan diperiksa BPK sebelum diajukan dalam bentuk Raperda kepada DPRD • Jenis Laporan Keuangan (yang menggambarkan tentang hak, kewajiban, dan kekayaan daerah pada akhir tahun serta sumber dan penggunaan, termasuk pergeseran penyusunan laporan keuangan) • Perubahan muatan hukum dalam dokumen pertanggungjawaban • Penyusunan kebijakan akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintahan Aspek Pembinaan dan Pengawasan • MDN Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dibidang pengelolaan keuangan daerah

[115]



2012

• Menekankan pada aspek pembinaan manajerial dan saran perbaikan kedepan • Pemeriksaan oleh BPK Gambar Akuntansi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD

[116]



2012

Ketentuan Peralihan. Dilaksanakan secara bertahap mulai tanggal tahun 2006, 2007 dan tahun anggaran 209. A. Tahun Anggaran 2006 a. Status bendahara sebagai pejabat fungsional, Pasal 15 ayat (3) b. Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal Pasal 39 ayat (2) c. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pasal 100 ayat (3) B. Tahun Anggaran 2007 a. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. Pasal 35 ayat (1) b. Penetapan Raperda tentang APBD dan Raper KDH tentang penjabaran APBD PerKDH tentang penjabaran APBD yang dilakukan selambatlambatnya tanggal 31 Desember TA sebelumnya. Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) c. Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengaku kepada standar akuntansi pemerintahan. Pasal 96 ayat (1) C. Tahun Anggaran 2009 a. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Pasal 37 Tindakan Lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah : a. Menyusun Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah b. Menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Issu Krusial : 1. PP tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah belum final 2. PP tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah belum final 3. Penerapan penganggaran dengan perkiraan maju (MTEF) 4. Revisi PP No. 109 tahun 2000 5. Revisi Kedua PP No. 24 Tahun 2004 6. Belum adanya pengaturan penatausahaan dan pelaporan BLUD

[117]



2012

REFERENSI Darise, N. (2006). Pengelolaan Keuangan Daerah Indeks. Kelompok Gramedia. Jakarta. Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta. PROPAGASI A. Diskusi 1. Pengelolaan keuangan daerah berbasis Good Governance 2. Prinsip akuntablitas dalam pengelolaan keuangan daerah B. Pertanyaan 1. Apa yang dimaksud dengan keuangan daerah 2. Apa yang dimaksud dengan APBD 3. Apa yang dimaksud dengan desentralisasi kewenangan 4. Apa yang dimaksud fungsi otorisasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 5. Apa yang dimaksud fungsi pengawasan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 6. Apa yang dimaksud dengan fungsi stabilisasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 7. Apa yang dimaksud dengan fungsi alokasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah C. Pertanyaan Multiple Choice 1. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 mengatur tentang ………… a. Pengelolaan keuangan daerah b. Pengelolaan APBN c. Pengelolaan keuangan pemerintah 2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengatur tentang ………… a. Keuangan daerah b. Keuangan negara c. Salah semua 3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 mengatur tentang ……….. a. Perimbangan keuangan b. Perimbangan keuangan pusat dan daerah c. Benar semua 4. Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, barang dan jasa dianggarkan dalam APBD a. Benar b. Salah c. Ragu-ragu

[118]



2012

5. Fungsi distribusi yaitu merupakan kebijakan yang harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan a. Salah b. Benar c. Ragu-ragu 6. Sekretaris daerah selaku koordinasi pengelolaan keuangan daerah a. Benar b. Salah c. Ragu-ragu 7. Fungsi alokasi harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya a. Salah b. Benar c. Ragu-ragu

[119]

Lab. Politik dan Tata Pemerintahan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. 4. Prinsip APBD 5. Struktur APBD

Recommend Documents