METODE TEKNIK PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD DR. TJAHJANULIN DOMAI, MS Lab. Politik dan Tata Pemerintahan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
1.
2.
Pendahuluan Pengantar Tujuan Definisi Kebijakan Umum APBD
3. Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara
METODE TEKNIK PENYUSUNAN
PROGRAM KERJA DPRD
1. Pendahuluan 1.1 Pengantar Dalam penyusunan APBD pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Penetapan APBD tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan perioritas plafon anggaran sementara (PPAS) oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama tersebut, akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD, antara pemerintah daerah dan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD, terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. peningkatan jaminan sosial. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD, tahun anggaran berikutnya sejalan dengan rencana kerja pemerintah.
MODUL
1.2 Tujuan Penguasaan materi dalam modul ini, yang dirancang sebagai dasar pemahaman KUA dan PPAS, akan dapat : “Menjelaskan pengertian dan konsep KUA dan PPAS”
UBDistanceLearning
Mata Kuliah/Materi Kuliah
Brawijaya University
2012
1.3 Definisi • Substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti : gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah, asumsi dasar penyusunan RAPBD, termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan. • Substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SK PD terkait. • PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. • Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitive setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD. • Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan KUA dan rancangan PPAS Kepala Daerah harus menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, juga selanjutnya. Hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan RAPBD akan lebih efektif. 2.
Kebijakan Umum APBD Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berikutnya. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APDB
[139]
Mata Kuliah/Materi Kuliah
2012
Brawijaya University Gambar Penyusunan KUA
2.1 Isi Rancangan KUA Memuat target Pencapaian Kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemda untuk setiap urusan pemerintahan daerah. Disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, Alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program-program dimaksud diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah. Asumsi yang mendasarinya mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah. 2.2 Siapa Penyusun KUA? Rancangan KUA disusun oleh Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah. 2.3 Proses Penyusunan KUA • Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan Sekretaris Daerah koordinator pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala Daerah paling awal Bulan Juni. • Rancangan KUA disampaikan Kepada Daerah kepada DPRD paling pertengahan Bulan Juni Tahun Anggaran berjalan untuk dibahas pembicaraan pendahuluan RAPBD. • Rancangan KUA yang telah dibahas disepakati menjadi KUA paling minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.
selaku lambat lambat dalam lambat
2.4 Format KUA I. Pendahuluan II. Gambaran Umum RKPD III. Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasinya Terhadap Sumber Pendanaan IV. Penutup
[140]
Mata Kuliah/Materi Kuliah
Brawijaya University
2012
A) Pendahuluan Uraian kondisi/prestasi yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, tahun berjalan dan perkiraan pencapaian pada tahun anggaran yang akan datang. Uraian ringkasan identifikasi permasalahan/ hambatan dan tantangan utama yang dihadapi pada tahun sebelumnya, tahun berjalan dan tahun yang akan datang. B) Gambaran Umum RKPD Memuat gambaran umum prioritas pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RKPD untuk menyesuaikan permasalahan/ hambatan dan tantangan utama. Menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. C) Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasinya Terhadap Sumber Pendanaan Dijelaskan tentang Asumsi, kondisi yang telah terjadi dan diperkirakan akan terjadi yang menjadi dasar penyusunan KUA. Contoh asumsi dan kondisi: laju inflasi, pertumbuhan ekonomi regional, tingkat pengangguran regional, lainlain asumsi yang relevan dengan kondisi daerah setempat. Dalam rangka implementasinya asumsi dan kondisi yang menjadi dasar pencapaian sasaran, KUA harus mampu menjelaskan kebijakan penganggaran sesuai kebijakan pemerintah. Kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/ sasaran yang berbeda. Juga diuraikan tentang perkiraan penerimaan untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun yang datang, baik dari PAD, DAU, DBH, dan DAK maupun dari pinjaman dan hibah D) Penutup Demikian rancangan KUA ini disusun untuk dibahas dan disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara. 3.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Adalah program prioritas dan patokan batasan maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
[141]
Mata Kuliah/Materi Kuliah
Brawijaya University
2012
Gambar Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
3.1 Proses Penyusunan PPAS Rancangan PPAS disusun berdasarkan KUA yang telah disepakati. Kepala daerah menyampaikan Rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan TAPD bersama Panitia Anggaran. Rancangan PPAS disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. 3.2 Format PPAS I. Pendahuluan II. Kebijakan Umum APBD III. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah IV. Prioritas Program Dan Plafon Anggaran V. Plafon Anggaran Menurut Organisasi VI. Penutup A) Pendahuluan Uraikan kondisi/prestasi yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, tahun berjalan dan perkiraan pencapaian pada tahun anggaran yang akan datang. Uraikan ringkas identitas permasalahan/ hambatan dan tantangan utama yang dihadapi pada tahun sebelumnya, tahun berjalan dan tahun yang akan datang. B) Kebijakan Umum APBD Memuat gambaran ringkas tentang target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagai dasar penentuan prioritas program dan plafon anggaran menurut bidang pemerintahan.
[142]
Mata Kuliah/Materi Kuliah
Brawijaya University
2012
C) Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Memuat penjelasan tentang asumsi makro ekonomi yang disepakati tentang implikasi kemampuan fiskal daerah, kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terjadinya atau terjadinya peningkatan belanja daerah dan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembiayaan daerah. Penjelasan tersebut secara ringkas digambarkan dalam ringaksan Proyeksi APBD D) Prioritas Program dan Plafon Anggaran Menguraikan tentang prioritas dan plafon anggaran yang disepakati mencakup capaian sasaran program, dasar pertimbangan penentuan besaran pagu indikatif untuk mencapai sasaran program serta hal-hal yang perlu mendapat perhatian SKPD dalam menjabarkan program lebih lanjut ke dalam masing-masing kegiatan E) Penutup Demikian rancangan PPAS ini disusun untuk dibahas dan disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda tentang APBD. 3.3 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS A. Format Nota Kesepakatan KUA Menyebutkan Pihak-pihak yang Terkait : I. Pendahuluan II. Gambaran Umum RKPD III. Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasinya Terhadap Sumber Pendanaan IV. Penutup B. Format Nota Kesepakatan PPA Menyebutkan Pihak-Pihak yang Terkait : I. Pendahuluan II. Kebijakan Umum APBD III. Proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah IV. Prioritas Program Dan Plafon Anggaran V. Plafon Anggaran Menurut Organisasi VI. Penutup
REFERENSI Domai, T. (2011). Kekuasaan Pemimpin dalam Pengelolaan Keuangan Publik. LPTP. FIA. UB. Malang.
[143]
Mata Kuliah/Materi Kuliah
Brawijaya University
Mardiasmo. (206). Implementasi Permendagri Pengelolaan Keuangan Daerah. Makalah.
No.
2012
13 Tahun 2006 dalam
PROPAGASI A. Diskusi 1. Teknik penyusunan program kerja DPRD 2. Permendagri No. 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012 B. Pertanyaan 1. Apa yang dimaksud dengan KUA 2. Apa yang dimaksud dengan PPAS 3. Kenapa APBD selalu ditetapkan dengan Peraturan Daerah 4. Kenapa perlu dibuat KUA oleh Kepala Daerah 5. Kenapa perlu dibuat PPAS oleh Kepala Daerah 6. Kenapa penetapan APBD harus tetap waktu yaitu paling lambat 31 Desember 7. Kenapa substansi KUA mencakup hal-hal yang bersifat umum C. Pertanyaan Multiple Choice 1. Penetapan APBD harus tepat tanggal 31 Desember a. Benar b. Salah c. Ragu-ragu 2. Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS a. Salah b. Benar c. Ragu-ragu 3. KUA dan PPAS harus mendapatkan persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD a. Benar b. Salah c. Ragu-ragu 4. Substansi KUA mencakup hal-hal yang bersifat kebijakan umum a. Salah b. Benar c. Ragu-ragu 5. PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah a. Benar b. Salah c. Ragu-ragu
[144]
