PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Lab. Politik dan Tata Pemerintahan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DR. TJAHJANULIN DOMAI, MS Lab. Politik dan Tata Pemerintahan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

1.

2.

Pendahuluan Pengantar Tujuan Definisi Ketentuan Pengelolaan Keuangan Publik

3.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara

4. APBN

1.2 Tujuan Penguasaan materi dalam modul ini, yang dirancang sebagai landasan pengelolaan keuangan publik, akan dapat menjelaskan, pemahaman dan pengertian pengelolaan, kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

UBDistanceLearning

PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK

1. Pendahuluan 1.1 Pengantar Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut, menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Hal keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undangundang, dan ketentuan lain mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macammacam dan harga mata uang ditetapkan dengan undangundang. Dimana Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara ini meliputi kewenangan bersifat umum dan kewenangan bersifat khusus.

1.3 Definisi

MODUL

Mata Kuliah/Materi Kuliah •

• • •

•

2.

Brawijaya University

2012

Anggaran pendapatan dan belanja pada dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu anggaran pendapatan dan belanja yang dikelola oleh pemerintah pusat dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikelola oleh pemerintah daerah. APBN – APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Tahun anggaran negara baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam tahun yang sama. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara ada pada kepala negara (Presiden) yang kemudian dilimpahkan sebagai kekuasaan kewenangan pengelolaan tersebut kepada para menteri yang membantu presiden. Struktur APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/ deficit dan pembiayaan.

Ketentuan Pengelolaan Keuangan Publik Pada prinsipnya pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan publik sebagaimana dimaksud adalah mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban. (Tjahjanulin, 2010) Berkaitan dengan ketentuan pengelolaan tersebut berikut ini akan diuraikan sebagai berikut : 2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anggaran pendapatan dan belanja yang dikelola pemerintah pusat dan anggaran pendapatan belanja yang dikelola oleh pemerintah daerah. a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah pusat yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 1) APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setup tahun ditetapkan dengan undang-undang. 2) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam 'tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. 3) Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

[55]

Mata Kuliah/Materi Kuliah


2012

4) Dalam hal surplus penerimaan negara sebagaimana dimaksud di atas yang akan digunakan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara, pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR. b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi/ Kabupaten/ Kota. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 1) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 2) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. 3) Surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/ daerah tahun anggaran berikutnya. 4) Dalam hal surplus penerimaan daerah sebagaimana dimaksud di atas akan digunakan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Daerah, pelaksanaanya harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD. 2.2 Fungsi APBN dan APBD APBN/ APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. • Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. • Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. • Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. • Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. • Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

[56]



2012

• Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara flan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. 2.3 Tahun Anggaran, Satuan Hitung, dan Penggunaan Mata Uang lain a. Tahun Anggaran Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. b. Satuan Hitung Satuan hitung yang dipergunakan dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggung jawaban APBN / APBD adalah mata uang Rupiah. c. Penggunaan Mata Uang Lain Penggunaan mata uang lain dalam pelaksanaan APBN/APBD diatur oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. 3.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara 3.1 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara Presiden selaku Kepala Pemerintahan adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara ini meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. • Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/ lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara. • Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/ kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara. Kekuasaan sebagaimana dimaksud di atas: a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b. Dikuasakan kepada menteri/ pimpinan lembaga selaku Pengelola Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya; (Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan lembaga adalah lembaga Negara dan lembaga pemerintah non kementerian negara. Di lingkungan lembaga negara, yang dimaksud dengan pimpinan lembaga adalah pejabat

[57]



2012

yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan) c. Diserahkan kepada gubernur/ bupati/ walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. d. Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Keuangan Negara, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud di atas digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Sejalan, dengan itu, dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara, maka setiap tahunnya disusun APBN dan APBD (Atep dkk, 2004). 3.2 Tugas Menteri Keuangan Selaku Pemegang Kekuasaan Atas Pengelola Fiskal Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut: a) Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; b) Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN; c) Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; d) Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; e) Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang; f) Melaksanakan fungsi bendahara umum negara; g) Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; h) Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang. 3.3 Tugas Menteri/Pimpinan Lembaga Sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Menteri/ pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut: a) Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; b) Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; c) Melaksanakan anggaran kementerian negara / lembaga yang dipimpinnya; d) Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara; e) Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara lembaga yang dipimpinnya;

[58]


f) g)

h)


2012

(Piutang adalah hak negara dalam rangka penerimaan negara bukan pajak yang pemungutannya menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang bersangkutan. Utang adalah kewajiban negara kepada pihak ketiga dalam rangka pengandaan barang dan jasa yang pembayarannya merupakan tanggung jawab kementerian negara/lembaga berkaitan sebagai unit pengguna anggaran dan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan undang-undang/ putusan pengadilan) Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya; Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya; (Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran) Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

3.4 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Sehubungan dengan pengelolaan keuangan di daerah, Presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada gubernur/ bupati/ walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tersebut di atas : 1) Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD; 2) Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. 3.5 Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD; b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 3.6 Tugas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

[59]

Mata Kuliah/Materi Kuliah a. b. c. d. e. f. g.

4.


2012

Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; Mengelola barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran. (Atep dkk, 2004)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan wujud pengelolaan keuangan negara setiap tahunnya ditetapkan dengan undang-undang, dan didalamnya terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Berikut ini akan diuraikan tentang : 4.1 Pendapatan Negara Pendapatan Negara adalah semua hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Arti Pendapatan Negara secara lebih luas dapat didefinisikan sebagai semua penerimaan kas umum negara yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah pusat, yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan negara terdiri atas : a. Penerimaan pajak (termasuk bea masuk dan cukai) b. Penerimaan bukan pajak, dan c. Hibah. 4.2 Belanja Negara Belanja Negara adalah semua kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Jadi, Belanja Negara ini dapat diartikan sebagai semua pengeluaran kas umum negara yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah pusat. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. a. Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat. b. Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup,

[60]



2012

perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. c. Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. 4.3 Pembiayaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Arti pembiayaan (financing) secara lebih luas dapat didefinisikan sebagai seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan untuk pembiayaan atau disebut dengan istilah penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi pengeluaran untuk pembiayaan atau disebut dengan istilah pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk melakukan pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak B. BELANJA NEGARA I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang 5. Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Bantuan Sosial 8. Belanja lain-lain II. Belanja untuk Daerah 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian C. KESEIMBANGAN PRIMER D. SURPLUS / DEFISIT ANGGARAN E. PEMBIAYAAN

Dalam Atep dkk (2004)

[61]



2012

Berikut ini akan dikemukakan tentang : 1) Penyusunan APBN APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Dalam menyusun APBN dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud di atas harus berpedoman pada rencana kerja pemerintah. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, maka sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut ditetapkan dalam Undangundang tentang APBN. Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto. (Atep dkk, 2004) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Penggunaan surplus anggaran tersebut perlu mempertimbangkan prinsip pertanggung jawaban antar generasi sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan sosial. Dalam penyusunan rancangan APBN dapat dikemukakan sebagai berikut: a. Penyampaian Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. b. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara / lembaga tahun berikutnya. Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan

[62]


2)


2012

anggaran ini harus disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun. Selanjutnya, rencana kerja dan anggaran tersebut disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Kemudian, hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah. c. Pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dan Persetujuan DPR Pemerintah pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN untuk tahun anggaran yang akan datang, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN tersebut dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPR. DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN sepanjang perubahan Rancangan Undang-undang tentang APBN yang diusulkan oleh DPR tersebut tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran. Pengambilan keputusan oleh Dewan mengenai Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui oleh DPR tersebut terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Undang-undang tentang APBN, maka Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Pelaksanaan APBN Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. a. Pemerintah pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. b. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan pemerintah pusat. c. Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/ atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan pemerintah pusat dalam

[63]


3)


2012

rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi: (1) Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN; (2) Perubahan pokok-pokok kebijakan finansial; (3) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (4) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. d. Dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pengajuan pemerintah pusat mengenai rancangan undang-undang tentang pengeluaran tersebut termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN yang bersangkutan e. Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas untuk mendapatkan persetujuan DPR, sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Pertanggung jawaban APBN Sebelum dipertanggung jawaban kepada DPR, laporan keuangan Pemerintah Pusat, harus diperiksa dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan itu harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah diterimanya dari Pemerintah Pusat. Catatan: Tata cara pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara oleh Badan Pemerika Keuangan didasarkan pada ketentuan pemeriksaan yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan tentang keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi : a. Laporan Realisasi APBN, b. Neraca, c. Laporan Arus Kas, dan d. Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

[64]


4)


2012

Laporan Realisasi Anggaran, selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian negara / lembaga. Penerimaan Dan Pengeluaran Negara 1. Uraian Penerimaan Negara Penerimaan atau pendapatan pemerintah (government revenue) terdiri dari pendapatan dari sektor pajak, bukan pajak, hibah, dan penerimaan pembiayaan. a. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan a. Pajak Dalam Negeri 1) Pajak Penghasilan (migas dan non-migas) 2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah 3) Penerimaan Pajak. Bumi dan Bangunan 4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5) Cukai 6) Pajak lainnya b. Pajak Perdagangan Internasional 1) Bea Masuk 2) Pajak Ekspor 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 1) Penerimaan Sumber Daya Alam 2) Bagian Laba BUMN (Badan Usaha Milik Negara) 3) PNBP lainnya 3. Hibah b. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan pemerintah pusat, antara lain berupa: c. Pinjaman Sektor Perbankan d. Privatisasi BUMN e. Penjualan Aset f. Penjualan Obligasi Pemerintah g. Pinjaman Luar Negeri

. 2. Uraian Pengeluaran Negara Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) di Indonesia, pengeluaran negara/ pemerintah (government expenditure) dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran yang dimasukkan sebagai kelompok belanja, dan pengeluaran yang dimasukkan sebagai kelompok pengeluaran pembiayaan. a. Belanja Negara

[65]



I.

b.

2012

Belanja Pemerintahan Pusat 1. Pengeluaran Rutin a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal d. Pembiayaan Bunga Utang e. Subsidi f. Belanja Hibah g. Bantuan Sosial h. Belanja Lain-lain 2. Pengeluaran Pembangunan a. Pembiayaan Pembangunan Rupiah b. Pembiayaan Proyek II. Dana yang Dialokasikan ke Daerah 1. Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang/ Penyesuaian Belanja operasi dan belanja modal sebagaimana diuraikan di atas disajikan berdasarkan jenis belanja. Dalam hal belanja disajikan menurut fungsinya seperti contoh berikut: Belanja : • Pelayanan umum; • Pertahanan; • Ketertiban dan keamanan; • Ekonomi; • Lingkungan hidup; • Perumahan dan fasilitas umum; • Kesehatan; • Pariwisata, budaya, dan agama; • Pendidikan; • Perlindungan sosial; Pengeluaran Pembiayaan 1) Pengeluaran Obligasi Pemerintah 2) Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 3) Pembayaran lain-lain

[66]



2012

REFERENSI Barata, A.A. dan Trihartanto, B. (204). Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah. Alex Media Komputindo, Jakarta. Domai, Tjahjanulin. (2011). Bahan Ajar Kekuasaan Pemimpin Dalam Pengelolaan Keuangan Publik. LPTP. FIA. UB. PROPAGASI A. Diskusi 1. Presiden pemegang kekuasaan keuangan negara 2. Hubungan presiden dengan para menteri dalam pengelolaan keuangan publik B. Pertanyaan 1. Apa dasar hukum Presiden sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara 2. Apa yang dimaksud dengan APBN 3. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan pengelolaan keuangan negara 4. Apa yang dimaksud dengan fungsi otorisasi 5. Apa yang dimaksud dengan fungsi perencanaan 6. Apa yang dimaksud dengan fungsi pengawasan 7. Apa yang dimaksud dengan fungsi distribusi C. Pertanyaan Multiple Choice 1. Dalam pengelolaan keuangan negara menteri membantu presiden a. Betul penyataan ini b. Salah pernyataan ini c. Ragu-ragu 2. Presiden pemegang kekuasaan dan kewenangan dalam mengelola keuangan negara a. Salah b. Benar c. Ragu-ragu 3. Tahun Anggaran dan Belanja Negara dan Daerah mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam tahun yang sama a. Benar b. Salah c. Ragu-ragu 4. Salah satu penerimaan negara yang terbesar adalah………… a. Hutang negara b. Pajak c. Hasil BUMN

[67]



2012

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh………… a. Eksekutif b. DPR c. Presiden

[68]

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Lab. Politik dan Tata Pemerintahan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Recommend Documents