Tugas Makalah
Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Diajukan Dalam Pemenuhan Tugas Mata Kuliah Seminar Isu Lingkungan yang dibina oleh :
DR.MUCHAMMAD ROZIKIN, MAP
Oleh Muhammad Aprian Jailani Shelvy Mayandika Zona Prayogo
135030101111008 135030101111005 135030101111099
Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2016 BAB I LATAR BELAKANG 1.1 Latar Belakang Lingkungan hidup di Indonesia saat ini masih menunjukan penurunan kondisi,
seperti
terjadinya
pencemaran,
kerusakan
lingkungan,
penurunan
ketersediaan dibandingkan kebutuhan sumber daya alam, maupun bencana lingkungan. Hal ini merupakan indikasi bahwa aspek lingkungan hidup belum sepenuhnya diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Selama ini, proses pembangunan yang diformulasikan dalam kebijakan, rencana dan/atau program (KRP)
dipandang
kurang
mempertimbangkan
prinsip-prinsip
pembangunan
berkelanjutan secara optimal. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan proyek melalui berbagai instrument seperti antara lain AMDAL, dipandang belum menyelesaikan berabagai persoalan lingkungan hidup secara optimal, mengingat berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijkan, rencana dan/atau program. Memperhatikan hal tersebut, penggunaan SDA harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuesinya, kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Seiring dengan semakin meningkatnya masalah lingkugan hidup diseluruh pelosok dunia, langkah-langkah pencegahan timbulnya dampak negative terhadap
kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi semakin mendesak untuk diatasi. Penanggulanganya dan pengendalian dampak negative terhadap lingkungan hidup serta isu keberlanjutan lingkungan hidup terasa tidak cukup dan kurang efektif jika dilakukan pada saat kegiatan telah memasuki masa operasi dan sepenuhnya hanya mengandalkan pendekatan tekhnologi. Menyikapi situasi tersebut, salah satu langkah yang dtempuh adala Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) , ini dimaksudkan untuk mencoba mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul. Kerusakan sumber daya alam dan pencemarann lingkungan akan lebih efektif dicegah bila sejak proses formulasi kebijakan, rencana dan program (KRP) telah dipertinbangkan asalah lingkungan hidup dan ancaman terhadap keberlanjutan. Sejak tahun 1990-an di dunia internasional telah berkembang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Selanjutnya di singkat : KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA). KLHS merupakan penyempurnaan dari AMDAL sebagai instrument lingkungan hidup yang sudah ada sebelumnya. Jika AMDAL hanya hadir pada tingkat proyek, maka KLHS ada pada Kebijakan, Rencana, dan atau Program (KRP) pembangunan. KLHS menjadi semakin penting kehadiranyya ketika tujuan ketujuh dari MDGs yakni terjaminya keberlanjutan lingkungan hidup, menetapkan salah satu target penting yang hendak dicapai, yakni terintegrasinya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana dan program serta berkurangnya kerusakan sumber daya alam. Penetapan target ini telah menyebabkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) semakin banyak diadopsi oleh berbagai Negara maju dan berkembang.
Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunnan
untuk
menjamin
keutuhan
lingkungan
serta
keselamatan,
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dokumen- dokumen PBB, terutama dokumen hasil World Summit 2005, yang menyebutkan tiga pilar pendukung pembangunan berkelanjutan yang saling terkait, yakni lingkungan, sosial, dan ekonomi. Keseimbangan antara lingkungan dengan sosial akan menghasilkan ketahanan hidup, keseimbangan antara lingkungan dengan ekonomi akan menjamin kehidupan terus berlangsung, dan keseimbangan antara sosial dan ekonomi akan meberikan keadilan. Keseimbangan antara lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi akan menjamin ketahanan hidup dapat berlangsung terus menerus secara adil. Mengutamakan lingkungan dalam setiap proses pembangunan, akan memberikan jaminan yang pasti dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang disusun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan untuk
mencegah/mengurangi dampak negatif.
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Untuk konteks Indonesia, pengarustamaan pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai landasan operasional pembangunan, sebagaimana tercantum dalam RPJP dan RPJM Nasional dan Rencana Tata Ruangnya. Setiap proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan diharuskan mengandung kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Perhatian terhadap pelestarian lingkungan hidup idealnya sudah muncul dan ditempatkan sejak proses
awal perumusan strategi hingga pelaksanaan pembangunan. Konsekuensi dari tuntutan ini adalah hadirnya instrument pengkajian terhadap lingkungan hidup pada tataran strategis setara dengan strategi pembangunan itu sendiri. Sehingga dalam hal ini filosofi dari bagaimana kajian lingkungan hidups strategis (KLHS) memberikan implikasi atau berpengaruh terhadap RTRW Nasional serta sudah tercantum dalam RPJP maka penulis mengangkat judul “Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhdap Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW)”
1.2 Rumusan Masalah 1.2.1
Bagaimana implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhdap Rencana Tata Ruang Wilayah??
1.2.2
Alasan pentingnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah ?
1.3 Tujuan 1.3.1
Mengetahui bagaimana implikasinya KLHS terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah.
1.3.2
Pentingnya Kajian Lingkungan hidup Strategis dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
BAB II KAJIAN TEORI 2.1 Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2007) memberikan definisi KLHS yang dipandang sesuai untuk Indonesia dengan memperhatikan kondisi sumberdaya alam, lingkungan hidup, sosial, ekonomi, politik, serta kapasitas SDM dan institusi di masa mendatang, yaitu : “Suatu proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis”. KLHS
merupakan
salah
satu
instrument
untuk
mencegah
pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana, dan program. KLHS ialah keterkaita (interdependence), keseimbangan (equilibrium), keadilan (justice). Pelaksanaan KLHS dapat dilakukan dalam penyusunan atau evaluasi RTRW. Mekanisme pelaksanaan KLHS ialah: (1) pengkajian/evaluasi nilainilai KLHS dan pengaruh/dampak KRP terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; (2) perumusan alternatif penyempurnaan KRP; (3) rekomendasi perbaikan KRP yang mengintegrasikan nilai-nilai KLHS dalam Raperda RTRW. Kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan akan lebih efektif dan efisien untuk dicegah bila sejak proses formulasi KRP telah dipertimbangkan masalah lingkungan hidup
dan
ancaman
terhadap
mengintergrasikan nilai-nilai KLHS.
pembangunan
berkelanjutan
dengan
Tujuan KLHS hakikatnya adalah lahirnya kebijakan, rencana, dan program yang melalui proses partisipasi, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan. Hal ini tercermin dalam prinsip-prinsip atau nilai-nilai dari KLHS yaitu : 1. Keterkaitan (Interdependeucy), digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS dengan maksud agar dalam penyelenggaraan KLHS mempertimbangkan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen yang lain, antara satu unsure dengan unsure lain, atau satu variable biofisik dengan variable biologi, atau keterkaitan dengan local dan global, keterkaitan antar sector, antar daerah, dan seterusnya. Dengan membangun pertautan tersebut maka KLHS
dapat
dikalkulasikan
diselenggarakan seperti
antar
secara
komfregensif.
wilayah,
antar
sector,
Artinya
dapat
antar
tingkat
pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan yang saling mempengaruhi satu sama lain. 2. Keseimbangan, (equilibrium, digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS dengan maksud agar penyelenggaraan senantiasa dijiwai atau dipandu oleh nilai-nilai keseimbangan seperti keseimbangan antar kepentingan social ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup. Keseimbangan antara pembangunan pusat dan daerah, dan lain sebagainya. Implikasinya forumforum untuk identifikasi dan pemetaan kedalam kepentigan para pihak menjadi salah satu proses metode yang penting digunakan dalam KLHS. Dapat dikalkulasikan bahwa dalam nilai keseimbangan tersebut adanya
keseimbangan antara ntara kepentingan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup. 3. Keadilan (justice), digunakan sebagai nilai penting dengan maksud agar melalui KLHS dapat dihasilkan kerbijakan, rencana dan/atau program yang tidak
mengakibatkan
marginalisasi
sekelompok/golongan
masyarakat
tertentu karena adanya pembatasan akses dan control terhadap sumbersumber alam atau modal atau pengetahuan. Secara formal, landasan implementasi KLHS tercantum dalam Undangundang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 15 ayat 1 menegaskan “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Pedoman penyusunan KLHS sudah diatur sebelum undang-undang tersebut disahkan melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS. JENIS-JENIS PENDEKATAN KLHS DALAM PENATA RUANG WILAYAH Jenis-jenis pendekatan KLHS dalam penataan ruang dibentuk oleh kerangka bekerja dan metodologi berpikirnya. Berdasarkan literatur terkait, sampai saat ini ada 4 (empat) model pendekatan KLHS untuk penataan ruang, yaitu : 1. KLHS dengan Kerangka Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/AMDAL (EIA-Mainframe) KLHS dilaksanakan menyerupai AMDAL, baik dari segi langkah-langkah prosedur bekerjanya, maupun metodologi berpikirnya, yaitu mendasarkan telaah
pada efek dan dampak yang di�mbulkan RTRW atau KRP tata ruang terhadap lingkungan hidup. 2. KLHS sebagai Kajian Penilaian Keberlanjutan Lingkungan Hidup (Environmental Appraisal) KLHS yang memiliki pendekatan ini menempatkan posisinya sebagai uji kebijakan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga bisa diterapkan sebagai sebuah telaah khusus yang berpijak dari sudut pandang aspek lingkungan hidup. 3. KLHS sebagai Kajian Terpadu/Penilaian Keberlanjutan (Integrated Assessment/ Sustainability Appraisal) Pendekatan ini menempatkan posisinya sebagai bagian dari uji kebijakan untuk menjamin keberlanjutan secara holis�k, sehingga sudut pandangnya merupakan paduan kepen�ngan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. 4. KLHS sebagai pendekatan Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya Alam (Sustainable Natural Resource Management) atau Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya (Sustainable Resource Management) KLHS diaplikasikan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dan a) dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terlepas dari hirarki sistem perencanaan penggunaan lahan dan sumberdaya alam, atau b) sebagai bagian dari strategi spesifik pengelolaan sumberdaya alam. Model a) menekankan pertimbangan pertimbangan kondisi sumberdaya alam sebagai dasar dari substansi RTRW atau KRP tata ruang, sementara model b) menekankan penegasan fungsi RTRW atau
KRP tata ruang sebagai acuan aturan pemanfaatan dan perlindungan cadangan sumberdaya alam. Aplikasi-aplikasi pendekatan diatas dapat diterapkan dalam berbagai bentuk kombinasi, baik dari segi cara maupun metoda telaahnya, sesuai dengan : 1) hirarki dan jenis KRP tata ruang atau RTRW yang akan dihasilkan/ditelaah, 2) lingkup isu yang menjadi fokus, 3) kapasitas ins�tusi dan sumberdaya manusia selaku pelaksana dan pengguna KLHS, serta 4) kemauan politisi pemanfaatan KLHS untuk KRP tata ruang. 2.4 Pengertian Rencana Tata Ruang Kewilayahan (RTRW) Ruang merupakan sumber daya yang secara kuantitatif jumlahnya terbatas dan memiliki karakteristik yang tidak seragam sehingga tidak semua jenis fungsi dapat dikembangkan pada ruang yang tersedia. Keterbatasan ruang tersebut merupakan dasar dibutuhkannya kegiatan penataan ruang yang terdiri atas perencanaan ruang yang menghasilkan dokumen rencana tata ruang, pemanfaatan ruang yang mengacu pada dokumen tata ruang yang berlaku, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi yang dikembangkan sesuai peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen rencana tata ruang antara lain dengan menggunakan instrumen perizinan pembangunan. Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya konflik antar-fungsi dalam proses pemanfaatan ruang, juga ditujukan untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya-bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan.
Sebagai contoh, dokumen rencana tata ruang menetapkan ruang dengan fungsi perlindungan bencana pada lahan rawan longsor dengan tujuan agar masyarakat dan aktivitas yang mereka kembangkan tidak menjadi korban apabila bencana longsor terjadi. Dalam praktik penyusunan ruang di Indonesia, dokumen tata ruang bersifat hirarkis. Mulai dari dokumen yang bersifat makro yang berlaku pada level nasional hingga dokumen detil yang hanya berlaku pada kawasan tertentu saja. Dokumen tata ruang tersebut adalah: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); merupakan dokumen rencana ruang yang mengatur peruntukan fungsi pada seluruh wilayah negara Indonesia. Dokumen ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana tata ruang pada level provinsi dan kabupaten/kota. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP); merupakan penjabaran RTRWN pada masing-masing provinsi. Dokumen ini berlaku pada masing-masing provinsi yang diaturnya, sebagai contoh RTRW Provinsi Aceh hanya berlaku pada wilayah hukum Provinsi Aceh. Selanjutnya dokumen ini dijabarkan dalam bentuk dokumen RTRW Kabupaten/Kota dan dokumen detil lainnya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK); merupakan penjabaran dari dokumen RTRWN dan RTRWP pada level kabupaten/kota. Dokumen ini berlaku pada masing-masing wilayah administratif kabupaten/kota. Sebagai contoh, RTRW Kabupaten Aceh Utara hanya berlaku pada wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara. RTRWK selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk dokumen detil ruang untuk kawasan-kawasan tertentu. Dalam pelaksanaan pembangunan,
dokumen RTRWK merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menerbitkan Izin Prinsip dan Izin Lokasi bagi investor/masyarakat pengguna ruang. Rencana Detil Ruang dalam bentuk Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); merupakan penjabaran detil dari dokumen RTRWK dan berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Konsep hirarkis dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang digunakan dengan tujuan agar fungsi yang ditetapkan antar-dokumen tata ruang tetap sinergis dan tidak saling bertentangan karena dokumen tata ruang yang berlaku pada lingkup mikro merupakan penjabaran dan pendetilan dari rencana tata ruang yang berlaku pada wilayah yang lebih makro. Sebagai contoh, RTRWN menetapkan kawasan Lhokseumawe dan sekitarnya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan fungsi utama untuk pengembangan kegiatan industri. Kebijakan ini selanjutnya diterjemahkan secara detil melalui pengalokasian fungsi ruang dan pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan industri di dalam dokumen RTRW Provinsi Aceh, RTRW Kabupaten Aceh Utara, dan RDTR Kawasan Perkotaan Krueng Geukueh. 2.3 Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan pemerintah merupakan suatu hal yang akan di lakukan maupun tidak di lakukan pemerintah dengan tujuan tertentu, demi kepentingan bersama dan merupakan bagian dari keputusan pemerintah itu sendiri. Dalam kepustakaan internasional biasa di sebut public policy. Kebijakan publik ini akan tetap terus berlangsung, selagi pemerintah suatu negara masih ada untuk mengatur suatu keidupan bersama. Berdasarkan yang tertuang dalam konsep demokarasi modern,
kebijakan dari pemerintah atau negara, bukan hanya berisi tentang argumentasi maupun suatu pendapat para aparatur wakil rakyat belaka, namun opini dari publik atau biasa di sebut publik opinion. Meskipun di Indonesia telah banyak kebijakan yang telah di cetuskan, namun program dan rencana serta, peran dari berbagai pihak ternyata masih saja muncul permasalahan terkait dengan sumber daya alam, dan lingkungan hidup belum juga berakhir atau bisa di katakan tetap terjadi. Sehubungan dengan hal demikian, kementrian Lingkungan Hidup telah mendorong untuk menyempurnakan kebijakan, program serta rencana yang ada. Dalam menyusun kebijakan ini digunakan perangkat Kajian Lingkungan Strategis (KLS) terhadap kebijakan, rencana dan program yang telah ada dan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Secara substansial, KLS merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan. Kebijakan lingkungan adalah setiap tindakan yang sengaja diambil (atau tidak diambil) untuk mengelola kegiatan manusia dengan maksud untuk mencegah, mengurangi, atau mengurangi efek yang merugikan pada sumber daya alam dan alam. Kebijakan lingkungan adalah sebuah pernyataan sikap yang disepakati didokumentasikan dari sebuah perusahaan terhadap lingkungan di mana ia beroperasi. Kebijakan lingkungan mengacu pada dimensi ekologis (ekosistem), tetapi juga bisa memperhitungkan dimensi sosial (kualitas hidup) dan dimensi ekonomi
(manajemen sumber daya). Kebijakan dapat didefinisikan sebagai "tindakan atau prinsip yang ditetapkan atau diusulkan oleh, pihak bisnis pemerintah, atau individu" .
BAB III PEMBAHASAN
3.1 Implikasinya KLHS terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah. Undang-undang
Nomor
32
Tahun
2009
tentang
Perlindungan
dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah
wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah serta pasal 19 ayat (1) menyatakan keselamatan
untuk
menjaga
masyarakat,
kelestarian
fungsi
setiap perencanaan
tata
lingkungan ruang
hidup
dan
wilayah
wajib
didasarkan pada KLHS. Sehingga sudah sangat jelas bahwa penyusunan KLHS merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Penyusunan ini dimaksudkan untuk mengamankan kebijakan yang dilandaskan pada kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. KLHS diperlukan dalam upaya penetapan RTRW yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari RTRW yang telah disusun terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam substansi RTRW, menjadi sangat penting, sehingga penetapan RTRW tidak akan menimbulkan persoalan baru, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, sehingga dapat mengakomodir semua kepentingan dengan prinsip berkelanjutan. Prinsip pengamanan dalam KLHS menjadikan RTRW mempunyai jiwa sosial, budaya,
ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan untuk menjaga dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat. KLHS akan mampu memperbaiki mutu dan proses formulasi substansi RTRW, memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, dengan tujuan sosial dan ekonomi. Dengan demikian pelaksanaan KLHS dilaksanakan dengan mekanisme pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; kebijakan, rencana, dan/atau program; pengambilan
keputusan
kebijakan,
perumusan dan
alternatif
rekomendasi
rencana,
dan/atau
penyempurnaan perbaikan
untuk
program
yang
mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS bukan bertujuan untuk menghalangi pembangunan namun dengan pertimbangan isu lingkungan maka pembangunan yang dilakukan tersebut tidak akan mengurangi daya dukung dan daya tampung dari lingkungan. KLHS bermanfaat untuk menunjang sebuah kebijakan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam jangka panjang serta bukan kebijakan yang hanya bisa diterapkan dalam jangka pendek karena berdampak besar terhadap lingkungan, sehingga mempunyai implikasi atau pengaruh terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program (KRP). Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena
tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah (RTRW). Penerapan
KLHS
dalam
penataan
ruang
juga
bermanfaat
untuk
meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah. Pelaksanaan KLHS dapat dilakukan pada saat penyusunan atau evaluasi terhadap RTRW, RPJP, RPJM, dan/atau KRP. Tiga jenis sifat pengaruh KLHS ialah: sebagai instrumental, transformatif, dan sebagai substansi. Tipologi ini membantu membedakan pengaruh yang diharapkan dari tiap jenis KLHS terhadap berbagai ragam RTRW, termasuk bentuk aplikasinya, baik dari sudut langkah-langkah prosedural maupun teknik dan metodologinya. Berikut penjelasan dari maksud hal tersebut : Gambar 1.1 ( Pengaruh KLHS terhadap RTRW )
Sumber : setyabudi.2016. Dengan mengaplikasikan keterkaitan dalam KLHS diharapkan dapat dihasilkan KRP yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor, wilayah, dan global-lokal. Pada arah yang lebih mikro, yakni proses KLHS, keterkaitan juga mengandung makna dihasilkan KLHS yang bersifat holistic berkat adanya keterkaitan analisis antar fisik-kimia,biologi dan social ekonomi. Sehingga dengan adanya dasar tersebut tentunya setiap lembaga lingkungan hidup daerah maupun pusat akan melakukan penyusunan KLHS untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan KLHS untuk RTRW maupun RPJPD atau RPMD.
3 Jenis Sifat Pengaruh KLHS : 1. Instrument 2. Transformatif 3.Subtantif
Menurut Atiek Koesrijanti, dkk (Dalam Lepa, dkk.2011) bahwa RTRWN, RPJPN, RPJMN, RTRW Propinsi/Kabupaten/Kota, RPJPD, dan RPJMD ialah wajib KLHS tanpa proses penapisan.
PRINSIP/NILAI 1.KETERKAITAN MISAL : KERANGKA KERJA KLHS NTUK REVISI RTRW (KLHS DENGAN KERANGKA DASAR ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKU 2.KESEIMBANGAN Gambar 1.2 Struktur RTRW
KLHS
RPJP
KONSTRUKSI BERPIKIR PENULIS RTRW UU 32 TAHUN 2009 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN aLINGKUNGAN HIDUP
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA EKONOMI
OUTPUT (HASIL) Mengintegrasikan Prinsp SD
Dalam UU 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan ingkungan Hidup tela diatur tentang pembangunan berkelanjutan dan kajian lingkungan Hidup strategis (KLHS), sehingga dalam implementasinya KLHS telah diwajibkan dalam UU tersebut baik untuk pemerintah pusat maupun tingkat daerah dalam merumuskan atau membuat rencana pembangunan tidak terlepas kaitanya pada RTRW dan RPJP Nasional maupun daerah. Dalam penerapan dari KLHS tersebut merupakan
mengintegrasikan
secara
comprehensive
prinsip
pembangunan
berkelanjutan sehingga dalam penerannya mengurangi resiko dari efek atau akibat dari RTRW/RPJP yang telah formulasikan. Dalam kerangka kerja KLHS untuk mengkaji RTRW dengan konsep Kebijakan, program dan/atau rencan yang memperhatikan nilai-nilai dari KLHS, disamping itu ada 3 jenis sifat yang mempengaruhi RTRW yaitu (1) Instrumental, (2) Transformatif dann (3) Subtantif. Seperti misa dalam hal ini KLHS mengkaji RTRW dari salah satu pendekatan KLHS yaitu Sebagai berikut : Gambar 1.3 Kerangka Kerja KLHS Untuk Revisi RTRW (Pendekatan KLHS DENGAN KERANGKA DASAR ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP/AMDAL
1
3.2 Alasan Pentingnya KLHS terhadap RTRW Alasan pentingnya KLHS bagi RTRW tidak jauh berbeda dengan pembasan pertama keterkaitan dengan pengaruhnya, namun disini penulis memberikan diskripsi umum tentang pentingnya kajian lingkungan hidup strategis bagi Rencana Tata Ruang Wilayah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1) Pemerintah dan pemerintah daerah
wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah serta pasal 19 ayat 1) menyatakan keselamatan
untuk
menjaga
masyarakat,
kelestarian
fungsi
setiap perencanaan
tata
lingkungan ruang
hidup
dan
wilayah
wajib
didasarkan pada KLHS. Sehingga sudah sangat jelas bahwa penyusunan KLHS merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Mengingat
KLHS
dilakukan
untuk
mengevaluasi
RTRW,
yang
berimplikasi adanya proyek-proyek dan rencana pembangunan spesifik, maka penggunaan peta (untuk menguraikan dampak atau konflik yang mungkin terjadi antara usulan pembangunan dan lingkungan hidup) direkomendasikan untuk menjelaskan hal tersebut. Degradasi lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan, perkebunan, industry ataupun lainnya yang berdampak negatif yang terjadi di Bangka Belitung tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial. Penyelesaian degradasi lingkungan
memerlukan
instrumen
pengelolaan
lingkungan
hidup
yang
memungkinkan penyelesaian masalah yang bersifat berjenjang, lintas wilayah, antar sektor dan lembaga, serta sekuensial sifatnya. Selain pentingnya instrumen pendekatan komprehensif tersebut, hal penting lain yang harus difahami adalah bahwa degradasi kualitas lingkungan hidup terkait erat
dengan
masalah
perumusan
kebijakan,
rencana
dan/atau
program
pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Dengan kata lain, sumber masalah degradasi kualitas lingkungan hidup berawal dari proses pengambilan keputusan atau proses perencanaan yang kurang memikirkan aspek lingkungan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Pemanfaatan Kajian Lingkungan Hidup Stratejik (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA) sebagai instrumen pendukung untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan makin penting mempertimbangkan bahwa degradasi Lingkungan Hidup (LH) umumnya bersifat kausalitas lintas wilayah dan antar sektor. Kemerosotan kualitas LH tersebut tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial.
la
memerlukan
instrumen
pengelolaan
LH
yang
memungkinkan
penyelesaian masalah yang bersifat berjenjang (dari pusat ke daerah), lintas wilayah, antar sektor/lembaga, dan sekuensial sifatnya. Selain pentingnya instrumen pendekatan komprehensif tersebut di atas, hal penting lain yang harus difahami adalah bahwa degradasi kualitas LH terkait erat dengan masalah perumusan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Dengan kata lain, sumber masalah degradasi kualitas LH berawal dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan degradasi kualitas LH harus dimulai dari proses pengambilan keputusan pembangunan pula. Sebagai suatu instrumen pengelolaan LH, implementasi KLHS adalah pada proses pengambilan
keputusan
perencanaan
pembangunan
(decision-making
process), dalam hal ini implementasi difokuskan pada perencanaan tata ruang.
cycle
BAB IV PENUTUP 4.1 KESIMPULAN KLHS
merupakan
salah
satu
instrument
untuk
mencegah
pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana, dan program. Hal ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat (1)Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS) untuk memastikan bahwaprinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah serta pasal 19 ayat (1)
menyatakan
untuk
menjaga
keselamatan
masyarakat,
kelestarian
fungsi
setiap perencanaan
tata
lingkungan ruang
hidup
wilayah
dan wajib
didasarkan pada KLHS. Sehingga sudah sangat jelas bahwa penyusunan KLHS merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Penyusunan ini dimaksudkan untuk mengamankan kebijakan yang dilandaskan pada kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. KLHS diperlukan dalam upaya penetapan RTRW yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari RTRW yang telah disusun terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
DAFTAR PUSTAKA Anonim.2016.”kajian klhs sebagai solusi daya dukung wilayah”. Melalui (Online) http://www.menlh.go.id/klhs-kajian-klhs-sebagai-solusi-daya-dukung-wilayah/ diunduh pada tanggal 16 maret 2016. ardhy,
2011. Kebijakan Lingkungan. Melalui (online) http://ardhysatrio.blogspot.co.id/2011/10/kebijakan-lingkungan.html diakses pada14 Maret 2016. Anonim. 2016. Melalui (Online) http://ppejawa.com/ekoplasa79_klhs_dki_jakarta.html#sthash.PidNv9tl.dpuf didunduh pada tanggal 15 maret 2016. Brontowiyono ,widodo, dkk. 2010. ““Klhs Untuk Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan” Melalui (Online) didunduh pada tanggal 14 Maret 2016. Firdaus.
2014. http://medialingkungan.com/index.php/news/opini/pentingnya-kajianlingkungan-hidup-strategis-klhs-dalam-perencanaan-tata-ruang. dinduh pada tanggal 15 maret 2016 Lepa, Alex.a, dkk. 2011.“Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011-2030”. Melalui (Online) didundu pada tanggal 14 Maret 2016.
Nasir.2013. “Pengertian Fungsi dan hirarki rencana tata ruang”. Melalui (Online) http://acehutarapenataanruang.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-fungsidan-hirarki-rencana.html diunduh pada tanggal 18 maret 2016. Setyabudi, Bambang. 2016. “Kajian Lingkungan Hidup Strategis [Klhs] Sebagai Kerangka Berfikir Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah“.Melalui (Online)Http://Penataanruang.Pu.Go.Id/Bulletin/Upload/Data_Artikel/Kajian %20lingkungan%20hidup%20strategis%20sebagai%20kerangka%20berfikir %20dalam%20perencanaan%20tata%20ruang%20wilayah-Ir.Bambang %20setyabudi,Murp.Pdf. Diunduh Pada Tanggal 15 Maret 2016. Supianto.2013.
“Petingnya KLHS terhdap RTRW”. Melalui (Online) http://www.penataanruang.com/tata-ruang/pentingnya-klhs-dalam-rtrw. diunduh pada tanggal 15 maret 2016.
