87
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (Studi Terhadap PERDA Provinsi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten Gorontalo) Marten Nusi Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang e-mail:
[email protected]
Abstract: Policy Implementation of Public Health Insurance (Study on Provincial Local Regulation No. 08 of 2012 On the Implementation of Universal Health Insurance Program in the Gorontalo). JAMKESTA Programis is a program of local government that is oriented to improving quality of life through the provision of health insurance guide. This study aims to describe and analyze the implementation of the Universal Health Insurance Program in GorontaloRegency, as well as what are the supporting and inhibiting factors in the implementation of the Universal Health Insurance Programin Gorontalo Regency. The method used in this study is qualitative research with the data collecting technique are interviews, observation and documentation. Analysis of the data use disinteractive model analysis. The results showed that the implementation of JAMKESTA program in Gorontalo Regency there are some things that still be a problem in the field which hinder the achievement of the program objectives, both in terms of the program socialization, finance capitation, and service procedures are not clear in the technical implementation. Keywords: policy implementation, health insurance program service Abstrak: Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Studi Terhadap PERDA Provinsi Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten Gorontalo).Program JAMKESTA merupakan program pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam bentuk pemberian Jaminan Kesehatan Gratis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengalisis implementasi program Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten Gorontalo, serta faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi program Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten Gorontalo. Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program Jamkesta di Kabupaten Gorontalo masih terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dilapangan yang mengabat pencapaian tujuan program, baik dalam hal sosialisasi program, pembiayaan kapitasi, serta prosedur pelayanan yang tidak jelas secara teknis pelaksanaan. Kata kunci: implementasi kebijakan, layanan program jaminan kesehatan
undang-undang tersebut, maka pemerintah
PENDAHULUAN Sejak tahun 2004 pemerintah telah
melaksanakan berbagai program Jaminan
mengesahkan undang-undang No 40 Tahun
Kesehatan yang dapat memberikan layanan
2004 tentang sistem Jaminan Sosial yang
kesehatan gratis bagi setiap warga negara.
didalamnya mengatur tentang pemenuhan
Berbagai
akan
Jaminan
jaminan
Didalam
rangka
kesehatan
masyarakat.
mewujudkan
amanah
program
Kesehatan
(JAMKESMAS), 87
tersebut
Asuransi
diantaranya Masyarakat Kesehatan
88 (ASKES), serta berbagai program Jaminan
PT. Askes sebagai pengelola anggaran
Kesehatan lainnya. Tanggung jawab akan
unttuk pembayaran biaya kapitasi, dengan
pemberiaan
kepada
maksud memberikan pelayanan kesehatan
masyarakat tidak hanya menjadi kewajiban
yang sama bagi setiap masyarakat, serta
Pemerintah Pusat saja, namun juga telah
untuk menjamin keterjangkauan pelayanan
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah,
kesehatan
hal
masyarakat.
ini
Jaminan
Kesehatan
sebagaimana
tertuang
didalam
kesehatan
seluruh
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Satu
Pemerintahan Daerah, pasal 22H yang
Provinsi
menyatakan bahwa: “Pemerintah Daerah
program Jamkesta adalah Pemerintah Daerah
berkewajiban
menyelenggarakan
Kabupaten Gorontalo. Daerah ini sejak
sistem Jaminan Sosial” yang didalamnya
program di gulirkan telah melaksanakan
telah mencakup sistem Jaminan Kesehatan.
program JAMKESTA, baik dari aspek
untuk
Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah
diantara
bagi
Kabupaten/
Gorontalo
pendataan
yang
peserta,
Kota
di
melaksanakan
maupun
layanan
satu diantara pemerintah daerah yang telah
kesehatan. Seiring dengan perjalanannya
menyelenggarakan
Jaminan
pelaksanaan program Jamkesta di Kabupaten
Kesehatan program
sistem
kepada
masyarakat.
Melalui
Gorontalo,
banyak
Jaminan
Kesehatan
Semesta
permasalahan yang menjadi kendala dalam tujuan
menimbulkan
(JAMKESTA), pemerintah daerah Provinsi
pencapaian
program.
Gorontalo berupaya mewujudkan konsep
permasalahan tersebut, yaitu: kurangnya
pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh
pemahaman
lapisan masyarakat di wilayah Provinsi
Jamkesta, hal ini berimplikasi pada adanya
Gorontalo.
masyarakat yang tidak terdaftar sebagai
masyarakat
Beberapa
akan
program
Program Jaminan kesehatan Semesta
peserta Jamkesta dan terdapat kebingungan
(JAMKESTA) yang digagas oleh Gubernur
dari masyarakat dalam memperoleh layanan
Gorontalo tersebut merupakan inovasi, serta
kesehatan,
komitmen
dalam
prosedur layanan program. Permasalahan
pemeliharaan
lainnya adalah kurangnya tenaga kesehatan,
memberikan
pemerintah jaminan
daerah
khususnya
yaitu
yang meliputi tindakan promotif, preventif,
koordinasi diantara aktor yang tidak berjalan
kuratif
seluruh
baik, serta tidak adanya dukungan dana dari
penduduk di Gorontalo yang dibiayai oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo,
sharing anggaran Pemerintah Provinsi dan
yang
Kabupaten/Kota, dengan melibatkan pihak
peserta Jamkesta.
Rehabilitatif
bagi
di
menyebabkan
beberapa
dengan
kesehatan masyarakat secara komprehensif
dan
dokter
berkaitan
Puskesmas,
terbatasnya Dilihat
jumlah
dari konteks
89 implementasi
kebijakan,
sebagaimana
bagaimanapun baiknya suatu kebijakan kalau
Edaward III (dikutip dari Widodo, 2012)
tidak dipersiapkan dan direncanakan secara
keberhasilan pelaksanaan program dapat
baik dalam implementasinya, maka tujuan
dilihat dari empat variabel, yaitu: (1).
kebijakan
Komunikasi, (2). Sumberdaya, (3). Disposisi,
(Widodo, 2012). Pembuatan kebijakan juga
Dan
telah
yang ke (4).
Struktur
Birokrasi.
Variabel-variabel tersebut diatas memiliki
tidak
akan
bisa
diantisipasi
diwujudkan
untuk
dapat
diimplementasikan.
sub variabel penjelas sebagai indikator
Impementasi kebijakan berarti usaha
pencapaian suatu impmentasi kebijakan.
mewujudkan secara aktual alternatif yang
Berbagai variabel diatas dapat dilihat sebagai
telah diplih untuk memecahkan masalah
dimensi yang bisa mewujudkan keberhasilan
(Islamy, 2007). Hal ini mencakup segala
program
kegiatan
Jamkesta,
ketika
hal
tersebut
baik
yang
dilakukan
oleh
menjadi fokus perhatian pelaksana program,
pemerintah mapun oleh pihak swasta (secara
sehingga tujuan dari program dapat tercapai
individual atau kelompok) yang diarahkan
sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan
untuk
uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan
masalah) yang telah ditetapkan.
untuk mendeskripsikan, serta menganalisis
mencapai
tujuan
(memecahkan
Edward III (dikutip oleh Widodo, 2012)
hal yang berkaitan dengan Implementasi
menawarkan
empat faktor atau variabel
Program Jaminan Kesehatan Smesta di
yang
mempengaruhi
Kabupaten Gorontalo, yang dilihat dari
suatu kebijakan, yaitu:
beberapa aspek, yaitu: Sosialasi program,
1) Komunikasi, bahwa keputusan kebijakan
dapat
Prosedur Pelayanan, serta Kondisi Sumber
dan
Daya dalam pelaksanaan program Jamkesta.
ditransmisikan kepada setiap personil
Hal berikut yang juga menjadi tujuan adalah
dan sasaran kebijakan secara tepat.
untuk mendeskripsikan Apakah faktor yang menjadi
pendukung
implementsai
dan
program
penghambat Jamkesta
di
Kabupaten Gorontalo.
peraturan
keberhasilan
harus
2) Sumber Daya, ketersediaan sumber daya dalam
implementasi
mempunyai
peranan
kebijakan
penting,
tanpa
dukungan sumber daya, maka pelaksana kebijakan
TINJAUAN PUSTAKA
melaksanakan Implementasi Kebijakan Implementasi
implementasi
kebijakan
tidak
akan
kebijakan..
dapat Untuk
mengukur keberhasilan implementasi memiliki
kebijakan dengan variabel sumber daya,
kedudukan yang sangat crucial dalam proses
maka sumber daya yang dimaksud, yaitu
kebijakan publik. Bersifat crucial, karena
90 Sumber daya manusia, anggaran, serta
III Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang
sarana dan prasarana.
tidak dipungut biaya” (PERDA No. 8 tahun
3) Disposisi, Keberhasilan implementasi
2012). Dengan konsep sharing anggran
kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh
antara pemerintah provinsi dan pemerintah
sikap para pelaksana program. Sikap
Kabupaten/Kota program ini dan melibatkan
pelaksana ini menyangkut kemauan,
pihak ketiga, yaitu PT. ASKES Cabang
keinginan, serta kecenderungan aktor
Gorontalo
dalam melaksanakan kebijakan. Dengan
Jaminan
dua
program ini akan mampu memberikan
variabel
penting,
yaitu:
pengangkatan birokrasi dan insentif. 4) Struktur
Birokrasi,
Kebijakan
selaku
Badan
Kesehatan,
Penyelenggara
maka
diharapkan
jaminan pemeliharaan kesehatan kepada
yang
masyarakat
secara
komprehensif
yang
kompleks menuntut adanya kerjasama
meliputi Promotif, Preventif, Kuratif, dan
banyak orang, ketika struktur birokrasi
Rehabilitatif
tidak kondusif pada kebijakan yang
penduduk yang ada diwilayah Gorontalo
tersedia, maka hal ini akan menghambat
(Pasal 3 Perda No. 8 tahun 2012 tentang
jalannya kebijakan.
Jamkesta).
Kebijakan Jamkesta di Gorontalo
terhadap
mencakup
seluruh
METODE PENELITIAN
Program Jamkesta lahir untuk menjamin keterjangkauan
yang
pelayanan
Merujuk diangkat
pada
permasalahan
dalam
fokus
yang
permasalahan
kesehatan bagi seluruh penduduk di wilayah
penelitian ini, maka metode penelitian ini
Provinsi
menggunakan
kebijakan
Gorontalo. tersebut,
Untuk
memperkuat
jenis
penelitian
kualitatif
atas
dengan maskud untuk mendiskripsikan dan
persetujuan DPRD Provinsi mengeluarkan
menganalisa hasil temuan penelitian berupa
satu peraturan daerah (PERDA) No. 8 Tahun
kejadian yang ditemukan dilapangan dalam
2012
Program
bentuk uraian-uraian dan bukan dalam
Jaminan Kesehatan Semesta. Pada pasal 1
bentuk angka. Metode pengumpulan data
ayat 10 perda tersebut disebutkan bahwa:
yang digunakan dengan teknik Wawancara,
“program jaminan kesehatan semesta yang
Observasi dan Dokumentasi. Penggunaan
selanjutnya disingkat Jamkesta adalah upaya
metode tersebut diharapkan akan dapat
pemeliharaan kesehatan masyarakat yang
menghimpun data-data yang diperlukan, baik
dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan
data primer, maupun sekunder. Analisis data
dasar pada Puskesmas beserta jaringannya
yang
dan pelayanan kesehatan rujukan pada kelas
interaktif model Miles dan Humberman
tentang
Gubernur
penyelenggaraan
digunakan
adalah
analisis
data
91 (1999)
yang
meliputi:
Reduksi
data,
Kurangnya intensitas waktu sosialisasi, serta
Penyajian Data dan verivasi/kesimpulan
konten yang disampaikan hanya bersifat
yang kesemuanya dilakukan selama proses
umum membuat masyarakat tidak memliki
penelitian.
pemahaman secara konprehensif mengenai program
HASIL DAN PEMBAHASAN
Jamkesta.
Temuan
penelitian
menyebutkan bahwa terdapat masyarakat Implementasi
Program
Kesehatan
Semesta
Jaminan
di
Kabupaten
Gorontalo
yang tidak masuk sebagai peserta Jamkesta diakibatkan tidak memperoleh infromasi mengenai Jamkesta, selain itu terdapat juga
1) Sosialisasi Program
masyarakat sebagai peserta Jamkesta yang
Salah satu proses yang dilakukan dalam
tidak
memahami
bagaimana
prosedur
implementasi program Jaminan Kesehatan
pelayanan yang harus ditempuh. Bentuk
Semesta
di
adalah
tahapan
sosialisasi lainya adalah lewat pertemuan-
Sosialisasi
dalam
pertemuan formal lintas sektor di tingkat
pelaksanaan program Jaminan Kesehatan
Kecamatan yang diadakan oleh Puskesmas.
Semesta di Gorontalo pada umumnya dan
Namun berdasarkan temuan yang didapat,
lebih
Gorontalo
bahwa pertemuan tersebut tidak hanya
telah
membahas isu Jamkesta saja, tetapi program
sosialisasi.
Gorontalo Proses
khusus
berdasarkan
di
Kabupaten
temuan
penelitian
dilakukan dengan berbagai macam cara dan
kesehatan
melibatkan
berbagai
aktor
pelaksana
Kecamatan tertentu. Sehingga penyampaian
dilapangan.
Baik
Dinas
Kesehatan
tentang program Jamkesta tidak begitu
itu
Provinsi Gorontalo, PT. Askes sebagai penyelenggara
program,
umum
yang
ada
di
optimal dilakukan.
Dinas
Persepsi masyarakat sebagai peserta
Kesehatan Kabupaten Gorontalo beserta
Jamkesta yang tidak memliki infomasi
jajarannya
Bentuik
seutuhnya mengenai hak penggunaan kartu
sosialisasi tersebut dilakukan melalui media
Jamkesta, serta prosedur layanan kesehatan,
lokal
RRI
telah membuat kebingungan sendiri bagi
Gorontalo yang dipublikasikan pada pukul
masyarakat. Salah satu yang bisa dilihat
06.00 pagi setiap hari selama sebulan dengan
adalah banyaknya
durasi waktu yang hanya 2 menit yang
langsung datang ke Rumah Sakit tanpa
kontennya berisi tentang himbauan kepada
membawa surat rujukan dari rumah sakit,
masyarakat untuk dapat mendaftarkan diri ke
padahal
PT. Askes Gorontalo dengan membawa
melakukan pemeriksaan dulu di Puskesmas,
syarat-syarat
setelah
ditingkat
di Gorontalo,
yang
serta
secara
bawah.
yaitu
telah
Radio
ditetapkan.
peserta Jamkesta yang
aturannya
itu
ketika
setiap
pasien
didiagnosis
harus
perlu
92 mendapatkan perawatan lanjutan di Rumah
pelaksana kebijakan haruslah ditunjukan
Sakit, barulah diberikan surat
rujukan.
dalam setiap proses implementasi program,
Implikasi diatas merupakan salah satu dari
baik yang menyangkut prosedur pelayanan
sekian dampak yang timbul akibat dari
kesehatan, maupun yang menyangkut hak-
sosialisasi atau transmisi infomasi yang tidak
hak lainnya yang melekat pada setiap
jelas ke masyarakat. Kedudukan sosialisasi
pemegang kartu Jamkesta. . Edward III
atau
(dikutip oleh
dalam
dikatakan bentuk
pendapatnya
sebagai
edrward
transmisi
komunikasi
yang
III
merupakan
membutuhkan
kejelasan,
dimana
untuk
mencegah
munculnya
kesalahan
pemahaman
pada
Widodo,
menegaskan implementasi
2012,
bahwa
h.
104)
keberhasilan
kebijakan
bukan
hanya
ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan
mengetahui
apa
yang
harus
sasaran program, maka bentuk komunikasi
dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi
harus di perbaiki. . (Edward III, dikutip oleh
juga ditentukan oleh kemauan para pelaku
Widodo, 2012).
kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat
Persepsi yang utuh akan konsep dari kebijakan tidak
hanya dituntut
kepada
terhadap
kebijakan
yang
diimplementasikan.
masyarakat, namun lebih dari itu aktor
2) Prosedur Pelayanan
pelaksana kebijakan program Jamkesta juga
a. Prosedur Kepesertaan
harus memahami secara jelas mengenai
sedang
Implementasi
program
Jaminan
program. Baik itu tenaga administrasi,
Kesehatan Semesta secara umum memliki
maupun tenaga dokter yang ada disetiap
alur untuk kepesertaan. Prosedur yang
tingkatan layanan kesehatan. Dari temuan
dimaksud dalam kepesertaan ini adalah hal
penelitian
terdapat
yang berkaitan dengan proses pendaftaran
masih
diri masyarakat untuk memperoleh kartu
adanya
menunjukan tenaga
bahwa
dokter
yang
memberikan resep obat diluar kententuan,
JAMKESTA.
yang pada akhirnya membuat masyarakat
Proses implementasi program Jamkesta
harus mengeluarkan biaya untuk membeli
di Provinsi Gorontalo, lebih khusus di
obat, padahal sesungguhnya segala hal yang
Kabupaten Gorontalo telah diatur sesuai
menyangkut
sistem kerja, atau standar pelaksanaan.
tentang
pengobatan
pasien
Jamkesta telah ditanggung sepenuhnya oleh
Standar
didalam program tersebut. Hal ini tentu
berdasarkan temuan penelitian berkaitan
sangat merugikan masyarakat, khusunya bagi
dengan dua hal. Salah satunya
masyarakat
dan
Prosedur kepesertaan yang memuat tentang
ketegasan terhadap ketentuan program dari
aturan main yang harus dilalui oleh setiap
miskin.
Konsistensi
pelaksanaan
program
tersebut
adalah
93 masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai
informasi
yang
peserta
masyarkat
tentang
Jamkesta.
Berdasarkan
temuan
disampaikan teknis
kepada
pelaskanaan
penelitin bahwa untuk prosedur kepesertaan,
program sudah selayaknya di pamahi dengan
masyarakat sebagai calon peserta Jamkesta
baik oleh aktor pelaksana. Kesyukaran dan
di arahkan untuk melakukan pendaftaran ke
ketidak jelasan
Kantor
Dengan
akhirnya dapat menghambat pelaksanaan
telah
program. Mazmainan dan Sabtier (dikutip
ditetapkan, berupa KTP dan Kartu Keluarga
oleh Nugroho, 2011) menyebutkan bahwa
(KK)
bisa
mudah-tidaknya masalah yang dilaksanakan
Secara
salah satunya dikendalikan oleh teknis
PT.
membawa
Askes
Gorontalo.
syarat-syarat
maka
yang
masyarakat
mendapatkan
kartu
sudah
Jamkesta.
tekniks pelaksanaan pada
normatif layanan kepesertaan ini dapat
pelaksanaan.
dikatakan sudah cukup baik. Artinya bahwa,
adanya konitmen yang kuat dari pelaksana
sebelum masyarakat mendapatkan layanan
program untuk dapat mempermudah akses
kesehatan
masyarakat yang datang mendaftarkan diri,
gratis
pemerintah,
melalui
maka
program
terlebih
dahulu
dengan
Dari
sisnilah
memberikan
maka
kejelasan
perlu
prosedur
masyarakat melewati proses pendaftaran
kepesertaan melalui intensitas transformasi
yang
mempermudah
informasi, serta regulasi turunan sebagai
pendataan peserta yang belum memliki
alternatif bagi masyarakat yang datang dari
Jaminan Kesehatan apapun dari pemerintah.
Kabupaten jauh.
dengan
itu
akan
Secara faktual implementasi prosedur
Pelaksanaan prosedur kepesertaan dalam
pelaksanaan ini terhambat dengan kurangnya
temuan penelitian juga terhambat oleh
kejelasan akan ketentuan yang harus di
kurangnya tenaga staf yang melayani calon
penuhi oleh masyarakat untuk di daftar
peserta. Dimana sejak dibukanya program
sebagai
sebagian
Jamkesta, dengan banyaknya masyarakat
masyarakat yang datang mendaftar tidak
yang datang mendaftarkan diri, hal ini
mengetahui syarat-syarat apa yang harus
menyebabkan antrian yang cukup panjang
bawa pada
Sehingga
dan memakan waktu yang cukup lama.
masyarakat menjadi bingung dan harus
Keterbatasan tenaga staf dalam pelayanan
kembali pulang untuk melengkapi ketentuan
peserta
kepesertaan.
perhatian dari PT. Askes dengan jalan
peserta.
saat
Terdapat
pendaftaran.
Padahal
sebagaian
dari
Jamkesta
perlu
menambah
datang
Kabupaten
tertentu, melalui sistem perekrutan yang
Gorontalo dan Kabupaten Lainnya yang
secara internal di PT. Askes. sehingga ketika
akses transportasinya cukup jauh. Kejelasan
stafnya mendukung secara kuantitas dan
dari
pelosok
dengan
mendapat
masyarakat tersebut adalah orang yang jauh
personil
ini
kualifikasi
94 kualitas,
maka
pelayanan
Sehingga secara teknis para peugas di
dapat
berbagai tingkatan layanan kesehatan sudah
menguntungkan masyarakat sebagai sasaran
terbiasa dengan sistem layanan tersebut.
program
dan
programpun
bisa
Namun hal yang menjadi kendala adalah
tercapai.
Dukungan staf (sumber
daya
pada tataran tingkat pemahaman masyarakat
manusia) dalam implementasi kebijakan
akan sistem berjenjang. Dimana banyak
sangatlah
diantara masyarakat yang tidak mengikuti
prosedur
pelaksanaan
kepesertaan
tujuan
diperlukan
akan
dalam
pencapaian
tujuan dari kebijakan. (Van Metter dan Van Horn dikutip oleh Nugroho, 2012).
proses berjenjang dalam pengobatan. Ketidakpahaman
masyarakat
akan
sistem layanan kesehatan, menyebabkan
b. Prosedur Pelayanan Kesehatan Setelah masyarakat terdaftar sebagai
banyaknya
masyarakat
yang
melakukan
peserta dan mendapatkan kartu JAMKESTA,
pengobatan dengan mendatangi langsung
maka
hak
sebagai
peserta
untuk
Rumah Sakit, dengan harapan mendpatkan
mendapatkan
layanan
kesehatan
telah
pelayanan langsung dari dokter spesialis,
melakat padanya dan bisa menggunakan hak-
padahal
hak tersebut untuk berobat di tempat-tempat
melawati Puskesmas terlebih dahulu untk
pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh PT.
dilakukan
Askes (Persero) Gorontalo, baik itu ditingkat
dibutuhkan upaya=upaya yang jalas dan
puskesmas, maupun rumah sakit umum
terarah untuk dapat memberikan pemahaman
daerah.
yang baik kepada masyarakat terhadap
Prosedur pelayanan kesehatan program
sesunggungnya
pemeriksaan
3) Sumber Daya
memiliki model sistem berjenjang, yang di
a. Sarana Kesehatan
hal
ini
puskesmas
dan
awal.
harus
Disinilah
sistem layanan kesehatan program Jamkesta.
Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA)
awali dari pelayanan tingkat pertama, dalam
mereka
Salah
satu
sumber
daya
yang
jaringannya,
mendukung pelaksanaan program Jaminan
kemudian atas rujukan tingkat pertama bisa
Kesehatan Semesta di Kabupaten Gorontalo
melakukan pengobatan di layanan tingkat
adalah tersedianya sarana kesehatan yang
lanjut atau Rumah Sakit.
memedai
Dari temuan
yang
dapat
mempermudah
penelitian, pada dasarkanya tidak terdapat
masyarakat
kendala teknis pelayanan kesehatan kepada
kesehatan. Sebagaimana temuan penelitian
setiap peserta Jamkesta. Karena sistem yang
menunjukan bahwa, sarana kesehatan di
berlaku di Jamkesta pada prinsipnya sama
Kabupaten Gorontalo tersebar di semua
dengan sistem layanan kesehatan dalam
tingkatan, baik pada tingkat Kecamatan,
program
maupun
Jaminan
Kesehatan
lainnya.
untuk mendapatkan layanan
pada
tingkat
Desa/Kelurahan.
95 Jumlah sarana kesehatan sesuai dengan data
beberapa Puskesmas tidak memiliki tenaga
temuan diantaranya terdiri atas: 1 (satu) buah
dokter, sehingga memunculkan kekecewaan
Rumah Sakit Umum yaitu RSUD. Dr. M.M.
dari masyarakat yang akan berobat. Selain
Dunda, 20 Puskesmas yang terbagi dalam 5
itu terlihat juga di beberapa Pos Kesehatan
Puskesmas Perawatan dan 15 Puskesmas
Desa
Non Perawatan, dengan 67 Puskesmas
tersedia tenaga kesehatan, seperti perawat
Pembantu (PUSTU), 28 Puskesmas Keliling
pada jam-jam yang membutuhkan pelayanan.
(Pusling), 55 Poskesdes, 420 Posyandu, 1
Disadari bahwa dukungan sumber daya
Gudang Farmasi, 18 Apotik, 6 Toko Obat.
berupa
Keberadaan
sarana
kesehatan
yang
daya
Kesehatan Pembantu bahwa
telah fokus
kesehatan
dari
Puskesmas
sarana
Pembantu
kesehatan
tidak
tidak
akan
berfungsi, kalau tidak didukung oleh sumber
sampai ke tingkat Kelurahan/Desa, baik Pos Desa,
atau
lainnya,
seperti
doketr,
amupun
maupun
Puskesmas
perawat. Karena instrumen utama dalam
memberikan
gambaran
pelayanan kesehatan pada masyarakat adalah
pengembangan
sarana
Pemerintah
Daerah
bagaimana
masyarakat
kepuasan dalam berobat melalui tenaga
Kabupaten Gorontalo menjadi salah satu
dokter secara langsung.
faktor
b. Anggaran
pendukung
dalam
implementasi
program Jamkesta. Hal ini sejalan dengan
mendapatkan
Prinsip
pembiayaan
pendapat Edward III (dikutip oleh winarno,
program
2012) yang mengemukakan 4 (empat) faktor
(Jamkesta) di Gorontalo pada dasaranya
utama dalam implementasi kebijakan, salah
merupakan tanggung jawab bersama antara
satunya adalah adanya sarana yang memadai
pemerintah
yang
kelancaran
Pemrintah
implementasi kebijakan, karena ketersediaan
Komitmen
sarana ini akan dapat memberikan kepuasan
tersebut
pada masyarakat selaku sasaran program.
kesepakatan bersama antar Gubernur dan
Adanya sarana kesehatan tersebut perlu
suluruh
ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang
bersama tersebut telah dibagi sesuai dengan
memadai, misalnya saja alat-alat kesehatan,
kemampuan APBD masing-masing daerah.
tempat tidur pasien, serta kelengkapan alat
Tujuan pertanggung jawaban bersama dalam
medis lainnya, serta tenaga dokter yang
pembiayaan ini sebenarnya lebih kepada
dapat memperlancar pelayanan kesehatan
bentuk pemahaman bahwa program bidang
pada
kesehatan
dapat
menunjakan
masyarakat.
pengamatan
peneliti,
Karena
dari
ditemukan
hasil adanya
Jaminan
Impelemtasi
Kesehatan
Provinsi
Gorontalo
Daerah bersama dituangkan
dengan
Kabupaten/Kota. dalam
pembiayaan
dalam
Bupati/Walikota.
dalam
Semesta
rangka
perjanjian
Pembiayaan
meningkatkan
kualitas hidup masyarakat adalah menjadi
96 tanggung jawab bersama pemerintah daerah
pemerintaan
sesuai dengan amanat undang-undang.
Jamkesta. Masih banyak masyarakat yang
Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukan
bahwa
Kabupaten/Kota
di
dari
seluruh
Provinsi
Gorontalo,
tidak
kesehatan
terkafer
dari
program
menunjukan
bahwa
argumentasi yang dibangun oleh Dinas Kesehatan
sangat
tidak
dibandingkan
menganggarkan untuk pembiayaan program
dilapangan.
Jamkesta.
Pembiayaan hanya di sediakan
anggaran dalam implementasi kebijakan
oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan
merupakan salah satu variabel penentu
porsi anggaran tersebesar untuk Kabupaten
keberhasilan program, sehingga perlu adanya
Gorontalo
Kabupaten/Kota
kemampuan dari unsur birokrasi dalam
lainnya. Untuk tahun 2013 anggaran untuk
menyediakan dan memanfaatkan sumber
Kabupaten
daya tersebut dengan baik. (Van Metter dan
Gorontalo
14.532.430.000
telah
dengan
mencapai
jumlah
peserta
sebanyak 132.113 jiwa. Besaran dana yang diberikan
oleh
Pemerintah
Provinsi
Kedudukan
fakta
bila
hanya Kabupaten Gorontalo yang tidak
dibandingkan
dengan
tepat
temuan
sumber
daya
Van Horn dikutip oleh Nugroho, 2012). Sesungguhnya besaran anggaran yang diberikan
oleh
Pemerintah
Provinsi
Gorontalo tersebut telah sebanding dengan
Gorontalo kalau dilihat dengan kebutuhan
jumlah
masyarakat
penduduk
Gorontalo
di
lebuh
Kabupaten
Gorontalo
yang
belum memliki Jaminan Kesehatan terhitung
lainnya.
masih kurang, artinya perlu ada dukungan
Berdasarkan pernyataan dari informan yang
dana dari Pemerintah daerah Kabupaten
peneliti wawancarai terungkap bahwa salah
Gorontalo terhadap pembiayaan pelaksanaan
satu alasan mengapa tidak dianggarakan
program.
karena jumlah masyarakat miskinnya sudah
masyarakatnya yang banyak dan tidak
terkafer dengan program Jamkesmas. Fakta
terkafer dalam Jaminan Kesehatan apapun.
berbeda yang peneliti temukan dengan apa
Disatu sisi pemerintah Kabupaten Gorontalo
yang diungkapkan oleh informan diatas,
tidak memiliki program Jaminan Kesehatan
dimana terdapat banyak masyarakat miskin
gratis lainnya, selain Jamkesmas yang nota
yang belum dikafer dalam program Jaminan
bene program Pemeirntah Pusat. Kekuatan
Kesehatan
pemerintah.
anggaran atau dana tidak dapat disangkal
Sesungguhya dampak dari tidak tersedianya
sebagai salah satu faktor penentu dalam
anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten
program pelayanan apapun. Dalam program-
Gorontalo dalam kesimpulan peneliti adalah
program regulatif, dana juga diperlukan
tidak
untuk
dengan
apapun
terpenuhinya
banyak
Kabupaten
bila
dibandingkan
yang
yang
yang
oleh
tujuan
konsep
Hal
menggaji
ini
atau
mengingat
menyewa
jumlah
tenaga
97 pesonalia agar bisa berkerja dengan baik.
memberikan jaminan pelayanan gratis bagi
Sabatier dan Mazmanian (dikutip oleh
masyarakat di Kabupaten Gorontalo dengan
Wahab, 2012).
jumlah penduduk terbanyak dari semua
Keteresediaan dana yang cukup untuk
Kabupaten/Kota. Hal ini terlihat dari jumlah
pembiayaan program Jamkesta akan bisa
peserta di tahun 2013 sebanyak 132.113 jiwa
memberikan dampak pada pencapain tujuan
dari anggaran sebesar 14.532.430.000.
implementasi program. Wiwik Sulandari
Besaran
anggaran
ada
peruntukan
bahwa faktor sumber daya, khususnya
kesehatan
anggaran sangat mempengaruhi keberhasilan
tingkatakan layanan kesehatan di Kabupaten
suatu
peningkatan
Gorontalo sebagai kompensasi dari layanan
supply anggaran dari pemerintah mutlak
kesehatan, dana tersebut telah menyangkut
dilakukan oleh pemerintah.
keseluruhan pengobatan bagi setiap pasien.
Faktor
Sehingga
Pendukung
Pelaksanaan
dan
Program
Penghambat Jamkesta
di
Dukungan
Anggaran
dari
program Gorontalo
mensejahterakan kesehatan.
unggulan
Baik dalam berupa pemeriksaan dokter di Puskesmas, sampai ke poli spesial di Rumah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam
Ketiadaan
dari
dukungan
dana
dari
rangka
Pemerintah Kabupaten Gorontalo berdampak
di
bidang
pada terbatasnya jumlah peserta Jamkesta.
anggaran
yang
dalam
masyarakat
Maka
semua
pedoman penyelenggaraan Jamkesta.
Pemerintah Provinsi Gorontalo
Gubernur
pada
persalinan, obat-obatan dan layanan lainnya
1) Faktor Pendukung
Sebagai
diberikan
layanan
Sakit Pemerintah Daerah, tindakan opersi,
Kabupaten Gorontalo
a. Adanya
yang
membiayai
di
(2010) dalam penelitiannya mengungkapkan
kebijakan.
untuk
yang
Dimana
dari
hasil
temuan
peneltian
bahwa
masih
banyak
dogelontorkan untuk bidang ini terhitung
menunjukan
cukup
masyarakat di Kabupaten Gorontalo yang
besar
dibandingkan
program
pembangunan di bidang lainnya. Khusus
belum
untuk
dengan
Kesehatan Semesta, padahal dalam kategori
mempertimbangkan potensi daerah, baik dari
kelayanan, masyarakat-masyarakat tersebut
sisi jumlah penduduk, letak geografis, serta
layak untuk mendapatkan jaminan kesehatan
potensi lainnya mendapat kucuran anggaran
gratis. Dapat diakui pada dasarnya bahwa
yang besar bila dibandingkang dengan
program
Kabupaten/Kota lainnya. Besaran anggaran
(Jamkesta) merupakan program yang sangat
yang
menuntut keterlibatan dari semua pihak yang
Kabupaten
diberikan
Gorontalo,
tersebut
tentu
bisa
ada
mendapatkan
Jaminan
dalam
lingkup
program
Kesehatan
wilayah
Jaminan
Semesta
Provinsi
98 Gorontalo. Sehingganya telah diatur secara
Sakit milik Pemerintah Daerah dan sarana
jelas dalam Perda Provinsi No. 8 Tahun
penudung lainnya.
2012, menyebutkan bahwa “pembiayaan peserta
Jamkesta
dilaksanakan
Adanya sarana kesehatan ini sangat
bersama
membantu
antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Gorontalo
Kabupaten/Kota”. Pembiayaan menjadi salah
kesehatan. Akses layanan kesehatan yang
satu bentuk tanggungan jawab bersama
semakin
antara
kemudahan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Provinsi
Gorontalo.
dan
masyarakat untuk
di
Kabupaten
memenuhi
terjangkau bagi
dapat
kebutuhan
memberikan
masyarakat
sekitar,
Pelaksanaan
sehingga tidak perlu lagi harus pergi ke
suatu kebijakan dapat di pahami tidak hanya
Rumah Sakit yang jaraknya cukup jauh dari
dibebankan pada salah satu pihak saja
bebera Desa untuk berobat, bila penyakitnya
sebagai
bisa ditangani di tingkat Puskesmas, maupun
pelaksana,
namun
juga
perlu
keterlibatan pihak lain yang secara struktur
Pos Kesehatan Desa/Puskesmas Pembantu.
birokrasi memeliki tanggung jawab bersama.
Perhatian
Menurut Islamy (2009) kebijakan negara
menyediakan
adalah bersifat self-executing, tetapi yang
seluruh masyarakat telah menjadi suatu
paling banyak adalah non self-executing
kewajiban yang di atur dalam undang-
artinya kebijakan negara perlu diwujudkan
undang 1945
dan
menyatakan bahwa: “…negara bertanggung
dilaksanakan
oleh
berbagai
pihak
pemerintah
dalam
layanan kesehatan kepada
pasal 34 ayat 2 yang
sehingga akan nampak efeknya.
jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
b. Tersedianya Sarana Kesehatan
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum
Faktor pendukung selanjutnya yang
yang layak…”.
Sehingga ketersediaan
dinilai sebagai bagian yang mendukung
sarana kesehatan yang cukup memadai
pelaksanaan program Jamkesta di Kabupaten
tersebut oleh pemerintah Daerah Kabupaten
Gorontalo adalah sarana kesehatan. Pada
Gorontalo harus didukung oleh tenaga
semua tingkat Kecamatan telah ada sarana
kesehatan, baik dokter dan perawat, serta
kesehatan
ketersediaan sarana pendukung lainnya yang
Puskesmas,
dengan
kategori
standar yang hanya melayani rawat jalan dan
dapat
kategori Global yang dapat melayani rawat
kemudahan pelayanan pada pasien.
jalan dan rawat inap. Serta sarana kesehatan
2) Faktor Penghambat
lain di tingkat Desa/Kelurahan, yaitu Pos Kesehatan
Desa
(Poskesdes),
maupun
Puskesmas Pembantu (Pustu). Serta Rumah
memperlancar
dan
memberikan
Selain faktor pendukung, terdapat juga faktor
penghambat
dalam
implementasi
program Jamkesta di Kabupaten Gorontalo yang teridentifikasi dari hasil penelitian.
99 Berdasarkan diperolaeh
temuan dari
lapangan
hasil
yang dan
Berdasarkan beberapa hal yang telah
dokumen terdapat beberapa hal yang menjadi
dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan
kendala pelaksanaan program Jamkesta di
penelitian,
Kabupaten Gorontalo. Kendala- tersebut
disimpulkan bahwa implementasi program
yaitu:
Tentang
Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten
Program Jamkesta. Hal ini didasarkan pada
Gorontalo sejak digulirkan telah berjalan
temuan penelitin yang dilakukan melalui
cukup
wawancara
menyangkut
Kurangnya
Adanya
wawancara
KESIMPULAN
Sosialisasi
dengan
beberapa
masyarakat
informan.
yang tidak
maka
baik.
secara
umum
dapat
Artinya,
hal-hal
yang
sosialisasi
program
yang
masuk
dilakukan dengan berbagai bentuk, prosedur
sebagai peserta, serta tidak memahami
pelayanan yang dibagi pada dua hal, yaitu
prosedur program dilihat sebagai implikasi
kepesertaan dan prosedur pelayanan, serta
dari tidak maksimalnya sosialisasi yang
kondisi sumber daya yang dilihat dari dua
dilakukan. Selama proses yang dilakukan
aspek, yaitu sarana kesehatan dan anggaran
tidak
yang
telah dilaksanakan, sekalipun beberapa hal-
dapat mendukung proses sosialisi, baik yang
hal yang tersebut masih menjadi kendala
menyangkaut transmisi infomasi kepada
yang berdampak pada kurang berhasilnya
masyarakat
capaian
memperhatiakn
sebagai
aspek-aspek
penerima
dampak
dari
tujuan
program.
Konsep
kebijakan secara komprehensif, maupun
pemerataan dan keadilan yang menjadi
aspek kejelasan dan konsistensi mengenai
orientasi program belum dapat terpenuhi
konsep program Jamkesta.
seutuhnya,
Edward III
denagan
demikian,
maka
(dikutip oleh Agustino, 2008) telah membagi
masyarakat hanya bisa berharap kepada
salah satu variabel kedalam sub varibale
pemerintah akan adanya perbaikan dari
pendukung
informasi
implementasi program Jamkesta kedepan,
program. Variabel Komonikasi menurut
baik secara sistem, maupun kondisi sumber
Edaward III adalah varibel yang krusial
daya yang ada.
dari
kelancaran
dalam implementasi didalamnya terdapat sub
Program
Jamkesta
di
Gorontalo
variabel yang bersifat sistemik, baik berupa
merupakan
Transmisi, Kejelasan, Serta Konsistensi dari
Pemerintah Provinsi Gorontalo, sehingga hal
konsep yang di komunikasi dengan sasaran
tersebut menarik perhatian peneliti untuk
kebijakan.
didalami Bergulirnya
program
dalam program
baru
sebuah
inisiatif
penelitian.
pemerintah
pusat
tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
100 dibawah
naungan
BPJS,
maka
secara
Pemerintah
Provinsi
Gorontalo,
2012.
otomatis program Jamkesta telah berakhir
Panduan Penyelenggaraan Jamkesta.
dan dileburkan ke dalam sistim JKN. Untuk
DINKES. Gorontalo
itu ke depan diperlukan penelitian lanjutan yang
dapat
melihat
secara
mendalam
mengenai konsep JKN dan pelaksanaanya.
Wiwik, Sulandari. Kebijakan Kesehatan
2010. Implementasi Peningkatan
Masyarakat.
Derajat Tesis.
FIA
Universitas Brawijaya. Malang.
DAFTAR PUSTAKA
Widodo, Joko. 2012. Analisis Kebijakan Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan:
Dari
Formulasi
ke
Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
Publik. Edisi Kedua. Alfabeta. Bandung Islamy, Irfan. 2009. Kebijakan Publik. Universitas Terbuka. Jakarta.
Publishing. Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik:
Analisis
Terjemahan
oleh
Data
Kualitatif.
Rohidi,
Tjetjep
Rohendi. Edisi Pertama. Universitas Indonesia. Jakarta. Nugroho, R. 2012. Public Policy: Dinamika Kebijakan,
Analisis
Kebijakan,
Manajemen Kebijakan. Edisi Revisi ketiga. Media Komputindo. Jakarta Pemerintah Provinsi Gorontalo, t.t.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Semesta. Gorontalo Pemerintah Kabupaten Gorontalo, 2012. Dinas
Gorontalo
Kesehatan.
Yogyakarta Yeni Pujowati, 2009. Tesis: Implementasi Kebijakan
Peningkatan
Kesehatan. FIA. UB. Malang
Miles, B. Matthew & Huberman A. Michael.
Profil
Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media
Teori, Proses, dan Studi Kasus. CAPS.
Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan
1992.
Publik: Konsep dan Aplikasi Proses
Limboto,
Pelayanan
