BAGAN PERKIRAAN, DESKRIPSI PERKIRAAN DAN DAFTAR KODE REKENING

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR : 47 TAHUN 20097 TAHUN 2007 TANGGAL : 11 NOVEMBER 200924 SEPTEMBER 2007 TENTANG : SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

BAGAN PERKIRAAN, DESKRIPSI PERKIRAAN DAN DAFTAR KODE REKENING

I.

BAGAN PERKIRAAN Bagan perkiraan dan kode perkiraan atau lazim juga disebut kode rekening diperlukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Dengan adanya standarisasi perkiraan berikut kodenya memungkinkan perlakuan akuntansi yang seragam dan konsisten sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Bagan perkiraan merupakan daftar buku besar yang berisi rekening (perkiraan/akun) riil dan rekening (perkiraan/akun) nominal. Rekening riil adalah rekening yang merupakan unsur neraca sedangkan rekening nominal adalah rekening yang merupakan unsur laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas Struktur kode rekening yang ada mengacu kepada struktur pelaporan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 24 Tahun 2005). Sedangkan pengkodeannya disesuaikan dengan Permendagri 13 Tahun 2006. Kode Perkiraan terdiri dari 5 (lima) unsur sebagai berikut : Kode Perkiraan keuangan

Uraian

1

: Akun

(satu digit) 2

(satu digit) 3

: Kelompok

(satu digit) 4

: Jenis

(dua digit) 5

: Objek

(dua digit)

: Rincian Objek

Jenis kode akun keuangan membagi kelompok berdasarkan Kode

uraian

1

Akun Aset

2

Akun Kewajiban

3

Akun Ekuitas Dana

4

Akun Pendapatan

5

Akun Belanja

6

Akun Pembiayaan

II. DESKRIPSI KEGIATAN. . . .

-2II. DESKRIPSI PERKIRAAN 1. Aset Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika : -

Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan; atau

-

Berupa kas dan setara kas

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. 1) Aset Lancar Aset Lancar terdiri dari : (1) Kas

Bagan Perkiraan 111 Kas 111 01 Kas di Kas Daerah 111 02 Kas di Bendahara Penerimaan 111 03 Kas di Bendahara Pengeluaran 111 04 Kas Di Badan Layanan Umum Daerah

Deskripsi Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Pada pemerintah daerah Rekening Kas terdiri dari : a. Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. b. Kas di Bendahara Penerimaan Merupakan saldo kas pemerintah daerah yang berada dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. c.

Kas di Bendahara Pengeluaran Merupakan saldo kas pemerintah daerah yang berada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran bertambah pada saat menerima realisasi SP2D UP/TU/GU dan Berkurang pada saat pengambilan panjar dari PPTK dan realisasi belanja di SKPD.

d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah Merupakan saldo kas pemerintah daerah yang berada dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Perlakuan. . . .

-3-

Perlakuan Akuntansi a. Saldo normal perkiraan-perkiraan kas adalah di sebelah debet. Penambahan kas dicatat di sebelah debet dan pengurangan kas dicatat di sebelah kredit. b. Kas dicatat sebesar nilai nominal. c.

Dokumen sumber pencatatan : a) Belanja : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pengesahan SPJ pengeluaran beserta lampirannya dan Nota Debet b) Pendapatan : Pengesahan SPJ Bendahara Peneriman beserta lampirannya berupa Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan dokumen lain yang terkait. c) Penerimaan pembiayaan: Nota Kredit d) Pengeluaran pembiayaan: Nota Debet dan SP2D. e) Transaksi non-anggaran (misalnya penerimaan PFK): SP2D khusus jumlah potongan PFK dan bukti kiriman uang / Nota Debet.

(2) Investasi Jangka Pendek

Bagan Perkiraan 112 Investasi Jangka Pendek 112 01 Investasi dalam Saham 112 02 Investasi dalam Obligasi

Deskripsi Merupakan investasi yang segera dapat dicairkan maksimal dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari periode akuntansi dan mempunyai karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, dan berisiko rendah.

Perlakuan Akuntansi a. Saldo normal perkiraan investasi jangka pendek di sebelah debet. Penambahan investasi jangka pendek dicatat di sebelah debet dan pengurangan investasi jangka pendek dicatat di sebelah kredit. b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga (saham dan obligasi) dicatat sebesar nilai perolehan yang terdiri dari harga perolehan investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. c.

Dokumen sumber pencatatan investasi jangka pendek SP2D yang didukung bukti-bukti antara lain bukti perolehan, bukti kepemilikan, bukti penjualan investasi, bukti penerimaan kas.

(3) Piutang

Bagan Perkiraan 113 Piutang 113 01 Piutang Pajak 113 02 Piutang Retribusi

113 03 Piutang Dana. . . .

-4113 03 Piutang Dana Bagi Hasil 113 04 Piutang Dana Alokasi Umum 113 05 Piutang Dana Alokasi Khusus 114 Piutang Lain-lain 114 01 Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran 114 02 Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah 114 03 Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah 114 04 Piutang Deviden 114 05 Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah 114 06 Putang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Deskripsi Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. a. Piutang pajak Piutang Pajak merupakan piutang yang diakui atas pajak hotel dan restoran serta pajak lainnya yang sudah ada ketetapannya (SKP-Daerah) tetapi uangnya belum diterima. b. Piutang Retribusi Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas penerimaan retribusi daerah (SKR-Daerah) tetapi uangnya belum diterima. c.

Piutang Dana Bagi Hasil Piutang Dana Bagi Hasil merupakan yang diakui dari pendapatan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak tetapi uangnya belum diterima.

d. Piutang Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Piutang Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan piutang yang diakui dari penerimaan DAU dan DAK tetapi uangnya belum diterima. e. Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran/ Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah Perkiraan ini menampung reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan penjualan angsuran jangka panjang/ Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah yang jatuh tempo tahun berikutnya. f.

Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Piutang yang diakui dari pendapatan hasil penjualan barang milik daerah tetapi uangnya belum diterima.

g. Piutang Deviden Piutang yang diakui dari adanya pendapatan hasil investasi jangka pendek maupun panjang yang belum diterima uangnya. h. Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah Piutang yang diakui dari pendapatan bagi hasil laba usaha perusahaan daerah yang belum diterima uangnya.

Perlakuan Akuntansi a. Saldo normal perkiraan piutang adalah di sebelah debet. Penambahan piutang dicatat di sebelah debet dan pengurangan piutang dicatat di sebelah kredit. b. Piutang. . . .

-5b. Piutang dicatat sebesar nilai nominal. c.

Dokumen sumber pencatatan: a) Piutang Pajak : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (bila ada) yang belum dilunasi Wajib Pajak/Wajib Retribusi. b) Piutang Retribusi : Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) yang belum dilunasi Wajib Pajak/Wajib Retribusi. c) Piutang Dana Bagi Hasil : SK Dana Bagi Hasil yang belum terealisir. d) Piutang DAU dan DAK : SK Penetapan DAU / DAK yang belum terealisir. e) Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah : Berita acara serah terima barang atau surat perjanjian penjualan BMD antara pemda dengan pihak ketiga f)

Piutang Deviden : hasil Rapat Umum Pemegang Saham.

g) Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah: hasil Rapat Umum Pemegang Saham. d. Pengungkapan : Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain : a) Klasifikasi piutang menurut umur. b) Klasifikasi piutang pajak menurut debitur. (4) Persediaan

Bagan Perkiraan 115 Persediaan 115 01 Persediaan Alat Tulis kantor 115 02 Persediaan Alat Listrik 115 03 Persediaan Material/Bahan 115 04 Persediaan Benda Pos 115 05 Persediaan Bahan Bakar 115 06 Persediaan Bahan Makanan Pokok

Deskripsi Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan terdiri dari : −

Barang Habis Pakai

−

Barang Tak Habis Pakai

−

Barang Bekas Pakai

Perlakuan Akuntansi a. Saldo normal persediaan adalah debet. Persediaan bertambah pada saat penambahan Persediaan sebesar hasil inventarisasi fisik pada akhir tahun anggaran. Persediaan dikredit sebesar nilai persediaan pada saat jurnal balik awal tahun. b. Persediaan. . .

-6b. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara: a) harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian b) harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri c) harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi c.

Dokumen sumber pencatatan : Memo Penyesuaian (yang dibuat setiap akhir tahun anggaran berdasarkan hasil inventarisasi fisik).

2) Aset Non Lancar (1) Investasi Jangka Panjang

Bagan Perkiraan 12 INVESTASI JANGKA PANJANG 121 Investasi Non Permanen 121 01 Pinjaman Kepada Perusahaan Negara 121 02 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 121 03 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya 121 04 Investasi dalam Surat Utang Negara 121 05 Investasi Non Permanen Lainnya 122 Investasi Permanen 122 01 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 122 02 Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan 122 03 Penyertaan Modal Perusahaan Patungan 122 04 Invertasi Permanen Lainnya

Deskripsi Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari : a. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari : a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara; penyertaan modal dalam Proyek Pembangunan serta pada perusahaan patungan. b) Investasi permanen lainnya b. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara berkelanjutan. Investasi non Permanen terdiri dari : a) Pinjaman kepada Perusahaan Negara dan Perusahaan Daerah . b) Investasi non Permanen lainnya

Perlakuan Akuntansi. . .

-7-

Perlakuan Akuntansi a. Saldo normal investasi jangka panjang adalah debet. Investasi jangka panjang bertambah pada saat penambahan investasi. Investasi jangka panjang dikredit pada saat terjadi pengurangan investasi. b. Investasi jangka panjang dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. c.

Dokumen sumber yang terkait dengan pencatatan investas adalah Perda APBD dan SP2D yang didukung bukti-bukti antara lain bukti perolehan, bukti kepemilikan, bukti penjualan investasi, bukti penerimaan kas dan memori penyesuaian.

d. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan penyertaan modal dalam BUMN/BUMD dan lembaga keuangan di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan antara lain berupa rincian/klasifikasi penyertaan tersebut dan jumlah masingmasing klasifikasi. (2) Aset Tetap

Bagan Perkiraan 131 Tanah 132 Peralatan dan Mesin 133 Gedung dan Bangunan 134 Jalan, Jaringan dan Instalasi 135 Aset Tetap Lainnya 136 Konstruksi dalam Pengerjaan 137 Akumulasi Penyusutan

Deskripsi Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Termasuk dalam kategori Aset Tetap diantaranya adalah: a. Tanah Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar. b. Peralatan dan Mesin Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. c. Gedung. . . .

-8c.

Gedung dan Bangunan Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.

d. Jalan, Jaringan dan Instalasi Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biayabiaya lain sampai dengan jalan, jaringan dan instalasi tersebut siap pakai. e. Aset Tetap Lainnya Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya. f.

Konstruksi dalam Pengerjaan Menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

g. Akumulasi Penyusutan Rekening untuk menampung akumulasi penyusutan nilai aset tetap, selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari aset tetap tersebut.

Perlakuan Akuntansi a. Saldo normal perkiraan aset tetap adalah di sebelah debet. Penambahan aset tetap dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit. Saldo normal akumulasi penyusutan adalah debet sebagai pengurang nilai aset tetap. b. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika tidak ada nilai perolehan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Sedangkan penyesuaian aset tetap menggunakan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. c.

Dokumen sumber pencatatan aset tetap adalah SP2D untuk belanja modal (melalui jurnal korolari). Sedangkan dokumen sumber untuk pencatatan penyusutan adalah Memo Penyesuaian.

(3) Dana Cadangan

Deskripsi Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Perkiraan Dana Cadangan bertambah pada saat pencatatan realisasi pembentukan dana cadangan (dalam jurnal korolari).

Perlakuan Akuntansi a. Saldo normal Dana Cadangan adalah debet. Perkiraan ini berkurang pada saat realisasi penerimaan pembiayaan dari pencairan (transfer uang masuk) dana cadangan (dalam jurnal korolari). b. Dokumen sumbernya. . . .

-9b. Dokumen sumbernya adalah Peraturan Daerah, SP2D, STS. c.

Dana cadangan dinilai sebesar akumulasi dana yang berasal dari pembentukan dana cadangan yang tercantum dalam APBD (nominal) ditambah dengan hasil yang diperolehnya.

d. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Dana Cadangan di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain Klasifikasi Dana Cadangan berdasarkan tujuan pembentukannya.

(4) Aset Lainnya

Bagan Perkiraan 15 Aset Lainnya 151 Tagihan Penjualan Angsuran 152 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 153 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 154 Aset Tidak Berwujud 155 Aset Lain-lain

Deskripsi Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya terdiri dari : a. Tagihan Penjualan Angsuran Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dan tagihan angsuran lainnya kepada pegawai pemerintah. Perkiraan dibagi ke dalam sub perkiraan Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor, Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah dan Tagihan Angsuran Lainnya. b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Merupakan tagihan kepada para pegawai pemerintah yang terbukti menyalahgunakan aset pemerintah dan tagihan TGR pada pihak ketiga. c.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Menggambarkan nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan antara pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. Perkiraan dibagi kedalam sub perkiraan Bangun Guna Serah (Build, Operate, Transfers/BOT); Bangun Serah Guna (Build, Transfer, and Operate/BTO); dan Kerjasama Operasi (KSO).

d. Aset Tak Berwujud Adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. e. Aset Lain-lain Aset di luar tagihan penjualan angsuran, tagihan kepada para pegawai, Kemitraan dengan pihak ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Perlakuan Akuntansi a. Saldo normal perkiraan Aset Lainnya adalah di sebelah debet. Penambahannya dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit. b. Dokumen sumber. . . .

- 10 -

b. Dokumen sumber pencatatan : a) Tagihan penjualan angsuran : Memo Penyesuaian (MP) yang dibuat berdasarkan informasi dari BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain. b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah : Memo Penyesuaian (MP) berdasarkan hasil pemeriksaan dan SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak). c) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga : Memo Penyesuaian (MP) yang dibuat berdasarkan Berita Acara/kontrak/ perjanjian yang ditandatangani. d) Aset Tak Berwujud : Memo Penyesuaian (MP) berdasarkan perjanjian/kontrak yang ditandatangani c.

Pengukuran : a) Tagihan penjualan angsuran dinilai dengan nilai nominalnya. b) Tagihan tuntutan Ganti kerugian daerah dinilai sebesar nilai nominalnya. c) Bangunan berdasarkan kemitraan dengan pihak ketiga dinilai berdasarkan nilai perolehan pada saat bangunan tersebut selesai dibangun. d) Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan termasuk biaya tambahan lain yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tak berwujud tersebut.

2. Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek Bagan Perkiraan 21 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 212 Utang Bunga 213 Utang Pajak 214 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 215 Pendapatan Diterima Dimuka 216 Utang Jangka Pendek Lainnya

Deskripsi Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih masih harus disetorkan. b. Utang Bunga Merupakan Utang bunga yang timbul sebagai akibat disepakatinya pinjaman dengan pihak luar. c.

Utang Pajak. . . .

- 11 c.

Utang Pajak Merupakan utang pemerintah kepada pihak lain karena kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak seperti Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai.

d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Perkiraan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dikredit sebesar pinjaman yang jatuh tempo pada saat dilakukan reklasifikasi di akhir tahun. Di awal tahun rekening/perkiraan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang di jurnal balik, dikembalikan ke Utang Jangka Panjang. e. Pendapatan Diterima di Muka Perkiraan ini adalah perkiraan yang digunakan untuk mencatat setoran kelebihan pembayaran dari pihak ketiga serta uang muka lelang/penjualan produk dari pihak ketiga.

Perlakuan Akuntansi a. Perkiraan Kewajiban jangka pendek adalah bersaldo normal kredit. Penambahan kewajiban dicatat di sisi kredit dan pengurangannya dicatat di sisi debet. b. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. c.

Dokumen sumber pencatatan : a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga : Memo Penyesuaian (MP) b) Utang Bunga : perjanjian pinjaman dan dokumen penagihan c) Utang Pajak : Memo Penyesuaian d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang : Perjanjian Pinjaman dan Memo Penyesuaian e) Pendapatan Diterima di Muka : STS

2) Kewajiban Jangka Panjang

Bagan Perkiraan 22 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 221 Utang Dalam Negeri 222 Utang Luar Negeri

Deskripsi Kewajiban Jangka Panjang merupakan Utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari : a. Utang Dalam Negeri : utang jangka panjang yang bersumber dari dalam negeri. b. Utang Luar Negeri : utang jangka panjang yang bersumber dari luar negeri.

Perlakuan Akuntansi a. Perkiraan Utang Jangka Panjang didebet pada saat ada korolari pengakuan Utang Jangka Panjang dan dikredit pada saat korolari realisasi pembayaran utang jangka panjang. b. Dokumen sumber. . .

- 12 b. Dokumen sumber pencatatan : Setiap pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD, dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman. Surat Perjanjian Pinjaman dimaksud ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman, serta ditempatkan dalam Lembaran Daerah. Untuk pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Surat Perjanjian Pinjaman ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Menteri Keuangan. Untuk pinjaman yang bersumber dari luar negeri, Daerah harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Dokumen Perjanjian Pinjaman untuk pinjaman yang bersumber dari luar negeri ini ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman luar negeri. c.

Pengukuran : Hutang Jangka Panjang dibukukan sebesar nilai nominal.

d. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis hutang, selisih kurs hutang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal neraca, serta adanya aset atau lainnya yang dijadikan jaminan hutang.

3. Ekuitas Dana 1) Ekuitas Dana Lancar

Bagan Perkiraan 31 EKUITAS DANA LANCAR 311 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 312 Cadangan Piutang 313 Cadangan Persediaan 314 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek 315 Pendapatan yang Ditangguhkan

Deskripsi Merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar, terdiri atas: a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Merupakan Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode laporan. Rekening ini bertambah/berkurang pada saat penutupan Penggunaan SiLPA yang berasal dari Surplus/defisit serta pembiayaan Neto Tahun Pelaporan. b. Cadangan Piutang Kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka pendek. Rekening ini bertambah pada saat adanya pengakuan piutang jangka pendek di akhir tahun, dan berkurang pada saat jurnal balik di awal tahun. c.

Cadangan Persediaan Kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam persediaan. Rekening ini bertambah pada saat pencatatan persediaan akhir tahun dan berkurang pada saat jurnal balik di awal tahun.

d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Perkiraan lawan. . . .

- 13 Perkiraan lawan ekuitas dana lancar, jadi merupakan pengurang kekayaan bersih pemerintah. Perkiraan ini bertambah pada saat adanya pengakuan utang di akhir tahun serta berkurang pada saat jurnal balik di awal tahun. d. Pendapatan yang Ditangguhkan Perkiraan ini digunakan oleh SKPD untuk mencatat pendapatan yang belum disetorkan ke rekening Kas Daerah saat tanggal neraca.

Perlakuan Akuntansi Perkiraan Ekuitas Dana Lancar didebet pada saat terjadinya pengurangan nilai perkiraan dan dikredit pada saat adanya penambahan nilai perkiraan.

2) Ekuitas Dana Investasi

Bagan Perkiraan 32 EKUITAS DANA INVESTASI 321

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

322

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

323

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)

324

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang

Deskripsi Mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Investasi terdiri dari : a. Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Merupakan ekuitas dana pemerintah yang ditanamkan dalam bentuk investasi jangka panjang. Perkiraan ini bertambah pada saat adanya jurnal korolari realisasi pengeluaran pembiayaan investasi jangka panjang, dan berkurang pada saat jurnal korolari realisasi penjualan PMP (Penanaman Modal Pemerintah)/Penerimaan Pembiayaan. b. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Kekayaan pemerintah yang ditanamkan dalam bentuk aset tetap, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, dan aset tetap lainnya. Perkiraan ini bertambah pada saat jurnal korolari atas realisasi pengeluaran belanja modal dan berkurang karena pengurangan atau penjualan atau penghapusan aset tetap. c.

Diinvestasikan dalam aset lainnya (cat. Tidak termasuk Dana Cadangan) Ekuitas dana pemerintah yang ditanamkan dalam bentuk aset lainnya. Rekening ini bertambah pada saat perolehan /penambahan aset lainnya dan berkurang pada saat pengurangan/penghapusan aset lainnya.

d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang. Perkiraan lawan ekuitas dana investasi, jadi merupakan pengurang kekayaan bersih pemerintah. Rekening ini bertambah karena adanya pengakuan dari Utang Jangka Panjang dan berkurang karena adanya pengembalian/pembayaran Utang Jangka Panjang.

Perlakuan Akuntansi. . . .

- 14 -

Perlakuan Akuntansi Perkiraan Ekuitas Dana Investasi didebet pada saat terjadinya pengurangan nilai perkiraan dan dikredit pada saat adanya penambahan nilai perkiraan.

3) Ekuitas Dana Cadangan

Bagan Perkiraan 33 EKUITAS DANA CADANGAN 331 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

Deskripsi Mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rekening ini bertambah pada saat pembentukan/transfer dana cadangan dan berkurang pada saat pencairan dana cadangan.

Perlakuan Akuntansi Perkiraan Ekuitas Dana Cadangan didebet pada saat terjadinya pengurangan nilai perkiraan dan dikredit pada saat adanya penambahan nilai perkiraan.

4. Pendapatan 1) Pendapatan Asli Daerah

Bagan Perkiraan 41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 411 Hasil Pajak Daerah 412 Hasil Retribusi Daerah 413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 414 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Deskripsi Merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Pendapatan asli daerah meliputi : a. Hasil Pajak Daerah Adalah pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah dalam tahun anggaran yang berjalan. b. Hasil Restribusi Daerah Adalah pendapatan yang berasal dari restribusi daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah dalam tahun anggaran yang berjalan. c.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pendapatan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah dalam tahun anggaran yang berjalan. d. Lain-lain. . . .

- 15 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan yang bukan berasal dari pajak daerah, restribusi daerah, dan Bagian Laba dari BUMD dan Investasi Lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah dalam tahun anggaran yang berjalan, antara lain : hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, penerimaan cicilan TGR, komisi, potongan dan selisih nilai tukar, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penerimaan cicilan penjualan angsuran.

Perlakuan Akuntansi a. Saldo normal rekening pendapatan adalah kredit. Rekening Pendapatan bertambah pada saat realisasi pendapatan dan berkurang pada saat terjadinya pengembalian pendapatan (misalnya restitusi pajak daerah) yang terjadi pada tahun berjalan. b. Dokumen sumber pencatatan pendapatan adalah pengesahan SPJ Bendahara Penerimaan beserta lampirannya,SP2D-LS (untuk pendapatan dana perimbangan), nota kredit , RK Bank dll . c.

Pendapatan dinilai berdasarkan nilai realisasinya yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah dalam tahun anggaran berjalan.

2) Dana Perimbangan

Bagan Perkiraan 42 DANA PERIMBANGAN 421 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 422 Dana Alokasi Umum 423 Dana Alokasi Khusus

Deskripsi Dana Perimbangan adalah pendapatan bagi pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang meliputi : a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Pendapatan Bagi Hasil Pajak berasal dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, Bagi Hasil BPHTB, Bagi Hasil PPh Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 25 dan 29) serta PPh Pasal 21 yang menjadi bagian daerah. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak berasal dari bagi hasil penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan, dan sektor perikanan. Pengaturan tentang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. b. Dana Alokasi Umum Pendapatan Dana Alokasi Umum bagi pemerintah daerah yang berasal dari dana APBN yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Dana ini dimaksudkan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. c.

Dana Alokasi. . . . .

- 16 c.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Penerimaan Dana Alokasi Khusus bagi pemerintah daerah yang berasal dari dana APBN yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Alokasi dana ini diberikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN (PP 104/2000 pasal 19).

Perlakuan Akuntansi a. Saldo normal rekening pendapatan adalah kredit. Rekening Pendapatan bertambah pada saat realisasi pendapatan dan berkurang pada saat terjadinya pengembalian pendapatan (misalnya restitusi pajak daerah) yang terjadi pada tahun berjalan. b. Dokumen sumber pencatatan pendapatan adalah SPJ Bendahara Penerimaan beserta lampirannya,SP2D-LS (untuk pendapatan dana perimbangan), nota kredit , RK Bank dll . c.


3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Bagan Perkiraan 43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 431 Pendapatan Hibah 432 Dana Darurat 433 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 434 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 435 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Derah Lainnya

Deskripsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Dana Perimbangan, diantaranya adalah : a. Pendapatan Hibah Merupakan pendapatan yang berasal dari dana hibah baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang ditetapkan dengan peraturan perundangan yang berlaku. b. Dana Darurat Merupakan pendapatan yang berasal dari dana darurat yang telah ditetapkan dalam APBD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. c.

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Merupakan perkiraan yang digunakan untuk menampung pendapatan bagi hasil lainnya diluar bagi hasil pajak daerah provinsi yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kota.

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus bagi pemerintah daerah berasal dari dana APBN yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Merupakan perkiraan yang digunakan untuk menampung bantuan keuangan yang berasal dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.


- 17 -

Perlakuan Akuntansi a. Saldo normal rekening pendapatan adalah kredit. Rekening Pendapatan bertambah pada saat realisasi pendapatan dan berkurang pada saat terjadinya pengembalian pendapatan (misalnya restitusi pajak daerah) yang terjadi pada tahun berjalan. b. Dokumen sumber pencatatan pendapatan adalah SPJ Bendahara Penerimaan beserta lampirannya,SP2D-LS (untuk pendapatan dana perimbangan), nota kredit , RK Bank dll . c.


5. Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja dibagi sesuai sifatnya menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dalam konsep ini belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung dengan adanya program atau kegiatan yang direncanakan sedangkan Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. 1) Belanja Tidak Langsung

Bagan Perkiraan 51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 511 Belanja Pegawai 512 Belanja Bunga 513 Belanja Subsidi 514 Belanja Hibah 515 Belanja Bantuan Sosial 516 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 517 Belanja Bantuan Pemerintahan Desa

Keuangan

kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota

dan

518 Belanja Tidak Terduga 2) Belanja Langsung 521 Belanja Pegawai 522 Belanja Barang dan Jasa 523 Belanja Modal

Deskripsi Pembagian belanja ke dalam belanja langsung dan tidak langsung sudah ditetapkan seperti tertera di bawah ini. a. Belanja Tidak langsung a) Belanja Pegawai Merupakan pengeluaran anggaran untuk belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. b) Belanja Bunga. . . .

- 18 b) Belanja Bunga Merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. c) Belanja Subsidi Merupakan pengeluaran anggaran untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. d) Belanja Hibah Merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. e) Belanja Bantuan Sosial Merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. f)

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Merupakan pengeluaran anggaran untuk pengeluaran bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

g) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. h) Belanja Tidak Terduga Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam dan bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. b. Belanja Langsung a) Belanja Pegawai Merupakan pengeluaran anggaran untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. b) Belanja Barang dan Jasa Merupakan pengeluaran anggaran untuk pengeluaran pengadaan barang/ yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. c) Belanja Modal Merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan/pembelian aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.


- 19 -

Perlakuan Akuntansi a) Saldo normal perkiraan belanja adalah debet. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebetnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. b) Dokumen Sumber pencatatan : SP2D dan Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) sebagai dasar pencatatan realisasi belanja serta bukti kuitansi/faktur dan bukti lainnya untuk dasar pencatatan realisasi SP2D-UP oleh Bendahara Pengeluaran. Surat Setoran Bukan Pajak atau Potongan SP2D sebagai dasar pencatatan penerimaan kembali belanja. Memo Penyesuaian (MP) sebagai dasar pencatatan koreksi. c) Perkiraan Belanja diukur sebesar kas yang dikeluarkan untuk pembayaran belanja dimaksud. 6. Pembiayaan Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. 1) Penerimaan Pembiayaan

Bagan Perkiraan 61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 611 SiLPA Tahun Sebelumnya 612 Pencairan Dana Cadangan 613 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 614 Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 615 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 616 Penerimaan piutang daerah

Deskripsi Pengertian penerimaan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali. Sumber penerimaan pembiayaan diantaranya adalah : a. SiLPA Tahun Sebelumnya SiLPA Tahun Sebelumnya adalah perkiraan untuk membukukan selisih antara anggaran dan realisasi yang berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan Dana Perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan juga kegiatan lanjutan. b. Pencairan Dana Cadangan Pencairan dana cadangan adalah perkiraan untuk membukukan realisasi pencairan dana cadangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah. c.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Hasil Penjualan Aset yang Dipisahkan adalah perkiraan untuk membukukan realisasi penerimaan pembiayaan yang berasal dari penjualan aset daerah yang dipisahkan, yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran.

d. Penerimaan Pinjaman. . . .

- 20 d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Penerimaan Pinjaman Daerah adalah perkiraan untuk membukukan realisasi penerimaan pinjaman yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Otonom Lainnya, Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank, Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank, Penerimaan hasil penerbitan obligasi daerah yang digunakan untuk menutup defisit anggaran selama tahun berjalan sesuai dengan Perda APBD. e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan kembali pemberian pinjaman adalah perkiraan untuk membukukan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. f.

Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Piutang Daerah adalah perkiraan untuk membukukan pelunasan piutang pihak ketiga, seperti penerimaan piutang dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, dll.

Perlakuan Akuntansi Saldo normal perkiraan Penerimaan Pembiayaan adalah debet. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebetnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. 2) Pengeluaran Pembiayaan

Bagan Perkiraan 62 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 621 Pembentukan Dana Cadangan 622 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 623 Pembayaran Pokok Utang 624 Pemberian Pinjaman Daerah

Deskripsi Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali. Pengeluaran pembiayaan dilakukan dalam rangka memanfaatkan surplus anggaran, diantaranya digunakan untuk : a. Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan adalah perkiraan untuk membukukan pembentukan dana cadangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.

realisasi

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah perkiraan untuk membukukan realiasi penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMN/D dan lembaga lainnya selama tahun berjalan. Perkiraan ini dibantu dengan buku tambahan dan subsistem akuntansi untuk setiap BUMN/D atau lembaga di mana dilakukan. c.

Pembayaran Pokok Utang Pembayaran Pokok Utang adalah perkiraan untuk membukukan realisasi pembayaran pokok utang selama tahun berjalan. d. Pemberian. . . .

- 21 d. Pemberian Pinjaman Daerah Perkiraan untuk membukukan realisasi pemberian pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom lainnya selama tahun berjalan.

Perlakuan Akuntansi Saldo normal perkiraan Pengeluaran Pembiayaan adalah kredit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebetnya. 3) Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan

Deskripsi Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan adalah Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode tahun berjalan.

Perlakuan Akuntansi Saldo normal perkiraan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan adalah debet. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebetnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. 4) Pembiayaan Neto

Deskripsi Pembiayaan Neto adalah Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode laporan.

Perlakuan Akuntansi Saldo normal perkiraan Pembiayaan Neto adalah debet. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebetnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya.

7. Kode dan Uraian Rekening 1) Kode rekening dan uraian rekening tersebut di atas disajikan di bawah ini. 2) Kode-kode rekening dimaksud dapat ditambah sesuai kebutuhan daerah.

KODE REKENING. . . .

- 22 KODE REKENING PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening

Uraian

1

2

4

PENDAPATAN DAERAH

4

1

Pendapatan Asli Daerah

4

1

1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Pajak Hotel Hotel Bintang Lima Berlian Hotel Bintang Lima Hotel Bintang Empat Hotel Bintang Tiga Hotel Bintang Dua Hotel Bintang Satu Hotel Melati Tiga Hotel Melati Dua Hotel Melati Satu Motel Cottage Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos Wisma Pariwisata Dst…………..

4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

02 02 02 02 02 02 02

01 02 03 04 05 06

Pajak Restoran Restoran Rumah Makan Café Kantin Katering Dst…………..

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Pajak Hiburan Tontonan Film/Bioskop Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Kontes Kecantikan Kontes Binaraga Pameran Diskotik Karaoke Klub Malam Sirkus/Akrobat/Sulap Permainan Biliar Permainan Golf Permainan Bowling Pacuan Kuda Balap Kendaraan Bermotor Permainan Ketangkasan Panti Pijat/Refleksi Mandi Uap/Spa

Hasil Pajak Daerah1)

Kode Rekening. . . .

- 23 -

Kode Rekening 4 4 4

1 1 1

1 1 1

03 03 03

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4

1 1 1

4 4 4 4 4 4 4

Uraian

18 19 20

Pusat Kebugaran Pertandingan Olahraga Dst…………..

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Pajak Reklame Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron Reklame Kain Reklame Melekat/Stiker Reklame Selebaran Reklame Berjalan Reklame Udara Reklame Apung Reklame Suara Reklame Film/Slide Reklame Peragaan Dst…………..

1 1 1

05 05 05

01 02

Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan PLN Dst…………..

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

06 06 06 06 06 06 06

01 02 03 04 05 06

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Asbes Batu Tulis Batu setengah permata Batu Kapur Batu Apung Pasir/kerikil/trast/baru/tanah

4 4 4

1 1 1

1 1 1

07 07 07

01 02

Pajak Parkir Pajak Parkir Dst…………..

4 4 4

1 1 1

1 1 1

08 08 08

01 02

Pajak Air Bawah tanah Pajak Air Bawah tanah Dst…………..

4 4 4

1 1 1

1 1 1

09 09 09

01 02

Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet Dst…………..

4 4 4

1 1 1

1 1 1

10 10 10

01 02

Pajak Lingkungan Pajak Lingkungan Dst…………..

4

1

2

4 4 4 4 4

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

Hasil Retribusi Daerah 1) 01 01 01 01 01

01 02 03 04

Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat


- 24 -

Kode Rekening

Uraian

4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

01 01 01 01 01 01 01

05 06 07 08 09 10 11

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi Pelayanan Pendidikan Dst…………..

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan Retribusi Tempat Pelelangan Retribusi Terminal Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Retribusi Penyeberangan di Air Retribusi Pengolahan Limbah Cair Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Dst…………..

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Retribusi Izin Gangguan/Keramaian Retribusi Izin Trayek Retribusi Izin Usaha Perikanan Retribusi izin pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah Retribusi izin pertambangan daerah Retribusi izin usaha jasa konstruksi Retribusi Pengusahaan Sarang Burung Walet Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras Retribusi Izin Penutupan/Pemakaian Jalan Retribusi Izin Kenderaan Roda Tiga Bermotor Retribusi Izin Penebangan Kayu Tanah Milik (IPKTM)

4

1

3

4 4 4 4

1 1 1 1

3 3 3 3

01 01 01 01

01 02 03

Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Perusahaan daerah …….. BUMD PT. Bank Sumut Dst…………..

4 4 4

1 1 1

3 3 3

02 02 02

01 02

Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN BUMN ……… Dst…………..

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan


- 25 -

Kode Rekening 03 03 03

Uraian

4 4 4

1 1 1

3 3 3

4

1

4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Pelepasan Hak Atas Tanah Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas Penjualan Kendaraan Dinas roda dua Penjualan Kendaraan Dinas roda empat Penjualan Drum Bekas Penjualan Hasil Penebangan Pohon Penjualan Lampu Hias Bekas Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas Penjualan Obat-obatan dan hasil farmasi Penjualan hasil pertanian Penjualan hasil kehutanan Penjualan hasil perkebunan Penjualan hasil peternakan Penjualan hasil perikanan Penjualan hasil sitaan Dst…………..

4 4 4 4 4

1 1 1 1 1

4 4 4 4 4

02 02 02 02 02

01 02 03 04

Penerimaan Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah Jasa Giro Pemegang Kas Jasa Giro Dana Cadangan Dst…………..

4 4 4

1 1 1

4 4 4

03 03 03

01 02

Pendapatan Bunga deposito Rekening Deposito pada PT Bank Sumut Dst…………..

4 4 4 4

1 1 1 1

4 4 4 4

04 04 04 04

01 02 03

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kerugian Uang Kerugian Barang Dst…………..

4 4 4 4 4

1 1 1 1 1

4 4 4 4 4

05 05 05 05 05

01 02 03 04

Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah Penerimaan Komisi dari penempatan Kas Daerah Penerimaan Potongan dari …. Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari ….. Dst…………..

4 4 4 4

1 1 1 1

4 4 4 4

06 06 06 06

01 02 03

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan Bidang Kesehatan Bidang Pekerjaan Umum

01 02

Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta Perusahaan …….. Dst………….. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah


- 26 -

Kode Rekening 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4

06 06 06 06 06 06 06

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

4 4 4 4 4

1 1 1 1 1

4 4 4 4 4

08 08 08 08 08

4 4 4 4 4

1 1 1 1 1

4 4 4 4 4

09 09 09 09 09

4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4

1 1 1 1

4 4 4 4 4

1 1 1 1 1

Uraian

04 05 06 07 08 09 10

Bidang Perumahan Rakyat Bidang Penataan Ruang Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan Bidang Lingkungan Hidupn Bidang Pertanahan Dst…………..

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Pendapatan Denda Pajak 1) Pendapatan Denda Pajak Hotel Pendapatan Denda Pajak Restoran Pendapatan Denda Pajak Hiburan Pendapatan Denda Pajak Reklame Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pendapatan Denda Pajak Parkir Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet Pendapatan Denda Pajak Lingkungan Dst…………..

01 02 03 04

Pendapatan Denda Retribusi 1) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu Dst…………..

01 02 03 04

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman Dst…………..

10 10 10 10 10 10 10

01 02 03 04 05 06

Pendapatan dari Pengembalian Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka Dst…………..

4 4 4 4

11 11 11 11

01 02 03

Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Fasilitas Sosial Fasilitas Umum Dst…………..

4 4 4 4 4

12 12 12 12 12

01 02 03 04

Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Uang Pendaftaran/Ujian Masuk Uang Sekolah/pendidikan dan pelatihan Uang Ujian kenaikan tingkat/kelas Dst…………..


- 27 -

Kode Rekening 4 4 4 4

1 1 1 1

4 4 4 4

4 4 4 4 4

2 2 2 2 2

1 1 1 1

4 4

2 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

13 13 13 13

Uraian

01 02 03

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Rumah Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Dst…………..

01 01 01

01 02

Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

1 1

01 01

03 04

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil dari Dana Reboisasi Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent) Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi Dst…………..

4 4 4

2 2 2

2 2 2

01 01

01 02

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Dana Alokasi Khusus Dana alokasi khusus Dana alokasi khusus Non Reboisasi Dana alokasi khusus bidang kesehatan Dana alokasi khusus bidang infrastruktur jalan Dana alokasi khusus bidang infrastruktur irigasi Dana alokasi khusus bidang infrastruktur air bersih Dana alokasi khusus bidang kelautan/perikanan Dana alokasi khusus bidang pertanian Dana alokasi khusus bidang lingkungan hidup

4

3

4

3

1

4 4

3 3

1 1

01 01

01

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pemerintah

4 4 4

3 3 3

1 1 1

02 02 02

01 02

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya Pemerintah Daerah Dst…………..

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 Dst…………..

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah


- 28 -

Kode Rekening

Uraian

4 4 4

3 3 3

1 1 1

03 03 03

01 02

Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri Badan/lembaga/organisasi swasta ………. Dst…………..

4 4 4

3 3 3

1 1 1

04 04 04

01 02

Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan Kelompok masyarakat/perorangan …….. Dst…………..

4 4 4 4 4

3 3 3 3 3

1 1 1 1 1

05 05 05 05 05

01 02 03 04

4 4 4 4

3 3 3 3

2 2 2 2

01 01 01

4

3

3

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Bagi Hasil dari Tera dan Tera Ulang

4 4 4

3 3 3

3 3 3

02 02 02

01 02

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi …………. Dst…………..

4 4 4

3 3 3

3 3 3

03 03 03

01 02

Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten …………. Dst…………..

4 4 4

3 3 3

3 3 3

04 04 04

01 02

Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota …………. Dst…………..

4

3

4

4 4 4

3 3 3

4 4 4

01 02

Pendapatan Hibah dari Luar Negeri Pendapatan Hibah dari Bilateral Pendapatan Hibah dari Multilateral Pendapatan Hibah dari Donor lainnya Dst………….. Dana Darurat Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam ……….. Dst…………..

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 01 01 01

01 02

Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian …………. Dst…………..


- 29 -

Kode Rekening 4 4 4

3 3 3

4 4 4

02 02 02

4

3

5

4 4 4

3 3 3

5 5 5

01 01 01

4 4 4

3 3 3

5 5 5

4 4 4

3 3 3

5 5 5

01 02

Uraian Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus ……………. Dst………….. Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya

01 02

Bantuan keuangan dari provinsi Bantuan keuangan dari Provinsi ……. Dst…………..

02 02 02

01 02

Bantuan keuangan dari kabupaten Bantuan keuangan dari Kabupaten……….. Dst…………..

03 03 03

01 02

Bantuan keuangan dari kota Bantuan keuangan dari Kota …….. Dst…………..


- 30 KODE REKENING BELANJA DAERAH Kode Rekening 1

Uraian 2

5

BELANJA DAERAH

5

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5

1

1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

5 5 5 5

1 1 1 1

5 5 5 5 5

BELANJA PEGAWAI

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1) Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan 1) Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras 1) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Iuran Asuransi Kesehatan Uang Paket 2) Tunjangan Panitia Musyawarah 2) Tunjangan Komisi 2) Tunjangan Panitia Anggaran 2) Tunjangan Badan Kehormatan 2) Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2) Tunjangan Perumahan 2) Uang Duka Wafat/Tewas 1) Uang Jasa Pengabdian 2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Dst ..............

02 02 02 02 02 02

01 02 03 04 05

Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Dst ...................

1 1 1 1

03 03 03 03

01 02 03

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH Dst ...............

1 1 1 1

1 1 1 1

04 04 04 04

01 02 03

Biaya Pemungutan Pajak Daerah Biaya pemungutan PBB Biaya pemungutan Pajak Daerah Dst ...............

1

1

05

beban kerja tempat bertugas kondisi kerja kelangkaan profesi

Dst……………


- 31 -

Kode Rekening

Uraian

5

1

2

BELANJA BUNGA

5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05

Bunga Utang Pinjaman Bunga Utang Pinjaman kepada Bunga Utang Pinjaman kepada Bunga Utang Pinjaman kepada Bunga Utang Pinjaman kepada Dst…………………………………

5 5 5

1 1 1

2 2 2

02 02 02

01 02

Bunga Utang Obligasi Bunga Utang Obligasi ……… Dst…………………………………

5

1

2

03

5

1

3

5 5 5 5

1 1 1 1

3 3 3 3

01 01 01 01

5

1

3

02

5

1

4

5 5

1 1

4 4

01 01

5 5 5

1 1 1

4 4 4

02 02 02

5 5 5

1 1 1

4 4 4

03 03 03

5 5 5

1 1 1

4 4 4

5 5 5

1 1 1

5 5 5

Pemerintah Pemerintah Daerah lainnya Lembaga Keuangan Bank Lembaga Keuangan Bukan Bank

Dst ................................ BELANJA SUBSIDI

01 02 03

Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga Belanja Subsidi kepada Perusahaan …. Belanja Subsidi kepada Lembaga …. Dst………………………………… Dst………………………………… BELANJA HIBAH

01

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat

01 02

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya3) Pemerintah Provinsi ………. Dst…………………………………

01 02

Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa …....... Dst…………………………………

04 04 04

01 02

Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/ BUMD/ BUMN 4) Perusahaan Daerah/ BUMD/ BUMN …........... Dst…………………………………...............

4 4 4

05 05 05

01 02

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Badan/Lembaga/Organisasi …........... Dst…………………………………...............

1 1 1

4 4 4

06 06 06

01 02

Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Kelompok/anggota masyarakat …….. Dst…………………………………

5

1

4

07

5

1

5

Dst …………………………… BELANJA BANTUAN SOSIAL


- 32 -

Kode Rekening

Uraian

5 5 5

1 1 1

5 5 5

01 01 01

01 02

Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan .... Dst..........

5 5 5

1 1 1

5 5 5

02 02 02

01 02

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat ................. Dst…………………………………

5 5 5

1 1 1

5 5 5

03 03 03

01 02

Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat Belanja Bantuan Sosial kepada …………………… Dst…………………………………

5 5 5

1 1 1

5 5 5

04 04 04

01 02

Belanja Bantuan kepada Partai Politik Belanja Bantuan kepada Partai Politik ................ Dst…………………………………

5

1

5

05

5

1

6

5 5 5

1 1 1

6 6 6

01 01 01

5 5 5

1 1 1

6 6 6

5 5 5

1 1 1

5 5 5

Dst …………………………. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

01 02

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi ... Dst…………………………………

02 02 02

01 02

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota … Dst…………………………………

6 6 6

03 03 03

01 02

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa … Dst…………………………………

1 1 1

6 6 6

04 04 04

01 02

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota …. Dst…………………………………

5 5 5

1 1 1

6 6 6

05 05 05

01 02

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa …. Dst…………………………………

5

1

6

06

5

1

7

5 5 5

1 1 1

7 7 7

Dst ……………………………. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

01 01 01

01 02

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi …... Dst…………………………………


- 33 -

Kode Rekening

Uraian

5 5 5

1 1 1

7 7 7

02 02 02

01 02

Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota …... Dst…………………………………

5 5 5

1 1 1

7 7 7

03 03 03

01 02

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa …… Dst…………………………………

5

1

7

04 01 02 03 04

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi ... Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota … Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa ... Dst…………………………………

5 5 5 5

1 1 1 1

7 7 7 7

04 04 04 04

5

1

7

05

5

1

8

5 5

1 1

8 8

01 01

5

1

8

02

5

2

5

2

1

5 5 5 5

2 2 2 2

1 1 1 1

01 01 01 01

01 02 03

Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

1 1 1 1

02 02 02 02

01 02 03

Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

1 1 1 1

03 03 03 03

01 02 03

Uang Lembur Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS Dst ……………………….

5 5 5 5

2 2 2 2

1 1 1 1

04 04 04 04

01 02 03

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja beasiswa tugas belajar D3 Belanja beasiswa tugas belajar S1 Dst ……………………….

5 5 5 5

2 2 2 2

1 1 1 1

05 05 05 05

01 02 03

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan Belanja sosialisasi Dst…………………………………

Dst …………………………. BELANJA TIDAK TERDUGA

01

Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Dst …………………………. BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI


- 34 -

Kode Rekening

Uraian

5

2

1

06

Dst …………………………

5

2

2

5 5 5 5

2 2 2 2

2 2 2 2

01 01 01 01

01 02 03

Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor Belanja dokumen/administrasi tender Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

2 2 2 2

02 02 02 02

01 02 03

Belanja Bahan/Material Belanja bahan baku bangunan Belanja bahan/bibit tanaman Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

2 2 2 2

03 03 03 03

01 02 03

Belanja Jasa Kantor Belanja telepon Belanja air Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

2 2 2 2

04 04 04 04

01 02 03

Belanja Premi Asuransi Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

2 2 2 2

05 05 05 05

01 02 03

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

2 2 2 2

06 06 06 06

01 02 03

Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak Belanja Penggandaan Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

2 2 2 2

07 07 07 07

01 02 03

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas Belanja sewa gedung/ kantor/tempat Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

2 2 2 2

08 08 08 08

01 02 03

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja sewa Sarana Mobilitas Air Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

2 2 2 2

09 09 09 09

01 02 03

Belanja Sewa Alat Berat Belanja sewa Eskavator Belanja sewa Buldoser Dst…………………………………

5 5

2 2

2 2

10 10

01

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja sewa meja kursi

BELANJA BARANG DAN JASA


- 35 -

Kode Rekening

Uraian

5 5

2 2

2 2

10 10

02 03

Belanja sewa komputer dan printer Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

2 2 2 2

11 11 11 11

01 02 03

Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman harian pegawai Belanja makanan dan minuman rapat Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

2 2 2 2

12 12 12 12

01 02 03

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Dst…………………………………

5 5 5 6 5 5 5 5

2 2 2

2 2 2

13 13 13

01 02

Belanja Pakaian Kerja Belanja pakaian kerja lapangan Dst…………………………………

2 2 2 2

2 2 2 2

14 14 14 14

01 02 03

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Belanja pakaian KORPRI Belanja pakaian adat daerah Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

2 2 2 2

15 15 15 15

01 02 03

Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah Dst…………………………………

5 5 5

2 2 2

2 2 2

16 16 16

01 02

Belanja Perjalanan Pindah Tugas Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah

5 5 5 5

2 2 2 2

2 2 2 2

17 17 17 17

01 02 03

Belanja Pemulangan Pegawai Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

2 2 2 2

18 18 18 18

01 02 03

Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharan Jalan Belanja Pemeliharan Jembatan Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

2 2 2 2

19 19 19 19

01 02 03

Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Dst…………………………………

5

2

2

20

5

2

3

5 5

2 2

3 3

Dst …………………………. BELANJA MODAL

01 01

01

Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja modal pengadaan tanah kantor


- 36 -

Kode Rekening

Uraian

5 5

2 2

3 3

01 01

02 03

Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit Dst ....................................

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

02 02 02 02

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat Belanja modal pengadaan traktor Belanja modal pengadaan buldozer Dst .....................................

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

03 03 03 03

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

04 04 04 04

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Belanja modal pengadaan gerobak Belanja modal pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

05 05 05 05

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor Belanja modal pengadaan kapal motor Belanja modal pengadaan kapal feri Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

06 06 06 06

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor Belanja modal pengadaan perahu layar Belanja modal pengadaan perahu sampan Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

07 07 07 07

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara Belanja modal pengadaan pesawat kargo Belanja modal pengadaan pesawat penumpang Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

08 08 08 08

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Belanja modal pengadaan mesin las Belanja modal pengadaan mesin bubut Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

09 09 09 09

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian Belanja modal pengadaan alat pengering gabah Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

10 10 10 10

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal pengadaan mesin tik Belanja modal pengadaan mesin hitung Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

11 11 11 11

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja modal pengadaan meja gambar Belanja modal pengadaan almari Dst…………………………………


- 37 -

Kode Rekening

Uraian

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

12 12 12 12

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server Belanja modal pengadaan komputer/PC Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

13 13 13 13

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Belanja modal pengadaan meja kerja Belanja modal pengadaan meja rapat Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

14 14 14 14

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja modal pengadaan tabung gas Belanja modal pengadaan kompor gas Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

15 15 15 15

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Belanja modal pengadaan lampu hias Belanja modal pengadaan jam dinding/meja Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

16 16 16 16

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Belanja modal pengadaan kamera Belanja modal pengadaan handycam Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

17 17 17 17

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi Belanja modal pengadaan telepon Belanja modal pengadaan faximili Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

18 18 18 18

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur Belanja modal pengadaan timbangan Belanja modal pengadaan teodolite Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

19 19 19 19

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

20 20 20 20

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

21 21 21 21

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Belanja modal pengadaan konstruksi jalan fly over Dst…………………………………

5

2

3

22

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan


- 38 -

Kode Rekening

Uraian

5 5 5

2 2 2

3 3 3

22 22 22

01 02 03

Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan gantung Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan ponton Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

23 23 23 23

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja modal pengadaan konstruksi bendungan Belanja modal pengadaan konstruksi waduk Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

24 24 24 24

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Belanja modal pengadaan lampu hias jalan Belanja modal pengadaan lampu hias taman Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

25 25 25 25

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Belanja modal pengadaan instalasi listrik Belanja modal pengadaan instalasi telepon Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

26 26 26 26

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

27 27 27 27

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja modal pengadaan buku matematika Belanja modal pengadaan buku fisika Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

28 28 28 28

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan Belanja modal pengadaan lukisan/foto Belanja modal pengadaan patung Dst…………………………………

5 5 5 5

2 2 2 2

3 3 3 3

29 29 29 29

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman Belanja modal pengadaan hewan kebun binatang Belanja modal pengadaan ternak Dst…………………………………

5 5 5 5 5

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

30 30 30 30 31

01 02 03

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan Belanja modal pengadaan senjata api Belanja modal pengadaan radar Dst………………………………… Dst ……………………………

Keterangan : 1) Digunakan untuk Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta PNS 2) Hanya untuk Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD 3) Belanja hibah kepada provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa di luar wilayah provinsi atau kepada provinsi/kabupaten/kota di wilayah provinsi pemberi hibah 4) Belanja hibah provinsi, kabupaten/kota kepada perusahaan daerah/BUMD milik provinsi, kabupaten/kota yang bersangkutan atau milik provinsi, kabupaten/kota lainnya dan kepada BUMN 5) Belanja bagi hasil pajak provinsi kepada provinsi/kabupaten/kota diluar wilayah provinsi atau bagi hasil pajak kabupaten/kota kepada provinsi/kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan *) Coret yang tidak perlu

- 39 KODE REKENING PEMBIAYAAN DAERAH

Kode Rekening

Uraian

1

2

6

PEMBIAYAAN DAERAH

6

1

Penerimaan Pembiayaan Daerah

6

1

1

6 6 6 6 6 6

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05

Pelampauan penerimaan PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang sah Dst………….

6 6 6 6

1 1 1 1

1 1 1 1

02 02 02 02

01 02 03

Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Dst………….

6 6

1 1

1 1

03 03

01

Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Dst………….

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya Belanja Pegawai dari Belanja Tidak langsung Belanja Pegawai dari Belanja langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Dst………….

6

1

1

05

6 6 6 6 6

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

05 05 05 05 05

01 02 03 04 05

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan Uang jaminan …… Potongan Taspen Potongan Beras Askes Dst………….

6 6 6 6

1 1 1 1

1 1 1 1

06 06 06 07

01 02

6 6

1 1

2 2

01

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Kegiatan lanjutan Kegiatan lanjutan ...... Dst…………. Dst .............................. Pencairan Dana Cadangan Pencairan Dana Cadangan


- 40 -

Kode Rekening

Uraian

6 6

1 1

2 2

01 01

6 6 6 6 6

1 1 1 1 1

2 3 3 3 3

02

6

1

3

02

6 6

1 1

3 3

02 02

6

1

3

03

6

1

4

6 6 6

1 1 1

4 4 4

01 01 01

01 02

Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Penerusan pinjaman….. Dst………….

6 6 6

1 1 1

4 4 4

02 02 02

01 02

Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain Pemerintah daerah …… Dst………….

6 6 6

1 1 1

4 4 4

03 03 03

01 02

Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank Bank ….. Dst………….

6 6 6

1 1 1

4 4 4

04 04 04

01 02

Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank Lembaga keuangan bukan bank …… Dst………….

6 6 6 6

1 1 1 1

4 4 4 4

05 05 05 05

01 02 03

Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah Obligasi atas nama …. Obligasi nomor …. Dst………….

6

1

4

06

6

1

5

6 6 6

1 1 1

5 5 5

01 01 01

6

1

5

02

6

1

6

01 01 01

01 02

Pencairan Dana Cadangan nomor …… Dst………….

01 01

Dst .............................. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD BUMD .... Dst………….

01 02

Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga ………………………….. Dst…………. Dst.............................. Penerimaan Pinjaman Daerah

Dst .............................. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

01 02

Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman …. Dst…………. Dst .............................. Penerimaan Piutang Daerah


- 41 -

Kode Rekening

Uraian

6 6 6 6 6

1 1 1 1 1

6 6 6 6 6

01 01 01 01 01

01 02 03 04

Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah Dst………….

6 6 6

1 1 1

6 6 6

02 02 02

01 02

Penerimaan piutang daerah dari pemerintah Penerimaan piutang daerah dari pemerintah Dst ............................

6 6 6

1 1 1

6 6 6

03 03 03

01 02

Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain Pemerintah daerah ……………. Dst………….

6 6 6

1 1 1

6 6 6

04 04 04

01 02

Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank Bank ……………….. Dst………….

6 6 6

1 1 1

6 6 6

05 05 05

01 02

Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank Lembaga keuangan bukan bank ……………………. Dst………….

6

1

6

06

6

2

6

2

1

6 6 6

2 2 2

1 1 1

01 01 01

6

2

1

02

6

2

2

6 6 6

2 2 2

2 2 2

01 01 01

6 6 6

2 2 2

2 2 2

6 6 6

2 2 2

6 6

Dst .............................. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pembentukan Dana Cadangan

01 02

Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan nomor …… Dst…………. Dst .............................. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

01 02

Badan usaha milik pemerintah (BUMN) BUMN ……. Dst………….

02 02 02

01 02

Badan usaha milik daerah (BUMD) BUMD ………. Dst………….

2 2 2

03 03 03

01 02

Badan usaha milik swasta Badan ………….. Dst………….

2

2

04

2

3

Dst .............................. Pembayaran Pokok Utang

- 42 -

Kode Rekening

Uraian

6 6 6

2 2 2

3 3 3

01 01 01

01 02

Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah Penerusan pinjaman….. Dst………….

6 6 6

2 2 2

3 3 3

02 02 02

01 01

Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain Pemerintah daerah …… Dst………….

6 6 6

2 2 2

3 3 3

03 03 03

01 02

Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank Bank ….. Dst………….

6

2

3

04

6 6

2 2

3 3

04 04

01 02

Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank Lembaga keuangan bukan bank …… Dst………….

6 6 6

2 2 2

3 3 3

05 05 05

01 02

Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah Penerusan pinjaman….. Dst………….

6

2

3

06

6 6

2 2

3 3

06 06

01 02

Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain Pemerintah daerah …… Dst………….

6

2

3

07

6 6

2 2

3 3

07 07

01 02

Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank Bank ….. Dst………….

6

2

3

08

6 6

2 2

3 3

08 08

01 02

Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank Lembaga keuangan bukan bank …… Dst………….

6 6 6 6

2 2 2 2

3 3 3 3

09 09 09 09

01 02 03

Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo Obligasi atas nama ………… Obligasi nomor ………… Dst………….

6 6 6 6

2 2 2 2

3 3 3 3

10 10 10 10

01 02 03

Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo Obligasi atas nama ………… Obligasi nomor ………… Dst………….

6

2

3

11

6

2

4

Dst .............................. Pemberian Pinjaman Daerah

- 43 -

Kode Rekening

Uraian

6 6

2 2

4 4

01 01

01

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pemerintah

6 6 6

2 2 2

4 4 4

02 02 02

01 02

Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah daerah lain Pemerintah daerah …… Dst………….

6

2

4

03

6

3

Dst .............................. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

- 44 -

KODE REKENING ASET DAERAH

KODE REKENING

URAIAN

1

2

1

ASET

1

1

ASET LANCAR

1 1 1

1 1 1

1 1 1

01 01

01

Kas Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah

1 1

1 1

1 1

02 02

01

Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan

1 1

1 1

1 1

03 03

01

Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran

1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 2

01 01 01

01 02

Investasi Jangka Pendek Investasi dalam Saham Investasi dalam Saham ….. Dst...................

1 1 1

1 1 1

2 2 2

02 02 02

01 02

Investasi dalam Obligasi Investasi dalam Obligasi ….. Dst...................

1 1 1 1

1 1 1 1

3 3 3 3

01 01 01

01 02

Piutang Piutang Pajak Piutang Pajak ….. Dst...................

1 1 1

1 1 1

3 3 3

02 02 02

01 02

Piutang Retribusi Piutang Retribusi ….. Dst...................

1 1 1 1

1 1 1 1

3 3 3 3

03 03 03 03

01 02 03

Piutang Dana Bagi Hasil Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ….. Dst...................

1 1 1

1 1 1

3 3 3

04 04 04

01 02

Piutang Dana Alokasi Umum Piutang Dana Alokasi Umum ….. Dst...................

1 1 1

1 1 1

3 3 3

05 05 05

01 02

Piutang Dana Alokasi Khusus Piutang Dana Alokasi Khusus ….. Dst...................

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

4 4 4 4 4

01 01 01 01

01 02 03

Piutang Lain-lain Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Cicilan Rumah Dst...................

- 45 -

KODE REKENING

URAIAN

1 1 1

1 1 1

4 4 4

02 02 02

01 02

Piutang Ganti Ruqi Atas Kekayaan Daerah Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah ….. Dst...................

1 1 1

1 1 1

4 4 4

03 03 03

01 02

Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Piutang Hasi! Penjualan Barang Milik Daerah ….. Dst...................

1 1 1

1 1 1

4 4 4

04 04 04

01 02

Piutang Dividen Piutang Dividen….. Dst...................

1 1 1

1 1 1

4 4 4

05 05 05

01 02

Piutang Bagi Hasi! Labs Usaha Perusahaan Daerah Piutang Bali Hasif Laba Usaha Perusahaan Daerah ….. Dst...................

1 1 1

1 1 1

4 4 4

06 06 06

01 02

Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum ….. Dst...................

1 1 1 1

1 1 1 1

5 5 5 5

01 01 01

01 02

Persediaan Persediaan Alat Tulis Kantor Persediaan Alat Tulis Kantor ….. Dst...................

1 1 1

1 1 1

5 5 5

02 02 02

01 02

Persediaan Alat Listrik Persediaan Alat Listrik ….. Dst...................

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5

03 03 03 03 03 03 03 03

01 02 03 04 05 06 07

Persediaan Material/Bahan Persediaan Bahan Baku Bangunan Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas Persediaan Bahan/Bibit Tanaman Persediaan Bibit Ternak Persediaan Obat-obatan Persediaan Bahan Kimia Dst...................

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

5 5 5 5 5

04 04 04 04 04

01 02 03 04

Persediaan Benda Pos Persediaan Perangko Persediaan Materai Persediaan Kertas Segel Dst...................

1 1 1

1 1 1

5 5 5

05 05 05

01 02

Persediaan Bahan Bakar Persediaan Bahan Bakar Minyak Dst...................

1 1 1

1 1 1

5 5 5

06 06 06

01 02

Persediaan Bahan Makanan Pokok Persediaan Bahan Makanan Pokok ….. Dst...................

- 46 -

KODE REKENING

URAIAN

1

2

INVESTASI JANGKA PANJANG

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1

01 01 01

01 02

Investasi Non Permanen Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pinjaman kepada Perusahaan Negara ….. Dst...................

1 1 1

2 2 2

1 1 1

02 02 02

01 02

Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pinjaman kepada Perusahaan Daerah ….. Dst................…

1 1 1

2 2 2

1 1 1

03 03 03

01 02

Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya ….. Dst...................

1 1 1

2 2 2

1 1 1

04 04 04

01 02

Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi dalam Surat Utang Negara ….. Dst...................

1 1 1

2 2 2

1 1 1

05 05 05

01 02

Investasi Non Permanen Lainnya Investasi Non Permanen Lainnya …. Dst...................

1 1 1 1

2 2 2 2

2 2 2 2

01 01 01

01 02

Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ….. Dst...................

1 1 1

2 2 2

2 2 2

02 02 02

01 02

Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan ….. Dst...................

1 1 1

2 2 2

2 2 2

03 03 03

01 02

Penyertaan Modal Perusahaan Patungan Penyertaan Modal Perusahaan Patungan….. Dst...................

1 1 1

2 2 2

2 2 2

04 04 04

01 02

Investasi Permanen Lainnya Investasi Permanen Lainnya Dst...................

1

3

1 1 1 1

3 3 3 3

1 1 1 1

01 01 01

01 02

Tanah Tanah Kantor Tanah Kantor ….. Dst...................

1 1 1

3 3 3

1 1 1

02 02 02

01 02

Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit ….. Dst...................

ASET TETAP

- 47 -

KODE REKENING

URAIAN

1 1 1

3 3 3

1 1 1

03 03 03

01 02

Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas ….. Dst...................

1 1 1

3 3 3

1 1 1

04 04 04

01 02

Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik ….. Dst...................

1 1 1

3 3 3

1 1 1

05 05 05

01 02

Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak ….. Dst...................

1 1 1

3 3 3

1 1 1

06 06 06

01 02

Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar ….. Dst...................

1 1 1

3 3 3

1 1 1

07 07 07

01 02

Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan ….. Dst...................

1 1 1

3 3 3

1 1 1

08 08 08

01 02

Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan ….. Dst...................

1 1 1 1

3 3 3 3

1 1 1 1

09 09 09 09

01 02 03

Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa Tanah Sarana Pendidikan Luar Khusus ….. Dst...................

1 1 1 1

3 3 3 3

1 1 1 1

10 10 10 10

01 02 03

Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan dan Kursus Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan Tanah Sarana Pendidikan Kursus ….. Dst...................

1 1 1

3 3 3

1 1 1

11 11 11

01 02

Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan ….. Dst...................

1 1 1

3 3 3

1 1 1

12 12 12

01 02

Tanah Sarana Sosial Panti Jompo Tanah Sarana Sosial Panti Jompo ….. Dst...................

1 1 1

3 3 3

1 1 1

13 13 13

01 02

Tanah Sarana Umum Terminal Tanah Sarana Urnum Terminal ….. Dst...................

1 1 1

3 3 3

1 1 1

14 14 14

01 02

Tanah Sarana Umum Dermaga Tanah Sarana Umum Dermaga ….. Dst...................

1 1 1

3 3 3

1 1 1

15 15 15

01 02

Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis Dst...................

- 48 -

KODE REKENING

URAIAN

1 1 1

3 3 3

1 1 1

16 16 16

01 02

Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan Dst...................

1 1 1

3 3 3

1 1 1

17 17 17

01 02

Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan….. Dst...................

1 1 1

3 3 3

1 1 1

18 18 18

01 02

Tanah Sarana Umum Pasar Tanah Sarana Umum Pasar ….. Dst...................

1 1 1

3 3 3

1 1 1

19 19 19

01 02

Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah ….. Dst...................

1 1 1

3 3 3

1 1 1

20 20 20

01 02

Tanah Sarana Umum Taman Tanah Sarana Umum Taman ….. Dst...................

1 1 1

3 3 3

1 1 1

21 21 21

01 02

Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat ….. Dst...................

1 1 1

3 3 3

1 1 1

22 22 22

01 02

Tanah Sarana Umum Ibadah Tanah Sarana Umum Ibadah ….. Dst...................

1 1 1

3 3 3

1 1 1

23 23 23

01 02

Tanah Sarana Stadion Olahraga Tanah Sarana Stadion Olahraga….. Dst...................

1 1 1

3 3 3

1 1 1

24 24 24

01 02

Tanah Perumahan Tanah Perumahan ….. Dst...................

1 1 1

3 3 3

1 1 1

25 25 25

01 02

Tanah Pertanian Tanah Pertanian ….. Dst...................

1 1 1

3 3 3

1 1 1

26 26 26

01 02

Tanah Perkebunan Tanah Perkebunan ….. Dst...................

1 1 1

3 3 3

1 1 1

27 27 27

01 02

Tanah Perikanan Tanah Perikanan ….. Dst...................

1 1 1

3 3 3

1 1 1

28 28 28

01 02

Tanah Petemakan Tanah Petemakan ….. Dst...................

- 49 -

KODE REKENING

URAIAN

1 1 1

3 3 3

1 1 1

29 29 29

01 02

Tanah Perkampungan Tanah Perkampungan ….. Dst...................

1 1 1

3 3 3

1 1 1

30 30 30

01 02

Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku ….. Dst...................

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Peralatan dan Mesin Alat-alat Berat Traktor Buldozer Stoom Wals Eskavator Dump truk Crane Kendaraan penyapu jaian Mesin pengolah semen Mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis) Dst...................

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Alat-alat angkutan darat bermotor sedan Alat-alat angkutan darat bermotor jeep Alat-alat angkutan darat bermotor station wagon Alat-alat angkutan darat bermotor bus Alat-alat angkutan darat bermotor micro bus Alat-alat angkutan darat bermotor truck Alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja) Alat-alat angkutan darat bermotor boks Alat-alat angkutan dams bermotor pick up Alat-alat angkutan darat bermotor ambulans Alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran Alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor Alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator Alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan Dst...................

1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2

03 03 03 03 03 03 03

01 02 03 04 05 06

Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Gerobak Pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong Becak Sepeda Karavan Dst...................

1 1 1 1 1

3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

04 04 04 04 04

01 02 03 04

Alat-alat Angkutan di Air Bermotor Kapal motor Kapal feri Speed boat Motor boat motor tempel

- 50 -

KODE REKENING

URAIAN

1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2

04 04 04 04 04 04

05 06 07 08 09 10

Hydro foil Jet foil Kapal tug boat Kapal tanker Kapal kargo Dst...................

1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2

05 05 05 05 05 05 05 05

01 02 03 04 05 06 07

Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor Perahu lavar Perahu sampan Perahu Longkang Perahu karet Perahu rakit Perahu sekoci Dst...................

1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2

06 06 06 06 06 06 06 06 06

01 02 03 04 05 06 07 08

Alat-alat Angkutan Udara Pesawat kargo Pesawat penumpang Pesawat helikopter Pesawat pemadam kebakaran Pesawat capung Pesawat terbang ampibi Pesawat terbang layang Dst...................

1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2

07 07 07 07 07 07

01 02 03 04 05

Alat-alat Bengkel Mesin las Mesin bubut Mesin dongkrak Mesin kompresor Dst...................

1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2

08 08 08 08 08 08

01 02 03 04 05

Alat-alat Pengoiahan Pertanian clan Peternakan Penggiling hasil pertanian Alat pengering gabah Mesin bajak Alat penetas Dst...................

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Peralatan Kantor Mesin tik Mesin hitung Mesin stensil Mesin fotocopy Mesin cetak Mesin jilid Mesin potong kertas Mesin penghancur kertas Papan tulis elektronik Papan visual elektronik Tabung pemadam kebakaran Dst...................

- 51 -

KODE REKENING 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2

10 10 10 10 10 10 10 10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1

URAIAN

01 02 03 04 05 06 07

Perlengkapan Kantor Meja gambar Almari Brankas Filling kabinet White board Penunjuk waktu Dst...................

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Komputer Komputer mainframe/server Komputer/PC Komputer note book Printer Scaner Monitor/display CPU UPS/Stabilizer Kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) Peralatan jaringan komputer Dst...................

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Meubelair Meja kerja Meja rapat Meja makan Kursi kerja Kursi rapat Kursi makan Tempat tidur Sofa Rak buku/tv/kembang Dst...................

3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2

13 13 13 13 13 13 13 13 13

01 02 03 04 05 06 07 08

Peralatan Dapur Tabung gas Kompor gas Lemari makan Dispenser Kulkas Rak piring Piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau Dst...................

1 1 1 1

3 3 3 3

2 2 2 2

14 14 14 14

01 02 03

Penghias Ruangan Rumah Tangga Lampu hias Jam dinding/meja Dst...................

1 1

3 3

2 2

15 15

01

Alat-alat Studio Kamera

- 52 -

KODE REKENING

URAIAN

1 1 1

3 3 3

2 2 2

15 15 15

02 03 04

Handycam Proyektor Dst...................

1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2

16 16 16 16 16 16 16 16 16

01 02 03 04 05 06 07 08

Alat-alat Komunikasi Telepon Faximili Radio ssb Radio HF/FM (handy talkie) Radio VHF Radio UHF Alat sandi Dst...................

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Alat-alat Ukur Timbangan Teodolite Alat uji emisi Alat GPS Kompas/peralatan navigasi Bejana ukur Baromoter Seismograph Ultrasonograph Dst...................

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Alat-alat Kedokteran Alat-alat kedokteran umum Alat-alat kedokteran gigi Alat alat kedokteran tht Alat-alat kedokteran mata Alat-slat kedokteran bedah Alat-aiat kedokteran anak Alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan Alat-alat kedokteran kulit dan kelamin Alat-alat kedokteran kardiologi Alat-alat kedokteran neurologi Alat-alat kedokteran orthopedi Alat-alat kedokteran hewan Alat-alat farmasi Alat-alat penyakit dalam/internis Dst...................

1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2

19 19 19 19 19 19 19 19 19

01 02 03 04 05 06 07 08

Alat-alat Alat-alat Alat-alat Alat-alat Alat-alat Alat-alat Alat-alat Alat-alat Alat-alat

Laboratorium laboratorium biologi laboratorium fisika,geologi/geodesi laboratorium kimia laboratorium pertanian laboratorium peternakan laboratorium perkebunan laboratorium perikanan laboratorium bahasa

- 53 -

KODE REKENING 1 1

3 3

2 2

19 19

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1 1 1 1

3 3 3 3

3 3 3 3

01 01 01

1 1 1

3 3 3

3 3 3

02 02 02

1 1 1

3 3 3

3 3 3

1 1 1

3 3 3

1 1 1

URAIAN

09 10

Alat-alat peraga / praktik sekolah Dst...................

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Alat-alat Persenjataan/Keamanan Senjata api Mobil water canon Borgol Sangkur bayonet Perisai tameng Detektor logam Rompi anti peluru Pentungan Helm Alarm/sirene Sentolop/senter Dst...................

01 02

Gedung dan Bangunan Gedung kantor Gedung kantor Dst...................

01 02

Gedung rumah jabatan Gedung rumah jabatan Dst...................

03 03 03

01 02

Gedung rumah dinas Gedung rumah dinas Dst...................

3 3 3

04 04 04

01 02

Gedung gudang Gedung gudang Dst...................

3 3 3

3 3 3

05 05 05

01 02

Bangunan bersejarah Bangunan bersejarah Dst...................

1 1 1

3 3 3

3 3 3

06 06 06

01 02

Bangunan monumen Bangunan monumen Dst...................

1 1 1

3 3 3

3 3 3

07 07 07

01 02

Tugu peringatan Tugu peringatan Dst...................

1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

01 01 01 01 01

01 02 03 04

Jalan, Jaringan dan instalasi Jalan Jalan Jalan fly over Jalan under pass Dst...................

- 54 KODE REKENING

URAIAN

1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

02 02 02 02 02 02

01 02 03 04 05

Jembatan Jembatan gantung Jembatan ponton Jembatan penyebrangan orang Jembatan penyebrangan diatas air Dst...................

1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

03 03 03 03 03 03

01 02 03 04 05

Jaringan Air Jaringan irigasi/waduk/bendungan Jaringan air bersih/air minum Reservoir Pintu air Dst...................

1 1 1 1 1

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

04 04 04 04 04

01 02 03 04

Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Lampu hias jalan Lampu hias taman Lampu penerang hutan kota Dst...................

1 1 1 1

3 3 3 3

4 4 4 4

05 05 05 05

01 02 03

Instalasi Listrik dan Telepon Instalasi listrik Jaringan telepon Dst...................

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Aset Tetap Lainnya Buku dan Kepustakaan Buku matematika Buku fisika Buku kimia Buku biologi Buku biografi Buku geograf Buku astronomi Buku arkeologi Buku bahasa dan sastra Buku keagamaan Buku sejarah Buku seni dan budaya Buku ilmu pengetahuan umum Buku ilmu pengetahuan sosial Buku ilmu politik dan ketatanegaraan Buku ilmu pengetahuan dan teknologi Buku ensiklopedia Buku kamus bahasa Buku ekonomi dan keuangan Buku industri dan perdagangan Buku peraturan perundang-undangan Buku naskah Terbitan berkala (jumal Compact Disk)

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

- 55 -

KODE REKENING

URAIAN

1 1 1

3 3 3

5 5 5

01 01 01

24 25 26

Mikrofilm Peta/atlas/globe Dst...................

1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3

5 5 5 5 5 5 5 5

02 02 02 02 02 02 02 02

01 02 03 04 05 06 07

Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan Lukisan/foto Patung Ukiran Pahatan Batu alam Maket/miniatur/diorama Dst...................

1 1 1 1 1

3 3 3 3 3

5 5 5 5 5

03 03 03 03 03

01 02 03 04

Hewan/Ternak dan Tanaman Hewan kebun binatang Temak Tanaman Dst...................

1 1 1 1

3 3 3 3

6 6 6 6

01 01 01

01 02

Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan ….. Dst...................

1 1 1 1

3 3 3 3

7 7 7 7

01 01 01

01 02

Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ….. Dst...................

1 1 1 1 1

4 4 4 4 4

1 1 1 1

01 02

DANA CADANGAN Dana Cadangan Dana Cadangan Dana Cadangan.... Dst...................

1 1 1 1 1

5 5 5 5 5

1 1 1 1

01 01 01

01 02

ASET LAINNYA Tagihan Piutang Penjuatan Angsuran Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor ….. Dst...................

1 1 1

5 5 5

1 1 1

02 02 02

01 02

Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah Dst...................

1 1 1 1

5 5 5 5

2 2 2 2

01 01 01

01 02

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Dst...................

1 1 1

5 5 5

3 3 3

01 01

01

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT) Bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT)

01 01 01

- 56 -

KODE REKENING

URAIAN

1

5

3

01

02

Dst...................

1 1 1

5 5 5

3 3 3

02 02 02

01 02

Bangun serah guna (Build, Transfer and Operate/BTO) Bangun serah guna (Build, Transfer and Operate/BTO) Dst...................

1 1 1

5 5 5

3 3 3

03 03 03

01 02

Kerjasama Operasi (KSO) Kerjasama Operasi (KSO) Dst...................

1 1 1

5 5 5

4 4 4

01 01

01 02

Aset Tidak Berwujud Aset Tidak Berwu'ud Dst...................

1 1 1 1

5 5 5 5

5 5 5 5

01 01 01

01 02

Aset Lain-lain Aset Lain-lain Aset Lain-lain Dst...................

- 57 -

KODE REKENING KEWAJIBAN DAERAH

KODE REKENING

URAIAN

1

2 KEWAJIBAN

2

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2

1

2 2 2

1 1 1

1 1 1

01 01

2 2

1 1

1 1

02 02

2 2

1 1

1 1

03 03

2 2

1 1

1 1

04 04

2 2

1 1

1 1

05 05

2 2 2

1 1 1

1 1 1

06 06 06

2 2 2

1 1 1

2 2 2

2 2 2

1 1 1

2 2 2 2

01

Utang Perhitungan Pihak Ketiga Utang Taspen Utang Taspen

01

Utang Askes Utang Askes

01

Utang PPh Pusat Utang PPh Pusat

01

Utang PPN Pusat Utang PPN Pusat

01

Utang Taperum Utang Taperum

01 02

Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya Dst.............

01 01

01

Utang Bunga Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat

2 2 2

02 02 02

01 02

Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya Dst.............

1 1 1 1

2 2 2 2

03 03 03 03

01 02

Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD Utang Bunga kepada BUMN Utang Bunga kepada BUMD Dst.............

2 2 2 2

1 1 1 1

2 2 2 2

04 04 04 04

01 02

Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Utang Bunga kepada Bank Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Dst.............

2 2 2

1 1 1

2 2 2

05 05 05

01 02

Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya Dst.............

- 58 -

KODE REKENING

URAIAN

1

2

01 02

Utang Bunga Luar Negeri Utang Bunga Luar Negeri Dst.............

01 01

01

Utang Pajak Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

3 3

02 02

01

Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22

1 1

3 3

03 03

01

Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

2 2 2 2

1 1 1 1

4 4 4 4

01 01 01

01 02

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Bank Utang Bank Dst.............

2 2 2

1 1 1

4 4 4

02 02 02

01 02

Utang Obligasi Utang Obligasi Dst.............

2 2

1 1

4 4

03 03

01

Utang Pemerintah Pusat Utang Pemerintah Pusat

2 2 2

1 1 1

4 4 4

04 04 04

01 02

Utang Pemerintah Provinsi Utang Pemerintah Frovinsi Dst.............

2 2 2 2

1 1 1 1

4 4 4 4

05 05 05 05

01 02 03

Utang Pemerintah Kabupaten/Kota Utang Pemerintah Kabupaten … Utang Pemerintah Kota … Dst.............

2 2 2 2

1 1 1 1

5 5 5 5

01 01 01

01 02

Pendapatan Diterima Dimuka Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III Dst.............

2 2 2

1 1 1

5 5 5

02 02 02

01 02

Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III Dst.............

2 2 2

1 1 1

5 5 5

03 03 03

01 02

Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah Dst.............

2 2

1 1

6 6

01

2 2 2

1 1 1

2 2 2

2 2 2

1 1 1

3 3 3

2 2

1 1

2 2

06 06 06

Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22

Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya

- 59 -

KODE REKENING

URAIAN

1 6 6

2

2 2

1 1

01 01

01 02

Utang Jangka Pendek Lainnya Dst.............

2

2

2 2 2 2

2 2 2 2

1 1 1 1

01 01 01

01 02

Utang Dalam Negeri Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan Dst.............

2 2 2

2 2 2

1 1 1

02 02 02

01 02

Utang Dalam Negeri - Obligasi Utang Dalam Negeri - Obligasi Dst.............

2 2

2 2

1 1

03 03

01

Utang Pemerintah Pusat Utang Pemerintah Pusat

2 2 2

2 2 2

1 1 1

04 04 04

01 02

Utang Pemerintah Provinsi Utang Pemerintah Provinsi Dst.............

2 2 2

2 2 2

1 1 1

05 05 05

01 02

Utang Pemerintah Kabupaten/Kota Utang Pemerintah Kabupaten/Kota Dst.............

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

01 01 01

01 02

Utang Luar Negeri Utang Luar Negeri - Sektor Perbankan Utang Luar Negeri - Sektor Perbankan Dst.............

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

- 60 KODE REKENING EKUITAS

KODE REKENING 3

URAIAN EKUITAS DANA

3

1

EKUITAS DANA LANCAR

3

1

1

3 3 3

1 1 1

2 2 2

01 01

3 3 3

1 1 1

3 3 3

01 01

3 3 3

1 1 1

4 4 4

3

2

3 3 3

2 2 2

1 1 1

3 3 3

2 2 2

2 2 2

01 01

3 3 3

2 2 2

3 3 3

01 01

3 3 3

2 2 2

4 4 4

01 01

3

3

3 3 3

3 3 3

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

01 01

01

Cadangan Piutang Cadangan Piutang Cadangan Piutang

01

Cadangan Persediaan Cadangan Persediaan Cadangan Persediaan

01

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek EKUITAS DANA INVESTASI

01 01

01

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

01

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Tetap

01

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)

01

Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utanq Jangka Panjang Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang …. EKUITAS DANA CADANGAN

1 1 1

01 01

01

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

BUPATI BUNGO, dto H. ZULFIKAR ACHMAD

BAGAN PERKIRAAN, DESKRIPSI PERKIRAAN DAN DAFTAR KODE REKENING

Recommend Documents