STRUKTUR APBD. Indonesia Corruption Watch

STRUKTUR APBD  Indonesia Corruption Watch

APBD ?  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pendapatan Daerah

 Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Komponen Pendapatan Daerah : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Dana Perimbangan 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah



Pendapatan  Semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah



Sumber Umum Pendapatan :



Pendapatan Asli Daerah (PAD) DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH





Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)





Pajak Daerah Retribusi Daerah



Hasil Usaha Daerah



Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah



Dana Perimbangan

    

Bagi hasil pajak Bagi hasil bukan pajak/SDA Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

     

Pajak Daerah 

Kendaraan bermotor Hotel Restoran Hiburan Parkir …………

RETRIBUSI DAERAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.

Kesehatan Sampah KTP Pemakaman Pemakaian kekayaan daerah Pasar & pertokoan Usaha terminal villa /penginapan

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Usaha penyedotan kakus Rumah potong hewan pendaratan kapal tempat Rekreasi & olahraga IMB Izin gangguan Izin trayek ……….

HASIL USAHA DAERAH



  

 

Bagian laba perusahaan milik daerah Penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga Badan Pengelola Yayasan Sewa Aset daerah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah        

 Hasil penjualan barang milik daerah

Penerimaan jasa giro Penerimaan bunga deposito Sumbangan pihak ketiga Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah Angsuran cicilan rumah Sewa Rupa-rupa pendapatan

Belanja Daerah

 Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

Komponen Belanja Daerah : 1. Belanja Langsung 2. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung Vs Belanja Langsung

 





Belanja Tidak Langsung belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Belanja Langsung belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Klasifikasi BelanjaOrganisasi, Fungsi, Program & Kegiatan, Jenis Belanja

Belanja Tidak Langsung    

 

 



Belanja Pegawai (Gaji pokok, tunjangan, Askes) Belanja Bungapembayaran bunga hutang Belanja Subsidi diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat Belanja Hibah pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja SosialBantuan ormas, Parpol, tidak bersifat terus menerus setiap tahun Belanja Bagi Hasil bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kola atau pendapatan kabupaten /kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya Belanja bantuan keuanganADD Belanja tidak terdugakegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Komponen Belanja Langsung



  

Belanja pegawai Honorarium upah pelaksanaan kegiatan Belanja Barang Jasa barang yang nilai manfaatnya kurang 1 tahun, jasa melaksanakan program Belanja Modal aset dengan nilai manfaat lebih 1 tahun

Pembiayaan Daerah

 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya Komponen Pembiayaan Meliputi : 1. 2. 3.

Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA)

Pembiayaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya









Untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus PenerimaanSemua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran bersangkutan atau berikutnya Pengeluaranakan diterima kembali pada tahun anggaran bersangkutan atau berikutnya

Penerimaan 

     

SILPApelampuan target PAD, efisiensi belanja, belanja tak terealisasi Pencairan Dana Cadanganmendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus Hasil penjualan kekayaan daerahBUMD, aset, divestasi modal Pinjamanpenerimaan pinjaman, obligasi Penerimaan kembali Pemberian pinjaman Penerimaan Piutang Daerahpelunasan hutang pihak ketiga

Pengeluaran     

Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal PemDa Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah

STRUKTUR dan KOMPONEN APBD No. Urut

Uraian

Jumlah

1

2

3

1

PENDAPATAN DAERAH

1.1

Pendapatan Asli Daerah

1.1.1

Pajak daerah

1.1.2

Retribusi daerah

1.1.3

Hasil Kekayaan daerah yang dipisahkan

1.1.4

Lain-lain PAD yang sah

1.2

Dana Perimbangan

1.2.1

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1.2.2

Dana Alokasi Umum

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

1.3

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

1.3.1

Hibah

1.3.2.

Dana Darurat

1.3.3

Dana bagi hasil pajak dari prop dan Pemda lainya

1.3.4

Dana Penyesuaian otonomi khusus

1.3.5

Bantuan keuangan dari prop dan Pemda lainnya Jumlah Pendapatan

No Urut

Uraian

Jumlah

1

2

3

2

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.1.1

Belanja Pegawai

2.1.2

Belanja Bunga

2.1.3

Belanja Subsidi

2.1.4

No Urut 3 3.1

Uraian

Jumlah

2

3

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Thn Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

3.1.2

Pencairan dana cadangan

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

3.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

3.1.6

Penerimaan piutang daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan

3.2

Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

3.2.2

Penyertaan modal pemerintah daerah

3.2.3

Pembayaran pokok utang

3.2.4

Pemberian pinjaman daerah Jumlah pengeluaran pembiayaan Pembiayaan neto

3.3

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA)

 AKTIVITAS PENYUSUNAN RAPBD

   

Aktivitas Penerimaan :  Penjelasan tentang proyeksi perhitungan penerimaan Penjelasan sisa anggaran tahun lalu Penjelasan tentang cara-cara pemasukan daerah Penjelasan tentang sumber-sumber anggaran (Perimbangan;DAU/DAK dan PAD)

 

Aktivitas Belanja  Penjelasan cara-cara rencana proyeksi belanja publik; problem solving program dan kegiatan Penjelasan Belanja Aparat: jumlah pegawai, jabatan struktural dan non, besarnya gaji

Logika yang Mendasari APBD



  

Apakah program menyelesaikan masalah inti Apakah pendapatan mencerminkan potensi sumber daya lokal Gambaran tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran

Tahapan Penganggaran Tahapan

Domain

Partisipan

1.Identifikasi isu

Masyarakat/ Instansi terkait

Instansi multipihak, masyarakat

2.Pemprioritasan Program

Masyarakat/ Instansi terkait

Instansi multipihak, masyarakat

3.Formulasi Program

Masyarakat/ Instansi terkait

Instansi multipihak, masyarakat

4.Penetapan Program

Masyarakat/ Instansi terkait

Instansi multipihak, masyarakat

5. Verifikasi sebelum menjadi dokumen RAPBD

Instansi

Tim verifikasi program independen

Syarat 1.Jadwal penyusunan terpublikasi 2. Kepastian porsi anggaran bagi sektor garapan tertentu 3.Koordinasi Intens antar key leader di Tk masy. dan aparat teknis terkait 4.Undangan bagi publik untuk terlibat setiap tahapan

6.Finalisasi menjadi RAPBD untuk diserahkan DPRD

Instansi

Tim verifikasi, Bapppeda, Sekda

7. Pembahsan di DPRD -Uji kelayakan program berbasi distrik/komunitas -uji publik/public hearing -Klarifikasi eksekutif

DPRD

DPRD+Eksekutif+ Publik

Distrik/wilayah pemilihan

DPRD/masyaraka t

DPRD

Stakeholder dan publik Stakeholder

Output Perda APBD

Tahap Eksekusi Anggaran  Publikasi tentang program proyek dan anggarannya tiap

 

 

unit kerja (DASK) Publikasi proses eksekusi (Mulai proses tender sampai pelaksanaan) Undang publik untuk memantau mengawasi eksekusi anggaran Keterlibatan tim independen sebagai panitia lelang program

    

Tahap Evaluasi  Publikasi laporan tengah semester realisasi

APBD Publikasi LPJ Kepala daerah Publikasi Hasil pemeriksaan BPK dan Bawasda Keterlibatan tim independen dalam pemeriksaan realisasi APBD Ada mekanisme tanggung gugat publik terhadap realisasi anggaran