Indonesia Corruption Watch, 7 Oktober 2015
• Memilih secara acak dari 293 anggota DPR yang memiliki latar belakang pengusaha. • Pemilihan sampel dilakukan dengan metode stratified random sampling, sehingga dari 293 anggota DPR dipilih terlebih dahulu yang berdomisili di JABODETABEK. Kemudian dipilih secara acak sebanyak 108 orang. • Entitas bisnis yang dicek dimana anggota DPR menjabat sebagai direksi, komisaris dan pemilik. • Waktu tracking: Juli – Agustus 2015 • Data yang digunakan bersumber dari dct.kpu.go.id, dpr.go.id, wikidpr.org, LPSE, opentender.net, LHKPN, akta perusahaan dari percetakan negara, dll. • Pengkalsifikasian jenis usaha berdasarkan KEP-321/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak
• Potensi konflik kepentingan langsung dalam kajian ini adalah ketika seorang anggota DPR memiliki usaha/jabatan disebuah perusahaan di bidang yang terkait langsung dengan jabatan, tugas dan fungsi (legislasi, anggaran dan pengawasan) anggota DPR yang bersangkutan. • Dalam kajian ini, jumlah entitas bisnis adalah usaha yang masih maupun pernah dijabat oleh seorang aggota DPR semasa hidupnya. • Meskipun sudah tidak menjabat dalam sebuah perusahaan, dimungkinkan masih adanya potensi konflik kepentingan (perdagangan pengaruh).
• Tidak seluruh usaha/jabatan dalam sebuah perusahaan yang di jabat anggota DPR dilaporkan • Meskipun nama seorang anggota DPR tidak ada dalam akta kepemilikan, dimungkinkan tetap bisa mempengaruhi kebijakan perusahaan (no name directing mind) • Tidak ada data mengenai usaha yang dimiliki keluarga atau saudara anggota DPR • Tidak seluruh anggota DPR menjelaskan rentan waktu/ massa jabatan dalam suatu entitas bisnis. • Tidak seluruh anggota DPR menyampaikan usahanya dalam LHKPN
DPR 2014 - 2019: Pengusaha vs Non Pengusaha
47,68%
52,3%
Pengusaha
Non Pengusaha
Komposisi Pengusaha vs Non Pengusaha Berdasar Partai 60
55 54
53
51 50
40
38
37
33
31 30
24
25 22 19
20
10
9
23
17
18
16
7
7
0
Pengusaha
21
Non Pengusaha
Persentase Pengusaha Berdasar Partai 69,9% 70,0% 60,7% 60,0%
58,2%
56,3% 52,8%
52,1%
53,8% 50,5%
50,0% 40,0%
34,0%
30,0% 20,0% 10,0% 0,0%
17,5%
Sebaran Pengusaha Berdasar Komisi DPR 2014 - 2019 80,0%
72,9% 67,3%
70,0% 60,0%
58,0%
59,2%
56,0%
57,8%
48,3%
50,0%
45,8% 41,5%
40,0%
40,0%
34,7%
30,0% 20,0%
12,5%
10,0% 0,0% I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Tidak Jelas
106 orang masih menjabat sebangai angota DPR
Latar belakang pengusaha 293 orang
2 orang sudah tidak menjabat sebagai anggota DPR
Tracking terhadap 108 orang
terdapat 373 entitas bisnis/ rata – rata setiap anggota DPR menjabat di 3 perusahaan
Anggota DPR 560 orang Non pengusaha 267 orang
*data yang digunakan sebelum terjadi reshuffle kabinet
Terdapat 288 entitas bisnis yang dapat ditelusuri lebih dalam
100 87
90 80
Jumlah
70 60 50 40 30
21
20 10 0
Perempuan
Laki-Laki
Jenis Kelamin
• Berdasarkan jenis kelaminnya, dari 108 anggota DPR yang di tracking, maka sebanyak 87 orang adalah laki - laki, sedangkan 21 orang adalah perempuan.
25
Jumlah
20 15 10 5
22
19 14 13 12
10
0
Asal Partai
8
5
4
1
• Jika diihat berdasarkan asal partai anggota DPR, dari 108 orang anggota DPR yang di telusuri bisnisnya, paling banyak berasal dari partai Golkar, yaitu 22 orang. Kemudian disusul oleh PDIP sebanyak 19 orang dan posisi ketiga adalah Demokrat sebanyak 14 orang.
Kom 11
8
Kom 10
7
Kom 9
9
Kom 8 K o m i s i
6
Kom 7
13
Kom 6
13
Kom 5
13
Kom 4
10
Kom 3
13
Kom 2
4
Kom 1
12 0
5
10 Jumlah
15
• Jika dilihat berdasarkan kedudukan anggota DPR dari komisinya, maka komisi yang paling banyak anggota dengan latar belakang pengusaha dalam peneilitian ini adalah Kom 3, kom 5, kom 6 dan Kom 7 yang masing – masing sebanyak 13 orang. • Komisi 3 memiliki wewenang dibidang hukum, HAM dan kemanan • Komisi 5 memiliki wewenang di bidang infrastruktur dan perhubungan. • Sedangkan Komisi 6 memiliki wewenang di bidang Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional • Komisi 7 memiliki wewenang di bidang Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup.
50 45
Jumlah (orang)
40
35 30 25
44
20 15 22
10 5 0
12 5
18 5
1
Alat Kelengkapan Dewan
1
• Dari 108 anggota DPR, sebanyak 64 orang memiliki jabatan dalam alat kelengkapan dewan. Sedangkan sisanya 44 orang merupakan anggota komisi. • Dari 64 orang anggota DPR yang memiliki latar belakang pengusaha dan menjabat di alat kelengkapan dewan, paling banyak berasal dari Bangar yaitu 22 orang, kemudian BKSAP sebanyak 18 orang dan ketiga adalah Baleg sebanyak 12 orang.
Petahana
47%
Baru
53%
• Dari 108 anggota DPR yang di tracking, sebanyak 53% atau 57 orang merupakan petahan dan 47% atau 51 orang merupakan anggota DPR baru. • Jadi dapat dikatakan bahwa jumlah anggota DPR baru dengan petahana hampir sama.
Direksi
Komisaris
Pemilik saham/pemilik
Tidak terindentifikasi
2% 4% 33% 61%
• Dari 373 entitas bisnis yang pernah dijabat oleh Anggota DPR, paling banyak anggota DPR menjabat sebagai Direksi yaitu 61% atau 230 orang, kemudian posisi Komisaris sebanyak 33% atau 123 orang, dan ada 4% atau sekitar 16 orang selain menjadi direksi atau komisaris juga memiliki saham atau merupakan pendiri pusahaan. • Namun ada sebanyak 2% atau sekitar 7 orang anggota DPR yang sulit diidentifikasi kedudukannya dalam perusahaan.
*Seorang anggota DPR dapat menduduki 2 jabatan sekaligus
Teridentifikasi
Tidak
23%
77%
• Dari 373 perusahaan yang masih atau pernah dijabat anggota DPR, hanya 77% atau 288 perusahaan yang dapat diketahui jenis usahanya, sedangkan sebanyak 23% atau 85 perusahaan tidak dapat diketahui jenis usahanya. • Sehingga hal ini akan mempengaruhi analisis potensi konflik kepentingannya.
S
2
R
2
P
1
N
23
M
16
Jenis Usaha
L
5
K
11
J
25
I
19
H
23
G
30
F
26
D
1
C
106
B
40
A
43 0
50
100 Jumlah
Dari 288 entitas bisnis, kemudian digolongkan berdasrkan jenis usahanya mengacu pada KEP321/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak • A: pertanian, kehutanan dan perikanan • B: pertambangan & penggalian • C: industri pengolahan • D: pengadaan listrik, gas, uasp/air panas dan udara dingin • F: konstruksi • G: perdagangan besar dan eceran;reparasi dan perawatan mobil & sepeda motor • H: transpotasi dan pergudangan • I: akomodasi dan penyediaan makan minum • J: informasi & komunikasi • K: jasa keuangan dan asuransi • L: real estate • M: jasa profesional, ilmiah & teknis • N: jasa persewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan & penunjang usaha lainnya 150 • P: Jasa Pendidikan • R: kebudayaan, hiburan dan rekreasi • S: kegiatan jasa lainnya
*sebuah entitas bisnis dapat memiliki beberapa jenis usaha
ada
tidak
11%
89%
• Dari 288 entitas bisnis yang teridentifikasi, sebanyak 11% atau 32 perusahaan memiliki potensi konflik kepentingan langsung dengan jabatan, wewenang dan tugas Angoota DPR yang bersangkutan. • Jumlah 32 perusahaan itu dimiliki oleh 25 anggota DPR yang berasal dari komisi 1, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9
Komisi
Pontensi COI
Temuan tracking
1
stasiun radio
1
Usaha jasa hukum
6
Usaha di bidang pertanian, perkebunan
7
kontraktor, jasa konstruksi
9
perindustrian, terkait dengan pengolahan hasil tambang maupun kayu
7
Pertambangan batubara, minyak
1
Jasa tenaga kerja
Komisi 1 Pertahanan bisang Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika dan Intelijen
Komisi 3 Hukum, HAM, Keamanan
Komisi 4 Pertanian, Pangan, Maritim, Kehutanan
Komisi 5 Infrastruktur, Perhubungan
Komisi 6 Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional
Komisi 7 Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup Komisi 9
Kesehatan dan Ketenagakerjaan
• Pasal 2, Anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan. • Pasal 6, Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, Anggota harus menyatakan di hadapan seluruh peserta Rapat jika ada suatu keterkaitan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai Anggota.
• Lebih dari setengah anggota DPR yang memiliki latar belakang pengusaha. • Jenis usaha yang paling banyak adalah industri pengolahan. Kelompok ini termasuk didalamnya pengolahan hasil tambang, sawit, pertanian, perkebunan hingga kayu, makanan, minuman, tekstil, farmasi, karet, komputer, alat angkutan dan industri pengolahan lainnya. • Meskipun hanya terdapat 11% potensi konflik kepentingan antara jabatan anggota DPR dengan usahanya, namun jumlah tersebut belum mengikutsertakan analisis konflik kepentingan dengan keluarga atau saudara angota DPR yang bersangkutan. • Komisi yang anggotanya paling banyak bisnis anggotanya memiliki konflik kepentingan adalah komisi 6.
• Anggota DPR harus terbuka terhadap informasi mengenai riwayat pekerjaanya • Harus ada aturan yang melarang seorang anggota DPR tidak boleh memiliki jabatan atau memiliki aktivitas bisnis terkait dengan jabatan dan wewenangnya di DPR
