Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengadaan Alutsista J. Danang Widoyoko Indonesia Corruption Watch
Korupsi di Indonesia
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara terkorup di dunia berdasarkan sejumlah survey, terutama Corruption Perception Index TI. Salah satu sektor korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar adalah pengadaan barang dan jasa.
Korupsi di Indonesia berdasarkan modus 2004 - 2006
180
8000
183 7244
banyak kasus
Jumlah kasus
160 140 120
estimasi kerugian negara 7000 6000
5512
117
5000 4267
100
4000
80
2772 60
60 40
18
20
3000 2384
2000 12 813
6
0 Ma
rk u
Ma p
nip u
Pe la s i
ny
21
12 451 Pr oy
410
8
1000
2 62
25
Kerugian negara ( Rp Miliar )
200
0
Pe Pe Pe me ny nu ek u im nju do r a a /ke pa pa sa lap w kk a n ce gia n /P n ng a an n t an tan /P u lan n en An gli f gs i y k gg un t un i f ar ata g an n Kr e
dit m
Pe
ng ge
Ma rk
PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA JASA PEMBORONGAN DENGAN METODA PELELANGAN UMUM DENGAN PRAKUALIFIKASI Pengambilan Dok Pra Kualifikasi Min 9 hk 1 hk
Masa Sanggah Max 5 hk 1 hk Pengambilan Dok Lelang Min 7 hk 1 hk
Catatan: 1. Perlu tambahan waktu utk Pendaftaran, Masa Sanggah Pra K dan Penyusunan BAP/ Adendum 2. Waktu bisa dikurangi utk Evaluasi Penawaran, Penetapan Pemenang Lelang dan Penanda Tanganan Kontrak
Masa Sanggah Max 5 hk
Pengumuman Prakualifikasi Pendaftaran Min 7 hk Penayangan Akhir Penayangan Pengumuman Min 3 hk Batas Akhir Pemasukan Dok. Pra K 5 hk Evaluasi Dok. Pra K Penetapan hasil Pra K 1 hk Pengumuman hasil Pra K Min 7 hk Undangan Lelang Penjelasan 3 hk Penyusunan BAP dan Adendum Min 7 hk Pemasukan/Pembukaan Penawaran Max 7 hk Evaluasi Penawaran Penetapan Calon Pemenang Lelang Max 5 hk oleh Pimpro/Bagpro Max 14 hk oleh Menteri Penetapan Pemenang lelang 42 hk/51 hk Max 2 hk Pengumuman Pemenang Lelang Max 5 hk Penunjukan Pemenang Max 14 hk Penandatanganan Kontrak 63 hk/72 hk
Modus korupsi dalam pengadaan
Pemalsuan (Fraud) Penyuapan (Bribery) Penggelapan (emblezzlement) Uang Komisi (commission) Pemerasan (Extortion) Pilih Kasih (Favoritism) Penyalahgunaan Wewenang (Abuses of Discretion) Bisnis orang dalam (Insider trading) Nepotisme (Nepotism) Sumbangan Ilegal (Illegal Contribution) Meskipun Indonesia telah menerapkan aturan pengadaan barang dan jasa secara ketat, korupsi dalam pengadaan terus terjadi.
BPI 2002 Se ct or Public works/const ruction Arms and defence Oil and gas Real est at e/propert y Telecoms Power generat ion/t ransmission Mining Transport ation/st orage Pharmaceut icals/medical care Heav y manufact uring Banking and finance Civ ilian aerospace Forest ry IT Fishery Light manufact uring Agricult ure
Score 1.3 1.9 2.7 3.5 3.7 3.7 4.0 4.3 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.1 5.9 5.9 5.9
Pengadaan alutsista Global military expenditure - $1200 miliar Arms transfer agreements with developing nations circa - $22 miliar Corruption: 50% dari komplain penyuapan terkait dengan pengadaan persenjataan (US State Dept) Acquisition: pengadaan yang tidak perlu, produsen tunggal, korupsi dan kolusi. Ministries: kompetensi dan SDM tidak memadai, kerahasiaan, minimnya pengawasan, aliran dana tidak terkontrol, maraknya praktek korupsi.
Potensi Korupsi di militer (1)
Spesifikasi khusus dan produsen yang terbatas. Bahkan pada alutsista tertentu, hanya ada produsen tunggal. Penggelaran pasukan untuk merespon peristiwa yang tidak diperkirakan sebelumnya seperti konflik. Keterbatasan pendanaan. Umumnya produsen tidak hanya menjual produk, tetapi juga menyediakan skema pembiayaan seperti Kredit Ekspor.
Potensi Korupsi di militer (2)
Peran broker yang dominan dalam pengadaan senjata. Bahkan kebutuhan militer justru ditentukan oleh broker. Aspek kerahasiaan dalam pengadaan alutsista. Anggaran pertahanan tidak transparan. Anggaran dari APBN tidak menggambarkan seluruh kebutuhan militer karena faktanya ada kontribusi dari APBD dan bisnis militer.
Modus korupsi dalam pengadaan
Proyek dibuat sedemikian sehingga tidak harus dilakukan tender tetapi penunjukan langsung. (syarat penunjukan langsung: spesifikasi khusus, rahasia, bencana alam, dsb). Dephan tidak memiliki 'black list' kontraktor sehingga sering dirugikan. Kontraktor atau broker harus memberikan 'servis' kepada Dephan.
Studi kasus 2: Pindad
Pindad sebagai salah satu rekanan Dephan harus memberikan uang pelicin atau suap. Uang pelicin diadministrasikan dalam bentuk retensi pasar, marketing cost dan managemen cost. ICW menemukan catatan tentang retensi pasar, marketing dan management cost sebesar Rp. 8,84 M (2003) dan Rp. 38,22 M (2004).
Suap a la Pindad D e skripsi Dana t akt is dan biaya fot o copy dokum en-dokum en penagihan ke TNI dan Polri
M a na ge me nt cost
Re t e nsi pa sa r
7,620,000
Mem bina hubungan kerja dengan inst ansi t erkait Pengurusan ijin unt uk pelaksanaan penjualan produk Handakkom ke Pert am ina
10,000,000
Mem bina hubungan kerja dengan m edia cet ak yang t elah m em bant u m engangkat cit ra perusahaan
5,000,000
Mem bina hubungan kerja dengan inst ansi t erkait sehubungan dengan kunjungan kerja Kom isi I DPR RI Mem bina hubungan kerja dengan relasi bisnis Telah selesainya kont rak unt uk penjualan program ABT TNI khususnya m unisi Telah selesainya kont rak dengan Babek TNI unt uk penjualan senjat a, m unisi dan rant is
2,000,000
Telah selesainya kont rak penjualan senjat a dan m unisi dengan Babek TNI Mem bina hubungan baik dengan inst ansi t erkait Mem bina hubungan baik Mem bina hubungan kerja dengan inst ansi t erkait Mem bina hubungan baik dengan inst ansi t erkait Telah selesainya sebagian besar kont rak-kont rak dengan Mabes TNI unt uk produk m unisi dan senjat a
M a rke t ing cost
30,000,000
20,000,000 7,034,900,000 5,628,925,750 2,835,500,000 380,000,000 12,000,000 22,200,000 42,000,000 1,050,000,000
Studi kasus: Pengadaan Mi-17
Kasus ini terungkap ketika uang muka sebesar USD 3,24 juta untuk pembelian 4 unit helikopter Mi-17 yang dibayarkan ke broker (Swift Air) ternyata tidak disetor ke produsen (Rosoboronexport). Ada sejumlah kejanggalan di balik penunjukan PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM). Banyak persyaratan yang tidak terpenuhi seperti perijinan untuk menjual Mi-17 dan surat keagenan dari principal. Audit BPK menyatakan negara dirugikan sebesar USD 3,34 juta dari selisih antara harga supplier dan harga produsen. Swift Air melakukan perbuatan kriminal karena memalsukan bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.
Pengadaan dan industri dalam negeri
Governance yang buruk dalam pengadaan alutsista. Industri pengadaan dalam negeri tidak akan berkembang bila korupsi tidak dibersihkan. PT Pindad tidak akan mampu bersaing dengan produsen luar negeri. Minimnya alokasi anggaran dan dukungan untuk riset.
Pengadaan alutsista US (1)
Sumber: Makinson, Larry, 2006. “Outsourcing Pentagon”. Washington DC: Center for Public Integrity
Pengadaan alutsista US (2)
Sumber: Makinson, 2006
34 Proyek pengadaan di atas US$ 1 miliar tanpa tender di US Sumber: Makinson, 2006
Rekomendasi
Mendorong transparansi anggaran pertahanan. Dephan harus membuka semua proyek pengadaan karena prakteknya selama ini Dephan justru takut untuk transparan kepada pengawasan publik di dalam negeri dibandingkan dengan kontraktor dari luar negeri.
Meningkatkan efektivitas kontrol pengadaan di Dephan, karena selama ini masing-masing Mabes masih dapat melakukan pengadaan.
Mendorong adanya Pakta Integritas antara Dephan dengan para broker dengan partisipasi pengawas independen.
Rekomendasi
Dephan harus mengumumkan daftar hitam broker pengadaan alutsista. BPK harus mendapat akses untuk melakukan audit terhadap pengadaan alutsista. Audit BPK selama ini terbatas pada pengadaan umum. Korupsi di militer sulit untuk dituntaskan karena prosedur peradilan militer menghambat proses penegakan hukum. Bahkan KPK juga akan mengalami kesulitan untuk melakukan penegakan hukum anggota militer aktif.
Rekomendasi
Adanya mekanisme untuk menghindari konflik kepentingan. Keberadaan broker alutsista karena peran personel militer. Adanya mekanisme komplain dan perlindungan saksi dalam pengadaan.
Sekian dan selamat berdiskusi
