MEMBACA DAN MENGANALIS ANGGARAN
Indonesia Corruption watch
I. MEMBACA APBD
Dokumen yang terkait dengan APBD, Propeda/Renstrada/Poldas, Repetada (AKU, STRATAS & Plafon) RASK, DASK. Struktur APBD: Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Pendapatan >Belanja = Surplus Pendapatan < Belanja = Defisit
Pendapatan
Semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah
Sumber: PAD DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pajak Daerah Retribusi Daerah
Hasil Usaha Daerah
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Dana Perimbangan
Bagi hasil pajak Bagi hasil bukan pajak/SDA Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
Pajak Daerah
Kendaraan bermotor Hotel Restoran Hiburan Parkir …………
RETRIBUSI DAERAH 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kesehatan Sampah KTP Pemakaman Pemakaian kekayaan daerah Pasar & pertokoan Usaha terminal villa /penginapan
1. Usaha penyedotan kakus 2. Rumah potong hewan 3. pendaratan kapal 4. tempat Rekreasi & olahraga 5. IMB 6. Izin gangguan 7. Izin trayek 8. ……….
HASIL USAHA DAERAH
Bagian laba perusahaan milik daerah Penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga Badan Pengelola Yayasan Sewa Aset daerah
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Hasil penjualan barang milik daerah Penerimaan jasa giro Penerimaan bunga deposito Sumbangan pihak ketiga Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah Angsuran cicilan rumah Sewa Rupa-rupa pendapatan
Bagi hasil pajak a. PBB b. BPHTB(biaya Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan C. Penghasilan Perorangan
Bagi hasil bukan pajak/SDA •Iuran eksplorasi
•Penerimaan dari sektor pertambangan gas alam
FORMAT BELANJA DAERAH : Belanja Aparatur & Belanja Pelayanan Publik Belanja Adm. Umum Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana &
Prasarana Publik Belanja Modal Belanja Transfer Belanja Tidak Tersangka
KOMPONEN PEMBIAYAAN:
Penerimaan; Sisa Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman daerah, Hasil Penjualan Aset Daerah, Transfer dari dana Cadangan Pengeluaran; Pembayaran Utang Pokok-bunga, Penyertaan Modal, Transfer ke dana Cadangan, Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan
I. ANALISIS APBD MENELAAH ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN KONSISTENSI & SIGNIFIKANSI HUBUNGAN ANTARA VISI PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH HUBUNGAN ALOKASI PRIORITAS PEMBIAYAAN DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TREND KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAN HUBUNGAN DENGAN TINGKAT KEMAJUANNYA
Dokumen Yang Diperlukan Analisis untuk perubahan kebijakan; RAPBD, RASK, Propeda, Renstrada, Repetada, Aturan-aturan terkait yang melandasi penyusunan anggaran. Analisis untuk Pengawasan Implementasi Anggaran: APBD, DASK Analisis Penyimpangan anggaran; Laporan perhitungan APBD, Aturan terkait.
Celah Penyimpangan Anggaran Belanja Pendapatan Mark-Down
Mark Up
Kebocoran Anggaran Dalam Tahap Penganggaran Perencanaan Anggaran
KKN Pemda dan DPR menetapkan Pagu diatas standar
Implementasi Anggaran
Penunjukan langsung tanpa tender, proyek fiktif
Laporan Perhitungan
Laporan fiktif sesuai plafon
PENDEKATAN ANALISIS
ANALISIS KEPATUHAN HUKUM ANALISIS ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PRIORITAS ANGGARAN ANALISIS PERBANDINGAN STRUKTUR DAN KOMPONEN
ANALISIS KEPATUTAN
Apakah APBD taat pada Peraturann perundang-undangan? PP 58 Tahun 2005, Permendagri 59/2007 Permendagri 13/2006, UU 17/2003, UU No. 1/2004, UU 34/2000, PP 65/2001, PP 66/2001, Keppres DAU, Keppres 80/2003/perpu, UU 32/2004, PP 24/2004 dan Perda Terkait
ANALISIS ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS
Apakah APBD yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kesesuaian dengan indikator kinerja? Apakah APBD problem solving? Propeda, Renstrada, Repetada Vs APBD Indikator kinerja terukur, sesuai dengan program
TEKNIK ANALISIS ANALISIS LINIER; SIFAT LURUS SEBAB-AKIBAT, INPUTOUTPUT, (Rasionalitas, efisien dan efektivitas), TREND ANALISIS NON LINIER; BERSIFAT MEMBANDINGKAN TIAP ALOKASI ANGGARAN ANALISIS THEMATIC; BERDASARKAN TUJUAN ANALISIS, (Belanja DPRD, pendidikan, kesehatan, dll)
Kelompok Analisis APBD Analisa
umum/makro
Analisa
kepatuhan
Analisa
spesifik
Analisa umum/makro Rasio
likuiditas
Kinerja
pendapatan
Kinerja
belanja
Rasio likuiditas Pendapatan Likuiditas = --------------- x100% Pengeluaran
Pendapatan Likuiditas = ---------------- x 100% Belanja
Kinerja Pendapatan Pendapatan Income per kapita = ------- -----------------Jumlah Penduduk
PAD PAD per kapita = ----------------------Jumlah Penduduk
Kinerja Belanja
Pendapatan Belanja per kapita = -----------------------Jumlah Penduduk
Analisa Kepatuhan
Rasio biaya penunjang operasional Kepala Daerah
Rasio uang representasi DPRD
Rasio uang paket DPRD
Rasio tunjangan jabatan DPRD
Rasio tunjangan komisi DPRD
Rasio biaya penunjang kegiatan DPRD
Penunjang Operasional KDH Provinsi berdasarkan PAD (Psl 9, PP 109)
PAD 15M – 50M, 150 Jt – 1,75% PAD PAD 50M – 100M, 500 Jt – 0,75% PAD PAD 100M – 250 M, 750 Jt – 0,40% PAD PAD 250M – 500 M, 1M – 0,25% PAD PAD diatas 500 M , 1,25M – 0,15% PAD
Penunjang Operasional KDH Kab/Kota berdasarkan PAD (Psl 9, PP 109) PAD 5M-10M, 150 Jt – 2% PAD 10M-20M, 200 Jt – 1,50% PAD 20M-50M, 300 Jt – 0,80% PAD 50M-150M, 400 Jt – 0,40% PAD diatas 150M, 600 Jt – 0,15%
Penghasilan DPRD (PP 24/2004 Jo PP 21/2007)
Uang Representasi Ketua DPRD 60% gaji KDH Uang paket 25% x Uang representasi Tunjangan jabatan 50% x Uang Representasi Tunjangan komisi 20% x tunjangan jabatan Tunjangan panitia 15% x Tunj. Jabatan Penunjang kegiatan 1% dari PAD Rp 100M
Analisa Spesifik Rasio
pelayanan publik
Rasio
keuangan DPRD
Rasio Pelayanan Publik Belanja Pelayanan Publik Rasio pelayanan = ---------------------------------- x 100% Total Belanja atau Belanja Pelayanan Publik Rasio pelayanan = ---------------------------------- x 100% Belanja Aparatur
Rasio Belanja Aparatur Belanja Aparatur Rasio belanja aparatur = ------------------------- x 100% Total Belanja atau Belanja Aparatur Rasio belanja aparatur = ----------------------------- x 100% Belanja Sektor Publik
Rasio Belanja DPRD
Rasio belanja DPRD atau : Rasio belanja DPRD
Total Belanja DPRD = ---------------------------- x 100% PAD
% Belanja DPRD = ---------------------------- x 100% % PAD
LANGKAH PRAKTIS MEMBACA DAN MENGANALISIS Menyiapkan nota keuangan daerah (dokumen APBD, 3 tahun terakhir), RPJM, KUA, dan peraturan terkait ditingkat pusat (PP 105, 109, 24 dan Kepmen 29, dll) Membuat prosentase distribusi alokasi penerimaan menurut sumber penerimaan dan pengeluaran Memetakan berdasarkan program, kegiatan dan mengklasifikasi berdasarkan pihak yang diuntungkan
Mengelompokan instansi/dinas yang pengguna anggaran terbesar, menelaah obyek dan sasaran pembiayaannya, dan membandingkannya dengan pos anggaran terkecil atau pos anggaran yang menyentuh langsung ke masyarakat Melihat spesifikasi program tertentu, serta rasionalisasi item dalam program yang akan dianalisis dengan melihat apakah input atau alokasi anggaran rasional dengan output yang akan dicapai, termasuk indikator dari output, outcome, benefit dan impact (dalam RASK) Membuat catatan kritis berdasarkan aspek efisiensi (rasional anggaran = input/output atau B/C ratio), aspek normativ (kepatutan dengan peraturan terkait), aspek efektifitas (input/outcome dan impact atau memenuhi SAB) Membuat rekomendasi dan masukan berdasarkan permasalahan yang ditemukan
PRAKTEK ANALISIS ANGGARAN
Kelompok I
Analisis Kepatutan Anggaran DPRD
Dasar Perhitungan = Gaji Walikota Rp. 2.100.000,- (PP 59/2000) Apakah Pos-pos Belanja DPRD sesuai dengan PP 110/2000 atau PP 24/2004? Pos-pos belanja apa saja yang melanggar? Berapa besarnya penyimpangan?
Kelompok II Analisis Arah Kebijakan Apa yang menjadi Prioritas RPJM/KUA? Dan bandingkan dengan Realitas, Apa masalah utama di Wilayah Kita? Proporsikan pos-pos belanja dengan total Apakah APBD menjawab Prioritas kebijakan dan masalah di Wilayah Kita? Pos apa yang mendapatkan porsi terbesar?Berikan penjelasan dan keberpihakan APBD?
Kelompok III Analisis Perbandingan Struktur
Pos belanja mana yang mendapatkan porsi lebih besar? Proporsikan anggaran pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat miskin, bandingkan dengan anggaran Sekda, Walikota Cermati rasionalitas/efisiensi pos-pos belanja? Berikan catatan kritis.
