Jakarta, 3 Desember 2009 Divisi Monitoring & Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) www.antikorupsi.org
Ringkasan : Krisis Listrik yang terjadi saat ini tidak terlepas dari tidak jelasnya tata kelola listrik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari buruknya manajemen pengelolaan listrik oleh PLN serta tidak adanya dukungan penuh dari pemerintah menjadikan listrik sebagai sumber krisis yang tidak pernah terselesaikan. Beberapa persoalan pokok yang melanda pengelolaan listrik indonesia. Diantaranya rendahnya rasio penyediaan listrik, tingginya biaya pokok produksi listrik serta maraknya praktek penyimpangan dan korupsi dalam penyediaan listrik. Sementara disisi lain buruknya kualitas pelayanan listrik serta makin seringnya pemadaman bergilir. Dari penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan tingginya pemborosan (inefisiensi) dalam produksi listrik indonesia yang mencapai puluhan triliun rupiah pertahun. Total angka pemborosan (inefisiensi) dalam produksi listrik indonesia selama tahun 2002 s/d 2008 mencapai Rp.158,557 triliun. Atau rata-rata pertahun Rp.22,651 triliun. Angka ini hampir setara dengan nilai subsidi listrik yang dikeluarkan oleh negara selama tahun 2002 sampai 2008 sebesar Rp.171,278 triliun Disamping banyaknya indikasi praktek rente, baik dalam penyediakan bahan bakar pembangkit maupun penyediaan peralatan penunjang. Hal ini jelas mengakibatkan tingginya biaya pokok produksi listrik yang pada akhirnya berpengaruh pada tarif dasar listrik dan besaran subsidi yang dibayarkan oleh negara.
Gambaran Umum
Tugas PLN dalam Penyediaan Listrik
Landasan hukum Undang–undang No. 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan, pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.17 Tahun 1990, PLN yang saat itu masih berstatus Perusahaan Umum Listrik Negara ditetapkan sebagai PKUK. PLN selaku PKUK berkewajiban menjamin kecukupan pasokan tenaga listrik. Tujuan dan Kegiatan Usaha PLN Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk: Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat. Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Biaya Pokok Produksi Listrik 1. 2.
3.
4. 5. 6. 7.
Gambaran Umum
Pembelian tenaga listrik termasuk sewa diesel Biaya Bahan Bakar terdiri atas: Bahan Bakar Minyak (BBM); Gas Alam; Panas bumi; Batubara; Minyak pelumas; Eksplorasi dan pemeliharaan air di PLTA Cirata; Biaya retribusi air permukaan Biaya pemeliharaan yang terdiri dari : material; Jasa borongan Biaya kepegawaian Biaya administrasi Penyusutan atas aktiva tetap operasional Biaya pinjaman yang digunakan untuk penyediaan tenaga listrik
Gambaran Umum
Perbandingan Produksi vs Konsumsi Listrik
Catatan : 2009 s/d triwulan 3
Gambaran Umum
Produksi Listrik (PLN, Sewa dan Beli/IPP)
Catatan : 2009 s/d triwulan 3
Gambaran Umum
Konsumsi Listrik (Jenis Pelanggan)
Gambaran Umum
Trend Konsumsi Listrik Perbulan(GWh) GWh
11.000
10.192 10.000
9.000
8.000
7.000
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Des
Real 2008
9.308
8.404
8.999
9.210
9.407
9.179
9.519
9.486
9.206
9.040
8.916
8.793
Real 2009
8.859
8.244
9.311
9.278
9.710
9.662
9.774
10.023
9.012
10.192
Real 2007
8.717
7.614
8.710
8.561
9.057
8.668
9.051
9.027
9.018
8.578
9.138
9.002
Rasio Elektrifikasi Nasional – (semester 1 2009) Category :
NAD 74,91%
> 60 %
Sumut 69,32% Kaltim 68,37%
Kalteng 44,33%
Riau + Kepri 54,66%
41 - 60 % 20 - 40 %
Gorontalo 48,70%
Sulut 66,62%
Kalbar 45,65%
Malut 47,81%
Sumsel 49,80%
Sumbar 68.72%
Sulteng 47,64%
Babel 72,45%
Jambi 48.85%
Jakarta 100%
Bengkulu 50.08%
Sulsel 54,90% Kalsel 71,39%
Lampung 47,66% Banten 72,11%
Jabar 64,95%
Jateng 70,60%
Jatim 71,08%
Jogya 79,64%
Bali 74,42%
NTB 31.99%
Sultra 38,21%
NTT 24.24%
Maluku 55,36%
Papua + Irjabar 32,05%
Konsumsi bahan bakar Pembangkit PLN TAHUN 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
HSD 2.220.784 2.982.319 2.856.272 3.253.219 3.141.917 3.575.348 4.625.521 5.024.362 6.299.706 7.626.201 7.586.916 7.874.290 8.127.546
Bahan Bakar Minyak (kilo liter) IDO MFO 15.505 1.111.006 33.635 1.590.122 26.440 1.253.285 20.942 1.429.003 23.146 1.858.568 30.457 1.793.283 40.682 2.300.603 31.573 2.557.546 36.935 2.502.598 27.581 2.258.776 23.977 2.387.622 13.558 2.801.128 28.989 3.163.954
Jumlah BBM 3.347.296 4.606.076 4.135.997 4.703.164 5.023.631 5.399.088 6.966.807 7.613.481 8.506.418 9.912.558 9.998.516 9.998.516 9.998.516
Batu Bara (Ton) 7.966.656 9.961.959 10.634.490 11.414.098 13.135.584 14.027.713 14.054.377 15.260.305 15.412.738 16.900.972 19.084.438 21.466.348 20.999.521
Gas Alam (MMSCF) 294.158 228.268 222.055 236.612 228.838 222.421 192.927 184.304 176.436 143.050 157.894 171.000 181.661
Pemborosan/Inefisiensi bahan bakar pembangkit PLN Tahun Kebutuhan Gas mmbtu Penyediaan Gas Gas - (Rp miliar) - Harga PLN BBM - (Rp miliar) Kombinasi Selisih/Pemborosan Gas - (Rp miliar) - Harga Int BBM - (Rp miliar) Kombinasi Selisih/Pemborosan Tahun Kebutuhan Gas mmbtu Penyediaan Gas Gas - (Rp miliar) - Harga PLN BBM - (Rp miliar) Kombinasi Selisih/Pemborosan Gas - (Rp miliar) - Harga Int BBM - (Rp miliar) Kombinasi Selisih/Pemborosan
2002 2003 2004 2005 532.535.000 532.535.000 532.535.000 532.535.000 207.119.330 197.861.995 189.415.199 153.573.218 10.310,25 11.714,93 12.856,67 13.603,99 17.088,06 21.445,78 22.564,74 34.482,09 14.451,96 17.830,31 19.111,72 28.461,23 4.141,71 6.115,38 6.255,05 14.857,24 13.747,00 17.088,06 15.788,62 2.041,62 2006 532.535.000 169.509.190 12.483,01 66.921,01 49.593,06 37.110,05 27.046,52 66.921,01 54.228,71 27.182,19
15.619,91 21.445,78 19.281,19 3.661,29
21.427,78 22.564,74 22.160,34 732,56
22.673,32 34.482,09 31.076,66 8.403,34
2007 2008 532.535.000 532.535.000 183.579.310 195.024.567 13.035,20 15.153,99 63.912,42 104.680,32 46.373,66 71.894,05 TOTAL : 33.338,46 56.740,06 158.557,95 31.284,48 63.912,42 52.664,68 21.380,20
45.461,97 104.680,32 82.993,42 37.531,45
TOTAL 100.932,65
Subsidi Listrik 2008 - Wilayah
Biaya Pokok Listrik 2008 - Wilayah
Variabel biaya bahan bakar Jenis Pembangkit Thermal Gas Turbine (Comb Cycle) Gas Turbine (Open Cycle) Geothermal Thermal Gas Turbine (Comb Cycle) Gas Turbine (Open Cycle)
Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Bahan Bakar Batubara Gas Gas Geotermal MFO HSD HSD
2006 Variable Cost Rp/kWh Cents/kWH 185 2,02 225 2,45 290 3,16 520 5,67 1.115 12,16 1.430 15,60 2.420 26,40
2007 Variable Cost Rp/kWh Cents/kWH 263 2,89 225 2,45 387 4,26 520 5,71 1.859 20,42 2.426 26,66 3.761 41,33
2008 Variable Cost Rp/kWh Cents/kWH 305 3,29 273 2,96 540 5,84 632 6,83 1.940 20,97 2565 27,73 3882 41,98
Perkembangan Realisasi Subsidi Listrik 2002 - 2008 (Audit BPK) Jumlah (Rp Miliar) Catatan 4.103 Subsidi terarah (jumlah aktual) 3.360 Subsidi terarah (jumlah aktual) 3.310 Subsidi terarah (jumlah aktual) 10.543 Kebijakan PSO (jumlah aktual) 33.904 Kebijakan PSO (jumlah aktual) 37.481 Kebijakan PSO (jumlah aktual) 78.577 Kebijakan PSO (jumlah aktual) 171.278
Kesimpulan & Rekomendasi Krisis listrik yang terjadi tidak terlepas dari buruknya manajemen dan tidak adanya
dukungan kebijakan pengelolaan energi nasional, Beberapa persoalan pokok yang melanda pengelolaan listrik indonesia. Diantaranya rendahnya rasio penyediaan listrik, tingginya biaya pokok produksi listrik serta maraknya praktek penyimpangan dan korupsi dalam penyediaan listrik. Sementara disisi lain buruknya kualitas pelayanan listrik serta makin seringnya pemadaman bergilir., Tingginya pemborosan (inefisiensi) dalam produksi listrik indonesia. Berdasarkan penelitian ICW selama tahun 2002 s/d 2008 tinggkat pemborosan biaya produksi listrik mencapai Rp.158,557 triliun. Atau rata-rata pertahun Rp.22,651 triliun. Angka ini hampir setara dengan nilai subsidi selama tahun 2002 sampai 2008 sebesar Rp.171,278 triliun Untuk itu diperlukan pembenahan segera sektor kelistrikan Indonesia : Dukungan kebijakan Pemerintahan SBY dalam penyedian bahan bakar untuk listrik Menghapuskan praktek rente dan memutus relasi politik bisnis dalam pengelolaan listrik indonesia Penegakkan aturan yang tegas dan konsisten terhadap praktek penyimpangan maupun korupsi dalam pengelolaan listrik Indonesia Perbaikan mendasar dalam aspek manajemen ditubuh PLN (reformasi menyeluruh) Integritas, profesional, keberpihakan dan ketegasan
Sekian & Terimakasih
