Satu Dasawarsa Pemberantasan Korupsi Pendidikan, 2003-2013 Divisi Monitoring Pelayanan Publik – Indonesia Corruption Watch Jakarta, 29 Agustus 2013
Latar Belakang Tujuan Pendidikan
Pemenuhan hak warga negara Meningkatkan kesejahteraan
• Pendidikan = sektor strategis bagi Indonesia • Indonesia sedang berperang melawan korupsi. • Publik berharap pendidikan dapat diandalkan untuk memerangi korupsi. • Sayangnya, sektor pendidikan justru “lumpuh” karena korupsi • Berbagai upaya memerangi korupsi hasilnya belum maksimal
Satu Dasawarsa Korupsi Pendidikan • Mengapa satu dasarwarsa ? • UU Sisdknas sudah diberlakukan sejak 2003. peraturan ini juga mempengaruhi kebijakan-kebijakanpendidikan.
• Tujuan Tren Korupsi Pendidikan : 1. 2. 3.
Mengungkap bagaimana pola korupsi pendidikan Mengungkap bagaimana pola penindakan korupsi pendidikan Menyusun rekomendasi untuk perbaikan tata kelola pendidikan
Tren Pemberantasan Korupsi Pendidikan
• Metodologi Kuantitatif Deskriptif Pemantauan dilakukan selama 3 kali, yakni tahun 2008, 2010, 2013 dengan cara mengupdate hasil pematauan sebelumnya Sumber data : Media cetak dan online serta jaringan masyarakat sipil di Indonesia pada tahun 2008 • Tabulasi dan pengolahan data menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Science) dan Ms Excel. • Kekurangan: media online tidak menggambarkan kedaan praktek korupsi yang sesungguhnya
Pertanyaan terkait Tren Korupsi Pendidikan • Pertama, bagaimana perkembangan kasus korupsi yang terjadi pada dunia pendidikan? Apakah jumlah dan kerugian negara meningkat, menurun atau stagnan? • Kedua, manakah diantara dana pendidikan sering dikorup dan seberapa besar? • Ketiga, apakah pola atau modus paling sering yang digunakan untuk menyelewengkan dana pendidikan? Apakah ada perbedaan modus korupsi yang digunakan antar berbagai dana pendidikan pendidikan ? • Keempat, lembaga manakah yang paling banyak menyelewengkan dana pendidikan? • Kelima, dimanakah lokasi (provinsi) korupsi pendidikan terbanyak ? • Keenam bagaimana tren penindakan kasus korupsi pendidikan? Apakah meningkat, menurun atau stagnan. Berapa persentase keberhasilan penindakan kasus korupsi pendidikan yang mampu menjerat koruptor ke penjara dan mengembalikan kerugian negara?
Hasil Pemantauan Berdasarkan pemantauan ICW diketahui bahwa selama 20032013, penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) berhasil menindak kasus korupsi pendidikan sebanyak
296 kasus dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 619,0 miliar..!!!
Tren Korupsi Pendidikan Menurut Tahun Terjadi Tidak ada tren terkait jumlah kasus korupsi. Namun, ada tren meningkat pada indikasi kerugian negara. Tahun 2003 dan 2012 miliki jumlah kasus yang sama namun dengan kerugian negara berbeda, yakni 8 kasus sedangkan indikasi kerugian negara 2003 Rp 19,0 miliar dan 2012 Rp 99,2 miliar. Kesimpulan, jumlah kasus korupsi pendidikan tidak meningkat namun kerugian negara semakin meningkat signifikan setiap tahunnya. 160.0
90
140.0 JIndikasi Kerugian Negara (Rp. miliar)
80 70
Jumlah Kasus
60 50
42
40 31 30
25
33 28
16
20 10
150.1
84
16
8
120.0
78.5 80.0 60.9 60.0
48.3 46.2
40.0 19.0
8
99.2
95.1
100.0
20.0
15.6 6.1
-
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tahun Terjadi
5 kasus belum diketahui tahun terjadinya
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tahun Terjadi
Korupsi Pendidikan Menurut Objek Korupsi
90 80
Jumlah Kasus
70 60
50 40
84
30 48 20 10
21
21
20
15
0
Objek Korupsi
14
13
9
9
Jumlah Indikasi Kerugian Negara (Rp. Miliar)
DAK adalah dana pendidikan yang paling sering di korupsi dengan jumlah 84 kasus dan kerugian negara terbesar Rp. 265,1 miliar. BOS merupakan kasus terbanyak kedua dengan jumlah 48 kasus. Namun, kerugian negara dari dana BOS terlalu kecil sehingga tidak masuk 10 besar. Korupsi terkait sarpars PT jumlah kasusnya 9, namun kerugian negaranya mencapai Rp. 57,7 miliar. 300.0
265.1
250.0 200.0 150.0
100.0 50.0
70.8
57.7 55.2 35.3 31.6
16.5 14.3 12.4 11.4
-
Objek Korupsi Pendidikan
Korupsi Pendidikan Menurut Modus Korupsi
120
Jumlah Kasus
100 80 60
106
40 59
52
20 17 0
17
9
7
Modus Korupsi Pendidikan
7
4
4
Jumlah Indikasi Kerugian Negara (Rp. Miliar)
Penggelapan adalah modus korupsi yang paling sering digunakan dengan jumlah 106 kasus dan indikasi kerugian negara Rp. 248,5 miliar. Penggelapan sering digunakan untuk menyelewengkan dana BOS dan DAK. Hampir 50 persen dari kasus dengan modus penggelapan terjadi pada dana BOS dan DAK. Dua dana ini merupakan dana yang mudah diselewengkan dengan cara penggelapan. 250.0 200.0 150.0 248.5 100.0 50.0
195.8 97.7 35.1
-
15.2 11.9 4.9
4.7
Modus Korupsi Pendidikan
3.7
0.8
Korupsi Pendidikan Menurut Lembaga Tempat Korupsi
160 140
Jumlah Kasus
120 100 80
151
60 40 20
82 30
9
6
5
3
3
3
0
Lembaga Tempat Korupsi Pendidikan
3
Jumlah Indikasi Kerugian Negara (Rp. Miliar)
Dinas Pendidikan merupakan tempat terjadinya korupsi paling banyak 151 kasus, dengan indikasi kerugian negara paling besar Rp. 356,5 miliar. Hal yang menarik adalah, lembaga seperti Kemdikbud dan Perguruan Tinggi yang menjadi tempat korupsi pendidikan paling banyak kedua dan ketiga kerugian negaranya. Meskipun jumlah kasus korupsi yang terjadi di PT dan Kemendikbud secara kuantitas tidak banyak, namun sekali terjadi korupsi mengakibatkan kerugian negara yang banyak. 400.0 350.0
300.0 250.0 200.0
356.5
150.0 100.0 50.0
217.1 18.0 10.9 5.8 3.3 2.5 2.4 1.6 0.6
-
Tempat Terjadinya Korupsi Pendidikan
Korupsi Pendidikan Menurut Provinsi Terjadinya Korupsi Provinsi Jabar adalah provinsi yang paling banyak terjadi korupsi pendidikan yaitu 33 kasus namun kerugian negaranya tidak terbanyak, yaitu Rp. 22,7 miliar. Meskipun Jateng, Jabar, Jatim dan Sumut memiliki jumlah kasus paling besar akan tetapi kerugian negara terbesar tidak terjadi di empat provinsi ini. Kerugian negara dalam korupsi pendidikan justru ditempati oleh Banten dengan total kerugian sebesar Rp 209,0 miliar. 250.0
30
Jumlah Kasus
25 20
33
33
15 24 10 5
24 17
15
14
12
11
10
Jumlah Indikasi Kerugian Negara (Rp. Miliar)
35
200.0
150.0
100.0
50.0 70.2 59.9 -
0
Provinsi Tempat Korupsi Pendidikan
209.0
55.5 45.9
29.8 23.1 22.7
15.1 13.8
Provinsi Tempat Korupsi Pendidikan
Korupsi Pendidikan Menurut Tahun Ditanganinya Kasus Penanganan kasus korupsi pendidikan paling banyak dilakukan pada tahun 2008 yaitu 72 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 143,7 miliar. Meskipun demikian, indikasi kerugian negara terbanyak ada pada tahun 2012 dengan jumlah Rp. 207,5 miliar. Untuk tahun 2013, meskipun baru 16 kasus yang ditangani, namun kerugian negaranya sudah mencapai Rp. 121,2 miliar. 80
250.0
Jumlah Indikasi Kerugian Negara (Rp. Miliar)
70
Jumlah Kasus
60 50 40 72 30
55
51
46 20
10
17 1
8
20
10
200.0
150.0
207.5
100.0 143.7
121.2 50.0 18.9
16 -
0
0.1
2.1
22.8
68.1 23.9 10.8
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tahun Ditangani Kasus Korupsi Pendidikan
Tahun Ditangani Kasus Korupsi
Korupsi Pendidikan Menurut jabatan Tersangka Korupsi
180
179
160 140
Jumlah Tersangka
120 100 80
114
82
82 74
60 40 20
34 24 18 18
12
10
0
Jabatan Tersangka Korupsi Pendidikan
3
2
1
• Dari 296 kasus korupsi yang berhasil di tangani oleh lembaga penegak hukum, jumlah tersangka yang sudah ditetapkan sebanyak 479 orang dari tahun 2003 – 2013. • tersangka dalam korupsi pendidikan paling sering dilakukan oleh pejabat/pegawai dinas pendidikan, yaitu sebanyak 179 orang. • Terbanyak kedua adalah tersangka dari pengusaha atau rekanan dinas pendidikan. • Hal ini terkait dengan anggaran pendidikan yang paling sering di korupsi adalah DAK dengan modus mark up dan penggelapan. Sehingga pemain dalam korupsi tersebut seringkali adalah rekanan dan pejabat pembuat kesepakatan.
Korupsi Pendidikan Menurut Lembaga Yang Menangani Kasus Lembaga yang paling banyak menindak kasus korupsi adalah kejaksaan sebanyak 216 kasus dengan indikasi kerugian negara terbesar Rp. 530,1 miliar. Kemudian disusul kepolisian sebanyak 63 kasus dengan kerugian negara Rp. 74,7 miliar. KPK menangani 3 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp. 13 miliar. Dari 296 kasus, terdapat 12 kasus tidak diketahui penanganannya. 600.0 Jumlah Indikasi Kerugian Negara (Rp. Miliar)
250 216
Jumlah Kasus
200
150
100 63
50 3
2
530.1
500.0 400.0 300.0 200.0 74.7 100.0
0.2
13
-
0 Kejaksaan Kepolisian Pengadilan
KPK
Institusi Menangani Korupsi Pendidikan
Institusi Menangani Korupsi Pendidikan
Kesimpulan • Tren korupsi pendidikan 2003 – 2013 berhasil mengumpulkan 296 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 479 orang dan kerugian negara Rp. 619 miliar. • Dari tahun ke tahun, pola korupsi pendidikan masih serupa. • Modus paling banyak = penggelapan dan mark up. • Penggelapan dan mark up paling sering digunakan untuk praktek korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK). • Korupsi di sektor pendidikan sudah terjadi sejak perencanaan. • Contoh: kasus pengadaan barang di perguruan tinggi yang melibatkan Angelina Sondakh. • Pola penindakan kasus korupsi di sektor pendidikan dapat dikatakan stabil dari tahun ke tahun. Tidak ada peningkatan signifikan. Padahal, kerugian negara membesar.
Rekomendasi • Bareskrim Mabes Polri dan Jampidsus Kejagung harus lebih serius untuk memantau penindakan kasus korupsi pendidikan di daerah, terutama masalah tindak lanjut penanganan kasus korupsi pendidikan. • Pengelolaan anggaran pendidikan harus di sertai dengan peningkatan pengawasan dan partisipasi publik. Sekolah, Dinas Pendidikan, Kemendikbud, dan lembaga lainnya yang mengelola dana pendidikan wajib membuka perencanaan dan anggarannya ke masyarakat. • BPK harus lebih aktif melakukan audit terhadap dana-dana pendidikan yang rutin dialokasikan, seperti DAK dan BOS. Sebab audit dapat meningkatkan pengawasan terhadap dana tersebut.
