SUMMARY
Laporan Akhir Tahun
Malang Corruption Watch 2014 Korupsi masih terus menjangkiti dan merugikan negeri. Selama dua tahun terakhir, jawa timur telah merugi (Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Jawa Timur) hingga 160 Miliar rupiah dan berpotensi merugi (Berdasarkan Telaah Atas Audit BPK RI) hingga 126 Miliar rupiah akibat praktik-praktik koruptif. Pada tahun ini juga, telah terjadi pembobrokan moral bangsa secara massal melalui praktik politik uang yang mengkader masyarakat untuk menjadi pelaku “kejahatan” penyuapan. Artinya, tidak hanya kerugian materil yang diakibatkan pratik korupsi, akan tetapi terdapat kerugian imateril berupa dekadensi moral bangsa akibat perilaku para elite politik. Maka, sangat tepat kiranya bila tahun ini dikenal sebagai tahun regenerasi dan kaderisasi koruptor di Indonesia.
MCW 2014
Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor 2013-2014 / Dalam Miliar
Korupsi Masih Mengorupsi Kita Malang raya tidak dipungkiri masih terus menjadi tempat nyaman bagi kejahatan yang merugikan keuangan negara. Hal ini terlihat dari masih begitu banyaknya kasus korupsi yang terjadi di kota Malang. Berdasarkan telaah atas Audit BPK RI, Kota Malang berada pada posisi ke8 sebagai wilayah dengan jumlah kerugian Negara terbesar di Jawa Timur.
Berdasarkan Telaah Atas Audit BPK RI 2013 / Dalam Miliar
Dari sekian jumah kasus, setidaknya terdapat tiga dugaan korupsi di Kota Malang yang melibatkan pengusaha (corporate) di dalamnya. Pertama, dugaan korupsi jembatan kedung-kandang yang dikerjakan oleh PT NAT dan berpotensi merugikan Negara hingga 9.7 Miliar rupiah. Kedua, dugaan korupsi pengerjaan drainase jalan bondowoso yang dikerjakan oleh PT CGA bepotensi merugikan Negara hingga 1.1 Miliar. Ketiga, dugaan korupsi pengadaan modul kurikulum 2013 yang dikerjakan oleh CV. OB berpotensi merugikan Negara hingga 786 Juta. Pada dugaan korupsi jembatan kedungkandang, PT NAT ditengarai gagal melakukan perencanaan sehingga pengerjaan mangkrak dan terbengkalai hingga sekarang. Berbeda hal dengan PT CGA yang terindikasi melakukan kongkalikong dengan pengawas sehingga realisasi proyek jauh lebih rendah daripada pembayaran yang telah dibayarkan oleh pemerintah. Sementara itu, CV. OB selaku perusahaan yang mengerjakan penggandaan modul buku kurikulum 2013 bersama PPPPTK bidang otomotif dan elektronika kota malang terindikasi melakukan mark-up harga hingga 400% setiap buku.
1
Bersama Rakyat Berantas Korupsi
dengan politik uang ini dapat ditemukan dengan mudah di mana saja di masa pemilu 2014. Parahnya, dari 96 pelaku poli-tik uang yang berhasil didentifikasi oleh Jaringan Anti Korupsi Jawa Timur (MCW, KRPK, Parliament Watch, Irdes, WEC, Forum Transparansi Jember) 28 diantaranya terpilih menjadi anggota dewan mewakili Dapilnya. Perilaku ini kian maklum bila mengingat 8 dari 9 partai politik di Jawa Timur tidak mematuhi keputusan komisi informasi untuk memberikan informasi tentang laporan keuangannya.
Keterlibatan para pengusaha dalam menyumbang potensi kerugian Negara juga sangat tampak di kota Batu. Tunggakan pajak kota batu sejak 2004-2014 mencapai nominal 41 Miliar yang didominasi oleh pajak hiburan (25 M), pajak bumi dan bangunan (16 M), pajak reklame (88 jt), Pajak Hotel (36 jt), dan pajak restoran (24 jt) menjadi bukti sumbangsih para pengusaha dalam meningkatkan potensi kerugian Negara. Kota batu juga telah dirugikan oleh PT BWR hingga 800 juta rupiah akibat kesalahan pengelolaan investasi. Setidaknya ada beberapa model sumbangsih korporasi dalam menambah jumlah kerugian Negara di Malang Raya: 1. Menunggak pajak 2. Melakukan mark-up atas harga pengerjaan proyek 3. Pengerjaan proyek mangkrak atau tidak sesuai dengan biaya yang telah dibayarkan. Praktik penunggakan pajak tak jarang berubah menjadi pemutihan pajak yang tentunya melibatkan pihak pemerintah di dalamnya. Begitu pula praktik mark-up harga pengerjaan proyek seringkali melibatkan kesepakatan antara pemerintah dan penyedia barang dan jasa. Dalam konteks Jawa Timur, pada tahun 2014 Pengadilan tipikor jawa timur telah memvonis yudi setiawan dengan hukuman 17 tahun penjara dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 40 Miliar. Yudi setiawan merupakan salah satu pengusaha yang merugikan negara hingga 100 Miliar lebih akibat praktik kredit fiktif yang dilakukan olehnya. Tahun 2014 menjadi masa dimana para pelaku korupsi bermunculan dengan nyaman dan sangat transparan. Bahkan para pelaku ini mengajak masyarakat untuk turut serta dalam praktik korupsi yang mereka lakukan. Praktik korupsi yang kemudian diistilahkan
Tingkat transparansi Partai Politik di Jawa Timur
Pemerintah daerah se-Malang Raya juga tampak masih melakukan praktik-praktik yang menyuburkan korupsi dalam proses pelaksanaan pemerintahannya. Kota Malang masih dianggap oleh warga tidak memberikan ruang partisipasi dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Survey KAP (Knowledge, Attitude, Practice) yang dilakukan oleh MCW menunjukkan bahwa 109 warga dari 300 responden mengaku tidak puas dengan penyusunan standart layanan pendidikan. Pemerintah Kota Batu juga masih terus membiarkan konflik sumber mata air gemulo berlanjut. Masyarakat dan pengembang dibiarkan berhadapan satu sama lain, padahal konflik ini terjadi disebabkan oleh izin bermasalah yang diterbitkan oleh pemerintah. Tidak ada tindakan apapun yang diambil oleh pemkot kota batu untuk menyelesaikan konflik ini. Belum pula terjadinya pembiaran atas tunggakan pajak senilai 41 Miliar oleh pemerintah kota batu. Pemerintah Kabupaten juga tidak lepas dari indikasi terjadinya praktik-praktik kolusi. Pemberian izin pertambangan pasir besi pantai wonogoro atas nama anak dari bupati kabupaten malang di wilayah hutan lindung menjadi salah satu indikasi.
2
Bersama Rakyat Berantas Korupsi
Lembaga yudisial se-Malang raya yang seharusnya memberantas praktik-praktik korupsi ini justru beberapa kali menunjukkan peforma yang lemah dalam proses penegakan hukum kasus korupsi. Dugaan Korupsi RSUD Kota Malang yang terindikasi merugikan Negara hingga 4 Miliar rupiah dihentikan oleh kejaksaan negeri kota malang dengan alasan tidak ditemukannya unsur niat jahat. Hal serupa terjadi pada kasus dugaan korupsi jembatan kedungkandang yang dihentikan proses penyelidikannya dikarenakan tidak ditemukannya kerugian Negara. Polres Kota Batu juga masih menunjukkan ketertutupan dalam proses penanganan kasus korupsi. Hal ini terlihat dari tidak ditanggapinya surat permohonan informasi MCW terkait kasus korupsi yang terjadi di Kota Batu. Penegakan hukum yang lemah tidak hanya terjadi pada tindak pidana korupsi. Penegakan hukum atas berbagai pelanggaran pemilu juga Nampak masih mengecewakan dihadapan masyarakat. Berbagai kasus dugaan praktik politik uang macet dan tidak dapat dibawa ke depan pengadilan. Padahal bukti yang disampaikan sudah sangat gamblang menjelaskan terjadinya praktik tersebut. Tidak mengherankan bila 176 orang dari 300 responden menyatakan bahwa kinerja penegakan hukum pemilu masih tidak cukup baik. Secara sederhana, lembaga legislatif, eksekutif, yudisial bahkan lembaga tambahan semacam KPU dan Bawaslu secara berjamaah terus menyuburkan praktik korupsi di negeri ini. Oleh karenanya, penting bagi para penyelenggara Negara untuk melakukan introspeksi. Para penyelenggara Negara perlu mengingat bahwa mereka dihidupi oleh uang rakyat untuk mensejaterahkan rakyat, bukan untuk mensejaterahkan diri mereka sendiri dengan cara-cara koruptif.
Rakyat Terus Bergerak Melawan Korupsi Tahun 2014 menjadi sebuah masa dimana perbedaan prinsip masyarakat terlihat dengan sangat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kelompok masyarakat memanfaatkan momen pemilu sebagai media meraup untung, baik sekedar penyedia alat kampanye, atau bahkan terlibat menjadi pelaku politik uang bersama dengan peserta pemilu lainnya. Beberapa masyarakat lebih memilih diam dan tidak terlibat. Sebagian masyarakat memilih untuk aktif menolak praktik-praktik politik uang, bahkan menjadi pengawas aktif pelaksanaan pemilu secara sukarela.
Para pengawas tersebut menjadi counter attack bagi praktik pelanggaran pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif. Masyarakat juga mulai melakukan pemantauan atas praktik politik uang dengan metode yang terstruktur sistematis dan juga massif. Tidak hanya kelompok dampingan MCW yang menerapkan pemantauan TSM, akan tetapi bersama Jaringan Anti Korupsi Jawa Timur MCW telah melaporkan beberapa kasus politik uang yang terjadi di seluruh jawa timur. Terkonsolidasinya kelompok dampingan MCW dalam pengawasan pemilu tidak terlepas dari berbagai pendidikan yang dilakukan kepada masyarakat. Melalui forum-forum warga, diskusi bersama stakeholder, dan berbagai pelatihan, kelompok dampingan MCW bermetamorfosa menjadi zona-zona anti korupsi di Malang Raya. Secara sederhana, sangat tidak mungkin bagi para peserta pemilu untuk memberikan uang kepada warga dampingan karena mereka telah dikenal sebagai orang bersih dilingkungannya. Masyarakat juga terus berproses dan memperkuat kapasitasnya. Melalui sekolah rakyat dan Koperasi Warga, masyarakat terus menambah pengetahuan serta menjaga stabilitas ekonomi mereka dalam melakukan perjuangan. Melalui forum-forum ini juga masyarakat bersepakat untuk melakukan berbagai aksi advokasi. Forum inilah Rahim dari aksi 'meluruk' PDAM atas kualitas layanan mereka. Forum ini juga yang menjadi tempat disepakatinya ideide warga untuk memperingati hari anti korupsi. Pada tahun ini pula MCW meresmikan website sebagai media alternatif bagi masyarakat berkenaan dengan informasi seputar korupsi di Malang Raya. Website ini juga menjadi media pengaduan atau penyampaian informasi oleh masyarakat karena dilengkapi dengan halaman pengaduan. Beberapa kasus bahkan berhasil ditindak lanjuti melalui fitur pengaduan.
Mencegah Bangkrutnya Bangsa Indonesia akan menghadapi tantangan internasional pada tahun 2015. Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean akan menuntut masyarakat Indonesia untuk memiliki kualitas yang memadai untuk dapat terus bersaing. Bila tidak, maka sangat mungkin Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi Negaranegara asen. Peningkatan kualitas ini sejatinya telah dijamin oleh Negara melalui berbagai kebijakan yang ada. Pendidikan wajib 9 tahun, dana jaminan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta kebijakankebijakan lainnya.
3
Bersama Rakyat Berantas Korupsi
Akan tetapi, dapat kita lihat selama bertahuntahun program/kebijakan-kebijakan tersebut justru rusak kualitas serta ouputnya disebabkan praktik-praktik koruptif. Perusakan ini tidak dilakukan oleh Negara lain untuk mengintervensi Indonesia. Justru para penyelenggara Negara Indonesia sendiri yang dengan bersemangat merusak berbagai program tersebut demi memenuhi kepentingan pribadinya. Praktik mark-up dana proyek, penggelapan dana pendidikan, ketidakseimbangan antara tunjangan warga dan peyelenggara Negara, serta praktik-paktik lainnya telah memberikan kerugian tidak hanya materil namun
juga immaterial kepada bangsa Indonesia. Secara sederhana, seorang anak yang seharusnya dapat mengenyam pendidikan hingga SMP tanpa kebingungan mencari biaya, justru terhenti dipertengahan sekolah dasar dikarenakan biaya sekolahnya sikorupsi oleh sang penyelenggaran Negara. Kesimpulannya, korupsi harus selalu dilawan dan diberantas habis dari bumi pertiwi. Anak bangsa tidak boleh lagi menjadi korban segelintir golongan pencari harta kekayaan. Bangsa Indonesia harus melawan korupsi, mencegah bangsa ini bangkrut dan mati digerogoti korupsi
4
Bersama Rakyat Berantas Korupsi
PROFIL SINGKAT MALANG CORRUPTION WATCH Gagasan mendirikan Malang Corruption Watch (MCW) berawal dari komunitas diskusi yang sudah berjalan sebelum reformasi 1998. Kemudian resmi berubah menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat pada 31 Mei 2000. Hal ini terinspirasi oleh keberadaan Indonesia Corruption Watch (ICW). Adapun agenda-agenda yang dilakukan oleh MCW meliputi kegiatan monitoring, investigasi dan advokasi kasus korupsi yang terjadi di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu) termasuk juga melakukan kampanye dan pendidikan publik. Seluruh agenda kerja MCW lebih diarahkan untuk menjadi gerakan moral dan gerakan sosial yang terlembaga dalam kehidupan masyarakat sebagai bagian dari proses demokratisasi sistem politik dan sistem ekonomi, sehingga nantinya MCW diharapkan dapat mendorong terbentuknya sebuah perangkat nilai dan norma sosial yang adil, beradap, humanis dan berdaulat. MCW merupakan lembaga independen. Untuk mendukung kegiatannya, MCW menggunakan dana yang berasal dari usaha mandiri dan donatur. Untuk menjaga independensi dan menghindari konflik kepentingan, MCW tidak bisa menerima dana dari pemerintah atau institusi negara, parpol dan lembaga sosial maupun ekonomi yang berafiliasi dengan parpol. Artinya, MCW tidak menerima donasi dari obyek pantau.
Wisma Kali Metro Jl. Joyosuko Metro No.42 A Merjosari, Malang Telp/Fax: 0341-573650 Hotline. 0341-8808949 e-mail :
[email protected] website : www.mcw-malang.org
vISI SERTA MISI RENSTRA V I S I
M I S I
MCW
Terciptanya masyarakat madani yang humanis, beradab, bermartabat dan berdaulat dengan mengupayakan terciptanya tatanan birokrasi, politik, ekonomi dan hukum yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme Menjadi organisasi yang solid dan terbuka untuk memperjuangkan hak-hak rakyat
Memperjuangkan sistem birokrasi, politik, hukum, dan ekonomi yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Melakukan pendidikan publik untuk membangun gerakan sosial anti korupsi melalui pembentukan zona-zona anti korupsi. Memperkuat jaringan rakyat dan kelompok warga untuk memperkuat gerakan antikorupsi serta membangun jaringan kerja dg organisasi antikorupsi lainnya Menjadi organisasi yg profesional, mandiri, dan berkelanjutan
Melakukan Penguatan melalui pembentukan pos-pos pengaduan yang berbasis aktor maupun kelompok warga
R E N C A N A
S T R A T E G I G
Melakukan konsolidasi, kampanye dan pendidikan publik sebagai upaya pencegahan praktik korupsi di sektor pelayanan publik, hukum dan peradilan serta sektor politik Melakukan monitoring, investigasi dan advokasi kasus secara mendalam Penguatan kerja-kerja monitoring, investigasi dan advokasi kasus-kasus korupsi di sektor pelayanan publik, hukum dan peradilan serta sektor politik Melakukan konsolidasi rakyat dan kelompok warga untuk bersama-sama melakukan moniroing dan investigasi kasus korupsi Melakukan kontak jaringan dengan Organisasi Anto-Korupsi di tingkat nasional dan regional Melakukan peningkatan kapasitas Sumberdaya MCW agar dapat mempercepat kemandirian lembaga Melakukan peningkatan kualitas manajemen lembaga untuk meningkatkan efektivitas kerja-kerja gerakan sosial antikorupsi
7
Bersama Rakyat Berantas Korupsi
y r le
o t Fo
Ga
Malang Corruption Watch 2014
