APBD disusun dan

PANDUAN PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL BAGI PERANGKAT DAERAH ANGKATAN I DI PUSDIKLAT KEMENDAGRI REGIONAL BUKITTINGGI TAHUN 2016

A. LATAR BELAKANG Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk itu Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor

24

tahun

2005

tentang

Pemerintahan. Standar Akuntansi

Standar

Akuntansi

Pemerintahan tersebut

menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana. Pasal 36 UU Nomor 17 Tahun 2003 tersebut menuyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun atau tahun 2008. Namun kenyataannya hingga tahun 2008 amanat tersebut belum dapat dilaksanakan. 1 | Panduan Diklat Teknis Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual bagi Perangkat Daerah Angkatan I Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi 2016

Oleh

sebab

itu

Pemerintah

dan

DPR

membuat

kesepakatan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual akan dimulai pada tahun 2015. Tindak lanjut dari kesepakatan tersebut pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan

diselenggarakan

tanggal

Keuangan 12

Pemerintah

September

yang

2013

telah

dideklarasikan kebulatan tekad baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah akan mensukseskan implementasi akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015. Laporan keuangan yang dihasilkan dengan basis akrual dimaksudkan untuk member manfaat lebih baik bagi para pemanku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan

keuangan

pemerintah,

yaitu

dapat

memberikan

informasi yang lebih komprehensif, tidak hanya capaian realisasi anggaran, namun juga kinerja pengelolaan keuangan Negara. Perubahan

basis

akuntansi

berakibat

perlunya

perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akrual perubahan terhadap peraturan perundang2 | Panduan Diklat Teknis Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual bagi Perangkat Daerah Angkatan I Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi 2016

undangan tersebut sekaligus sebagai penyesuaian terhadap dinamika pengelolaan keuangan Negara yang terus berkembang. Dengan demikian proses implementasi akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 dapat berjalan pada tahun 2015. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual antara lain PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang terdiri dari dua lampiran, yaitu lampiran I berisi SAP berbasis akrual dan lampiran II berisi SAP berbasis Kas Menuju Akrual. Untuk menindaklanjuti PP 71 tahun 2010 tersebut Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah. Pasal 10 ayat 2 Permendagri 64 tahun 2014 tersebut mengamanatkan bahwa Penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Untuk keuangan

mensukseskan

berbasis

akrual

pelaksanaan pada

Pelaporan

pemerintah

daerah

diperlukan peningkatan kompetensi perangkat daerah dalam 3 | Panduan Diklat Teknis Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual bagi Perangkat Daerah Angkatan I Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi 2016

menyusun laporan keuangan berbasis akrual antara lain melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut di atas, Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi, menyelenggarakan Diklat Teknis Pelaporan keuangan berbasis akrual bagi perangkat daerah Angkatan I tahun 2016.

A. DASAR PENYELENGGARAAN

Diklat Teknis Pelaporan keuangan berbasis akrual bagi perangkat daerah tahun 2016 ini diselenggarakan berdasarkan kepada : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah; 4 | Panduan Diklat Teknis Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual bagi Perangkat Daerah Angkatan I Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi 2016

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat di Lingkungan Kemendagri dan Pemda; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 8. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor

27

tahun 2000 tentang

Organisasi

dan Tata

Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional; 9. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 2015

7 Desember

Nomor SP DIPA 010.12.2.506137/2016, tentang

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi.

5 | Panduan Diklat Teknis Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual bagi Perangkat Daerah Angkatan I Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi 2016

B. TUJUAN DAN SASARAN

1.

Tujuan: Setelah mengikuti diklat ini peserta diharapkan mampu menyusun laporan keuangan berbasis akrual di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Sasaran: Adapun sasaran yang hendak dicapai dari Diklat Teknis ini adalah peserta diharapkan mampu : a.

Memahami

Kerangka

Konseptual

Akuntansi

Pemerintah Berbasis Akrual; b.

Memahami Akuntansi Pendapatan, Akuntansi Belanja dan Beban;

c.

Memahami Akuntansi Piutang, Akuntansi Persediaan dan Akuntansi Kewajiban;

d.

Memahami Akuntansi Aset Tetap dan Akuntansi Penyusutan;

e.

Memahami Akuntansi Aset Lainnya dan Akuntansi Koreksi kesalahan;

f.

Menyusunan Laporan Keuangan SKPD berbasis Akrual.


C. MATERI/MATA DIKLAT

Untuk

mewujudkan

sasaran

tersebut

di

atas,

disusun

materi/mata diklat ini sebagai berikut :

NO

MATA DIKLAT

JP

1

Pengarahan program

3

2

BLC

3

3

Ceramah Revolusi Mental

3

3

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

5

4

Akuntansi Pendapatan

5

5

Akuntansi Belanja dan Beban

5

6

Akuntansi Piutang, Akuntansi Persediaan dan Akuntansi Kewajiban

5

7

Akuntansi Aset Tetap dan Akuntansi Penyusutan

5

8

Akuntansi Aset Lainnya dan Akuntansi Koreksi kesalahan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD berbasis Akrual Jumlah

5

9

10 49


D. NARASUMBER DAN FASILITATOR

Narasumber/fasilitator

Diklat

Teknis

ini

berasal

dari

Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi, Badan Diklat Provinsi Sumbar dan Pakar/Praktisi dari Universitas Andalas Padang.

E. PESERTA

Peserta Diklat ini adalah Kepala Subbagian Keuangan dan atau Penyusun Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 30 orang.

F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN

Pendekatan yang digunakan dalam Diklat Teknis ini adalah pendekatan

partisipatif

dan

interaktif

melalui

proses

pembelajaran berdasarkan pengalaman dengan menggunakan metode: ceramah, tanya jawab, diskusi, dan praktek.


G. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Diklat

Teknis

Pelaporan

Keuangan

Berbasis

Akrual

ini

diselenggarakan dari tanggal 15 Februari s/d 20 Februari 2016 bertempat di Kampus Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi.

H. EVALUASI

Untuk efektifitas penyelenggaraan diklat ini, dilaksanakan evaluasi sebagai berikut:

1.

Evaluasi Terhadap Peserta Evaluasi peserta dilakukan oleh para tenaga pengajar dan panitia penyelenggara, tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat

pemahaman

disampaikan,

peserta

dilakukan

terhadap

melalui

materi

yang

pengamatan

dan

pemantauan terhadap dikap perilaku peserta selama proses diklat.


2.

Evaluasi Terhadap Tenaga Pengajar

(dilakukan oleh

peserta diklat), meliputi :

3.

a.

Penguasaan materi;

b.

Ketepatan waktu;

c.

Sistematika penyajian;

d.

Penguasaan metoda dan alat bantu;

e.

Gaya, simpati dan sikap terhadap peserta;

f.

Penguasaan bahasa;

g.

Pemberian motivasi;

h.

Kesempatan tanya jawab;

i.

Kesesuaian jawaban narasumber;

j.

Pencapaian tujuan instruksional;

k.

Kerapian berpakaian;

l.

Kerjasama antar widyaiswara (Tim).

Evaluasi Terhadap Penyelengaraan (dilakukan oleh peserta diklat), meliputi : a.

Evektifitas penyelengaraan;

b.

Ketersediaan sarana dan prasarana diklat;

c.

Kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana;

d.

Kebersihan kelas;

e.

Ketersediaan dan kelengkapan bahan diklat.


I. SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STTPP)

Setiap peserta yang telah mengikuti Diklat Teknis Pelaporan keuangan berbasis akrual bagi perangkat daerah Angkatan I ini dengan baik, dan tingkat kehadiran lebih dari 95 % maka kepada yang bersangkutan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala

Badan

Pemberdayaan

Sumberdaya

Manusia

Kementerarian Dalam Negeri

J. TATA TERTIB PENYELENGGARAAN

1.

Tata Tertib Administrasi a.

Pendaftaran

peserta

dilakukan

di

Asrama

Mutiara

Nusantara Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi. b.

Pada saat pendaftaran, setiap peserta wajib menyerahkan bahan-bahan yang harus diserahkan kepada penyelenggara terdiri dari : • Biodata pendaftaran. • Surat tugas dari instansi pengirim.


2.

Tata Tertib Peserta a.

Peserta

wajib

mengikuti

upacara

pembukaan

dan

penutupan diklat dan hadir sebelum acara dimulai dengan berpakaian yang telah ditentukan oleh panitia; b.

Untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran, para peserta diwajibkan memilih pengurus kelas minimal terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris dan pengurus kelas bertugas sebagai penghubung antara panitia/fasilitator dengan peserta pelatihan;

c.

Sebelum pembelajaran di ruangan di mulai peserta diwajibkan untuk apel pagi pada pukul 07.45 WIB;

d.

Pakaian : •

Selama diklat berlangsung, peserta wajib berpakaian kemeja lengan panjang warna putih dan celana warna gelap, rapi, sopan dan memakai dasi (perempuan menyesuaikan),

kecuali

hari

Jumat

menggunakan

pakaian batik/ baju khas daerah masing-masing; •

Para peserta wajib selalu menggunakan tanda peserta selama berlangsungnya proses pembelajaran.

Selama pelaksanaan, kepada peserta disediakan konsumsi dengan pengaturan sebagai berikut: 12 | Panduan Diklat Teknis Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual bagi Perangkat Daerah Angkatan I Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi 2016

Kegiatan

Jadwal (Jam)

Makan Pagi

06.30 – 07.30 WIB

Snack Siang

10.15 – 10.30 WIB

Makan Siang

12.00 – 13.30 WIB

Snack Sore

15.45 – 16.15 WIB

Makan Malam

19.00 – 20.00 WIB

Untuk hari Jum’at jadwal makan peserta menyesuaikan

3.

Tata Tertib Pembelajaran a.

Peserta sudah harus berada di ruang kelas dan menempati tempat duduknya masing-masing sebelum pembelajaran dimulai;

b.

Apabila karena sesuatu hal peserta minta izin untuk tidak mengikuti proses pembelajaran, harus mendapat persetujuan dari panitia;

c.

Peserta diwajibkan mengisi daftar hadir yang telah disediakan.


4.

Tata Tertib Perlengkapan a.

Peserta

wajib

menandatangani

daftar

penerimaan

bahan belajar; b.

Peserta wajib memelihara perlengkapan yang tersedia di ruang belajar/tempat menginap;

c.

Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan diharapkan peserta melaporkannya kepada panitia penyelenggara;

d.

Peserta

wajib

menjaga

ketertiban,

keamanan,

kebersihan dan keindahan !ingkungan tempat diklat baik di

lingkungan

belajar

penginapan/asrama.

Bagi

maupun

di

lingkungan

peserta

yang

membawa

kendaraan harap diparkir pada tempat yang telah ditentukan.

K. PENUTUP

Demikian Panduan

ini disusun untuk dijadikan acuan dalam

pelaksanaan Diklat Teknis Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Bagi Perangkat Daerah Angkatan I baik bagi peserta, tenaga pengajar, maupun oleh penyelenggara. Hal-hal yang belum


diatur di dalam Panduan ini akan diatur dan disampaikan lebih lanjut oleh Panitia Penyelengara.

Bukittinggi, 10 Februari 2016 KEPALA PUSDIKLAT KEMENDAGRI REGIONAL BUKITTINGGI

Dr. Ir. H. SUROYO, M.Si Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19630114 199103 1 001


APBD disusun dan

Recommend Documents