BAB V RELEVANSI DAN EFEKTIVITAS APBD

BAB V RELEVANSI DAN EFEKTIVITAS APBD 5.1. Evaluasi APBD Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Solok diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Solok selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut, maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Solok. Tabel 5.1 Analisis APBD Menurut Realisasi Pandapatan dengan Belanja TAHUN: 2010 Komponen

Realisasi (Rp.)

Selisih (%) (8,40)

Pendapatan 283.562.210.000 Belanja 309.574.000.000 Sumber: LRA DPPKA Kota Solok

TAHUN: 2011 Selisih Realisasi (Rp.) (%) 353.058.001.476 (1,20) 357.351.554.494

TAHUN: 2012 Selisih Realisasi (Rp.) (%) 387.727.303.216 (2,55) 397.859.893.269

Tiga tahun terakhir (2010 s/d 2012) pendapatan Kota Solok lebih kecil dari pada belanja. Ini mengindikasikan pengeluaran daerah lebih besar dari pada pendapatan daerah, sedangkan jumlah total belanja yang dialokasikan belum tentu tepat sasaran program/kegiatan.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Solok Tahun 2011-2015

BAB V - 1

Tabel 5.2 Analisis Belanja menurut Belanja Langsung dan Tidak Langsung Komponen Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung

Tahun: 2010 Nominal % 169.921.460.000 54,89

Tahun: 2011 Nominal % 233.220.700.000 61,67

Tahun: 2012 Nominal % 228.297.510.000 50,02

208.232.000.000

214.827.000.000

228.117.000.000

67,26

56,81

49,98

Sumber: LRA DPPKA Kota Solok

Kondisi Tahun 2011 dan 2012, alokasi belanja langsung di APBD Kota Solok lebih besar dari belanja tidak langsung. Secara ekspilit disimpulkan bahwa alokasi anggaran untuk

program/kegiatan

pembangunan

tidak

terkecuali

program/kegiatan

penanggulangan kemiskinan yang disediakan dalam APBD Tahun 2011 & 2012 jauh lebih besar dari belanja pegawai. 5.2. Evaluasi Anggaran Pendapatan

Komponen

Tabel 5.3 Analisis Pendapatan Proporsi dalam Proporsi dalam APBD (%) APBD (%) Tahun: 2010 Tahun: 2011

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Proporsi dalam APBD (%) Tahun: 2012

6,40

6,22

5,86

78,59

71,79

70,48

6,26

12,85

8,66

Sumber: DPPKA Kota Solok

Pada tiga tahun terakhir dana perimbangan mendominasi jumlah total pendapatan Kota Solok. Sedangkan rata-rata pendapatan asli daerah Kota Solok hanya berkisar pada angka 6% dalam APBD. Ini menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah Kota Solok sangat rendah.


BAB V - 2

Tabel 5.4 Komponen PAD Komponen Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Proporsi Proporsi dalam Proporsi dalam dalam PAD PAD (%) PAD (%) (%) Tahun: 2010 Tahun: 2011 Tahun: 2012 7,54 9,92 11,63 19,86 19,49 24,46 18,85

26,31

23,75

53,75

44,28

40,16


Dari komponen pendapatan asli daerah yang tertera pada tabel di atas dapat dilihat bahwa PAD Kota Solok lebih banyak berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Hasil Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.

Komponen Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perijinan Tertentu

Tabel 5.5 Komponen Retribusi Proporsi dalam Proporsi dalam Proporsi dalam Retribusi (%) Retribusi (%) Retribusi (%) Tahun: 2010 Tahun: 2011 Tahun: 2012 35,04 42,56 53,09 58,31 50,71 42,69 6,65

6,74

4,23


Retribusi jasa umum paling banyak disumbang oleh retribusi pelayanan pasar, retribusi jasa usaha diperoleh paling besar dari retribusi terminal dan Retribusi Perijinan Tertentu diperoleh dari retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) adalah penyumbang paling banyak.


BAB V - 3

Grafik 5. 1


Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa total pendapatan daerah tiap tahun mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2010. Namun pada enam tahun terakhir pendapatan daerah Kota Solok meningkat sebesar 6%. Pada tahun 2007 total pendapatan daerah Kota Solok adalah Rp.261.060.849.257,- dan meningkat menjadi Rp.288.52.114.769,- pada tahun 2008. Pada tahun 2009 pendapatan daerah Kota Solok kembali meningkat menjadi Rp.304.708.342.725,- dan pada tahun 2010 terjadi penurunan jumlah pendapatan daerah Kota Solok menjadi Rp.283.562.213.567,-. Untuk tahun 2011 penerimaan daerah Kota Solok adalah Rp.352.583.758.198,-. Setiap tahun penyumbang terbesar untuk pendapatan daerah Kota Solok adalah pendapatan transfer-pemerintah pusat. Penyumbang terbesar kedua adalah pendapatan asli daerah. Namun pada tahun 2012 pendapatan daerah Kota Solok adalah Rp. 387.727.303.216,- dimana penyumbang terbesar pertama adalah pendapatan transferpemerintah pusat yaitu sebesar Rp. 324.818.849.521,- dan yang menjadi penyumbang terbesar kedua adalah Pendapatan lain-lain yang sah yaitu sebesar Rp. 27.874.286.000,-.


BAB V - 4

5.3. Evaluasi Anggaran Belanja Tabel 5.6 Analisis Belanja menurut Belanja Langsung dan Tidak Langsung KOMPONEN

Tahun: 2010 Nominal

Belanja Langsung 169.921.460.000 Pegawai 21.160.290.000 Barang dan Jasa 85.457.110.000 Modal 63.304.060.000

%

Tahun: 2011 Nominal

%

Tahun: 2012 Nominal

%

44,93

233.220.700.000

52,05

228.297.510.000

50,02

5,60

17.980.860.000

4,01

17.925.500.000

3,93

22,60

111.176.920.000

24,81

90.097.890.000

19,74

16,74

104.062.920.000

23,90

120.274.110.000

26,35

56,81

228.117.000.000

49,98

0,48

212.452.000.000

0,47

4,81

7.536.000.000

1,65

1,29

3.157.000.000

0,69

50.000.000

0,01

Belanja Tidak Langsung 208.232.000.000 67,26 214.827.000.000 Pegawai 168.112.000.000 0,54 182.781.000.000 Hibah 26.511.000.000 8,56 18.203.000.000 Bantuan Sosial 4.445.000.000 1,44 4.875.000.000 Bagi Hasil kepada Provinsi atau Pemerintah Daerah -


Pada tahun 2010 belanja langsung tercatat sebesar 44,93% dan belanja tidak langsung sebesar 67,26%. Pada belanja langsung, belanja yang paling besar digunakan pada belanja barang dan jasa yaitu sebesar 22,60%. Pada belanja tidak langsung, belanja paling besar adalah hibah yaitu sebesar 8,56%. Pada tahun 2011 belanja langsung dan tidak langsung hampir berimbang, dimana belanja langsung adalah sebesar 52,05% dan belanja tidak langsung adalah sebesar 56,81%. Belanja langsung paling banyak digunakan pada belanja barang dan jasa sebesar 24,81% serta untuk belanja tidak langsung digunakan pada hibah sebesar 4,81%. Pada tahun 2012 belanja langsung dan tidak langsung juga berimbang yaitu sebesar 50,02% dan 49,98%. Pada belanja langsung digunakan belanja barang dan jasa sebesar 19,74% dan pada belanja tidak langsung adalah pada belanja hibah sebesar 1,65%.


BAB V - 5

5.3.1. Analisis Relevansi dan Efektivitas Anggaran Penanggulangan Kemiskinan a.

Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Tabel 5.7 Analisis Relevansi Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN TAHUN: 2010 TAHUN: 2011 TAHUN: 2012 Nominal % Nominal % Nominal % Tingkat Pengangguran Terbuka Prog. Pemberdayaan fakir miskin Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Keg. Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin 39.456.550 100 12.942.800 91,28 48.420.000 100 Prog. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Keg. Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 85.146.750 Prog. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Keg. Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa 39.920.500 7,08 119.978.000 12,59 65.834.000 25,20 Keg. Operasional Lembaga Pengelola Ekonomi Pedesaan 411.891.000 73 682.811.000 71,63 72.259.000 27,66 PROGRAM/ KEGIATAN


Alokasi anggaran untuk program Pemberdayaan fakir miskin Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) relatif stabil alam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada program Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa mengalami peningkatan yang cukup drastis dan porsinya pun besar. Kondisi ini relevan dengan menurunnya capaian Tingkat Pengangguran Terbuka dimana pada tahun 2012 mencapai angka 5,31%.


BAB V - 6

Tabel 5.8 Analisis Efektivitas Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Tahun: 2010 Tahun: 2011 Tahun: 2012 PROGRAM / % dari % dari % dari CAPAIAN total total total Nominal Nominal Nominal INDIKATOR anggaran anggaran anggaran UTAMA sektor sektor sektor Anggaran Program Pemberdayaan fakir miskin Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka 39.456.550 1,19 14.178.900 0,51 48.420.000 2,29 (BPS) (BPS) (BPS) TPT : 9,60 TPT : 7,92 TPT : 5,31 Anggaran Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka 564.222.000 12,65 953.203.000 18,09 261.276.500 7,52 Sumber: DPPKA Kota Solok dan BPS Kota Solok

Alokasi anggaran di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami penurunan namun pada tahun 2012 alokasi dana untuk program Pemberdayaan fakir miskin Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengalami peningkatan. Kondisi ini cukup efektif dengan capaian tingkat pengangguran terbuka yang mengalami penurunan.

b.

Bidang Pendidikan Tabel 5.9 Analisis Relevansi Bidang Pendidikan ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN TAHUN: 2010 TAHUN: 2011 TAHUN: 2012 Nominal % Nominal % Nominal % Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni APM) serta angka putus sekolah SD/MI Prog. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Keg. Pembangunan gedung Sekolah 90.000.000 0,76 2.561.263.907 11,36 6.835.086.307 31,25 Keg. Penyediaan bantuan operasional sekolah SD/MI, SDLB/SLB 1.482.546.040 12,53 2.974.573.700 13,20 1.261.823.000 5,76 Keg. Pemberian Bea Siswa Miskin SD 379.229.500 3,21 276.054.675 1,22 285.469.500 1,31 Keg. Paket A setara SD 49.415.000 0,42 44.941.000 0,20 36.964.000 0,17 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni APM) serta angka putus sekolah SMP/MTs Prog. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Keg. Penyediaan bantuan operasional sekolah SMP 776.800.000 12,31 Keg. Pemberian Bea Siswa Miskin SMP 197.498.175 0,88 197.006.500 9 Paket B setara SMP 36.274.000 0,17 PROGRAM/ KEGIATAN


BAB V - 7

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni APM) serta angka putus sekolah SMA/MA Prog. Pendidikan Menengah Keg. Pembangunan Gedung Sekolah 1.833.118.940 24,78 3.092.030.557 25,86 Keg. Pembangunan Ruang Kelas 503.211.000 6,8 445.814.206 3,73 440.929.500 6,99 Keg. Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) SMA 2.196.708.497 29,7 2.503.546.986 20,94 2.619.700.000 41,52 Keg. Pemberian Bea Siswa miskin 573.221.500 7,75 605.036.000 5,06 615.702.500 9,75 Keg. Penyelenggaraan paket C setara SMA 74.625.000 1 44.358.000 0,37 44.473.100 0,7 Prog. Pendidikan Non Formal Keg. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 206.150.300 10,21 200.589.000 31,22 149.976.500 32,54 Keg. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 46.826.050 2,32 41.989.500 6,53 40.473.000 8,84 Sumber: DPPKA Kota Solok

Dalam tiga tahun terakhir, pada program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pada program Pendidikan Menengah, anggaran paling banyak digunakan untuk kegiatan Penyediaan bantuan operasional sekolah SD/MI, SDLB/SLB, SMP/MTs dan Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) SMA. Untuk program Pendidikan Non Formal digunakan anggaran lebih banyak pada kegiatan Pengembangan pendidikan kecakapan hidup dimana kegiatan ini menunjang untuk mengurangi angka putus sekolah dan buta huruf di Kota Solok. Secara rata-rata keseluruhan total anggaran pada program menurun di tahun 2011 dan alokasi anggaran ini relevan dengan capaian APK dan APM jenjang sekolah SD, SMP, dan SMA yang mengalami penurunan. Pada tahun 2012 alokasi anggaran pada program kegiatan yang menunjang tercapainya APK dan APM ini kembali meningkat. Tabel 5.10 Analisis Efektivitas Bidang Pendidikan PROGRAM/ CAPAIAN INDIKATOR UTAMA

Tahun: 2010

Tahun: 2011 Tahun: 2012 % dari % dari % dari total total total Nominal Nominal Nominal anggaran anggaran anggaran sektor sektor sektor Indikator Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni serta angka putus sekolah SD/MI Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 11.828.052.715 10,13 22.541.265.984 23,47 21.874.543.811 18,98 (RPJMD)

(RPJMD)

(RPJMD)

SD/MI APK: 112,54 APM : 95,64

SD/MI APK: 118,61 APM : 102,06

SD/MI APK: 119,56 APM : 101,32


BAB V - 8

SMP/MTs SMP/MTs APK: 106,54 APK: 114,11 APM : 66,15 APM : 76,85 Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan menengah 7.396.121.287 6,33 11.958.353.209 (RPJMD)

SMP/MTs APK: 129,96 APM : 88,69 12,45

(RPJMD)

SMA/MA SMA/MA APK: 131 APK: 173,67 APM : 107,99 APM : 119,96 Anggaran Program Pendidikan Non Formal 2.018.241.500 1,73 642.578.500 0,67 Sumber: DPPKA Kota Solok dan Dinas Pendidikan Kota Solok

6.308.942.100

5,47

(RPJMD)

SMA/MA APK: 173,67 APM : 116,09 458.054.700

0,40

Pada tahun 2010, 2011 dan 2012 anggaran pendidikan digunakan paling banyak pada program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 116.766.973.615,- dan pada tahun 2011 terjadi penurunan sebesar 21,56% menjadi Rp. 96.053.985.809,-. Pada tahun 2012 anggaran dibidang pendidikan meningkat menjadi Rp. 115.267.609.980,- atau naik sebesar 16,67%. Alokasi anggaran ini sangat mempengaruhi capaian APK dan APM Kota Solok. Pada tahun 2011 anggaran pendidikan menurun sejalan dengan menurunnya APK dan APM pada jenjang sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Begitu juga dengan capaian angka putus sekolah tingkat SD dan SMP yang juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa anggaran yang dikeluarkan pemerintah efektif terhadap capaian APK dan APM serta angka putus sekolah pada ketiga jenjang pendidikan tersebut. c.

Bidang Kesehatan Tabel 5.11 Analisis Relevansi Bidang Kesehatan ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN TAHUN: 2010 TAHUN: 2011 TAHUN: 2012 Nominal % Nominal % Nominal % Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu Melahirkan Prog. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Keg. Perawatan secara berkala bagi ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu 63.680.000 10,34 31.342.000 22,48 Keg. Pelatihan dan Perawatan Bagi Ibu Hamil 133.490.000 21,69 111.257.800 64,72 51.622.250 37,05 Prevalensi Balita Kekurangan Gizi Prog. Perbaikan Gizi Masyarakat Keg. Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi 102.440.000 26,65 43.098.800 16,08 21.811.000 10,52 PROGRAM/ KEGIATAN


BAB V - 9

Keg. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 145.359.000 37,82 144.777.900 54,03 144.542.300 69,69 Keg. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yudium (GAKY), kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya 83.983.000 21,85 56.484.200 21,08 26.639.000 12,84 Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih Prog. Obat dan Perbekalan Kesehatan Keg. Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi komunikasi dan Rumah Sakit 14.576.600 1,23 Sumber: DPPKA Kota Solok

Pada tabel di atas terlihat anggaran yang dialokasikan untuk program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, mengalami penurunan dan ini dinilai relevan dengan capaian terhadap angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan yakni capaiannya meningkat yang semestinya menurun. Berbeda halnya dengan program perbaikan gizi masyarakat dalam jangka waktu tiga tahun terakhir yang alokasi anggarannya mengalami penurunan. Kondisi ini dinilai cukup efektif terhadap capaian prevalensi balita kekurangan gizi yang berhasil diturunkan. Adapun Program Obat dan Perbekalan Kesehatan sangat relevan antara alokasi anggaran dengan capaian Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih yang juga mengalami peningkatan pada tahun 2011, namun pada tahun 2012 tidak relevan karena capaiannya menurun sedangkan alokasi anggaran programnya meningkat. Tabel 5.12 Analisis Efektivitas Bidang Kesehatan Tahun: 2011 Tahun: 2012 PROGRAM/ Tahun: 2010 CAPAIAN % dari % dari % dari INDIKATOR total total total Nominal Nominal Nominal UTAMA anggaran anggaran anggaran sektor sektor sektor Anggaran Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Indikator Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu Melahirkan 615.309.400 2,49 171.915.300 0,63 139.445.000 5,55 RPJMD) (RPJMD) (RPJMD) AKB : 13,16 AKB : 7,2 AKB : 9,18 AKI : 0 AKI : 160,9 AKI : 250,4 Anggaran Program Perbaikan Gizi Masyarakat Indikator Prevalensi Balita Kekurangan Gizi 384.326.500 1,56 267.978.500 0,99 207.395.300 0,83 (RPJMD) (RPJMD) (RPJMD) PBKG : 9,9 PBKG : 8,74 PBKG : 6,25


BAB V - 10

Anggaran Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Indikator Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih 634.538.000 2,57 889.518.200 3,27 (RPJMD) (RPJMD) KDTKT: 96,6 KDTKT: 99,7

1.185.122.100 4,73 (RPJMD) KDTKT: 92,36

Sumber: DPPKA Kota Solok dan Dinas Kesehatan Kota Solok

Pada tahun 2011 anggaran bidang kesehatan mengalami peningkatan sebesar 9,20% yaitu dari Rp. 24.701.820.101,- pada tahun 2010 Rp. 27.203.644.630,-. Akan tetapi pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 8,67% menjadi sebesar Rp. 25.034.296.196,-. Pada tahun 2011 anggaran program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak mengalami kenaikan sedangkan anggaran yang dialokasikan pada bidang kesehatan mengalami penambahan. Walaupun penambahan alokasi anggaran pada bidang kesehatan ini dinilai tidak efektif karena capaian AKI mengalami peningkatan. Akan tetapi total anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk bidang kesehatan ini khususnya pada program Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak bukanlah semata-semata dapat dijadikan patokan karena terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kematian pada ibu melahirkan tersebut seperti adanya penyakit lain yang diderita oleh si ibu misalnya hipertensi dan terlambatnya pengambilan tindakan yang tepat terhadap si ibu dalam hal proses persalinan. Pada tahun 2011 anggaran program Perbaikan Gizi Masyarakat tidak mengalami peningkatan, namun alokasi anggaran pada bidang kesehatan mengalami penambahan dari tahun sebelumnya, khususnya pada Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. Pada tahun 2012 alokasi anggaran Program Perbaikan Gizi Masyarakat mengalami penurunan sejalan dengan menurunnya anggaran bidang kesehatan. Walaupun demikian, penurunan alokasi anggaran ini masih cukup efektif terhadap capaian Prevalensi Balita Kekurangan Gizi yang mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2012 anggaran bidang kesehatan mengalami penurunan walaupun alokasi anggaran pada Program Obat dan Perbekalan Kesehatan mengalami peningkatan akan tetapi tidak efektif jika dilihat dengan adanya penurunan capaian Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih.


BAB V - 11

d.

Bidang Infrastruktur Dasar Tabel 5.13 Analisis Relevansi Bidang Infrastruktur Dasar ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN TAHUN: 2010 TAHUN: 2011 TAHUN: 2012 Nominal % Nominal % Nominal % Proporsi Rumah Tangga Tanpa Sanitasi Layak Prog. Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan (Dinas PU) Keg. Peningkatan Fasilitasi lingkungan pemukiman 1.280.386.308 51,48 1.068.616.000 41,04 2.288.291.000 57,57 Prog. Pengembangan Lingkungan Sehat (Dinas Kesehatan) Keg. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 277.428.000 66,87 151.611.200 54,12 36.662.000 36,09 Keg. Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan 74.793.750 18,03 44.250.800 15,80 35.707.000 35,15 Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Prog. Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan (Dinas PU) Keg. Penyediaan Sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 1.208.143.500 48,55 1.535.186.100 58,96 1.686.506.000 42,43 Sumber: DPPKA Kota Solok KEGIATAN

Alokasi anggaran untuk program pengembangan lingkungan sehat perumahan di Dinas PU pada tiga tahun terakhir mengalami peningkatan sedangkan alokasi anggaran program pengembangan lingkungan sehat di Dinas Kesehatan mengalami penurunan. Dengan demikian, alokasi anggaran yang mendukung capaian pada indikator bidang infrastruktur dasar pada tahun 2011 mengalami penurunan dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan. Keadaan ini menunjukkan bahwa antara alokasi anggaran pada program tersebut relevan dengan capaian proporsi rumah tangga tanpa sanitasi layak, dimana pada tahun 2011 capaiannya meningkat dan tahun 2012 capaiannya menurun. Sedangkan untuk alokasi anggaran program pengembangan lingkungan sehat perumahan di Dinas PU pada tahun 2011 dan 2012 tidak relevan dengan capaian proporsi rumah tangga dengan air minum layak, dimana capaiannya mengalami penurunan.


BAB V - 12

Tabel 5.14 Analisis Efektivitas Bidang Infrastruktur Dasar PROGRAM/ CAPAIAN INDIKATOR UTAMA

Tahun: 2010

Tahun: 2011 Tahun: 2012 % dari % dari total total Nominal Nominal Nominal anggaran anggaran sektor sektor Indikator Proporsi Rumah Tangga tanpa Sanitasi Layak Indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Anggaran Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan (Dinas PU) 2.488.529.808 11,51 2.603.802.100 4,90 3.974.797.000 (BPS) (BPS) (BPS) PRTdAML: PRTdAML: PRTdAML: 63,96 59,75 48,84 Anggaran Program Pengembangan Lingkungan Sehat (Dinas Kesehatan) 414.861.750 3,79 280.135.000 2,13 101.595.000 (BPS) (BPS) PRTtSL: 16,71 PRTtSL: 18,77 Sumber: DPPKA Kota Solok dan BPS Kota Solok

% dari total anggaran sektor

4,97

1.09

(BPS) PRTtSL: 14,42

Alokasi anggaran di Dinas PU pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 55,96%

dari

tahun

sebelumnya

yaitu

Rp.

24.971.186.616,-

menjadi

Rp.

56.704.862.787,-. Dan pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 83.720.206.124,- atau naik sebesar 32,27%. Begitu juga dengan alokasi anggaran program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir, akan tetapi kenaikan ini dinilai tidak efektif karena capaian proporsi rumah tangga dengan air minum layak mengalami penurunan. Alokasi anggaran program yang mendukung capaian proporsi rumah tangga tanpa sanitasi layak terdapat di Dinas PU dan Dinas Kesehatan. Untuk tahun 2011 alokasi anggaran kedua SKPD tersebut adalah Rp. 83.908.507.417,- atau naik sebesar 40,80% dari Rp. 49.673.006.717,- di tahun 2010. Dan di tahun 2012 juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 108.754.502.320,- atau naik 22,85%. Pada tahun 2011 untuk kedua program di dua SKPD ini mengalami penurunan, namun alokasi anggaran pada bidang infrastruktur dasar dari kedua SKPD mengalami peningkatan dan ini dinilai tidak efektif karena capaian proporsi rumah tangga tanpa sanitasi layak meningkat. Pada tahun 2012, alokasi anggaran pada program dan bidang infrastruktur dasar mengalami peningkatan. Kondisi ini dinilai efektif dengan capaian proporsi rumah tangga tanpa sanitasi layak yang mengalami penurunan.


BAB V - 13

Grafik 5.2


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa belanja daerah terbesar pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp.230.724.463.251,-. Dan belanja daerah terbanyak di sektor pelayanan umum, pendidikan dan perumahan serta fasilitas umum. Pada tahun 2008 total belanja daerah adalah Rp.162.849.540.744,- dengan belanja terbesar di sektor perumahan dan fasilitasi umum, pelayanan umum dan pendidikan. Pada tahun 2009 total belanja daerah Kota Solok adalah sebesar Rp.165.421.729.070,- dengan belanja terbesar berada pada sector pelayanan umum, pendidikan, perumahan dan fasilitasi umum. Pada tahun 2010 total belanja daerah Kota Solok adalah Rp.141.553.849.611,dengan belanja terbesar pada pelayanan umum, pendidikan dan perumahan dan fasilitasi umum. Tahun 2011 belanja

daerah Kota Solok

adalah sebesar

Rp.168.047.800.059,- dengan belanja yang paling banyak dikeluarkan untuk pelayanan umum disusul untuk sektor pendidikan serta perumahan dan fasilitasi umum. Sedangkan pada tahun 2012 belanja daerah tercatat sebesar Rp. 197.244.973.743,dimana sektor perumahan dan fasilitas umum menjadi belanja terbesar diikuti oleh pelayanan umum, pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya data tersebut dapat dijelaskan bahwa pendapatan daerah Kota Solok dari tahun 2007 s/d 2012 dibelanjakan lebih pada sektor-sektor berikut diurut sesuai dengan alokasi terbesar hingga terkecil yaitu pelayanan umum, pendidikan, perumahan dan fasilitasi umum, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi, ketertiban dan ketentraman, perlindungan sosial serta pariwisata dan budaya.


BAB V - 14

Dari hasil analisis pendapatan dan belanja terhadap indikator kemiskinan pada tiga tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa:

Bidang/Sektor

Tabel 5.15 Analisis Relevansi dan Efektivitas terhadap Anggaran Relevansi Efektivitas Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Pendidikan Kesehatan

Relevan

Cukup Efektif

Relevan Kurang Relevan

Efektif Tidak Efektif

Infrastruktur dasar

Kurang Relevan

Kurang Efektif

Dari masing-masing bidang yang menjadi indikator kemiskinan tersebut di atas maka yang menjadi prioritas bidang untuk diintervensi agar capaiannya di tahun mendatang lebih baik adalah bidang kesehatan, dimana yang paling menonjol adalah untuk capaian penduduk dengan keluhan kesehatan dan angka morbiditas. Untuk mengurangi keluhan kesehatan pada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka dianjurkan masyarakat dapat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Perilaku hidup bersih dan sehat ini harus diterapkan di tempat kerja, tempat umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan rumah tangga. Pada tahun 2013 telah dilakukan survey terhadap rumah tangga yang ada di Kota Solok dan hasilnya pun cukup baik yaitu tercatat sekitar 66% rumah tangga telah berperilaku hidup bersih dan sehat serta ditargetkan pada tahun 2015 capaian ini dapat meningkat menjadi 75%. Perilaku hidup bersih dan sehat ini terdiri dari pemberian ASI eksklusif, adanya jamban sehat, cuci tangan dengan air bersih dan mengalir dan pakai sabun, melakukan aktivitas olah raga, tidak merokok disembarang tempat, timbang berat badan di posyandu, bersalin dengan tenaga kesehatan, menggunakan air bersih, dan buang sampah pada tempatnya. Sedangkan untuk angka kematian khususnya pada bayi, balita dan ibu melahirkan sebaiknya ibu memiliki pengetahuan tentang bagaimana pola asuh terhadap bayi dan balita, mengenali penyakit yang ada di dalam dirinya dan cepat (segera) mengambil keputusan apa yang akan diambil pada saat proses persalinan.


BAB V - 15

BAB V RELEVANSI DAN EFEKTIVITAS APBD

Recommend Documents