BAB V ANALISIS APBD. LP2KD Prov. Kaltara

Pemerintah Provinsi Kaltara

Menuju Kesejahteraan Rakyat Kaltara

2015

BAB V ANALISIS APBD Evaluasi APBD secara keseluruhan dilakukan untuk mendapatkan hasil analisis yang menunjukkan relevansi dan efektivitas APBD dalam penanggulangan kemiskinan. Analisis dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap besaran APBD dengan melihat struktur anggaran yang menyangkut besaran pendapatan dan belanja, sumber-sumber pendapatan, kapasitas fiskal, derajat otonomi fiskal, dan pembagian proporsi belanja APBD antara belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dari kapasitas fiskal dan derajat otonomi fiskal yang ditunjukkan dengan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka dapat terlihat kemandirian suatu daerah. Artinya, semakin mandiri suatu daerah maka semakin kecil ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat sehingga daerah bias lebih fleksibel dalam perencanaan dan penganggaran untuk menjalankan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, kemandirian suatu daerah juga dapat menjamin keberlanjutan (sustainability) program-program penanggulangan kemiskinan yang menjadi inisiatif daerah sendiri.

5.1. Analisis APBD Menurut Realisasi Pendapatan Data APBD Pemerintah Provinsi Kaltara menurut pendapatan yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara dari tahun 2013 sampai dengan per 30 Nopember 2015. Pencapaian realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Kaltara tahun 2013 sebesar Rp.392.713.702.065,72,- (92,40%) dari target pendapatan sebesar Rp.425.000.000.000,- . Pendapatan di tahun 2013 hanya berasal dari hibah Pemerintah Provinsi Kaltim dan 5 Kabupaten/Kota di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara terdiri dari Pemerintah Kabupaten Bulungan, Pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemerintah Kabupaten Malinau, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan Pemerintah Kota Tarakan (Tabel 5.1).

LP2KD Prov. Kaltara 2014-2015

99



2015

Tabel 5.1. Analisis APBD Provinsi Kaltara Menurut Realisasi Pendapatan Tahun 2013 20

Sumber : Biro Keuangan dan Aset Setdaprov. Kaltara, 2015 Pencapaian realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Kaltara tahun 2014 sebesar Rp.1.513.352.878.113,48,- (87,15%) dari target pendapatan sebesar Rp.425.000.000.000,atau mengalami kenaikan sebesar Rp.1.120.639.176.047,66,- (74,05%) dibanding capaian pendapatan tahun 2013 (Tabel 5.2.). Tabel 5.2. Analisis APBD Provinsi Kaltara Menurut Realisasi Pendapatan Tahun 2014 2009

Sumber : Biro Keuangan dan Aset Setdaprov. Kaltara, 2015 Pencapaian realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Kaltara tahun 2015 sebesar Rp.1.243.458.987.466,54,- (82,08%) dari target pendapatan sebesar Rp.1.514.973.406.997,atau mengalami penurunan sebesar Rp.269.893.890.646,94,- (-21,71%) dibanding capaian pendapatan tahun 2014 (Tabel 5.2.).


100



2015

Tabel 5.3. Analisis APBD Provinsi Kaltara Menurut Realisasi Pendapatan per 30 Nopember 2015

Sumber : Biro Keuangan dan Aset Setdaprov. Kaltara, 2015

5.2. Analisis APBD Menurut Realisasi Belanja Data APBD Provinsi Kaltara menurut Belanja yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara Tahun 2013 sampai dengan per 30 Nopember 2015. Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kaltara tahun 2013 sebesar Rp.77.895.449.583,60,(18,33%) dari target belanja sebesar Rp.425.000.000.000,-

(Tabel 5.4).

Tabel 5.4. Analisis APBD Provinsi Kaltara Menurut Realisasi Belanja Tahun 2013

Sumber : Biro Keuangan dan Aset Setdaprov. Kaltara, 2015


101

Pemerintah Provinsi Kaltara Pencapaian

realisasi

belanja

Pemerintah

2015


Provinsi

Kaltara

tahun

2014

sebesar

Rp.642.245.191.097,00,- (31,33%) dari target belanja sebesar Rp.2.050.-26.758.025,31,atau mengalami kenaikan sebesar Rp.564.349.741.513,40,- (87,87%) dibanding capaian belanja tahun 2013 (Tabel 5.5.). Tabel 5.5. Analisis APBD Provinsi Kaltara Menurut Realisasi Belanja Tahun 2014

Sumber : Biro Keuangan dan Aset Setdaprov. Kaltara, 2015 Pencapaian realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kaltara per 30 Nopember 2015 sebesar Rp.977.204.105.002,14 (36,20%) dari target belanja sebesar Rp.2.699.422.382.512,79 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.334.958.913.905,14,- (34,28%) dibanding capaian belanja tahun 2014 (Tabel 5.6.). Tabel 5.6. Analisis APBD Provinsi Kaltara Menurut Realisasi Belanja per 30 Nopember 2015

Sumber : Biro Keuangan dan Aset Setdaprov. Kaltara, 2015 5.3. Analisis APBD Menurut Realisasi Pendapatan, Belanja dan Selisih Struktur APBD dianalisis menurut perkembangan pendapatan dan belanja dalam beberapa tahun serta melihat komposisi komponen pendapatan maupun belanjanya.


102



2015

Perbandingan realisasi APBD menurut komposisi pendapatan dan belanja menunjukkan adanya selisih kelebihan pendapatan (surplus) sehingga komposisi ini dikatakan baik. Pada tahun 2013 terdapat selisih pendapatan sebesar Rp.314.818.252.482,22,- (19,84%), di tahun 2014 terdapat selisih pendapatan sebesar Rp.871.107.687.016,48,- (42,44%), dan per 30 Nopember 2015 terdapat selisih pendapatan sebesar Rp.266.254.882.464,40,- (78,59%). Jika trend ini berlanjut maka selisih pendapatan yang kian membesar setiap tahunnya akan menjadi investasi dalam jangka panjang. Dengan melihat komposisi tersebut maka keberlanjutan pembiayaan program dan/atau kegiatan akan berjalan secara efektif, dan secara garis besar dapat dilihat kemampuan Pemerintah Provinsi Kaltara dalam membiayai program dan/atau kegiatan serta memilih kebijakan belanjanya secara efektif meskipun belum dapat dilihat ketepatan dalam perspektif penanggulangan kemiskinan. Ketepatan tersebut akan dilihat dari berapa jumlah belanja sosial (Bansos), belanja investasi untuk sektor-sektor pelayanan dasar, dan belanja subsidi untuk kepentingan masyarakat sosial ekonomi terendah sesuai dengan sasaran dan target pembangunan. (Tabel 5.7). Tabel 5.7. Analisis Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Selisih APBD Provinsi Kaltara Tahun 2013- Per 30 Nopember 2015

Sumber : Biro Keuangan dan Aset Setdaprov. Kaltara, 2015 5.4. Analisis APBD Menurut Realisasi Kapasitas Fiskal dan Derajat Otonomi Fiskal Untuk menganalisis APBD menurut kapasitas fiskal dan derajat otonomi fiskal maka perlu melihat seberapa besar nominal komponen pendapatan seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang tercermin melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus atau DAK, Dana darurat, Dana Pinjaman Lama, Dana penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi Belanja LP2KD Prov. Kaltara 2014-2015

103



2015

Pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Penghitungan Kapasitas Fiskal didasarkan pada rumus sebagai berikut:

Sedangkan Derajat Otonomi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Untuk menghitung DOF maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan perhitungan maka, capaian Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) Pemerintah Provinsi Kaltara di tahun 2013 sebesar 0,00%, di tahun 2014 sebesar 0,00% dan per 30 Nopember 2015. Dari ketiga IKF tersebut berarti rendah, dan dapat dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara masih belum mampu untuk membiayai tugas-tugas pemerintahan secara mandiri. Dari Perhitungan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) juga menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara masih belum mampu untuk meningkatkan PAD dalam rangka membiayai pembangunan dari tahun 2013 sampai dengan 30 Nopember 2015 dengan nilai DOF berturutturut untuk tahun 2013 sebesar 0,00%, tahun 2014 sebesar 0,01% dan untuk 30 Nopember 2015 sebesar 0,21% dengan kriteria sangat kurang (Tabel 5.8).


104



2015

Tabel 5.8. Analisis Perkembangan Realisasi Pendapatan, Kapasitas Fiskal dan Derajat Otonomi Fiskal APBD Provinsi Kaltara, Tahun 2013 s/d Per 30 Nopember 2015

2Sumber : Biro Keuangan dan Aset Setdaprov. Kaltara, 2015 9 2010 2011 Realisasi Jumlah

5.5. Evaluasi Anggaran dan Pendapatan Evaluasi APBD dari anggaran pendapatan dalam penanggulangan kemiskinan dimaksudkan untuk melihat sisi pendapatan sebagai kapasitas daerah yang menggambarkan besarnya potensi kemandirian dan kemampuan daerah untuk membiayai program dan kegiatannya. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan juga melihat sejauh mana upaya peningkatan pendapatan, terutama pendapatan asli daerah melalui penerapan retribusi dan pajak daerah, secara langsung maupun tidak langsung justru menghambat upaya penanggulangan kemiskinan karena bisa saja retribusi dan pajak daerah tersebut berpotensi meningkatkan beban pengeluaran masyarakat miskin, menghambat peningkatan pendapatan penduduk miskin, dan menghambat investasi swasta serta kegiatan wirausaha lainnya. Dilihat dari komposisi pendapatan maka terlihat bahwa masih ada ketergantungan terhadap pendapatan transfer (dana perimbangan) dan Lain-lain pendapatan yang sah untuk membiayai tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kontribusi PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masih lebih kecil jika dibandingkan dengan kontribusi Dana Perimbangan dalam jumlah total pendapatan. Pada tahun 2013, kontribusi PAD terhadap APBD hanya LP2KD Prov. Kaltara 2014-2015

105



2015

sebesar Rp.1.356.851.032,91 (0,35%), Pendapatan Transfer (dana perimbangan) sebesar 0% dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.390.000.000.000,- (99,65%). Pada

tahun

2010

Rp.11.833.885.265,48

komposisinya (0,78%),

berubah,

pendapatan

kontribusi transfer

PAD

(dana

meningkat

menjadi

perimbangan)

menjadi

Rp.1.301.518.992.246,- (86%) dan lain-lain pendapatan yang sah menurun menjadi Rp.200.000.000.000 (13,22%). Capaian pendapatan Pemerintah Provinsi Kaltara per 30 Nopember 2015 komposisinya juga mengalami perubahan, yaitu kontribusi PAD sebesar Rp.265.002.841.858,54,- (21,31%), pendapatan transfer (dana perimbangan) sebesar Rp.927.472.436.829,54,- (74,58%) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga menurun menjadi Rp.51.165.817.500,- (4,11%) (Tabel 5.9). Data tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PAD terus meningkat setiap periodenya, begitu pula pendapatan transfer (dana perimbangan) dan hanya lain-lain pendapatan yang sah yang mengalami penurunan. Jika trend ini terus berlangsung pada periode yang akan datang maka akan terjadi kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer (dana perimbangan). Tabel 5.9. Analisis Perkembangan Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Kaltara Tahun 2013 s/d Per 30 Nopember 2015

2Sumber : Biro Keuangan dan Aset Setdaprov. Kaltara, 2015

5.6. Analisis Realisasi PAD Untuk menciptakan kemandirian daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi maka peningkatan PAD merupakan hal yang krusial. Desentralisasi fiskal merupakan pemberian sumber-sumber pendapatan yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya. Sumber-sumber pendapatan terebut berupa pajak daerah dan retribusi dimana jenis maupun besaran pembebanan kepada masyarakat diatur dalam peraturan perundang-undangan. Analisis

PAD dimaksudkan untuk melihat jumlah capaian masing-masing komponen dan seberepa besar kontribusinya terhadap pencapaian PAD, dan melihat beban retribusi yang berpotensi LP2KD Prov. Kaltara 2014-2015

106



2015

menghambat peningkatan pendapatan masyarakat terutama masyarakat miskin. Komponen yang memberikan kontribusi dominan dalam PAD berdasarkan data tersebut adalah pendapatan transfer (dana perimbangan). Kontribusi komponen lain seperti pajak daerah, retribusi dan pengelolaan kekayan daerah yang dipisahkan masih sangat minim. Hal ini menunjukkan bahwa dalam rangka peningkatan PAD, Pemerintah Provinsi Kaltara lebih mengutamakan pendapatan transfer (dana perimbangan) dan lain-lain pendapatan yang sah daripada menerapkan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Terjadi pencapaian peningkatan PAD Pemerintah Provinsi Kaltara meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah di Pemerintah Provinsi Kaltara namun masih wajar dan tidak membebani masyarakat, terbukti di tahun 2013 PAD sebesar 0%, mengalami peningkatan sebesar 88,53% di tahun 2014 dibanding tahun 2013 dan meningkat kembali per 30 Nopember 2015 sehingga menjadi 95,54% dibanding tahun 2014. Akan tetapi pencapaian untuk pendapatan transfer (dana perimbangan) di Pemerintah Provinsi Kaltara mengalami penurunan, di tahun 2013 dana perimbangan sebesar 0%, di tahun 2014 meningkat sebesar 100% dibanding tahun 2013, dan per 30 Nopember mengalami penurunan sebesar -40,33% dibanding tahun 2014. Sedangkan pencapaian untuk pendapatan lain-lain yang sah Pemerintah Provinsi Kaltara juga mengalami penurunan yang signifikan, terlihat di tahun 2013 sebesar Rp.390.000.000.000,-, di tahun 2014 turun sebesar -95,00% dibanding tahun 2013 begitu juga per 30 Nopember 2015 turun menjadi -129,60% dibanding tahun 2014 (Tabel 5.10). Tabel 5.10. Analisis Perkembangan Persentase Realiasi PAD APBD Provinsi Kaltara Tahun 2013 s/d Per 30 Nopember 2015

2Sumber : Biro Keuangan dan Aset Setdaprov. Kaltara, 2015 LP2KD Prov. Kaltara 2014-2015

107



2015

5.7. Evaluasi Anggaran Belanja Evaluasi anggaran belanja dlakukan untuk mengetahui proporsi belanja langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan perbaikan indikator utama pada setiap bidang. Evaluasi dilakukan dengan melihat komposisi belanja langsung dan tidak langsung beserta masingmasing komponennya dalam analisis antar-waktu dengan melihat perkembangan belanjanya. Beberapa poin yang menjadi bahan analisis adalah berapa nominal dan proporsinya dari belanja pegawai, belanja modal, belanja bansos dan belanja subsidi. Kemudian evaluasi belanja dilakukan pada setiap bidang untuk melihat relevansi dan efektivitas belanja terhadap program prioritas dan perbaikan capaian program tersebut dari waktu ke waktu. Analisis APBD menurut jenis belanja dimaksudkan untuk melihat seberapa besar pendapatan dalam APBD membiayai belanja pembangunan. Komposisi ini bisa dilihat dari proporsi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung. 1. Analisis APBD Menurut Belanja Belanja APBD Pemerintah Provinsi Kaltara tahun anggaran 2013 efektifnya dilaksanakan mulai bulan Agustus 2015, setelah dilaksanakan pelantikan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara pada 22 Juli 2013 di Lapangan Agatis Tanjung Selor oleh Pj. Gubernur Kaltara periode 2013-2014 oleh Bapak Dr.H. Irianto Lambrie. Adapun pencapaian belanja APBD Pemerintah Provinsi Kaltara tahun anggaran 2013 sebesar Rp.77.895.449.583,60 (18,33%) dari target belanja sebesar Rp.425.000.000.000,-. Pencapaian belanja tersebut meliputi belanja langsung sebesar Rp.77.895.449.583,60 (18,33%) yang terdiri dari belanja pegawai Rp.12.207.003.600 (2,87%), belanja barang Rp.33.086.715.718,60 (7,79%), dan belanja modal sebesar Rp.33.086.715.718,60 (7,67%). Pencapaian belanja modal

tersebut

terdiri

dari belanja peralatan dan mesin

Rp.31.135.454.235 (7,33%), belanja bangunan dan gedung Rp.1.441.504.400 (0,34%), belanja jalan, irigasi, dan jaringan Rp.9.255.000 (0,00%), belanja aset tetap lainnya Rp.15.516.630 (0,00%) (Tabel 5.11).


108



2015

Tabel 5.11. Analisis APBD Provinsi Kaltara Menurut Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2013


Adapun pencapaian belanja APBD Pemerintah Provinsi Kaltara tahun anggaran 2014 sebesar Rp.642.245.191.097 (31,33%) dari target belanja sebesar Rp.2.050.026.758.025,31,-. Pencapaian belanja tersebut meliputi belanja langsung sebesar Rp.543.101.120.097,(26,49%) yang terdiri dari belanja pegawai Rp.82.113.129.598,- (24,01%), belanja barang Rp.236.468.945.819,- (11,53%), dan belanja modal Rp.224.519.044.680,- (10,95%) dan belanja tidak langsung Rp.99.144.071.000,- (4,84%). Pencapaian belanja modal tersebut terdiri dari belanja tanah Rp.7.470.535.000,- (0,36%), belanja peralatan dan mesin Rp.130.747.789.685,- (6,38%), belanja bangunan dan gedung Rp.81.898.988.695,- (4%), belanja jalan, irigasi, dan jaringan Rp.764.825.700,- (0,04%), belanja aset tetap lainnya Rp.644.712.750,- (0,03%), belanja aset lainnya Rp.3.112.305.800,- (0,15%). Pencapaian belanja tidak langsung terdiri dari belanja hibah Rp.98.744.071.000,- (4,82%) dan belanja tak terduga Rp.400.000.000,- (0,02%) (Tabel 5.12).


109



2015

Tabel 5.12. Analisis APBD Provinsi Kaltara Menurut Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2014


Adapun pencapaian belanja APBD Pemerintah Provinsi Kaltara tahun anggaran 2015 per 30 Nopember 2015 sebesar Rp.977.204.105.002,14,- (36,20%) dari target belanja sebesar Rp.2.699.422.382.512,79,-. Pencapaian belanja tersebut meliputi belanja langsung sebesar Rp.976.704.105.002,14,- (36,18%) dan belanja tidak langsung Rp.500.000.000,- (0,02%). (Tabel 5.13). Tabel 5.13. Analisis APBD Provinsi Kaltara Menurut Belanja Langusng dan Belanja Tidak Langsung Per 30 Nopember 2015


Pencapaian belanja APBD Pemerintah Provinsi Kaltara mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini dibuktikan melalui belanja dari tahun 2013 hingga per 30 Nopember 2015 menunjukkan capaian persentase yang semakin meningkat. Pencapaian belanja di tahun 2014 meningkat sebesar 13,01% dibanding tahun 2013, begitu juga di tahun 2015 belanja naik sebesar 4,87% dibanding tahun 2014. Akan tetapi belanja tak langsung terjadi sebaliknya (turun), terlihat pada tahun 2015 hanya sebesar 0,02% sedangkan di tahun 2014 sebesar 4,48%, berarti jika dibanding tahun 2015 belanja tak langsung turun sebesar 4,84% dibanding tahun 2014 (Tabel 5.14).


110


2015


Tabel 5.14. Analisis APBD Provinsi Kaltara Menurut Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2013 s/d Per 30 Nopember 2015


2. Analisis APBD Menurut Belanja SKPD Pada tahun 2013 jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara sebanyak 13 SKPD tanpa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pencapaian belanja menurut SKPD di tahun anggaran 2013 sebesar Rp.77.895.176.104,20,- (33,42%) dari target belanja sebesar Rp.233.103.606.219,-. Sekretariat Daerah merupakan SKPD yang paling banyak mengelola anggaran

yaitu

sebesar

Rp.174.434.894.940,-

dengan

capaian

belanja

sebesar

Rp.55.930.253.679,60,- (32,06%), sedangkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltara yang paling sedikit mengelola anggaran yaitu sebesar Rp.2.561.340.880,dengan capaian sebesar Rp.1.187.068.362,- (46,35%). Dinas Pertanian dan Kehutanan pencapaian tertinggi yaitu 77,72%, sedangkan pencapaian terendah adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga hanya 12,49% (Tabel 5.15). Tabel 5.15. Analisis APBD Provinsi Kaltara Menurut Belanja SKPD Tahun 2013

Sumber : Biro Keuangan dan Aset Setdaprov. Kaltara, 2015 Pada tahun 2014 jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara menjadi 22 SKPD dari sebelumnya hanya 13 SKPD di tahun 2013. Pencapaian belanja menurut SKPD di tahun anggaran 2014 sebesar Rp.642.365.304.047,- (31,33%) dari target belanja sebesar Rp.2.050.026.758.025,31,-. Sekretariat Daerah merupakan SKPD yang paling banyak mengelola anggaran yaitu sebesar Rp.1.320.640.296.336,96,- dengan capaian belanja sebesar Rp.338.051.335.500,- (25,60%), sedangkan DPRD

Provinsi Kaltara yang paling sedikit

mengelola anggaran yaitu sebesar Rp.2.921.500.000,- dengan capaian 0%, karena anggota LP2KD Prov. Kaltara 2014-2015

111



2015

DPRD baru dilantik pada tanggal 31 Desember 2014 di Tanjung Selor. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan pencapaian tertinggi 70,89% dan Badan Pengelola Perbatasan terendah hanya 21,81% (Tabel 5.16). Tabel 5.16. APBD Provinsi Kaltara Menurut Realisasi Belanja SKPD Tahun 2014

Sumber : Biro Keuangan dan Aset Setdaprov. Kaltara, 2015 Pencapaian belanja menurut SKPD di tahun anggaran 2015 per 30 Nopember 2015 sebesar Rp.976.704.105.002,14,- (38,77%) dari target belanja sebesar Rp.2.519.198.745.298,79,-. Sekretariat Daerah merupakan SKPD yang paling banyak mengelola anggaran yaitu sebesar Rp.1.020.542.597.371.64,-

dengan

capaian

belanja

sebesar

Rp.478.465.984.093,96,-

(46,88%), sedangkan DPRD Provinsi Kaltara yang paling sedikit mengelola anggaran yaitu sebesar Rp.13.346.341.860,- dengan capaian belanja sebesar Rp.9.734.868.091,- (72,94%) dan merupakan SKPD yang tertinggi dalam penyerapan anggaran. Satuan Polisi Pamong Praja daya serapnya paling rendah yaitu 13,95% (Tabel 5.17). Tabel 5.17. Analisis APBD Provinsi Kaltara Menurut Realisasi Belanja SKPD Tahun. 2015

Sumber : Biro Keuangan dan Aset Setdaprov. Kaltara, 2015 LP2KD Prov. Kaltara 2014-2015

112

BAB V ANALISIS APBD. LP2KD Prov. Kaltara

Recommend Documents