ANALISIS APBD I. PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Daerah terdiri dari beberapa jenis yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Dari 3 jenis pendapatan tersebut kemudian di petakan lagi menjadi beberapa macam, antara lain : PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil/bukan pajak, DAK dan DAU Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah terdiri dari Hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya, dana penyesuaian otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya. Berikut analisis anggaran pendapatan dan belanja dari suatu daerah pada tahun anggaran 2007 hingga 2011. Analisis tersebut menggunakan program software microsoft excel untuk mengolah dan memproses penghitungan data anggaran. 1. Yang pertama yaitu pendapatan suatu daerah pada tahun 2007-20011, yang tediri dari pajak daerah yang dicapai rata-rata 67% dan Lain-lain pendapatan yang sah hanya sekitar 17% (Tabel 1) dari total pendapatan, sementara dana pendapatan dari retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masing masing hanya mencapai 11% dan 5%. Persentase dan grafik dari sumber pendapatan asli daerah ini ditunjukkan dalam Tabel 2 dan Chart 1 Tabel 1. Jenis Pendapatan Daerah Jenis APBD
2007
2008
2009
2010
2011
Rupiah
52.195
64.745
67.467
71.852
93.731
69.998
Pajak daerah
34.981
44.693
45.126
47.682
62.365
46.969
67
Retribusi daerah
7.171
8.003
7.650
8.035
7.637
7.699
11
2.241
3.050
3.420
3.637
4.845
3.439
5
7.802
8.999
11.271
12.498
18.884
11.891
17
Dalam
Hasil daerah
Rata-Rata
Milyar
Persentase 100%
kekayaan yg
dipisahkan Lain-lain PAD yang sah
Tabel 2. Presentase Sumber Penapatan Daerah Jenis Pendapatan Persentase Pajak daerah Retribusi daerah Hasil kekayan daerah dipisahkan Lain-lain PAD yang sah
2007 100 67 14
2008 100 69 12
2009 100 67 11
2010 100 66 11
2011 100 67 8
4 15
5 14
5 17
5 17
5 20
Pada Chart 1 yang menunjukan grafik persentase pendapatan asli daerah pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah cenderung stabil dan sedikit mengalami kenaikan dari tahun 2007 sebesar 4% kemudian menjadi 5% pada tahun-tahun berikutnya. Untuk pajak daerahnya sendiri meski di awal tahun 2007 ke 2008 mengalami peningkatan tetapi pada tahun berikutnya terus mengalami penurunan. Sementara pada pemasukan dari sektor retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah menunjukan hal yang berkebalikan. Yakni pada retribusi daerah yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan pada tahun terakhir hanya sebesar 8% sedangkan lain-lain PAD yang sah justru kebalikannya yaitu terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga mencapai 20 % dari keseluruhan APBD. Berikut diagram flow chart persentasi PAD tersebut :
Chart 1. Presentase Jenis Pendapatan Daerah 80 70 60
Pajak daerah
50
Retribusi daerah
40 30
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
20
Lain-lain PAD yang sah
10 0 1
2
3
4
5
2. Kemudian untuk pendapatan daerah selanjutnya adalah jenis-jenis dana perimbangan. Pada dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK
untuk daerah tersebut menyumbang cukup besar pada APBD khususnya pada alokasi DAU yang mencapai lebih dari 50%. Berikut Tabel perincian dana perimbangan daerah :
Tabel 3. Jenis Dana Perimbangan Dana Perimbangan Dalam Milyar Rupiah Dana bagi hasil pajak/ bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus
2007 209.576
Rata2008 2009 2010 2011 Rata 276.102 275.266 292.281 302.265 271.098
46.046 146.351 17.179
78.137 69.768 77.677 71.934 68.712 176.638 187.196 193.226 207.081 182.098 21.327 18.302 21.378 23.250 20.287
Dari tabel di atas DAU yang paling banyak menyumbang untuk pemasukan pada APBD di daerah tersebut. Meskipun daerah tergolong masih bergantung pada perimbangan keuangan pusat yang tercermin dari pengalokasian DAU atau DAK yang besar kepada daerah, namun dana tersebut merupakan refleksi dari pendapatan asli daerah yang disalurkan kembali oleh pemerintah pusat kepada daerah. Tabel 4. Presentase Jenis Dana Perimbangan Dana Perimbangan Dalam Persentase Dana bagi hasil pajak/ bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus
2007 100
2008 100
2009 100
2010 100
2011 100
Rata-Rata
22 70 8
28 64 8
25 68 7
27 66 7
24 69 8
25 67 8
Total Dana Perimbangan konsisten bertambah selama periode 2007 – 2011. Dalam lima tahun, Total Dana Perimbangan telah meningkat secara perlahan. Hal ini sejalan dengan peningkatan Dana Alokasi Umum yang mencapai 67% selama 2007-2011 sedangkan Dana Alokasi Khusus hanya sebesar 8%. Sementara dana bagi hasil pajak atau bukan pajak sebesar 25 % dari APBD selama lima tahun terakhir. Chart 2. Tren Jenis Dana Perimbangan
80 70 60 50
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
40
Dana alokasi umum
30 Dana alokasi khusus
20 10 0 1
2
3
4
5
Meskipun total dana perimbangan meningkat, persentase pendapatan dari ketiga sumber ini realtif konstan dalam periode 2007-2011. Meski DAU mengalami sedikit penurunan di tahun 2007 ke 2008 tapi tahun-tahun setelahnya prosentasenya terus mengalami peningkatan. Sedangkan DAK cenderung konstan dan Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak fluktuatif. 3. Dan yang terakhir dalam pendapatan asli daerah yakni lain-lain pendapatan yang sah yang terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan lain-lain yang telah terinci dalam tabel dibawah ini : Tabel 5. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain pendapatan daerah yg sah Dalam Milyar Rupiah Hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya Dana penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya Lain-lain
2007 23.505 1.604 687
2008 35.588 2.511 1.329
2009 44.431 2.309 551
2010 38.909 4.248 377
2011 52.663 2.408 295
RataRata 39.019 2.616 648
8.498
9.835
11.663
11.961
13.115
11.014
8.933
15.635
20.852
15.497
29.645
18.112
2.233 1.550
1.664 4.614
2.242 6.814
4.955 1.871
5.185 2.015
3.256 3.373
Dalam tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2011 pendaptan lain-lain yang sah diterima paling besar dari tahun tahun sebelumnya. Hal ini berarti bahwa semakin mengalami peningkatan hingga tahun terakhir 2011. Pendapatan lain lain yang menyubmang paling besar
adalah dana penyesuaian dan otonomi khusus yang dialokasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Rata-rata yang dana penyesuaian tersebut mencapai 18.112 milyar dalam 5 tahun anggaran tersebut sedangkan yang lain masih berada di bawah angka tersebut. Jika angka tersebut di persentasikan maka akan menghasilkan persentasi seperti yang ada di tabel 6 dan chart 3 di bawah ini. Tabel 6. Presentase Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah Dalam Persentase Hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya Dana penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya Lain-lain
2007 100 7 3
2008 100 7 4
2009 100 5 1
2010 100 11 1
2011 100 5 1
Persentase 100% 7 2
36
28
26
31
25
29
38
44
47
40
56
45
10 7
5 13
5 15
13 5
10 4
8 9
Seperti yang telah di ketahui bahwa penyumbang terbesar pada pendapatan lain-lain yang sah yaitu dana penyesuaian dan otonomi khusus yang mencapai 45 % dalam 5 tahun anggaran daerah. Hal ini sudah termasuk besar mengingat fungsi alokasi anggaran otonomi khusus yang tidak dimiliki pada semua daerah. Dan persentase terbesar kedua yakni dana bagi hasil pajak dari provinsi yang mencapai 29% dan sisanya tidak sampai 10% dari APBD. Chart 3. Tren Lain-lain Pendapatan yang sah 60 Hibah 50 Dana darurat
40 30
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya
20
Dana penyesuaian dan otonomi khusus
10
Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya
0 1
2
3
4
5
6
Tren Grafik lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan selama 5 tahun anggaran dari 2007-2011. Peningkatan yang tertinggi terjadi pada
dana penyesuaian dan otonomi khusus pada tahun anggaran 4 menuju tahun anggaran 5. Sebaliknya alokasi dana darurat terus mengalami penurunan dari tahun ke 3 dan tahun-tahun berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut sedikit mengalami bencana sehingga aloksinya menurun. II. BELANJA DAERAH Belanja daerah dari sisi pengeluaran APBD dibedakan menjadi dua yakni belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berikut keterangan dan tabel dari kedua jenis belanja daerah tersebut : 1. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi dan lainlain seperti yang telah dipetakan dalam tabel dibawah ini : Tabel 7. Jenis Belanja Tidak Langsung Belanja Belanja Tidak Langsung (Dalam Milyar Rp) Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan sosial Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota &Pemdes Belanja tidak terduga
2007
2008
2009
2010
2011
Rata-Rata
155.132 111.795 151 500 8.508 15.148
195.958 141.971 169 669 11.352 24.716
212.449 161.904 316 692 12.262 26.768
241.574 174.762 187 635 19.373 11.517
251.438 187.385 179 708 14.437 10.603
211.310 155.563 200 641 13.186 17.750
9.861
12.932
4.457
12.578
14.834
10.932
8.138 1.031
3.298 851
5.213 837
20.797 1.725
20.719 2.573
11.633 1.403
Total Belanja tidak langsung daerah paling besar dialokasikan untuk belanja pegawai. Total belanja yang sudah menghabiskan lebih dari separuh anggaran tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hingga akhir tahun 2011 anggaran untuk belanja pegawai mencapai 187.385 Miliyar Rupiah. Hal ini menyebabkan terkurasnya anggaran daerah hanya untuk memenuhi belanja pegawai yang dari tahun ke tahun makin membengkak sedangkan kualitas kinerja dan kedisplinan yang dihasilkan pegawai daerah saat ini cenderung rendah. Sungguh sangat tidak relevan antara kedua hal tersebut. peningkatan belanja ini akan semakin terlihat lagi pada tabel dan chat presentase belanja tidak langsung di bawah ini :
Tabel 8. Persentase Belanja Tidak Langsung Daerah
Belanja 2007 Dalam Persentase 100 Belanja Pegawai 72 Belanja Bunga 0 Belanja Subsidi 0 Belanja Hibah 5 Belanja Bantuan sosial 10 Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes 6 Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes 5
2008 100 72 0 0 6 13
2009 100 76 0 0 6 13
2010 100 72 0 0 8 5
2011 100 75 0 0 6 4
RataRata 100% 74 0 0 6 9
7
2
5
6
5
2
2
9
8
5
Belanja tidak terduga
0
0
1
1
1
1
Dari tabel diatas terlihat gap yang sangat besar dari persentase keseluruhan belanja dengan persentase belanja pegawai yang dari 5 tahun tersebut mencapai angka 74 % dari APBD. Persentase yang lainyya bahkan tidak mencapai 1% dan banyak yang masih 0 %. Itu artinya belanja tidak langsung daerah sama dengan belanja pegawai. Berikut flowchart dari belanja daerah tersebut : Chart 4. Tren Belanja Pemerintah Daerah 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Series1 Series2 Series3 Series4 Series5
2. Belanja Langsung daerah di bedakan menjadi 3 jenis yang secara detail dan berurutan selama 5 tahun anggaran 2007-2011 telah dimasukan pada tabel dibawah ini : Tabel 8. Jenis Belanja Langsung Daerah Belanja Belanja Langsung (Dalam Milyar Rupiah) Belanja Pegawai
2007
2008
2009
2010
2011 Rata-Rata
157.568
170.995
140.851
201.992
224.757
179.233
8.122
6.544
7.560
23.816
23.568
13.922
Belanja Barang dan jasa
57.701
66.585
28.553
82.006
94.982
65.965
Belanja Modal
91.745
97.866
104.738
96.170
106.207
99.345
Pada belanja tidak langsung ini, komponen belanja modal memegang peringkat satu terbanyak pengeluarannya dari APBD pada lima tahun terakhir 2007-2011 rata-rata belanja modal tersebut mencapai 99.345 Miliyar Rupiah. Sedangkan belanja barang dan jasa menempati urutan kedua terbesar yakni mencapai 65.965 Miliyar rupiah. Tabel 9 dibawah ini menunjukkan kategori belanja tidak langsung sebagai persentase dari total belanja dalam periode 2007-2011. Tabel 9. Persentasi Jenis Belanja Langsung Belanja Dalam Persentase Belanja Pegawai Belanja Barang &jasa Belanja Modal
2007 100 5 37 58
2008 100 4 39 57
2009 100 5 20 74
2010 100 12 41 48
2011 100 10 42 47
Rata-Rata 100%
Dari ketiga-besar jenis belanja tidak langsung tersebut, Belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja Modal meningkat dalam nilai yang relatif konstan, sementara belanja modal menurun sekitar 26% pada tahun 2009 menuju tahun 2010 tersebut. meskipunn belanja barang dan jasa mengalami penurunan sebesar 19% pada 2009 namun pada tahun berikutnya meningkat pesat. Sementara belanja pegawai cenderung naik secara perlahan hingga naik secara signifikan dan fluktuatif. Hal ini tergambar pad diagram flowchart dibawah ini : Chart 5. Garafik Jenis Belanja Langsung Daerah 80 70 60 50
Belanja Pegawai
40
Belanja Barang dan jasa
30
Belanja Modal
20 10 0 1
2
3
4
5
Pada chart diatas aspek belanja pegawai relatif konstan dibawah 10 % sementara belanja barang dan jasa serta belanja modal cenderung fluktuatif dimana disaat belanja modal naik kemudian belanja barang turun drastis dan selanjutnya saling konstan satu sama lain.
7 36 57
III. SURPLUS DEFISIT Suatu anggaran dikatakan defisit apabila pendapatan lebih sedikit dibandingkan belanja daerah. Sedangkan anggaran surplus yaitu apabila pendapatan yang dianggarkan lebih banyak bernilai lebih dibandingkan anggaran belanja. Berikut hasil surplus defisit dari pengelolaan APBD dalam suatu daerah tersebut : Tabel 10. Surplus Defisit APBD Surplus-Defisit APBD Pendapatan Belanja Surplus-Defisit APBD
2007 285.276 312.700 -27.424
2008 376.435 366.953 9.482
2009 387.164 353.300 33.864
2010 403.042 443.566 -40.524
2011 448.659 476.195 -27.536
Chart 8. Tren Surplus Defisit APBD 600000 500000 400000 Surplus-Defisit APBD 300000
Pendapatan
200000
Belanja Surplus-Defisit APBD
100000 0 1
2
3
4
5
-100000
Sebagaimana terlihat pada chart 6 tersebut, bahwa dalam anggaran daerah dalam tahun 2007-2011 menunjukkan pola yang fluktuatif dan dalam persentase terhadap anggaran, angka tersebut lebih banyak menunjukkan defisitnya anggaran daripada terjadinya surplus pada anggaran tersebut. Selama pada Tahun 2011, defisit sekitar Rp27.536 Miliyar. Dari chart ini terlihat bahwa realisasi APBD cenderung menunjukkan angka surplus yaitu untuk Tahun 2008-2009, sementara untuk data anggaran 2010-2011cenderung menggambarkan APBD defisit yang cukup besar. Sementara defisit terbesar yaitu terjadi pada tahun 2010. IV. PEMBIAYAAN Pembiayaan pada APBD daerah terdiri dari penerimaan biaya dan pengeluaran biaya. Dalam analisis APBD di atas, penerimaan biaya tergambar pada tabel 11 dibawah ini, dan pengeluaran biaya pada tabel 12 dibawah :
Tabel 11. Penerimaan Biaya APBD Pembiayaan Penerimaan (Dalam Milyar Rupiah) SiLPA TA sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah
2007 63.614 60.873 1.140
2008 65.604 61.003 1.904
2009 74.408 70.744 660
2010 48.092 43.116 662
2011 Rata-Rata 41.191 292.909 37.606 273.342 366 4.732
21
93
75
132
34
355
630
1.022
1.580
1.795
2.394
7.421
950
867 715
851 498
2.387
791
5.846 1.213
Tabel 12. Pengeluaran Biaya APBD Pengeluaran Dalam Milyar Rupiah Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Pembayaran Kegiatan Lanjutan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga
2007 8.734 1.687
2008 6.704 647
2009 9.022 840
2010 7.623 513
2011 Rata-Rata 7.822 7.981 502 838
4.519 1.790 738
3.664 1.490 323 211
4.068 2.432 821 716
2.883 3.237 990
3.479 3.180 353 128
3.723 2.426 645 352
369
145
180
231
Dari beberapa Tabel pembiayaan diatas kemudian didapatkan flowchart diagram persentase penerimaan pembiayaan dan pengeluaran biaya seperti yang ditampilkan dibawah ini pada chart 9 dan chart 10 berikut : Chart 9. Persentase Penerimaan Pembiayaan
120
SiLPA TA sebelumnya
100
Pencairan Dana Cadangan
80 60
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
40
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
20
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah
0 1
2
3
4
5
6
Chart 10. Persentase Pengeluaran Pembiayaan 60 Pembentukan Dana Cadangan 50 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
40
Pembayaran Pokok Utang 30 Pemberian Pinjaman Daerah 20 Pembayaran Kegiatan Lanjutan
10
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga
0 1
2
3
4
5
6
Lebih dari 90% penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, yaitu rata-rata mencapai sekita Rp 273.342 Miliyar rupiah pada 5 Tahun anggaran tersebut. Kemudian diikuti oleh Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Daerah sebesar 3% (Rp 7,4 Triliun). Pengeluaran pembiayaan utamanya dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) daerah sebesar 47% (Rp 3,7 Triliun) dan Pembayaran pokok utang 31% (Rp 2,5 Triliun).
Lilis Susanti Tugas Praktikum MSIP 115030113111006/FIA/UB
