ANALISIS PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KONTRIBUSINYA PADA APBD KABUPATEN TANA TORAJA Paulus Tangke Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Atma Jaya Makasssar
[email protected] Abstract This study is a case study conducted in Tana Toraja. This study aims to find out how the Management of Regional Original Revenue and Budget Expenditure Contribution In Tana Toraja Regency fiscal year 2010 to 2012. The method used in this research is to conduct field research conducted directly on the object of research in the form of direct interviews with the parties related to the writing of this research . The results of analysis of financial ratios showed a tendency to increase the effectiveness and efficiency in the aspect, when viewed from the aspect of managing the growth of local revenue decline in Tana Toraja experiencing significant growth, while the aspect of contribution shows still large dependence of the local government financial assistance from the government center. Tana Toraja Regency Government's ability to use local revenue to finance Revenue Expenditure Budget has not been too effective. This shows the government is still dependent on the use of funds from central to local budget financing. Keywords : Management of regional original revenue, Contributions, Revenue and Expenditure Budge. A. PENDAHULUAN
Pusat dan Daerah, memberikan harapan
1.1 Latar Belakang
baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk
Pembangunan
adalah
proses
perubahan ke arah yang lebih baik yang dilaksanakan pemerintah
secara
Dalam
rangka
menjabarkan
otonomi, maka sumber pembiayaan pada
pembangunan merupakan bagian yang
pemerintah kabupaten seharusnya mampu
tidak terpisahkan dari usaha mencapai
ditanggung olehpemerintahkabupaten di
kemajuan
Berlakunya
samping Dana Alokasi Umum (DAU) dari
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Pemerintah Pusat. Oleh karena itu sudah
dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
selayaknya
2004 yang telah dibaharui dengan Undang-
berupaya menggali potensi yang ada di
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
daerahnya untuk meningkatkan besarnya
pemerintahan daerah dan Undang-Undang
Pendapatan Asli Daerah.
suatu
33
masyarakat,
tidak lagi terkonsentrasi di pusat.
karena
Nomor
dan
bersama-sama
membangun daerah secara lebih optimal
daerah.
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan antar Pemerintah
Pesatnya
pemerintah
kabupaten
pembangunan
daerah
yang menyangkut perkembangan kegiatan 91
fiskal yang membutuhkan alokasi dan dari
pelaksanaan
pemerintah
daerah,
daerah
mengakibatkan
kewenangan pemerintah
pemerintah pusat
akan
pembiyaan pada pos belanja yang terdiri
mentransferkan dana perimbangan kepada
dari pengeluaran rutin dan pengeluaran
pemerintah daerah. Dana perimbangan
pembangunan membutuhkan tersedianya
tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum
dana yang besar pula untuk membiayai
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan
kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran)
bagian daerah dari bagi hasil pajak
pemerintah daerah yang dilaporkan dalam
pusat.Harapan
APBD
rutin
transfer tersebut dapat digunakan secara
pengeluran kas daerah untuk membiayai
efektif dan efisien oleh pemerintah daerah
kegiatan-kegiatan
untuk meningkatkan pelayanan kepada
merupakan
kegiatan
operasi
dalam
pemerintahan.
pemerintah
pusat
dan
masyarakat.
Belanja
daerah
merupakan
Adanya
pemekaran
Wilayah
pengalokasian dana yang harus dilakukan
Kabupaten Tana Toraja tidak menurunkan
secara efektif dan efisien, dimana belanja
PAD Tana Toraja malah mengalami
daerah
ulur
peningkatan, yang mendorong PAD Tana
kewenangan
Toraja meningkat yaitu dengan adanya
dapat
keberhasilan
menjadi pelaksanaan
tolak
daerah. Apalagi dengan adanya otonomi
pengawasan
daerah
mengelolah
meningkatkan PAD Tana Toraja. Salah
keuangan daerah secara baik dan efektif.
satu sumber terbesar PAD Tana Toraja
Fenomena umum yang dihadapi oleh
yaitu Retribusi Daerah yang terdiri dari
sebagian besar pemerintah daerah di
Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa
indonesia di bidang keuangan daerah
Usaha,
adalah
pemerintah
relative
harus
dan
dari
Pemerintah
Retribusi
untuk
Perizinan
kecilnya
peranan
Tertentu.Saat ini hasil Retribusi Daerah
di
struktur
Tana Toraja pada Tahun 2013 mencapai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Rp12.724.395.784,00 dari 19 Kecamatan.
(APBD).
Hal ini terjadi karena adanya perhatian dari
(kontribusi)
PAD
dalam
Undang-Undang Nomor 33 Tahun
Pemdaterhadap Pengelolaan
PAD Tana
2004 tentang perimbangan keuangan pusat
Toraja, walaupun masih ada kecurangan
dan
perubahan
yang terjadi dalam pemungutan retribusi
mendasar pada sistem dan mekanisme
daerah khususnya pada retribusi potong
pengelolaan pemerintah daerah. Undang-
hewan pada acara-acara adat namun
Undang ini menegaskan bahwa untuk
pemerintah saat ini akan mempertegas
daerah,
membawa
92
pengawasan terhadap pemungutan retribusi
tahun
daerah.
mancanegara Selain
itu,
infrastruktur
juga
2012.Jumlah
wisatawan
juga
kecenderungan
menunjukan
meningkat.Pada
mengalami peningkatan, yang termasuk
2011
dalam infrastruktur Kab.Tana Toraja yaitu
tercatat 6.753 orang dan naik menjadi
Jalan,
7.621 orang pada tahun 2012.
Air
Bersih,
Listrik.Jalan angkutan
dan
Penerangan
merupakan
prasarana
darat
yang
memperlancar
kegiatan
pembangunan
yang
menuntut
adanya
menunjang
penting
ekonomi.Usaha
makin
meningkat
transportasi
mobilitas
untuk
untuk
penduduk
dan
jumlah
wisatawan
tahun
mancanegara
Dari latar belakang diatas, maka peneliti
tertarik
untuk
melakukan
penelitian dengan mengambil judul “ Analisis
Pengelolaan
PAD
dan
Kontribusinya pada APBD Kabupaten Tana Toraja”.
kelancaran distribusi barang dari dan ke satu daerah.Banyaknya instalasi air bersih
1.2. Rumusan Masalah
yang dipasang dan disalurkan kepada
Berdasarkan latar belakang diatas,
masyarakat/konsumen di Kabupaten Tana
maka
Toraja khususnya pada rumah tangga di
dalampenelitianinidirumuskansebagaiberik
setiap kecamatan mengalami peningkatan,
ut:BagaimanaPemda
selain
swadaya
Toraja mengelola dan mengoptimalkan
membuat Turbin atau Pembangkit Listrik
Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk
Tenaga
memberikan
itumasyarakat
Hidro
Mikro
secara
(PLTHM)untuk
penerangan listrik.
masalah
yang
hendak
Kabupaten
kontribusi
pada
diteliti
Tana
belanja
daerah.
Pembangunan
kepariwisataan
ditunjukkan pada paningkatan kemampuan untuk menggalakkan kegiatan ekonomi
1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan
rumusan
masalah
yang melibatkan berbagai sektor.Kegiatan
diatas, maka tujuan penelitian ini adalah
pariwisata diharapkan mampu membuka
untuk mengetahui bagaimana pengelolaan
lapangan kerja, meningkatkan pendapatan
Pendapatan
bagi pemerintah dan masyarakat di daerah
Kontribusisnyapada
wisata serta
Kabupaten Tana Toraja.
Negara.
penerimaan devisa bagi
Jumlah
wisatawan
Asli
Daerah Belanja
dan Daerah
domestik
padatahun 2011 tercatat 8.649 orang dan
B.METODE PENELITIAN
meningkat menjadi 13.314 orang pada
2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 93
Penelitian
ini
dilakukan
di
dapat memperoleh data atau informasi
Kabupaten Tana Toraja dengan melihat
yang
bahwa Kontribusi pada Pendapatan Asli
penelitian.
Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja
2.
berkaitan
Dokumenter
dengan
yaitu
objek
menelaah
dan
selama Periode Tahun 2010 hingga Tahun
memperoleh informasi melalui buku-
2012yang terus mengalami peningkatan.
buku, publikasi, laporan, undangundang serta dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian.
2.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian ini menggunakan jenis data subjekdan data dokumenter sumber
2.4 Metode Analisis Data
data yang digunakan yaitu data primer
2.4.1 Analisis Deskriptif
dandata sekunder yangdiambil dari periode
Digunakan untuk menjelaskan dan
tahun 2010 hingga tahun 2012 untuk data
memberi makna atas objek yang di teliti
nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) ,
dengan :
Kontribusi
Anggaran
1. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)
Pendapatan Belanja Daerah. Data-data
mengukur seberapa besar kemampuan
tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan
Pemda dalam mempertahankan dan
Daerah
meningkatkan
Daerah,
(Dispenda)
dan
Kabupaten
Tana
Toraja, dan Dinas pendapatan Pengelola
dicapai
Keuangan
berikutnya.
Aset
Daerah
(DPPKAD)
Kabupaten Tana Toraja, dan instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
dari
keberhasilan periode
Growth =
ke
yang periode
×100 %
2. Kontribusi (share) mengukur seberapa besar tingkat kontribusi PAD terhadap belanja daerah.
2.3 Metode Pengumpulan Data
Share =
Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti
3. Kontribusi PAD terhadap APBD ×100 %
adalah penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian
Keterangan :
berupa:
PADi
1.
Wawancara yaitu pengumpulan data dengan bentuk Tanya jawab secara lisan terhadap responden, sehingga
×100 %
= Pendapatan
Asli
Daerah
periode i PADi-1
= PendapatanAsli
Daerah
periode i-1 94
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kemandirian
tinggi
rasio
efektivitas,
daerah
menggambarkan kemampuan daerah yang
(otonomi fiskal)menunjukkan kemampuan
semakin baik guna memperoleh ukuran
pemerintah
membiayai
yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut
sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan
perlu dibandingkan dengan rasio efesiensi
dan pelayanan kepada masyarakat yang
yang dicapai pemerintah daerah.
daerah
keuangan
semakin
dalam
telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber
pendapatan
daerah.kemandirian ditunjukkan pendapatan
yang
keuangan
oleh asli
diperlukan
besar
daerah
Rasio efesiensi adalah rasio yang menggambarkan
perbandingan
antara
daerah
besarnya biaya yang dikeluarkan untuk
kecilnya
memperoleh pendapatan dengan realisasi
dibandingkan
pendapatan
dengan pendapatan asli daerah yang
pemerintah
berasal dari sumber yang lain, misalnya
pemungutan
bantuan pemerintah pusat ataupun dari
efesien apabila rasio yang dicapai kurang
pinjaman.
dari 1 atau dibawah 100 persen. Rasio kemandirian=
2.
Rasio
Efektivitas
dan
yang
diterima.Kinerja
daerah
dalam
pendapatan
melakukan dikategorikan
Rasio efisiensi =
Efisien
Pendapatan Asli Daerah
3. Rasio Aktivitas Rasio
Rasio efektivitas menggambarkan
ini
bagaimana
akanmenggambarkan
pemerintah
daerah
kemampuan pemerintah daerah dalam
memprioritaskan alokasi dananya pada
merealisasi pendapatan asli daerah yang
belanja rutin dan belanja pembangunan
direncanakan dibandingkan dengan target
secara optimal. Semakin tinggi persentase
yang ditetapkan berdasarkan potensi rill
dana yang dialokasikan untuk belanja rutin
daerah.
berarti persentase belanja investasi (belanja Rasio efektivitas
pembangunan)
yang
digunakan
untuk
menyediakan sarana prasarana ekonomi
=
semakin kecil. Secara sederhana, rasio Kemampuan
daerah
dalam
menjalankan tugas dikategorikan efektif
keserasian
itu
dapat
diformulasikan
sebagai berikut:
apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1
atau
100
persen.Namun
demikian 95
Rasio Belanja Rutin terhadap APBD
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
=
sesuai
Rasio Belanja
besarnya
rasio
belanja
rutin
maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan kebutuhan
investasi
yang
diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditergetkan.Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peranan pemerintah
peraturan
perundang-
Tahun 2004 menyatakan bahwa pemberian
Belum ada patokan yang pasti
besarnya
dengan
undangan. Undang-Undang Nomor 32
Pembangunan=
berapa
masyarakat setempat menurut prakasa
daerah
untuk
memacu
otonomi kepada kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan
pemerintah
yang
mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,
peradilan,
moneter, dan fiskal, agama.
pelaksanaan pembangunan masih relatif besar.Oleh
karena
itu,
rasio
belanja
pembangunan yang relatif masih kecil perlu
ditingkatkan
sesuai
3.2
Anggaran Pendapadapatan dan
Belanja Daerah (APBD)
dengan
kebutuhan pembangunan di daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Untuk memperkuat hasil penelitian ini maka informen dalam penelitian ini yaitu: a. Kepala Bagian anggaran DPPKAD
(APBD)
rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan
b Kepala Bagian Pengelolaan PAD
merupakan
peraturan
daerah.APBD
mempunyai fungsi otoritas, perencanaan,
c. Kepala Bagian BAPPEDA
pengawasan,
alokasi,
distribusi,
dan
stabilitas.Fungsi otoritas mengandung arti C.TINJAUAN PUSTAKA
bahwa Peraturan Daerah tengtang APBD
3.1 Defenisi Otonomi Daerah Berdasarkan
menjadi
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
otonomi
kewenangan mengatur
dan
daerah
daerah otonom
mengurus
kepentingan
untuk
melaksanakan
pendapatan belanja pada tahun yang bersangkutan.
adalah untuk
dasar
Mamesah (1995) dalam Halim (2007:19) adalah
mengatakan
rencana
bahwa
operasional
APBD
keuangan 96
pemerintah daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan
perkiraan
setinggi-tingginya
pengeluaran
guna
kegiatan-kegiatan
menyelenggarakan Otonomi Dearah yang luas,
nyata,
dan
bertanggungjawab
proyek-proyek
diperlukan kewenangan dan kemampuan
daerahselama satu tahun anggaran tertentu,
untuk menggali sumber keuangan sendiri,
dan pihak lain menggambarkan perkiraan-
yang
perkiraan dan sumber-sumber penerimaan
keuangan antar pusat dan daerah serta
daerah
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
guna
dan
membiayai
Menurut Halim (2004: 39) untuk
menutupi
pengeluaran-
pengeluaran.
didukung
oleh
perimbangan
yang merupakan persyaratan dalam sistem pemerintah daerah. Sehubungan dengan itu maka
3.3 PengelolaanKeuangan Daerah Pengelolan keuangn daerah sering
daerah
hendaknya
memiliki
kewenangan yang luas dan kemampuan
kali diartikan sebagai mobilisasi sumber
yang
keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah.
mengembangakan
Dlam konsep yang lebih luas, sistem
keuangannya sendiri.Hal ini berarti bahwa
pengelolaan keuang daerah terdiri dari
PAD
aspek-aspek sebagai berikut:
keuangan terbesar yang didukung oleh
1.
Pengeloaan
(optimalisasi
penyeimbangan)
seluruh
3.
kebijakan
potensi
menjadi
pembagian
bagian
keuangan
dan
sumber
sumber
pusat
sumber yang mampu memberikan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
penerimaan,
dan
tentang pemerintah daerah dan pasal 3
mungkin
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
pendapatan yang
dilakukan.
tentang sumber –sumber pemerintah dalam
Ditetapkan oleh badan eksekutif dan
pelaksanaan desentarlisasi adalah:
badan legislatif, dilaksanakan oleh
a.
Pendapatan
Asli
Daerah
(PAD).
badan eksekutif dan badan legislatif
Terdiri dari; Hasil Pajak Daerah, Hasil
dan seluruh komponen masyarakat
Retribusi Daerah, Hasil perusahaan
Diarahkan
milik daerah dan hasil pengelolaan
untuk
kesejahteraan
Didasari
oleh
kekayaan prinsip-prinsip
ekonimis, efisien, dan efektif. 5.
menggali
daerah. Sesuai dengan ketentuan pasal 79
seluruh masyarakat. 4.
harus
untuk
sumber-
penghematan
2.
atau
optimal
daerah
lainnya
yang
dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah. b.
Dana Perimbangan yang terdiri dari;
Didokumentasikan, transparansi, dan
Bagian daerah dari perimbangan,
akuntabilitas.
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 97
Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman
dapat dipastikan bahwa kinerja keuangan
Dearah, Lain-lain Penerimaan yang
daerah itu masih sangat lemah. Kecilnya
Sah.
kontribusi
PAD
terhadap
kebutuhan
pembiayaan sebagaimana yang tertuang 3.4
Sumber-Sumber
Penerimaan
dalam
APBD
merupakan
bukti
kekurangmampuan daerah dalam megelola
Daerah Nurlan
Darise
(2006)
dalam
Parapak (2008) penerimaan daerah adalah
sumber
daerah
dalam
perekonomian
terutama
sumber-sumber pendapatannya.
uang yang masuk ke kas daerah. Sumber penerimaan
daya
Pasal 157 Undang-Undang Nomor
rangka
32 Tahun 2004 dan Pasal Undang-Undang
pelaksanaan desentralisasi daerah menurut
Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas
Pasal 3 meliputi: (1) Pendapatan Asli
:Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3)
Pengelolaan
Pinjaman
dipisahkan , Lain-lain PAD yang Sah.
Daerah,
(4)
Lain-lain
Kekayaan
daerah
yang
Penerimaan yang Sah. 3.6 Pajak Daerah Halim (2007:96) menyatakan Pajak
3.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Daerah merupakan Pendapatan Daerah
merupakan sumber pendapatan daerah
yang berasal dari pajak. Selanjutnya
yang dapat dijadikan sebagai salah satu
menurut Simanjuntak (2003) menyatakan
tolak ukur bagi kinerja perekonomian
bahwa Pajak Daerah adalah pajak-pajak
suatu
(2007)
yang dipungut oleh daerah-daerah seperti
Asli
provinsi, kabupaten maupun kotamadya
semua
berdasarkan peraturan daerah masing-
daerah.Menurut
menyatakan Daerah
bahwa
(PAD)
Halim Pendapatan
merupakan
penerimaan daerah yang berasal dari
masing
sumber
digunakan
ekonomi
asli
daerah.Sesuai
dan
hasil
untuk
pemungutannya
pembiayaan
rumah
Undang-Undang Nomor 33. Tahun 2004,
tangga daerahnya masing-masing.Menurut
apabila
suatu
Yani (2008) Pajak Daerah adalah iuran
daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi
wajib yang dilakukan oleh orang atau
atau bantuan dari pusat, dan nyata-nyata
badan dipaksaan berdasarkan peraturan
kontribusi
perundang-undangan yang berlaku, yang
kebutuhan
PAD
pembiayaan
terhadap
kebutuhan
pembiayaan tersebut sangat kecil, maka
digunakan
untuk
membiayai 98
penyelenggaraan pemerintah daerah dan
memasukkan
pembangunan daerah.
banyaknya
Secara
umum,
pajak
adalah
dengan
uang ked lam
tujuan
pengeluaran
(pemerintah) berdasarkan Undang-Undang
rutin dan pembanguan).
bersifat
dapat
dipaksakan
dan
2.
kas
untuk
pungutan dari masyarakat oleh Negara
yang
sebanyak-
Negara
Negara
membiayai (pengeluaran
Fungsi Mengatur (Reguler), yakni
terutang oleh wajib membayarnya dengan
sebagai alat untuk mengatur guna
tidak mendapat prestasi kembali (kontra
tercapainya
prestasi/balas jasa) secara langsung, yang
yang ditetapkan pemerintah.
hasilnya
digunakan
pengeluaran
untuk
dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah dan daerah
tertentu
membiayai
Negara
pembangunan
tujuan-tujuan
(Rahdina,
2008
dalam Setiawan, 2010 ).
3.7 Retribusi Daerah Retribusi daerah adalah imbalan atas pemakai atau manfaat yang diperoleh secara langsung seseorang atau badan atau
Dengan demikian, pajak daerah
jasa layanan, pkerjaan, pemakai barang,
merupakan pajak yang ditetapkan oleh
atau izin yang diberikan oleh pmerintah
pemerintah
daerah
daerah, Koswara (2001).Demikian juga
(Perda), yang wewenang pemungutannya
Simanjuntak (2003) menyatakan bahwa
dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan
retribusi daerah merupakan iuran rakyat
hasilnya
dengan
digunakan
pengeluaran
peraturan
untuk
membiayai
kepada pemerintah bersarkan undang-
pemerintah
dalam
undang (yang dapat dipaksakan) dengan
penyelenggaraan
mendapat jasa balik atau kontra prestasi
pembangunan
dari pemerintah yang secara langsung
melaksanakan pemerintah
dan
daerah.Karena
pemerintah
daerah
di
Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah
provinsi
Secara
umum
retribusi
daerah
pemerintah
merupakan suatu bentuk pungutan sebagai
kabupaten/kota, pajak daerah di Indonesia
imbalan atas manfaat yang diperoleh
dewasa ini juga dibagi menjadi dua yaitu,
secara langsung oleh seseorang atau badan
pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.
dan jasa yang nyata dari Pemerintah
Selain unsur-unsur pajak, dari definisi di
Daerah,
atas terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu:
pertukaran
1.
Fungsi Penerimaan (Budgeter), yakni
dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten.
sebagai
Pungutan ini dikenakan atas kegiatan
alat
atau
dan
ditunjuk.
sumber
untuk
seperti
pelayanan,
barang,
atau
pekerjaan, izin
yang
99
tersebut dengan tujuan untuk melindungi
pemerintah kabupaten dalam rangka
kepentingan umum.
pemberian izin atas orang pribadi atau
Pendapatn retribusi juga berbeda
badan
yang
dimaksudkan
untuk
untuk provinsi dan kabupaten/kota, terkait
pembinaan, pengaturan pengendalian
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
dan
2000.Untuk kabupaten/kota meliputi 29
pemanfaatan
objek pendapatan. Pemungutan retribusi
sumber daya alam, barang,saran atau
daerah didasarkan pada Undang-Undang
fasilitas tertentu guna melindungi
Nomor 18 Tahun 1997. Dalam Undang-
kepentingan
Undang
menjagakelestarian
tersebut
pasal
27
butir
1
pengawasan
atas
ruang,
retribusi
dengan
angkutan
umum,
Ketetapan
Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang
dan lingkungan,
misalnya;
Surat
penggunaan
umum
dinyatakan bahwa retribusi di pungut mengunakan
kegiatan
izin
trayek
retribusi
izin
gangguan.
dipersamakan. Adapun jenis retribusi yang
Daves et. all(1989) mengatakan
di atur dalam pasal 18 Undang-Undang
bahwa
Nomor 18 Tahun 1997 adalah:
pendapatan yang sangat penting dari hasil
a.
Retribusi jasa umum,adalah retribusi
retribusi hamper mencapai setengah dari
atas
seluruh pendapatan daerah. dalam dimensi
b.
jasa
yang
disediakan
atau
retribusi
potensi
untuk tujuan kepentingan umum dan
pemerintah
pemanfaatan
dapat
mengembangkan inisiatif dan upaya untuk
dinikmati oleh orang pribadi maupun
meningkatkan penerimaan retribusi daerah.
badan.
Upaya ini antara lain dilakukan dengan
Retribusi jasa usaha, adalah retribusi
cara memberikan pelayanan publik secara
atas
profesional
jaya
yang
pemerintah
serta
disediakan
kabupaten
oleh
dengan
menganut prinsip komersial, karena
kepuasan
yang
sumber
diberikan oleh pemerintah kabupaten
umum
daerah
merupakan
daerah
dan kepada
demikian
hendaknya
mampu setiap
itu, dapat
memberikan penerima
pelayanan.
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, misalnya; retribusi
3.8 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
terminal
yang dipisahkan
retribusi
tempat
umum
parkir. c.
Sesuai Undang-Undang Nomor 33
Retribusi perizinan tertentu, adalah
Tahun 2004, jenis hasil pengelolaan
retribusi
kekeyaan daerah yang dipisahkan dapat
atas
kegiatan
tertentu
100
dirinci menurut obyek pendapatan yang
Lain-lain PAD yang sah meliputi: hasil
mencakup :
penjualan kekayaan Daerah yang tidak
a.
Bagian laba atas penyertaan modal
dipisahkan,
pada perusahaan milik daerah/BUMD.
Bunga,Keuntungan
selisih
Bagian laba atas penyertaan modal
rupiah
mata
pada perusahaan milik negara/BUMN.
danKomisi, potongan, ataupun bentuk lain
Bagian laba atas penyertaan modal
sebagai
pada perusahaan milik swasta atau
pengadaan barang dan jasa oleh Daerah.
b.
c.
Jasa
terhadap
akibat
Giro,Pendapatan
dari
nilai unag
penjualan
tukar asing,
atau
kelompok usaha masyarakat. 3.12 Belanja Daerah DalamUndang-Undang Nomor 23
3.9 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun
yang Sah
2002,
Belanja
Daerah
adalah
Jenis lain-lain Pendapatan Asli
kewajiban pemerintah daerah yang diakui
Daerah yang Sah sesuai Undang-Undang
sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih
Nomor 33 Tahun 2004 disediakan untuk
pada tahun anggaran yang bersngakutan.
mengganggarkan penerimaan daerah yang
Belanja daerah (basis kas) adalah semua
tidak termasuk dalam jenis pajak daerah,
pengeluaran oleh bendahara umum daerah
retribusi daerah, dan hasil pengelolaan
yang mengurangi ekuitas dana lancar
kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci
periode tahun anggaran bersangkutan yang
menurut obyek pendapatan.
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut Halim (2007) menyatakan
3.10 Dana Perimbangan Dana perimbangan yaitu dana yang
bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban
bersumber dari pendapatan APBN yang
pemerintah mengurangi nilai kekayaan
dialokasikan
untuk
bersih.Belanja Daerah dipergunakan dalam
mendanai kegiatan daerah dalam rangka
rangka pelaksanaan urusan pemerintah
pelaksanaan otonomi daerah.
yang menjadi kewenangan provinsi atau
kepada
daerah
kabupaten/kota yang terdiri dari urusan 3.11 Lain-lain Pendapatan Daerah yang
wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan
Sah
berdasarkan Menurut Peraturan Pemerintahan
peraturan
perundang-
undangan.
No. 32 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, 101
Belanja daerah dibagi menjadi
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
belanja operasi, belanja modal, belanja
Pemerintahan dengan menimbang bahwa
tidak terduga, transfer.
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32
1. Belanja Operasi , yaitu pengeluaran
ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
anggaran untuk kegiatan sehari-hari
2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal
pemda yang memberi manfaat jangka
184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32
pendek. Belanja operasi terdiri
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dari:a)Belanja pegawai, b)Belanja
sebagaimana telah beberapa kali diubah
barang, c)Belanja bunga, d)Belanja
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
subsidi, e)Belanja hibah, f)Belanja
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
bantuan sosial, dan g)Belanja bantuan
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
keuangan.
2004
2. Belanja
Modal,
merupakan
belanja
pengeluaran
modal anggaran
untuk perolehan aset tetap dan aset
tentang
Daerah,
perlu
Peraturan
Pemerintah
menetapkan
Peraturan
Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 3.
Kelompok
belanja
D.GAMBARAN UMUM DAERAH
lain-lain/tidak
PENELITIAN
terduga adalah pengeluaran anggaran
4.1 Keadaan Geografis
untukkegiatan yang sifatnya tidak biasa
Kabupaten
Tana
Toraja
yang
dan tidak diharapakan berulang, seperti
beribukota di Makale secara geogarfis
penanggulangan
alam,
terletak di bagian Utara Provinsi Sulawesi
bencana sosial, dan pengeluaran tidak
Selatan yaitu antara 2°-3° LS dan 119 °-
terduga lainnya yang sangat diperlukan
120° BT, dengan luas wilayah tercatat
dalam
2.054,30 Km² yang meliputi 19 Kecamatan
rangka
bencana
penyelenggaraan
kewenangan pemerintah pusat/daerah. 4. Transferyaitupengeluaran uang dari entitas
pelaporan
lain
seperti
. dengan batas-batas, yaitu di sebelah uatara
berbatasan
dengan
Kabupaten
Toraja Utara dan Provinsi Sulawesi Barat,
pengeluaran dana perimbangan oleh
sebelah
pemerintah pusat dan dana bagi hasil
Kabupaten
oleh Pemda.
Pinrang, sebelah Timur berbatasan dengan
Diterbitkannnya
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71
Selatan
berbatasan
Enrekang
dan
dengan
Kabupaten
Kabupaten Luwu, dan sebelah Barat berbatasan dengan Sulawesi Barat. 102
perkembangan
tahun 2008 PDRB yang hanya mencapai
4.2 Pemerintahan Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Tana Toraja Menaungi 19 Kecamatan. Berdasarkan
data
12.83% sedangkan pada
dari
Badan
Rp1.116.036,45
dengan
perkembangan
26,90%.
Pusat
Statistik Kabupaten Tana Toraja, tercatat
E.HASIL PENELITIAN DAN
bahwa pada tahun 2010 di Kabupaten Tana
PEMBAHASAN
Toraja terdapat 112 desa/lembang dan 47
5.1 Deskripsi Data Penelitian
kelurahan.
Pendapatan
Asli
Daerah
merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli
4.3 Penduduk Penduduk Kabupaten Tana Toraja
daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah
berdasarkan hasil sensus penduduk tahun
yang terdiri dari: pajak daerah, retribusi
2010 berjumlah 221.081 jiwa tersebar di
daerah, hasil perusahaan milik daerah dan
19 Kecamatan, dengan jumlah penduduk
hasil
terbesar yakni 33.631 jiwa mendiami
lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain
kecamatan Makale. Hal ini juga tercermin
pendapatan yang sah. Dalam penelitian ini
pada angka rasio jenis kelamin yang lebih
data-data yang digunakan adalah data
besar dari 100, yaitu 103.56 ini berarti, dari
yang di targetkan dan realisasi pendapatan
setiap 100 orang perempuan terdapat 102
Kabupaten Tana Toraja selama 3 tahun
laki-laki.
yaitu tahun 2010 -2012.Data tersebut di
pengelolaan
kekayaan
daerah
Kepadatan penduduk di Kabupaten
peroleh dari Kantor Dinas Pendapatan
Tana Toraja pada tahun 2010 telah
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
mencapai 108 jiwa/km².
(DPPKAD).Untuk mendeskripsikan data penelitian ini dapat di sajikan rekapitulasi anggaran dan realisasi PAD Kabupaten
4.4 Struktur Ekonomi Pembangunan ekonomi Kabupaten Tana
Toraja
semakin
menunjukkan
peningkatan.Pada tahun 2010 PDRB harga
Tana
sekitar
16,90%
tahun
anggaran
2010-
2012.Data tersebut dapat dilihat pada lampiran I.
berlaku mencapai Rp1.471.969,78 dan perkembangan
Toraja
Lampiran I menunjukkan bahwa
di
pada tahun 2010 jumlah anggaran PAD
bandingkan dengan tahun 2009 PDRB
sebesar Rp.23.289.166.000 dan realisasi
yang nilainya Rp.1.259.215,83 dengan
yang
dicapai
sebesar 103
Rp.20.787.650.359jika dalam persentase
signifikan
hanya mencapai 89,21%.
20.283.615.778
turun
Pada tahun 2011anggran PAD sebesar
19.686.833.802.Hal
ini
Rp.26.243.939.544dan
yang
bahwa belum Pemerintah belum mampu
dicapai sebasar Rp.20.283.615.778 dalam
mepertahankan dan meningkatkan kinerja
persentase hanya mencapai 77,55%. Begitu
dalam menggali potensi-potensi yang ada
pula pada tahun 2012 anggran PAD
pada Kabupaten Tana Toraja.Hal ini
sebesar Rp.27.346.615.417 dan realisasi
terbukti dengan pendapatan yang berasal
sebesar Rp.19.686.833.802 jika dalam
dari
persentase hanya mencapai 71,99%
penururan karena setelah pemekaran lebih
Realisasi
realisasi
anggaran
PAD
Tana
hanya
pajak
97,05%
daerah
yaitu
dari
menjadi menunjukkan
yang
mengalami
banyak sumber pajak daerah yang berada
Toraja mengalami penurunan dari tahun ke
pada
tahunberbeda dengan target PAD yang
dimekarkan.Penyebabnya
mengalami peningkatan dari tahun 2010-
banyaknya pengusaha yang lebih memilih
2012. Yang seharusnya terjadi penetapan
berinvestasi
anggaran
dimekarkan dibanding di Tana Toraja.
atau
target
setiap
tahun
Kabupaten
di
daerah
yang
telah adalah
yang
telah
meningkat begitupula dengan realisasi diharapkan meningkat sesuai dengan target yang di tetapkan.
5.2.2 Kontribusi (share) Bertujuan mengukur seberapa besar tingkat kontribusi PAD terhadap belanja
5.2 AnalisisData
daerah dalam suatu periode anggaran
5.2.1 Rasio Pertumbuhan
berdasarkan lampiran III.
Kinerja pertumbuhan pengelolaan
Tingkat kontribusi PAD terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana
belanja daerah kabupaten Tana Toraja
Toraja berdasarkan lampiran II.
tahun 2010 mengalami peningkatan 4,43%.
Pertumbuhan =
×100%
penurunan 4,9%. Sedangkan pada tahun
Rasio Pertumbuhan 20112012 Dari diketahui
= 97,05% rasio bahwa
Sedangkan pada tahun 2011 mengalami
pertumbuhan
dapat
pencapaian
PAD
Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2011 2012 tidak mengalami peningkatan yang
2012 juga mengalami penerunan 3,5%. Yang menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Toraja masih tergantung pada dana pemerintah pusat. Pertumbuhan belanja yang tidak sesuai dengan pertumbuhan PAD, seharusnya penerimaan PAD yang 104
harus ditinggkatkan seoptimal mungkin untuk mengikuti pertumbuhan
belanja
daerah.
5.2.5 Rasio Efektivitas dan Efisiensi Asli Daerah Rasio efektivitas menggambarkan
5.2.3 Kontribusi PAD terhadap APBD Dari
perhitungan
lampiran
IV
kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan
kontribusi PAD terhadap APBD tahun
dibandingkan
dengan
target
yang
2010 Kabupaten Tana Toraja menunjukkan
ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah.
peningkatan 5,04% pada tahun 2011 turun
Berdasarkan hasil pada lampiran VI
menjadi 4,36%, pada 2012 menunjukkan
nampak bahwa kemampuan pemerintah
penurunan 3,34%, artinya peranan PAD
daerah dalam merealisasikan PAD masih
kurang maksimal terhadap pembiayaan
belum efektif karena tingkat pencapaian
pembangunan
dapat
masih dibawah 100%. Hal ini dilihat dari
anggaran
hasil perhitungan rasio efektivitas tahun
sehingga
mengefektifkan
tidak
penggunaan
pada pos-pos pembiayaan yang telah
2010
mencapai
diprogramkan oleh Pemerintah Daerah.
mencapai
89,22%, tahun 2011
74,18%,
dan
tahun
2012
mencapai 71,99%. Walaupun pada tahun 2010 terjadi kenaikan rasio efektivitas
5.2.4 Rasio kemandirian Rasio
menunjukkan
namun realisasinya tidak tercapai targert
kemampuan pemerintah daerah dalam
karena lemahnya perhitungan target PAD
membiayai sendiri kegiatan pemerintah,
yang belum optimal pada pemungutan
pembangunan
kepada
pajak dan retribusi yang tidak sesuai
pada
dengan aturan yang berlaku. Dengan
masyarakat
ini
dan dengan
pelayanan perhitungan
lampiran V. Dari lampiran V dapat dilihat
adanya pemekaran, pengelolaan PAD Kab. Tana Toraja
memperlihatkan hal positif
bahwa kemandirian dalam mencukupi
karena terjadi kenaikan realisasi meskipun
kebutuhan pembiayaan untuk melakukan
pada tahun 2012 mengalami penurunan.
tugas-tugas pemerintahan, pembangunan,
Hal ini dikarenakan pemerintah daerah
dan pelayanan sosial masyarakat masih
dapat menggali potensi didaerah dengan
sangat rendah, pada tahun 2010 meningkat
seoptimal
menjadi 5,43% kemudian pada tahun 2011
pemungutan PAD mudah dijangkau secara
turun menjadi 5,31% dan pada tahun 2012
manyeluruh.
mungkin
karena
wilayah
turun menjadi 4,3%. 105
Rasio efisiensi digunakan untuk
belanja rutin sebesar Rp.336.800.845.237
melihat bagaimana perbandingan antara
belanja modal Rp. 68.881.231.354, pada
besarnya biaya yang dikeluarkan untuk
tahun
memperoleh pendapatan dengan realisasi
Rp.395.115.843.033
pendapatan yang diterima.
Rp.166.152.459.477. Hal ini menunjukkan
Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran
VII,
nampak
bahwa
bahwa
2012
belanja
perhatian
rutin
sebesar
belanja
modal
pemerintah
terhadap
rasio
pembangunan masih relatif kecil dan perlu
efesiensi pada tahun 2010 sebesar 1,79%
di tingkatkan sesuai dengan kebutuhan
pada tahun 2011 sebesar 1,64% dan pada
pembangunan di daerah.
tahun 2012 sebesar 1,44%. Artinya bahwa kinerja cukup baik, karana rasio efesiensi
F. KESIMPULAN DAN SARAN
berada dibawah 50%.Semakin kecil rasio
1.1 Simpulan
efesiensi berarti kinerja pemerintah daerah
Berdasarkan
dalam melakukan pemungutan pendapatan
pembahasan maka beberapa simpulan yang
dikategorikan baik.Hal ini disebabkan
dapat diambil adalah sebagai berikut:
pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi
1.
daerah
sepenuhnya
dibawah
kendali
hasil
Berdasarkan
penelitian
rasio
dan
pertumbuhan,
pencapaian PAD dari tahun 2011 ke
DPPKAD Kab.Tana Toraja sebagai pusat
tahun
kegiatan pengelolaan, sehingga sebagian
menunjukkan
besar
pelaksanaan
DPPKAD tidak cukup baikdalam
anggaran dalam rangka memungut PAD
memungut dana dari sumber-sumber
terencana dan terintegrasi dengan baik.
Pendapatan Asli Daerah.
perencanaan
dan
2. 5.2.6 Rasio aktivitas Rasio keserasian menggambarkan bagaimana
pemerintah
2012yaitu
bahwa
Tingkat
kontribusiPAD
belanja
daerah,
2010naik4,43%.
daerah
97,05%.
Ini
kinerja
terhadap
pada Pada
tahun tahun
2011turun menjadi 4,9%. Sedangkan
memprioritaskan alokasi dananya pada
pada
belanja rutin dan belanja pembangunan
penurunan 3,5%. Yang menunjukkan
secara optimal.
bahwa Kabupaten Tana Toraja masih
Dari perhitungan lampiran VIII
sebesar Rp.131.410.553.030 , tahun 2011
2012juga
mengalami
tergantung pada dana pemerintah
dapat simpulkan tahun 2010 belanja rutin sebesar Rp.336.556.615.765 belanja modal
tahun
pusat. 3.
Kontribusi
PAD
terhadap
APBD
tahun 2010 Kabupaten Tana Toraja 106
menunjukkan
5,04%
pembangunan masih relatif kecil. Dan
menjadi
saat ini Pemda masih tergantung pada
4,36%, pada 2012 menurun 3,34%,
penggunaan dana dari pusat untuk
artinya
membiayai anggaran (APBD) .
pada
peningkatan
tahun
2011
turun
peranan
maksimal
PAD
terhadap
kurang
pembiayaan
pembangunan daerah. 4.
Rasio kemandirian menunjukkan pada tahun
5.
2010
meningkat
5,43%
Berdasrkan kesimpulan yang telah dikemukakan
diatas,
maka
penulis
kemudian pada tahun 2011 turun
mengajukan beberapa saran yang dapat
menjadi 5,31% dan pada tahun 2012
dipertimbangkan
turun menjadi 4,3%. Ini menunjukkan
keputusan di masa yang akan dating
bahwa kemandirian Kabupaten Tana
sebagai berukut:
Torajadalam mencukupi kebutuhan
1.
dalam
pengambilan
Agar pemerintah daerah Kabupaten
pembiayaan untuk melakukan tugas-
Tana
tugas pemerintahan, pembangunan,
penerimaan Pendapatan Asli Daerah
dan
(PAD)
pelayanan
sosial
masyarakat
Toraja
baik
mengingatkan
melalui
penggalian
masih sangat rendah.
potensi, sistem dan prosedur serta
Rasio efektifitas menunjukkan tahun
intensifikasi
2010
dimasa yang akan datang Pendapatan
mencapai
89,22%,
tahun
2012mencapai
ini
kontribusi yang lebih tinggi baik
menunjukkanbahwa
kemampuan
dalam target maupun dalam realisasi,
pemerintah
daerahdalam
sehingga
masihbelum
ketergantungan dari pemerintah pusat.
PAD
efektif karena tingkat
Hal
pencapaian
2.
dapat
sehingga
Asli
71,99%.
Daerah
pungutan
2011mencapai 74,18%, dan tahun
merealisasikan
6.
1.2 Saran
dapat
memberikan
mengurangi
Efesiensi dalam pemungutan sumber
masih dibawah 100%. Rasio efesiensi
penerimaan
pada tahun 2010 sebesar 1,79% pada
ditingkatakan.
Pemerintah
tahu 2011 sebesar 1,64% dan pada
lebih
untuk
tahun 2012 sebesar 1,44%. Artinya
perundangan terkait dengan pajak
bahwa kinerja cukup baik, karana
daerah
rasio efesiensi berada dibawah 50%.
sehingga tidak terjadikecurangan.
agresif
daerah
maupun
perlu Daerah
menerbitkan
retribusi
daerah
Rasio aktivitas menunjukkan bahwa perhatian
pemerintah
terhadap 107
DAFTAR PUSTAKA [1] Daves, et al. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Terjemahan Marsi Maris. UI-Press. Jakarta. [2] Deddi Nordiawan, Iswahyudi, dan Maulidah Rahmawati. Akuntansi pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta. [3] Halim, Abul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta. [4] Halim, Abdul. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Study Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Jakarta. [5] Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta. [6] Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta. [7] Koswara, E. 2001.Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemnadirian Rakyat. Yayasan Pariba. Jakarta. [8] Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UKI Toraja. 2008. Inventarisasi Sumber-Sumber Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. Badan Perencanaan Pembanguan Daerah. Makale. [9]
Mardiasmo dan Akhmad Makhfatih.2000. Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang.Laporan Akhir Kerjasama Pemda Kabupaten Magelang dengan PAU-SE UGM.
[10] Mardiasmo.2002, Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta. [11] Mardiasmo.2002. Otonomi Daerah dan Manajement Keuangan Daerah.Andi.Yogyakarta. [12] Pangabean, Hendri Edison. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Di kabupaten Toba Samosir.Tesis Universitas Sumatra Utara. Medan. [13] Parapak, Septyani Rabana. 2008. Analisis Pemberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Memenuhi Pembiayaan Keuangan melalui APBD Kabupaten Tana Toraja. Skripsi Universitas Atma Jaya Makassar.Makassar. [14] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. [15] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pemungautan Retribusi Daerah. [16] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. [17] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Sumber-Sumber Pemerintah dalam Pelaksanaan Desentralisasi. [8] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. [9] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. [10] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Retribusi Daerah.
108
[11] Rosdina, H,.danR. Tarigan. 2005. Perpajakan: Teori dan Aplikasi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. [12] Simanjuntak, Oloan. 2003. Hukum pajak. Nomensen-press. Medan.
[13] Yani, Ahamad. 2008. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
Lampiran I Rekapitulasi Target dan Realisasi PAD Kab. Tana Toraja Tahun Anggaran 2010-2012 Tahun Anggaran No
2011
Sumber PAD
2012
Anggaran
Realisasi
%
Anggaran
Realisasi
%
1
Pajak Daerah
2.091.100.000
1.811.302.161
89,96
2.141.100.000
2.356.018.513
11,00
2
Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
20.276.512.544
13.486.190.040
66,51
20.454.598.000
11.572.395.784
56,57
1.005.000.000
819.344.341
815,26
1.996.835.417
1.043.035.417
52,23
2.871.327.000
4.166.779.235
145,11
2.754.082.000
4.715.384.088
171,21
26.243.939.544
20.283.615.778
77.55
27.346.615.417
19.686.833.802
71,99
3 4
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah TOTAL
Sumber Data: DPPKAD Kab. Tana Toraja Lampiran II Perbandingan Rasio Pertumbuhan Pengelolaan PADKab. Tana Toraja Tahun 2011-2012 No
Sumber PAD
1. 2. 3. 4.
Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisah Lain-Lain PAD yang Sah TOTAL
Realisasi 2011 2012 1.881.302.161 2.356.018.513 13.486.190.040 11.572.395.784 819.344.341 1.043.035.417 4.166.779.235 4.715.384.088 20.283.615.778 19.686.833.802
Sumber Data: Data Diolah Lampiran III Tingkat kontibusi PAD terhadap Belanja Daerah Kab. Tana Toraja Tahun 2010-2012 Tahun Realisasi PAD Total Belanja Kontribusi 2010 20.787.650.359 469.101.682.395 4,43% 2011 20.283.615.778 413.826.489.591 4,9% 2012 19.686.833.802 562.471.095.671 3,5% Sumber Data: Data Diolah Lampiran IV Tingkat Kontribusi PAD terhadap APBD Kab. Tana TorajaTahun 2010-2012 Tahun Realisasi PAD APBD Kontribusi 2010 20.787.650.359 412.223.804.912 5,04% 2011 20.283.615.778 465.030.470.945 4,36% 109
2012 19.686.833.802 Sumber Data: Data Diolah
588.681.440.600
3,34%
Lampiran V Perbandingan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab.Tana TorajaTahun 2009-2011 Pendapatan Yang Berasal dari Sumber Lain Lain-lain Tahun PAD Dana Hasil Pendapatan Jumlah % Perimbangan Yang Sah 2009 20.787.650.359 344.332.514.473 38.622.299.152 382.994.813.625 5,43% 2010 20.283.615.778 370.357.428.510 10.976.148.840 381.333.577.350 5,31% 2011 19.686.833.802 404.382.210.841 54.464.717.120 458.846.927.961 4,3% Sumber Data: Data Diolah Lampiran VI Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kab.Tana TorajaTahun 2010-2012 Anggaran penerimaan Realisasi Tahun Rasio Efektivitas PAD Penerimaan PAD 2010 23.299.166.000 20.787.650.359 89,22% 2011 26.243.939.544 20.283.615.778 74,18% 2012 27.343.615.417 19.686.833.802 71,99% Sumber Data: Data Diolah Lampiran VII Rasio Efesiensi Pengelolaan PAD Kab. Tana TorajaTahun Anggaran 2010 -2012 Retribusi Biaya Rasio Tahun Pajak Daerah Jumlah Daerah Pemungutan Efesiensi 2010 3.111.166.271 13.292.653.819 16.403.820.090 293.628.380 1,79% 2011 1.811.302.161 13.486.190.040 15.297.492.201 251.982.735 1,64% 2012 2.356.018.513 11.572.395.784 13.928.414.297 201.354.003 1,44% Sumber Data: Data Diolah Lampiran VIII Perkembangan APBD Kab. Tana TorajaTahun 2010-2012 Hasil Tahun
Total APBD
Total Belanja Rutin
2010 469.101.682.395 336.556.615.765 2011 413.826.489.591 336.800.845.237 2012 562.471.095.671 395.115.843.033 Sumber Data: Data Diolah
Total Belanja Modal 131.410.553.030 68.881.231.354 166.152.459.477
Rasio Belanja Rutin 71,74% 81,38% 70,24%
Rasio Belanja Modal 28,01% 16,64% 29,53%
110
