APBD

-- -

~

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA JI. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10610, Telp. : (021) 424 6321 Fax. : (021) 424 6703 P.O Box 3540 Jkt, Website: http://www.bmkg.go.id

BMKG Nomor Sifat Lampiran Hal

Yth.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KP.001/020/SU/X/2015 Penting 1 Berkas Pendaftaran PPNPN APBN/APBD dan Non PPNPN APBN/APBD

Jakarta, 30 Oktober 2015

Deputi I-IV lnspektur Para Kepala Biro Kapusdiklat Kapuslitbang Para Kepala Balai Besar MKG Wilayah 1-V Ketua STMKG Para Kepala UPT di Tempat

Menunjuk Surat Direktur Kepesertaan dan Pemasaran Sadan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nomor : 11339Nll.1/1015

Tanggal 20 Oktober 2015 Tentang Pendaftaran PPNPN

APBN/APBD dan Non APBN/APBD, bersama ini kaml sampaikan agar setlap UPT/Satuan Kerja di Lingkungan BMKG yang di unit kerjanya terdapat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) harus dimasukkan dalam kepesertaan BPJS. Untuk informasi dan ketentuan lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran. Demikian kami sampaikan untuk diteruskan di Lingkungan masing-masing. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Sekretaris Utama,

Tembusaan: Kepala BMKG

Dr. Widada S ist a DEA NIP. 196004061981031003

• :-

!

·,~BPJS Keset·1atan t..:-!.I i~i'

Badan PenyelenggaraJaminan Sosial

Norn or

Lampiran Hal

: 11339Nll.1/1015

Jakarta, 20 Oktober 2015

: Satu berkas : Pendaftaran PPNPN APBN/APBD dan Non APBN/APBD

Yth. Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Jakarta Pertama-tama kami menyampaikan salam sejahtera kepada Bapak/lbu, kiranya senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah Negara. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan meliputi setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. Dalam tahapan rekrutmen peserta sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dinyatakan bahwa rekrutmen Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dilaksanakan paling lambat sampai dengan 1 Januari 2015. ~ Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut hal-hal yang perlu kami informasikan terkait kepesertaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) APBN/APBD dan PPNPN Non APBN/APBD : 1. PPNPN sesuai Pasal 1 ayat 16 Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, stat khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2. Pegawai Kementerian/Lembaga/Unit Pemerintah yang termasuk sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) APBN/APBD yaitu : 1) Kementerian/Lembaga Negara dengan pembiayaan untuk pelaksanaan tug as dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi PPNPN Pusat dan dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi PPNPN Daerah. 2) Pembayaran gaji/ upah dilakukan dengan mekanisme permintaan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan mekanisme potongan surat perintah membayar langsung atau surat setoran bukan pajak (SPMLS/SSBP). 3) Kementerian/Lembaga membuat menyampaikannya kepada KPPN.

daftar

nominatif/rekapitulasi

gaji

serta

3. Adapun pegawai PPNPN Non APBN/APBD sebagai berikut : 1) Pembayaran gaji/ upah dilakukan dengan mekanisme pemberi kerja langsung memotong penghasilan pegawai secara langsung tanpa perlu melalui potongan surat perintah membayar langsung dan melapor ke KPPN. 2) Masa kerja biasanya bersifat hanya sementara atau memiliki jangka waktu yang dapat setiap saat dihentikan atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Kementerian/Lembaga. 3) Pengelolaan PPNPN Non APBN/APBD diserahkan melalui pihak ketiga atau vendor untuk keperluan administrasi. Kantor Pusat Jl. Letjen Suprapto Kav. 20. No. 14, Cempaka Putih PO ~ti,t')c/'*KT, Jakarta Pusat 10510 ~ Indonesia Tetp. +62 21 421 2938 IHuntingl, Fax. +62 21 421 2940

www.bpjs·kesehatan.go.id

.· ....

4. Besaran · iuran Jaminan Kesehatan pada· PPN?N APBN/APBD ·ditetapkan 5% dari penghasilan- dengan ketentuan Pekerja sebeser 2% cJ~ri penghasilan (dengan batas atas sebesar 2 x PTKP dengari status kawin 1 orang anak) dan 3% dari Pemberi Kerja (satuan kerja). Untuk PPNPN Non APBN/APBD, bosaran iuran ditetapkan 5% d~ri penghasilan dengan ketentuan Pekerja sebesar 1% dori penghasilan ·(dengan batas atas sebesar 2x PTKP d~ngan status kawin 1 orang a~ak) dan 4% dari Pemberi Kerja. Saat ini, PPNPN APBN dari 2.500 satuan kerja (satker) di Indonesia baru 57 satker yang telah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini kami memohon dukungan Bapak/tbu untuk mendorong Kementerian/Lembaga agar segera mendaftarkan pegawai PPNPN APBN/APBD dan PPNPN Non APBN/APBD ke 8PJS Kesehatan serta memberikan. informasi nomor PIC setiap Kerrienterian/Lembaga untuk kami tindaklarijuti dalam rangka . percepatan proses kepesertaan PPNPN APBN/APBD maupun PPNPN . Non APBN/APBD. · Bila berkenan nomor PIC · Kementerian/Lembaga dimaksud C:apat dikirimkan melalui email : [email protected]. 6f! • Demikian kami sampaikan, atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

/l)ir~ktur Kepeoertaan dan PemasaranV

Tembusan: Direktur Keuangan dan lnvestasi

BA/as/PS.00 BAlas/PS.00

... --..

L

..,_.

--

-~

""

----·-

..,,

"0.

:

~,,.

t~

i

..z.:; :

§:

"O

~--

I

i

>.

! i

I I

i!, f•·

.

I

;

I

l-. II i· . LJ f:"' I

i

I.

I

I

tl

x'-

~

il i'

,,

~,

..

--

LJ

' !

~

1

I

-

r;

..

'---

,

H

..

HJ !, I

:.... {

.

'2

i)

,.

i 2" .__;. j """-t;·

rfi

fl .

ii

>

.__

'

i.... lrlh .

s.a

ei Ill:

"[ I .. -l""- u I

f I.

n

fi

~5 :, .~

i£h1

lrL :!-

I

,~=~

:

I

j

I '!

• : ,, ii

·,Pllj

· ·. zz~

-~r--=ift

I I i i ~I f I !I

j

T

...,

~

)>

=

> (II

:c

0

z

,,m

~ z

!>

i:

,,m

>~ z-< ::;;

c-

a,~

z

:r:,

...>

~ ~ ...

e i;:

:!!

...

~

,:,

m

~