AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) APBD TA 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

APBD TA 2014

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2014

KATA PENGANTAR Puji sukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan ini dibuat sebagai media pertanggungjawaban kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun anggaran 2014. Laporan ini menjelaskan secara lengkap latar belakang penyusunan laporan, perencanaan strategis dinas, pengukuran pencapaian kinerja baik indikator makro maupun pencapaian atas strategis tahun 2014. Diharapkan melalui laporan ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dapat menjelaskan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Banten pada tahun 2014. Demikian Laporan ini kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan. Serang,

Januari 2015

Ir. Hj. Maysaroh Mawardi, MM NIP 19580307 198503 2 001

i

LAMPIRAN

ii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten TA. 2014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................

i

RINGKASAN ...................................................................................

ii

DAFTAR ISI......................................................................................

iv

DAFTAR TABEL ..............................................................................

vi

DAFTAR GAMBAR .........................................................................

vii

BAB. 1 PENDAHULUAN .................................................................

1

1.1 Latar Belakang ....................................................................

1

1.2 Struktur Organisasi, tugas dan fungsi organisasi ................

2

1.3 Tujuan .................................................................................

5

1.4 Dasar Hukum ......................................................................

5

1.5 Sistematika Penulisan .........................................................

6

BAB. 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...............

5

2.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan target dalam RPJMD ....................................................................

7

2.2 Visi, Misi, tujuan, Sasaran, Indikatir Kinerja dan Target Kinerja dalam Renstra .........................................................

8

2.2.1 Visi ............................................................................

8

2.2.2 Misi .............................................................................

9

2.2.3 Tujuan dan sasaran ....................................................

10

2.2.4 Penetapan Kinerja ......................................................

13

BAB. 3 AKUNTABILITAS KINERJA ...............................................

14

3.1 Pencapain Indikator Kinerja ................................................

14

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ................................

16

3.3 Perbandingan Capaian Target Kinerja 2012-2014 ..............

29

3.4 Akuntabilitas Keuangan .......................................................

30

iv


BAB. 4 PENUTUP ...........................................................................

35

4.1 Tinjauan Umum Keberhasilan dan Kegagalan ................

35

4.2 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan ..................................

36

v


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun Anggaran 2013 ......

7

Tabel 2.2 Penetapan kinerja (Tapkin) Tahun Anggaran 2013 ............. 12 Tabel 3.1 Penetapan Kinerja pada RPJMD ......................................... 14 Tabel 3.2 Unit Eksportir Pengolah Ikan di Provinsi Banten .................. 20 Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Target kinerja 2012-2014 ................ 29 Tabel 3.4 Akuntabilitas Keuangan ....................................................... 30 Tabel 3.5 Realisasi APBD yang dirinci per program, Tahun Anggaran 2013 ......................................................... 33 Tabel 3.6 Realisasi APBN, Tahun Anggaran 2013 .............................. 34

vi


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan ......... 2 Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan

2

Gambar 3.1 jumlah Ekspor Perikanan Provinsi Banten Tahun 2009-2013 ............................................................... 19 Gambar 3.2 Tingkat Konsumsi Ikan Provinsi Banten Tahun 2009 - 2013............................................................. 22 Gambar 3.3 Produksi Benih Ikan di Provinsi banten Tahun 2009 – 2013 ........................................................... 24 Gambar 3.4 Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Banten Tahun 2009 – 2013 .......................................................... 25 Gambar 3.5 Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Banten Tahun 2009 – 2013 ........................................................... 26 Gambar 3.6 Luas area konservasi laut provinsi Banten Tahun 2009 – 2013 ........................................................... 28 Gambar 3.7 Jumlah tindak pidana kelautan dan perikanan yang diselesaikan di Provinsi banten Tahun 2009 – 2013 ......... 29

vii


viii


BAB - I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang

berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Pembuatan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasari oleh Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja tingkat SKPD dan unit kerja mandiri pada Pemerintah Provinsi Banten disampaikan kepada Gubernur dengan waktu penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja tingkat SKPD dan unit kerja mandiri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1


1.2 Struktur organisasi, tugas dan fungsi organisasi

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Gambar 1.2. Struktur Organisasi UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan

2


Sesuai dengan Peraturan Gubernur No.14 Tahun

2014 tentang

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten maka tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

adalah

membantu Gubernur untuk melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. Sedangkan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah. 2. Perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan sesuai rencana strategis. 3. Pembinaan dan Penyelenggaraan serta koordinasi bidang bina usaha kewenangan provinsi. 4. Pembinaan dan Penyelenggaraan pemeliharaan serta koordinasi bidang sumberdaya kelautan kewenangan provinsi. 5. Pembinaan dan pengembangan serta koordinasi bidang perikanan budidaya kewenangan provinsi. 6. Pembinaan

dan

pengembangan

serta

koordinasi

bidang

pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan kewenangan provinsi. 7. Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan perijinan di bidang kelautan dan perikanan. 8. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan.

3


9. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan. 10. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Diharapakan melalui anggaran tersebut DKP dapat memberikan perubahan yang lebih baik bagi stakeholder perikanan dalam hal ini pembudidaya ikan, nelayan dan para pengolah serta pihak lainnya.

Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan pembangunan ini

perlu dimonitoring dan diawasi dalam rangka melaksanakan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 serta Inpres Nomor 7 tahun 1999 yang mengharuskan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta harus akuntabel yang berdasar pada azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas, memiliki kepastian hukum. Maka disusunlah ”Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”

4


1.3 Tujuan 1. Bahan

evaluasi

akuntabilitas

kinerja

bagi

pihak

yang

membutuhkan; 2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; 3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; 4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;

1.4 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 5. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan

Penetapan

Kinerja

dan

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5


1.5 Sistematika Penulisan 

RINGKASAN EKSEKUTIF



Bab I Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten



Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja



Bab III Akuntabilitas Kinerja Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Dinas Kelautan

dan

Perikanan

Provinsi

Banten,

dengan

pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja 

Bab IV Penutup



Lampiran-lampiran

6


BAB - II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target dalam RPJMD Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2014

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1) 1

(2) Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

(3) Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

(4) 100%

Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

100%

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi

Rasio penyediaan barang jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tatausaha dan kerumahtanggaan Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

100%

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, tata usaha dan Administrasi Kepegawaian

100%

2

3

Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (Paket)

4

Meningkatnya cakupan wilayah

Luas Areal Konservasi Laut

100%

100%

1 Paket

1 Ha

7


No (1)

5

Sasaran Strategis (2) laut dan pesisir yang direhabilitasi dan bebas IUU Fishing dari 17% menjadi 50% Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari < 100 menjadi > 100

Indikator Kinerja

Target

(3) Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan

(4) 12 Kasus

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jumlah Produksi Benih Ikan

67.150 Ton >100 1,4 Milyar Ekor 160.000 Ton 2.500 Ton

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 6

Pertumbuhan rata-rata PDRB sektor kelautan dan perikanan sebesar 13,5%/tahun

Jumlah Ekspor Perikanan Tingkat Kosumsi Ikan

27,0 Kg/Kapita

Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

0.75%

2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja dalam Renstra 2.2.1 Visi Visi adalah gambaran masa depan yang dipilih dan hendak diwujudkan pada saat yang telah ditentukan. Visi merupakan suatu kondisi ideal tentang masa depan yang realistik, dapat dipercaya, meyakinkan dan mengandung daya tarik. Rumusan visi organisasi harus merupakan bagian dari komponen organisasi, sehingga berguna dalam menentukan keberhasilan

yang

hendak

dicapai

suatu

organisasi,

berguna

mengembangkan kekuatan organisasi serta orientasi ke masa depan. Berdasarkan atas dasar hasil pengkajian pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Banten dan mengacu kepada visi Provinsi Banten, maka Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

8


sebagai berikut “Terwujudnya Usaha Kelautan dan Perikanan yang Maju dan Berdaya Saing untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah” Sesuai Visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2012-2017 tersebut, maka Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten mengemban peran dan program untuk menjaga eksistensi untuk mencapai tujuan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, bertanggungjawab dan tetap menjaga kelestariannya, dan dengan memanfatkan sumberdaya manusia pegawai, sarana dan prasarana, dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

yang

dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

2.2.2 Misi Penjabaran Visi kelautan dan perikanan ini kedalam Misi Dinas Kelautan dan perikanan selama 2012-2017, yaitu : 1. Meningkatkan mutu dan kinerja DKP yang berwibawa dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih 2. Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama sektor

kelautan

dan perikanan

9


3. Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk kelautan dan perikanan 4. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulaupulau kecil secara berkelanjutan

2.2.3 Tujuan dan Sasaran Dengan memperhatikan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah: Misi 1 : Meningkatkan mutu dan kinerja DKP yang berwibawa dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (M1) ; Tujuan : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan DKP yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sektor kelautan dan perikanan, dengan sasaran : Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi

10


Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama sektor

kelautan dan

perikanan (M2); Tujuan : Meningkatnya pendapatan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, dengan sasaran: - Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari < 100 menjadi > 100

Misi 3 : Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk kelautan dan perikanan (M3) Tujuan : Meningkatkan peranan sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan sasaran: -


Misi 4 : Mewujudkan pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan (M4)

Tujuan : Meningkatnya cakupan wilayah laut dan pesisir yang direhabilitasi dan bebas IUU Fishing dari 17% menjadi 50%, dengan sasaran:

11


- Meningkatnya luas wilayah perairan Banten yang diawasi oleh aparatur pengawas Dinas Kelautan dan Perikanan

2.2.4 Penetapan Kinerja Tabel 2.2. Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun Anggaran 2014

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program / Kegiatan

Anggaran (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan Rasio penyediaan barang jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tatausaha dan kerumahtanggaan

100%

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1.000.000.000

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

5.220.000.000

Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

100%

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, tata usaha dan Administrasi Kepegawaian Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (Paket)

100%

2


3

Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat

4

Meningkatnya cakupan wilayah laut dan pesisir yang direhabilitasi dan bebas IUU Fishing dari 17% menjadi 50%

5

6

Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari < 100 menjadi > 100



Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

100%

100%

100%

1 Paket

1 Ha

300.000.000

Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulaupulau Kecil

1.550.000.000

Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

15.818.430.000

Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

3.000.000.000

12 Kasus 67.150 Ton

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

>100

Jumlah Produksi Benih Ikan

1,4 Milyar Ekor 160.000 Ton 2.500 Ton

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Ekspor Perikanan

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

12


No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Tingkat Kosumsi Ikan Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Target

Program / Kegiatan

Anggaran (Rp)

27,0 Kg/Kapita 0.75%

Jumlah Anggaran Tahun 2014

: Rp

26,888,430,000

a.

Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

: Rp

1,000,000,000

b.

Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

: Rp

5,220,000,000

c.

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

: Rp

300,000,000

d.

Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

: Rp

1,550,000,000

e.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

: Rp

15,818,430,000

f.

Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

: Rp

3,000,000,000

13


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Pencapaian Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun pada 2014 pada dasarnya merupakan capaian kinerja dari seluruh jajaran dinas dari tingkat staf, kepala seksi, kepala bidang dan kepala dinas yang telah berdedikasi untuk kemajuan kelautan dan perikanan pada tahun 2014. Target dan realisasi tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten berdasarkan penetapan kinerja pada RPJMD disajikan pada tabel 3.1 di bawah ini :

No

1

2

Sasaran Strategis

Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah


Indikator Kinerja

Target Kinerja

Realisasi

%

Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100%

100%

100

Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan Rasio penyediaan barang jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tatausaha dan kerumahtanggaan

100%

100%

100

100%

100%

100

Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah

100%

100%

100

14


No

3

4

Sasaran Strategis

Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat Meningkatnya cakupan wilayah laut dan pesisir yang direhabilitasi dan bebas IUU Fishing dari 17% menjadi 50%

Indikator Kinerja

Realisasi

%

100%

100%

100

100%

100%

100

1 Paket

1 Paket

100

1 Ha

4.5 Ha

450

12 Kasus

20 Kasus

166,67

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

67.150 Ton

60.184 Ton

89,63

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

>100

104,2

104,2

Jumlah Produksi Benih Ikan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Ekspor Perikanan

1,4 Milyar Ekor 160.000 Ton

0,637 Milyar Ekor 105.000 Ton

45,50

2.500 Ton

4.122 Ton

164,88

27,0 Kg/Kapita

30 Kg/Kapita

111,11

0,75%

0,70%

93,33

Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, tata usaha dan Administrasi Kepegawaian Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (Paket)


Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan 5

6

Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari < 100 menjadi > 100


Target

Tingkat Kosumsi Ikan


Kinerja

65,63

15


3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis yang dilaksanakan

oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Banten berdasarkan penetapan kinerja Tahun Anggaran 2014 yaitu : 1. Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat 2. Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah 3. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi 4. Pertumbuhan rata-rata PDRB sektor kelautan dan perikanan sebesar 13,5%/tahun 5. Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari < 100 menjadi > 100 6. Meningkatnya cakupan wilayah laut dan pesisir yang direhabilitasi dan bebas IUU Fishing dari 17% menjadi 50%

Sasaran 1: Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat Sasaran ini dicapai melalui program penyediaan data pembangunan daerah dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan penyediaan data dan informasi pembangunan

Sasaran 2: Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Sasaran

ini

dicapai

melalui

program

peningkatan

kualitas

tata

kelola

pemerintahan daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

16


1. Kegiatan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan 2. Kegiatan penyusunan laporan kinerja keuangan dan neraca asset SKPD

Sasaran 3. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi Sasaran ini dicapai melalui program peningkatan sarana, prasarana perkantoran dan kapasitas aparatur dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur 5. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pada UPTD BBAT 6. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pada UPTD BBAT 7. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPTD BBAT 8. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPTD BBIP Banten 9. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD BBIP Banten

17


10. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan 11. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pada UPTD BPPP Labuan 12. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pada UPTD BPPP Labuan 13. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPTD BPMHP Banten 14. Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Pada UPTD BPMHP Banten 15. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perkantoran Pada UPTD BPMHP Banten

Sasaran 4. Pertumbuhan rata-rata PDRB sektor kelautan dan perikanan sebesar 13,5%/tahun Sasaran ini dicapai melalui program peningkatan daya saing dan pemasaran produk peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan 2. Kegiatan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan 3. Kegiatan Pengelolaan Kompetensi dan Pelayanan Pengujian UPTD BPMHP Banten 4. Kegiatan Pengendalian Mutu dan Perekayasaan Olahan Hasil Perikanan (BPMHP)

Indikator 4.1 Jumlah Ekspor Perikanan

18


Ekspor komoditas perikanan Provinsi Banten di tahun 2014 yang didata melalui mekanisme perizinan di Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) mengalami peningkatan dari target sebayak 2.500 ton, terealisasi sebesar 4.122 ton atau 164,88%. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan target ekspor perikanan Provinsi Banten tahun 2014 berhasil direalisasikan secara rinci data ekspor Provinsi Banten disajikan pada Gambar 3.1

Gambar 3.1 Jumlah Ekspor Perikanan Provinsi Banten Tahun 2010 – 2014 Peningkatan ekpor ini juga dipicu oleh adanya 9 perusahaan pengolah hasil perikanan yang beroperasi di Provinsi Banten yang mengekspor yang berada di Kota Tangerang, Kab Tangerang, Kab Serang dan Kota Tangerang Selatan. Berikut adalah nama-nama perusahaan ekportir hasil perikanan yang berada di Provinsi Banten.

Tabel 3.2 Unit Eksportir Pengolah Ikan di Provinsi Banten No Nama UPI 1. PT. Fega Aquafamindo

Lokasi Kota Tangerang

Ket Aktif

19


2.

PT. Indoseafood

3.

CV Yulie Aqualindo Makmur

4. 5. 6. 7. 8. 9.

PT. Sinar Tirta Abadi PT. Kelola Mitra Laut PT. Bina Mitra Abadi Sejahtera PT. BMS CV. Mitra Lintas Buana UD. Bandar Mina

Kab Tangerang Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Kab Serang Kab Tangerang Kab Serang Kab Tangerang Kota tangerang

Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif

Kesembilan unit eksportir tersebut secara umum mengolah produk-produk seperti: 1. Ikan Fillet Kakap Putih Segar (Baramundi); 2. Tuna untuk Sashimi; 3. Udang beku; 4. Lobster hidup untuk konsumsi; 5. Kepiting hidup untuk konsumsi; 6. Daging rajungan pasteurisasi dalam kaleng; 7. Belut hidup untuk konsumsi Sebelumnya terdapat PT. Noble Biotech Indonesia dan PT. Nugraha Mitra Jaya, PT. Noble Biotech Indonesia melakukan sertifikasi ekspornya melalui Karantina Ikan karena produksi hasil perikanannya Non Konsumsi (chitin, chitosan), sedangkan PT. Nugraha Mitra Jaya tidak pernah aktif melakukan perdagangan ekspor, disamping persyaratan izinnya yang sudah habis masa berlakunya.

Indikator 4.2 : Tingkat Konsumsi Ikan

20


Konsumsi ikan Provinsi Banten pada tahun 2014 ditargetkan dapat meningkat hingga angka 27 kg/kapita/tahun. Peningkatan jumlah konsumsi ikan masyarakat

dapat

menggambarkan

kondisi

perikanan

dan

masyarakat.

Berdasarkan perhitungan data sementara diketahui bahwa tingkat komsumsi ikan pada tahun 2014 adalah 30 kg/kapita/tahun. Dengan memperhatikan realisasi tingkat konsumsi ikan tersebut, bila dibandingkan dengan target konsumsi ikan Provinsi Banten pada tahun sebelumnya 28,06 kg/kapita/tahun dapat dikatakan di Provinsi

Banten

telah

terjadi

perubahan

paradigma

masyarakat

dalam

memandang ikan sebagai sumber protein hewani yang aman dari cemaran polutan maupun penyakit. Secara khusus dapat pula dikatakan dengan berbagai macam program dan kegiatan yang digalakan oleh DKP Provinsi Banten, mampu menstimulasi masyarakat untuk mau makan ikan, sehingga pada tahun 2014 target konsumsi ikan provinsi banten dapat tercapai sebesar 111,11%.

Secara rinci tingkat

konsumsi ikan Provinsi Banten dari tahun 2010 hingga 2014 disajikan pada Gambar 3.2

21


Gambar 3.2 Tingkat Konsumsi Ikan Provinsi Banten Tahun 2010 – 2014

Indikator 4.3: Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Produk

Domestik

Regional

Bruto

(PDRB)

adalah

jumlah

semua

pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor neto di suatu wilayah/region pada suatu periode (biasanya setahun). Ekspor neto di sini adalah ekspor dikurangi impor. PDRB Perikanan di Provinsi Banten pada tahun 2014 ditargetkan 0,75 % dan dapat terealisasi sebesar 0,7 %.

Sasaran 5. Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari < 100 menjadi > 100 Sasaran ini dicapai melalui program peningkatan produksi, produktivitas peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan dengan kegiatan sebagai berikut:

22


1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Laut 2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau 3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar 4. Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Tawar 5. Kegiatan Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Tawar 6. Kegiatan Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air laut 7. Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Laut 8. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan dan Armada Perikanan 9. Kegiatan Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap 10. Kegiatan Pembinaan Tata Operasional BPPP Labuan 11. Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan BPPP Labuan 12. Kegiatan Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap

Indikator 5.1 : Jumlah Produksi Benih Ikan Benih merupakan ujung tombak keberadaan kegiatan usaha perikanan budidaya dalam rangka memenuhi kebutuhan ikan di Provinsi Banten. Keberadaan bibit unggul sudah tidak dapat dielakan lagi bagi keberhasilan usaha budidaya. Pada tahun 2014 DKP Provinsi banten memiliki target produksi benih sebanyak 1.400 juta ekor dan berdasarkan statistik budidaya jumlah benih yang berhasil di produksi oleh UPR serta Balai benih pemerintah sebanyak 637 juta ekor. Berdasarkan data tersebut maka Indikator Kinerja Utama produksi benih DKP terealisasi sebesar 45,50%. Kecilnya realisasi ini disebabkan karena Pencatatan produksi benih di sentra-sentra benih Kabupaten/Kota oleh petugas Kabupaten/Kota kurang optimal, Survival rate yang tinggi pada tahun 2014 karena

23


cuaca, seperti banjir, dll; kecenderungan pembudidaya untuk mendatangkan benih dari luar Banten, dan harga benih di dalam Banten yang kalah bersaing yang menyebabkan permintaan benih menurun. Secara rinci jumlah produksi benih ikan Provinsi Banten dari tahun 2010 hingga 2014 disajikan pada Gambar 3.3

Gambar 3.3 Produksi Benih Ikan di Provinsi Banten Tahun 2010 - 2014

Indikator 5.2 : Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Produksi perikanan budidaya di Provinsi Banten pada tahun 2014 ditargetkan 160.000 ton, dan berdasarkan hasil statistik perikanan tahun 2014 sebesar 105.000 ton atau terealisasi sebesar 65,63 %. Belum tercapainya target produksi perikanan budidaya karena tingginya target produksi dan sarana dan prasarana untuk mendukung budidaya intensif masih terbatas. Secara rinci jumlah produksi perikanan budidaya Provinsi Banten dari tahun 2010 hingga 2014 disajikan pada Gambar 3.4

24


Gambar 3.4 Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Banten Tahun 2010 – 2014

Indikator 5.3 : Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Produksi perikanan tangkap di Provinsi Banten pada tahun 2014 ditargetkan 67.150 ton, dan berdasarkan hasil statistik perikanan tahun 2014 sebesar 60.184 ton atau terealisasi sebesar 89,63 %. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 59.004 ton. Kenaikan rata-rata produksi perikanan tangkap setiap tahun sebesar 2 %. Produksi perikanan tangkap berfluktuasi setiap tahunnya, karena penangkapan tergantung kepada musim dan cuaca. Secara rinci jumlah produksi perikanan tangkap Provinsi Banten dari tahun 2010 hingga 2014 disajikan pada Gambar 3.5

25


Gambar 3.5 Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Banten Tahun 2010 - 2014

3.1.1 Indikator 5.4 : Nilai Tukar Nelayan (NTN) Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan nelayan. NTN juga menunjukkan daya tukar yang dihasilkan nelayan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTN berarti semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli nelayan. Nilai Tukar Nelayan diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima nelayan terhadap indeks harga yang dibayar nelayan (dihitung dalam persentase). Nilai Tukar Nelayan di Provinsi Banten pada tahun 2014 adalah sebesar 104,2 %. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 99,92 %. Secara keseluruhan Nilai Tukar Nelayan di Provinsi Banten sudah di atas 100 %, artinya tingkat kesejahteraan nelayan sudah semakin meningkat.

26


Sasaran 6. Meningkatnya cakupan wilayah laut dan pesisir yang direhabilitasi dan bebas IUU Fishing dari 17% menjadi 50% Sasaran ini dicapai melalui program pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 2. Kegiatan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 3. Kegiatan Pengendalian Sumberdaya Perikanan 4. Kegiatan Penanganan Pelanggaran Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 6.1 : Luas Areal Konservasi Laut Salah satu upaya perlindungan terhadap sumberdaya alam adalah dengan melakukan langkah konservasi pada lokasi-lokasi tertentu yang memiliki potensi keanekaragaman jenis biota laut dan keunikan agar ekosistem tersebut dapat terus terjaga dengan baik. Di bidang kelautan dan perikanan langkah konservasi suatu kawasan sering disebut sebagai Kawasan Konservasi Laut (KKL). KKL tersebut

pada

dasarnya

merupakan gerbang terakhir perlindungan

dan

pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya kelautan dan ekosistemnya. Melalui cara tersebut diharapkan upaya perlindungan secara lestari terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber plasma nutfah dan ekosistemnya serta pemanfaatan sumberdaya alam laut secara berkelanjutan dapat terwujud. Pada tahun 2013 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten diharapkan mampu menambah lahan koservasi seluar 1 Ha, berdasarkan data yang dikeluarkan pada akhir Desember 2014 terdapat peningkatan lahan koservasi seluas 7 Ha, dengan demikian target lahan konservasi kelautan dan perikanan

27


pada tahun 2014 tercapai 700 %. Tingginya realisasi ini terkait dengan banyaknya batang mangrove yang ditanam di Provinsi Banten yaitu sebanyak 70.000 batang. Secara rinci luas area konservasi laut Provinsi Banten dari tahun 2010 hingga 2014 disajikan pada Gambar 3.6

Gambar 3.6 Luas area konservasi laut provinsi Banten Tahun 2010 – 2014

Indikator Kinerja 6.2: Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan Penyelesaian tindak pidana perikanan di Provinsi Banten Pada Tahun 2014 sebanyak 20 kasus. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Tahun 2013 sebanyak 10 kasus, tahun 2012 sebanyak 12 kasus. Tingginya realisasi ini terkait degan banyaknya tindak pidana kelautan dan perikanan yang diselesaikan sampai tingkat pengadilan. Secara rinci jumlah tindak pidana kelautan dan perikanan yang diselesaikan di Provinsi Banten dari tahun 2010 hingga 2014 disajikan pada Gambar 3.7

28


Gambar 3.7 Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan di Provinsi Banten Tahun 2010 – 2014

3.3 Perbandingan Capaian Target Kinerja 2013-2015 Perbandingan capaian target kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dari tahun 2013 sampai tahun 2015 dapat dilihat di tabel 3.3 Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Target Kinerja 2013-2015 No

Indikator Kinerja

Satuan

(1)

(3)

(4)

1

Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan Rasio penyediaan barang jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tatausaha dan kerumahtanggaan Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

%

2

3

4 5

%

%

% %

Tahun 2013 Target

Realisasi

(5)

(6)

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Tahun 2014 %

Target

Realisasi

(7)

(5)

(6)

100.00% 100.00%

100.00%

100.00% 100.00%

100.00 100.00

100.00

100.00 100.00

Target 2015

% (7)

(5)

100.00

100.00%

100.00

100.00

100.00%

100.00

100.00

100.00%

100.00

100.00

100.00%

100.00

100.00

100.00%

100.00

29


No

Indikator Kinerja

(1) 6

Satuan

(3)

8 9

%

Paket Ha Kasus

11

Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Nilai Tukar Nelayan (NTN)

12


13 14


Milyar Ekor Ton

15


16


10

Ton

Ton Kg/Kapita %

Target 2015

Realisasi

%

Target

Realisasi

(5)

(6)

(7)

(5)

(6)

100.00

100.00

1.00

1.00

100.00%

1.00

1.00

100.00%

1.00

1.00

1.20

120.00%

1.00

4.5

450.00%

1.00

12.00

10.00

83.33%

12.00

20.00

166.67%

12.00

59,004.00

88,13%

60,184.00

89.63%

68,025,00

99.92

83,27%

67,150.0 0 125.00

104.2

104.2%

>100.00

1.30

0.979

75.32%

1.40

0.637

45.5%

1.50

150,000. 00

99,421.00

66.28%

160,000. 00

105,000.00

65.63%

170,000.00

1,750.00

2,067.00

118.11%

2,500.00

4,122.00

164.88%

3,250.00

26.00

28.06

107.92%

27.00

30

111.11%

28.00

0.72

0.69

95.83%

0.75

0.70

93.33%

0.77

66,950.0 0 100.00

%

Tahun 2014

Target (4)

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, tata usaha dan Administrasi Kepegawaian Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (Paket) Luas Areal Konservasi Laut

7

Tahun 2013

100.00%

100.00

100.00

% (7)

(5)

100.00%

100.00

3.4 Akuntabilitas Keuangan Akuntabilitas keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten yang terdiri dari pagu dan realisasi anggaran kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan tingkat capaian setiap sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat di tabel 3.4 Tabel 3.4 Akuntabilitas Keuangan No

Sasaran Strategis

(1) 1

(2) Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

2


Indikator Kinerja

%

(3) Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan Rasio penyediaan barang jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tatausaha dan kerumahtanggaan Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah

100.00 100.00

100.00

Program / Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi Anggaran (Rp)

Sisa Anggaran (Rp)

%

(6)

(7)

(4) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

(5) 1,100,000,000

984,554,200

115,445,800

89.50%


5,575,000,000

5,432,451,983

142,548,017

97.44%

100.00

30


3

4

5

6

Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat Meningkatnya cakupan wilayah laut dan pesisir yang direhabilitasi dan bebas IUU Fishing dari 17% menjadi 50% Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari < 100 menjadi > 100

Pertumbuhan rata-rata PDRB sektor kelautan dan perikanan sebesar 13,5%/tahun Total Anggaran Belanja Langsung

Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, tata usaha dan Administrasi Kepegawaian Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (Paket)

100.00

100.00



450.00

Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan

166.67

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Nilai Tukar Nelayan (NTN)

89.63


45.50


65.63 164.88


111.11


93.33

100.00

104.2

400,000,000

389,899,300

10,100,700

97.47%

Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

1,800,000,000

1,521,846,741

278,153,259

84.55%


16,092,430,000

13,741,267,135

2,351,162,865

85.39%


3,000,000,000

2,886,133,500

113,866,500

96.20%

27,967,430,000

24,956,152,859

3,011,277,141

89.23%

Realisasi belanja daerah Dinas Kelautan dan Perikaan Provinsi Banten Pada Tahun 2014, dengan pagu sebesar Rp 27.967.430.000,00 hingga 31 Desember 2014 mampu terealisasi hingga 90 % untuk fisik dan keuangan sebesar 89,23 % atau Rp 24.956.152.859,00 dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.011.277.141,00. Sisa anggaran ini berasal dari beberapa sisa kontrak dan anggaran yang tidak dapat diserap akibat beberapa akun yang memang secara aturan administrasi tidak dapat dicairkan dan akibat kesalahan pelaksana kegiatan yang tidak memperhatikan pencatatan keuangan. Untuk lebih jelas uraian realisasi APBD tahun 2014 disajikan pada Tabel 3.5. Kemudian untuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dengan anggaran sebesar Rp 11.302.054.000,00 yang terdiri tugas perbantuan sebesar Rp 4.565.900.000,00 dan dana dekonsentrasi sebesar Rp 6.736.154.000,00. 31


Dana APBN ini dapat terealisasi sbesar 100% untuk fisik dan keuangan sebesar 96,18 % atau sebesar Rp 10.870.574.847,00 dengan rincian realisasi Tugas Perbantuan 97,65% atau Rp 4.458.514.000,00 dan Dana Dekonsentrasi terealisasi hingga 95,19 % atau

Rp 6.412.060.847,00. Secara keseluruhan

terdapat deviasi antaran jumlah anggaran dan besarnya realisasi sebesar Rp 431.479.153,00 Secara rinci realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara disajikan pada Tabel 3.6.

32


Tebel 3.5. Realisasi APBD yang dirinci per program, Tahun Anggaran 2014 REALISASI No.

PROGRAM

I


II

Pagu Anggaran

REN

Fisik (%)

Keuangan

Sisa Anggaran

400.000.000

100.00

99,96

389.899.300

97,47%

10.100.700

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1.100.000.000

100.00

95,63

984.554.200

89,50%

115.445.800

III


5.575.000.000

100.00

99,75

5.432.451.983

97,44%

142.548.017

IV


3.000.000.000

100.00

92,80

2.886.133.500

96,20%

113.866.500

V


16.092.430.000

100.00

89,32

13.741.267.135

85,39%

2.351.162.865

VI

Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1.800.000.000

100.00

91,89

1.521.846.741

84,55%

278.153.259

27.967.430.000

100.00

90,00

24.956.152.859

89,23%

3.011.277.141

TOTAL

33


Tabel 3.6 Realisasi APBN, Tahun Anggaran 2014

Target Satu Tahun Program/Kegiatan

1

Alokasi Anggaran (Rp) 2

Realisasi Anggaran s/d Bulan Laporan

Realisasi Fisik s/d Bulan Laporan

Target

Target

Realisasi

Bobot

Realisasi

(%)

(Rp)

%

(Rp)

%

%

%

3

4

5

6

7

8

9

Satker (01)

279,500,000

2%

279,500,000

100,00

275,564,705

98.59%

100

100%

Satker (03)

1,550,959,000

14%

1,550,959,000

100,00

1,462,202,900

94.28%

100

100%

317,160,000

3%

317,160,000

100,00

313,002,000

98.69%

100

100%

Satker (03) (TP) Satker (04)

1,062,360,000

9%

1,062,360,000

100,00

1,031,264,442

97.07%

100

100%

Satker (04) (TP)

1,582,640,000

14%

1,582,640,000

100,00

1,553,528,000

98.16%

100

100%

Satker (05)

571,244,000

5%

571,244,000

100,00

543,078,400

95.07%

100

100%

Satker (06)

1,350,341,000

12%

1,350,341,000

100,00

1,322,790,000

97.96%

100

100%

Satker (06) (TP)

2,666,100,000

24%

2,666,100,000

100,00

2,591,984,000

97.22%

100

100%

Satker (07)

1,175,000,000

10%

1,175,000,000

100,00

1,043,078,400

88.77%

100

100%

Satker (12)

596,750,000

5%

596,750,000

100,00

596,310,000

99.93%

100

100%

Satker (13)

150,000,000

1%

150,000,000

100,00

137,772,000

91.85%

100

100%

11,302,054,000

100%

11,302,054,000

100,00

10,870,574,847

96.18%

100

100%

Jumlah Total (+ TP)

34


BAB-4 PENUTUP 4.1 Tinjauan Umum Keberhasilan dan Kegagalan 1. Dinas Kelautan dan Perikanan ada 9 Indikator Kinerja Utama, empat diantaranya dapat dipenuhi dan empat indikator yang belum mencapai target yaitu jumlah produksi perikanan tangkap terealisasi sebesar 89,63%, jumlah produksi benih ikan terealisasi sebesar 45,50%, jumlah produksi perikanan budidaya terealisasi sebesar 65,63% dan kontribusi sektor

perikanan

terhadap

PDRB

terealisasi

sebesar

93,33%.

Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tersebut, antara lain: a. Sistem

pencatatan

data

dan

statistik

perikanan

budidaya

khususnya perbenihan belum optimal, hal ini terkait belum tersedianya data base dan kurangnya jumlah petugas statisik di kabupaten/kota b. Kurangnya jumlah Petugas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Tenaga Ahli Perikanan untuk melakukan tugas penyidikan tindak pindana kelautan dan perikanan c. Biaya operasional kegiatan perikanan masih tinggi, khususnya bahan bakar minyak (BBM khususnya solar) pada perikanan tangkap khusunya nelayan dan pakan pada perikanan budidaya

35


khususnya pembudidaya dimana komponen tersebut menyerap +60% dari total biaya. 2. Bila ditinjau dari sisi keuangan, realisasi anggaran baik APBD maupun APBN cukup baik.

APBD terealisasi sebesar 89,23% dari pagu

anggaran sebesar Rp 27.967.430.000,00 sedangkan Realisasi APBN sebesar 96,18% dari pagu anggaran sebesar Rp 11.302.054.000,00.

4.2 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan 1 Perbaikan perencanaan dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (RUP) serta Lelang oleh Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan sehingga diharapkan penyerapan anggaran akan lebih tinggi b. Menyusun daftar kebutuhan sarana dan prasarana yang memiliki kontribusi tinggi pada biaya operasional untuk dijadikan rujuan dalam penyusunan besaran subsidi 2 Perbaikan kebijakan dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Usulan penyediaan tenaga statistisi dan PPNS kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memenuhi kebutuhan di kabupaten/kota dan Provinsi b. Perbaikan sistem pencacahan data dan statistik perbenihan yang sebelumnya dengan metoda sampel selanjutnya dengan metoda cacah lengkap

36


c. Mengusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan subsidi BBM khususnya solar bagi nelayan, subsidi pakan dan benih untuk pembudidaya untuk membantu menekan biaya operasional 3 Perbaikan pelaksanaan program/kegiatan pada Rencana Kerja DKP Tahun 2015 dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Menganggarkan fasilitasi Pelatihan/Bimtek Petugas Statistisi dan PPNS b. Melakukan kegiatan validasi data statistik perbenihan setiap triwulan c. Memberikan insentif kepada petugas statsitik perbenihan yang telah menjalan tugas dengan baik d. Melaksanakan pembinaan kepada pembudidaya untuk membuat pakan sendiri dengan menggunakan mesin pellet dan menyediakan bantuan hibah pengadaan mesin pellet e. Pengadaan kapal patrol pengawasan sumberdaya kelautan dn perikanan baru untuk meningkatkan kinerja petugas

37

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) APBD TA 2014

Recommend Documents