A. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN APBD

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA Nomor : 7 Tahun 2007 Tanggal : 4 Juni 2007 FORMULIR- FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN APBD

URUTAN PENGERJAAN FORM 1 Pencapaian Kinerja dari Urusan 2 Proyeksi Pendapatan Belanja Pembiayaan 3 Ringkasan Proyeksi APBD 4 Prioritas Program & Plafon 5 Plafon Anggaran Menurut Organisasi 6 Nota Kesepakatan

-1-

FORMATA KUA KOTA TASIKMALAYA

KEBIAJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN ......... I.

PENDAHULUAN (Pada Bab I Pendahuluan, memuat antara lain: 1.1. Uraian kondisi/prestasi yang telah berhasil dicapai pada tahun sebelumnya, tahun berjalan dan perkiraan pencapaian pada tahun anggaran yang akan datang; 1.2. Uraian ringkasan identifikasi permasalahan/hambatan dan tantangan utama yang dihadapi pada tahun sebelumnya, tahun berjalan dan tahun yang akan dating.)

II.

GAMBARAN UMUM RKPD Memuat gambaran umum prioritas pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RKPD untuk menyelesaikan permasalahan/hambatan dan tantangan utama serta menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target Pencapaian Kinerja yang Terukur Dari Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

KODE

1. 1.

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN

Urusan Wajib 01.

Pendidikan Program Kegiatan Dst………………

1.

02.

Kesehatan Program Kegiatan Dst………………

1.

03.

Pekerjaan Umum Program Kegiatan Dst………………

1.

06.

Perencanaan Pembangunan Program Kegiatan Dst………………

1.

07.

Perhubungan Program Kegiatan Dst………………

-2-

TARGET (%)

ORGANISASI

PAGU INDIKATIF (Juta Rp)

1.

08.

Lingkungan Hidup Program Kegiatan Dst………………

1.

10.

Kependudukan dan Catatan Sipil Program Kegiatan Dst………………

1.

13.

Sosial Program Kegiatan Dst………………

1.

15.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Kegiatan Dst………………

1.

16.

Penanaman Modal Program Kegiatan Dst………………

1.

19.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Kegiatan Dst………………

1.

20.

Pemerintahan Umum Program Kegiatan Dst………………

1.

24.

Kearsipan Program Kegiatan Dst………………

2. 2.

Urusan Pilihan 01.

Pertanian Program Kegiatan Dst………………

2.

04.

Pariwisata Program Kegiatan Dst………………

2.

07.

Perindustrian Program Kegiatan Dst……………… JUMLAH

-3-

III. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SUMBER PENDANAAN (Pada Bab III, diuaraikan dan dijelaskan tentang asumsi, kondisi yang telah terjadi dan diperkirakan akan terjadi yang menjadi dasar penyusunan Keibajakan Umum APBD. Contoh asumsi dan kondisi yang menjadi dasar pencapaian sasaran pada tahun yang akan dating adalah : (1) laju inflasi, (2) pertumbuhan ekonomi regional, (3) tingkat pengangguran regional, dan (4) lain-lain asusmsi yang relevan dengan kondisi daerah setempat Dalam rangka implementasi asumsi dan kondisi yang menjadi dasar pencapaian sasaran, Kebijakan Umum APBD harus mampu menjelaskan kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah. Perlu dicermati dalam uraian dan penjelasan tersebut, bahwa kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/sasaran yang berbeda. Selain dari pada itu, dalam Bab ini juga diuraikan dan dijelaskan mengenai perkiraan penerimaan untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun yang dating, baik penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (DAU, Dana Bagi Hasil dan DAK) maupun penerimaan yang berasal dari pinjaman maupun hibah.) Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Jumlah NO

Uraian TA (n-1)

1

PENDAPATAN DAERAH

1.1

Pendapatan asli daerah

1.1.1

Pajak daerah

1.1.2

Retribusi daerah

1.1.3 1.1.4

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1.2

Dana perimbangan

1.2.1

Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

1.2.2

Dana alokasi umum

1.2.3

Dana alokasi khusus

1.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1.3.1

Hibah

1.3.2

Dana darurat

1.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1.3.4 1.3.5

Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya

Jumlah Pendapatan 2

BELANJA DAERAH

2.1

Belanja Tidak Langsung

2.1.1

Belanja pegawai

2.1.2

Belanja bunga

2.1.3

Belanja subsidi

-4-

Proyeksi TA (n)

BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp

%

2.1.4

Belanja hibah

2.1.5

Belanja bantuan sosial

2.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

2.1.8

Belanja tidak terduga

2.2

Belanja Langsung

2.2.1

Belanja pegawai

2.2.2

Belanja barang dan jasa

2.2.3

Belanja modal Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)

3

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1

Penerimaan pembiayaan

3.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

3.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

3.1.6

Penerimaan piutang daerah Jumlah penerimaan pembiayaan

3.2

Pengeluaran pembiayaan

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

3.2.2

Penyertaan modal (Investasi) daerah

3.2.3

Pembayaran pokok utang

3.2.4

Pemberian pinjaman daerah Jumlah pengeluaran pembiayaan Pembiayaan neto

3.3

IV.

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)

PENUTUP Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran ………………. ……………., tanggal.................. WALIKOTA TASIKMALAYA (tanda tangan) (nama lengkap)

-5-

FORMAT NOTA KESEPAKATAN A. KUA

NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR TANGGAL

: …………………… : .........................

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN..... Yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

Nama Jabatan Alamat Kantor

: ………………………………………….. : Walikota Tasikmalaya : ……………………………………………

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Tasikmalaya 2.

a. Nama Jabatan Alamat

: …………………………………………… : Ketua DPRD Kota Tasikmalaya : ……………………………………………

b. Nama Jabatan Alamat

: …………………………………………… : Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya : ……………………………………………

c. Nama Jabatan Alamat


sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran ..,.... Berdasarkan hal tersebut di atas, sepakat terhadap target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang direncanakan akan dicapai dalam tahun anggaran .......... sebagai berikut :

-6-

I. PENDAHULUAN (Pada Bab I Pendahuluan, memuat antara lain: 1.1. Uraian kondisi/prestasi yang telah berhasil dicapai pada tahun sebelumnya, tahun berjalan dan perkiraan pencapaian pada tahun anggaran yang akan datang; 1.2. Uraian ringkasan identifikasi permasalahan/hambatan dan tantangan utama yang dihadapi pada tahun sebelumnya, tahun berjalan dan tahun yang akan dating.) II. GAMBARAN UMUM RKPD Memuat gambaran umum prioritas pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RKPD untuk menyelesaikan permasalahan/hambatan dan tantangan utama serta menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target Pencapaian Kinerja yang Terukur Dari Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

KODE

1. 1.

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN

Urusan Wajib 01.

Pendidikan Program Kegiatan Dst………………

1.

02.

Kesehatan Program Kegiatan Dst………………

1.

03.

Pekerjaan Umum Program Kegiatan Dst………………

1.

06.

Perencanaan Pembangunan Program Kegiatan Dst………………

1.

07.

Perhubungan Program Kegiatan Dst………………

1.

08.

Lingkungan Hidup Program Kegiatan Dst………………

1.

10.

Kependudukan dan Catatan Sipil Program Kegiatan Dst………………

-7-

TARGET (%)

ORGANISASI

PAGU INDIKATIF (Juta Rp)

1.

13.

Sosial Program Kegiatan Dst………………

1.

15.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Kegiatan Dst………………

1.

16.

Penanaman Modal Program Kegiatan Dst………………

1.

19.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Kegiatan Dst………………

1.

20.

Pemerintahan Umum Program Kegiatan Dst………………

1.

24.

Kearsipan Program Kegiatan Dst………………

2. 2.

Urusan Pilihan 01.

Pertanian Program Kegiatan Dst………………

2.

04.

Pariwisata Program Kegiatan Dst………………

2.

07.

Perindustrian Program Kegiatan Dst………………

JUMLAH

-8-

III.

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SUMBER PENDANAAN (Pada Bab III, diuaraikan dan dijelaskan tentang asumsi, kondisi yang telah terjadi dan diperkirakan akan terjadi yang menjadi dasar penyusunan Keibajakan Umum APBD. Contoh asumsi dan kondisi yang menjadi dasar pencapaian sasaran pada tahun yang akan dating adalah : (1) laju inflasi, (2) pertumbuhan ekonomi regional, (3) tingkat pengangguran regional, dan (4) lain-lain asusmsi yang relevan dengan kondisi daerah setempat Dalam rangka implementasi asumsi dan kondisi yang menjadi dasar pencapaian sasaran, Kebijakan Umum APBD harus mampu menjelaskan kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah. Perlu dicermati dalam uraian dan penjelasan tersebut, bahwa kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/sasaran yang berbeda. Selain dari pada itu, dalam Bab ini juga diuraikan dan dijelaskan mengenai perkiraan penerimaan untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun yang dating, baik penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (DAU, Dana Bagi Hasil dan DAK) maupun penerimaan yang berasal dari pinjaman maupun hibah.) Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Jumlah NO

Uraian TA(n-1)

1

PENDAPATAN DAERAH

1.1


1.1.1

Pajak daerah

1.1.2

Retribusi daerah

1.1.3 1.1.4


1.2

Dana perimbangan

1.2.1


1.2.2

Dana alokasi umum

1.2.3

Dana alokasi khusus

1.3


1.3.1

Hibah

1.3.2

Dana darurat

1.3.3


1.3.4 1.3.5


Jumlah Pendapatan 2

BELANJA DAERAH

2.1


2.1.1

Belanja pegawai

2.1.2

Belanja bunga

2.1.3

Belanja subsidi

2.1.4

Belanja hibah

-9-

Proyeksi TA (n)


%

2.1.5


2.1.6


2.1.7


2.1.8


2.2

Belanja Langsung

2.2.1

Belanja pegawai

2.2.2


2.2.3


3

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1


3.1.1


3.1.2


3.1.3


3.1.4


3.1.5


3.1.6


3.2


3.2.1


3.2.2


3.2.3


3.2.4


3.3


- 10 -

IV.

PENUTUP Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran ……………….

……………., tanggal.................. WALIKOTA TASIKMALAYA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

……………………………………… selaku PIHAK PERTAMA

………………………………………………………… selaku, PIHAK KEDUA

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

(nama lengkap) KETUA

(tanda tangan)

(nama lengkap) WAKIL KETUA

(tanda tangan)

(nama lengkap) WAKIL KETUA

- 11 -

B. PPAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR TANGGAL

: …………………… : .........................

TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN TAHUN ANGGARAN........... Yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

Nama Jabatan Alamat Kantor

: ………………………………………….. : Walikota Tasikmalaya : ……………………………………………

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Tasikmalaya 2.

a. Nama Jabatan Alamat

: …………………………………………… : Ketua DPRD Kota Tasikmalaya : ……………………………………………

b. Nama Jabatan Alamat


c. Nama Jabatan Alamat


sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD diperlukan Prioritas dan Plafon anggaran yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran ..,.... Berdasarkan hal tersebut di atas, sepakat terhadap target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang direncanakan akan dicapai dalam tahun anggaran .......... sebagai berikut :

- 12 -

I. PENDAHULUAN (Pada Bab I Pendahuluan, memuat antara lain: 2.1. Uraian kondisi/prestasi yang telah berhasil dicapai pada tahun sebelumnya, tahun berjalan dan perkiraan pencapaian pada tahun anggaran yang akan datang; 1.3. Uraian ringkasan identifikasi permasalahan/hambatan dan tantangan utama yang dihadapi pada tahun sebelumnya, tahun berjalan dan tahun yang akan dating.) II. KUA TAHUN ANGGARAN ……………….. Memuat gambaran ringkasan tentang target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembayaran daerah sebagai dasar penentuan prioritas program dan plafon anggaran menurut bidang pemerintahan. III. PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH Memuat penjelasan tentang asumsi makro ekonomi yang disepakati terhadap implikasi kemampuan fiskal daerah, kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terjadinya atau terjadinya peningkatan belanja daerah dan kebijakan pemerintah daerah dibidang pembiayaan daerah tahun anggaran ……………. Penjelasan tersebut diatas secara ringkas digambarkan dalam Ringkasan Proyeksi APBD Tahun Anggaran ………………….. Ringkasan Proyeksi APBD Tahun Anggaran ....................... Jumlah NO

Uraian TA(n-1)

1

PENDAPATAN DAERAH

1.1


1.1.1

Pajak daerah

1.1.2

Retribusi daerah

1.1.3 1.1.4


1.2

Dana perimbangan

1.2.1


1.2.2

Dana alokasi umum

1.2.3

Dana alokasi khusus

1.3


1.3.1

Hibah

1.3.2

Dana darurat

1.3.3


1.3.4 1.3.5


Jumlah Pendapatan 2

BELANJA DAERAH

2.1


- 13 -

Proyeksi TA (n)


%

2.1.1

Belanja pegawai

2.1.2

Belanja bunga

2.1.3

Belanja subsidi

2.1.4

Belanja hibah

2.1.5


2.1.6


2.1.7


2.1.8


2.2

Belanja Langsung

2.2.1

Belanja pegawai

2.2.2


2.2.3


3

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1


3.1.1


3.1.2


3.1.3


3.1.4


3.1.5


3.1.6


3.2


3.2.1


3.2.2


3.2.3


3.2.4


3.3


IV. PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARAN Menguraikan tentang priotitas program dan plafon anggaran yang disepakati mencakup capaian sasaran, dasar pertimbangan penentuan besaran pagu indikatif untuk mencapai sasaran program serta hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian SKPD dalam menjabarkan program lebih lanjut ke dalam masing-masing kegiatan.

- 14 -

MARIK PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARAN NO.

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN

ORGANISASI

JUMLAH PLAFON ANGGARAN

1

2

3

4

5

Jumlah

V.

PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI PLAFON ANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE

1

URUSAN WAJIB

1

01

Pendidikan

1

01

01

Dinas Pendidikan

1

01

02

Kantor Perpustakaan Daerah

1

01

03

Dst……………

1

02

1

02

01

Dinas Kesehatan

1

02

02

Rumah Sakit Umum Daerah

1

02

03

Rumah Sakit Jiwa

1

02

04

Rumah Sakit paru-paru

1

02

05

Rumah Sakit Ketergantungan Obat

1

02

06

Dst……………

1

03

1

03

01

Dinas Pekerjaan Umum

1

03

02

Dinas Bina Marga

1

03

03

Dinas Pengairan

1

03

04

Dinas Pengawasan Bangunan dan Tata Kota

1

03

05

Dinas Cipta Karya

1

03

06

Dst……………

1

04

1

04

Kesehatan

Pekerjaan Umum

Perumahan 01

Dinas Permukiman

- 15 -

BELANJA TIDAK LANGSUNG

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

1

04

02

Dinas Pemadam Kebakaran *)

1

04

03

Dinas Pemakaman *)

1

04

04

Dst……………

1

05

1

05

01

Dinas Tata Ruang *)

1

05

02

Dst……………

1

06

1

06

01

BAPPEDA

1

06

02

Dst……………

1

07

1

07

01

Dinas Perhubungan

1

07

02

Dst……………

1

08

1

08

01

Dinas Lingkungan Hidup & Pelayanan Kebersihan

1

08

02

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

1

08

03

Dinas Pertamanan

1

08

04

Dinas Kebersihan

1

08

05

Dst……………

1

09

1

09

01

Badan Pertanahan Daerah

1

09

02

Dst……………

1

10

1

10

01

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1

10

02

Dinas Kependudukan, KB dan Tenaga Kerja

1

11

1

11

01

Dinas Pemberdayaan Perempuan

1

11

02

Dst……………

1

12

1

12

01

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah

1

12

02

Dst……………

1

13

1

13

01

Dinas Sosial

1

13

02

Kantor Perlindungan Sosial

1

14

1

14

Penataan Ruang

Perencanaan Pembangunan

Perhubungan

Lingkungan Hidup

Pertanahan

Kependudukan dan Catatan Sipil

Pemberdayaan Perempuan

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Sosial

Tenaga Kerja 01

Dinas Tenaga Kerja

- 16 -

1

14

02

Dst……………

1

15

1

15

01

Dinas Koperasi dan UKM

1

15

02

Dst……………

1

16

1

16

01

Badan Penanaman Modal Daerah

1

16

02

Dst……………

1

17

1

17

01

Dinas Kebudayaan

1

17

02

Permuseuman

1

17

03

Dst……………

1

18

1

18

01

Dinas Pemuda dan Olah Raga

1

18

02

Dst……………

1

19

1

19

01

Dinas Kesbang Linmas

1

19

02

Dinas Ketentraman dan Ketertiban

1

19

03

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

1

19

04

Kantor Kesatuan Bangsa & LINMAS

1

20

1

20

01

DPRD

1

20

02

KDH & WKDH

1

20

03

Sekretariat Daerah

1

20

04

Sekretariat DPRD

1

20

05

Badan Pengelola Keuangan Daerah

1

20

06

Badan Penelitian dan Pengembangan

1

20

07

Badan Pengawasan Daerah

1

20

08

Kantor Penghubung

1

20

09

Kecamatan Kawalu

1

20

10

Kelurahan

1

20

11

Kecamatan Tamansari

1

20

12

Kecamatan Mangkubumi

1

20

13

Kecamatan Cibeureum

1

20

14

Kecamatan Indihiang

1

20

15

Kecamatan Cihideung

1

20

16

Kecamatan Tawang

1

20

17

Kecamatan Cipedes

1

20

18

Dinas Pendapatan

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penanaman Modal

Kebudayaan

Pemuda dan Olah Raga

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pemerintahan Umum

- 17 -

1

21

Kepegawaian

1

21

01

Badan Pendidikan dan Pelatihan

1

21

02

Badan Kepegawaian Daerah

1

21

03

Dst……………

1

22

1

22

01

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1

22

02

Dst……………

1

23

1

23

01

Badan Statistik daerah

1

23

02

Kantor Statistik Daerah

1

23

03

Dst……………

1

24

1

24

01

Kantor Arsip & Perpustakaan Daerah

1

24

02

Dst……………

1

25

1

25

01

Dinas Informasi dan Komunikasi

1

25

02

Kantor Pengolahan Data Elektronik

1

25

03

Dst……………

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Statistik

Kearsipan

Komunikasi dan Informatika

2

URUSAN PILIHAN

2

01

Pertanian

2

01

01

Dinas Pertanian

2

01

02

Dinas Perkebunan

2

01

03

Dinas Peternakan

2

01

04

Dinas Ketahanan Pangan

2

01

05

Dst……………

2

02

2

02

01

Dinas Kehutanan

2

02

02

Dst……………

2

03

2

03

01

Dinas Pertambangan

2

03

02

Dst……………

2

04

2

04

01

Dinas Pariwisata

2

04

02

Kebun Binatang

2

04

03

Kantor Pariwisata & Kebudayaan Daerah

Kehutanan

Energi dan Sumberdaya Mineral

Pariwisata

- 18 -

2

05

Kelautan dan Perikanan

2

05

01

Dinas Kelautan dan Perikanan

2

05

02

Dst……………

2

06

2

06

01

Dinas Perdagangan

2

06

02

Dinas Pasar

2

06

03

Dst……………

2

07

2

07

01

Dinas Perindustrian

2

07

03

Dinas Perindustrian & Perdagangan

2

08

2

08

01

Dinas Transmigrasi

2

08

02

Dst……………

Perdagangan

Perindustrian

Transmigrasi

Jumlah

VI.

PENUTUP Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran ………………. ……………., tanggal.................. WALIKOTA TASIKMALAYA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

……………………………………… selaku PIHAK PERTAMA

………………………………………………………… selaku, PIHAK KEDUA

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

(nama lengkap) KETUA (tanda tangan) (nama lengkap) WAKIL KETUA (tanda tangan) (nama lengkap) WAKIL KETUA

- 19 -

- 20 -

URUTAN PENGERJAAN FORM : 1. Kerjakan form R-1 untuk SKPD yang mempunyai pendapatan 2. Kemudian R-21 untuk mengisi anggaran belanja tidak langsung 3. Kemudian R-221 untuk mengisi rincian anggaran belanja langsung 4. Kemudian R-22 untuk mengisi rekapitulasi anggaran belanja langsung 5. Kemudian R-31 untuk mengisi penerimaan pembiayaan 6. Kemudian R-32 untuk mengisi pengeluaran pembiayaan 7. Terakhir form R-0 yang merupakan rekapitulasi dari form R-1 sampai dengan R-32

- 21 -

URUTAN PENGERJAAN FORM 1. Format Raperda 2. Rincian APBD Menurut Urusan PBP (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) 3. Ringkasan APBD Menurut Urusan Program & Kegiatan 4. Ringkasan APBD Menurut Urusan 5. Ringkasan APBD

- 22 -

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD Kota Tasikmalaya 1 Tahun Anggaran … Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………… Organisasi : x. xx. xx. ………………… Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian

Kode Rekening 1

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

xx xx xx xx xx xx xx xx xx

2

Rincian Penghitungan Tarif/ Volume Satuan Harga 3 4 5

Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)

xx xx xx xx xx xx xx xx xx Jumlah ……..,tanggal ….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. 000 000 000

Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No

Nama

Nip

Jabatan

Tandatangan

1 2 dst Cara Pengisian Formulir RKA - SKPD 1 Formulir RKA - SKPD 1 sebagai formulir untuk menyusun rencana pendapatan atau penerimaan satuan kerja perangkat daerah dalam tahun anggann yang direncanakan. Oleh karena itu nomor kode rekening dan uraian nama kelompoli jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan yang dicantumkan dalam formulir RKA - SKPD 1 disesuaikan dengan pendapatan tertentu yang akan dipungut atau penerimaan tertentu dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat dberah sebagaimanana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengisian formulii RKA - SKPD supaya mempedomani ketentuan Pasal 25 peraturan inl. Untuk memenuhi azas tranparansi dan prinsip anggaran beidasarkan rencana pendapatan yang dianggarkan, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, lumpsum. 1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. 2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

- 23 -

3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan fugas pokok dan fungsi SKPD. 4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah. 5. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis; objek, rincian objek pendapatan satuan kerja perangkat daerah, 6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uralan nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek Pendapatan. 7. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian obyek pendapatan yang direncanakan, seperti Jumlah kendaraan bermotor, jumlah liter bahan bakar kendaraan bermotor, jumlah tingkat hunian hotel, jumlah pengunjung restoran, jumlah kepala keluarga, jumlah' pasien, jumlah pengunjung, jumlah kendaraan yang memanfaatkan lahan parkir, jumlah bibit perikanan/pertanian/peternakan/ kehutanan/perkebunan, Jumlah limbah yang diuji, jumlah kios/los/kakilima, jumlah pemakaian/penggunaan sarana olahraga/gedung/gudang/lahan milik pemda, jumlah unit barang bekas milik pemerintah daerah yang dijual, jumlah uang yang ditempatkan pada bank tertentu dalam bentuk tabungan atau giro, jumlah modal yang disertakan atau diinvestasikan. 8. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang direncananakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya. 9. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan tarif pajak retribusi atau harga/nilai satuan lainnya dapat berupa besarnya tingkat suku bunga, persentase bagian laba, atau harga atas penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan. 10. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut kelompok, jenis objek, rincian objek pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian obyek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5. 11. Formulir RKA - SKPD 1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA - SKPD 12. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA - SKPD 1, denqan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD. 13. Formulir RKA - SKPD 1 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai. 14. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-SKPD 1 oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daeran untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan. 15. Seluruh anggota tim anggaran pemeintah daerah menandatangani formulir RKA-SKPD 1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIp dan jabatan . 16. Formulir RKA - SKPD 1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. 17. Apabila formulir RKA - SKPD 1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian anggaran pendapatan satuan kerja perangkat daerah serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.

- 24 -

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA Kota Tasikmalaya SKPD 2.1 Tahun Anggaran … Urusan Pemerintahan : x. xx. …………………. Organisasi : x. xx. xx. …………………. Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun n

Kode Rekening

Uraian

1

x x x x x x x x x x x x x



volume

satuan

3

4

2

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Harga

Jumlah

5

(RP) 6=(3x5)

satuan

Tahun n+1 7

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Jumlah

……..,tanggal ….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. 000 000 000 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst No

: : :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah: Nama NIP Jabatan

1 2 dst

- 25 -

Tandatangan

Cara Pengisian Formulir RKA - SKPD 2.1 Formulir RKA - SKPD 2.1 merupakan formulir untuk menyusun rencana kebutuhan belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah dalam tahun anggaran yang direncanakan. pengisiin jenis belanja Tidak Langsung supaya mempedomani ketentuan Pasal 37 peraturan ini. Untuk memenuhi azas tranparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket,- pffi, up, lumpsum. 1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. 2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKpD. 4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah. 5. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek belanja Tidak Langsung . 6' Kolom 2 (uraian) uraian diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja Tidak Langsung. 7 ' Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/pegawai. 8. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang direncananakan seperti unit waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran bera! ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya. 9. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs. 10. Kolom 6 fiumlah tahun n) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan jumlah satuan dan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian obyek dijumlahkan menjadi jumlah rincian obyek belanja. Setiap jumlah rincian obyek pada masing-masing obyek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi obyek belanja berkenaan. Setiap obyek belanja pada masingmasing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadijumlah jenis belanja. 11. Kolom 7 fiumlah tahun n+1) diiisi dengan perkiraan jumlah menurut jenis belanja untuk 1 tahun berikutnya. 12. Baris jumlah pada kolorn 7 merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja lidak Langsung yang tercantum dalam kolom 7. 13, Formulir RKA - SKPD 2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. 14. Apabila Formulir RKA - SKPD 2.1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian belanja Tldak Langsung satuan kerja perangkat daerah dan setiap halaman diberi nomor urut halaman. 15. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RM - SKPD 2.1. 16. Formulir RKA - SKPD 2.1 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap zan NIP yang bersangkutan. 17. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA - SKPD 2.1 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh llm Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil oembahasan. 18. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani formulir RKA - SKPD 2.1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIp dan jabatan . 19. Apabila formulir RKA - SKPD 2.1 lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama Kepala SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, namar NIP, Jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan pada halaman terakhir. Selanjutnya setiap lembar RKA - SKPD 2.1 yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 20. Formulir RKA - SKPD 2,1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA - SKPD.

- 26 -


Formulir RKA - SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kota Tasikmalaya 2.2.1 Tahun Anggaran …... UrusanPemerintahan: x. xx. …………………. Organisasi : x. xx xx. …………………. …………………. Program : x. xx xx. xx. …………………. Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx. Lokasi kegiatan ….. Jumlah Tahun n-1 Rp …………………………………..(……………………………………………………..) Jumlah Tahun n Rp …………………………………..(……………………………………………………..) Jumlah Tahun n+1 Rp …………………………………..(……………………………………………………..) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : …………. Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penghitungan Kode Rekening

Uraian

1

x x x x

x x x x

x x x x

xx xx xx xx

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

2

Jumlah (Rp) 6=(3x5)

xx xx xx xx Jumlah ……..,tanggal ….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. 000 000 000

Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No

Nama

Nip

1 2 dst

- 27 -

Jabatan

Tandatangan

Cara Pengisian Formulir RKA - SKPD 2.2.1 Formulir RI(A - SKPD 2.2.1 digunakan untuk merencanakan belanja Langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan. Dengan demikian apabila dalam 1 (satu) program terdapat 1 (satu) atau lebih kegiatan maka setiap kegiatan dituangkan dalam formulir RKA - SKPD 2.2.1 masing-masing. Pengisian jenis belanja Langsung supaya mempedomani ketentuan Pasal 50 peraturan menteri ini, Untuk memenuhi azas tranparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, UP, lumpsum. 1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. 2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sKpD. 4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah. 5. Baris kolom program diisi dengan nomor kode program dan nama program dari kegiatan yang berkenaan. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan kegiatan yang ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran. 6. Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan merupakan tindakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan untuk memperoleh keluaran atau hasll tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 7. Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimakud dapat berupa nama desa/kelurahan, kecamatan. 8. Baris kolom lumlah Tahun n-1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan untuk 1 (satu) tahun sebelumnya. 9. Baris kolom Jumlah Tahun n diisi dengan Jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan pada tahun yang direncanakan. 10. Baris kolom lumlah Tahun n+1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan untuk tahun berikutnya. 11. Indikator dan tolok ukur kinerja belanja langsung : Contoh 1. Program : Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan : Pelatihan ketrampilan dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas hasil jahitan ibu-ibu rumah tangga. . Tolok ukur untuk capaian program : ibu-ibu rumah tangga yang bergerak di bidang usaha jahit menjahit . Target kinerja untuk capaian program : 5000 orang . Tolok ukur unUk masukan : jumlah dana yang dibutuhkan . Target knerja untuk masukan : Rp100 Juta . Tolok ukur untuk keluaran : tgrlatihnya ibu-ibu rumah tangga mendayagunakan peralatan menjahit secara optimal. . Target kinerja untuk keluaran : 500 orang . Tolok ukur untuk hasil : meningkatnya kemampuan menjahit ibu-ibu rumah tangga yang dilatih. . Target kinerja unfuk hasil : 450 orang dari 5000 orang (9% dari target capaian program) Contoh 2. Program : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan : Pembangunan gedung sekolah SMp . Tolok ukur untukcapaian program : kualitas pendidikan bagi seluruh anak usia pendidikan SMP . Target kinerja untuk capaian program : 1000 anak didik usia SMp . Tolok ukur untuk masukan: jumlah dana yang dibutuhkan . Target kinerja dari tolok ukur masukan : Rp5 miliar . Tolok ukur untuk keluaran : tersedianya ruang belajar bagi peserta didik SMp . Target kinerja dari tolok ukur keluaran : 5 gedung SMp . Tolok ukur untuk hasil : tersedianya ruang belajar yang dapat menampung peserta didik SMP . Target kinerja dari tolok ukur hasil : 5 gedung untuk 600 peserta didik atau 60% dari target capalan program 12. Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran seperti status ekonomi dan gender,

- 28 -

13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26.

27.

Contoh 1 : ibu-ibu rumah bangga yang mempunyai potensi menjahit yang perlu dikembangkan namun disisi lain kemampuan ekonomi terbatas. Contoh 2 : peserta didik usia SMP yang belum tertampung di sekolah SMP Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek belanja Langsung . Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja Langsung. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/pegawai dan barang. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang direncananakan seperti unit, waKu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs. Kolom 6 fiumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah satuan dengan jumlah volume dan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian obyek dijumlahkan menjadi jumlah rincian obyek belanja. Setiap jumlah rincian obyek pada masing-masing obyek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi obyek belanja berkenaan. Setiap obyek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok belanja Langsung yang dituangkan dalam formulir RKA - SKPD 2.2. Baris jumlah pada kolom 7 merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja Langsung yang tercantum dalam kolom 7. Formulir RKA - SKPD 2.2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Apabila Formulir RKA - SKPD 2.2,1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian belanja Langsung program perkegiatan satuan kerja perangkat daerah dan setiap halaman diberi nomor urut halaman. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA - SKPD 2.2.1. Formulir RKA - SKPD 2.2.1 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA - SKPD 2.2.1 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan. Seluruh anggota tim anggaran pemeintah daerah menandatangani formulir RKA - SKPD 2.2.L yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan. Apabila formulir RKA - SKPD 2.2,1 lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama lengkap Kepala SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, Jabatan dan tanda langan nm Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan pada halaman terakhir. Selanjutnya setiap lembar RKA - SKPD 2.2.1 yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota I tm Anggaran Pemerintah Daerah. Formulir RKA - SKPD 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA - SKPD dan RKA SKPD 2.2.

- 29 -


Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA-SKPD 2.2

Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran … Urusan Pemerintahan

: x. xx. .………………….

Organisasi

: x. xx. xx. ..…………………. Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Jumlah

Program

Kegiatan

1

2

xx

Uraian

3

Lokasi Kegiatan

4

Target Kinerja (Kuantitatif) 5

Tahun n

Tahun

Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

6

7

8

9=6+7+8

Program … xx

Kegiatan ….

xx

Kegiatan ….

xx

dst ….

xx

Program … xx

Kegiatan ….

xx

Kegiatan ….

xx

dst ….

xx

Program … xx

Kegiatan ….

xx

Kegiatan ….

xx

dst …. xx

dst ….

Jumlah

……..,tanggal ….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. 000 000 000

Cara Pengisian Formulir RKA - SKPD 2.2 Formulir RKA - SKPD 2.2 merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang dikutip dari setiap formulir RKA - SKPD 2.2.1 (Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah). 1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. 2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah. 5. Kolom 1 (kode program) diisi dengan nomor kode program. 6. Kolom 2 (kode kegiatan) diisi dengan nomor kode kegiatan. 7. Untuk nomor kode program dan kegiatan tersebut pada angka 5 dan 6 tersebut di atas disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

- 30 -

n+1 10

8. Kolom 3 (uraian) diisi dengan uraian nama program yang selanjutnya diikuti dengan penjabaran uraian kegiatan untuk mendukung terlaksananya program dimaksud. 9. Kolom 4 (lokasi kegiatan) diisi dengan nama lokasi atau tempat setiap kegiatan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan atau kecamatan. 10. Kolom 6 (Jumlah Tahun n belanja pegawai) diisi dengan jumlah belanja pegawai per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Lumlah belanja pegawai per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja pegawai per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja pegawai setiap kegiatan merupakan jumlah belanja pegawai untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan. 11. Kolom 7 (Jumlah Tahun n barang & jasa ) diisi dengan jumlah belanja barang dan jasa per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja barang dan jasa per progr"m merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja barang dan jasa per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja barang dan jasa setiap kegiatan merupakan jumlah belanja barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan. 12. Kolom 8 (Jumlah Tahun n modal) diisi dengan jumlah belanja modal per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja modal per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja modal per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja modal setiap kegiatan merupakan jumlah belanja modal untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan. 13. Kolom 9 (Jumlah Tahun n) diisi dengan jumlah menurut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah kegiatan yang termasuk dalam program dimakud, sedangkan untuk jumlah setiap kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan. 14. Kolom 10 (jumlah Tahun n+1) diisi dengan jumlah menurut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 1 tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Kolom ini diisi apabila program dan kegiatan tersebut diselesaikan lebih dari satu tahun. Dalam hal program dan kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan merupakan tahun terakhir maka kolom 10 tidak oerlu diisi. 15. Baris jumlah pada kolom 6,7,8,9 dan kolom 10 diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah program yang tercantum dalam kolom 6,7,8,9 dan kolom 10. 16. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKA - SKPD 2,2 dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD.

- 31 -

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran …... Urusan Pemerintahan Organisasi

: x. xx. : x. xx. xx.

Formulir RKA - SKPD

3.1

…………………. ………………….

Rincian Penerimaan Pembiayaan

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x

Kode Rekening 1 x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx

Jumlah (Rp) 3

Uraian 2 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Jumlah Penerimaan

……..,tanggal ….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst No

: : :


1 2 dst

- 32 -

Tandatangan

Cara Pengisian Formulir RKA - SKPD 3.1 Formulir ini tidak diisi oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya, pengerjaan dilakukan oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah. 1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. 2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKpD. 4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah. 5. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening akun/kelom polfi enis/objek/ri ncia n objek penerimaan pem biayaa n. 6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, ienis, obyek dan penerimaan pembiayaan. 7. Kolom 3 fiumlah) diisi dengan jumlah jenis penerimaan pembiayaan berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan bersangkutan. Jumlah obyek penerimaan merupakan penjumlahan dari seluruh rincian obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam obyek penerimaan pembiayaan bersangkutan. 8. Jumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis penerimaan pembiayaan. 9. Formulir RKA - SKPD 3.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. 10. Apabila Formulir RKA - SKPD 3.1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian penerimaan pembiayaan dan setiap halaman diberi nomor urut halaman. 11. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA - SKPD 3.1 12. Formulir RKA - SKPD 3,l ditandatanganioleh kepala SKPKD dengan mencantumkanama lengkap dan NIP yang bersangkutan. 13. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA - SKPD 3.1 oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam kolom catatan hasil pembahasan, 14. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani formulir RKA - SKPD3.1 yang elah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIp dan jabatan. 15. Apabila formulir RKA - SKPD 3.1 lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama Kepala SKPKD, sefta keterangan, tanggal pembahasan, cat an hasil pembahasan, nama, NIP, Jabatan dan tanda tangan 'llm Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan pada halaman terakhir. Selanjutnya setiap lembar RIG - SKPD 3.1 yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 16. Formulir RKA SKPD 3.1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA - SKPD. i I

I

- 33 -

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran …... Urusan Pemerintahan : x. xx. …………………. Organisasi : x. xx. xx. ………………….

Formulir RKA - SKPD

3.2

Rincian Pengeluaran Pembiayaan

x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x

Kode Rekening 1 x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx

Jumlah (Rp) 3

Uraian 2 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Jumlah Pengeluaran

……..,tanggal ….. Kepala SKPKD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst No

: : :


1 2 dst

- 34 -

Tandatangan

Cara Pengisian Formulir RKA - SKPD 3.2 Formulir ini tidak diisi oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya, pengerjaan dilakukan oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah. 1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. 2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah. 5. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening akun,kelompolfi enis/obje(rincian objek pengel uaran pembiayaa n. 6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyekpengeluaran pembiayaan. 7. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan bersangkutan. Jumlah obyek pengeluaran merupakan penjumlahan dari seluruh rincian obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam obyek pengeluaran pembiayaan bersangkutan. 8. Jumlah pengeluaran merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis pengeluaran pembiayaan. 9. Formulir RI(A - SKPD 3.2 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. 10. Apabila Formulir RKA - SKPD 3.2 lebih dari satu halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian pengeluaran pembiayaan dan setiap halaman diberi nomor urut halaman. 11. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA - SKPD 3.2 L2. Formulir RKA - SKPD 3.2 ditandatangani oleh kepala SKPKD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan. 13, Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA - SKPD 3.2 oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran peme:rintah daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam kolom catatan hasil pembahasan. 14. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani formulir RKA – SKPD 3.2 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan . 15. Apabila formulir RKA - SKPD 3,2 lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama Kepala SKPKD, seda keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pernbahasan, nama, NIP, Jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan pada halaman terakhir , 16. Formulir RKA - SKPD 3.2 merupakan input data untuk menyusun formr-rlir RKA - SKPD.

- 35 -

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran …… Urusan Pemerintahan : x. xx. …………………. Organisasi : x. xx. xx. …………………. Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening 1

Jumlah (Rp) 3

Uraian 2

Surplus/ (Defisit)

Pembiayaan neto

……..,tanggal………. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.

- 36 -

- 37 -

- 38 -

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR ……. TAHUN …….. TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN …………

WALIKOTA TASIKMALAYA

- 39 -

- 40 -

- 41 -

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALIKOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN …………….

- 42 -

- 43 -

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA dan WALIKOTA TASIKMALAYA

- 44 -


KOTA TASIKMALAYA

Tasikmalaya WALIKOTA TASIKMALAYA

KOTA TASIKMALAYA TAHUN …………. NOMOR ……….

- 45 -

Lampiran I

:

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : ………………………………… Tanggal : …………………………………

KOTA TASIKMALAYA RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN …………

Nomor Urut 1

Uraian

Jumlah

2

3

1.

PENDAPATAN DAERAH

1.1


1.1.1

Pajak daerah

1.1.2

Retribusi daerah

1.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1.1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1.2

Dana perimbangan

1.2.1

Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1.2.2

Dana alokasi umum

1.2.3

Dana alokasi khusus

1.3


1.3.1

Hibah

1.3.2

Dana darurat

1.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

1.3.4

Dana penyesuaian dan Otonomi khusus

1.3.5

Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah lainnya Jumlah Pendapatan

2.

BELANJA DAERAH

2.1


2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4

Belanja Belanja Belanja Belanja

2.1.5


pegawai bunga subsidi hibah

2.1.6

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa

2.1.8

Belanja Tidak Terduga

2.2

Belanja Langsung

2.2.1

Belanja pegawai

2.2.2

belanja barang dan jasa

2.2.3

belanja modal

Jumlah Belanja Surplus / (Defisit)

- 46 -

Nomor Urut

Uraian

1

Jumlah 2

3

3.

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1


3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)

3.1.2


3.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3.1.4

Penerimaan Pinjaman daerah

3.1.5

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman

3.1.6

Penerimaan Piutang daerah

Jumlah penerimaan pembiayaan

3.2


3.2.1

pembentukan dana cadangan

3.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

3.2.3

pembayaran pokok utang

3.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan netto

3.3


Tasikmalaya, tanggal …….. Walikota Tasikmalaya (tanda tangan) (nama lengkap)

- 47 -

Lampiran II

:


KOTA TASIKMALAYA RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN ………… Belanja Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pendapatan

2

3

1 1

URUSAN WAJIB

1 1

01. 01.

01.

Pendidikan Dinas Pendidikan

1 1 1

02. 02. 02.

01. 02.

Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah

1 1

03. 03.

01.

Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

1 1

06. 06.

01.

Perencanaan Pembangunan BAPPEDA

1 1

07. 07.

01.

Perhubungan Dinas Perhubungan

1 1

08. 08.

01.

Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup & Pelayanan Kebersihan

1 1

10 10

02.

Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, Tenaga Kerja

1 1

13 13

02.

Sosial Kantor Perlindungan Sosial

1 1

15 15

01.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM

1 1 1

19 19 19

03. 04.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Kesatuan Bangsa dan LINMAS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

01. 02. 03. 04. 07. 09. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Pemerintahan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Badan Pengawasan Daerah Kecamatan Kawalu Kecamatan Tamansari Kecamatan Mangkubumi Kecamatan Cibeureum Kecamatan Indihiang Kecamatan Cihideung Kecamatan Tawang Kecamatan Cipedes Dinas Pendapatan

1 1

24 24

01.

Kearsipan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

2

URUSAN PILIHAN

2 2

01. 01.

01.

Pertanian Dinas Pertanian

2 2

04. 04.

03.

Pariwisata Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Daerah

2 2

07. 07.

03.

Perindustrian Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah SURPLUS / (DEFISIT)

- 48 -

Tidak Langsung 4

Langsung 5

Jumlah Belanja 6

Lampiran III

:


KOTA TASIKMALAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ………… URUSAN PEMERINTAHAN

: x.xx.

ORGANISASI

: x. xx. xx. ……..

……..

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

xx

xx

00

00

4

xx

xx

00

00

4

1

xx

xx

00

00

4

1

1

Hasil pajak daerah

xx

xx

00

00

4

1

2

Hasil retribusi daerah

xx

xx

00

00

4

1

3


xx

xx

00

00

4

1

4


xx

xx

00

00

4

2

xx

xx

00

00

4

2

1

Dana bagi hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

xx

xx

00

00

4

2

2

Dana alokasi umum

xx

xx

00

00

4

2

3

Dana alokasi khusus

xx

xx

00

00

4

3

xx

xx

00

00

4

3

1

Dana penyeimbang dari pemerintah

xx

xx

00

00

4

3

2

Dana darurat

xx

xx

00

00

4

3

3

Pendapatan Hibah

xx

xx

00

00

4

3

4

Bagi hasil pajak dari provinsi/kabupaten/kota *)

xx

xx

00

00

4

3

5

Bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota *)

xx

xx

00

00

4

3

6

Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah lainnya

PENDAPATAN DAERAH


Dana perimbangan


Jumlah Pendapatan

xx

xx

00

00

5

BELANJA DAERAH

Belanja Tidak Langsung xx

xx

00

00

5

1

1

Belanja pegawai

xx

xx

00

00

5

1

2

Belanja bunga

xx

xx

00

00

5

1

3

Belanja subsidi

xx

xx

00

00

5

1

4

Belanja hibah

xx

xx

00

00

5

1

5

Belanja bantuan Sosial

xx

xx

00

00

5

1

6

Belanja bagi hasil

xx

xx

00

00

5

1

7

Belanja bantuan keuangan

xx

xx

00

00

5

1

8

Belanja tak terduga

Belanja Langsung

xx

xx

xx

xx

xx

xx

Program ….. xx

Kegiatan …..

- 49 -

xx

xx

xx

xx

5

2

1

Belanja pegawai

xx

xx

xx

xx

5

2

2


xx

xx

xx

xx

5

2

3

Belanja modal

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

5

2

1

Belanja pegawai

xx

xx

xx

xx

5

2

2


xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

5

2

1

Belanja pegawai

xx

xx

xx

xx

5

2

2


xx

xx

xx

xx

5

2

3

Belanja modal

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

5

2

1

Belanja pegawai

xx

xx

xx

xx

5

2

2


Kegiatan …..

Program ….. Kegiatan …..

Kegiatan …..

dst ……………… Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)

xx

xx

00

00

6

xx

xx

00

00

6

01.

xx

xx

00

00

6

01.

1

SiLPA tahun anggaran sebelumnya

xx

xx

00

00

6

01.

2


xx

xx

00

00

6

01.

3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

xx

xx

00

00

6

01.

4

Penerimaan pinjaman Daerah

xx

xx

00

00

6

01.

5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

xx

xx

00

00

6

01.

6

Penerimaan Piutang Daerah

PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan pembiayaan

Jumlah penerimaan pembiayaan

xx

xx

00

00

6

02.

xx

xx

00

00

6

02.

1

Pembentukan Dana cadangan

xx

xx

00

00

6

02.

2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

xx

xx

00

00

6

02.

3


xx

xx

00

00

6

02.

4

Pemberian Pinjaman Daerah


Jumlah pengeluaran pembiayaan Pembiayaan netto Keterangan : *)

coret yang tidak perlu

- 50 -

Lampiran IV

:


KOTA TASIKMALAYA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN........

Kode

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

2

3

4

5

1 1. 1. 1.

Urusan Wajib 01. 01. 01. 01.

01. 01. 01.

1. 1. 1. 1.

02. 02. 02. 02.

01. 01. 01.

xx xx

1. 1. 1.

02. 02. 02.

02. 02. 02.

xx xx

1. 1. 1. 1.

03. 03. 03. 03.

01. 01. 01.

1. 1. 1. 1.

06. 06. 06. 06.

01. 01. 01.

1. 1. 1. 1.

07. 07. 07. 07.

01. 01. 01.

1. 1. 1. 1.

08. 08. 08. 08.

01. 01. 01.

1. 1. 1. 1.

10. 10. 10. 10.

01. 01. 01.

1. 1. 1. 1.

13. 13. 13. 13.

01. 01. 01.

xx xx

xx xx

xx xx

xx xx

xx xx

xx xx

xx xx

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

xx

Pendidikan Dinas Pendidikan Program..... Kegiatan.....

xx

Kesehatan Dinas Kesehatan Program..... Kegiatan.....

xx

Rumah Sakit Umum Daerah Program..... Kegiatan.....

xx

Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Program..... Kegiatan.....

xx

Perencanaan Pembangunan BAPPEDA Program..... Kegiatan.....

xx

Perhubungan Dinas Perhubungan Program..... Kegiatan.....

xx

Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Program..... Kegiatan.....

xx

Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program..... Kegiatan.....

xx

Sosial Dinas Sosial Program..... Kegiatan.....

- 51 -

JUMLAH 6=3+4+5

1. 1. 1. 1.

15. 15. 15. 15.

01. 01. 01.

1. 1. 1. 1.

19. 19. 19. 19.

03. 03. 03.

1. 1. 1. 1.

20. 20. 20. 20.

03. 03. 03.

xx xx

1. 1. 1.

20. 20. 20.

04. 04. 04.

xx xx

1. 1. 1.

20. 20. 20.

07. 07. 07.

xx xx

1. 1. 1.

20. 20. 20.

09. 09. 09.

xx xx

1. 1. 1. 1.

24. 24. 24. 24.

01. 01. 01.

xx xx

xx xx

xx xx

xx

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program..... Kegiatan.....

xx

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Program..... Kegiatan.....

xx

Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Program..... Kegiatan.....

xx

Sekretariat DPRD Program..... Kegiatan.....

xx

Badan Pengawasan Daerah Program..... Kegiatan.....

xx

Kecamatan Program..... Kegiatan.....

xx

Kearsipan Kantor Arsip Daerah Program..... Kegiatan.....

2.

Urusan Pilihan

2. 2. 2. 2.

01. 01. 01. 01.

01. 01. 01.

2. 2. 2. 2.

04. 04. 04. 04.

01. 01. 01.

2. 2. 2. 2.

07. 07. 07. 07.

01. 01. 01.

xx xx

xx xx

xx xx

xx

Pertanian Dinas Pertanian Program..... Kegiatan.....

xx

Pariwisata Dinas Pariwisata Program..... Kegiatan.....

xx

Perindustrian Dinas Perindustrian Program..... Kegiatan.....

JUMLAH

- 52 -

Lampiran V

:


KOTA TASIKMALAYA REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN … JENIS BELANJA KODE

URAIAN

01 01 01 01 01

1 1 1 1 1

06 20 24 25

2 Pelayanan umum Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum Kearsipan Komunikasi dan Informatika

03 03

1

19

Ketertiban dan ketentraman Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

04 04 04 04 04 04

1 1 1 2 2

07 15 16 01 07

Ekonomi Perhubungan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Pertanian Perindustrian

05 05

1

08

Lingkungan hidup Lingkungan Hidup

06 06

1

3

Perumahan dan fasilitas umum Pekerjaan Umum

07 07

1

02

Kesehatan Kesehatan

08 08

2

04

Pariwisata dan budaya Pariwisata

10 10

1

01

Pendidikan Pendidikan

11 11 11

1 1

10 13

Perlindungan sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Sosial

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

MODAL

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

……..,tanggal, bulan, tahun ….. Walikota Tasikmalaya (tanda tangan) (nama lengkap)

- 53 -

Lampiran VI

:


KOTA TASIKMALAYA

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN… NON ESELON

ESELON GOLONGAN/RUANG

TENAGA FUNGSIONAL I

II

III

IV

STAF

JUMLAH

V

Golongan IV/e Golongan IV/d Golongan IV/c Golongan IV/b Golongan IV/a JUMLAH GOLONGAN IV Golongan III/d Golongan III/c Golongan III/b Golongan III/a JUMLAH GOLONGAN III Golongan II/d Golongan II/c Golongan II/b Golongan II/a JUMLAH GOLONGAN II Golongan I/d Golongan I/c Golongan I/b Golongan I/a JUMLAH GOLONGAN I TOTAL *) coret yang tidak perlu ……..,tanggal, bulan, tahun ….. Gubernur/Bupati/Walikota (tanda tangan) (nama lengkap)

- 54 -

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor

: ………………………………..

Tanggal

: ………………………………..

KOTA TASIKMALAYA

DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN…….

No.

Uraian rincian piutang

Tahun pengakuan piutang

Jumlah piutang Sampai dengan tahun n-2

Perkiraan penambahan tahun n-1

Perkiraan pengurangan tahun n-1

Perkiraan saldo akhir tahun tahun n-1

1

2

3

4

5

6

7 = 4+5-6

Jumlah …… tanggal …..,….. Gubernur/Bupati/Walikota

(tanda tangan) ( nama lengkap)

- 55 -

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : …………………………………… Tanggal : ……………………………………

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN…….

No.

Tahun Penyertaan Modal

Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga

Dasar hukum penyertaan modal (investasi) daerah

1

2

3

4

Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah

Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu

5

6

7

Penyertaan modal tahun ini

Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini

Sisa modal yang belum disertakan

Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini

Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini

Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini

8

9=7+8

10=6-9

11

12

13=9-12

1 2 3 4 Dst JUMLAH …… tanggal …..,….. Gubernur/Bupati/Walikota


- 56 -

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor

: ………………………………….

Tanggal : …………………………………. KOTA TASIKMALAYA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN……. No.

Jenis aset tetap daerah

Saldo pada akhir tahun n-2



(Dalam Rupiah) Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1

1

2

3

4

5

6=3+4-5

1 2 3 4 dst Jumlah …… tanggal …..,….. GUBENUR/BUPATI/WALIKOTA*)…


- 57 -

Lampiran X : Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor

: …………………

Tanggal : ………………… KOTA TASIKMALAYA

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN…….

No.

Jenis Aset Lainnya

Saldo pada akhir tahun n-2



Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1

1

2

3

4

5

6 = 3+4-5

1 2 3 4 5 dst Jumlah

…… tanggal …..,….. GUBENUR/BUPATI/WALIKOTA*)…


- 58 -

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : …………………… Tanggal : …………………… KOTA TASIKMALAYA

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN n

Jumlah Anggaran TAHUN n-1 No.

1

Kode

Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA n-1

Judul Kegiatan

2

APBD TA n-1

Perubahan APBD TA n-1

4

5

3

6

Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA n

APBD

Perubahan APBD

7

8

1. 2. 3. 4. 5. dst. JUMLAH

…… tanggal …..,….. WALIKOTA TASIKMALAYA ( tanda tangan)

( Nama Lengkap)

- 59 -

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor

: ……………………………………

Tanggal : ………………………………….. KOTA TASIKMALAYA

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN n

Jumlah Anggaran TAHUN n-1 No.

1

Kode

Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA n-1

Judul Kegiatan

2

APBD TA n-1

Perubahan APBD TA n-1

4

5

3

6

Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA n

APBD

Perubahan APBD

7

8

1. 2. 3. 4. 5. dst. JUMLAH

…… tanggal …..,….. WALIKOTA TASIKMALAYA ( tanda tangan)

( Nama Lengkap)

- 60 -

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : ……………………………….. Tanggal : ……………………………….

KOTA TASIKMALAYA

DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN…….

No.

Tujuan pembentukan dana cadangan

Dasar hukum pembentukan dana cadangan

Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)

Saldo Awal (Rp)

Transfer dari Kas Daerah (Rp)

Transfer ke Kas Daerah (Rp)

Saldo akhir (Rp) Sisa dana yang belum dicadang kan (Rp)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 DST Jumlah

…… tanggal …..,….. WALIKOTA TASIKMALAYA

( tanda tangan) ( Nama Lengkap)

- 61 -

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor

: …………………………..

Tanggal : …………………………… KOTA TASIKMALAYA

DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN …….

Jumlah Sisa Pembayaran (Rp) No

1

Sumber pinjaman daerah

2

Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi

3

Tanggal / Tahun Perjanjian pinjaman / obligasi

Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi

4

5

Jangka waktu pinjaman (tahun)

6

Persentase bunga pinjaman

7

Tujuan penggunaan pinjaman

8

Jumlah pembayaran tahun ini (Rp) pokok Pinjaman Daerah

Bunga

pokok Pinjaman Daerah

Bunga

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

9

10

11

12

*) coret yang tidak perlu …… tanggal …..,….. Gubernur/Bupati/Walikota

( Nama Lengkap)

- 62 -

URUTAN PENGERJAAN FORM 1 Penjabaran APBD 2 Ringkasan Penjabaran APBD

- 63 -

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR : ………… TAHUN ……


- 64 -

- 65 -

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN …………..

- 66 -

- 67 -

Tasikmalaya


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor ………… Tanggal …………………

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA ……. TAHUN ……. NOMOR ………..

- 68 -

Lampiran I : Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor : Tanggal:

KOTA TASIKMALAYA RINGKASAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ………… Nomor

Uraian

Jumlah

2

3

Urut 1 1 1.1

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan asli daerah

1.1.1

Pajak daerah

1.1.2

Retribusi daerah

1.1.3


1.1.4


1.2

Dana perimbangan

1.2.1

Dana bagi hasil pajak/ Bagi hasil bukan pajak

1.2.2

Dana alokasi umum

1.2.3

Dana alokasi khusus

1.3


1.3.1

Hibah

1.3.2

Dana darurat

1.3.3

Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1.3.5

Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Jumlah Pendapatan

2

BELANJA DAERAH

2.1


2.1.1

Belanja pegawai

2.1.2

Belanja bunga

2.1.3

Belanja subsidi

2.1.4

Belanja hibah

2.1.5


2.1.6 2.1.7

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

2.1.8


2.2

Belanja Langsung

2.2.1

Belanja pegawai

2.2.2


2.2.3


- 69 -

3

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1


3.1.1


3.1.2


3.1.3


3.1.4


3.1.5


3.1.6


3.2


3.2.1


3.2.2


3.2.3


3.2.4


3.3


….,tanggal… WALIKOTA TASIKMALAYA

(tanda tangan)

(nama lengkap)

- 70 -

Lampiran II : Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor : Tanggal :

KOTA TASIKMALAYA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ….. Urusan Pemerintahan : xx …………………… Organisasi SKPD : xx ……………………..

1

2

Kode rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

Penjelasan

1

2

3

4

3

4

5

6

7

8

9

…..,tanggal…. WALIKOTA TASIKMALAYA (tanda tangan) (Nama Lengkap)

Cara Pengisian Lampiran II Peraturan Kepala Daerah, format penjabaran ApBD: 1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. 2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan. 3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanbkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah. 5. Pengisian kolom 1 (kode rekening) sebagai berikut : a. Untuk Penganggaran Pendapatan Daerah : Kolom kesatu diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan kolom kedua diisi dengan nomor kode organisasi. Kolom ketiga dan keempat diisi dengan angka 00. Kolom kelima diisi dengan nomor 4 untuk kode akun anggaran pendapatan daerah. Kolom keenam diisi dengan nomor kode untuk kelompok pendapatan daerah, kolom ketujuh diisi dengan nomor kode untuk jenis pendapatan, kolom kedelapan diisi dengan nomor kode untuk objek pendapatan, dan kolom kesembilan/terakhir diisi dengan nomor kode untuk rincian objek pendapatan. b. Untuk Penganggaran Belanja Daerah : Kolom kesatu diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan kolom kedua diisi dengan nomor kode organisasi. Untuk pengisian kolom-kolom selanjutnya sebagai berikut:

- 71 -

1) Belanja Tidak Langsung : Setelah kode organisasi, kolom ketiga dan keempat masing-masing diisi dengan angka 00. Kolom selanjutnya secara befturut-turut diisi sesuai dengan nomor kode akun belanja, kode kelompok belanja tidak langsung, kode jenis belanja tidak langsung, kode objek belanja tidak langsung, dan kode rincian objek belanja tidak langsung yang berkenaan. 2) Belanja Langsung : Setelah kode organisasi, kolom ketiga diisi dengan nomor kode program, kolom keempat diisi dengan nomor kode kegiatan. Kolom selanjutnya secara berturut-turut diisi sesuai dengan nomor kode akun belanja, kode kelompok belanja langsung, kode jenis belanja langsung, kode objek belanja langsung, dan kode rincian objek belanja langsung yang berkenaan untuk belanja dari setiap kegiatan. c.

Untuk penganggaran pembiayaan daerah : Kolom kesatu diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan kolom kedua diisi dengan nomor kode organisasi. Untuk pengisian kolom selanjutnya sebagai berikut: 1) Penerimaan pembiayaan daerah : Setelah kode organisasi, kolom ketiga dan keempat masing-masing diisi dengan angka 00. Kolom selanjutnya secara berturut-turut diisi sesuai dengan nomor kode akun pembiayaan, kode kelompok penerimaan pembiayaan, kode jenis penerimaan pembiayaan, kode objek penerimaan pembiayaan, dan kode rincian objek penerimaan pembiayaan yang berkenaan. 2)

Pengeluaran pembiayaan daerah : Setelah kode organisasi, kolom ketiga dan keempat masing-masing diisi dengan angka 00. Kolom selanjutnya secara berturut-turut diisi sesuai dengan nomor kode akun pembiayaan, kode kelompok pengeluaran pembiayaan, kode jenis pengeluaran pembiayaan, kode objek pengeluaran pembiayaan, dan kode rincian objek pengeluaran pembiayaan yang berkenaan.

6. Pengisian Kolom 2 (uraian) sebagai berikut : a. Penganggaran Pendapatan Daerah : 1) Uraian pendapatan daerah dicantumkan pada urutan pertama. 2) Setelah mencantumkan uraian pendapatan daerah, selanjutnya dicantumkan uraian kelompok pendapatan daerah yang akan dipungut/diterima sepedi pendapatan aslidaerah/dana perimbangan atau lain-lain pendapatan daerah yang sah. 3) Untuk setiap kelompok pendapatan daerah diuraikan jenis-jenis pendapatan berkenaan. Jenis-jenis pendapatan daerah yang termasuk dalam kelompok pendapatan asli daerah sepefti hasil pajak daerah/hasil retribusi daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Sedangkan dana bagi hasil, DAU, DAK

merupakan jenis pendapatan daerah yeng termasuk dalam kelompok pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan dana perimbangan. Demikian halnya dengan penguraian kelompok, dan jenis dari pendapatan daerah Yang lain. 4) Setelah setiap jenis pendapatan daerah dicantumkan, selanjutnya diuraikan nama obyek pendapatan daerah yang berkenaan, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air. bea balik nama kendaraan bermotor yang merupakan obyek pendapatan daerah yang termasuk dalam jenis hasil pajak daerah. Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan tertentu merupakan obyek pendapatan daerah yang termasuk dalam jenis retribusi daerah, dan seterusnya.

- 72 -

5) Untuk setiap obyek pendapatan daerah yang dicantumkan selanjutnya diuraikan rincian obyek pendapatan daerah yang berkenaan, seperti A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi), A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum ), B-1 Bus, Micro Bus (pribadi) yang merupakan rincian obyek pendapatan daerah yang termasuk dalam obyek pajak kendaraan bermotor. Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi pengujian Kendaraan bermotor, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pelayanan Teraflera Ulang merupakan rincian obyek pendapatan daerah yang termasuk dalam obyek Retribusi Jasa Umum dan seterusnya. 6) Pencantuman kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek dalam uraian rincian penjabaran APBD disesuaikan dengan kewenangan untuk memungut atau menerima pendapatan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan. Sehubungan dengan hal tersebut untuk efektivitas penilaian pencapaian prestasi kerja dibidang pengelolaan pendapatan daerah, tidak diperkenankan mencantumkan rincian obyek pendapatan. daerah yang pemungutan atau penerimaannya bukan menjadi kewenangan satuan kefia perangkat daerah yang bersangkutan. b. Penganggaran Belanja Daerah : Uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja yakni uraian belanja daerah. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut belanja kedalam kelompok belanja, yang pertama kali dicantumkan adalah belanja tidak langsung, kemudian diikuti dengan masing-masing jenis belanja tidak langsung, obyek belanja tidak langsung dan rincian obyek belanja tidak langsung berkenaan.

Setelah

menguraikan

belanja

tidak

langsung,

langkah

selanjutnya

adalah

menguraikan belanja langsung mulai dari jenis belanja langsung, dengan masing-masing obyek belanja langsung dan rincian obyek belanja langsung berkenaan. Penjabaran lebih lanjut dari masing-masing kelompok belanja agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Penganggaran belanja tidak langsung : a) Setelah mencantumkan uraian belanja tidak langsung, selanjutnya diuraikan jenis-jenis belanja yang termasuk dalam kelompok belanja tidak langsung dimakud. Jenis-jenis belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan belanja tidak ierduga. b) Pencantuman setiap jenis belanja harus diikuti dengan menguraikan obyek belanja berkenaan, misalnya untuk belanja pegawai, uraian obyek belanja yang termasuk dalam jenis belanja pegawai tersebut sepeti gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, biaya pemungutan pajak daerah. Bunga utang pinjaman dan bunga utang obligasi merupakan obyek dari jenis belanja bunga dan seterusnva, c) setelah mencantumkan obyek belanja tidak langsung yang diperlukan, selanjutnya diikuti dengan menguraikan rincian obyek belanja yang termasuk dalam obyek belanja berkenaan. Gaji pokok pNS/Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan pphflunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Iuran Asuransi Kesehatan, Uang pake! Tunjangan panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan, Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya, Tunjangan Perumahan merupakan

- 73 -

rincian obyek dari obyek belanja gaji dan tunjangan. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban

kerja,

Tambahan

Penghasilan

berdasarkan

tempat

beftugas,

Tambahan

Penghasilan berdasarkan kondisi kerja, Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah merupakan rincian obyek dari obyek Tambahan Penghasilan PNS, dan seterusnya. 2) Penganggaran belanja langsung a) Untuk penganggaran belanja langsung, terlebih dahulu dimulai dengan mencantumkan umian belanja langsung, yang kemudian diikuti dengan nama program yang akan didanai melalui belanja langsung. b) Setelah mencantumkan nama program, selanjutnya dicantumkan nama kegiatan yang termasuk dalam bagian program berkenaan. c) Setiap mencantumkan uraian nama kegiatan langkah selanjutnya diikuti dengan mencantumkan jenis-jenis belanja langsung, dan masing-masing obyek belanja langsung sefta rincian obyek belanja langsung yang dibutuhkan untuk mendanai kegiatan berkenaan. d) Jenis-jenis belanja yang termasuk dalam kelompok belanja langsung dapat berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, atau belanja modal. e) Obyek belanja langsung yang termasuk.dalam jenis belanja pegawai seperti honorarium PNS, honorarium Non PNS, uang lembur. Obyek belanja langsung yang termasuk dalam jenis belanja barang dan jasa sepefti belanja bahan pakai habis, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja jasa pendidikan dan pelatihan PNS, Belanja Cetak dan Penggandaan dan seterusnya. Belanja Modal Pengadaan Tanah, belanja modal pengadaan alat-alat berat, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di air bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di air tidak bermotor, belanja modal pengadaan alat-alat angkutan udara, belanja modal pengadaan alat-alat bengkel, belanja modal pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, belanja modal pengadaan peralatan kantor, belanja modal pengadaan perlengkapan kantor, belanja modal pengadaan komputer dan seterusnya merupakan obyek belanja langsung yang termasuk dalam jenis belanja modal. f)

Rincian obyek belanja langsung yang termasuk dalam salah satu obyek belanja langsung Honorarium PNS misalnya honorarium panitia/tim. Belanja alat tulis kantor, Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering), Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran, Belanja pengisian tabung gas dan seterusnya merupakan rincian obyek belanja langsung yang termasuk dalam obyek belanja Belanja Bahan Pakai Habis. Belanja modal pengadaan tanah kantor, Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit, Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas, Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik, Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak dan seterusnya merupakan rincian obyek belanja langsung yang termasuk dalam obyek Belanja Modal Pengadaan Tanah, dan seterusnya.

c.

Penganggaran Pembiayaan Daerah :

- 74 -

1) Penerimaanpembiayaan a) Uraian peftama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut penerimaan pembiayaan daerah yakni uraian penerimaan pembiayaan. b) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan berkenaan, seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjarnan, penerimaan piutang daerah merupakan jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan PembiaYaan. c) Untuk masing-masing jenis penerimaan pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan berkenaan, seperti pelampauan penerimaan pAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya yang merupakan obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah, Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain, penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank Penerimaan pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank, Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah merupakan obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis Penerimaan Pinjaman Daerah, dan seterusnya. d) Setelah mencantumkan setiap uraian obyek penerimaan pembiayaan, selanjutnya dicantumkan uraian rincian obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam obyek penerimaan pembiayaan berkenaan, sepeti pelampauan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah merupakan rincian obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam obyek pelampauan enerimaan PAD. 2) PengeluaranPembiaYaan a) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut penerimaan pembiayaan daerah yakni uraian pengeluaran pembiayaan. b) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan, sepefti pembentukan dana cadangan, penyeftaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah yang merupakan jenis pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan. c) Untuk masing-masing jenis pengeluaran pembiayaan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan, seperti pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan ban( pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank yang merupakan obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembayaran pokok utang. d) Setelah mencantumkan setiap uraian obyek pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dicantumkan uraian rincian obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam obyek pengeluaran pembiayaan berkenaan.

- 75 -

7. Pengisian kolom 3 fiumlah) sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah; 1) Pengisian jumlah pendapatan daerah secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan daerah yang dicantumkan dalam kolom uraian, 2) Jumlah menurut kelompok pendapatan daerah diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pendapatan daerah berkenaan. 3) Jumlah menurut jenis pendapatan daerah diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek pendapatan daerah berkenaan. 4) Jumlah menurut obyek pendapatan daerah diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah rincian obyek pendapatan daerah berkenaan, 5) Jumlah menurut rincian obyek pendapatan daerah diisi dengan jumlah rincian obyek pendapatan daerah berkenaan. 6) Jumlah seluruh pendapatan daerah sama dengan penjumlahan dari seluruh jumlah kelompok pendapatan daerah yang dianggarkan. b. Belanja Daerah : 1) Belanja tidak langsung a) Jumlah belanja tidak langsung merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah jenis belanja tidak langsung yang tercantum dalam kolom uraian. b) Jumlah jenis belanja tidak langsung diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah obyek belanja pada jenis belanja tidak langsung berkenaan. c) Jumlah obyek belanja tidak langsung diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah rincian obyek belanja pada obyek belanja tidak langsung berkenaan. d) Jumlah menurut rincian obyek belanja tidak langsung diisi dengan jumlah rincian obyek belanja tidak langsung berkenaan. 2) Belanja Langsung a) Jumlah belanja langsung merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah program belanja langsung yang tercantum dalam kolom uraian. b) Jumlah menurut program diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja kegiatan yang termasuk dalam program berkenaan. c) Jumlah menurut kegiatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jenis belanja langsung yang termasuk dalam kegiatan berkenaan. d) Jumlah jenis belanja langsung diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah obyek belanja pada jenis belanja langsung yang termasuk dalam kegiatan berkenaan. e) Jumlah obyek belanja langsung diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah rincian obyek belanja pada obyek belanja langsung yang termasuk dalam kegiatan berkenaan. f) Jumlah menurut rincian obyek diisi dengan jumlah anggaran rincian obyek belanja langsung kegiatan berkenaan. c.

Pembiayaan daerah : 1) PenerimaanPembiayaari a) Jumlah penerimaan pembiayaan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah jenis penerimaan pembiayaan daerah yang tercantum dalam kolom uraian. b) Jumlah jenis penerimaan pembiayaan diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah obyek penerimaan pembiayaan pada jenis penerimaan pembiayaan berkenaan.

- 76 -

c) Jumlah obyek penerimaan pembiayaan diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah rincian obyek penerimaan pembiayaan pada obyek penerimaan pembiayaan berkenaan. d) Jumlah menurut rincian obyek penerimaan pembiayaan diisi dengan jumlah rincian obyek penerimaan pembiayaan berkenaan. 2) PengeluaranPembiayaan a) Jumlah pengeluaran pembiayaan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pengeluaran pembiayaan daerah yang tercantum dalam kolom uraian. b) Jumlah jenis pengeluaran pembiayaan diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah obyek pengeluaran pembiayaan pada jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan. c) Jumlah obyek pengeluaran pembiayaan diisi dengan penjumlahan dari seluruh jumlah rincian obyek pengeluaran pembiayaan pada obyek pengeluaran pembiayaan berkenaan. d) Jumlah menurut rincian obyek pengeluaran pembiayaan diisi dengan jumlah rincian obyek pengeluaran pembiayaan berkenaan. 3) PembiaYaan neto Jumlah pembiayaan neto diisi dengan lumlai'r selisih antara jumlah penerimaan pembiayaan dikurangi dengan jumlah pengeluaran pembiayaan 8. Pengisian kolom 4 (penjelasan) sebagai berikut : Kolom penjelasan wajib diisi untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah/ApBD. Dalam kolom ini harus disajikan data dan informasi yang lengkap guna memudahkan berbagai pihak memperoleh penjelasan mengenai dasar penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan. a. Untuk penjelasan penganggaran pendapatan daerah diisi dengan: 1) Dasar hukum penganggaran untuk setiap obyek pungutan/penerimaan dapat berupa UndangUndang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Daerah yang disertai dengan nomor/ tahun dan tentang. 2) Dasar penentuan jumlah pendapatan/penerimaan yang dianggarkan pada kolom jumlah, sepefti kwanlitas unit, orang, rumah tangga, frekwensi pemakaian/penggunaan, waktu, luas, bobot, kepala keluarga, atau volume dan ukuran lainnya yang digunakan yang disertai dengan besarnya tarif pungutan atau harga/nilai satuan lainnYa. b. Untuk penjelasan belanja daerah sebagai berikut: 1) Belanja tidak langsung sebagai berikut: Setiap jumlah rincian obyek belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam kolom jumlah supaya diberi penjelasan mengenai: a) Dasar hukum penganggaran belanja tidak langsung b) Sasaran peruntukan penyediaan belahja tidak langsung, dengan cara menguraikan jumlah rincian obyek belanja tidak langsung seperti jumlah orang/ kwantitas waKufiam/hari/bulan/tahun, atau satuan ukuran lainnya yang digunakan disertai dengan besarnya harga satuan sebagai tolok ukur pengeluaran belanja tidak langsung sepefti tarif dan harga. Contoh 1 Uang representasi sejumlah Rp1.499.400'000,00 Dalam kolom penjelasan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut : Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, disediakan untuk : 1. Ketua = 1 org x 12 bln x Rp3.000.000,00 = Rp36.000.000,00

- 77 -

2. Wakil Ketua = 3 org x 12 bln x (8Oo/oxRp 3.000,000,00) = Rp86.400.000,00 3. Anggota = 51 org x 12 bln x (75o/o x Rp 3.000.000,00) = Rp1.377.000.000,00 2) Untuk penjelasan belanja langsung sebagai berikut : a) Untuk setiap kegiatan yang dicantumkan pada kolom uraian, harus disertai dengan penjelasan : (1)

Lokasi kegiatan, diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan

dilaksanakan,

Lokasi

atau

tempat

dimaksud

dapat

berupa

nama

desa/kelurahan, kecamatan. (2)

sumber dana diisi dengan jenis sumber dana (PAD, bagi hasil, DAU, DAK, lain-lain hibah, dana darurat atau jenis lain-lain pendapatan yang sah berkenaan, dana cadangan dan pinjaman daerah) untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

(3)

keluaran yang akan dihasilkan dari kegiatan yang dianggarkan dan manfaat yang akan diterima pada masa yang akan datang.

b) Untuk setiap jumlah rincian obyek belanja dari setiap kegiatan yang dicantumkan dalam kolom jumlah, pada kolom penjelasan supaya diseftai dengan keterangan selengkapnya mengenai sasaran penggunaan dari rincian obyek belanja langsung berkenaan, c.

Pembiayaan Daerah : Setiap jumlah obyek penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan harus disertai dengan penjelasan selengkapnya sepefti : (1)

Dasar hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah yang dilengkapi dengan penjelasan nomor, tahun dan tentang, perjanjian/berita acara atau dokumen lain yang d'rjadikan dasar penganggaran dari setiap rincian obyek penerimaan pembiayaan daerah;

(2)

Penjelasan lain yang dapat mendukung aspek legalitas dari setiap rincian obyek penerimaan/pengeluaran' pembiayaan yang dianggarkan.

- 78 -

- 79 -

- 80 -

- 81 -

- 82 -

- 83 -

A. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN APBD

Recommend Documents