BAB I PENDAHULUAN. Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Perencanaan dan penganggaran adalah suatu proses untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah, maka perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan pembangunan yang menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen anggaran tahunan daerah yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja. Alokasi pembiayaan (anggaran) direncanakan dengan mengutamakan pencapaian hasil kerja (kinerja) yang telah ditetapkan. Kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara telah disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016. RKPD tersebut memuat arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), dimana kebijakan umum anggaran tersebut merupakan implementasi dari RKPD yang bersumber dari dana APBD Provinsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam rangka proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah sepakati (Permendagri 13 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 87 ayat (1). Rancangan PPAS ini disampaikan dengan menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masingmasing program. Dokumen PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016 1

Provinsi Kalimantan Utara sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu PPAS disusun untuk mengimplementasikan dari Kebijakan Umum APBD dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Pemerintah Daerah dan DPRD. Sejalan dengan pernyataan di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berusaha mempercepat penyusunan Rancangan APBD supaya pelaksanaan pembangunan tahun 2016 dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Untuk mengurangi pembebanan pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kemampuan pembiayaan pembangunan yang terbatas, maka diperlukan perhitungan yang cermat terhadap pemanfaatan dan penggunaan dana pembangunan sehingga

lebih efektif dan efisien. Selain itu dalam rangka dukungan

pendanaan pada program dan kegiatan prioritas sektoral tertentu diperlukan sinkronisasi dan keterpaduan antara program daerah dengan program nasional. Salah satu bentuk penyelarasan yang dilakukan adalah optimalisasi penetapan program, kegiatan dan pendanaan pembangunan daerah yang sasarannya perlu disesuaikan dengan program dan kegiatan dekonsentrasi, tugas perbantuan dan desentralisasi sehingga diharapkan bobot alokasi APBD dapat lebih difokuskan untuk urusan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam proses penyusunan APBD dibutuhkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS APBD). PPAS APBD pada dasarnya mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang akan dicapai, termasuk program prioritas dari SKPD yang terkait. PPAS APBD juga menggambarkan pagu anggaran sementara masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan dalam RKPD. Pembahasan KUA dan PPAS Provinsi Kalimantan Utara yang telah disepakati dituangkan masing-masing dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani Kepala Daerah dan DPRD dalam waktu bersamaan, untuk kemudian digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016.


Provinsi Kalimantan Utara 1.2.

Tujuan Penyusunan PPAS APBD Maksud Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 adalah sebagai dokumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 adalah untuk : 1. Menyediakan dokumen tentang target dari pendapatan dan penerimaan daerah, belanja daerah serta target pembiayaan daerah; 2. Menyediakan dokumen tentang plafon anggaran sementara berdasarkan SKPD, urusan pemerintahan dan program’kegiatan; 3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah; 4. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan (RKPD), penganggaran (KUA, PPAS, APBD), pelaksanaan dan pengawasan pembangunan (Monitoring dan Evaluasi Pembangunan) antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota; 5. Sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016.

1.3.

Dasar Penyusunan PPAS Penyusunan PPAS Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 dilandasi dasar hukum

sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3455); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);


Provinsi Kalimantan Utara 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 162); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI

Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian / Lembaga (RKA-KL); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas PP Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran


Provinsi Kalimantan Utara Negara Nomor 4503) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun


Provinsi Kalimantan Utara 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 24. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

52 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 30. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 42 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara no. 21 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016


Provinsi Kalimantan Utara 1.4

Sistematika

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016. Bab II Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Menguraikan hal-hal sebagai berikut: a.

Target Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan target pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2016.

b.

Penerimaan Pembiayaan Daerah, meliputi target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijkan pendapatan daerah.

Bab III Prioritas Belanja Daerah Menguraikan urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah, meliputi kebijakan belanja daerah, kebijakan belanja tidak langsung dan langsung dan target pembangunan tahun 2016. Bab IV Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Menguraikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Bab V Rencana Pembiayaan Daerah Menguraikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah Bab VI Penutup



BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1.

Rencana Pendapatan Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2016 diarahkan melalui upaya

peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak/ bukan pajak serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta. Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana disampaikan pada RKPD dan KUA Tahun 2016, maka dapat disajikan analisa dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana tertuang pada Tabel 2 berikut. Tabel 2 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016 KODE 4.1 4.1.1 4.1.4 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 4.3.4 6.1 6.1.1 6.2 6.2.2

URAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus JUMLAH PENDAPATAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

PENGELUARAN PEMBIAYAAN Penyertaan Modal PEMBIAYAAN NETTO JUMLAH DANA TERSEDIA

RENCANA PENDAPATAN (Rp) 320.047.450.000,00 309.797.450.000,00 10.250.000.000,00 1.529.733.901.000,00 317.317.612.000,00 1.032.459.159.000,00 179.957.130.000,00 97.799.800.000,00 97.799.800.000,00 1.947.581.151.000,00 900.000.000.000,00

200.000.000.000,00 700.000.000.000,00 2.647.581.151.000,00



Rencana Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 sebagaimana yang tergambar pada Tabel 2.2 diarahkan pada: 1) Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada Tahun 2016; 2) Menggunakan SILPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan; 3) SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.



BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 3.1

Belanja Daerah Tahun 2016 Secara spesifik, arah kebijakan belanja Provinsi Kalimantan Utara difokuskan pada

upaya untuk mendukung tema pembangunan dan penyelesaian isu strategis yang dilakukan melalui pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif. Upaya tersebut antara lain adalah : 1.

Mengupayakan alokasi anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah setiap tahun, melalui program wajib belajar 12 tahun dan juga sesuai dengan amanat UUD 1945 amandemen IV dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.

Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan preventif dan kuratif.

3.

Mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi yang disinkronkan dengan bidang-bidang pembangunan nasional

4.

Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu: a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor

(biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil); b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan

tupoksi SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi, serta perencanaan. 5.

Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, program/kegiatan yang


Provinsi Kalimantan Utara telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (committed budget) dalam rangka penyelesaian isu strategis yang membutuhkan penanganan cepat. 6.

Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, khusus belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan keuangan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang akan dilakukan

secara

selektif,

akuntabel,

transparan

dan

berkeadilan

dilakukan

secara

dengan

mempertimbangkan keuangan daerah. 7.

Untuk

belanja

tidak

terduga

akan

rasional

dengan

mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2015 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan belum tertampung dalam bentuk program kegiatan pada tahun 2015.

Tabel 3.1 Rencana Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016

NO 5.1 5.1.1 5.1.3 5.1.4 5.1.5

URAIAN

TARGET/PROYEKSI TA. 2016 (Rp) 1.108.703.823.000,00 419.897.411.400,00 14.000.000.000,00 195.799.800.000,00 5.000.000.000,00

5.1.7 5.1.8

Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai Belanja subsidi Belanja Hibah Belanja bantuan sosial Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota Belanja tidak terduga

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5

Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal BELANJA

1.538.877.328.000,00 2.647.581.151.000,00

5.1.6

157.377.651.600,00 306.628.960.000,00 10.000.000.000,00


Provinsi Kalimantan Utara 3.2

Sasaran Pembangunan Tahun 2016

Secara umum sasaran prioritas belanja daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 yang disinkronisasikan dengan bidang-bidang pembangunan nasional dituangkan dalam Matriks Prioritas Pembangunan seperti pada Tabel 3.2 berikut:


Provinsi Kalimantan Utara Tabel 3.2 MATRIKS SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN BIDANG-BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL NO 1

BIDANG-BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL

SASARAN

Pengarusutamaan dan Pembangunan 1. Pembangunan berkelanjutan Lintas Bidang - Kesejahteraan ekonomi yang merata dan berkeadilan, diimbangi dengan pembangunan sosial yang meningkat; - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan mulai tersusunnya neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH); - Meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik, serta menurunnya tingkat korupsi. 2. Pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik - Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan - Peningkatan kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3. Pengarusutamaan gender - Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1. Peningkatan akses masyarakat pada layanan dasar publik (pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat) 2. Publikasi proses perencanaan dan penganggaran ke dalam website masing-masing instansi; 3. Publikasi laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. 4. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses dan mudah dipahami. 5. Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 6. Melanjutkan Penerapan Sistem Seleksi CPNS Berbasis CAT system 7. Menerapkan SOP Pelayanan Publik untuk seluruh unit pelayanan public 8. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender 9. penguataan lembaga/jejaring PUG

PPAS Provinsi Kalimantan Utara TA. 2016 13


4.

2

Sosial Budaya Beragama

dan

Kehidupan 1. 2. 3. 4.

5.

6.

7.

- Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan - Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan Penanggulangan kemiskinan - Menurunnya tingkat kemiskinan - Menurunnya tingkat ketimpangan (gini rasio) - Menurunnya tingkat pengangguran terbuka Meningkatnya kinerja pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana (KKB) Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat Meningkatnya angka partisipasi pendidikan Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan, yang ditunjukkan oleh menurunnya angka putus sekolah, dan meningkatnya angka melanjutkan; Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah; Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi; Meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi

termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Program Keluarga Berencana Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pembangunan Rumah Sakit Pelayanan Kesehatan Lansia Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Pengembangan Lingkungan Sehat Penyusunan Masterplan Pendidikan Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial



3

4

5.

6.

guru yang ditugaskan di daerah khusus; 8. Meningkatnya budaya gemar membaca masyarakat dan layanan perpustakaan yang ditandai oleh meningkatnya Pembangunan Ekonomi 1. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8-6,2% 2. PDB per kapita (Rp Ribu) Thn dasar 2010 mencapai 50.020-50.154 3. Inflasi 3,0-5,0 % 4. Penerimaan Pajak/PDB 13,1-13,2 % 5. Tingkat Kemiskinan 0 9,0 – 10,0 % 6. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,2 - 5,5 % Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1. Meningkatnya daya saing sektor produksi barang dan jasa 2. Meningkatnya keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan nir hayati 3. Meningkatnya penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global 4. Meningkatnya dukungan bagi kegiatan iptek termasuk penyediaan SDM, sarana prasarana, dan kelembagaan Pembangunan Politik 1. Efektifnya penanganan masalah perbatasan 2. Meningkatnya peran Indonesia di tingkat global 3. Meningkatnya kualitas perlindungan WNI di luar negeri Pembangunan Pertahanan Dan Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan Keamanan narkoba

1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1. Pengembangan wawasan kebangsaan 2. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 3. Pendidikan politik masyarakat 1. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 2. Peningkatan kapasitas aparat dalam


Provinsi Kalimantan Utara rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 3. peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 7.

Hukum Dan Aparatur

1. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat 2. Penegakan hukum yang berkualitas; 3. Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; 4. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara 5. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel 6. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien dan 7. Terwujudnya birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

8.

Pembangunan Wilayah Dan Tata 1. Tersedianya peraturan perundang-undangan Bidang Tata Ruang yang lengkap, harmonis, dan Ruang berkualitas 2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Bidang Tata Ruang 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 4. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan penataan ruang 5. Meningkatnya kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

1. Pendataan Tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan 2. Pengelolaan Pengusahaan Pertambangan Umum 3. Pengelolaan dan Pengawasan K-3 Lingkungan Pertambangan Umum 4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara 5. Meningkatkan koordinasi forum BKPRD



9.

Penyediaan Sarana dan Prasarana

6. Meningkatnya pelayanan pertanahan 7. Perintisan kota baru publik yang mandiri dan terpadu 8. Penguatan terhadap pusat pertumbuhan untuk peningkatan keterkaitan desa-kota 9. Peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa di desa tertinggal 10. Peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa di desa berkembang untuk menjadi desa mandiri 11. Terbangun dan berkembangnya kawasan transmigrasi untuk mendukung pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) sebagai pusat pengolahan hasil pertanian/perikanan. 1. Meningkatnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap hunian layak 2. Berkurangnya kawasan permukiman kumuh 3. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan 4. Meningkatnya pelayanan ketenagalistrikan 5. Meningkatnya penggunaan energi baru dan terbarukan 6. Pemeliharaan Dan pemulihan sumber air dan

1. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 2. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 4. Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 5. Peningkatan pelayanan angkutan 6. Pembangunan prasarana perkantoran



10.

ekosistemnya melalui pengelolaan DAS 7. Meningkatnya ketersediaan air untuk irigasi, rumahtangga, kota dan industri (RKI), dan energi 8. Terlaksananya pembangunan/peningkatan Daerah Irigasi baru dan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung Kedaulatan Pangan 9. Meningkatnya perlindungan terhadap dampak daya rusak air di daerah pinggiran dan daerah perkotaan serta daerah-daerah terluar 10. meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda 11. meningkatnya keselamatan dan keamanan penyelenggaraan transportasi 12. tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan Negara, pulau terluar dan wilayah non komersial lainnya 13. Peningkatan Efektivitas, Dan Efisiensi Dalam Pembiayaan Infrastruktur Pencemaran dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 1. Melanjutkan Perkuatan Ketahanan Pangan dan 1. Pengendalian Ketahanan Air untuk Kedaulatan Pangan Perusakan Lingkungan Hidup Hidup Nasional 2. Peningkatan Kualitas dan Akses 2. Melanjutkan perkuatan kedaulatan energi Informasi Sumber Daya Alam dan 3. Meningkatkan Daya Saing Komoditas Lingkungan Hidup Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Mineral dan 3. Peningkatan Ketahan Pangan


Provinsi Kalimantan Utara Pertambangan (pertanian/perkebunan) 4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Maritim 4. peningkatan pemasaran hasil produksi dan Kelautan pertanian/perkebunan 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, 5. peningkatan penerapan teknologi Pengendalian Perubahan Iklim dan pertanian/perkebunan Penanggulangan Bencana, serta Meningkatkan 6. peningkatan kesadaran dan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 7. pengembangan budidaya perikanan 8. pengembangan perikanan tangkap 9. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 10. pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 11. pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 12. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Minyak dan Gas 13. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral 14. pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan



BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN Plafon Angg aran Sementara merupakan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program prioritas yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, selain hal tersebut juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Tahun Anggaran 2016. Substansi dokumen PPAS didasarkan pada RKPD dan KUA Tahun 2015 yang dikelompokkan menurut belanja tidak langsung, berdasarkan urusan pemerintahan serta plafon anggaran SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas. Secara keseluruhan, total plafon anggaran sementara tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 26,17 persen jika dibandingkan dengan tahun 2015.

4.1.

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan prioritas belanja daerah adalah sebagaimana tertuang pada Tabel 4.1 berikut:

PPAS Provinsi Kalimantan Utara TA. 2016 20

Provinsi Kalimantan Utara Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan No

Urusan/SKPD

I

URUSAN WAJIB

1.

PENDIDIKAN

2.

3.

Plafon Anggaran Sementara (Rp.)

1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

50.665.000.000,00

KESEHATAN 1.Dinas Kesehatan 2.RSUD Kalimantan Utara PEKERJAAN UMUM

26.374.000.000,00 21.193.000.000,00

1.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 4.

772.042.385.916,00

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5.

40.163.550.000,00

PERHUBUNGAN 1.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

50.851.100.000,00

6.

LINGKUNGAN HIDUP 1. Badan Lingkungan Hidup

10.184.400.000,00

7.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa

8.

13.754.000.000,00

SOSIAL 1.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

9.

Keterangan

12.797.466.796,00

PENANAMAN MODAL 1. Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu

13.747.091.000,00

10. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.Badan Kesatuan bangsa dan politik

16.172.000.000,00

2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

20.070.000.000,00

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

10.316.000.000,00

11. OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM 1. Sekretariat Daerah ( sebagai SKPD)

75.406.124.000,00

3. Dinas Pendapatan Daerah

26.120.000.000,00

4. Inspektorat

7.683.000.000,00

5. Badan Pengelola Perbatasan 6. Kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 7. Kantor Perwakilan Provinsi II

URUSAN PILIHAN

1.

PERTANIAN 1.Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan

2. 3. 4.

269.373.992.662,00

2. Sekretariat DPRD

ENERGI SUMBERDAYA MINERAL 1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral KELAUTAN DAN PERIKANAN 2. Dinas Kelautan dan Perikanan PERDAGANGAN 1.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Total (Rp)

21.665.000.000,00 3.750.000.000,00 14.000.000.000,00

25.141.180.000,00

10.066.000.000,00 16.192.010.000,00 11.150.027.626,00 1.538.877.328.000,00



Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan Program dan kegiatan dari setiap Urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung oleh SKPD, meliputi juga program dan kegiatan penunjang (program pada setiap SKPD) yang berfungsi sebagai anggaran operasional rutin. Adapun plafon anggaran sementara dari program kegiatan urusan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya tergambar dalam tabel yang berada dilampiran I.

4.3.

Palfon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Sesuai dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah, ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan yang telah disepakati dalam KUA Tahun Anggaran 2016, maka plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, diformulasikan sebagaimana tersebut dalam tabel 4.3 berikut Tabel 4.2 Palfon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016 Kode

Uraian

Plafon Anggaran Sementara (Rp.)

5.1.1 Belanja Pegawai

419.897.411.400,00

5.1.3 Belanja Subsidi

14.000.000.000,00

5.1.4 Belanja Hibah

195.799.800.000,00

5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 5.1.6

Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota 5.1.8 Belanja Tidak Terduga TOTAL

5.000.000.000,00 157.377.651.600,00 306.628.960.000,00 10.000.000.000,00 1.108.703.823.000,00


Provinsi Kalimantan Utara Sesuai Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 maka penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Belanja Pegawai a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

serta

memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas. b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2016. c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutase pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2016 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. b) Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD. a. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14


Provinsi Kalimantan Utara Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. b. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. c. Penganggaran

Insentif

Pemungutan

Pajak

Daerah

dan

Retribusi

Daerah

mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. d. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.


Provinsi Kalimantan Utara 3) Belanja Bagi Hasil Pajak a. Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2016, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2015 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. b. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari

pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

4) Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dalam APBD didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

5) Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.



BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH Sesuai dengan kondisi perekonomian, pembiayaan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 yang disepakati bersama oleh Pemerintahan dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara, maka target penerimaan pembiayaan dan pengeluaran daerah direncanakan berdasarkan pos penganggarannya masing-masing yang tergambar dalam Tabel 5 berikut : Tabel 5 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 No

Uraian

6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4

Pengeluaraan Pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (investasi) daerah Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETTO

Plafon Anggaran Sementara (Rp) 900.000.000.000,00 900.000.000.000,00 900.000.000.000,00 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00 700.000.000.000,00



BAB VI PENUTUP Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016. Oleh karena itu, dengan telah disepakatinya PPAS Tahun Anggaran 2016 antara Pemerintah dengan DPRD Provinsi Kalimantan Utara, maka dokumen ini telah dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, yang merupakan bahan penyusunan RAPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016. Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara akibat: 1. Adanya kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; 2. Adanya penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah, setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara Gubernur Kalimantan Utara dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka terhadap program dan kegiatan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran tersebut dilakukan pada saat proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.



Tanjung Selor, Oktober 2015 Pj. Gubernur Kalimantan Utara

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Selaku Pihak Pertama,

Selaku Pihak Kedua,

Drs. Triyono Budi Sasongko, M.Si

Marten Sablon, SH Ketua

LAMPIRAN I PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN TA. 2016


BAB I PENDAHULUAN. Provinsi Kalimantan Utara

Recommend Documents