RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 2016-2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional jangka menengah. RPJMD adalah dokumen yang dijadikan pedoman atau acuan penyusunan dokumen perencanaan lainnya karena memuat visi, misi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah, serta tahapan pelaksanaannya selama 5(lima) tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 15 ayat 2 mengamanatkan bahwa Peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Gubernur Sulawesi Utara; Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara; DRS. Steven Kandouw yang dilantik oleh Presiden Indonesia pada tanggal 12 Februari 2016, akan memimpin provinsi Sulawesi Utara untuk periode 2016-2021. Penyusunan RPJMD adalah untuk menyediakan acuan/pedoman/arahan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara terpilih periode 2016-2021. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017 bahwa bagi daerah yang RPJMD berakhir pada tahun 2015, mka dalam menyusun RPJMD tahun 2016-2021 selain memuat perencanaan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2021, juga harus memasukkan program rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2016. RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 menggambarkan arahan kebijakan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, BAB I | PENDAHULUAN

1


pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Tahapan penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2021 disusun dengan pendekatan perencanaan yang terstruktur, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJMD Sulawesi Utara, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD, diselenggarakan sebagai berikut. 1. Persiapan Penyusunan RPJMD a. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara nomor tahun 2016 tentang Tim Penyusun RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021. b. Orientasi mengenai RPJMD c. Pengumpulan data dan informasi 2. Penyusunan rancangan awal RPJMD a. Pengolahan data dan informasi b. Penyusunan rancangan visi dan misi KDH c. Perumusan penjelasan visi dan misi d. Perumusan tujuan dan sasaran e. Perumusan strategi dan arah kebijakan f. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah g. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan h. Penetapan indikator kinerja daerah i. Pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi j. Pelaksanaan forum konsultasi publik k. Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran 3. Penyusunan Rancangan RPJMD a. SKPD menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra SKPD) b. Penyampaian Rancangan Renstra SKPD 4. Melaksanakan musrenbang jangka menengah daerah untuk membahas rancangan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disusun untuk menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJMD 5. Menyusun rancangan akhir RPJMD dengan memuat hasil kesepakatan dan komitmen musrenbang RPJMD

BAB I | PENDAHULUAN

2


6. Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan Menteri Dalam Negeri 7. Pembahasan dan Penandatanganan Persetujuan bersama antara DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan Gubernur Sulawewsi Utara tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021. 8. Evaluasi Ranperda RPJMD Provinsi Sulawesi Utara oleh menteri Dalam Negeri 9. Penetapan Peraturan Daerah Sulawesi Utara nomor 3 tahun 2016 tertanggal 11 Agustus 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 1.2

Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lemban Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4725) 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

BAB I | PENDAHULUAN

3


10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; 16. Keputusan Presiden Nomor 16/P/Tahun 2015 Tanggal pelantikan Gubernur Sulawesi Utara pada Jumat 12 februari 2016 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentnag pedoman Kajian Lingkungan Hidup Startegis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembanguann Daerah (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2012 Nomor 994) 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dirubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310) 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517; 21. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara 20052025; 22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;

BAB I | PENDAHULUAN

4


Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara: (1/2014); 23. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021. 1.3

Hubungan Antar Dokumen

Pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan menetapkan 5 (lima) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) SKPD, serta 1 (satu) dokumen perencanaan spasial yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pada pasal 260 menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu dokumen jangka panjang (20 tahun) yaitu RPJPD dan RTRW Provinsi, jangka menengah (5 tahun) yaitu RPJMD dan Renstra-SKPD, serta jangka pendek (1 tahun) yaitu RKPD dan Renja-SKPD. RPJMD 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada RPJPD 2005-2025 dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2014-2019. RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Dari RKP Daerah dan RKA SKPD inilah kemudian disusun RAPBD yang kemudian berproses menjadi APBD. Dokumen perencanaan spasial yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Sulawesi Utara nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara tahun 20142034 menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2021, dimana integrasi antara RTRW dengan rencana pembangunan daerah untuk mengendalikan kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, dan asumsi-asumsinya. Sinergitas RTRW, RPJPD dan RPJMD harus searah dan bersinergi meliputi:

BAB I | PENDAHULUAN

5


a. Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah RPJPD dan RPJMD provinsi, selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJPN dan RPJMN; b. Penelaahan RTRW Provinsi, selaras dengan RPJPD, RPJMD dan RTRW Provinsi lainnya; c. Penelaahan RPJMD provinsi, selaras dengan RPJMD provinsi lainnya; d. Prioritas pembangunan RPJMD provinsi, selaras dengan prioritas pembangunan RPJMD provinsi tetangga lainnya; e. Program prioritas pembangunan daerah dan pendanaan, selaras dengan RPJMN; dan f. Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka menengah daerah provinsi, sesuai dengan pembangunan jangka menengah provinsi lainnya. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hirarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya. 1.4 Sistematika Penulisan RPJMD Tahun 2016-2021 Provinsi berdasarkan tata urut, sebagai berikut: BAB I. Pendahuluan 1.1. Latar belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan ANtar Dokumen 1.4. Sistimatika Penulisan 1.5. Maksud dan Tujuan BAB II. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Sulawesi

Utara

disusun

Gambaran Umum Kondisi Daerah Aspek Geografi dan Demografi Aspek Kesejahteraan masyarakat Aspek Pelayanan Umum Aspek Daya Saing daerah

BAB III.

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 3.1. Kinerja Masa Lalu 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD 3.1.2. Neraca Daerah BAB I | PENDAHULUAN

6


BAB BAB

BAB BAB BAB BAB BAB

1.5.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran 3.2.2. Analisis Pembiayaan. 3.3. Kerangka Pendanaan 3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama 3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu 3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan IV. Analisis Isu-Isu Strategis 4.1. Permasalahan pembangunan 4.2. Isu Strategis V. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 5.1. Visi 5.2. Misi 5.3. Tujuan dan Sasaran VI. Strategi dan Arah Kebijakan VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Dana Provinsi Sulawesi Utara IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah X. Program Transisi dan Kaidah Pelaksanaan 10.1. Pedoman Transisi 10.2. Kaidah Pelaksanaan

Maksud dan Tujuan

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka proses penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2021 mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dengan memperhatikan empat pendekatan yang saling terintegrasi, sebagai berikut: a.

Pendekatan Teknokratis Perencanaan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas.

b.

Pendekatan Partisipatif Perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan di mana pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

BAB I | PENDAHULUAN

7


c.

Pendekatan Politis Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Gubernur/Wakil Gubernur. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Gubernur/Wakil Gubernur pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. d. Pendekatan atas-bawah (top-down) dan Pendekatan bawah-atas (bottom-up). Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan serta rencana hasil proses “atas-bawah” dan “bawah-atas” yang diselaraskan melalui musyawarah pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Berdasarkan maksud dan tujuan, maka RPJMD ini disusun melalui kolaborasi antara keempat pendekatan diatas dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah, akademisi (tenaga ahli), dan stakeholder serta masyarakat dengan harapan, sebagai berikut. a. b. c. d. e. f. g.

Menjadi acuan bagi seluruh masyarakat/kelompok masyarakat, karena memuat seluruh kebijakan publik. Menjadi pedoman dalam menyusun APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun selang selama 5 tahun ke depan. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah. Memperkuat koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda Gubernur Sulwei Utara Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2016-2021.

BAB I | PENDAHULUAN

8

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents