RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI GORONTALO BAB I PENDAHULUAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI GORONTALO 2012-2017

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun. RPJMD merupakan Penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN. RPJMD memuat visi, misi program kepala daerah; arah kebijakan keuangan daerah; strategi pembangunan daerah; kebijakan umum; program SKPD; program lintas SKPD; program kewilayahan; rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifaat indikatif. RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017 sebagai dokumen perencanaan 5 tahun akan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Provinsi Gorontalo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA), kemudian disusun dengan pendekatan perencanaan yang terstruktur, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo, dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD, sebagai berikut : 1.

Persiapan Penyusunan RPJMD a. Pembentukan Tim Penyusunan Materi RPJMD Provinsi Gorontalo. b. Orientasi mengenai RPJMD. c. Penyusunan Agenda Kerja Tim RPJMD d. Pengumpulan data dan informasi.

2.

Penyusunan rancangan awal RPJMD a. Pengolahan data dan informasi. b. Penyusunan rancangan visi dan misi KDH. c. Perumusan penjelasan visi dan misi. d. Perumusan tujuan dan sasaran. e. Perumusan strategi dan arah kebijakan. f. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. g. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. h. Penetapan indikator kinerja daerah. i. Pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi. j. Pelaksanaan forum konsultasi publik. k. Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran.

3.

Penyusunan Rancangan RPJMD a. SKPD menyusun rancangan rencana strategis (Renstra SKPD). b. Penyampaian Rancangan Renstra SKPD.

BAB I - 1


4.

Melaksanakan musrenbang jangka menengah daerah untuk membahas rancangan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disusun untuk menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJMD.

5.

Menyusun rancangan akhir RPJMD dengan memuat hasil kesepakatan dan komitmen musrenbang RPJMD.

6.

Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan Menteri Dalam Negeri.

7.

Pembahasan dan Penetapan RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan RPJMD Propinsi Gorontalo, sebagai berikut. 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

7.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

BAB I - 2


11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517;

13.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007 – 2025;

14.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo 2010-2030.

15.

Keputusan

Gubernur

Gorontalo

Nomor

:

331/18/XII/Tahun

2011

tentang

Pembentukan Tim Penyusun RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2016. 1.3 Hubungan Antar Dokumen Ada beberapa dokumen yang menjadi acuan, menjadi pedoman dan diperhatikan dalam proses penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2012-2017. Terkait dengan sinkoronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 dengan RPJMD Provinsi Gorontalo adalah koneksitas antara visi dan misi kedua dokumen ini. RPJMD memperhatikan dan menjabarkan Visi RPJMN 2010 – 2014 yaitu Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Begitu pula untuk penjabaran Misi RPJMN, yaitu : 1) Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, 2) Memperkuat pilar-pilar demokrasi, 3) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN 2010 – 2014 kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Gorontalo dalam konteks formulasi rencana pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan. Selain memperhatikan RPJPN dan mempedomani RPJMN 2010-2014, dokumen RPJMD juga mengacu dan mempedomani dokumen pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo 2007-2025 dengan visi Gorontalo Maju dan Mandiri. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) misi pembangunan yaitu : (1) Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal; (2) Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal; dan (3) Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Amanah, demikian halnya dengan dokumen RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030 akan menjadi berpedoman pada berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Provinsi Gorontalo. Pemerintah daerah dalam menyusun 3 dokumen rencana pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD dan RKPD serta dua dokumen rencana SKPD terdiri dari Renstra SKPD dan Renja SKPD.

BAB I - 3


Berdasarkan segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu dokumen RPJPD dan RTRWP merupakan dokumen jangka panjang (20 tahun), RPJMD dan RenstraSKPD merupakan dokumen jangka menengah (5 tahun), sedangkan RKPD dan Renja-SKPD merupakan dokumen jangka pendek (1 tahun). RPJMD 2012-2017 disusun dengan berpedoman pada RPJPD 2007-2025 dan RTRWP 2010-2030 dengan memperhatikan RPJMN. RPJMD 2012-2017 dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Dari RKP Daerah dan RKA SKPD inilah selanjutnya disusun RAPBD. Selanjutnya diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk diintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah, untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, dan asumsiasumsinya. Sinergitas RTRW, RPJPD dan RPJMD harus sinkron dan sinergis meliputi : a. Visi, misi, arah, tujuan, kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah provinsi, selaras arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah; b. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program

pembangunan jangka

menengah daerah provinsi selaras dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RTRW; c. Arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi Gorontalo memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lain sekitarnya; d. Jangka waktu pembangunan jangka menengah daerah Provinsi terhitung sejak Kepala Daerah dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan, dan; e. Dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD Provinsi. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hirarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya.

BAB I - 4


Gambar 1.1 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

RPJP NASIONAL RTRW NASIONAL

RPJM NASIONAL

PEDOMAN

DIJABARKAN

RKP DIACU/ DISERASIKAN

DIPERHATIKAN

DIACU

PEDOMAN

DIJABARKAN

RPJMD GORONTALO

RPJPD GORONTALO

RTRWP 2010-2030

RKPD

5 TAHUN

1 TAHUN

PEDOMAN

RTRW P. SULAWESI DIACU

DIACU

Renstra SKPD

RAD MDGs Gorontalo

PEDOMAN

Renja SKPD

5 TAHUN

1 TAHUN

2011-2015

MP3EI 2010-2025

1.4

Sistematika Penulisan

RPJMD 2012-2017 Provinsi Gorontalo disusun berdasarkan tata urut sebagai berikut : Bab I

: Pendahuluan

Bab II

: Gambaran umum kondisi daerah

Bab III

: Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan

Bab IV

: Analisis isu strategis

Bab V

: Visi, misi, tujuan dan sasaran

Bab VI

: Strategi dan arah kebijakan

Bab VII

: Kebijakan umum dan program pembangunan daerah

Bab VIII : Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Bab IX

: Penetapan indikator kinerja daerah

Bab X

: Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Bab XI

: Penutup

1.5

Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD adalah untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan daerah

yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo terpilih periode 2012-2017. Proses penyusunan RPJMD mengacu pada Undang-

BAB I - 5


undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan tahapan tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang diatur dalam PP No. 8 tahun 2008 dan Permendagri No. 54 tahun 2010, serta menerapkan 4 pendekatan yang saling terintegrasi sebagaimana ditetapkan dalam Undang undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai berikut : a.

Pendekatan Teknokratis Perencanaan dengan pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas.

b.

Pendekatan Partisipatif Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan di mana pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

c.

Pendekatan Politis Pendekatan politis memandang bahwa pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur adalah proses

penyusunan

rencana,

karena

rakyat

pemilih

menentukan

pilihannya

berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Gubernur/Wakil Gubernur. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Gubernur/Wakil Gubernur pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. d.

Pendekatan atas-bawah (top-down) dan Pendekatan bawah-atas (bottom-up) Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan serta rencana hasil proses “atas-bawah” dan “bawah-atas” yang diselaraskan melalui musyawarah pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Berdasarkan maksud dan tujuan, maka RPJMD ini tersusun berdasarkan kolaborasi

antara ke empat pendekatan diatas dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah, akademisi (tenaga ahli), dan pemangku kepentingan (stakeholder) serta masyarakat dengan harapan sebagai berikut : a.

Menjadi acuan bagi seluruh masyarakat/kelompok masyarakat, karena memuat seluruh kebijakan publik.

b.

Menjadi

pedoman

dalam

menyusun

APBD,

karena

memuat

arah

kebijakan

pembangunan daerah satu tahun selang selama 5 tahun ke depan. c.

Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

d.

Memperkuat koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah.

e.

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah.

f.

Menjamin

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan,

dan

pengawasan pembangunan. g.

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

BAB I - 6


BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Provinsi Gorontalo merupakan daerah/provinsi pemekaran dari Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo dimana pada awal terbentuknya Provinsi Gorontalo baru memiliki 2 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo. Seiring dengan perkembangan daerah dan berdasarkan aspirasi masyarakat, maka di Provinsi Gorontalo kemudian terbentuk 2 kabuten baru yakni Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 2003. Akhirnya pada tahun 2007 berdasarkan UU RI Nomor 11 Tahun 2007 disahkan pembentukan satu kabupen lagi yaitu Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan demikian hingga saat ini Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. 2.1.1.1 Letak dan Batas Wilayah Administrasi Wilayah Gorontalo terletak di antara

0°19’ – 1°15’ Lintang Utara dan 121°23’ -

123°43’ Bujur Timur. Dari posisi tersebut wilayah ini berbatasan langsung dengan dua Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Peta Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 2.1 Gambar 2.1 Peta Provinsi Gorontalo, 2011

Sumber : RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030.

BAB II -

1


2.1.1.2 Luas wilayah Luas wilayah Provinsi Gorontalo 12.215,44 km2, jika dibandingkan dengan Wilayah Indonesia luas Provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen. Saat ini, Provinsi Gorontalo memiliki 6 (enam) wilayah pemerintahan yakni 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari Kota Gorontalo dengan luas wilayah 66,25 km 2, Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.207,58 km2, Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 2.517,36 km 2, Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.244,31 km2, Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.889,04 km2 dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 1.676,15 km2. Dari keenam wilayah ini Kabupaten Pohuwato memiliki luas wilayah terbesar diikuti oleh Kab. Boalemo, sedangkan Kota Gorontalo memiliki luas wilayah terkecil sebesar 0,54% dari total luas wilayah

Gorontalo.

Didalam

pengembangan

wilayah

sampai

dengan

tahun

2017

direncanakan Provinsi Gorontalo akan memiliki 8 Kabupaten dan 2 kota. Tabel 2.1 Luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota Luas No.

Wilayah

Wilayah 2

(Km ) 01

2.207,58

Kabupaten

Persentase (%) 18,07

Gorontalo

Sumber Data UU No. 29 Thn 1959, UU No. 50 Thn 1999 , UU No. 6 Thn 2003 dan UU No. 11 Thn 2007

02

2.517,36

Kabupaten

20,61

Boalemo 03

UU No. 50 Thn 1999 dan UU No. 6 Thn 2003

Kabupaten

4.244,31

34,75

UU No. 6 Thn 2003

1.889,04

15,46

UU No. 6 Thn 2003

1.676,15

13,72

UU No. 11 Thn 2007

66,25

0,54

UU No. 29 Thn 1959 dan

Pohuwato 04

Kabupaten

Bone

Bolango 05

Kabupaten Gorontalo Utara

06

Kota Gorontalo

UU No. 22 Thn 1999 Provinsi Gorontalo

12.215,44

100

UU No. 38 Thn 2000

Sumber : Bappeda Provinsi Gorontalo, 2012 (Hasil Olahan), Dirjen PUM Kemendagri

BAB II -

2


2.1.1.3 Topografi Wilayah Provinsi Gorontalo mempunyai topografi yang sebagian besar merupakan daerah dataran, perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kota Gorontalo adalah yang terletak pada elevasi yang paling rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevasi bervariasi, dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut. Kabupaten Boalemo terdiri dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada ketinggian dengan variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut. Kabupaten Pohuwato terletak pada elevasi 0 sampai 1.920 m yang ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kabupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan variasi antara 0 sampai 1.954. Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai topografi dengan ketinggian yang berbeda-beda, dengan variasi ketinggian antara 0 sampai 1.970 m dari permukaan laut. Secara fisiografis, wilayah Gorontalo dikelompokkan menjadi 2 satuan wilayah morfologi, yaitu: 1) Satuan morfologi pegunungan berlereng terjal, terutama menempati wilayah bagian tengah dan utara wilayah Gorontalo, yang menjadi pembatas sebelah timur dan sebelah utara dari Cekungan Air Tanah Limboto yaitu dengan beberapa puncaknya berada di Pegunungan Tilongkabila, antara lain : G. Gambut (1954 m), G. Tihengo (1310 m), G. Pombolu (520 m) dan G. Alumolingo (377 m), satuan morfologi ini terutama dibentuk oleh satuan batuan Gunung api tersier dan batuan Plutonik. 2) Satuan morfologi perbukitan bergelombang, terutama dijumpai di daerah bagian selatan dan bagian barat dan menjadi batas cekungan di sebelah selatan dan sebelah utara. Satuan morfologi ini umumnya menunjukkan bentuk puncak membulat dengan lereng relatif landai dan berjulang kurang dari 200 meter yang terutama ditempati oleh satuan batuan Gunung api dan batuan sedimen berumur Tersier hingga Kuarter. Satuan morfologi dataran, merupakan daerah dataran rendah yang berada di bagian tengah wilayah Cekungan Limboto yaitu di sekitar Danau Limboto. Pada umumnya daerah ini ditempati oleh satuan aluvium dan endapan danau. Aliran sungai di wilayah ini umumnya mempunyai pola sub dendritic dan sub parallel. Satuan morfologi pegunungan dicirikan dengan bentuk bentang alam berbentuk kerucut, dengan puncak-puncak tertinggi adalah Gunung Tabongo (2.100 mdpl), Gunung Boliyohuto (2.065 mdpl), Gunung Mopangga (2.051 mdpl) dan Gunung Pontolo (2.017 mdpl).

BAB II -

3


Tabel 2.2 Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo Kelas

Kemiringan

Luas

Persentase

Lereng

(%)

(ha)

(%)

A

0–2

128.552

10,52

B

2-8

74.112

6,07

C

8-15

66.528

5,45

D

15 – 40

113.997

9,33

E

> 40

838.355

68,63 100

Jumlah

1.221.544

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, 2012

Morfologi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo dengan ketinggian 2.100 m dari permukaan laut. Sedangkan Gunung Litu‐Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo adalah gunung terendah dengan ketinggian 884 m dari permukaan laut. 2.1.1.4 Geologi Secara regional, berdasarkan Peta Geologi Lembar Tilamuta (S. Bachri, dkk, 1993) menyatakan bahwa Daerah Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari lengan utara Sulawesi yang sebagian besar batuannya ditempati oleh batuan gunung api Tersier. Di wilayah tengah bagian timur dijumpai dataran rendah yang berbentuk memanjang, terbentang dari Danau Limboto ke Lembah Paguyaman yang diduga semula merupakan danau. Batuan yang ada di daerah penyelidikan terdiri dari batuan-batuan yang berumur Tersier hingga Kuarter. Urutan batuan dari yang tertua hingga batuan yang termuda adalah sebagai berikut: -

Formasi Tinombo (Teot): Terdiri dari lava basal, basal sepilitan, lava andesit, breksi gunungapi, batu pasir wake, batu lanau, batu pasir hijau, batu gamping merah, batu gamping kelabu dan batuan termalihkan lemah. Formasi ini berumur Eosen Pertengahan Oligosen.

-

Secara selaras di atas Formasi Tinombo terdapat Formasi Dolokapa (Tmd) yang terdiri dari: batupasir wake, batulanau, batulumpur, konglomerat, tuf, tuf lapili, aglomerat, breksi gunungapi, lava andesit sampai basalt. Formasi Dolokopa berumur Miosen Tengah - Pertengahan Miosen Atas.

-

Kedua formasi batuan tersebut selanjutnya di intrusi oleh Diorit Boliohuto (Tmbo) yang terdiri dari diorit dan granodiorit yang berumur Pertengahan Miosen Tengah Pertengahan Miosen Atas.

-

Di atas ketiga batuan baik Formasi Tinombo, Formasi Dolokopa dan intrusi Diorit Boliohuto secara tidak selaras ditempati oleh Batuan Gunungapi Pinggu (TQpv) yang terdiri dari: aglomerat, tuf, lava andesit, basalt yang berumur Pliosen Atas - Plistosen BAB II -

4


Bawah. Selaras lebih muda bersamaan diendapkan batu gamping klastika (TQl) yang terdiri dari kalkarenit, kalsirudit dan batugamping koral. Selanjutnya pada Plistosen mulai diendapkan endapan Danau yang berumur Plistosen Bawah - Holosen dan di atasnya secara selaras diendapkan batugamping terumbu (Ql) yang dimulai pada Plistosen Atas - Holosen berupa batugamping koral, sedangkan endapan yang paling muda di daerah penyelidikan adalah berupa endapan permukaan/ aluvium (Qpl). Struktur geologi yang utama yang berkaitan dengan daerah penyelidikan adalah sesar, berupa sesar normal dan sesar geser. Sesar normal yang terdapat di G. Boliohuto menunjukkan pola memancar, sedangkan sesar geser umumnya bersifat menganan tetapi ada pula yang mengiri. Sesar tersebut memotong batuan yang berumur tua (Formasi Tinombo) hingga batuan yang berumur muda (Satuan Batugamping Klastik). Kegiatan tektonik di daerah ini diduga telah berlangsung sejak Eosen hingga Oligosen yang diawali dengan kegiatan magmatik yang menghasilkan satuan gabro. Masih pada Eosen terjadi pemekaran dasar samudera yang berlangsung hingga Miosen Awal dan ini menghasilkan lava bantal yang cukup luas. Kegiatan tersebut diikuti juga oleh terjadinya retas - retas yang umumnya bersusunan basa dan banyak menerobos Formasi Tinombo. Pada Miosen selain terjadi pengendapan Formasi Randangan dan Formasi Dolokapa terjadi juga kegiatan magma yang menghasilkan Diorit Bone. Diduga pada waktu itu terjadi juga penunjaman dari arah utara ke arah selatan di laut Sulawesi, yang disebut sebagai Jalur Tunjaman Sulawesi Utara (Simanjuntak, 1986). Kegiatan magmatik Diorit Bone yang berlangsung sampai Miosen Tengah dilanjutkan oleh kegiatan magmatik Diorit Boliohuto yang berlangsung hingga Miosen Akhir. Bersamaan dengan kegiatan magmatik tersebut terjadilah pengangkatan pada akhir Miosen Akhir. Pada akhir kegiatan magmatik Diorit Boliohuto terjadilah kegiatan gunungapi yang menghasilkan batuan Gunungapi Pani dan Breksi Wobudu. Pada waktu itu Jalur Tunjaman Sulawesi Utara diduga masih aktif dan menghasilkan sejumlah sesar geser di bagian barat daerah penyelidikan. Pada Kala Pliosen terjadi juga kegiatan magmatik yang menghasilkan batuan terobosan Granodiorit Bumbulan yang kemudian diikuti oleh kegiatan gunungapi. Kegiatan gunungapi ini berlangsung hingga Plistosen Awal dan menghasilkan batuan Gunungapi Pinogu. Sementara itu retas-retas yang bersusunan basal, andesit dan dasit masih terbentuk. Pada

akhir Pliosen hingga Plistosen di daerah ini terdapat pengendapan yang

membentuk satuan Batugamping Klastik pada laut dangkal. Sedangkan pada Plistosen Awal terbentuk endapan danau dan endapan sungai tua. Ketiga satuan tersebut telah mengalami pengangkatan pada sekitar akhir Plistosen. Pada akhir Plistosen hingga sekarang terjadi proses pendataran serta kegiatan tektonik yang masih aktif. Proses pendataran menghasilkan endapan aluvium sedangkan kegiatan tektonik menghasilkan beberapa sesar geser dibagian timur serta mengakibatkan terangkatnya satuan Batugamping Terumbu. BAB II -

5


2.1.1.5 Hidrologi 2.1.1.5.1 Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Gorontalo dilintasi oleh beberapa sungai. Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo adalah sungai terpanjang dengan panjang aliran 99,3 km. Sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara. Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Pengelolaan DAS merupakan suatu bentuk pengembangan wilayah yang menempatkan DAS sebagai suatu unit pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang secara umum untuk mencapai tujuan peningkatan produksi pertanian dan kehutanan yang optimum dan berkelanjutan (lestari) dengan upaya menekan kerusakan seminimum mungkin agar distribusi aliran air sungai yang berasal dari DAS dapat merata sepanjang tahun. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi di sebutkan Sistem pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan berbasis Wilayah Sungai (WS) yang meliputi WS strategis Nasional dan WS Startegis Provinsi. WS Strategis Nasional yaitu WS Paguyaman dan WS lintas Provinsi meliputi WS Limboto-Bolango-Bone dan WS Randangan. WS Strategis Nasional terdiri dari 19 Daerah Aliran Sungai yaitu DAS Paguyaman, DAS Limba, DAS Olibuhu, DAS Tumba, DAS Bolangga, DAS Bubaa, DAS Tumbihi, DAS Limbatihu, DAS Tabongo, DAS Dulupi, DAS Sambati, DAS Tilamuta, DAS Lamu, DAS Botumoito, DAS Tapadaa, DAS Salilama, DAS Tabulo, DAS Bumbulan, DAS Libuo. WS Limboto-Bolango-Bone yang meliputi DAS Limboto, DAS Bone, DAS Bolango, DAS Taleki, DAS Yango, DAS Tolinggula, DAS Potanga, DAS Limboto, DAS Biawu, DAS Bulolila, DAS Bulontio Barat, DAS Bulontio,

DAS Boliohula, DAS Boliohuto, DAS Dulukapa, DAS Deme 1, DAS Dunu, DAS

Bubalango, DAS Tengah, DAS

Monano, DAS Tudi, DAS Tolonga, DAS Datahu, DAS

Ayukubu, DAS Tolongio, DAS Pontolo, DAS Buda, DAS Molingkapoto, DAS Pelabuhan, DAS Kwandang, DAS Bubode, DAS Molontadu, DAS Pangimba, DAS Ketapang, DAS Intana, DAS

Butaiya

Andegile, DAS Monano 1, DAS Waluhu, DAS Batudaa Pantai, DAS

Butulabutao, DAS Luluo, DAS Batulanggea, DAS Kayubulan, DAS Totayuo, DAS Tengkorak, DAS Tolotio, DAS Bilungala, DAS Momungaa Daa, DAS Leato Utara, DAS Kiki, DAS Bugis, DAS Leato, DAS Tenda, DAS Tambo, DAS Molonggota, DAS Tapaibihu dan WS Randangan meliputi : DAS Dudewulo, DAS Randangan, DAS Beringin, DAS Sukadamai, DAS Wonggarasi, DAS Sidorukun, DAS Patihu, DAS Dinga Motolohu, DAS Lemito, DAS Lomuli, DAS Milangodaa, DAS Molosipat, DAS Popayato.

BAB II -

6


2.1.1.5.2 Danau Di Provinsi Gorontalo terdapat 2 (dua) danau yang secara potensial mempunyai nilai ekonomi bagi pengembangan bidang-bidang kepariwisataan, pengairan, dan energi antara lain : 1. Danau Limboto merupakan sebuah danau yang terletak di 2 (dua) wilayah yaitu wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dimana pada tahun 1932 rata-rata kedalaman danau mencapai 30 m dengan luas 7.000 ha tetapi mulai tahun 1990 sampai sekarang kedalaman danau rata-rata hanya tinggal 2.5 m pada musim kemarau dan bisa mencapai 5 m pada musim hujan dengan luas kurang lebih 3.000 ha. Pendangkalan danau diakibatkan oleh adanya erosi dan sedimentasi dan masalah lain yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya gulma air seperti enceng gondok yang menutupi permukaan mencapai 30% sampai 35 % dari luas danau. 2. Danau Perintis yang terdapat di Desa Huluduotamo Kec. Suwawa ± 11 Km dari pusat kota Gorontalo dapat ditempuh ± 12 menit dengan kendaraan darat. Danau perintis merupakan obyek wisata seluas ± 6 Ha yang memiliki nilai sejarah dibuat oleh Alm. Bapak Nani Wartabone (Pahlawan Nasional asal Gorontalo) untuk kepentingan pengairan sawah. Air yang mengalir ke Danau Perintis berasal dari mata air pegunungan yaitu mata air Lulahu dan mata air Poso. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu berperahu, memancing, renang dan rekreasi/perkemahan. 2.1.1.5.3. Cekungan Air Tanah Secara umum berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, kondisi hidrologi berdasarkan wilayah cekungan air tanah di Provinsi Gorontalo ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) wilayah cekungan air tanah yang terdiri atas : 1. Cekungan Air Tanah (CAT) Bone Daerah ini terletak di sebagian wilayah Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo, dan sebagian wilayah Kab. Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara

(cekungan air

2

tanah lintas propinsi), dengan luas daerah sekitar 326 km . Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 1230 30’8.53” - 1230 44’6.89” Bujur Timur dan 0024’06.01” – 0036’50.34” Lintang Utara. 2. Cekungan Air Tanah (CAT) Pinogu Daerah ini terletak di Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah dalam kab/kota), dengan luas daerah sekitar 112 km2. Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 123019’40.13” - 123030’59.01” Bujur Timur dan 0025’59.34” – 0032’05.13” Lintang Utara. 3. Cekungan Air Tanah (CAT) Tombulilato Daerah ini terletak di Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah dalam kab/kota), dengan luas daerah sekitar 35 km2. Secara geografis daerah ini

BAB II -

7


terletak di sekitar 1230 14’24.94” - 1230 22’35.01” Bujur Timur dan 0018’31.27” – 0021’31.01” Lintang Utara. 4. Cekungan Air Tanah (CAT) Gorontalo Daerah ini terletak di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Gorontalo Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah lintas kab/kota), dengan luas daerah sekitar 481 km2. Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 1220 41’5.44” - 1230 20’27.85” Bujur Timur dan 0026’17.97” – 0041’10.08” Lintang Utara. 5. Cekungan Air Tanah (CAT) Molambulahe Daerah ini terletak di sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo dan sebagian Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah lintas kab/kota), dengan luas daerah sekitar 433 km2. Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 1220 21’27.24” - 1220 45’20.84” Bujur Timur dan 0034’21.85” – 0046’30.52” Lintang Utara. 6. Cekungan Air Tanah (CAT) Mahinoto Daerah ini terletak di wilayah Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah dalam kab/kota), dengan luas daerah sekitar 75 km2. Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 1220 13’52.84” - 1220 26’39.50” Bujur Timur dan 0044’46.55” – 0048’10.63” Lintang Utara. 7. Cekungan Air Tanah (CAT) Soginti Daerah ini terletak di Kabupaten Boalemo dan sebagian wilayah Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah lintas kab/kota), dengan luas daerah sekitar 59 km2. Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 1210 59’7.08” - 1220 10’17.66” Bujur Timur dan 0027’17.64” – 0035’38.66” Lintang Utara. 8. Cekungan Air Tanah (CAT) Marisa Daerah ini terletak di Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo (cekungan air tanah dalam kab/kota), dengan luas daerah sekitar 234 km2. Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 1210 42’51.25” - 1210 58’52.96” Bujur Timur dan 0024’46.77” – 0033’33.34” Lintang Utara. 9. Cekungan Air Tanah (CAT) Popayato Daerah ini terletak di Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo dan sebagian wilayah Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah (cekungan air tanah lintas propinsi), dengan luas daerah sekitar 92 km2. Secara geografis daerah ini terletak di sekitar 1210 19’13.92” - 1210 32’12.69” Bujur Timur dan 0028’01.77” – 0035’01.03” Lintang Utara. 2.1.1.6 Klimatologi Kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang letaknya berada di dekat garis khatulistiwa, mempunyai suhu udara yang cukup panas yang berkisar antara 26⁰c - 28⁰c. Adapun data Klimatologi Provinsi Gorontalo yang terjadi dari tahun 2007 – 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

BAB II -

8


Tabel 2.3 Data Klimatologi Provinsi Gorontalo 2007 - 2011

RATA-RATA RATA-RATA TEKANAN KELEMBABAN Tahun MAX MIN MAX MIN UDARA (%) RATA-RATA TEMP (⁰C) BULAN TEMP (⁰C) BULAN JUMLAH BULAN JUMLAH BULAN (mb) 2007 26,8 33,5 OKT 22,6 AGT & SEPT 400 DES 38 AGT 1009,5 80,3 2008 26,5 32,6 OKT 23,2 SEPT 389 MAR 66 SEPT 1009,9 83,7 2009 27,3 34,4 OKT 21,4 SEPT 228 MEI 0 SEPT 1009,6 78,9 2010 27,0 33,9 MAR 23,0 FEB 336 MEI 37 MAR 1009,7 83,3 2011 26,9 33,5 OKT 22,1 AGT & DES 322 FEB 7 AGT 1009,3 82,5 RATA-RATA PER TAHUN 33,58 22,46 335 29,6 1009,6 81,74 TEMPERATUR RATA-RATA (⁰C)

JUMLAH CURAH HUJAN (mm)

KECEPATAN RATA-RATA ANGIN (m/det) 1,9 1,5 1,9 1,8 2,1 1,84

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Prov. Gorontalo, 2012

Dari Tabel 2.3, dapat kita lihat kecenderungan suhu maksimum selama 5 (lima) tahun terakhir di Provinsi Gorontalo terjadi di bulan Oktober dengan temperatur rata-rata adalah 33,58⁰C. Sedangkan suhu minimum cenderung terjadi di bulan September dengan temperatur minimum rata-rata per tahun adalah 22,46 ⁰C. Untuk jumlah curah hujan maksimum cenderung terjadi di bulan Mei dengan rata-rata curah hujan maksimum 335 mm per tahun. Curah hujan minimum cenderung terjadi di bulan Mei dengan rata-rata curah hujan per tahun adalah 29,6 mm. Rata-rata tekanan udara sebesar 1.009,6 mb, rata-rata kelembaban udara 81,74% dan kecepatan rata-rata angin sebesar 1,84 m/det. 2.1.1.7 Penggunaan Lahan a. Kawasan Lindung Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sumber daya alam hutan dapat dibedakan berdasarkan fungsinya yaitu ; hutan konservasi (HSA/KPA), hutan lindung (HL), hutan produksi tetap (HP), hutan produksi terbatas (HPT). Adapun luas arealnya adalah sebagai berikut : HSA/KPA seluas 196.345 Ha, HL seluas 203.026 Ha, HP seluas 90.518 Ha, HPT seluas 254.988 Ha, HK seluas 79.791 Ha, sehingga total luas sumber daya alam hutan adalah 824.668 Ha, dengan luasan APL (areal penggunaan lain) sebesar 391.304 Ha dan Tubuh Air sebesar 5.573 Ha. Hal ini dapat dlihat pada tabel 2.4.

BAB II -

9


Tabel 2.4 Luas Kawasan Hutan dan APL Fungsi Kawasan (Ha) No.

Kabupaten/Kota

Luasan

HSA/KPA

HL

HP

HPT

HK

APL

Kab. Gorontalo

24.191

13.127

17.783

41.045

2.377

118.892

2.

Kab. Boalemo

11.532

29.785

14.783

46.251

4.800

3.

Kab. Pohuwato

39.705

136.024

41.572

82.883

67.038

4.

Kab. Bone Bolango

104.744

15.710

824

19.086

5.

Kab. Gorontalo

16.173

7.953

15.556

65.724

6.

Kota Gorontalo

1.

Tubuh

Total

Air

(Ha)

2.912

220.326

83.042

957

191.149

67.657

1009

435.887

-

48.332

392

189.087

5.576

63.765

213

174.959

Utara Total

-

427

-

-

-

9.619

90

10.136

196.345

203.026

90.518

254.988

79.791

391.304

5.573

1.221.545

Sumber : BPKH Wilayah XV Gorontalo, Diolah

b. Kawasan Budidaya Penetapan kawasan ini dititik beratkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Adapun kawasan budidaya yang telah dikembangkan di Provinsi Gorontalo sesuai dengan potensi yang ada adalah sebagai berikut : (1) Kawasan Budidaya Pertanian, mencakup: 

Kawasan Pertanian Lahan Basah; Sesuai angka tetap BPS, Luas panen padi sawah di Provinsi Gorontalo tahun 2011 adalah 52.811 hektar yang terbagi dalam 2 kali musim tanam, dengan total produksi 273.921 ton. Luas panen terbesar di dominasi oleh wilayah di Kabupaten Gorontalo seluas 23.277 hektar, hal ini sesuai dengan luasan wilayah fungsi pertanian lahan basah pada wilayah ini terbesar di bandingkan wilayah kabupaten lain.



Kawasan Pertanian Lahan Kering; Komoditi yang dibudidayakan dan mendominasi pertanian lahan kering untuk wilayah Provinsi Gorontalo adalah komoditi jagung. Luas panen jagung di Provinsi Gorontalo berdasarkan angka tetap BPS tahun 2011 adalah 135.754 hektar dengan total produksi 605.781 ton. Luas panen terbesar berada di Kabupaten Pohuwato seluas 63.806 hektar.



Kawasan Perkebunan; Berdasarkan data yang ada pada tahun 2011, hasil tanaman perkebunan yang paling dominan adalah tanaman kelapa luas panen 68.248 hektar dengan produksi sebesar 62.338 ton,kakao luas panen 12.483 hektar dengan produksi sebesar 4.543 ton,cengkeh luas panen 8.280 hektar dengan produksi sebesar 901 ton dan tebu luas panen 7,818 hektar dengan produksi sebesar 29.926 ton.

BAB II - 10




Kawasan Hutan Produksi; Luas hutan produksi Provinsi Gorontalo adalah 423.408 hektar yang terdiri dari hutan produksi terbatas 251.097 hektar, hutan produksi tetap 89.879 hektar dan hutan produksi konversi 82.431 hektar. Produksi hasil hutan masih memberikan andil yang cukup signifikan terhadap PDRB Provinsi Gorontalo dengan kontribusi rata-rata sebesar 3,76 % pertahun. Pada tahun 2011 jumlah produksi Kayu Gergajian mencapai 2.077,14 m3, dan Non kayu dengan produksi 3.785,59 ton. Produksi hasil hutan baik kayu dan non kayu sampai saat ini masih dihasilkan lebih besar dari hutan alam dan diharapkan kedepan partisipasi masyarakat dalam penanaman kayu-kayuan terus ditingkatkan pada lahan milik masyarakat maupun perizinan yang diberikan kepada masyarakat antara lain berupa IUPHHK HTR, Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan. Produksi kayu bulat (kayu log) saat ini adalah 5.523.58 m3 dan diperkirakan akan meningkat pada tahun 2012 hingga 2017 hal ini disebabkan adanya Izin pemanfaatan kawasan hutan (IPKH) untuk perkebunan kelapa

sawit

secara

bertahap

khususnya

di

Kabupaten

Pohuwato

yang

mengakibatkan adanya pemanfaatan hasil hutan baik kayu maupun non kayu pada areal tersebut yang perlu diselamatkan sebagai asset Negara berupa penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) berupa PSDH-DR dan GR. (2) Kawasan Budidaya Bukan Pertanian, mencakup : 

Kawasan Permukiman; Kawasan permukiman adalah kawasan di luar kawasan lindung yang diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau tempat tinggal yang berada di daerah perkotaan dan perdesaan. Tujuan

pengelolaan

kawasan

ini

adalah

untuk

menyediakan

tempat

permukiman yang sehat dan aman dari bencana alam serta memberikan lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pengembangan permukiman sedapat mungkin tidak terlalu jauh dari tempat usaha dan pusat pertumbuhan selama tidak mengakibatkan degradasi lingkungan.

Pengembangan

kawasan

permukiman

sejauh

mungkin

tidak

menggunakan daerah pertanian lahan basah atau lahan yang beririgasi. 

Kawasan Industri; Kawasan industri di Provinsi Gorontalo merupakan kawasan budidaya peruntukan industri yang terletak di Kecamatan Anggrek Kab. Gorontalo Utara untuk skala besar, untuk skala menengah terdapat di Kecamatan Marisa Kab. Pohuwato dan untuk skala kecil tersebar di kabupaten/kota lainnya, sebagaimana penetapan dalam dokumen RTRW Provinsi Gorontalo.



Kawasan Pertambangan; Berdasarkan izin usaha pertambangan yang diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota dan Provinsi terdiri atas 39 IUP dan 2 KK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II - 11


Perbandingan antara luas wilayah Provinsi Gorontalo (12.215,45 km2) dengan jumlah luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebanyak 260.793,373 Ha. 

Kawasan Pariwisata. Dilihat dari sebaran potensi pariwisata, terdapat beberapa kawasan wisata di Provinsi Gorontalo yang telah dikembangkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Beberapa kawasan wisata tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5. Tabel 2.5 Kawasan Pariwisata No. 1. 2.

Kawasan Wisata budaya Wisata Bahari

Lokasi

Kab/Kota

Benteng Otanaha

Kota Gorontalo

Benteng Orange

Kab. Gorontalo Utara

Taman Laut Olele,

Kab. Bone Bolango

Pantai Botutonuo

3.

Pulau Saronde


Pantai Lahilote

Kota Gorontalo

Pulau Bitila, Pantai

Kabupaten

Bolihutuo

Boalemo/Pohuwato

Wisata Rekreasi Pentadio Resort

Kab. Gorontalo

Keluarga Air Terjun/Pemandian Kab. Bone Bolango Air Panas Lombongo Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata, 2012



Kawasan Perikanan; Pengembangan kawasan perikanan di Provinsi Gorontalo secara umum adalah untuk mengembangkan zona/kawasan perikanan yang tersebar di kabupaten/kota yang didukung dengan prasarana penunjangnya. Jumlah RTP (Rumah Tangga Perikanan) di Proviinsi Gorontalo tahun 2011 sebanyak 18.137 atau meningkat 8,19% dibandingkan tahun 2010 yang berjumlah 16.652. Kawasan budidaya perikanan juga mencakup kawasan budidaya tambak yang berlokasi di pesisir selatan Kabupaten Pohuwato, Boalemo, serta pesisir utara Kabupaten Gorontalo utara dengan jumlah luasan potensi tambak sebesar 10.900 Ha. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.6.

BAB II - 12


Tabel 2.6 Potensi Perikanan Budidaya Di Provinsi Gorontalo Berdasarkan Komoditi Per Kab/Kota No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Potensi Budidaya (Ha) Air Laut Kab/Kota Air Air Rumput Tawar Payau Ikan Laut Kota Gorontalo 210 50 Kab. Gorontalo 310 850 350 Kab. Boalemo 35 200 2.700 2.300 Kab. Pohuwato 70 10.124 4.840 6.600 Kab. Bone Bolango 375 10 100 Kab. Gorontalo Utara 576 2.350 4.900 Total 1.000 10.900 10.750 14.300 Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan, 2012

Total 50 1.200 5.000 11.440 110 7.250 25.050

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Pengembangan wilayah Provinsi Gorontalo sebagaimana mengacu pada perda No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) terbagi dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya memiliki sumberdaya alam yang cukup potensial untuk dikembangkan, terutama pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan pariwisata. Potensi pertanian dan perikanan merupakan sektor yang menjadi prioritas pengembangan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi sebagian besar mata pencaharian penduduk bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan. 2.1.2.1 Pertanian Lahan pertanian yang ada sebagian besar diusahakan oleh masyarakat untuk menanam sejumlah komoditi utama seperti padi sawah dan jagung. Dalam rangka pengembangan Program Agropolitan, jagung dijadikan komoditi unggulan. Dari luas wilayah Provinsi Gorontalo 12.215,44 Km2, dimana untuk potensi lahan sawah yang ditanami padi seluas ± 29.720 ha yang terdiri dari sawah irigasi ± 23.432 ha dan sawah non irigasi seluas 6.288 ha. Juga terdapat potensi luasan lahan kering seluas 337.639

ha

yang

terdiri

dari

ladang/huma

71.316

ha,

tegal/kebun

157.685,

pekarangan/bangunan/halaman sekitarnya 36.978 ha, lahan kering yang sementara tidak diusahakan 51.682 ha, dan lainnya seluas 19.978 ha. Disamping itu pada lahan perkebunan kelapa dapat dimanfaatkan untuk pengembangan komoditi tanaman pangan seperti jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Berdasarkan Data BPS (2011) Provinsi Gorontalo memiliki sumber daya lahan yakni potensi luas areal sawah sekitar 31.502 ha. Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah yang terluas areal penggunaannya yaitu 13.114 Ha (42%), kemudian Kabupaten Gorontalo Utara 5.627 Ha (18%), Kabupaten Pohuwato 5.251 Ha (17%), Kabupaten Boalemo 4.574 Ha (15%), Kabupaten Bone Bolango 2.020 Ha (6%) dan Kota Gorontalo 916 Ha (3%).

BAB II - 13


Dari total luas lahan sawah 31.502 ha dengan Indeks Pertanaman (IP) >200 persen (2-3 kali tanam) seluas 27.877 ha (88 %) seperti disajikan pada tabel 9. Ihkwal ini menjelaskan bahwa performance pemanfaatan lahan sawah di Provinsi Gorontalo dikategorikan sangat baik, tetapi dari aspek kualitatif (produktivitas per satuan luas) masih perlu digenjot, olehnya itu masih terdapat peluang untuk menaikkan produktivitas dengan adanya dukungan regulasi Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) diharapkan dapat menjawab

berbagai

tantangan

dalam

rangka

peningkatan

ekonomi

kerakyatan.

Sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut : Tabel 2.7 Luas Lahan Sawah Menurut Indeks Pertanaman (IP) Di Provinsi Gorontalo Jumlah Ditanami Padi

Kabupaten/Kota

(1)

Tiga kali

Dua kali

Satu kali

(3)

(4)

(5)

(2) 1 BOALEMO

Tidak Sementara Ditanami Tidak Padi *) Diusahakan (6)

(7)

Jumlah

(8)

1.353

3.009

135

70

7

4.574

2 GORONTALO

-

12.593

405

-

116

13.114

3 POHUWATO

134

2.979

434

26

1.678

5.251

4 BONE BOLANGO

-

2.020

-

-

-

2.020

5 GORONTALO UTARA

-

4.873

715

39

-

5.627

809 2.296

107 25.581

1.689

135

1.801

916 31.502

7

81

5

0

6

100

6 GORONTALO J UML A H Persentase (% )

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo,2011

2.1.2.2. Perikanan dan Kelautan Salah satu penggerak perekonomian Gorontalo adalah sektor perikanan. Potensi perikanan dan kelautan yang ada menjadi modal dasar pembangunan Provinsi Gorontalo. Sektor perikanan dan kelautan Provinsi Gorontalo mempunyai potensi yang cukup besar yang akan menjadi modal dasar pembangunan Provinsi Gorontalo. Dimana Luas perairan Gorontalo mencapai 50.500 km2 yang terdiri dari luas wilayah laut Teluk Tomini 7.400 km2 , laut Sulawesi 3.100 km2 dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Sulawesi 40.000 km2 serta panjang garis pantai 655,8 km yang meliputi wilayah pantai utara (laut Sulawesi) 217,7 km dan wilayah pantai selatan (Teluk Tomini) 438,1 km. Potensi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya maupun pengembangan potensi perikanan dan kelautan lainnya. Provinsi Gorontalo mempunyai potensi sumberdaya perikanan tangkap yang besar dan dibagi berdasarkan wilayah pengelolaan dan pemanfaatan (WPP) yaitu WPP Teluk Tomini s/d Laut Seram potensinya mencapai 595.630 Ton/tahun dan WPP Laut Sulawesi

BAB II - 14


sampai Samudra Pasifik potensinya mencapai 630.470 Ton/Tahun, potensi ini sudah termasuk potensi yang berada pada Zona Ekonomi Eksklusif (khusus ZEE potensinya 487.600 ton/tahun) sedangkan khusus untuk perairan umum daratan (danau, sungai dan rawa) potensi perikanan tangkap diperkirakan 900 ton per tahun. Sedangkan untuk potensi perikanan budidaya mencakup budidaya perikanan laut, perikanan payau dan perikanan air tawar, potensinya sebesar 339.268 ton per tahun. Ini berarti berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa potensi perikanan dan kelautan masih perlu dimanfaatkan secara optimal. Oleh sebab itu diperlukan pengembangan investasi/penguatan modal, penerapan teknologi, pemberdayaan

masyarakat

melalui

suatu

program

terpadu

yang

bisa meningkat

kesejateraan dan pendapatan bagi pelaku utama usaha perikanan dan kelautan. Sektor perikanan dan kelautan telah memberikan kontribusi penting dan strategis bagi perekonomian daerah dan nasional, sehingga perlu adanya pengembangan secara optimal dan berkelanjutan. 2.1.2.3. Kehutanan Untuk bidang Kehutanan isu yang masih dihadapi saat ini adalah masih luasnya lahan kritis dalam kawasan, pemanfaatan/penggunaan lahan untuk kepentingan non kehutanan secara illegal dalam kawasan hutan, perambahan dan pencurian kayu (illegal

logging), alih fungsi kawasan hutan terkait tata ruang serta isu perubahan iklim terkait hutan. Luas lahan kritis Provinsi Gorontalo saat ini adalah 257.816 Ha. Berkaitan dengan hal tersebut dilakukan upaya-upaya pelestarian dan pemanfaatan hutan secara lestari diantaranya melalui penyadartahuan masyarakat yang berada disekitar hutan untuk terus menjaga kelestarian hutan sebagai penyangga ekonomi dan kehidupan mereka serta generasi dimasa yang akan datang. Juga dilakukan upaya penegakan hukum bagi para perusak atau pelaku pelanggaran kehutanan, pemberian akses masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari, melakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat serta mendorong upaya-upaya mengantisipasi perubahan iklim global dengan kerjasama di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Tabel 2.8 Lahan Kritis Per Kabupaten/Kota sampai dengan 2011 No.

Kabupaten/Kota

Luas Lahan Kritis (Ha)

1.

Kab. Gorontalo

70.076

2.

Kab. Boalemo

41.147

3.

Kab. Pohuwato

26.005

4.

Kab. Bone Bolango

40.798

5.


75.358

6.

Kota Gorontalo

4.432

Total

257.816

Sumber : Dinas Kehutanan dan Pertambangan Prov. Gorontalo, 2012

BAB II - 15


2.1.2.4. Perkebunan Potensi luas areal perkebunan diwilayah Provinsi Gorontalo ± 360.376 Ha, yang sudah dimanfaatkan ± 118.063 Ha dan belum dimanfaatkan seluas ± 242.313 Ha, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.9. Tabel 2.9 Data Potensi Lahan Perkebunan 2007 - 2011 LUAS NO

KABUPATEN

SUDAH

BELUM

AREAL DIMANFAATKAN DIMANFAATKAN (Ha)

(Ha)

(Ha)

PROSENTASE (%)

1

Kab. Boalemo

65.893

17.519

48.627

26,59

2

Kab. Gorontalo

100.592

35.117

66.853

34,91

3

Kab. Pohuwato

117.986

26.417

91.569

22,39

4

Kab. Gorontalo

38.984

16.594

22.528

42,57

36.922

22.416

14.506

60,71

KET

Utara 5

Kab. Bone Bolango

Sumber : Dinas Peternakan dan Perkebunan Prov. Gorontalo

Adapun kecenderungan peningkatan luas areal perkebunan Provinsi Gorontalo sesuai komoditi, lihat tabel 2.10. Tabel 2.10 Peningkatan Luas Areal Sesuai Komoditi Unggulan Tahun 2007-2011 JENIS KOMODITI NO

PERIODE

KELAPA

TAHUN

DALAM (Ha)

CENGKEH

TEBU

KAKAO

(Ha)

(Ha)

(Ha)

1

2007

62.024

5.206

7.329

9.402

2

2008

65.414

6.550

7.329

10.883

3

2009

66.486

7.800

6.468

11.145

4

2010

68.121

8.045

7.818

11.520

5

2011

68.248

8.280

7.818

12.483


KET

Sesuai peningkatan luas areal, juga terlihat kecenderungan peningkatan produksi dan produktivitas empat jenis komoditi seperti tabel 2.11 dan 2.12.

BAB II - 16


Tabel 2.11 Peningkatan Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan Tahun 2007-2011 NO

PERIODE TAHUN

JENIS KOMODITI (Ton) KELAPA DALAM

CENGKEH

TEBU

KAKAO

1

2007

58.968

554

39.265

3.131

2

2008

58.968

625

25.736

3.569

3

2009

60.953

638

19.288

3.643

4

2010

61.408

844

30.077

3.669

5

2011

62.338

901

29.926

4.543


KET

Tabel 2.12 Peningkatan Produktivitas/Ha Komoditi Unggulan Perkebunan Tahun 2007-2011 NO

PERIODE TAHUN

1

JENIS KOMODITI (Kg/Ha) KELAPA DALAM

CENGKEH

TEBU

KAKAO

2007

1.422

274

5.357

824

2

2008

1.383

274

5.071

809

3

2009

1.428

277

2.982

808

4

2010

1.428

363

4.451

814

5

2011

1.428

361

4.451

837


KET

Produktivitas tanaman kelapa yang merupakan komoditi unggulan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari segi luas tanam maupun produksi. Terjadinya peningkatan produksi tanaman kelapa dari tahun 2007 sampai tahun 2011 sebesar 62.338 Ton. Produksi cengkeh juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2007 sebesar 554 Ton menjadi 901 Ton pada tahun 2011. 2.1.2.5. Peternakan Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional, khususnya dalam hal ketahanan pangan, oleh sebab itu kebijakan umum pembangunan peternakan dan kesehatan hewan adalah : 1) Menjamin ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak, 2) Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, 3) Meningkatkan produksi pakan ternak, 4) Meningkatkan status kesehatan ternak, 5) Menjamin produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dan berdaya saing dan 6) Meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat. Kebijakan ketersediaan dan mutu bibit ternak akan diarahkan untuk : 1) Mengoptimalkan kelembagaan perbibitan, 2) Pewilayahan sumber bibit berbasis potensi, 3) Pelestarian sumber daya genetic, 4) Penerapan teknologi perbibitan dan 5) Pengembangan BAB II - 17


usaha tani dan investasi perbibitan. Dalam aspek populasi dan produktivitas ternak diarahkan untuk meningkatkanpopulasi dan optimalisasi produksi

ternak ruminansia dan

non ruminansia, restrukturisasi perunggasan, dan pengembangan kelembagaan usaha. Aspek penting lainnya yang tidak bisa lepas dari pembangunan peternakan adalah kesehatan hewan yang difokuskan peningkatan perlindungan hewan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular, pelayanan kesehatan hewan dan meningkatkan kualitas tenaga dokter hewan dan paramedic. Untuk keamanan produk hewan antara lain dengan meningkatkan jaminan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), meningkatkan penerapan kesrawan dan mengoptimalkan pengaturan dan pemasaran daging sapi. Strategi dalam melaksanakan pembangunan peternakan baik nasional,regional maupun di daerah diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, yaitu Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) Tahun 2014 dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Dalam rangka mendukung Percepatan Pencapaian PSDSK Tahun 2014, berbagai program dan kegiatanyang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah anatar lain peningkatan populasi ternak, terutama ternak sapi potong, kambing dan ayam buras yang merupakan 3 (tiga) komoditi unggulan bidang peternakan Provinsi Gorontalo. Komoditi ternak sapi misalnya, merupakan jenis ternak yang sudah familier dengan masyarakat Gorontalo, terutama masyarakat petani, karena komoditi ini secara ekonomis dapat memberikan nilai tambah pendapatan yang sangat signifikan, mudah dipelihara bahkan menjadi tabungan bagi para petani. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan program Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat akan terus berupaya mengembangkan ternak sapi ini menjadi prioritas program. Tahun 2011 populasi ternak unggulan (sapi, kambing dan ayam buras) di Provinsi Gorontalo berjumlah masing-masing 192.066 ekor sapi, 83.570 ekor kambing dan 964.004 ekor ayam kampung, dan diharapkan target RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 meningkat menjadi 250.000 ekor sapi, 90.500 ekor kambing dan 1.150.000 ekor ayam buras atau naik rata-rata 4% per tahun untuk ternak sapi, 1,5% per tahun untuk ternak kambing, dan 2% per tahun untuk ternak ayam buras. Selain 3 (tiga) jenis ternak unggulan tersebut, Provinsi Gorontalo juga mengembangkan ternak lain seperti itik, ayam ras petelur, dan pedaging, kuda dan burung puyuh.

BAB II - 18


Tabel 2.13 Populasi Ternak (Ekor) Menurut Kab/Kota Di Provinsi Gorontalo Tahun 2011

Sumber : Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo

Dari sisi produksi daging sapi tahun 2011, berada pada posisi 3.984.995 kg dan diharapkan setiap tahun dapat meningkat kurang lebih 4%, sehingga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan produksi daging dapat mencapai kurang lebih 4.921.081 kg, sementara untuk konsumsi daging pada tahun 2011 dari posisi 2 kg/kapita/tahun ditargetkan meningkat menjadi 4 kg/kapita/tahun pada tahun 2017. Strategi penting dalam pengembangan peternakan di Provinsi Gorontalo dilakukan melalui cluster/pewilayahan komoditas ternak sesuai potensi sumber daya yang ada dengan pendekatan pola integrasi, baik integrasi ternak dengan tanaman pangan maupun integrasi ternak dengan tanaman perkebunan. Dengan demikian di Provinsi Gorontalo akan ada 2 (dua) kawasan pengembangan peternakan, yakni Kawasan I sebagai kawasan integrasi ternak dengan tanaman pangan, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo dan Kawasan II sebagai kawasan integrasi ternak dengan tanaman perkebunan, yaitu Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo BAB II - 19


Utara. Potensi pendukung yang kita miliki cukup besar, yaitu ketersediaan sumber pakan ternak yang sangat besar, kelembagaan kelompok peternak, sumber air dan iklim yang cocok dengan budidaya ternak. Selain target peningkatan produksi populasi ternak sub sektor peternakan juga fokus pada program pengendalian penyakit hewan menular strategis dan penjaminan produkproduk peternakan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Untuk penyakit hewan menular strategis Dinas Perkebunan Dan Peternakan mempunyai target capaian bebas penyakit hewan menular strategis 0 % yang berarti bahwa pada tahun 2017 tidak ada lagi penyakit hewan menular strategis di Provinsi Gorontalo seperti penyakit hewan rabies dan Avian Influensa (AI) demikian pula halnya dengan penjaminan produk – produk peternakan yang ASUH ditargetkan pada tahun 2017 semua produk peternakan yang beredar di Propinsi Gorontalo sudah bisa 98 % terjamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). 2.1.2.6. Pertambangan dan Energi Di bidang pertambangan, wilayah Provinsi Gorontalo memiliki kandungan bahan tambang, mineral dan batu-batuan yang cukup besar serta memiliki nilai ekonomi tinggi seperti emas dengan potensi sebesar 218.133.132.151 ton, perak dengan potensi 217.463.591.226 ton, tembaga dengan potensi 217.976.091.225, batu andesit dengan potensi 2.506.000.000 ton, batu granit dengan potensi 888.500.000 ton, batu dasit dengan potensi 1.776.125.000 ton, Batu basal dengan potensi 1.000.000.000 ton, Batugamping dengan potensi 19.948.748.500, feldspar dengan potensi 2.500.000 ton, lempung dengan potensi 750.000.000 ton, pasir, batu & sirtu dengan potensi 282.250.000 ton, marmer dengan potensi 18.869,96 ton, dan toseki dengan potensi 51.247.569 ton. Potensi ini mempunyai nilai ekonomis penting dalam peningkatan kemakmuran masyarakat Gorontalo. Secara geologis,

potensi

bahan

tambang Provinsi

Gorontalo tersebar

di seluruh

Kabupaten/Kota. Selain potensi sumber daya mineral, Provinsi Gorontalo juga memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, diantaranya potensi sumber daya air + 65,4 MW dan potensi panas bumi 110 MW. Total potensi energi terbarukan tersebut sebesar 175,4 MW dan yang baru termanfaatkan sebesar 3,5 MW. Kondisi kelistrikan Provinsi Gorontalo saat ini telah terinterkoneksi dengan jaringan transmisi 150 KVA antara Minahasa, Kotamobagu dan Gorontalo dengan total daya terpasang 430,69 MW dan perkiraan beban puncak 266,40 MW. Untuk Provinsi Gorontalo sendiri daya terpasang saat ini 86,56 MW dan daya mampu 59,20 MW dengan beban puncak 56,13 MW. Jumlah pelanggan listrik di Provinsi Gorontalo sebesar 129,270 pelanggan dengan tingkat pelanggan terbesar sektor rumah tangga sebesar 92,46 %. Pertumbuhan rata-rata konsumsi energi listrik pertahun sebesar 8,6 s/d 10 %. Ratio elektrifikasi saat ini sebesar 69,97 %. Kondisi jaringan listrik yang ada terdiri dari Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sepanjang 1.700,6 Kms dan Saluran Udara

BAB II - 20


Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KVA 237 Kms dan jumlah Gardu sebanyak 1.555 buah dan Gardu induk sebanyak 4 buah. Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang ada saat ini maka upaya penyediaan energi listrik terus dilakukan melalui interkoneksi jaringan transmisi 150 Kva wilayah Sulawesi

Utara,

Gorontalo

dan

Sulawesi

Tengah

serta

percepatan

pelaksanaan

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Anggrek dan PLTU Molotabu. Pemanfaatan potensi energi terbarukan yang ada sesuai dengan arah kebijakan energi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral yaitu meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (diversifikasi energi) yang sesuai visi 25/25 yaitu Tahun 2025 penggunaan energi baru terbarukan menjadi 25% dengan memaksimalkan penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk menghindari biaya penggunaan bahan bakar fosil (avoided fosil energy cost). 2.1.2.7. Pariwisata Di sektor pariwisata, Gorontalo mempunyai 86 potensi obyek wisata yang tersebar di enam

kabupaten/kota

dengan

karakter,

keindahan

alam

yang

masih

asli

serta

keanekaragaman adat dan budaya. Potensi obyek wisata Gorontalo dapat dilihat pada tabel 2.14. Tabel 2.14 Daftar Obyek Daya Tarik Wisata Di Provinsi Gorontalo NO

NAMA OBYEK

JENIS OBYEK

LOKASI

KOTA GORONTALO 1 Benteng Otanaha

Wisata sejarah

2 Telapak Lahilote

Wisata sejarah

3 Pantai Indah Pohe

Wisata bahari

4 Tangga Dua Ribu

Wisata buatan

5 Kolam Renang Lahilote

Wisata buatan

6 Rumah Adat Dulohupa

Wisata budaya

7 Pemandian Bak Potanga

Wisata buatan

8 Makam Keramat Ju Panggola

Wisata sejarah

9 Makam Keramat Ta'Jailoyibuo 10 Makam Keramat Ta'Ilayabe 11 Makam Keramat Haji Buulu

Wisata sejarah Wisata sejarah Wisata sejarah

12 Makam Keramat Pulubunga

Wisata sejarah

13 Pantai Karang Citra

Wisata bahari

14 Goa Baya Lo Milate 15 Masjid Hunto (Sultan Amai) 16 Masjid Baiturrahim

Wisata alam Wisata sejarah Wisata sejarah

± 8 km dari pusat kota, Kel. Dembe Kec. Kota Barat ± 2 km dari pusat kot, Kel. Pohe Kec. Kota Selatan ± 2 km dari pusat kot, Kel. Pohe Kec. Kota Selatan ± 2.5 km dari pusat kota, Kel. Dembe Kec. Kota Barat ± 2.5 km dari pusat kota, Kel. Limba U2 Kec. Kota Selatan ± 2.5 km dari pusat kota, Kel. Limba U2 Kec. Kota Selatan ± 4km dari pusat kota, Kel. Pilolodaa Kec. Kota Barat ± 8km dari pusat kota, Kel. Dembe I Kec. Kota Barat ± 2km dari pusat kota, Kel. Donggala Kec. Kota Barat Kompleks Pelabuhan Gorontalo Jl. Teuku Umar Kota Gorontalo ± 4km dari pusat kota, Kel. Tanjung Kramat Kec. Kota Selatan ± 4km dari pusat kota, Kec. Kota Selatan ± 4km dari pusat kota, Kel. Tanjung Kramat Kec. Kota Selatan ± 2km dari pusat kota, Kel. Siendeng Pusat Kota Gorontalo

BAB II - 21


NO

NAMA OBYEK

JENIS OBYEK

LOKASI

KABUPATEN GORONTALO 1 Danau Limboto

Wisata alam Wisata alam

± 10km dari pusat kota, Kel. Limboto dan Kec. Batudaa ± 10km dari pusat kota, Desa Iluta Kec. Batudaa ± 12km dari pusat kota, Desa Barakati Kec. Batudaa ± 15km dari pusat kota, Kec. Batudaa

Wisata buatan Wisata buatan Wisata budaya Wisata buatan Wisata buatan Wisata alam

Desa Yosonegoro Kec. Limboto Barat Desa Pentadio Kec. Telaga Biru Pusat Kota Limboto Pusat Kota Limboto Desa Bongohulawa Kec. Limboto Kec. Batudaa

Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari Wisata bahari

Desa Bolihutuo Kec. Botumoito Desa Paguyaman Pantai Desa Mohutomba

Wisata alam Wisata bahari Wisata bahari Wisata alam Wisata budaya Wisata alam

Desa Dulango Kec. Dulupi Desa Tenilo Paguyaman Pantai Kec. Wonosari Kel. Libuo Kec. Paguat

Wisata alam

2 Museum Pendaratan Soekarno Wisata sejarah 3 Pemandian Taluhu Barakati 4 Goa Ular Sirkuit Pacuan Kuda dan Lap 5 Golf 6 Pentadio Resort 7 Rumah Adat Bantayo Poboide 8 Menara Keagungan Limboto 9 Bukit PPN Limboto 10 Batu Buaya dan Batu Babi KABUPATEN BOALEMO 1 Pantai Bolihutuo 2 Taman Laut Pulau Limba 4 Pulau Pasir Putih 5 Pulau Mohupomba 6 Pulau Asiangi 7 Pemandian Air Panas Dulanga 8 Pulau Dulupi 9 Pulau Poheita 10 Teluk Bu'baa 11 Perkampungan Etnis Bali 12 Taman Nasional Nantu KABUPATEN POHUWATO 1 Pantai Libuo 2 Tanjung Maleo

Wisata bahari Wisata bahari

3 Tanjung Bajo

Wisata bahari

4 Pohon Cinta 5 Pantai Bulili

Wisata bahari Wisata alam

6 Pantai Lalape

Wisata alam

7 Danau Delo

Wisata alam

8 Danau Embung 9 Danau Telaga 10 Masjid Keramat Wanggarasi 11 Desa Wisata Torosiaje 12 Air Terjun Kelapa Lima 13 Air Terjun Makarti Jaya 14 Air Terjun Lomuli 15 Air Terjun Wanggarasi 16 Pulau Lahe

Wisata alam Wisata alam Wisata buatan Wsata Budaya Wisata alam Wisata alam Wisata alam Wisata alam Wisata bahari

± 13 km dari Pusat Kota Marisa, Kec. Paguat Desa Maleo Kec. Paguat ± 20 km dari Pusat Kota Marisa, Desa Bumbulan Kec. Paguat Pusat Kota Marisa, Desa Pohuwato Timur Desa Bulili, Kec. Duhiadaa ± 70 km dari Pusat Kota Marisa, Desa Trikora Kec. Popayato ± 15 km dari Pusat Kota Marisa, Desa Trikora Kec. Popayato ± 30 km dari Pusat Kota Marisa, Kec. Patilanggio Desa Telaga Kec. Popayato Kec. Wanggarasi Desa Torosiaje Kec. Popayato Kec. Popayato Timur Kec. Taluditi Desa Lomuli Kec. Lemito Kec. Wanggarasi Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa

BAB II - 22


NO

NAMA OBYEK KABUPATEN BONE BOLANGO 1 Air Terjun Taludaa 2 Taman Laut Olele Taman Nasional Bogani Nani 3 Wartabone 4 Air Terjun Lombongo I dan II 5 Danau Perintis 6 Makam Raja-raja Atinggola 7 Kebun Binatang Mana Suka 8 Pantai Botutonuo

JENIS OBYEK

LOKASI

Wisata alam Wisata bahari

Desa Taludaa Kec. Bone Pantai Desa Olele Kec. Kabila Bone

Wisata alam Wisata alam Wisata alam Wisata sejarah Wisata buatan Wisata Bahari

Kec. Suwawa Timur Desa Lombongo, Kec. Suwawa Timur Kec. Suwawa Desa Dunggala Kec. Tapa Kec. Kabila Kec. Kabila Bone

KABUPATEN GORONTALO UTARA 1 Pulau Saronde Wisata alam Desa Ponelo 2 Benteng Oranye Wisata sejarah Desa Dambalo 3 Kota Jin Wisata sejarah Desa Kota Jin Kec. Atinggola 4 Pantai Minanga Wisata bahari Desa Kota Jin Kec. Atinggola 5 Pontolo Indah Wisata buatan Desa Pontolo Kec. Kwandang 6 Pantai Monano Wisata bahari Desa Monano Kec. Anggrek 7 Pantai Tolitohuyu Wisata bahari Desa Dunu Kec. Anggrek 8 Taman Laut Raja Wisata bahari Desa Dunu Kec. Anggrek 9 Pulau Raja Wisata bahari Desa Dunu Kec. Anggrek 10 Pulau Mas Wisata bahari Desa Buladu 11 Pulau Popaya Wisata bahari Desa Deme II 13 Pantai Limu Wisata bahari Desa Bulontio Timur Kec. Sumalata 14 Bulonggo Daa Wisata sejarah Desa Buladu 15 Kuburan Belanda Wisata sejarah Desa Buladu 16 Pantai Tolinggula Wisata bahari Desa Tolinggula Tengah 17 Perkampungan Polahi Wisata budaya Desa Bulontio Timur Kec. Sumalata 18 Desa Wisata Ponelo Wisata buatan Desa Ponelo 19 Pulau Seribu Wisata alam Desa Dudepo 20 Pulau Katialada Wisata alam Desa Moluo Kec. Kwandang 21 Pulau Mohinggito Wisata alam Desa Ponelo 22 Air Terjun Pontolo Wisata alam Desa Pontolo Kec. Kwandang 23 Air Terjun Bontula Wisata alam Desa Boalemo 25 Pemandian Batu Licin Wisata alam Desa Molingkapoto Kec. Kwandang Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata Prov. Gorontalo, 2012

Dalam perencanaan pengembangan potensi pariwisata untuk 5 tahun ke depan, maka pengembangan obyek akan lebih difokuskan pada pengembangan 8 obyek wisata unggulan yakni Taman Laut Olele, Air terjun Lombongo, Benteng Otanaha, Pentadio Resort, Museum pendaratan Soekarno, Hutan Nantu, Desa Torosiaje dan pulau Saronde. Satu hal yang menjadi catatan dalam pengembangan obyek wisata di Provinsi Gorontalo adalah masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan. Pengembangan pariwisata harus dititik beratkan pada beberapa hal diantaranya : perbaikan obyek wisata dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung, pembangunan SDM

BAB II - 23


pariwisata, pengembangan IKM/UKM untuk produksi souvenier, pengembangan infrastuktur jalan dan transportasi ke dan dari obyek wisata. Adapun kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara di obyek wisata yang tersebar di provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 2.15. Tabel 2.15 Data Kunjungan Wisatawan Di Provinsi Gorontalo NO

2007

DAERAH KAB/KOTA

2009

2008

2010

WISMAN WISNUS WISMAN WISNUS WISMAN WISNUS WISMAN

1 KOTA GORONTALO 2 KAB. GORONTALO 3 KAB. BOALEMO 4 KAB. POHUWATO

58

31.232

5

9.094

62

21.000

5 KAB. BONE BOLANGO

JUMLAH

WISNUS

WISMAN WISNUS

1.277

55.043

1.492

5.568

15

18.066

119

65.684

8.069

94

14.400

23.000

3

17.000

24.759

99

10.900

6.407

20

21.270

99

15.765

422

1.149

11

29.337

6 KAB. GORONTALO UTARA

2011 7.238

1.315

39.857

63

45.000

11

31.217

6

48.580

-

80

2.800

117

3.467

89

5.711

87

8.651

142

4.232

205

93.463

1.420

114.052

1.817

129.633

255

149.993

1.989

89.676

93.668 115.472 Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata Prov. Gorontalo, 2012

131.450

150.248

91.665

Untuk rata-rata lama tinggal wisatawan di Provinsi Gorontalo dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir berkisar antara 2 hari – 3 hari seperti terlihat pada tabel 2.16. Tabel 2.16 Lama Tinggal Wisatawan di Provinsi Gorontalo

Tahun 2008 2009 2010 2011

Rata-rata Lama Tinggal (Hari) Tamu Asing Tamu Asing Tamu Domestik Dan Domestik 2,57 1,61 2,09 3,62 2,15 2,89 2,24 3,00 2,62 2,28 2,99 2,64

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Gorontalo, 2012 (diolah)

Selain ditunjang dengan jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara, sektor pariwisata daerah turut memberikan kontribusi dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang di topang dari sektor perdagangan, hotel, restoran dan jasa lainnya. Pada tahun 2011 jumlah kontribusi sektor pariwisata terhadap pariwisata Provinsi Gorontalo adalah sebesar 14,13% yang merupakan persentase dari jumlah kontribusi PDRB sektor pariwisata yang berjumlah Rp. 412.087.000 dibagi jumlah PDRB

Provinsi

2.321

Gorontalo

Atas

Dasar

Harga

Konstan

(ADHK)

2000

berjumlah

Rp. 2.917.000.000.

BAB II - 24


2.1.3 Wilayah Rawan Bencana Gorontalo termasuk dalam wilayah yang rawan bencana, adapun bencana yang sering melanda Provinsi Gorontalo adalah banjir, tanah longsor dan tsunami (Gelombang pasang). Selain itu Gorontalo juga menjadi wilayah yang sering dilanda gempa bumi. a. Kawasan Rawan Gempa Gempa bumi adalah peristiwa alam karena proses tektonik maupun vulkanik. Gempa bumi tektonik disebabkan dari pergerakan tektonik lempeng. Wilayah Provinsi Gorontalo dan sekitarnya terletak pada jalur subdaksi lempeng, yaitu Lempeng Indo – Australia yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia. Dengan demikian wilayah Gorontalo merupakan wilayah yang rawan gempabumi tektonik. Potensi bahaya gempa di Provinsi Gorontalo berada dalam kriteria potensi sedang. Hampir seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo merupakan kawasan rawan gempa karena kondisi Geologi Gorontalo yang merupakan jenis batuan tua yang memiliki banyak patahan. Namun secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : 

Wilayah sebelah Utara merupakan kawasan rawan gempa yang bersifat merusak.



Wilayah sebelah selatan merupakan kawasan rawan gempa yang tidak terlalu merusak. Gambar 2.2 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi

Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

BAB II - 25


Kawasan rawan bencana di Provinsi Gorontalo diantaranya adalah kawasan rawan gempa. Kawasan yang rawan bencana gempa bumi di Provinsi Gorontalo terdapat pada dua kawasan, yaitu kawasan laut pantai Utara dan kawasan laut pantai Selatan. Pusat gempa yang berada di bagian laut utara bersifat merusak, sedangkan yang ada di laut selatan merupakan sebaran gempa yang tidak merusak. Berdasarkan analisis peta geologi lembar Gorontalo, sesar/patahan Gorontalo merupakan bagian zona pertemuan antara zona eurasia dan zona pasifik. Sesar Gorontalo tersebut menyerupai garis diagonal tunggal mulai dari Leato sampai Kwandang, yang berpotensi terjadinya gempa tektonik endogen yang menyebabkan patahan. Di daerah patahan ini terdapat potensi terjadinya tektonik endogen dalam bentuk bergesernya kerak/lapisan bumi secara vertikal. b. Kawasan Rawan Tanah Longsor Gerakan tanah atau tanah longsor akibat kondisi tanah yang tidak stabil yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena tekanan atau beban tanah menahan benda/bangunan di atasnya, kemiringan tanah yang curam hingga sangat curam sehingga mendukung longsoran tanah dan curah hujan yang tinggi serta tidak ada vegetasi yang menahan luncuran air sehingga air mengalir membawa material tanah dapat terjadi longsoran dan banjir bandang. Beberapa kawasan yang sering dilanda dan rawan longsor adalah Kota Gorontalo berada pada Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Timur dan Kota Barat. Kabupaten Gorontalo berada pada Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Tolangohula. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Tilamuta, Botumoito dan Mootilango. Di Kabupaten Pohuwato yaitu di Kecamatan Buntulia (lokasi tambang). Sedangkan di Kabupaten Bone Bolango kawasan rawan longsor berada pada Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Botupingge, Boneraya dan Bulawa. Sedangkan untuk Kabupaten Gorontalo Utara berada di kecamatan Kwandang, Atinggola, Sumalata dan Tolinggula seperti terlihat dalam peta kawasan rawan longsor, gambar 2.3.

BAB II - 26


Gambar 2.3 Peta Kawasan Rawan Longsor


c. Kawasan Rawan Gelombang Pasang (Tsunami) Provinsi Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman tsunami karena memiliki panjang garis pantai ± 655,8 km dan terdapat jalur patahan. Wilayah-wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap tsunami di kabupaten Boalemo adalah Kecamatan Botumoito, Mananggu, Paguyaman Pantai dan Tilamuta. Seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara beresiko tinggi terhadap tsunami. Wilayah Kota Gorontalo yang beresiko tinggi terhadap tsunami adalah Kecamatan Dumbo Raya dan wilayah Kabupaten Pohuwato adalah Kecamatan Marisa, Kecamatan Paguat dan Kecamatan Randangan. Hal ini seperti terlihat dalam gambar 2.4.

BAB II - 27


Gambar 2.4 Peta Kawasan Rawan Tsunami


d. Kawasan Rawan Banjir Banjir terjadi di samping karena faktor alam juga disebabkan faktor manusia seperti pembuangan sampah yang sembarangan ke dalam saluran air (selokan) dan badan air sungai, sehingga menyebabkan selokan dan sungai menjadi dangkal akibatnya aliran air terhambat dan menjadi meluap dan menggenang. Selain itu, kurangnya daya serap tanah terhadap air karena tanah telah tertutup oleh aspal jalan raya dan bangunan-bangunan yang jelas tidak tembus air, sehingga air tidak mengalir dan hanya menggenang. Penebang-penebang pohon di hutan yang tidak menerapkan sistem reboisasi (penanaman pohon kembali) pada lahan yang gundul, sehingga daerah resapan air sudah sangat sedikit. Faktor alam lainnya adalah karena curah hujan yang tinggi dan tanah tidak mampu meresap air, sehingga luncuran air sangat deras. Provinsi Gorontalo potensial untuk terjadi banjir karena bentuk topografi lahannya yang berbentuk seperti mangkuk.Kawasan Rawan Banjir di Provinsi Gorontalo berada pada semua kabupaten dan kota yang ada, yaitu Kota Gorontalo terdapat pada Kecamatan Kota Selatan, Kota Timur, Kota Utara dan Kota Barat. Pada kabupaten Gorontalo terdapat di Kecamatan Limboto, Limboto Barat, Telaga, Telaga Jaya, Tibawa, Tolangohula, Bongomeme, Pulubala dan Boliyohuto. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Tilamuta, Botumoito dan Mootilango. Pada Kabupaten Pohuwato berada di BAB II - 28


Kecamatan Randangan, Marisa, Lemito dan Popayato. Untuk Kabupaten Bone Bolango terdapat di Kecamatan Suwawa, Kabila, Botupingge dan Tilongkabila sedangkan di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat di Kecamatan Kwandang, Anggrek dan Sumalata seperti terlihat dalam peta rawan banjir, gambar 2.5. Gambar 2.5 Peta Kawasan Rawan Banjir

Sumber :Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

2.1.4 Demografi a. Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2010 adalah sebanyak 1.040.164 jiwa. Dari tabel 2.17 bisa dilihat bahwa Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten yang jumlah penduduknya lebih banyak. Untuk tahun 2010 penduduk Kabupaten Gorontalo adalah 34.22% dari jumlah keseluruhan penduduk Provinsi, sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wilayah yang terendah jumlah penduduknya dari seluruh kabupaten/kota yang ada.

BAB II - 29


Tabel 2.17 Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo, 2006-2010 No

Nama

Tahun

Kabupaten/Kota

2006

2007

2008

2009

2010

01

Kab. Gorontalo

431.440

338.381

339.620

340.730

355.988

02

Kab. Boalemo

118.947

123.243

127.639

128.540

129.253

03

Kab. Pohuwato

110.481

112.532

114.572

116.203

128.748

04

Kab. Bone Bolango

127.977

129.025

130.025

131.781

141.915

05

Kab. Gorontalo

-

94.829

95.177

96.489

104.133

159.455

162.325

165.175

170.209

180.127

Utara 06

Kota Gorontalo

Provinsi Gorontalo

948.300 960.335

972.208 983.952 1.040.164

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2011.

Dan jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada, maka Kota Gorontalo yang hanya punya wilayah seluas 66,25 Km2 namun memiliki penduduk yang cukup besar, hal ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo adalah wilayah terpadat penduduknya di Provinsi Gorontalo. Kepadatan penduduk rata-rata yaitu 180.127/66,25 atau sama dengan 2.719 jiwa/Km2. Untuk rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Gorontalo yaitu 85 jiwa/km 2. Tabel 2.18 Jumlah Penduduk Gorontalo Berdasarkan Sex Ratio, 2010 No

Kabupaten/Kota

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

Sex Ratio

1.

Kabupaten Gorontalo

178.088

177.900

355.988

100,10

2.

Kabupaten Boalemo

65.867

63.386

129.253

103,91

3.

Kabupaten Pohuwato

65.561

63.187

128.748

103,76

4.

Kabupaten Bone Bolango

71.145

70.770

141.915

100,53

5.


52.970

51.163

104.133

103,53

6.

Kota Gorontalo

88.283

91.844

180.127

96,12

Provinsi Gorontalo

521.914

518.250

1.040.164 100,71


Tabel 2.18 menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Gorontalo lebih banyak lakilakinya dengan sex ratio 100,71 artinya laki-laki di Gorontalo lebih banyak 0,71% dibanding jumlah perempuan. Sedangkan untuk kabupaten/kota bisa dilihat bahwa Kabupaten Boalemo yang memiliki sex ratio sebesar 103,91 yang menunjukkan jumlah laki-laki di Kabupaten Boalemo lebih banyak ±4% dibanding perempuan.

BAB II - 30


Tabel 2.19 Data Penganut Agama Provinsi Gorontalo Tahun 2010 DAERAH KOTA GORONTALO KAB.GORONTALO KAB.BOALEMO KAB.POHUWATO KAB.BONE BOLANGO KAB.GORUT JUMLAH

PENGANUT KRISTEN KATOLIK 7.176 1.784 1.476 1.773 8.825 1.286 5.963 1.759

ISLAM 169.029 350.474 121.716 119.020 140.704

83

184

100.197 1.001.140

2.889 26.412

935 7.721

AGAMA HINDU BUDDHA 336 766 80 54 2.463 5 1.133 7

JUMLAH 179.091 353.857 134.295 127.882 140.971

39 4.051

8 840

104.068 1.040.164

Sumber: Biro PP Kesra Setda Provinsi Gorontalo, 2011 (diolah).

Tabel 2.19 menunjukkan komposisi jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut, sebagian besar penduduk Provinsi Gorontalo beragama islam sebesar 96,25 % sedangkan sisanya 3,75 % terbagi kedalam agama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Tabel 2.20 Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Menurut Wilayah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Nama Kabupaten/Kota

01 02 03 04 05 06

Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Kota Gorontalo

Tidak/ Belum Tidak/Belum SD/MI/ SLTP/MTs/ SLTA/MA/ Pernah Tamat SD Sederajat Sederajat Sederajat Sekolah 8.698 22.733 9.877 7.408 7.119 4.809

50.203 123.159 43.860 41.866 37.023 33.654

32.818 92.163 33.990 37.521 30.148 34.805

11.829 34.584 13.259 17.014 9.385 26.386

8.288 33.353 9.662 16.629 6.511 42.492

SMK 1.032 4.093 1.002 2.223 531 5.924

Diploma Diploma Diploma IV/ S2/S3 I/II III Universitas 631 2.424 595 1.049 550 1.515

399 1.438 492 896 276 2.628

1.719 102 5.673 594 1.981 105 2.601 199 1.048 41 9.105 1.359

Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Di Provinsi Gorontalo untuk jenjang pendidikan S1 dan S2/S3 yang ditamatkan terbesar terdapat pada Kota Gorontalo sebanyak 9.105 dan 1.359 sedangkan terendah di Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 1.048 dan 41, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.20 b. Laju Pertumbuhan Penduduk Pada tabel 2.21 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo di tahun 2010 sebesar 2.28% dengan pertumbuhan terbesar disumbang oleh Kabupaten Boalemo sebesar 3.62 % dan urutan dibawahnya adalah Kabupaten Pohuwato sebesar 3.25%. Hal ini disebabkan dikedua Kabupaten tersebut menjadi wilayah transmigran di

BAB II - 31

Jumlah 115.719 320.214 114.823 127.406 92.632 162.677


Provinsi Gorontalo. Sementara Kabupaten Gorontalo menjadi wilayah yang sedikit berkontribusi terhadap laju pertumbuhan penduduk yaitu hanya sebesar 1.40%. Kondisi ini dikarenakan makin terbatasnya lahan garapan yang ada. Sedangkan Kota Gorontalo mempunyai luas wilayah yang kecil dan paling padat penduduknya diantara semua wilayah yang ada di Provinsi Gorontalo dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 2.93%. Tabel 2.21 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota

2000

Laju Pertumbuhan 2010

2000 ‒ 2010

Kabupaten Gorontalo

309.663

355.988

1,40

Kabupaten Boalemo

90.538

129.253

3,62

Kabupaten Pohuwato

93.505

128.748

3,25

114.766

141.915

2,15

86.781

104.133

1,84

134.931

180.127

2,93

830.184

1.040.164

2,28

Kabupaten Bone Bolango Kabupaten

Gorontalo

Utara Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo


c. Struktur ketenagakerjaan Struktur ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo pada Tahun 2011 menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas sebesar 725.243, yang merupakan angkatan kerja sebesar 465.027 atau sebesar 64.12 persen. Dari

jumlah

tersebut yang sedang bekerja sebesar 445.210 atau 95.74 persen dan yang menganggur sebesar 19.817 atau 4.26 persen. Sementara yang bukan merupakan angkatan kerja yaitu penduduk yang mengurus rumah tangga, bersekolah dan lainnya (kegiatan selain mengurus rumah tangga maupun bersekolah) sebanyak 260.216 atau 35.88 persen dengan jumlah terbanyak pada yang mengurus rumah tangga yaitu sebesar 171.805 atau 66.02 persen dan bersekolah sebanyak 33.142 atau 12.74 persen dan lain-lain (yang bukan mengurus rumah tangga dan bersekolah) sebanyak 55.270 atau 21.24 persen, lihat tabel 2.22. Tabel 2.22 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Provinsi Gorontalo Jenis Kegiatan Utama I. Angkatan Kerja 1. Bekerja 2. Menganggur

2008

2009

2010

2011

429.384

447.313

456.499

465.027

405.126

420.962

432.926

445,210

24.258

26.351

23.573

19,817 BAB II - 32


II. Bukan Angkatan Kerja

258.697

254.182

252.182

260,216

58.748

62.316

57.980

33,142

165.379

161.296

159.541

171,804

34.570

30.570

34.661

55,270

62,40

63,77

64.42

64,12

5,65

5,89

5.16

4.26

1. Sekolah 2. Mengurus Rumah Tangga 3. Lainnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Pengangguran Sumber : BPS Provinsi Gorontalo Agustus 2011.

d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Gorontalo Tahun 2011, sebesar 64,12%. Posisi angka tersebut mengalami penurunan dibanding Tahun 2010 yang hanya sebesar 64,42%. Sementara itu jumlah pengangguran pada bulan Agustus 2011 sebesar 19.817 orang, atau 4.26% dari jumlah angkatan kerjanya, jumlah tersebut mengalami kenaikan

sebanyak

3.756

orang

dari

Agustus

Tahun

2010.

Sedangkan

Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Gorontalo selama tiga tahun terakhir sedikit berfluktuasi yaitu di tahun 2009 sebesar 5,89%, kemudian mengalami penurunan menjadi 5,16% di Tahun 2010, pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 4,26% (tabel 2.10). Dari tabel 2.10 dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja di Provinsi Gorontalo setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah tenaga kerja berjumlah 405.126 dan pada tahun 2009 berubah menjadi 420.962 mengalami peningkatan sejumlah 15.836 atau sebesar 3.90 persen. Sedangkan pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja berada pada angka 432.926 meningkat sebesar 11.964 atau 2.84 persen dari jumlah tenaga kerja pada tahun sebelumnya. Sementara sektor yang menjadi primadona dengan meraup tenaga kerja terbesar masih berasal dari sektor pertanian yang pada tahun 2010 mencapai 176.974, disusul oleh sektor jasa kemasyarakatan sebesar 81.322 ditempat ketiga sektor perdagangan rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 71.243. sedangkan sektor yang paling sedikit meraup tenaga kerja pada tahun 2010 adalah sektor Listrik, gas dan air minum sebesar 679 yang disusul sektor lembaga keuangan, real estate, usaha persewahan dan jasa perusahaan. Sementara ditahun 2011 sektor pertanian tetap menjadi sektor yang mengakomodir jumlah tenaga kerja terbesar yaitu sejumlah 158.973, diikuti oleh sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan sebesar 91.393 dan sektor lainnya yang merupakan akumulasi dari sektor Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas, dan Air Minum, Konstruksi, Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi dan Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 84.978. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.23.

BAB II - 33


Tabel 2.23 Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha tahun 2008 – 2011 Sektor Ekonomi

2008

2009

2010

2011

Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,

184.148

172.130

176.974

158.973

Pertambangan dan Penggalian

5.194

6.694

9.186

Industri

34.268

32.431

35.228

642

554

679

Konstruksi

22.344

28.360

20.296

Perdagangan, Rumah makan dan

59.610

69.315

71.243

dan

32.214

35.301

33.351

Real

Estate,

2.986

4.126

4.647

dan

Jasa

Sosial

dan

63.720

72.051

81.322

Peternakan, dan Perikanan

Listrik, Gas, dan Air Minum

44.015

65.851

Jasa Akomodasi Transportasi,

Pergudangan,

Komunikasi Lembaga Usaha

Keuangan, Persewaan

Perusahaan Jasa Kemasyarakatan,

91.393

Perorangan Lainnya Total

84.978 405.126

420.962

432.926

445.210

Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo, 2012.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Provinsi Gorontalo dalam usianya yang relatif muda telah menunjukkan performa pertumbuhan ekonomi yang baik dan tumbuh dengan cepat. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo merilis bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo memperlihatkan kenaikan yang signifikan setiap tahun dan pada tahun 2011 mencapai angka 7,68 % berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional 6,5 % dengan PDRB per kapitanya Rp 8.612.114. Salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat ditunjukkan dengan pendapatan perkapita masyarakat. 2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Gorontalo pada periode 2007-2011 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil analisis pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat dalam Tabel 2.24.

BAB II - 34


Tabel 2.24 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007-2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Provinsi Gorontalo (dalam jutaan rupiah) No

Sektor

2007 (Rp)

1 2

3

4 5

Pertanian Pertambangan & penggalian Industri pengolahan Listrik, gas, & air bersih Konstruksi

2008 %

2009

2010 %

(Rp)

2011

(Rp)

%

(Rp)

716.115

30,61

773.836

30,70

800.869

29,54

833.677

28,58

%

885.109

(Rp)

28,18

%

23.782

1,02

26.194

1,04

29.976

1,11

33.146

1,14

35.388

1,13

191.229

8,17

201.693

8,00

209.079

7,71

227.493

7,80

244.617

7,79

14.491

0,62

14.384

0,57

15.320

0,57

16.517

0,57

18.013

0,57

184.464

7,89

203.232

8,06

232.712

8,58

259.923

8,91

284.805

9,07

321.938

13,76

344.057

13,65

373.894

13,79

412.087

14,12

462.003

14,71

240.576

10,28

258.800

10,27

282.499

10,42

310.364

10,64

338.495

10,78

200.676

8,58

215.129

8,53

234.615

8,66

255.633

8,76

278.070

8,85

445.946

19,06

483.348

19,18

531.773

19,62

568.652

19,49

594.957

18,94

2.339.218

100,00

2.520.673

100,00

Perdagangan, 6

hotel, & restoran Pengangkutan

7

& komunikasi angangkutan & komunikasi Keuangan,

8

sewa, & jasa Perusahaan

9

Jasa-jasa PDRB

2.710.737 100,00

2.917.491 100,00

3.141.458 100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2012

PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2000 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2007, capaian PDRB tercatat sebesar Rp.2,339 triliun dan meningkat menjadi Rp.3,141 triliun Tahun 2011. Sektor yang memberi kontribusi terbesar PDRB atas dasar harga konstan Gorontalo adalah sektor pertanian. Rata-rata kontribusi sektor pertanian dalam kurun waktu Tahun 2007-2011 adalah 29,52%. Demikian juga dengan nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB atas dasar harga berlaku Gorontalo pada periode 2007-2011 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil analisis pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat dalam Tabel 2.25.

BAB II - 35


Tabel 2.25 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007-2011 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Gorontalo (dalam jutaan) No 1 2 3 4 5 6 7 8

9

2007

Sektor Pertanian Pertambangan & penggalian Industri pengolahan Listrik,gas & air bersih Konstruksi/ Bangunan Perdagangan, hotel & restoran Pengangkutan & komunikasi Keuangan, Real Estate & jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

2008

2009

2010

2011

(Juta Rp) 1.452.708 53.238

% 30,51 1,12

(Juta Rp) 1.847.552 63.845

% 31,28 1,08

(Juta Rp) 2.093.439 81.256

% 29,61 1,15

(Juta Rp) 2.322.224 94.982

% 28,95 1,18

(Juta Rp) 2.693.950 105.889

% 29,43 1.16

264.184

5,55

290.687

4,92

344.694

4,88

390.716

4,85

441.245

4,82

33.860

0,71

34.203

0,58

38.903

0,55

43.646

0,54

49.653

0,54

322.231

6,77

394.779

6,68

487.822

6,90

557.120

6,92

630.636

6,89

530.509

11,14

605.304

10,25

730.347

10,33

835.609

10,37

982.990

10,74

424.450

8,92

516.161

8,74

627.726

8,88

727.571

9,03

831.478

9,08

496.797

10,44

586.786

9,93

721.620

10,21

836.792

10,36

952.570

10,41

1.182.719 4.760.695

24,84 100,00

1.567.419 5.906.736

26,54 100,00

1.943.248 7.069.054

27,49 100,00

2.237.854 27,78 8.056.513 100,00

2.465.259 26,93 9.153.669 100,00


Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2007, capaian PDRB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp.4,761 triliun dan meningkat menjadi Rp.9,154 triliun Tahun 2011. 2.2.1.2 Laju Inflasi Salah

satu

indikator

utama

keberhasilan

pemerintah

dalam

mengatur

perekonomiannya dapat terlihat dari kemampuan pemerintah dalam mengendalikan kenaikan harga barang dan jasa di wilayahnya. Tabel 2.26 memperlihatkan perkembangan laju Inflasi di Provinsi Gorontalo menunjukkan pola yang dinamis dan fluktuatif dari Tahun 2006-2011, dengan angka inflasi tertinggi terjadi Tahun 2008 yaitu sebesar 9,20%, hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak yang memicu kenaikan harga barang dan jasa serta beberapa bahan pokok lain di pasar. Selanjutnya Tahun 2009 angka inflasi turun menjadi 4,35% dan Tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 7,43% kemudian turun kembali menyentuh level terendahnya menjadi 4,08%. Tabel 2.26 Inflasi Provinsi Provinsi Gorontalo, 2006-2011 Tahun Inflasi

2006 7.54

2007 7.02

2008 9.20

2009 4.35

2010 7.43

2011 4.08

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2012

BAB II - 36


Periode Tahun 2006-2011, tingkat inflasi Provinsi Gorontalo relatif berfluktuatif tetapi masih berada dibawah angka 2 digit. Dari tabel 2.26 diatas dapat dilihat bahwa inflasi tertinggi terjadi pada 2008, dan tahun 2011 merupakan inflasi terendah. Pengukuran Inflasi tersebut diambil dari inflasi yang terjadi di Kota Gorontalo. Relatif tingginya inflasi di Kota Gorontalo mengindikasikan adanya ketidakstabilan harga yang tinggi bila dibanding dua kota lainnya yakni Manado dan Makassar bahkan nasional. Ketidakstabilan dan tingginya harga terutama disebabkan masih kurangnya pelaku bisnis dalam bidang perdagangan di Provinsi Gorontalo, seningga terjadi egoisme dan tidak adanya persaingan dalam penetapan harga barang yang berdampak pada tidak terkendalinya harga dimaksud. Selain itu, lambatnya perbaikan dan penambahan infrastruktur perhubungan juga telah memperlambat distribusi barang dan jasa. Tingginya inflasi di Provinsi Gorontalo menyebabkan penurunan daya beli masyarakat setempat. Namun, tantangan dihadapi oleh Provinsi Gorontalo di masa depan adalah bagaimana menekan harga barang dan jasa di wilayah Kota Gorontalo. 2.2.1.3

Perkembangan Investasi

Perkembangan investasi di Provinsi Gorontalo dapat dilihat dari tabel 2.27, dimana data realisasi investasi pada Tahun 2006 sebesar 646,031 milyar dan meningkat menjadi 2.872 triliun pada Tahun 2011. Tabel 2.27 Pertambahan Nilai Investasi Provinsi Gorontalo, 2006 - 2011 Tahun Nilai

2006

2007

2008

2009

2010

Investasi 646,031

733,566

930,427

962,566

680,788

2011 2.872.458

(milyar) Sumber: Badan Investasi Daerah, 2012

2.2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo dari Tahun 2007-2011 (tabel 2.28) menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun dimana Tahun 2007, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo berada pada kisaran angka 7,51%, yang kemudian naik menjadi 7,76% Tahun 2008. Selanjutnya Tahun 2009 terjadi perlambatan pertumbuhan yaitu 7,54%, dan pada tahun 2010 terjadi lagi kenaikan mencapai 7,63 %. Kemudian Tahun 2011 meningkat 0,05% atau mencapai 7,68 %.

BAB II - 37


Tabel 2.28 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo, 2007-2011 No.

Sektor

1.

Pertanian

2.

Pertambangan

dan

2007

2008

2009

2010

2011

7,32

8,06

3,49

4,10

6,17

11,79

10,14

14,44

10,58

6,76

Penggalian 3.

Industri Pengolahan

5,39

5,47

3,66

8,81

7,53

4.

Listrik, Gas dan Air Bersih

14,65

0,74

6,51

7,81

9,06

5.

Bangunan

10,12

10,17

14,51

11,69

9,57

6.

Perdagangan, Hotel dan

6,83

6,87

8,67

10,22

12,11

dan

7,05

7,58

9,16

9,86

9,06

Persewahan

8,39

7,20

9,06

8,96

8,78

7,60

8,39

10,02

6,93

4,63

7.51

7.76

7.54

7.63

7.68

Restoran 7.

Pengangkutan Komunikasi

8.

Keuangan,

dan Jasa Perusahaan 9.

Jasa-jasa

Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2012

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang relatif tinggi pada beberapa tahun terakhir ini terutama dipicu oleh bertambahnya infrastruktur dasar dari pemerintah, daya beli masayarakat mulai meningkat yang diperlihatkan dengan kenaikan PDRB baik ADHK maupun ADHB serta pendapatan perkapita yang diikuti dengan semakin berkurangnya angka kemiskinan, demikian pula infrastruktur perdagangan dari sektor swasta juga mulai tumbuh. Bertambahnya infrastruktur tersebut tadi setidaknya merupakan dampak dari pemerkaran

wilayah

administrasi

pemerintahan

dan

terselenggaranya

even-even

internasional seperti United From The Region (UFTR) di Jakarta dan Hari Pangan Sedunia (HPS) di Provinsi Gorontalo Tahun 2011. Pertumbuhan infrastruktur dasar, daya beli masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan infrastruktur perdagangan yang cukup signifikan menjadi modal utama untuk pembangunan ekonomi Provinsi Gorontalo lebih lanjut karena menjadi daya tarik investasi Provinsi Gorontalo di masa mendatang. Namun demikian, tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah penyediaan listrik secara memadai untuk mengantisipasi peningkatan investasi di masa mendatang yang sekarang ini menjadi salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Gorontalo. Tantangan lainnya muncul sebagai konsekuensi Provinsi Gorontalo sebagai provinsi yang baru, yaitu pembangunan infrastruktur di tiap Kabupaten/Kota yang lebih mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran yang memadai.

BAB II - 38


2.2.1.5

Kemiskinan Persentase penduduk miskin tahun 2011 adalah 18,75 % dengan jumlah penduduk

miskin 198.270 jiwa,. Dibadingkan pada tahun 2010, terjadi penurunan dari 23,19 % dengan jumlah penduduk miskin 209.886 jiwa. Berdasarkan gambar 2.6 menunjukan terjadi penurunan angka kemiskinan yang sangat signifikan, dan memastikan bahwa penanganan kemiskinan tetap berada pada jalur yang benar ( on the right track). Gambar 2.6 Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo, 2007-2011

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2012

Hal ini yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin di kawasan perdesaan. Dari jumlah penduduk miskin Kab/Kota terlihat bahwa untuk Kabupaten Gorontalo pada tahun 2010 memiliki jumlah penduduk miskin terbesar yaitu 66.939 jiwa atau 18,87 %. Sedangkan jumlah penduduk miskin terkecil berada di Kota Gorontalo yaitu 9.883 jiwa atau 5,49 %. Oleh karena itu sebaran penduduk miskin terbanyak berada di perdesaan, sebagaimana terlihat pada tabel 2.29. Tabel 2.29 Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2011

Daerah

KAB. BOALEMO KAB. GORONTALO KAB. POHUWATO KAB. BONE BOLANGO KAB. GORONTALO UTARA KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO

Presentase Penduduk Miskin (%)

Garis Kemiskinan (Rp/Bulan) 2009

2010

200.692 212.815 183.215 190.732

212.873 225.732 194.335 202.308

178.512 224 387 162.189

2011

2009

2010

2011

NA NA NA NA

20,74 21,48 21,15 19,97

19,82 18,87 18,73 17,64

189.347

NA

21,5

238 006 171.371

NA 187.215

5,29 25,01

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 2009

2010

2011

NA NA NA NA

24.388 66.906 22.489 24.083

25.603 66.939 24.116 25.002

NA NA NA NA

19,58

NA

18.987

20.400

NA

5,49 23,19

NA 18,75

8.258 165.111

9.883 209.886

NA 198.270

BAB II - 39


Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2012

Selain itu, berdasarkan pada Gambar 2.7 terlihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada periode Tahun 2007–2011 mengalami penurunan fluktuatif. Pada periode Tahun 2007-2011, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan dari posisi 5,57 Tahun 2007 menjadi 3.72 di Tahun 2011. Keadaan penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mengecil, yang artinya semakin rendah nilai indeks, maka semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Begitu pula dengan indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode 2007–2011. Gambar 2.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo, 2007–2011

8 6 4 2 0

1,68 5,57 1,27 1,27 1 4,59 4,59 4,14 1 3,72

P2 P1

2007 2008 2009 2010 2011 Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo, 2012

Pada periode Tahun 2007–2011, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan secara perlahan juga turun dari 1,68 Tahun 2007 menjadi 1,00 di Tahun 2011. Kecenderungan menurun dari waktu ke waktu ini merupakan indikasi bahwa dalam periode tersebut ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin secara umum semakin berkurang. Ini juga menunjukkan telah terjadi perbaikan dalam pengentasan kemiskinan dan tingkat kemiskinan bisa saja tidak turun tapi tingkat keparahannya berkurang. Sesungguhnya upaya penurunan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo sangat memungkinkan untuk terus berlanjut. Sedikitnya ada tiga faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk tujuan menurunkan angka kemiskinan, yaitu: (1) kemiskinan telah menjadi agenda global dan nasional; (2) intensifnya program dan besaranya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk tujuan pengentasan kemiskinan khususnya program-program yang dialokasikan ke kecamatan/desa; dan (3) luasnya dukungan berbagai lembaga internasional, dunia usaha, LSM, masyarakat,dll .

BAB II - 40


2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia Pada dasarnya IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan hidup layak (decent living). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang didasarkan pada Purchasing

Power Parity (paritas daya beli dalam rupiah). Adapun capaian IPM Gorontalo sebagaimana terlihat pada tabel 2.30. Tabel 2.30 Komponen Penyusun IPM Gorontalo, 2010.

No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kabupaten/Kota

Kota Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Boalemo Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Prov. Gorontalo

Angka Harapan Hidup

Angka Melek Huruf

Ratarata Lama Sekolah

(tahun)

(persen)

(tahun)

66,80 68,63 67,66 68,04 68,56

99,43 94,93 97,05 95,69 97,41

66,65 66,81

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

IPM

9,85 6,86 6,46 6,56 7,78

(ribu rupiah) 625,75 615,15 616,01 602,17 620,89

73,08 70,07 69,77 68,69 71,71

93,84

6,47

619,92

68,81

96,00

7,38

622,92

70,28


Berdasarkan Tabel 2.30 komponen penyusun IPM, angka harapan hidup rata-rata masyarakat Gorontalo Tahun 2011 adalah 66,81 tahun, angka melek huruf rata-rata adalah 96 %, angka rata-rata lama sekolah adalah 7,38 tahun, dan pengeluaran per kapita ratarata adalah Rp.622.920. Secara keseluruhan IPM Gorontalo Tahun 2011 menyentuh point 70,28 menempati rangking ke-24 Nasional masih lebih rendah dari capaian angka rata-rata Nasional yang menempati point 72,27. 2.2.2.2 Kesejahteraan Sosial Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.

Dengan demikian pembangunan kesejahteraan sosial memiliki

hubungan yang erat dengan pembangunan dibidang lainnya. Perubahan yang terjadi pada satu sektor pembangunan akan berpengaruh dan berdampak terhadap perkembangan disektor kesejahteraan sosial. Dalam kaitan inilah pemerintah menyadari betapa perlunya

BAB II - 41


pembangunan kesejahteraan sosial, dimana fungsi pembangunan dibidang kesejahteraan sosial adalah untuk mengupayakan agar berbagai masalah seperti masalah kemiskinan dan keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, keterpencilan/ ketertinggalan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Pembangunan kesejahteraaan sosial merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Hal ini dipandang sebagai bagian dari investasi sosial untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tabel 2.31 merupakan data penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial selang tahun 2007 s/d 2011. Tabel 2.31 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Selang Tahun 2007 - 2011 NO

JENIS PMKS

1 2 3

Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil Keluarga Miskin - Keluarga Muda Mandiri (KMM) - Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK) - Peranan Wanita Lanjut Usia Anak Terlantar Anak Nakal Anak Cacat Anak yang Berhadapan dengan Hukum Penyandang Cacat Tuna Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (KTK-PM) Bantuan bagi Korban Bencana Alam bantuan stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) Korban Bencana Sosial

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2007 2320 KK 225 KK

2008 1520 KK 135 KK

Tahun 2009 2900 KK 100 KK

2010 3800 KK 100 KK

2011 3860 KK 100 KK

320 KK

220 KK

-

-

-

200 KK 150 KK 280 org 200 anak 128 anak 100 anak

320 KK 140 KK 185 org 506 anak 112 anak 52 anak

155 KK 140 KK 278 org 388 anak -

150 KK 150 KK 60 org 35 anak -

160 KK 140 KK 150 org 115 anak -

95 org 100 org 100 org -

125 org 107 org 66 org -

26 anak 120 org -

60 org 32 org -

25 anak 35 org 31 org

30 orang

144 orang

56 orang

56 orang

55 orang

243 KK

150 KK

171 KK

120 KK

220 KK

3 Orsos

-

-

-

-

5 Orsos -

5 Orsos 7 KK

5 Orsos 27 KK

5 Orsos 20 KK

5 Orsos 57 KK

Sumber : Dinas Sosial Prov. Gorontalo, 2012

BAB II - 42


Sementara untuk data penanganan sumber kesejahteraan sosial selang tahun 2007 – 2011 dapat dilihat pada tabel 2.32. Tabel 2.32 Penanganan Sumber Kesejahteraan Sosial Selang Tahun 2007 - 2011 NO

JENIS PSKS

1

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pekerja Sosial Masyarakat Karang Taruna Organisasi Sosial Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

2 3 4 5 6 7 8

Panti Sosial Anak (Panti Asuhan) Panti Sosial Tresna Werdha Taruna Siaga Bencana

2007

2008

120 org 50 KT 20 Orsos

120 org 25 KT 10 Orsos

20 puskesos 31 Panti 2 Panti 500 org


Tahun 2009

2010

2011

46 org 30 org 0 5 Orsos

46 org 30 org 20 KT 15 Orsos

46 org 68 org 21 KT 24 Orsos




Sumber : Dinas Sosial Prov. Gorontal, 2012

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 2.2.3.1 Seni Budaya Gorontalo memiliki tradisi mengelola sistem pemerintahannya secara pluralistik dan mandiri. Kekayaan sosio-histori ini menjadikan masyarakat Gorontalo secara kolektif terdorong untuk memajukan potensi dan mengimplementasikan aksi sosial dalam kehidupan masyarakat Gorontalo dalam nuansa nilai, norma dan tradisi lokal masyarakat. Bahkan sehubungan dengan kebiasaan ini dikenal istilah “huyula”

(bersama-sama) di tengah-

tengah masyarakatnya. Satu hal penting dalam budaya huyula adalah apresiasi gambaran masyarakat yang secara sadar untuk membangun kohesi sosial dimana hal itu dikelola bersama dalam falsafah ”adat bersendikan syara’, syara bersendikan Kitabullah”. Dilihat dari unsur budaya bahasa, maka Gorontalo memiliki tiga jenis bahasa daerah yaitu: - Bahasa Gorontalo - Bahasa Suwawa - Bahasa Atinggola Namun demikian bahasa indonesia adalah bahasa Nasional yang digunakan dan dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk Gorontalo. Agama yang dianut oleh penduduk di Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah agama Islam, selain itu terdapat pula penganut agama Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Seni Budaya di Gorontalo berkembang dan tersebar cukup luas di masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota terus menggali dan menginventarisasi keragaman BAB II - 43


seni budaya selanjutnya dikemas dalam setiap pelaksanaan festival seni budaya baik berskala daerah maupun nasional dan internasional. Adapun beberapa upaya Pemerintah Daerah dalam mempromosikan seni dan budaya daerah meliputi: 1. Pengelolaan Kekayaan Budaya - Pemetaan sanggar budaya kab/kota ( tari tradisional, sastra lisan, musik tradisional). - Pembinaan dan pemberian subsidi sanggar budaya kab/kota. - Festival sanggar budaya se Provinsi Gorontalo. 2. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah -

Workshop guru kesenian (bahasa dan sastra lisan)

- Sosialisasi Perda tentang adat, bahasa dan ejaan bahasa Gorontalo, bahasa Atinggola dan bahasa Suwawa. - Pembinaan bahasa Gorontalo melalui RRI. - Cerita/dongeng untuk anak dalam bahasa Gorontalo melalui RRI. - Pembuatan leaflet tentang upacara adat 3. Pengelolaan Keragaman Budaya. a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah. - Menaikkan peringkat paduan suara Provinsi Gorontalo melalui perolehan poin pada festival paduan suara Asia dan Dunia di buku musik dunia (musika mundi) di Jerman. - Keikutsertaan Provinsi Gorontalo pada 2nd Asian Choir Games 2009 di Korea. - Keikutsertaan Provinsi Gorontalo pada "World Choir Games" di China. b. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah. - Festival Walima - Update From The Region (Kegiatan dalam rangka promosi keunggulan daerah) - Festival Buruda/Turunani - Festival Dana-dana - Pagelaran Polopalo - Festival Tumbilotohe. c. Penyusunan Sistem Informasi Database Bidang Kebudayaan. - Pendokumentasian lagu-lagu daerah. - Pendokumentasian tarian daerah Selain itu, dalam jangka panjang akan dilakukan perencanaan dan pembangunan museum atau pusat seni budaya daerah. Selanjutnya tantangan kedepan pemerintah daerah adalah penyediaan tenaga-tenaga ahli dan profesional di bidang kebudayaan melalui peningkatan kemampuan SDM dan penguasaan IPTEK. Hal ini akan menjadi sangat penting sebagai upaya pelestarian, pengembangan, dan promosi seni budaya daerah.

BAB II - 44


2.2.3.2 Olah Raga Salah satu bagian dari Pembinaan Pemuda yaitu melalui olahraga. Prestasi olahraga dalam berbagai even sudah cukup baik, namun masih perlu peningkatan kesadaran berolahraga dikalangan masyarakat luas, pembibitan olahraga, dan peningkatan jumlah ruang publik untuk olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Diharapkan dengan peningkatan ruang publik untuk olahraga, pembibitan, dan penemuan bibit unggul daerah di bidang olahraga bisa membudayakan olah raga di masyarakat. Adapun permasalahan yang masih dihadapi di bidang olahraga adalah masih rendahnya budaya berolahraga di kalangan masyarakat, serta kurangnya pembibitan olahraga dan penyediaan ruang publik untuk berolahraga. Saat ini sebaran sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki oleh SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, lihat tabel 2.33. Tabel 2.33 Jumlah Lapangan Olahraga Tingkat Sekolah Per Kabupaten/Kota Lapangan Olahraga Tingkat Sekolah No.

KAB/KOTA

SD

MI

SMP

MTs

SMA

MA

SMK

TOTAL

1

Kota Gorontalo

63

12

0

0

7

5

0

87

2

Kab.Gorontalo

175

22

59

19

9

6

10

300

3

Kab.Boalemo

127

7

61

11

6

3

4

219

4

Kab.Pohuwato

47

3

24

6

5

1

3

89

53

4

6

1

1

2

4

71

134

11

13

6

7

2

3

176

5 6

Kab.Bone Bolango Kab.Gorontalo Utara Jumlah

599 59 163 43 35 19 24 Ket : Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk = 942/10.000 = 0,0942

942

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2012

Untuk mendorong kinerja olahraga di Gorontalo telah di bentuk 23 Induk Organisasi olahraga selain KONI yang telah eksis melakukan pembinaan kegiatan olahraga didaerah ini. Tabel 2.34 menguraikan komposisi induk organisasi olahraga.

BAB II - 45


Tabel 2.34 Jumlah Induk Organisasi Olahraga di Provinsi Gorontalo NO

CABANG OLAHRAGA

NO

CABANG OLAHRAGA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ATLETIK (PASI) RENANG SEPAK BOLA (PSSI) BINA RAGA SEPAK TAKRAW BULU TANGKIS TENIS LAPANGAN ANGGAR BOLA VOLLEY CATUR BALAP SEPEDA (ISSI) TENIS MEJA (PTMSI)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

SELAM (FOSSI) PENCAK SILAT BASKET BILYARD TINJU KARATE (FORKI) TAEKWONDO BRIDGE (GABSI) BERMOTOR (IMI) SKI AIR (PSASI) PERWOSI

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2012

2.3 Aspek Pelayanan Umum 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 2.3.1.1 Pendidikan Kemajuan pendidikan di Provinsi Gorontalo cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan di daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya sarana belajar mengajar diberbagai jenis dan jenjang pendidikan. Salahsatu program unggulan dibidang pendidikan adalah Program Pendidikan Berbasis Kawasan yaitu yang berbasis sekolah kejuruan (vocational school) yang berorientasi pada potensi lokal. Program ini bertujuan mewujudkan lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal yang efektif sebagai pusat pemberdayaan nilai, sikap, dan kemampuan SDM yang bermoralitas agama, mewujudkan kualitas lembaga pendidikan yang mandiri, berjiwa entrepreneur dan cerdas dalam meraih dan mengembangkan peluang-peluang usaha sesuai dengan kebutuhan kawasan, mewujudkan kwalitas pandidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara terpadu dan serasi yang di sesuaikan dengan perkembangan IPTEK, kebutuhan pembangunan

dan

dunia

usaha,

dan

mengurangi

tingkat

pengangguran

serta

mempersiapkan tenaga kerja siap pakai sesuai dengan kebutuhan kawasan. Selain itu, program prioritas pendidikan lainnya yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2011 adalah : 1. Program Semua Bisa Sekolah (SBS). 2. Pemberdayaan Potensi Pemuda Gorontalo berbasis entrepreneur. 3. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (ICT). 4. Pemberian Beasiswa Gorontalo SIAP dan Gorontalo Unggul. 5. Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Guru di Daerah Terpencil.

BAB II - 46


6. Penuntasan Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan merintis Wajar 12 tahun. 7. Penuntasan Buta Aksara. 8. Peningkatan Mutu dan Relevansi Selain itu, kemampuan berbahasa inggris di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi di hampir semua sekolah pada dasarnya masih perlu dikembangkan. Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya kemampuan guru yang seringkali kurang memadai untuk memenuhi tuntutan siswa terutama siswa-siswa yang mempunyai keinginan tinggi untuk meningkatkan kemampuan tinggi dalam berbahasa asing. Sistim belajar mengajar sering bersifat monoton, kurang variasi, dan kurang menarik sehingga siswa menjadi bosan, tidak tertarik untuk belajar. Beberapa rintisan sekolah berstandar internasional seperti SMUN 3 Gorontalo, SMUN 1 Gorontalo sudah menunjukkan upaya perbaikan sistem berstandar internasional dalam hal kemampuan berbahasa Inggris. Selain itu Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Gorontalo secara periodik sering mendatangkan

native speaker dari Inggris, Amerika, dan Australia serta negara-negara Asia untuk mendorong kualitas belajar mengajar di sekolah tersebut. Selanjutnya, pola perilaku siswa yang mencerminkan karakter masyarakat yang berbudaya pada dasarnya dibangun dari dalam keluarga sebagai lingkungan pertama yang mendapat kesempatan membentuk karakter siswa itu sendiri. Dalam hal ini diantaranya melalui perhatian, kasih sayang serta penerapan budi pekerti yang baik dari orang tua terhadap anaknya. Peran sekolah sebagai sarana pengajaran dan pendidikan turut mempengaruhi pula tingkat perkembangan budi pekerti seorang anak/siswa. Namun pengajaran budi pekerti di hampir semua sekolah di Gorontalo

belum diberikan secara mandiri, dalam arti masih terintegrasi dengan mata

pelajaran lain. Mata pelajaran yang dimaksud adalah Pendidikan Agama ataupun Pendidikan Pancasila, namun pada umumnya para pendidik jarang sekali menyentuh mengenai pendidikan budi pekertinya, karena dalam mata pelajaran tersebut yang lebih sering diajarkan

pada materi yang sifatnya kontekstual saja. Tahun 2011, SMU Negeri 3 Kota

Gorontalo akan mengimplementasikan boarding school yakni sekolah berasrama dengan mengintegrasikan pendidikan umum dan pesantren yang bertujuan untuk melaksanakan pendidikan yang lebih komprehensif-holistik yakni ilmu dunia (umum) dapat dicapai dan ilmu agama juga dikuasai. Dengan demikian sistem pendidikan yang diintegrasikan dengan pembinaan moral dan budi pekerti yang berkualitas akan lebih optimal. a. Angka Partisipasi Kasar dan Angka partisipasi Murni Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua tingkatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. APK merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

BAB II - 47


Tabel 2.35 memperlihatkan bahwa APK Provinsi Gorontalo untuk SD/MI jauh lebih besar dibandingkan dengan APK pada tingkat SMP/MTs dan APK SMA/SMK/MA. Perkembangan APK SD/MI dari 2007 – 2011 terus mengalami peningkatan bahkan telah melampaui 100%. APK SD/MI pada tahun 2007 hanya sebesar 113,79% dan mencapai angka 124,77% pada tahun 2011. Sedangkan APK SMP/MTs juga mengalami peningkatan cukup signifikan dari 85,13% pada 2007 menjadi 99,63% tahun 2011. Demikian pula untuk APK SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 55,98% (2007) menjadi 73,15% tahun 2011. Tabel 2.35 Perkembangan APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011 (%) APK (%)

Tahun

SD/MI

SMP/MTs

SMA/SMK/MA

2007

113,79

85,13

55,98

2008

115,79

87,49

63,35

2009

117,56

96,83

67,01

2010

119,81

96,85

68,23

2011

124,77

99,63

73,15

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Prov. Gorontalo, 2012

RUMUS APK =

Jumlah Siswa Sekolah Jumlah Penduduk Usia Sekolah

X

100

Tabel 2.36 Perkembangan APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Per Kabupaten/Kota Tahun 2011 No

Kab/Kota

Jenjang

Jumlah Siswa

TK 1

Kota Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo

Jumlah Penduduk usia

APK

4.254 7.246 2.590 3.056 3.560

4 s.d 6 Thn 3.830 11.279 9.654 3.647 6.619

111,07 64,24 26,83 83,79 53,78

1.878 22.584

7.138 42.167

26,31 53,56

BAB II - 48


No

Kab/Kota

Jenjang

Jumlah Siswa

SD 2

Kota Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo

23.783 53.980 20.844 19.912 20.270 15.906 154.695

Kota Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo

121,06 129,02 109,3 166,43 121,65 107,47 124,77

69 99,63

10.272 12.207 4.694 5.705 4.983

8.685 59.671 16 s.d 18 Thn 9.496 18.737 8.219 6.798 7.157

108,17 65,15 57,11 83,92 69,62

4.166 42.027

7.045 57.452

59,13 73,15

10.514 19.593 7.113 8.179 8.060 5.993 59.452 SMA

4

APK

14.800 123.987 13 s.d 15 Thn 9.290 17.511 8.086 6.380 9.719

SMP 3

Jumlah Penduduk usia 7 s.d 12 Thn 19.645 41.845 19.070 11.964 16.663

113,18 111,89 87,97 128,2 82,93


Tabel 2.37 Perkembangan APM SD/MI (7-12 tahun), SMP/MTs, SMA/SMK/MA Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011 Tahun

APM (%) SD/MI

SMP/MTs

SMA/SMK/MA

2007

96,63

60.88

39.55

2008 2009 2010 2011

96,76 96,01 97.84 98,27

63.91 68.13 71.73 76,28

45.52 46.41 47.80 52,59


BAB II - 49


RUMUS APM =

Jumlah Siswa Usia Sekolah Jumlah Penduduk Usia Sekolah

X

100

Tabel 2.38 Perkembangan APM SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Per Kabupaten/Kota Tahun 2011 No

1

Kab/Kota

Jenjang

Jumlah Siswa

Jumlah Penduduk usia

SD

7 s.d 12 Thn

7 s.d 12 Thn

Kota Gorontalo

18.377

19.645

93,55

Kab. Gorontalo

42.932

41.845

102,60

Kab. Boalemo

13.073

19.070

68,55

Kab. Pohuwato

13.795

11.964

115,30

Kab. Bone Bolango

16.419

16.663

98,54


11.700

14.800

79,05

116.296

123.987

92,93

Provinsi Gorontalo SMP 2

13 s.d 15 Thn

13 s.d 15 Thn

Kota Gorontalo

8.899

9.290

95,79

Kab. Gorontalo

15.254

17.511

87,11

Kab. Boalemo

5.123

8.086

63,36

Kab. Pohuwato

4.203

6.380

65,88

Kab. Bone Bolango

4.366

9.719

44,92


5.022

8.685

57,82

42.867

59.671

69,15

Provinsi Gorontalo SMA 3

APM

16 s.d 18 Thn

16 s.d 18 Thn

Kota Gorontalo

8.153

9.496

85,86

Kab. Gorontalo

10.117

18.737

54

Kab. Boalemo

2.638

8.219

32,1

Kab. Pohuwato

3.231

6.798

47,53

Kab. Bone Bolango

3.516

7.157

49,13


2.558

7.045

36,31

57.452

52,59

Provinsi Gorontalo 30.213 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Prov. Gorontalo, 2012 Catatan:

- Siswa SD Kab. Gorontalo Berdomisili di Kota Gorontalo sehingga angka partisipasi murni naik karena jumlah siswa lebih banyak dari jumlah penduduk. - Siswa SD Kab. Boalemo Berdomisili di Kab. Pohuwato sehingga angka partisipasi murni naik karena jumlah siswa lebih banyak dari jumlah penduduk.

BAB II - 50


Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (7-12 tahun), SMP/MTs, SMA/SMK/MA Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun semakin meningkat. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama, merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Data pada Tabel 2.37 memperlihatkan bahwa sampai dengan tahun 2010 APM SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA mengalami peningkatan masing-masing rata-rata 6.6%; 5,74%; dan 5,98%. APM SD/MI mengalami peningkatan dari 96,63% pada tahun 2007 menjadi sebesar 98,27% pada tahun 2011. Sedangkan APM SMP/MTs juga mengalami peningkatan dari 60,88% pada tahun 2007 menjadi 76,28% pada tahun 2011, demikian pula APM SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 39,55% pada tahun 2007 menjadi 52,59% pada tahun 2011. Tabel 2.39 Jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs Tahun 2011 Jumlah

No.

KAB/KOTA

siswa

Jumlah

APS

kelompok

penduduk

SMP/MTs

usia pada

kelompok usia

Tahun

jenjang

SMP/MTs

2011

SMP/MTs 01

Kota Gorontalo

8.899

9.290

957,91

02

Kab.Gorontalo

15.254

17.511

871,11

03

Kab.Boalemo

5.123

8.086

633,56

04

Kab.Pohuwato

6.855

6.380

1.074,45

05

Kab.Bone Bolango

4.366

9.719

449,22

5.022

8.685

578,24

45.519

59.671

762,83

Kab.Gorontalo 06

Utara Jumlah


BAB II - 51


Tabel 2.40 Jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA Tahun 2011

No.

KAB/KOTA

Jumlah siswa

Jumlah

APS

kelompok usia

penduduk

SMA/MA

pada jenjang

kelompok usia

Tahun

SMA/MA

SMA/MA

2011

01

Kota Gorontalo

8.153

9.496

858,57

02

Kab.Gorontalo

10.117

18.737

539,95

03

Kab.Boalemo

2.638

8.219

320,96

04

Kab.Pohuwato

3.231

6.798

475,29

05

Kab.Bone Bolango

3.516

7.157

491,27

2.558

7.045

363,09

30.213

57.452

525,88

Kab.Gorontalo 06

Utara Jumlah


Tabel 2.41 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2011 Rasio

NO.

KAB/KOTA

Jumlah

Jumlah

Sekolah

Sekolah

SD/MI

SMP/MTs

Jumlah Jumlah Penduduk Usia 7 - 12

Jumlah Penduduk USIA

Ketersediaan Jumlah

13 - 15

Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah * 10.000

01

Kota Gorontalo

124

29

153

19.645

9.290

28.935

52,88

02

Kab.Gorontalo

336

131

467

41.845

17.511

59.356

78,68

03

Kab.Boalemo

139

57

196

19.070

8.086

27.156

72,18

04

Kab.Pohuwato

120

46

166

11.964

6.380

18.344

90,49

134

38

172

16.663

9.719

26.382

65,20

116

53

169

14.800

8.685

23.485

71,96

969

354

1.323

123.987

59.671

183.658

72,04

Kab.Bone 05

Bolango Kab.Gorontalo

06

Utara Jumlah


BAB II - 52


Tabel 2.42 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Tahun 2011

NO.

RASIO JUMLAH KETERSEDIAAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH PENDUDUK SEKOLAH/ SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH JUMLAH USIA 16 - PENDUDUK USIA SMA MA SMK 18 SEKOLAH * 10.000

KAB/KOTA

01

Kota Gorontalo

7

6

9

22

9.496

02

Kab.Gorontalo

13

15

11

39

18.737

20,81

03

Kab.Boalemo

6

3

7

16

8.219

19,47

6.798

30,89

7.157

22,36

7.045 57.452

18,45 22,11

04 05

Kab.Pohuwato 6 6 9 21 Kab.Bone Bolango 6 5 5 16 06 Kab.Gorontalo Utara 7 3 3 13 Jumlah 45 38 44 127 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Prov. Gorontalo, 2012

23,17

Tabel 2.43 Rasio Murid terhadap Guru pada SMP/MTs Tahun 2011 NO

Kabupaten / Kota

Jenjang & status

Siswa

Sekolah

/ Guru

1

Kota Gorontalo

SMP/MTs

9

2

Kab.Gorontalo

SMP/MTs

13

3

Kab.Boalemo

SMP/MTs

8

4

Kab.Pohuwato

SMP/MTs

10

5

Kab.Bone Bolango

SMP/MTs

10

6

Kab.Gorontalo Utara

SMP/MTs

8

Jumlah

59

RATA - RATA

10


Tabel 2.44 Angka Putus Sekolah Tahun 2011 No. 01 02 03 04 05 06

KAB/KOTA

SD/MI

SMP/MTs

SMA/MA/SMK

Kota Gorontalo 0,11 0,33 Kab.Gorontalo 0,74 0,97 Kab.Boalemo 1,07 0,81 Kab.Pohuwato 0,55 1,08 Kab.Bone Bolango 1,30 1,66 Kab.Gorontalo Utara 0,44 65,94 Jumlah 0,68 2,33 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Prov. Gorontalo, 2012

0,60 1,13 1,38 1,06 0,52 0,37 0,86

BAB II - 53


Selanjutnya Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi dari tahun 2007 sampai dengan 2011 terus mengalami peningkatan, yang mana pada tahun 2007 masih berada pada angka 37,24 % meningkat menjadi 42,51 % di tahun 2011. Peningkatan ini menunjukan minat dan akses masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dalam hal ini perguruan tinggi sudah semakin membaik. Tabel 2.45 Jumlah APK PT Sampai Dengan Tahun 2011. TAHUN

APK PERGURUAN TINGGI

2007

37,24 %

2008

38,26 %

2009

39,40 %

2010

40,49 %

2011

42,51%

Sumber : Dikpora, 2011.

Sampai dengan tahun 2011 di Provinsi Gorontalo telah berdiri 15 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dengan total jumlah mahasiswa 34.528 orang dan jumlah dosen/pegawai 2.305 orang. Saat ini Kota Gorontalo memiliki jumlah perguruan tinggi terbanyak yaitu 10 lembaga sedangkan Kabupaten Gorontalo terdapat 2 Perguruan Tinggi dan Boalemo, Pohuwato dan Bone Bolango masing-masing 1 Perguruan Tinggi. Adapun distribusi Perguruan Tinggi menurut Kab/Kota dapat dilihat pada tabel 2.46. Tabel 2.46 Data Perguruan Tinggi Se-Provinsi Gorontalo, Jumlah Mahasiswa Dan Dosen NO

1

2

3

NAMA UNIVERSITAS UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

UNIVERSITAS TERBUKA

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

ALAMAT Jln. Jendral Sudirman, No. 6. Kota gorontalo

JUMLAH MAHASISWA

JUMLAH DOSEN/ PEGAWAI

16826

1154

5216

20

3989

181

Telp/fax (0435) 831944 Jln. Jendral Sudirman, No. 6. Kota gorontalo Telp/fax (0435) 831944 Jln. Raden Saleh, No. 17 Kota Gorontalo Telp/fax (0435) 829975 829976

BAB II - 54


4

STIA BINA TARUNA Gorontalo

5

STIE ICHSAN

6

Jln. Jaksa Agung Suprapto, No. 40 120

67

jln. Raden Saleh, No. 17 Kota Gorontalo

333

20

STIMIK ICHSAN Gorontalo

jln. Raden Saleh, No. 17 Kota Gorontalo

761

27

7

AKAKOM MALL CENDIKIA

171

16

8

STITEK BINA TARUNA

Jln. Agus Salim. Kota Gorontalo Jln. Jaksa Agung Suprapto, No. 40

100

45

9

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

2592

199

10

POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO

898

97

11

UNIVERSITAS GORONTALO

Jln. Raya Limboto, Kab. Gorontalo

1953

88

12

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO

Jl. Limboto Raya, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo

544

228

13

POLITEKNIK GORONTALO

Jln. Sapta Marga. Panggula, telp/Fax. (0435) 8702646. Kab. Bone Bolango

81

124

14

STIM BOALEMO

344

23

600

16

Kota Gorontalo, Telp/fax (0435) 834062

Telp. (0435) 834062 Fax. (0435) 823294 Jl. Gelatik No. 1 Kel Heledulaa, Kota Timur Jln. Taman Pendidikan, no. 36 telp (0435) 821953 fax. (0435) 827195. Kota Gorontalo

Jln. Trans sulawesi ( Depan BRI ) Kab. Boalemo Telp (0435) 211203

15

STIE ICHSAN POHUWATO

Jl. Trans SULAWESI No. 47 Kota Marisa, Kab. Pohuwato


Selanjutnya persentase angka melek huruf pada Usia 15-24 Tahun seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Gorontalo

mengalami peningkatan. Peningkatan angka partisipasi

siswa pada jenjang pendidikan dasar (APM dan APK SD/MI) merupakan salah satu aspek pendorong terjadinya peningkatan kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis. Disamping itu, peningkatan proporsi siswa kelas I SD/MI yang dapat menamatkan sekolah dasar juga turut berkontribusi pada peningkatan persentase penduduk melek huruf.

BAB II - 55


Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo pada tabel 2.47, capaian angka buta aksara menunjukkan kecenderungan positif, dimana tahun 2011 angka buta aksara sampai dengan umur lebih dari 45 tahun sebesar 11.971 org. Angka ini mengalami pernurunan sebesar 3% dibanding tahun 2010 yang sebesar 14.971 org. Tabel 2.47 Angka Buta Aksara Provinsi Gorontalo NO

Tahun

URAIAN

1.

2010

Jumlah Buta Aksara (jiwa)

2011

14.971

11.971


Tabel 2.48 Data Prediksi Angka Buta Aksara Per Kabupaten/Kota Tahun 2011-2015 NO

KAB./KOTA

JUMLAH BUTA AKSARA

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

JUMLAH JUMLAH YANG YANG TELAH BELUM TOTAL DITUNTA DITUNTAS SKAN KAN

TAHUN 2015

L

P

TOTAL

L

P

TOTAL

L

P

TOTAL

L

P

TOTAL

L

P

2

6

8

21

111

132

80

120

200

53

71

124

22

84

106

8

562

1

Kota Gorontalo

570

2

Kabupaten Gorontalo

4.370

925 1.692 2.617

191

319

480

181

311

492

179

242

421

112

248

360

2.617

1.753

3

Kabupaten Boalemo

1.582

131

225

356

90

160

250

190

218

408

151

176

327

98

143

241

356

1.226

4

Kabupaten Pohuwato

6.757

3

4

7

273

405

678

1030 1196

2226

932

994

1926

795

1125

1920

7

6.750

5

Kabupaten Bone Bolango 1.028

3

5

8

150

180

330

95

205

300

83

127

210

79

101

180

8

1.020

6


0

4

4

49

81

130

92

136

228

45

119

164

41

97

138

4

660

3.000

11.971

JUMLAH

664 14.971

1.064 1.936 3.000

774

1.256 2.000 1.668 2.186 3.854 1.443 1.729 3.172 1.147 1.798 2.945

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Prov. Gorontalo,2012

Pada Gambar 2.8, menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur pendidikan di Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2011 terus menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2008.

BAB II - 56


Gambar 2.8 Kondisi Infrastruktur Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Gorontalo Tahun 2008 dan 2011


b. Rasio Siswa, Guru, dan Sekolah. Rasio guru terhadap siswa tidak melebihi 1:20, demikian pula dengan rasio guru terhadap sekolah dan rasio siswa terhadap sekolah yang masih tergolong ideal, namun jumlah guru yang berkualitas lebih banyak berada di kota sehingga perlu ada kebijakan pemerintah daerah untuk mengalokasikan guru sampai ke sekolah-sekolah yang berada di daerah perdesaan dan pesisir. Tabel 2.49 Sekolah, Guru, Rombel, Siswa Tahun 2011


Untuk kualifikasi guru berdasarkan latar belakang pendidikan sampai tahun 2011 berpendidikan SMP, SMA, Diploma, dan Sarjana , sedangkan untuk kualifikasi guru bergelar magister masih kurang, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.50.

BAB II - 57


Tabel 2.50 Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Kabupaten/Kota,2011.


Daerah Kabupaten Gorontalo Utara belum memiliki Kualifikasi Guru bergelar >S1, hal ini disebabkan karena kabupaten ini relatif baru yang merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Gorontalo. Pada Tabel 2.49 dan 2.50 menunjukan rasio guru dan murid (siswa) sudah cukup (kecuali SLB), dimana lebih banyak guru-guru terkonsentrasi di perkotaan, sedangkan banyak sekolah-sekolah yang kekurangan guru berkualitas khususnya dipedesaan dan pesisir. Demikian juga dengan kondisi sekolah perlu ada perbaikan khususnya di daerahdaerah terpencil. Tabel 2.51 Rekap Guru PNS dan Non PNS Tahun 2011

REKAP Guru PNS dan NON PNS Kabupaten / Kota Boalemo Kab. Gorontalo Pohuwato Bone Bolango Gorontalo Utara Kota Gorontalo Jumlah

STATUS PNS

Non PNS

1.710

1.447

3.484

2.596

1.677

1.020

1.757

982

1.074

1.161

3.413

1.123

13.115

8.329

% PNS Jumlah 54 57 62 64 48 75 61

3.157 6.080 2.697 2.739 2.235 4.536 21.444

Sumber : Dikpora Prov. Gorontalo, 2012

BAB II - 58


Saat ini kondisi infrastruktur SD mayoritas berada dalam kondisi baik yaitu sebesar 77,16 % sedangkan sisanya sebesar 22,84 % berada pada kondisi rusak ringan dan rusak berat. Kabupaten Gorontalo memiliki infrastruktur yang terbanyak sebesar 33,10 % dan yang terendah berada di Kabupaten Gorontalo Utara yaitu sebesar 10,61 %. Khusus untuk infrastruktur MI mayoritas juga berada dalam kondisi baik yaitu sebesar 83,68 % sedangkan sisanya sebesar 16,32 % berada pada kondisi rusak ringan dan rusak berat. Adapun sebaran data infrastruktur SD/MI dapat dilihat pada tabel 2.52. Tabel 2.52 Kondisi Infrastruktur SD dan MI per Kab/Kota No.

KAB/KOTA

1

2

Ruang Kelas menurut Kondisi Baik 3

R. Ringan 4

R. Berat 5

Jumlah 6

SD 01

Kota Gorontalo

762

112

21

895

02

Kab.Gorontalo

1.557

264

153

1.974

03

Kab.Boalemo

624

151

69

844

04

Kab.Pohuwato

462

191

60

05

Kab.Bone Bolango

746

142

17

713 905

06

Kab.Gorontalo Utara Jumlah Madrasah Ibtidaiyah

451 4.602

114 974

68 388

633 5.964

01

Kota Gorontalo

80

8

0

88

02

Kab.Gorontalo

122

19

9

150

03

Kab.Boalemo

49

11

3

63

04

Kab.Pohuwato

24

11

4 3

39 38

0 19

57 435

05

Kab.Bone Bolango 32 3 Kab.Gorontalo 06 Utara 57 0 Jumlah 364 52 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Prov. Gorontalo, 2012

Saat ini kondisi infrastruktur SMP mayoritas berada dalam kondisi baik yaitu sebesar 86,72 % sedangkan sisanya sebesar 13,28 % berada pada kondisi rusak ringan dan rusak berat. Kabupaten Gorontalo memiliki infrastruktur yang terbanyak sebesar 22,89 % dan yang terendah berada di Kabupaten Gorontalo Utara yaitu sebesar 11,62 %. Khusus untuk infrastruktur MTs mayoritas juga berada dalam kondisi baik yaitu sebesar 85,14 % sedangkan sisanya sebesar 14,86 % berada pada kondisi rusak ringan dan rusak berat. Adapun sebaran data infrastruktur SMP/MTs dapat dilihat pada tabel 2.53.

BAB II - 59


Tabel 2.53 Kondisi Infrastruktur SMP dan MTs per Kab/Kota Ruang Kelas menurut Kondisi No.

KAB/KOTA

1

2

Baik

R. Ringan

R. Berat

Jumlah

3

4

5

6

SMP 01

Kota Gorontalo

251

9

3

263

02

Kab.Gorontalo

282

42

7

331

03

Kab.Boalemo

182

32

0

214

04

Kab.Pohuwato

178

44

11

05

Kab.Bone Bolango

220

13

4

233 237

06

Kab.Gorontalo Utara Jumlah

141 1.254

24 164

3 28

168 1.446

MTs 01

Kota Gorontalo

72

0

0

72

02

Kab.Gorontalo

70

24

12

106

03

Kab.Boalemo

51

5

0

56

04

Kab.Pohuwato

64

2

5

71

05

Kab.Bone Bolango

26

0

0

26

06

Kab.Gorontalo Utara

15

4

Jumlah 298 35 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Prov. Gorontalo, 2012

0

19

17

350

Saat ini kondisi infrastruktur SMA mayoritas berada dalam kondisi baik yaitu sebesar 89,18 % sedangkan sisanya sebesar 10,82 % berada pada kondisi rusak ringan dan rusak berat. Kabupaten Gorontalo memiliki infrastruktur yang terbanyak sebesar 33,77 % dan yang terendah berada di Kabupaten Boalemo yaitu sebesar 5,74 %. Kondisi Infrastruktur MA mayoritas baik yaitu sebesar 91,38 % sedangkan sisanya sebesar 8,62 % berada pada kondisi rusak ringan dan rusak berat. Sedangkan kondisi infrastruktur SMK mayoritas juga dalam kondisi baik yaitu sebesar 95,31 % sedangkan sisanya sebesar 4,69 % dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Adapun sebaran data infrastruktur SMA/MA/SMK dapat dilihat pada tabel 2.54.

BAB II - 60


Tabel 2.54 Kondisi Infrastruktur SMA, MA dan SMK per Kab/Kota No.

KAB/KOTA

1

2

01 02 03 04 05

Kota Gorontalo Kab.Gorontalo Kab.Boalemo Kab.Pohuwato Kab.Bone Bolango Kab.Gorontalo Utara Jumlah MA Kota Gorontalo Kab.Gorontalo Kab.Boalemo Kab.Pohuwato Kab.Bone Bolango Kab.Gorontalo Utara Jumlah SMK Kota Gorontalo Kab.Gorontalo Kab.Boalemo Kab.Pohuwato Kab.Bone Bolango Kab.Gorontalo Utara Jumlah

06

01 02 03 04 05 06

01 02 03 04 05 06

SMA Ruang Kelas Milik menurut Kondisi Baik

R. Ringan

R. Berat

Jumlah

3

4

5

6

121 168 31 82 85

15 26 4 3 6

0 12 0 0 0

136 206 35 85 91

57 544

0 54

0 12

57 610

60 72 14 29 33

0 10 0 2 3

0 4 0 0 0

60 86 14 31 36

4 212

1 16

0 4

5 232

103 122 31 64 58

0 5 3 0 1

0 10 0 0 1

103 137 34 64 60

28

0

0

28

406

9

11

426


Penerima bantuan penyelenggara Program Pendidikan Gratis bagi sekolah jenjang menengah di Provinsi Gorontalo tahun 2012 terbesar terdapat di Kabupaten Gorontalo sebanyak 11.650 siswa dengan anggaran Rp. 12.241.200.000. Sedangkan daerah penerima bantuan terkecil terdapat pada Kota Gorontalo sebanyak 1.136 siswa dengan anggaran Rp. 908.000.000, hal ini disebabkan karena di Kota Gorontalo yang mendapat bantuan hanya 6 sekolah Madrasah Aliyah. Demikian juga jumlah sekolah yang terdapat di daerah terpencil yang ada di Provinsi Gorontalo sebanyak 405, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.55 dan 2.56.

BAB II - 61


Tabel 2.55 Penerima Bantuan Penyelenggara Program Pendidikan Gratis Bagi Sekolah Jenjang Menengah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 No.

Kab/Kota

Jumlah Siswa

Anggaran

1.

Kota Gorontalo

1.136

908.000.000

2.

Kab. Gorontalo

11.650

12.241.200.000

3.

Kab. Boalemo

4.781

5.128.600.000

4.

Kab. Pohuwato

5.512

5.856.600.000

5.

Kab. Bone Bolango

4.467

4.819.600.000

6.


3.754

3.878.200.000

31.300

32.832.200.000

Provinsi Gorontalo

Keterangan


Catatan : Khusus untuk Kota Gorontalo yang menerima terdiri dari 6 sekolah Madrasah Aliyah

Tabel 2.56 Daftar Sekolah di Daerah Terpencil Se Provinsi Gorontalo Tahun 2012 No.

Kab/Kota

Jumlah Sekolah

1.

Kab. Gorontalo

112

2.

Kab. Boalemo

75

3.

Kab. Pohuwato

65

4.


78

5.

Kab. Bone Bolango

75

Provinsi Gorontalo

405

Keterangan


2.3.1.2

Kesehatan

Gambaran kondisi umum pembangunan kesehatan di Provinsi Gorontalo 2007 – 2011 adalah sebagai berikut : 2.3.1.2.1 Derajat Kesehatan Masyarakat Derajat Kesehatan Masyarakat di Provinsi Gorontalo dilihat dari rasio tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan, angka kematian, angka Kesakitan dan Status Gizi Masyarakat.

BAB II - 62


a. Rasio Tenaga dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rasio dokter umum per satuan penduduk dari tahun 2007 sebesar 0,15 per seribu penduduk terjadi peningkatan hingga 0,24 per seribu penduduk tahun 2011. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.57. Tabel 2.57 Perkembangan Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2011 Rasio Dokter Umum

Tahun

(per 1.000 penduduk)

2007

0,15

2008

0,24

2009

0,15

2010

0,19

2011

0,24

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2012

Rasio Dokter Umum per satuan penduduk untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 untuk Kota Gorontalo dan Bone Bolango terjadi penurunan, Kabupaten Pohuwato terjadi peningkatan dan Kabupaten Gorontalo, Boalemo dan Gorontalo Utara tetap. Rasio dokter umum tertinggi saat ini di Kota Gorontalo dan terendah di Kabupaten Gorontalo, hal ini dapat dilihat pada gambar 2.9. Gambar 2.9 Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


BAB II - 63


Rasio dokter spesialis per satuan penduduk dari tahun 2007 sebesar 0,04 per seribu penduduk dan perkembangan hingga tahun tahun 2011 terjadi fluktuatif setiap tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.58. Tabel 2.58 Perkembangan Rasio Dokter Spesialis Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2011 Tahun

Rasio Dokter Spesialis (per 1.000 penduduk)

2007

0,04

2008

0,03

2009

0,04

2010

0,04

2011

0,03


Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 hampir seluruh daerah terjadi penurunan, kecuali Kabupaten Gorontalo terjadi peningkatan dan khusus untuk Kabupaten Gorontalo Utara belum memiliki dokter spesialis. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.10. Gambar 2.10 Rasio Dokter Spesialis Per Satuan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


BAB II - 64


Rasio dokter gigi per satuan penduduk dari tahun 2007 sebesar 0,01 per seribu penduduk dan perkembangan hingga tahun tahun 2011 terjadi fluktuatif setiap tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.58. Tabel 2.58 Perkembangan Rasio Dokter Gigi Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2011 Rasio Dokter Gigi

Tahun


2007

0,02

2008

0,04

2009

0,01

2010

0,02

2011

0,01


Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 untuk Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo terjadi penurunan, dan khusus untuk Kabupaten Gorontalo Utara belum memiliki dokter gigi. Gambar 2.11 Rasio Dokter Gigi Per Satuan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


BAB II - 65


Rasio perawat per satuan penduduk dari tahun 2007 sebesar 0,55 per seribu penduduk dan terjadi peningkatan hingga tahun tahun 2011. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.60. Tabel 2.60 Perkembangan Rasio Perawat Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2011 Rasio Perawat

Tahun


2007

0,55

2008

0,80

2009

0,90

2010

1,81

2011

1,05


Rasio Perawat per satuan penduduk untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 hampir seluruh daerah terjadi peningkatan, kecuali Kota Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato terjadi penurunan. Gambar 2.12 Rasio Perawat per satuan penduduk menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


Rasio bidan per satuan penduduk dari tahun 2007 sebesar 0,30 per seribu penduduk dan terjadi peningkatan hingga tahun tahun 2011. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.61.

BAB II - 66


Tabel 2.61 Perkembangan Rasio Bidan Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2011 Rasio Bidan

Tahun


2007

0,30

2008

0,60

2009

0,63

2010

0,40

2011

0,49


Rasio Perawat per satuan penduduk untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 hampir seluruh daerah terjadi peningkatan, kecuali Kota Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato terjadi penurunan. Gambar 2.13 Rasio Bidan per satuan penduduk menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


Rasio Puskesmas per satuan penduduk dari tahun 2007 sebesar 0,06 per seribu penduduk dan terjadi peningkatan hingga tahun tahun 2011. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.62.

BAB II - 67


Tabel 2.62 Perkembangan Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2011 Rasio Bidan

Tahun


2007

0,06

2008

0,08

2009

0,08

2010

0,08

2011

0,08


Rasio Puskesmas per satuan penduduk untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 terendah adalah Kota Gorontalo dengan rasio 0,04 per seribu penduduk dan tertinggi adalah 0,13 per seribu penduduk. Gambar 2.14 Rasio Puskesmas per satuan penduduk menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


Pada tahun 2011 rata-rata posyandu dikabupaten/kota Se- Provinsi Gorontalo sudah mencapai 56,67%. Dengan sebaran di seluruh desa sudah terdapat rata-rata 2 posyandu. Rasio Posyandu per satuan balita dari tahun 2007 sebesar 0,06 per seribu penduduk dan terjadi peningkatan hingga tahun tahun 2011. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.63.

BAB II - 68


Tabel 2.63 Perkembangan Rasio Posyandu Per Satuan Balita Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2011 Rasio Posyandu

Tahun


2007

12,09

2008

13,00

2009

13,14

2010

11,71

2011

11,27


Rasio Posyandu per satuan balita untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 terendah adalah Kota Gorontalo dengan rasio 6,89 per seribu balita dan tertinggi adalah Kabupaten Gorontalo Utara 17,56 per seribu balita. Gambar 2.15 Rasio Posyandu Per Satuan Balita menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 tidak terjadi peningkatan maupun penurun yakni 0,006 per satuan penduduk. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.64.

BAB II - 69


Tabel 2.64 Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2011 Rasio Rumah Sakit

Tahun


2007

0,006

2008

0,006

2009

0,006

2010

0,006

2011

0,006


Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 terendah (belum memiliki rumah sakit) adalah Kabupaten Gorontalo Utara dan tertinggi adalah Kabupaten Bone Bolango yakni 0,014 per seribu penduduk. Gambar 2.16 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


b. Angka Kematian Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Provinsi Gorontalo menurun setiap tahunnya dari 309.8 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, 267,9 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2008, pada tahun 2010 menjadi 177 per 100.000 kelahiran

BAB II - 70


hidup dan pada tahun 2011 menjadi 249,7 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target MDGs yakni 102 per 100.000 kelahiran hidup. Tabel 2.65 Perkembangan Pencapaian Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Gorontalo Per 100.000 Kelahiran Hidup, Tahun 2007 - 2011 Tahun

AKI

2007

309.8

2008

267,9

2009

223,4

2010

177

2011

249,7


Angka Kematian Ibu (AKI) untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 hampir seluruh daerah terjadi peningkatan dan yang paling menonjol adalah Kabupaten Boalemo dan Gorontalo Utara, kecuali Kabupaten Bone Bolango terjadi penurunan. Gambar 2.17 Angka Kematian Ibu menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 2.66 dimana AKB Provinsi Gorontalo mengalami penurunan yang cukup signifikan, akibat pelaksanaan program perbaikan kualitas hidup masyarakat. Pada tahun 2007 kasus kematian bayi mencapai 26,3 per 1000 kelahiran hidup dan terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2010 AKB menjadi 12,9 per 1000 kelahiran hidup, namun

BAB II - 71


pada tahun 2011 terjadi peningkatan menjadi 15,3 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan target MDGs yakni 23 per 1000 kelahiran hidup. Tabel 2.66 juga memperlihatkan Angka Kematian Balita (AKABA). AKABA adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Perkembangan AKABA Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun sangat fluktuatif dan cenderung mengalami kenaikan. Hal ini terlihat AKABA pada tahun 2007 sebesar 15,4 per 1000 kelahiran hidup meningkat menjadi 17,2 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2008, meningkat kembali menjadi 19,2 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2009, dan menurun 17,4 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2010 serta terjadi peningkatan pada tahun 2011 mencapai AKABA sebesar 18,0 per 1000 kelahiran hidup. Tabel 2.66 Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) Provinsi Gorontalo, Tahun2007-2011 Tahun

AKB

AKABA

2007

26,3

15,4

2008

13,5

17,2

2009

14,7

19,2

2010

12,9

17,4

2011

15,3

18,0


Angka Kematian Bayi (AKB) untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 hampir seluruhnya terjadi peningkatan dan yang peling menonjol kenaikannya adalah Kabupaten Pohuwato, kecuali Kabupaten Gorontalo terjadi penurunan.

BAB II - 72


Gambar 2.18 Angka Kematian Bayi menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


Angka Kematian Balita (AKABA) untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 hampir seluruhnya terjadi peningkatan dan yang peling menonjol kenaikannya adalah Kabupaten Pohuwato dan Kota Gorontalo, kecuali Kabupaten Gorontalo dan Boalemo terjadi penurunan. Gambar 2.19 Angka Kematian Balita menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


BAB II - 73


Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kesadaran masyarakat dalam menggunakan fasilitas kesehatan yang ada sudah membaik. Ini terlihat pada tabel 2.67 Perkembangan Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih pada tahun 2007 sebesar 73,04% mengalami peningkatan pada Tahun 2011 sebesar 91,0%. Tabel 2.67 Perkembangan Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (%), Tahun 2007-2011 Tahun

Persentase Pertolongan

2007

73.04

2008

78.12

2009

83.6

2010

83.0

2011

91,0


Persentase

Pertolongan

Persalinan

oleh

Tenaga

Kesehatan

Terlatih

untuk

Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 hampir seluruhnya terjadi peningkatan dan yang peling menonjol kenaikannya adalah Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo, kecuali Kabupaten Gorontalo dan Boalemo terjadi penurunan. Gambar 2.20 Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


BAB II - 74


Kunjungan Ibu Hamil di Provinsi Gorontalo baik itu Kunjungan Pertama (K1) dan Kunjungan Ke Empat (K4) dari Tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.68. Tabel 2.68 Cakupan Pelayanan Antenatal Tahun 2007-2011 Indikator

2007

2008

2009

2010

2011

K1

92,58

93,01

93,00

95,00

105,80

K4

79,93

81,26

83,00

84,00

93,20


Kunjungan Pertama (K1) Ibu Hamil untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 hampir seluruhnya terjadi peningkatan dan yang peling menonjol kenaikannya adalah Kabupaten Phuwato dan Gorontalo Utara, kecuali Kabupaten Gorontalo terjadi penurunan. Gambar 2.21 Cakupan Pelayanan Antenatal (K1) Ibu Hamil menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


Kunjungan Pertama (K4) Ibu Hamil untuk Kabupaten/Kota tahun 2010 dan 2011 seluruhnya terjadi peningkatan dan yang paling menonjol kenaikannya adalah Kabupaten Pohuwato, Bone Bolango dan Gorontalo Utara.

BAB II - 75


Gambar 2.22 Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) Ibu Hamil menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


c. Angka Kesakitan Tingkat kesakitan merupakan cermin dari situasi derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah, di Provinsi Gorontalo beberapa indikator morbiditas penyakit tertentu merupakan keterkaitan dengan komitmen global dalam MDGs. Program utama untuk menekan

angka

kesakitan

adalah

dengan

mengembangkan

sistem

surveilans

epidemiologi berbasis masyarakat, pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan vektor penyakit lainnya, pengawasan pemeriksaan kualitas air dan lingkungan, perbaikan sarana air bersih dan sanitasi dasar, pengembangan program desa sehat, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat dan revitalisasi Posyandu. Indikator angka kesakitan / Morbiditas adalah TBC, HIV/AIDS, Malaria dan penyakit Demam Berdarah (DBD). Untuk Kasus TBC di Gorontalo angka kesembuhan cenderung meningkat dari tahun 2007 angka kesembuhan TBC 86,0 % meningkat menjadi 91,6 % di tahun 2011, angka kesembuhan TBC ini sudah mencapai target MDGs sebesar 85,0 % di tahun 2015, namun di sisi lain jumlah penderita baru yang ditemukan terjadi peningkatan ini terlihat pada tahun 2007 penemuan kasus baru sebesar 60% meningkat menjadi 79,6% pada tahun 2011.

BAB II - 76


Gambar 2.23 Angka Kesakitan Penyakit Malaria, DBD Dan Diare Di Kabupaten / Kota Tahun 2011


Gambar 2.23 menunjukkan kecenderungan angka kesakitan DBD, Diare dan Malaria di tahun 2011. Penyakit DBD paling tinggi dilaporkan oleh Kota Gorontalo yaitu dengan angka kesakitan 14 per 100.000 penduduk, tertinggi berikutnya Kabupaten Bone Bolango dengan 5 per 100.000 penduduk kemudian Kabupaten Gorontalo Utara 5 per 100.000 penduduk, Kabupaten Gorontalo dengan angka kesakitan 4 per 100.000 penduduk dan Kabupaten Boalemo dengan angka kesakitan 2 per 100.000 penduduk terendah Kabupaten Pohuwato tdk ada kasus DBD. Untuk angka kesakitan Diare tertinggi di laporkan oleh Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 37,7 per 1000 penduduk, kemudian Kabupaten Gorontalo dengan 36,9 per 1000 penduduk, berikutnya Kota Gorontalo 35,1 per 1000 penduduk, Kabupaten Pohuwato 23,2 per 1000 penduduk, Kabupaten Bone Bolango 18,5 per 1000 penduduk dan terendah Kabupaten Boalemo sebanyak 13,8 per 1000 penduduk. Sementara penyakit malaria tertinggi di laporkan Kabupaten Gorontalo sebanyak 3,53 per 1000 penduduk. Data ini masih lebih terkendali di bandingkan dari target nasional sebanyak 10,6 per 1000 penduduk (Riskesdas 2010). Jumlah Penderita HIV/AIDS di Provinsi Gorontalo meningkat, dari Tahun 2010 sebanyak 62 kasus meningkat menjadi 80 kasus pada tahun 2011.

BAB II - 77


Gambar 2.24 Jumlah Penderita HIV/AIDS Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


d. Status Gizi Masyarakat Keadaan gizi Balita telah menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, hal ini ditunjukkan dengan penurunan angka balita yang mengalami kekurangan gizi sebesar 6,35% yakni tahun 2007 mencapai 18,11% sampai tahun 2010 sebesar 17,05%. Tabel 2.69 Perkembangan Balita yang Mengalami Kekurangan Gizi (%) di Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2010 Tahun

Jumlah

%

2007

11,782

18,11 %

2008

14,986

17,48 %

2009

2,897

18,97 %

2010

3,607

17,05 %

Sumber : Survey PSG Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

Kekurangan gizi pada Balita untuk Kabupaten/Kota tahun 2009 dan 2010 hampir seluruhnya terjadi penurunan dan yang peling menonjol kenaikannya adalah Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo, sedangkan Kota Gorontalo terjadi peningkatan sebesar 0,61%.

BAB II - 78


Gambar 2.25 Kekurangan Gizi Balita menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


Disamping itu jumlah kunjungan masyarakat miskin yang melakukan pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo lebih besar terjadi di Kabupaten Gorontalo yaitu sebanyak 257.561 kunjungan dan terendah di Kabupaten Boalemo sebanyak 12.887 kunjungan, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.70. Tabel 2.70 Jumlah Kunjungan Masyarakat Miskin (Jamkesmas dan Jamkesda) No.

Kab/Kota

Jumlah Kunjungan

1.

Kota Gorontalo

68.666

2.

Kab. Gorontalo

257.561

3.

Kab. Boalemo

12.887

4.

Kab. Pohuwato

32.767

5.

Kab. Bone Bolango

53.144

6.


22.953

Total Kunjungan Yang di Rujuk

447.978 1.739


BAB II - 79


2.3.1.2.2 Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya kesehatan masyarakat mengalami peningkatan capaian, seperti Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan meningkat dari 73.0% pada tahun 2007 menjadi 91.0% pada Tahun 2011. Begitu juga cakupan pelayanan antenatal (K4) meningkat dari 79,93% pada tahun 2007 menjadi sebesar 93,20% pada tahun 2011, jumlah Desa Siaga sebanyak 527 Desa, Cakupan Campak meningkat dari 75.9% pada tahun 2007 menjadi 80,9% pada tahun 2011, persentase desa yang mencapai Universal Child

Immunization (UCI) pada tahun 2007 baru mencapai 56.6% meningkat menjadi 68.2% di tahun 2011 angka ini masih sangat rendah dari target Kementerian kesehatan pada tahun 2014 seluruh Desa/Kelurahan sudah mencapai UCI. Gambar 2.26 Cakupan Desa/Kelurahan dengan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011


Upaya kesehatan perorangan mengalami peningkatan dan bahkan melebihi target Nasional, seperti jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat target Nasional 90% untuk Gorontalo seluruh Rumah Sakit sudah melaksanakan Pelayanan Gawat Darurat. Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin di rumah sakit sebesar 100%. Untuk Persentase RS Kab/Kota yang menyelenggarakan PONEK 24 jam masih dibawah target yaitu sebesar 33,33% ditahun 2010 (target 70%) Sistem informasi menjadi lemah setelah desentralisasi, data dan informasi untuk evidence planning tidak tersedia tepat waktu. Sistem Informasi Kesehatan (Siknas) online yang berbasis fasilitas sudah terintegrasi, tetapi masih banyak faktor yang mempengaruhi seperti ketersediaan jaringan, input dari entry point di fasilitas kesehatan serta pemanfaatan informasi. Untuk Program Sumber Daya Manusia Kesehatan, rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk belum memenuhi target sampai dengan tahun 2011, dan belum merata BAB II - 80


disetiap daerah serta pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untuk daerah terpencil dan tertinggal tahun demi tahun diupayakan untuk ditingkatkan. Untuk Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan baru mencapai 78,23% dari target 95%, Obat-obatan tradisional secara luas digunakan terutama di daerah perdesaan dan mulai berkembang pada masyarakat di perkotaan. Dalam beberapa dekade terakhir obat tradisional produksi rumah tangga berkembang dan beredar dimasyarakat, untuk itu perlu ditingkatkan pengawasannya Program Kebijakan dan Manajemen perlu terus dikembangkan dan lebih difokuskan, utamanya untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan kesehatan melalui penguatan manajerial dan sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan anggaran. Capaian program yang menggembirakan diantaranya penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan dan terlayani sudah 100%,

tertanggulanginya masalah

kesehatan akibat bencana secara cepat. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mengalami peningkatan capaian, Indikatornya seperti Desa Siaga sampai dengan tahun 2011 sudah lebih dari separuhnya tercapai (527 desa dari 562 Desa); namun disisi lainnya terjadi penurunan pada Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menurun dari 40 % pada tahun 2010 menjadi 27 % pada tahun 2010, ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang merokok terutama usia remaja.

Oleh sebab perlu memberi perhatian pada perilaku merokok yang semakin

memburuk dengan makin mudanya usia awal perokok, selain itu ada pemberian ASI eksklusif yang menurun, yang disebabkan baik oleh perilaku maupun besarnya pengaruh dari luar, seperti pemberian susu formula gratis pada saat ibu melahirkan. Untuk Program Lingkungan Sehat, akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi telah berhasil ditingkatkan, seperti peningkatan pada persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan dari 49 % di tahun 2008 menjadi 60 % ditahun 2011 belum mencapai target sebesar 65 %, persentase keluarga menggunakan air bersih menurun dari 58 % tahun 2008 menjadi 56 % dari target 70 % pada tahun 2010, dan penurunan persentase Tempat Tempat Umum (TTU) sehat 65 % tahun 2008 menjadi 59 % dan belum mencapai target 75 % pada tahun 2010; selain itu kita juga perlu memberikan perhatian pada terjadinya peningkatan rumah tangga yang tidak memiliki saluran pembuangan air limbah, dan masih ada rumah tangga yang memelihara unggas atau ternak dalam rumah.

BAB II - 81


Gambar 2.27 Persentase Capaian Keluarga Dengan Rumah, Jamban, Tempat Sampah, Pengelolaan Air Limbah dan Pengguna Air Bersih Yang Sehat menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2011


2.3.1.3

Pekerjaan Umum

2.3.1.3.1.

Bidang Sumber Daya Air

1. Jaringan irigasi Luas Daerah Irigasi potensial yang dikelolah oleh pemerintah provinsi adalah 25.858,80 Ha, di antaranya 18.043,74 Ha merupakan lahan fungsional. Kondisi jaringan irigasi saat ini cukup memprihatinkan akibatnya kinerja tingkat pelayanan irigasi menurun. Lahan irigasi yang ada di Provinsi Gorontalo mengalami alih fungsi, disisi lain perlu perluasan layanan jaringan irigasi guna menunjang stok pangan nasional. Perkembangan kondisi irigasi sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 2.71.

BAB II - 82


Tabel 2.71 Perkembangan Kondisi Irigasi sampai dengan Tahun 2011 Luas Areal NO

Nama Daerah Irigasi

Kondisi Saat Ini

Potensial (Ha)

Fungsi (Ha)

2.583,00

2.251,30

565,00

Endapan Panjang (M)

Jaringan (%)

Vol (M3)

Baik (%)

Rusak (%)

7.903,50

10.422,62

451,00

2.549,00

2.273,58

70%

1.045,00

994,00

3.651,00

3.482,77

1.800,00

1.482,00

8.888,00

Alo Pohu

-

-

6

Pohu

1.643,00

7

Molalahu

8

Huludupitango

9

Leboto

10

Posso

11

Soklat

12

Didingga

13

Pulahenti

14

Buloila Kiri

15

Buloila Kanan

16

Tolinggula

17

Bulia

18

Hunggaluwa

19

Bongo Tua

20

Tombiu

21

Bongo

22

Mohiyolo

23

Bumela

24

Mutiara

25

Taluduyunu

1

Lomaya

2

Alale

3

Pilohayanga

4

Alo

5

40%

60%

Bendungan (%) Baik Rusak (%) (%)

80%

20%

30%

95%

5%

75%

25%

40%

60%

3.758,55

90%

10%

90%

10%

-

-

0%

100%

0%

100%

1.506,00

3.284,00

2.791,62

30%

70%

0%

100%

564,00

534,00

3.103,00

1.107,29

90%

10%

90%

10%

1.150,00

685,00

2947,50

1.192,23

80%

20%

10%

90%

142,00

126,00

780,00

322,60

75%

25%

90%

10%

310,00

285,00

780,00

498,75

80%

20%

80%

20%

515,00

356,6000

1.350,40

808,27

70%

30%

90%

10%

641,00

595,00

2.000,00

1.250,00

80%

20%

40%

60%

411,00

312,00

2.000,00

1.250,00

40%

60%

50%

50%

150,00

100,00

500,00

312,50

75%

25%

90%

10%

208,00

190,00

2.000,00

1.260,00

75%

25%

90%

10%

1.337,00

652,00

1.500,00

700,00

60%

40%

90%

10%

1.549,00

1.445,75

1.623,00

1007,56

70%

30%

60%

40%

864,00

650,00

1.284,00

960,98

70%

30%

60%

40%

442,00

263,00

2.908,00

2.196,32

70%

30%

60%

40%

496,00

449,75

1.840,00

1.177,60

80%

20%

60%

40%

1.298,00

952,5

15.779,00

11.676,46

60%

40%

60%

40%

464,00

361,00

1042,00

729,84

80%

20%

60%

40%

125,00

42,00

1.900,00

1.520,00

50%

50%

20%

80%

561,00

476,00

5.073,00

4.058,40

60%

40%

40%

60%

2.492,00

964,84

18.000,00

11.740,00

90%

10%

90%

10%

BAB II - 83


26

Balayo

27

Karangetan

28

Iloheluma

29

Molosipat

30

Bunuyo

31

Marisa IV

32

Tabulo

1.222,00

494,50

-

-

90%

10%

90%

10%

323,00

323,00

3.200,00

1.126,44

80%

20%

90%

10%

600,00

142,00

2.000,00

350,00

80%

20%

90%

10%

433,80

70,00

1.118,00

403,81

75%

25%

95%

5%

250,00

101,50

250,00

450,00

90%

10%

100%

0%

350,00

200,00

3.305,00

2.743,00

20%

80%

10%

90%

1.325,00

588,00

2.046,00

968,30

80%

20%

90%

10%

72.539,49

68%

32%

66%

34%

TOTAL 25.858,80 18.043,74 104.604,40 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, 2012

Untuk menunjang pencapaian target produksi pertanian secara nasional maupun regional di Provinsi Gorontalo maka tingkat pelayanan irigasi pada 32 D.I sebagaimana tertera pada table 2.73 diatas harus dapat melayani kebutuhan air minimal dua kali penanaman dalam setahun. Oleh karena itu dalam mempertahankan tingkat pelayanan irigasi maka diperlukan pemeliharaan secara rutin, insidentil, berkala serta rehabilitasi dan peningkatan pada jaringan utama, jaringan sekunder dan bangunan-bangunan pelengkapnya. Disamping itu mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi untuk dibangun irigasi baru seperti irigasi Randangan seluas kurang lebih 16.000 Ha, bendungan/waduk Dumbaya Bulan untuk suplai area irigasi seluas kurang lebih 15.000 Ha, serta merampungkan irigasi Paguyaman seluas 8.000 Ha. 2. Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air Kerusakan DAS mengakibatkan gangguan terhadap fungsi DAS, sehingga kondisi hidrologi akan terganggu. Kemampuan menyerap dan penyimpanan air sangat berkurang dan sebaliknya runoff menjadi besar. Kejadian tersebut akan menyebabkan minimnya air di musim kemarau dan melimpahnya air pada musim hujan yang mengakibatkan banjir. Luas daerah aliran sungai pada masing-masing satuan wilayah sungai dapat dilihat pada tabel 2.72. Tabel 2.72 Data Sungai Induk Provinsi Gorontalo Kode

Nama

Jlh

SWS

SWS

DPS

Kode DPS

05.02

Limboto Bone

1 1 1 1

05,02.003 05,02.004 05,02.005 05,02.121

Sub Total

4

Nama DPS Tamboo Bilungala Bone Bolango Limboto Kwandang

Jumlah

Luas DPS

Sungai Induk

(KM2)

10 1 7 13

485.00 1,847.00 1,082.00 912.00

31

4,326.00

BAB II - 84


05.03

Paguyaman Randangan

1 2 1 1 3 1 1 6 4 10

2,652.00 108.00 182.00 204.00 261.00 323.00 2,651.00 284.00 803.00 773.00

10

30

8,241.00

Jumlah Keseluruhan 14 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, 2012

61

12,567.00

Sub Total

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

05,03.006 05,03.007 05,03.008 05,03.009 05,03.010 05,03.011 05,03.012 05,03.013 05,03.014 05,03.120

Paguyaman Tambuhe Dulupi Tilamuta Tapadaa Marisa Randangan Dunga Popayato Sumalata

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas maka perlu melakukan upaya program penanggulangan banjir, konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, melalui 3 isu strategis Provinsi Gorontalo antara lain : 

Revitalisasi Danau Limboto; Danau Limboto termasuk dalam Wilayah Sungai Limboto Bolango Bone yang dipasok oleh 23 sungai, dengan sungai-sungai utama adalah Sungai Biyonga, Sungai Moluopo, dan Sungai Alo-Pohu. Luas daerah tangkapan (Catchment Area) sebesar 920 Km2. Sungai Tapodu merupakan satusatunya Outlet danau Limboto. Laju pendangkalan danau akibat sedimentasi dari sungai-sungai yang bermuara di danau sangat besar.



Pembangunan Waduk Dumbaya Bulan; Salah Satu alternatif menanggulangi banjir Gorontalo adalah membangun bendungan di sungai bone bagian hulu dan sekaligus berfungsi sebagai bendungan multi guna antara lain dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air, pariwisata, perikanan, pertanian, air baku, konservasi.



Perkuatan Tebing, normalisasi sungai dan pembuatan tanggul banjir pada beberapa sungai yang rawan longsor dan yang memiliki meandering.

3. Penanggulangan Abrasi Pantai Penanggulangan

abrasi

pantai

diwilayah

provinsi

Gorontalo

adalah

untuk

melindungi pemukiman masyarakat nelayan, dan infrastruktur pemerintah lainnya dari daya rusak air laut yang sering terjadi. Panjang garis pantai dan pemecah ombak (break water) yang telah dibangun sampai dengan tahun 2011 sebagaimana tabel 2.73.

BAB II - 85


Tabel 2.73 Data Pantai Provinsi Gorontalo Jumlah

Panjang Garis

Kode WS

Nama WS

05.04.A2

Limboto Bolango Bone

05.06.A2

Randangan

1 1 1

Popayato Dunga Randangan

56.00 68.00 5.00

05.05. A3

Paguyaman

1 1 1 1 1 1

Marisa Tapadaa Tilamuta Dulupi Tambuhe Paguyaman

18.00 23.00 30.00 21.00 25.00 5.00

Sub Total

Sub Total

Pantai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nama Pantai Kwandang Limboto Bone Bolango Tamboo Bilungala Inengo Molotabu Atingola Tolinggula Biluhu Barat Biluhu Timur Leato Pohe Batudaa Pantai Sumalata

13.00

Pantai ( Km) 119.00 46.00 6.00 57.00 3.50 1.50 10.00 10.00 10.00 3.54 45.00 2.00 81.00

394.54

9.00

Jumlah keseluruhan 22.00 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, 2012

251.00 645.54

Berdasarkan kondisi diatas maka untuk melindungi sarana prasarana umum dan wilayah pemukiman nelayan maka dilakukan pembuatan pemecah ombak pada daerah yang rawan abrasi. 2.3.1.3.2.

Bidang Cipta Karya

Target pencapaian pelayanan air minum sesuai dengan target MDG’s Nasional sampai tahun 2015 yaitu 68,87% untuk air bersih dan target untuk Sanitasi 67 % dari total jumlah penduduk pada suatu daerah. Di Provinsi Gorontalo sampai tahun 2011, pencapaian target air minum baru mencapai 46,01% atau 478.476 jiwa dan sanitasi mencapai 51 % atau 530.484 jiwa. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.74.

BAB II - 86


Tabel 2.74 Data Umum Air minum Tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6

Kabupaten / Kota Kota Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Utara Kab. Bone Bolango TOTAL

Jumlah Penduduk Jiwa

Cakupan Pelayanan ( Jiiwa )

180.127 355.988 128.748 129.253 104.133 141.915

Jiwa 122.486 142.395 88.836 50.408 22.909 43.994

% 68 40 69 39 22 31

1.040.164

478.476

46.01

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, 2012

Pembangunan Sektor Air Minum Perkotaan

sampai dengan tahun 2012 sudah

terbangun 24 unit SPAM IKK dengan Total Kapasitas Produksi 180 liter/det, Pembangunan Jaringan Pipa pada Kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pangkalan Pendaratan Ikan, dan desa Tertinggal (PPDT) dengan panjang pipa ± 215 kilometer. Pembangunan sektor air minum perdesaan sampai dengan tahun 2012 yang telah ditangani melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) adalah sebanyak 143 Desa. Sedangkan untuk sarana prasarana sanitasi dasar sampai dengan tahun 2012 telah dibangun septitank komunal 1 lokasi, air limbah komunal 4 lokasi dan MCK + 308 buah sebagaimana terlihata pada tabel 2.75. Tabel 2.75 Jumlah MCK Yang Dibangun di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2009 - 2012 No. 1 2 3 4 5 6

Daerah Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Pohuwato Kota Gorontalo Total

Tahun 2009 28 8 12 20 12 12

Tahun 2010 3 16 8 0 0 10

Tahun 2011 10 7 8 9 8 1

Tahun 2012 43 16 22 17 36 2

92

37

43

136

Total 84 47 50 46 56 25 308


Penataan lingkungan di kawasan permukiman Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2011 adalah pembangunan jalan lingkungan di kawasan RSH, kawasan permukiman kumuh nelayan, kawasan kumuh perkotaan telah mencapai lebih kurang 30.822 meter. Sedangkan pembangunan Jalan pada kawasan Agropolitan dan Jalan pada Kawasan Desa-

BAB II - 87


desa

Potensial

sampai

dengan

Tahun

2011

sepanjang

49.679

Meter,

termasuk

Pembangunan 3 Unit Pasar dan 3 Unit Gudang. Sedangkan untuk penataan drainase telah terbangun + 21.500 Meter pada Kawasan Permukiman Penduduk. Jumlah timbulan sampah per hari di Provinsi Gorontalo adalah + 2600 m3/hari sementara kapasitas tampung seluruh TPA yang ada saat ini hanya mencapai + 655.151,54 m3. Adapun kebutuhan untuk layanan 5 tahun kedepan adalah + 4.745.000 m3, sehingga masih dibutuhkan pembangunan TPA yang ramah lingkungan + 4.089.849 m3. TPA Regional Talumelito yang dikelolah oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dibangun sejak Tahun 2006 – 2010 dengan dana APBN dan

APBD yang diperuntukkan untuk

melayani 2 (dua) wilayah yaitu Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dengan kapasitas tampung adalah + 355.670 m3. Operasional TPA Regional Talumelito dimulai sejak bulan september Tahun 2011 dengan Sistem Sanitari landfill dan juga berfungsi sebagai Kawasan Industri Pengelolaan Sampah (KIPS). Untuk menjaga kesinambungan daya tampung TPA Talumelito maka diperlukan membangun pengolahan sampah untuk bahan industri seperti: pupuk organik, biogas, daur ulang sampah plastik dan sebagainya yang akan mengurangi peningkatan volume sampah pada TPA. Sampai saat ini di Provinsi Gorontalo telah dibangun beberapa TPA dengan sistem sanitari landfill yang konstruksinya dibiayai oleh dana APBN, sedangkan pembebasan lahan dan fasilitas pelengkap lainnya dibiayai oleh APBD kabupaten antara lain sebagai berikut : -

TPA Polohungo (tahap 1), dibangun pada tahun 2011 di Kabupaten Boalemo dengan kapasitas tampung + 89.668,92 m3.

-

TPA Molingkapoto (tahap 1), dibangun pada tahun 2011 dan dilanjutkan pada tahun 2012 di Kabupaten Gorontalo Utara dengan kapasitas tampung + 115.812,62 m3.

-

TPA Boto Bilotahu (tahap 1), dibangun pada tahun 2011 di

Kabupaten Pohuwato

(dalam proses pembangunan konstruksi). dengan kapasitas tampung + 94.000 m3. -

Khusus untuk TPA di Kabupaten Bone Bolango dalam proses pembebasan lahan.

-

Pembangunan TPST 3R Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 4 unit. Berdasarkan kemampuan daya tampung TPA diatas maka dibutuhkan pembangunan

baru di Kab. Bone Bolango serta pengembangan sarana prasarana TPA yang ada saat ini. Khusus TPA Talumelito diperlukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Banyak Bangunan Gedung yang belum memenuhi persyaratan keandalan Bangunan Gedung sesuai UU No 28 tahun 2006 tentang Bangunan Gedung. Fakta tentang bangunan gedung menunjukkan bahwa Jazirah Gorontalo masuk dalam zona merah dan coklat dalam peta gempa yang dirilis oleh kementerian Pekerjaan Umum. Hal ini mengindikasikan kebutuhan Gorontalo akan peraturan/regulasi yang mengatur bagaimana seluruh stakeholder membangun gedung yang aman, nyaman, kuat dan aksesibel bagi kebutuhan perempuan dan laki-laki lansia, orang cacat, perempuan menyusui dan anak berkebutuhan khusus, terutama di wilayah publik seperti pasar, rumah sakit, gedung, MCK, puskesmas, dan lainnya. Untuk itu telah diadakan sosialisasi dan

BAB II - 88


workshop bagi legislatif dan eksekutif di kabupaten/kota namun pengejawantahan hasilnya bagi fasilitasi perda Bangunan Gedung (BG) belum terlihat signifikan. Fakta mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah : 1. Bahwa RTH publik menjadi wajib bagi setiap kabupaten kota. 2. Intervensi yang telah dilakukan pemerintah provinsi sejak 2008 adalah Kota Gorontalo ± 2340 m² dalam bentuk perencanaan dan penataan fisik, Kabupaten Bone Bolango ± 3000 m² dalam bentuk perencanaan & penataan fisik, Kabupaten Gorontalo ± 5000 m² dalam bentuk perencanaan. Kabupaten Gorontalo Utara ± 10.000 m2 dalam bentuk perencanaan dan ± 5000 m2 dalam bentuk penataan fisik. 3. Data valid mengenai intervensi dan prosentasi penyediaan RTH publik di kabupaten/kota masih minim sehingga dibutuhkan upaya-upaya lebih keras untuk mendapatkan data tersebut sebagai dasar bagi intervensi yang akan dilakukan pemerintah provinsi pada 5 tahun yang akan datang. 2.3.1.3.3.

Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi

1. Kondisi Penyedia Jasa Konstruksi di Daerah Lapangan usaha utama penduduk adalah dibidang pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan mencapai 49,9%, bidang jasa kemasyarakatan 15,2 % dan bidang perdagangan, rumah makan dan hotel sebesar 14,7 %, sedangkan bidang bangunan/konstruksi mencapai 5,2 % sebagaimana tabel 2.76. Tabel 2.76 Jenis Lapangan Usaha Utama Penduduk No.

Lapangan Usaha

Jumlah (orang)

%

173.756

47,9

1

Pertanian, peternakan, kehutanan & perikanan

2

Pertambangan & penggalian

6.308

1,7

3

Industri pengolahan

24.481

6,8

4

Listrik, gas & air bersih

465

0,1

5

Bangunan/Konstruksi

18.829

5,2

6

Perdagangan, rumah makan & hotel

53.469

14,7

7

Angkutan, pergudangan & Komunikasi

26.434

7,3

8

Keuangan, Real estate & jasa perusahaan

3.887

1,1

9

Jasa kemasyarakatan

55.047

15,2

362.676

100,0

TOTAL Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, 2012

2. Tenaga Ahli & tenaga terampil dibidang Jasa Konstruksi Untuk mengukur kondisi SDM dibidang jasa konstruksi maka perlu melihat dari jumlah tenaga ahli yang telah melakukan sertifikasi keahlian sebanyak 298 Orang, sedangkan tenaga ahli terampil yang telah melakukan setifikasi keterampilan sebanyak 2.054 orang sesuai tabel 2.77 dan 2.78. BAB II - 89


Tabel 2.77 Sertifikat Tenaga Ahli menurut Kab/Kota dan Kualifikasi No.

Kab/Kota

Pemula

Muda

Madya

Utama

Jumlah

1.

Kab. Boalemo

1

3

0

0

4

2.

Kab. Gorontalo

2

90

25

0

117

3.

Kab. Pohuwato

0

9

2

0

11

4.

Kab. Bonebolango

1

6

3

0

10

5.


0

0

0

0

0

6.

Kota Gorontalo

26

115

15

0

156

45

0

298

Jumlah 30 223 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, 2012

Tabel 2.78 Setifikat Tenaga Terampil Daftar Menurut Kabupaten/Kota dan Kualifikasi No

Kabupaten

SKT-P

Tk-III

Tk-II

Tk-I

Jumlah

1.

Kab. Boalemo

0

5

144

51

200

2.

Kab. Gorontalo

0

67

274

616

957

3.

Kab. Pohuwato

0

0

46

47

93

4.

Kab. Bonebolango

1

8

120

39

167

5.


0

0

11

0

11

6.

Kota Gorontalo

1

65

356

203

625

Jumlah

2

145

951

956

2.054


3. Badan Usaha Jasa Kontruksi yang sudah teregistrasi Badan usaha yang terdaftar untuk bidang konsutan sebanyak 34 perusahaan dan bidang kontraktor sebanyak 1.347 perusahaan. Untuk melihat badan usaha konsultan dan Kontraktor menurut Asosiasi & Golongan disajikan pada tabel 2.79 dan 2.80. Tabel 2.79 Badan Usaha Konsultan Daftar Menurut Asosiasi Dan Golongan No.

ASOSIASI

K

M

B

Jumlah

1.

INKINDO

28

0

0

28

2.

ASKONI

0

0

0

0

3.

PERKINDO

6

0

0

6

36

0

0

34

Jumlah


BAB II - 90


Tabel 2.80 Badan Usaha Kontraktor Daftar Menurut Asosiasi Dan Golongan No.

ASOSIASI

K

M

B

Jumlah

1

LPJK

70

2

0

72

2

GAPENSI

484

51

3

538

3

AKAINDO

64

17

0

81

4

AKLI

8

6

0

14

5

ASPEKINDO

413

29

0

442

6

GAPEKSINDO

133

14

1

148

7

GAPKAINDO

4

0

0

4

8

APAKSINDO

46

2

1

48

1.222

121

4

1.347

Jumlah


4.

Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Gorontalo Unit pembina Jasa Konstruksi Provinsi Gorontalo berupa UPTD Balai Jasa Konstruksi/Laboratorium Uji Material yang strukturnya melekat pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, sesuai Peraturan Gubernur Gorontalo No. 19 tahun 2008. Sedangkan untuk Tim pembina jasa konstruksi telah terbentuk dengan surat keputusan gubernur Gorontalo No. 44/13/V/2009 tertanggal 22 Mei tentang pembentukan tim pembina Jasa Konstruksi Provinsi Gorontalo. Dari data diatas dapat dilihat bahwa keterbatasan sumber daya manusia khususnya tenaga kerja sangat diperhitungkan dalam percepatan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari keterbatasan anggaran pelatihan & pembinaan pelaku Jasa Konstruksi. Persaingan mendapatkan Pasar Jasa Konstruksi Indonesia: saat ini 65% pasar jasa konstruksi dikuasai oleh pelaku usaha jasa konstruksi asing. Program percepatan dan pemerataan pembangunan oleh Pemerintah dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) menuntut kesiapan sektor jasa konstruksi beserta seluruh rantai pasok nya (sumber daya manusia, industri penunjang seperti semen, baja, aspal, peralatan konstruksi, dsb). Untuk itu pemerintah provinsi Gorontalo melalui tim Pembina jasa konstruksi melakukan pembinaan, sosialisasi peraturan, pelatihan/bimbingan teknis dan penyuluhan kepada masyarakat usaha jasa konstruksi.

2.3.1.4 Penataan ruang Penataan ruang menurut UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang atau dengan kata lain proses perencanaan kebijakan pembangunan daerah dalam bentuk spasial yang ditindaklanjuti dangan arahan

dan rumusan program dan rencana

pembangunan.

BAB II - 91


Rencana tata ruang wilayah sebagai dokuman perencanaan pembangunan daerah yang berkekuatan hukum serta berfungsi utama sebagai arahan investasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kenyataan selama ini yang terjadi, rencana tata ruang wilayah hanya digunakan sebagai media dan acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antara sektor dan wilayah. Dalam Perda nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo tujuan penataan ruang wilayah provinsi dirumuskan dalam perwujudan tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta mendukung pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pertambangan melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia demi kesejahteraan masyarakat menuju Gorontalo yang Majudan Mandiri. Sehingga untuk mengantisipasi pembangunan Gorontalo kedepan, perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi syarat mutlak dalam penyusunan setiap kegiatan perencanaan pembangunan dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, lingkungan, fisik, dan RTRW seluruh kabupaten dan kota, serta RTRW Nasional dan pulau Sulawesi. Agar tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Gorontalo bisa tercapai maka Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi dilakukan dengan pengembangan struktur ruang, pola ruang dan pengembangan kawasan strategis wilayah. Kebijakan pengembangan struktur ruang dilaksanakan dengan meningkatkan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis keunggulan lokal yang merata dan berhierarki dan peningkatan

kualitas

dan

jangkauan

pelayanan

jaringan

prasarana

transportasi,

telekomunikasi, energi, dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah provinsi. Kebijakan pengembangan pola ruang dilaksanakan dengan pengembangan kawasan

lindung

dan

pengembangan

kawasan

budidaya

sedangkan

Kebijakan

pengembangan kawasan strategis Provinsi Gorontalo dapat dilihat dari beberapa sudut kepentingan yaitu kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial dan budaya, kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah provinsi merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah nasional, baik untuk pemanfaatan ruang yang berfungsi lindung maupun budi daya yang bersifat strategis nasional, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah provinsi, baik untuk pemanfaatan ruang yang berfungsi lindung maupun budi daya yang pengelolaannya memperhatikan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi meliputi Rencana Pengembangan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Wilayah Provinsi. Kawasan Lindung Nasional yaitu kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama BAB II - 92


untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan Kawasan Lindung Provinsi adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota atau bernilai strategis provinsi pada beberapa kawasan lindung. Kawasan Lindung Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi yaitu Cagar Alam (CA) Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato, Cagar Alam (CA) Panua di Kabupaten Pohuwato, TN Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango dan Taman Nasional Promosi (TNp) Nantu Boliohuto di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo dan Kawasan Teluk Tomini. Kawasan Lindung Provinsi sebagaimana meliputi kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten-Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato dan Kota Gorontalo, Cagar Alam Mas Popaya Raja di Kabupaten Gorontalo Utara, Cagar Alam Tangale di Kabupaten Gorontalo, dan kawasan konservasi Laut Daerah (KKLD) Desa Olele di Kabupaten Bone Bolango dan Pulau Monduli di Kabupaten Boalemo. Hal lainnya dalam Rencana Tata Ruang adalah Pengembangan wilayah provinsi perbatasan Gorontalo dengan provinsi tetangga Sulawesi utara dan Sulawesi Tengah yang harus menjadi perhatian khusus dalam strategi pembangunan daerah Gorontalo di era globalisasi. Hal ini penting karena pada daerah perbatasan sebagian wilayah Gorontalo dikategorikan sebagai wilayah tertinggal atau terkebelakang khususnya pada daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau kecil terluar yang terbatas aksesibilitas dan sarana prasarana transportasi, pendidikan dan kesehatan. Walaupun sebagian wilayah-wilayah tersebut menyimpan sumberdaya alam sangat potensial untuk dikembangkan. Pada sisi yang lain, terdapat juga wilayah-wilayah strategis cepat tumbuh (KSCT) yang didukung dengan ketersediaan sumber daya alam yang belum dikembangkan secara optimal yaitu KSCT Gorontalo-Paguyaman-Kwandang (GOPANDANG) dan KSCT Marisa dan sekitarnya, serta KSCT daerah pesisir pengembangan bidang kelautan dan perikanan terpadu Teluk Tomini. Ketidakseimbangan pembangunan daerah direfleksikan juga oleh berkembangnya pembangunan wilayah perkotaan. Hal ini ditandai dengan tumbuhnya beberapa pusat – pusat bisnis dan perdagangan di Kota Gorontalo dan sekitarnya. Semangat desentralisasi mendorong juga wilayah kota Gorontalo berkembang secara mandiri. Namun perkembangan Kota Gorontalo tidak dapat berkembang dengan baik tanpa didukung oleh wilayah hinterland (kabupaten) sekitarnya yaitu Kabupaten Gorontalo dan kabupaten Bone Bolango sebagai pemasok utama untuk hasil-hasil pertanian serta perikanan dan peternakan. Sebaliknya, wilayah perkotaan menjadi target utama untuk memasarkan produk-produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari wilayah kabupaten. Masing-masing wilayah antar kabupaten dan kota tidak dapat berkembang sendiri-sendiri, sebab masing-masing wilayah memiliki sumberdaya yang berbeda dan harus saling melengkapi. Namun dalam kenyataan, keterkaitan desa kota dan sebaliknya belum terjalin dengan baik. Tersedianya rencana tata ruang wilayah Provinsi sebagai acuan pengembangan wilayah, harus diikuti dengan BAB II - 93


tersedianya informasi dan pengelolaan pertanahan berdasarkan tata pemerintahan yang baik dan peraturan-peraturan yang berlaku. 2.3.1.5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a.

Pelaksanaan Aspek-Aspek Pemberdayaan Masyarakat Upaya Pemberdayaan Masyarakat desa dilaksanakan dalam dua cara yakni,

pemberdayaan bersifat integral (BPMD-PK) dan sektoral (masing-masing SKPD sektoral, seperti Dinas Pertanian, Perikanan,dll). Urusan pemberdayaan masyarakat desa sangat erat hubungannya dengan kondisi kemiskinan masyarakat. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki 9 aspek fungsi asli, yakni ; Partisipasi

Masyarakat,

Kelembagaan

Masyarakat,

Perencanaan

dari

Bawah,

Profil

Desa/Kelurahan, Pelatihan Masyarakat, Pemberdayaan Adat, Usaha Ekonomi Desa, Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa, ketentraman dan ketertiban. Tabel 2.81 Capaian Rata-Rata Pelaksanaan Fungsi Asli Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Provinsi Gorontalo Selang 2007-2011 NO

ASPEK FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

RATA-RATA CAPAIAN (2007-2011)

1.

Aspek Partisipasi Masyarakat

+ 50%

2.

Aspek Kelembagaan Masyarakat

+ 50%

3.

Aspek Perencanaan Dari Bawah

+ 90%

4.

Aspek Profil Desa/Kelurahan

+ 20%

5.

Aspek Pelatihan Masyarakat

+ 10%

6.

Aspek Pemberdayaan Adat

+ 30%

7.

Aspek Usaha Ekonomi Desa

+ 50%

8.

Aspek Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan

+ 50%

9.

Aspek Keamanan & Ketertiban

+ 50%

Sumber : BPMD-PK – 2012

Berdasarkan data pada tabel 2.80 terlihat bahwa fungsi pemberdayaan masyarakat dari aspek perencanaan dari bawah sangat berkembang baik mekanisme musrenbang (teknokratik) maupun dari sisi kebutuhan perencanaan lokal (partisipatoris) untuk kebutuhan perencanaan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD), PNPM maupun Pendapatan Asli Desa (PADes). Pemberdayaan masyarakat pada aspek lainnya seperti, partisipasi masyarakat, kelembagaan masyarakat, usaha ekonomi desa, pelayanan administrasi pemerintahan desa/kelurahan serta aspek keamanan dan ketertiban rata-rata mencapai 50% dari seluruh BAB II - 94


kelurahan dan desa yang ada di Provinsi Gorontalo. Hal tersebut menunjukan bahwa sendisendi keberdayaan masyarakat masih sangat lemah menjadi sumber daya pembangunan, sejak berdirinya Provinsi Gorontalo Tahun 2001 peran serta masyarakat masih lemah dan peran pemerintah masih mendominasi. Kondisi pemberdayaan masyarakat dari aspek pemberdayaan adat mencapai 30% dilaksanakan di seluruh kelurahan dan desa se-Provinsi Gorontalo. Demikian pula dengan ketersediaan data profil desa/kelurahan yang diamanatkan Permendagri 12 Tahun 2007 baru mencapai 20% dari jumlah desa/kelurahan seluruh provinsi Gorontalo. Kegiatankegiatan pelatihan masyarakat 10% dilaksanakan di tingkat desa. b. Koordinasi Program Berbagai Sektor Urusan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara sektoral oleh

SKPD

dikoordinasikan melalui SKPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) baik PMD ditingkat pusat, PMD provinsi, PMD kabupaten/kota, PMD kecamatan sampai PMD desa/kelurahan menjadi program pemberdayaan yang sifatnya integral ketika masuk di desa. Program-program sektoral yang dikoordinasikan melalui urusan PMD (tabel 2.82) adalah seluruh program dari berbagai sektor seperti: Pendidikan, Kesehatan, Pertanian dan Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan, Industri, Perdagangan, Infrastruktur. Tabel 2.82 Capaian Rata-Rata Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan (Program PMPK) Yang Masuk Ke Desa Selang 2007-2011 NO

PROGRAM SEKTORAL

RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN (2007-2011)

1.

Pendidikan

Cukup

2.

Kesehatan

Cukup

3.

Pertanian dan Tanaman Pangan

Kurang

4.

Perkebunan

Cukup

5.

Perikanan

Cukup

6.

Peternakan

Cukup

7.

Kehutanan

Cukup

8.

Industri

Cukup

9.

Perdagangan

Cukup

10.

Infrastruktur

Kurang


BAB II - 95


Tingkat capaian diukur berdasarkan indikator jumlah rapat-rapat yang dilaksanakan SKPD terkait dan PMD dalam perencanaan program, penentuan calon penerima yang mengacu pada data base kemiskinan BPS. Indikator lain adalah jumlah program/kegiatan sektoral yang melaporkan kegiatannya pada pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa. Sektor pendidikan dan kesehatan termasuk baik, dari sisi data penerima bantuan program/kegiatan yang sudah sinkron dengan data penerima kabupaten/kota. Hanya saja ada khusus program Jamkesmas data penerima lebih besar dari jumlah penduduk miskin yang seharusnya menerima Jamkesmas. Hal ini terjadi karena masih banyak kebocoran dalam pengurusan kartu Jamkesmas yang diusulkan dari tingkat desa. Pada sektor pendidikan juga terjadi beberapa miss coordination dilapangan (tingkat desa) antara program PNPM GSC (Generasi Sehat Cerdas) yang berbenturan dengan Program Nasional BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan Program SBS (Semua Bisa Sekolah). Khusus untuk Pertanian dan tanaman pangan capaian tingkat koordinasi program termasuk kurang karena beberapa faktor antara lain karena banyaknya program/kegiatan yang masuk ke desa tumpang tindih dengan program yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota, demikian pula dengan bidang infrastruktur yang capaian koordinasinya termasuk kurang dari seluruh program/kegiatan yang masuk ke desa. Hal-hal ini yang menyebabkan adanya miss communication antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Beberapa kasus yang sering terjadi misalnya beberapa program/kegiatan yang pada awalnya tidak dikoordinasikan dengan kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, nanti

setelah

bermasalah

baru

diketahui

oleh

pemerintah

desa/kecamatan

dan

kabupaten/kota. c.

Koordinasi Penanganan Program Nasional di Daerah Beberapa program Nasional yang ditangani didaerah melalui urusan PMD lihat tabel

2.83 yaitu; Penanggulangan Kemiskinan, PNPM, Raskin, Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan BBM/Minyak Tanah Bersubsidi, TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa), Kesatuan Gerak PKK, HIV AIDS, Pos Pelayanan Terpadu (Pos Yandu), Gelar TTG (Teknologi Tepat Guna), Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi Lingkungan, Lomba Desa Tingkat Nasional, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat,dll.

BAB II - 96


Tabel 2.83 Capaian Rata-Rata Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Program Nasional Di Daerah 2007-2011 NO

PROGRAM SEKTORAL

SKPD TERKAIT

HASIL CAPAIAN KOORDINASI (2007-2011)

1.

Penanggulangan Kemiskinan

BAPPEDA dan BPMD-PK

Baik (penurunan angka kemiskinan menurun tiap tahun)

2.

PNPM

Diknas, PU, Bappeda, Kesehatan & BPMD-PK

Baik

3.

Program RASKIN

BULOG, Biro P2E Provinsi, Bagian Pembangunan Kab/Kota, Camat, Kades/Lurah

Baik

4.

Unit Pengaduan Masyarakat & Pemantauan BBM/ Minyak Tanah Bersubsidi

Hiswana Migas, Pertamina

Kurang

5.

TMMD

Kodim 1304, Pangdam VII Wirabuana

Cukup

6.

Kesatuan Gerak PKK

TP PKK prov dan Kab/Kota

7.

HIV AIDS

Dinas Kesehatan

Kurang

8.

Pos Yandu

Dinas Kesehatan

Baik

9.

Gelar TTG

Balihristi

Baik

10.

PAMSIMAS

PU Kimpraswil, Bappeda, Dinas Kesehatan

Baik

11.

Lomba Desa/Kelurahan

PKK, Kesbangpol, Biro Pemerintahan, Balihristi, Dikpora, Dinas Kesehatan.

Baik

12.

Bulan Bhakti Gotong Masyarakat

PKK, Kesbangpol, Dinas Sosial, Perpustakaan Biro Pemerintahan, BKKBN

Baik

Baik


d. Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan Seiring dengan perkembangan wilayah administrasi di Provinsi Gorontalo, sampai dengan tahun 2011 telah terjadi penyesuaian data wilayah administrasi sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah baik kabupaten/kota, kecamatan, dan Desa/kelurahan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.84.

BAB II - 97


Tabel 2.84 Data Perkembangan Pemekaran Wilayah Administrasi Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Provinsi Gorontalo, 2007-2010 2007 No

Kabupaten/

Jlh

Kota

Kec.

2008

Jlh Desa /Kel

Jlh Kec.

2009

Jlh Desa /Kel

Jlh Kec.

2010

Jlh Desa / Kel

Jlh Kec.

Jlh Desa /Kel

1.

Kab.Boalemo

7

82

7

84

7

84

7

84

2.

Kab. Gorontalo

17

164

17

168

17

205

17

205

3.

Kab. Pohuwato

13

90

13

105

13

105

13

105

4.

Kab.

17

136

17

153

17

157

17

157

Bone

Bolango 5.

Kab. Gtlo Utara

5

56

5

56

6

56

6

56

6.

Kota Gorontalo

6

49

6

49

6

49

6

49

65

577

66

615

66

656

66

656

JUMLAH

Sumber: Gorontalo Dalam Angka, 2007 s/d 2011

Tabel 2.85 Rekapitulasi Status Desa Tertinggal Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Status Desa No.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Provinsi/Kabupaten

BOALEMO GORONTALO* POHUWATO BONE BOLANGO* KOTA GORONTALO GORONTALO UTARA JUMLAH

Jumlah Desa Sangat Maju

84 168 104 153 49 98 656

6 19 1 7 6 7 46

Maju

55 117 4 95 43 46 360

Jlh Desa Maju

61 136 5 102 49 53 406

Tertinggal

Sangat Tertinggal

20 31 35 43 0 27 156

3 1 64 8 0 18 94

Jlh Desa Tertinggal

23 32 99 51 0 45 250


Catatan : Dari 50 Kabupaten di Indonesia yang berhasil dientaskan *) dari daerah tertinggal tahun

2009, dua diantaranya yaitu Kabupaten Gorontalo dan Kab. Bone Bolango.

Provinsi Gorontalo masih terdapat 94 desa sangat tertinggal dan 156 desa tertinggal, desa maju 360 dan sangat maju 46 desa, sebagaimana terlihat pada tabel 2.84.

BAB II - 98


e.

Perkembangan Program PNPM Mandiri

Pemberdayaan merupakan bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia dilingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual ( sumber daya manusia ), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek – aspek tersebut lebih detail dikembangkan menjadi aspek social budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat selaku subyek pembangunan dalam upaya untuk : 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai modal utama membangun kemandirian masyarakat. 2. Membangun

kelembagaan

masyarakat

yang

berkaitan

dengan

proses

pemberdayaan ditingkat masyarakat. 3. Adanya wadah yang tepat untuk mengakumulasi dan mengartikulasikan sumber daya ( SDA, SDM, teknologi ) guna akselerasi pembangunan kehidupan yang serasi dan berkesinambungan. Sampai saat ini, animo masyarakat terhadap kegiatan PNPM sangat baik, hal ini terlihat adanya partisipasi masyarakat yang mendukung suksesnya program PNPM yang ada diwilayahnya. disisi lain juga adanya prgram PNPM melahirkan pengembangan dalam inovasi-inovasi kreatif pendekatan pembelajaran bagi masyarakat yang mampu menggalang pertisipasi sebagai modal menggerakkan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Kesinambungan program khususnya terkait dengan pemantapan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa / kelurahan, lembaga kemasyarakatan, unsure masyarakat dan lembaga usaha ekonomi masyarakat. Di Provinsi Gorontalo, kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM MPd) pada tahun 2007 hanya dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Sejak tahun 2008 sampai sekarang, kegiatan PNPM meliputi seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo. Ada 3 kelompok kegiatan yang menjadi objek kegiatan dari pada PNPM itu sendiri, yaitu : 1. Kelompok Infrastruktur, terdiri atas kegiatan : Pembangunan Jalan, Jembatan, Irigasi, Pasar, listrik, dll. 2. Kelompok Sosial, terdiri atas kegiatan : Pembangunan gedung sekolah, Pengadaan air bersih, Pengadaan MCK, dll. 3. Kelompok SPKP/SPP, yaitu kelompok Simpan pinjam.

hanya untuk kegiatan

permodalan bagi kaum perempuan dalam mengembangkan usahanya. Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 2007 s/d 2011 dapat dilihat pada tabel 2.86 dan 2.87.

BAB II - 99


Tabel 2.86 Realisasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 2007 s/d 2011 Bidang Infrastruktur Perdesaan

NO

1 2 3 4 5 6

NAMA KABUPATEN / KOTA Kabupaten Gorontalo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Boalemo Kabupaten Pohuwato Kabupaten GORUT Provinsi Gorontalo

INFRASTRUKTUR PERDESAAN Jalan Jembatan Irigasi Panjang (M) Unit Pemanfaat Meter Unit Pemanfaat Panjang (M) Unit Pemanfaat 173.167 148 45.539 404 49 14.496 38.586 55 12.245 73.674 117 27.391 1.035 17 3.417 40.400 100 14.791 89.824 63 20.384 220 14 5.374 17.757 28 4.484 112.105 110 31.243 812 21 2.408 40.773 52 8.415 58.516 46 15.763 132 13 1.194 2.650 3 580 507.286 484 140.320 2.603 114 26.889 140.166 238 40.515 INFRASTRUKTUR PERDESAAN

NO

1 2 3 4 5 6


Luas (M2) 846 381 595 729 2.551

Pasar Unit 6 6 1 6 19

Pemanfaat 2.319 523 100 1.834 4.776

Listrik Lain-lain Unit Pemanfaat (Unit) 7 1.215 143 12 4.161 57 3 466 13 36 11 2.852 72 33 8.694 321

Sumber : BPMD-PK – 2012 (data diolah)

Tabel 2.87 Realisasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 2007 s/d 2011 Bidang Sosial dan Ekonomi Masyarakat Miskin Perdesaan NO

1 2 3 4 5 6


(2) - SOSIAL Sekolah Luas (M) Unit Pemanfaat 6.787 100 5.974 13.991 135 9.049 724 21 1.507 7.964 73 10.857 6.188 54 3.949 35.654 383 31.336

Air Bersih Unit Pemanfaat Luas (M2) 226 11.427 598 54 8.530 368 5 505 1.265 3 220 2.598 33 4.034 90 321 24.716 4.919

(3) - SPP/SPKP MCK Unit Pemanfaat 429 15.745 161 8.430 262 15.153 317 14.713 79 3.931 1.248 57.972

Lain-lain (Unit) 11.457 21.979 4.742 5.125 6.525 49.828

Kelompok

Pemanfaat

933 1.081 585 1.868 443 4.910

Sumber : BPMD-PK – 2012 (data diolah)

BAB II - 100

11.020 11.393 6.499 8.753 5.034 42.699


f.

Perkembangan Pembangunan Rumah Layak Huni (Mahyani) Bagi Rumah Tangga Miskin Berdasarkan data pada tabel 2.88 dan 2.89 menunjukan jumlah rumah tidak layak

huni di Provinsi Gorontalo Tahun 2012 sebanyak 54.548 unit dan Realisasi Pembangunan Mahyani selang Tahun 2007 s/d 2011 sebanyak 610 unit dengan anggaran 9.477.500.000,Tabel 2.88 Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Gorontalo Tahun 2012 JUMLAH RUMAH NO

NAMA KAB/KOTA

TIDAK LAYAK

KET

HUNI (UNIT) 1.

Kota Gorontalo

5.188

2.

Kabupaten Gorontalo

12.035

3.

Kabupaten Boalemo

5.346

4.

Kabupaten Pohuwato

12.294

5.

Kabupaten Bone Bolango

12.960

6.


6.725

Jumlah

54.548

Sumber : BPMD-PK, 2012 (data diolah)

Tabel 2.89 Realisasi Pembangunan Mahyani Model Swakelola – Pos Belanja Hibah Dan Belanja Barang Dan Jasa Melalui BPMD-PK Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2011 NO

KEGIATAN

1.

BPMD-PK & TNI Manunggal Masuk Desa (Pengadaan Material Pihak III & Pekerjaan Fisik Swakelola) Pokja Pemprov Gorontalo/BPMD-PK, TNI, PU Kimpraswil, PKK, Camat & Kades (Belanja Hibah)

2.

3.

Pokja Pemprov Gorontalo/BPMD-PK, PU Kimpraswil, PKK, Camat & Kades (Belanja Hibah)

TAHUN PELAKSA VOLUME ANGGARAN (Rp) -NAAN

2007

25 Unit

125.000.000,-

2008 & 2009

117 Unit

1.989.000.000,-

2008 & 2009

18 Unit

306.000.000,-

LOKASI

Kec Bone, Bona Raya, Kabila Bone Kab. Bone Bolango

Kecamatan Anggrek Kab. Gorut Desa Lombongo Kec. Suwawa Tengah Kab. Bone Bolango

BAB II - 101


4.

Pokja Pemprov Gorontalo/BPMD-PK, PU Kimpraswil, Bappeda, Inspektorat Camat & Kades (Belanja Hibah) Pokja Pemprov Gorontalo/BPMD-PK dengan Kades/Lurah/ Perangkatnya (Belanja Hibah)

5.

Pembangunan Mahyani Bagi RTM Secara Swakelola (Belanja Barang & Jasa)

6.

2009

2010 2011– APBD Induk 2011 APBD-P

375.000.000,-

Kec. Popayato Timur, Popayato dan Popayato Barat Kab. Pohuwato

45 Unit

832.500.000,-

Kota Gtlo (2 unit), Kab. Gtlo (22 unit), Kab. Boalemo (5 Unit), Kab. Bone Bolango (16 Unit)

334 Unit

5.010.000.000,-

56 Unit

840.000.000,-

15 Unit

Kota Gtlo, Kab. Gtlo, Boalemo, Phwato & Bon Bol

JUMLAH

610 Unit 9.477.500.000 ,Sumber : BPMD-PK Provinsi Gorontalo 2011 (data diolah)

1.

Sejak tahun 2001 s/d 2007, Pola pengadaan oleh Penyedia Barang dan Jasa (Pihak III) Melalui Dinas PU Kimpraswil Provinsi Gorontalo dan TP-PKK Provinsi Gorontalo.

2.

sejak tahun 2001 s/d 2011, Pola BBR (Bahan Baku Rumah) yakni penggabungan penyediaan material oleh Pihak III dan pekerjaan dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat setempat, dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

3.

Mulai tahun 2007 Pola Kerjasama Swakelola Pokja Pemprov dengan TNI, Camat, Kades – Pos Belanja Hibah pada Badan Keuangan Pemprov Gorontalo yang dikoordinasikan BPMD-PK.

4.

Tahun 2008 Pola Kerjasama Swakelola Pokja Pemprov dengan TNI yang terkonsentrasi di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara sebagai model KITM (Kecamatan Inovasi Terpadu Mandiri) – Pos Belanja Hibah pada Badan Keuangan Pemprov Gorontalo yang dikoordinasikan BPMD-PK.

5.

Tahun 2009 Pola Kerja Sama Swakelola Pokja Pemprov dengan Camat – Pos Belanja Hibah pada Badan Keuangan Pemprov Gorontalo yang dikoordinasikan BPMD-PK terkonsentrasi di Kecamatan Popayato, Popayato Timur dan Popayato Barat yang mengalami bencana banjir.

6.

Tahun 2010 Pola Kerja Sama Swakelola

Pokja Pemprov dengan Kepala Desa

mengadopsi pola Pola PNPM – Pos Belanja Hibah Pemprov Gorontalo yang dikoordinasikan BPMD-PK dan Kades 7.

Tahun 2011 pola Kerjasa Sama Swakelola BPMD PK dengan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola yang dikoordinir Kepala Desa/ Lurah/Perangkat desa/kel, LPM/BPD/LSM dan Orsosmas tingkat desa/ kelurahan– Pos Belanja Barang dan Jasa pada BPMD-PK Prov Gtlo.

BAB II - 102


2.3.1.6. Perhubungan Pada prinsipnya pelayanan perhubungan di dasarkan pada 3 (tiga) komponen transportasi utama yaitu Perhubungan Darat dengan line sektor Terminal dan Pelabuhan Penyeberangan, Perhubungan Laut dengan line sektor Pelabuhan Laut, serta Perhubungan Udara dengan line sektor Bandar udara. Di Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan jumlah sarana transportasi baik transportasi darat, laut maupun udara. Secara umum jumlah dan kondisi serta kecenderungan penumpang yang terjadi di Terminal, Pelabuhan maupun Bandara terlihat pada tabel 2.90, 2.91 dan 2.92. Tabel 2.90 Jumlah Terminal / Pelabuhan / Bandara di Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2011 No 1 2 3 4

Uraian Jumlah pelabuhan laut Jumlah bandar udara Jumlah terminal Jumlah pelabuhan penyeberangan Jumlah

2007

2008

2009

2010

2011

4 1 17 1

4 1 19 1

5 1 19 2

5 1 19 2

5 1 19 2

23

25

27

27

27

Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata Prov. Gorontalo, 2012

Tabel 2.91 Jumlah Terminal / Pelabuhan / Bandara di Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011 Pembagian per-Kab/Kota Jumlah No 1 2 3 4 5 6

Uraian Kabupaten Pohuwato Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorut Kota Gorontalo

Pelabuhan Laut 1 1 2 1

Bandar Udara -

Terminal 1

-

5 4 3 2 2 3

Pelabuhan Penyeberangan 1 1

Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata Prov. Gorontalo, 2012

BAB II - 103


Tabel 2.92 Jumlah Penumpang dan Barang Angkutan Umum di Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011

No

Uraian

Satuan 2007 2008 2009 2010 2011 Penumpang Barang Penumpang Barang Penumpang Barang Penumpang Barang Penumpang Barang Penumpang Barang Org Ton/M3 119.353 1.488.726 100.992 988.188 96.838 697.870 108.825 875.103 115.012 942.829 Org Kg 181.113 4.500.272 185.482 4.320.451 231.282 4.392.611 273.048 4.933.801 339.088 5.943.187 Org 878.117 497.711 479.871 316.084 455.732 Org Ton 8.051 4.455 86.535 17.513 75.014 26.183 63.253 13.235 96.276 18.057

1 Pelabuhan 2 Bandara 3 Terminal 4 Pelabuhan Penyeberangan Sumber : Dinas Perhubungan 2012 5 Kereta Api - dan Pariwisata -Prov. Gorontalo, Jumlah 1.186.634 5.993.453 870.720 5.326.152 883.005 5.116.664 a.

761.210 5.822.139

1.006.108 6.904.073

Perhubungan Darat Jalan Nasional maupun jalan Provinsi di Provinsi Gorontalo menempati posisi

strategis sebagai urat nadi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya karena fungsinya menghubungkan wilayah daratan Gorontalo dengan wilayah daratan provinsi lainnya di pulau Sulawesi. Dalam perkembangan transportasi darat di Provinsi Gorontalo dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir terlihat bahwa terjadi pertumbuhan kendaraan yang cukup signifikan terhadap panjang jalan seperti terlihat pada tabel 2.93. Tabel 2.93 Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan No 1 2 3 4 5 6 7

Uraian Panjang Jalan Nasional Panjang Jalan Provinsi Panjang Jalan Kabupaten Panjang Jalan Kota Total Panjang Jalan Jumlah kendaraan Rasio (1/5)

Satuan km km km km km unit

2007 616,24 408,26 1.000,51 41,19 2.066,20 73.847 0,0280 1: 36

2008 616,24 408,26 1.000,51 41,19 2.066,20 93.768 0,0220 1 : 45

2009 616,24 408,26 1.000,51 41,19 2.066,20 132.758 0,0156 1 : 64

2010 606,696 414,51 1.000,51 41,19 2.062,91 163.105 0,0126 1 : 79

2011 606,696 414,51 1.000,51 41,19 2.062,91 196.764 0,0105 1 : 95

Sumber : Dinas PU Prov. Gorontalo dan Badan Keuangan Daerah Prov. Gorontalo, 2012

Dari tabel 2.93 terlihat bahwa rasio panjang jalan (Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kab/Kota) terhadap jumlah kendaraan cenderung meningkat dimana pada tahun 2010 perbandingannya adalah 1 km jalan berbanding 79 unit kendaraan, dan pada tahun 2011 perbandingannya meningkat menjadi 1 km jalan berbanding 95 unit kendaraan. Untuk dapat memberikan dan meningkatkan pelayanan angkutan darat yang lancar, tertib, dan aman di Provinsi Gorontalo tersedia 19 buah terminal seperti terlihat pada tabel 2.94.

BAB II - 104


Tabel 2.94 Data Terminal di Provinsi Gorontalo, tahun 2012 No

Nama

Type

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Terminal Bus Isimu Terminal Bus 42 Andalas Terminal Leato Terminal Limboto Terminal Paguyaman Terminal Tilamuta Terminal Mananggu Terminal Marisa Terminal Pusat Kota Terminal Telaga Terminal Tapa Terminal Bongomeme Terminal Parungi Terminal Malingkopoto Terminal Atinggola Terminal Popayato Terminal Molosifat Terminal Randangan Terminal Lemito

A A B B B B B B C C C C C C C C C C C

Desa/Kel Kel. Datahu Kel. Tapa Kel. Leato Selatan Kel. Kayu Bulan Desa Tangkobu Desa Hungayona Desa Karuyen Desa Teratai Kel. Limba B Desa Bulila Desa Ayula Desa Kaliyoso Desa Parungi Desa Malingkopoto Desa Kota Jin Desa Popayato Desa Molosifat Desa Lemito Desa Lemito

Lokasi Kecamatan Kabupaten/Kota Kec. Tibawa Kab. Gorontalo Kec. Kota Utara Kota Gorontalo Kec. Kota Dumbo Raya Kota Gorontalo Kec. Limboto Kab. Gorontalo Kec. Paguyaman Kab. Boalemo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo Kec. Mananggu Kab. Boalemo Kec. Marisa Kab. Pohuwato Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo Kec. Telaga Kab. Gorontalo Kec. Tapa Kab. Bone Bolango Kec. Bongomeme Kab. Bone Bolango Kec. Boliyuhuto Kab. Gorontalo Kec Anggrek Kab. Gorontalo Utara Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara Kec. Popayato Kab. Pohuwato Kec. Popayato Kab. Pohuwato Kec. Popayato Kab. Pohuwato Kec. Popayato Kab. Pohuwato

Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo, 2012

Untuk pelayanan angkutan umum khususnya Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang terjadi di Terminal di Provinsi Gorontalo selama 5 (lima) tahun terakhir terlihat pada Tabel 2.95. Tabel 2.95 Rasio Angkutan Darat (AKDP) Tahun 2007 - 2011

No

Uraian

1 Jumlah Angkutan Darat (AKDP) 2 Jumlah Angkutan Darat (AJAP) 3 Jumlah penumpang angkutan darat 3 Rasio (1/3)

2007 505 645.014 0,000783 1 : 1277

2008

2009

2010

2011

617 449.774 0,00137 1 : 730

711 298.950 0,00238 1 : 420

719 186.996 0,00385 1 : 260

561 10 302.034 0,00186 1 : 538


Dari tabel 2.95 terlihat bahwa jumlah armada AKDP masih cukup memadai dibandingkan dengan jumlah penumpang, dimana pada tahun 2011 perbandingan jumlah angkutan terhadap jumlah penumpang adalah 1 kendaraan berbanding 538 penumpang. Untuk pengujian kendaraan bermotor terdapat 3 unit Balai Pengujian Kendaraan Bermotor secara mekanik yang berdomisili di Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo, dan Kab. Gorontalo Utara, sedangkan di Kab. Boalemo dan Kab. Pohuwato masing- masing terdapat 1 (satu) unit Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Mobile.

BAB II - 105


Sedangkan dalam upaya meningkatkan pelayanan angkutan transportasi darat khususnya daerah yang belum terjangkau oleh layanan transportasi umum terdapat 12 (dua belas) armada bus yang disubsidi oleh pemerintah untuk melayani daerah tersebut. Dalam mengurangi dan menimimalisir muatan berlebih dijalan raya maka diperlukan Jembatan Timbang sebagai sarana pengontrol tersebut. Unit Pelaksana Penimbangan (Jembatan Timbang) yang terdapat di Provinsi Gorontalo sebanyak 3 unit yaitu Jembatan timbang tersebut terletak di Isimu. (Kabupaten Gorontalo), Marisa (Kabupaten Pohuwato) dan Molotabu (Kabupaten Bone Bolango) seperti yang terlihat pada tabel 2.96. Tabel. 2.96 Data Jembatan Timbang di Provinsi Gorontalo, Tahun 2012 No Nama 1 Jembatan Timbang Isimu

2

3

Lokasi Kapasitas (Ton) Desa Isimu Utara 20 Kec. Tibawa Kab. Gorontalo Jembatan Timbang Marisa Desa : Teratai 40 Kec. : Marisa Kab/Kota : Pohuwato Jembatan Timbang Molotabu Desa : Botutonuo 40 Kec. : Kabila Bone Kab : Bone Bolango Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo, 2012

Dalam pelayanan transportasi darat terdapat beberapa pelayanan angkutan yang langsung berhubungan dengan masyarakat berupa pengurusan ijin trayek angkutan umum, dimana terlihat jumlah ijin trayek yang dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk, dan rasio ijin trayek per-Kab/Kota tahun 2011 seperti terlihat pada tabel 2.97 dan 2.98. Tabel. 2.97 Rasio Ijin Trayek Tahun 2007 – 2011 No Uraian 1 Ijin trayek Antarkota antar Provinsi (AKAP) 2 Ijin Trayek Antarkota dalam Provinsi (AKDP) 3 Ijin Trayek Angkutan antar jemput antar Provinsi (AJAP) 4 Ijin trayek perkotaan 5 Ijin trayek perdesaan 6 Jumlah Ijin Trayek (1+2+3+4+5) 7 Jumlah penduduk 8 Rasio Ijin Trayek (6/7)

2007 505 -

2008 617 -

2009 711 -

2010 719 -

2011 561 10

505 460.335 0,00110

617 972.208 0,00063

711 483.952 0,00147

719 1.040.164 0,00069

17 618 1.206 1.040.164 0,00116


BAB II - 106


Tabel. 2.98 Rasio Ijin Trayek menurut Kab/Kota Tahun 2011 Jumlah Izin Trayek

Jumlah No

Kabupaten/Kota

1

penduduk 3

2

1 2 3 4 5 6

Kabupaten Pohuwato Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorut Kota Gorontalo

128.748 355.988 129.253 141.915 104.133 180.127

Total Jumlah Rasio Izin Trayek

Antar kota Perkotaan Perdesaan Ijin Trayek antar provinsi 4 5 6 7= 4+5+6

-

17

16 128 330 8 136 -

8= 7/3

16 128 330 8 136 17

0,00012 0,00036 0,00255 0,00006 0,00131 0,00009


Dalam pelayanan transportasi darat yang menjadi salah satu pendukung pelayanan utama adalah perhatian terhadap sarana dan prasarana fasilitas keselamatan LLAJ baik di ruas jalan nasional maupun jalan provinsi, dimana pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ merupakan salah satu penunjang dalam penurunan kecelakaan lalu lintas dijalan raya yang harus ditekan seminimalisir mungkin. Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir terlihat beberapa kebutuhan dan jumlah fasilitas terpasang seperti terlihat pada tabel 2.99. Tabel 2.99 Jumlah Fasilitas Keselamatan LLAJ Tahun 2007 – 2011

No Fas. Keselamatan LLAJ Satuan 1 Rambu Lalu Lintas 2 Guardrail 3 Marka Jalan 4 APILL 5 Delineator

buah meter meter unit buah

Terpasang pada tahun 2007

2008

2009

2010

2011

200 500 10.000 150

252 3.500 40.000 600

285 2.150 65.450 1 800

310 1.800 55.000 1 -

410 2.328 20.000 4 540

Total terpasang (2001-2011)

Kebutuhan

Sisa yang belum terpasang

3.059 13.998 254.150 14 2.789

3.500 35.780 479.100 25 5.545

441 21.782 224.950 11 2.756


Untuk angkutan penyeberangan, sampai saat ini telah memiliki 2 Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi Gorontalo yakni Pelabuhan penyeberangan Gorontalo dan Bumbulan,

dimana

Pelabuhan

Penyeberangan

tersebut

untuk

melayani

lintas

penyeberangan Gorontalo – Sulawesi Tengah. Sampai tahun 2011 pelayanan jasa angkutan penyeberangan telah tersedia sarana angkutan penyeberangan sebanyak 3 unit Kapal Motor Penyeberangan (KMP), yaitu: 1. KMP. Baronang untuk melayani Lintas Penyeberangan Gorontalo – Pagimana ukuran 526 GRT, kapasitas muat penumpang 400 orang, kendaraan roda 4 sebanyak 21 unit. 2. KMP. Tuna Tomini untuk melayani lintas penyeberangan Gorontalo – Wakai - Ampana, ukuran 546 GRT penumpang 240 orang, kendaraan roda 4 sebanyak 14 unit. 3. KMP. Tanjung Api untuk melayani lintas penyeberangan Marisa – Dolong – Ampana, ukuran 500 GRT penumpang 250 orang, kendaraan roda 4 sebanyak 17 unit.

BAB II - 107


Adapun Trend layanan di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dapat dilihat pada tabel 2.100. Tabel 2.100 Produktivitas Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo VOLUME ANGKUTAN NO TAHUN

PENUMPANG (Org)

TRIP

BARANG (Ton) TREND

NAIK

TURUN

JUMLAH

(%)

NAIK

-3,96

1

2007

224

5.323

2.728

8.051

2

2008

190

47.945

38.590

86.535

3

2009

217

39.285

35.729

4

2010

224

31.369

31.884

258

45.825

50.451

96.276

52,21

5

2011 Jumlah

1.113 169.747 159.382

KENDARAAN (Unit) TREND

TURUN JUMLAH

(%)

TREND

RODA 2 NAIK

TURUN

JUMLAH

TREND

≥ RODA 4 NAIK

TURUN

JUMLAH

(%)

4.366

89

4.455

-15,37

74,0

7,0

-25,00

3,0

-

3,0

-97,83

974,84 10.443

7.070

17.513

293,11

1.919

1.893

3.812 4.606,17

838

763

1.601

53.267

75.014

-13,31 10.330

15.853

26.183

49,51

1.747

2.080

3.827

0,39

1.481

1.364

2.845

77,70

63.253

-15,68

6.445

13.235

-49,45

1.677

2.030

3.707

-3,14

989

2.077

3.066

7,77

9.676

8.381

18.057

36,43

2.713

3.234

5.947

60,43

781

1.193

1.974

-35,62

41.605

37.838

8.130

9.244

4.092

5.397

6.790

81,0

(%)


Gambar 2.28 Produktivitas Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo

BAB II - 108



Berdasarkan Tabel 2.100 dan gambar 2.28 Produktivitas Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo 5 (lima) Tahun terakhir dapat dilihat bahwa arus turun naik penumpang, barang dan kendaraan cenderung mengalami pergerakan yang fluktuatif, dimana setiap tahun mengalami kenaikan maupun penurunan yang bervariasi, namun pada Tahun 2011 untuk kunjungan kapal sebanyak 258 trip, bila dibandingkan dengan 2010 mengalami peningkatan sebesar 15,18%, penumpang yang diangkut sebanyak 96.276 orang, jika dibandingkan dengan 2010 mengalami peningkatan sebesar 52,21%. Angkutan barang sebanyak 18.057 ton bila dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 36,43%. Untuk angkutan kendaraan roda 2 sebanyak 5.947 unit bila dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 60,43% dan roda 4 sebanyak 1.974 unit dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 35,62%. 2.3.1.7 Lingkungan Hidup Selama tahun 2007 – 2012, berbagai persoalan dan bencana lingkungan yang berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan terjadi disebagian besar wilayah Provinsi Gorontalo. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sebagai upaya menangani permasalahan lingkungan pada kurun waktu tersebut yang diprioritaskan pada perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan perlindungan fungsi-fungsi lingkungan. Sebagian besar masalah lingkungan ini bersumber dari kegiatan domestik, industri agro, industri manufaktur, industri pertambangan, industri jasa, dari sektor tranportasi serta lemahnya law enforcement yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan. Kedepan permasalahan lingkungan di Provinsi Gorontalo masih akan diperhadapkan pada permasalahan yang terjadi sampai saat ini seperti kerusakan Danau Limboto,

BAB II - 109


pencemaran air, udara, tanah, persampahan, dan limbah serta kerusakan lingkungan baik darat, pesisir, dan laut, seperti: 1. Kerusakan Danau Limboto, Pada saat ini kedalaman Danau Limboto tinggal rata-rata 2 meter dan luasnya sisa 2.537,5 Ha. Diproyeksikan bahwa Danau Limboto 5 tahun kedepan tingkat kedalamannya tinggal 1 meter dan luasnya sisa 1.500 Ha. 2. Penurunan Kualitas Air Danau Limboto, Saat ini kualitas air Danau Limboto mengalami penurunan akibat limbah domestik, aktivitas budidaya yang dilakukan di dalam danau, dan sedimentasi danau akibat erosi di daerah hulu sungai. Monitoring kualitas air danau menunjukkan beban pencemaran organik yang tinggi dari sumber aliran yang melalui kawasan perkotaan tersebut, seperti terlihat pada kandungan oksigen terlarut di Sungai Alo 0,77 mg/l, Sungai Biyonga 0,94 mg/l, dan kandungan total nitrogennya adalah 2,69 mg/l, sementara total fosfornya 1,44 mg/l. Akibat eutrofikasi berbagai tanaman pengganggu tumbuh subur yang banyak menyerap air dan dapat mempercepat pendangkalan danau. Eceng gondok di Danau Limboto tumbuh meluas. Luas sebaran eceng gondok mencapai sekitar 30 % dari luasan danau. 3. Pencemaran Air Sungai, Kualitas air di beberapa sungai di Provinsi Gorontalo rendah. Hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan oleh BALIHRISTI bekerjasama dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup serta Balai Teknologi Kesehatan Lingkungan (BTKL) Manado pada tahun 2011 menunjukkan beberapa parameter sudah melebih nilai ambang batas yang dipersyaratkan, seperti: Sungai Andagile secara umum tergolong BURUK atau CEMAR BERAT (Kelas D) dengan uraian bahwa di bagian hulu kisaran nilai skor – 29 (CEMAR SEDANG), bagian tengah kisaran nilai skor – 55 (CEMAR BERAT) dan di bagian

hilir

kisaran nilai skor – 71 (CEMAR BERAT). Di bagian hulu

terdapat tiga parameter yang menjadi polutan atau melebihi baku mutu, yaitu BOD, Coliform dan E.Coli, di bagian tengah terdapat tiga parameter yang menjadi polutan atau melebihi baku mutu yaitu BOD, Nitrit, dan Coliform, sedangkan di bagian hilir terdapat empat parameter yang menjadi polutan atau melebihi baku mutu, yaitu BOD, Nitrit, Coliform dan E.Coli, Sungai Paguyaman cemar RINGAN sampai cemar SEDANG, Sungai Bone masih tergolong cemar RINGAN, Sungai Taluduyunu cemar SEDANG, Sungai Buladu cemar RINGAN sampai cemar SEDANG, dan Sungai Biongan masih tergolong cemar RINGAN. Diproyeksikan untuk 5 tahun ke depan jumlah sungai yang akan menurun kualitasnya akan meningkat 75%. 4. Penurunan Kualitas Udara, berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara di Provinsi Gorontalo pada tahun 2007-2011 menunjukkan bahwa kualitas udara di Provinsi Gorontalo pada umumnya masih dalam kategori baik, namun mengalami penurunan kualitas dari tahun ketahun, kecuali beberapa lokasi yang sudah melebihi baku mutu seperti di depan hasrat Kota Gorontalo dan hasrat di Kabupaten Pohuwato. Hal tersebut disebabkan karena laju pertumbuhan kendaraan beroda empat maupun beroda dua dan pertumbuhan industri sangat cepat. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi maka 5 (lima) tahun kedepan kualitas udara ambient akan mengalami penurunan sampai dibawah baku BAB II - 110


mutu yang dipersyaratkan. Dalam mencapai kualitas udara yang diinginkan, maka perlu dilakukan

upaya-upaya

pengendalian

pencemaran

udara.

Salah

satu

kegiatan

pengendalian pencemaran udara adalah pengukuran dan pemantauan terhadap kualitas udara tersebut. 5. Kerusakan Mangrove dan Terumbu Karang, salah satu potensi pesisir di Provinsi Gorontalo adalah terumbu karang dan hutan mangrove. Sumberdaya pesisir ini diperkirakan telah berada dalam ambang kerusakan. Tingkat kerusakan diperkirakan rata-rata mencapai 40-65%. Apabila tidak dilakukan tindakan konservasi secepatnya, maka 5 (lima) tahun ke depan kerusakan akan semakin meluas hingga mencapai 60-75 %. 6. Kerusakan DAS dan Banjir, Kejadian banjir di Provinsi Gorontalo terjadi hampir setiap tahun dan mengakibatkan kerusakan dan kerugian terhadap infrastruktur, seperti jalan, jembatan, sekolah,dan lain-lain. Jumlah kerugian akibat banjir di Provinsi Gorontalo, apabila di lakukan penanganan maka di proyeksikan untuk 5 tahun ke depan kerugian tersebut akan semakin meningkat hingga mencapai 40%. 7. Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI), Kegiatan pertambangan sangat potensial menimbulkan degradasi lingkungan hidup jika tidak dilakukan secara hati-hati. Kegiatan pertambangan emas di Provinsi Gorontalo tersebar di beberapa wilayah yaitu Wilayah Marisa Kabupaten Pohuwato, wilayah Pasolo Desa Buladu, Kecamatan Sumalata dan wilayah tambang Mopuya Desa Kaidundu, Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango, wilayah tersebar di Kabupaten Bone Bolango, dan wilayah Boliohuto Kabupaten Boalemo. Permasalahan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan emas adalah pencemaran logam berat Hg pada badan air sungai. Kandungan merkuri pada air sungai tersebut kemudiaan akan mengalir menuju ke muara dan akhirnya akan masuk ke perairan laut. Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan Balihristi tahun 2010 menunjukkan bahwa penambangan emas di Desa Buladu dan Desa Kaidundu telah menyebabkan kandungan logam berat Hg (merkuri) pada badan air sungai Dubalango dan Sungai Mopuya telah melewati ambang batas baku mutu (0,001 mg/l). Kadar Hg pada badan air dan sedimen sungai dubalango (sungai sekitar penambangan pasolo) adalah masingmasing berkisar antara 0,0002 – 0,016038 mg/l dan 104,2172 – 927,2519 mg/l, sedang konsentrasi Hg pada badan air dan sedimen Sungai Mopuya (sungai sekitar penambangan Mopuya) adalah masing-masing berkisar antara 0,0002-0,2457 mg/l dan 22,7798 – 53,1579 mg/l. 8. Tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan masih rendah. Berdasarkan hasil pemantauan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan baru mencapai 35%. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap perubahan kualitas lingkungan seperti perubahan kualitas air permukaan, perubahan kualitas udara, dan pencemaran tanah. 9. Kebersihan dan Kehijauan Kota (Clean and Green City), Perkembangan penduduk yang pesat terutama karena urbanisasi telah menimbulkan masalah meningkatnya jumlah BAB II - 111


sampah yang dihasilkan dan menyempitnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat pesatnya pembangunan perumahan dan sarana umum lainnya. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor

yang

pesat,

meningkatkan

resiko

polusi

udara.

Pemerintah

Pusat

melaksanakan Program Adipura dalam upaya peningkatan kebersihan dan kehijauan kota. Masalah-masalah yang dihadapi dalam mewujudkan Clean and Green City adalah Kesenjangan antara jumlah sampah yang dihasilkan dan yang terangkut. Di Kota Gorontalo jumlah sampah sebanyak 683 m 3/hari, sedangkan yang terangkut hanya sebanyak 383 m3/hari atau 56 %. Hal ini disebabkan kurangnya prasarana dan sarana pengangkut. Selain itu, Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang tersedia belum representatif,

Kurangnya

komitmen

pemerintah

kabupaten

dalam

pengelolaan

lingkungan umumnya dan dalam mewujudkan kebersihan dan kehijauan kota yang tercermin dari kesiapan institusi lingkungan hidup dan dana yang dialokasikan untuk pengelolaan

lingkungan

hidup,

dan

Rendahnya

kesadaran

masyarakat

dalam

pengelolaan lingkungan. Berdasarkan kondisi lingkungan tersebut, maka upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, adalah pengendalian sumber-sumber pencemaran dan perusakan SDA, peningkatan kualitas lingkungan DAS, pengendalian kemerosotan KEHATI, peningkatan peran serta masyarakat serta menahan laju deforestasi. Beberapa target capaian dalam pelestarian lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo sampai tahun 2017 adalah peningkatan ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebesar 58%, peningkatan indeks kualitas lingkungan menjadi 90, tersedianya data dan informasi lingkungan yang berkualitas, terjadinya penurunan sedimentasi dan laju pertumbuhan eceng gondok di Danau Limboto. Pelayanan Penelitian Program pembangunan penelitian di Provinsi Gorontalo disesuaikan dengan program unggulan pemerintah daerah yakni (1) pertanian dan ketahanan pangan; (2). perikanan dan kelautan ; (3). pendidikan dan kesehatan; (4) ekonomi, social dan budaya dan (5). tata ruang, infrastruktur dan lingkungan hidup. Pembangunan Iptek ketahanan pangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang cukup, bergizi, aman, sesuai selera, dan keyakinannya melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan efisiensi produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan secara berkelanjutan, pengolahan hasil, dan penganekaragaman pangan. Prioritas utama adalah untuk mendukung terwujudnya kemandirian ketahanan pangan, revitalisasi nilai kearifan lokal, dan meningkatkan kemitraan antar-kelembagaan. Komoditas pangan yang menjadi prioritas diselaraskan dengan kebijakan revitalisasi pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kerangka kebijakan Iptek ketahanan pangan adalah untuk meningkatkan daya dukung teknologi untuk mempertajam prioritas penelitian, memperkuat kapasitas kelembagaan, menciptakan iklim inovasi, dan membentuk SDM yang handal dalam pengelolaan pangan. BAB II - 112


Pembangunan iptek perikanan dan kelautan diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan perikanan berkelanjutan berwawasan lingkungan, peningkatan produksi perikanan,

konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, memperkuat kelembagaan dan

jaringan, dan mendorong iklim yang kondusif untuk inovasi berbasis sumberdaya pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Kerangka kebijakan mencakup pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan, efisien, ekonomis, sesuai sumberdaya lokal, dan berwawasan masa depan Otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan memberikan implikasi terhadap masingmasing daerah untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini, akan terdapat variasi baik pengelolaan maupun perolehan pendidikan pada masing-masing daerah. Pengembangan produk berkualitas yang kompetitif diperlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang keahliannya relevan dengan potensi kawasan yang sedang dan akan dikembangkan. Pergeseran nilai paradigma pendidikan sebagai sebuah investasi terjadi. Banyak lulusan SD, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang tidak melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan berikutnya sehingga lebih banyak menciptakan pengangguran. Demikian pula lulusan perguruan tinggi yang ada, belum mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Banyak anak DO yang tidak memiliki keterampilan. Dengan demikian untuk menciptakan SDM berkualitas yang memiliki keahlian sesuai potensi daerah tempat anak tersebut bermukim, diperlukan konsep dan paradigma pendidikan yang baik. Permasalahan utama dibidang kesehatan adalah masih tingginya angka kematian bayi, anak balita, dan ibu maternal, serta tingginya proporsi balita yang menderita gizi kurang; masih tingginya angka kematian akibat penyakit menular serta kecenderungan semakin meningkatnya penyakit tidak menular; kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah/daerah, gender, dan antar kelompok status sosial ekonomi; belum memadainya jumlah, penyebaran, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan; serta terbatasnya sumber pembiayaan kesehatan dan belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan. Dengan demikian untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkualitas, maka diperlukan konsep dan paradigma kesehatan yang baik Pengembangan pembangunan iptek ekonomi, sosial dan budaya mengarah pada peningkatan kemampuan Iptek menjawab masalah-masalah pengembangan suatu wilayah dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat dan juga untuk meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana dalam menunjang aktifitas eknomi dan sosial. Prioritas utama adalah untuk riset pengembangan ekonomi, social dan budaya adalah peningkatan penggunaan komponen lokal, dan efisiensi pada pembangunan di wilayah kota/kabupaten Gorontalo Pengembangan Tata ruang, infrastruktur dan lingkungan hidup diarahkan untuk memenuhi

kebutuhan

tata

ruang,

menjaga

kelangsungan

lingkungan

hidup

dan

mempertajam prioritas penelitian, pengembangan, dan rekayasa Iptek yang diprioritaskan pada pencapaian kestabilan masing-masing ekosistem yang menopang kehidupan untuk mewujudkan kemandirian dalam penyediaan jasa-jasa lingkungan. BAB II - 113


Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi Provinsi Gorontalo sejak tahun 2004-2011 telah melaksanakan beberapa kajian dibidang pertanian dan ketahanan pangan, perikanan dan kelautan, pendidikan dan kesehatan; ekonomi, sosial dan budaya maupun dibidang lingkungan hidup. Kajian yang telah dilaksanakan selama tahun 2004 s/d 2011 dapat dilihat pada tabel 2.101. Tabel 2.101 Penelitian Yang Telah Dilakukan Selang Tahun 2004 s/d 2012 No

Judul Penelitian

Tahun

1

Membangun Otonomi Daerah Melalui Peningkatan Kiknerja Aparatur Pemerintah di Provinsi Gorontalo Pengembangan Wirausaha Pupuk Organik (Bokashi) Berbasis Kotoran Kuda Persepsi dan Sikap Masyarakat Gorontalo Terhadap Program “ Etalase Perikanan” di Provinsi Gorontalo Kajian Pengembangan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Gorontalo.

2004

Kajian keberadaan Organisasi Pemerintah dalam Penerapan PP No.8 Tahun 2003 di Provinsi Gorontalo Kajian tentang Tarif Rasional Pelayanan Kesehatan di Provinsi Gorontalo Kajian Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Provinsi Gorontalo

2005

Kajian Perencanaan dan Pengembangan Panti Pembenihan Udang dan ikan serta budi daya tambak berwawasan lingkungan di Provinsi Gorontalo Kajian Evaluasi DAS di Provinsi Gorontalo

2005

Penelitian Potensi Sumber Daya Perikanan Laut dan Perairan Teluk Tomini di Provinsi Gorontalo dalam mendukung pengembangan perikanan tangkap dan marine culture yang berkelanjutan (Ekspedisi Wallacea) Optimalisasi Kebutuhan Pemupukan Jagung di Provinsi Gorontalo

2005

Analisis Kesesuaian Lahan Pengembangan Jagung di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo Optimalisasi Kebutuhan Pemupukan Jagung di Provinsi Gorontalo

2005

2006

17

Analisis Kesesuaian Lahan Pengembangan Jagung di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Efektivitas dan Efisiensi Pompa Air Energi Surya di Pertanaman Jagung Dampak agropolitan jagung terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato Kajian pengembangan kawasan Taman laut Olele

18

Studi Fishing Capacity Teluk Tomini dan Pantai Utara Gorontalo

2006

2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

(Penelitian lanjutan)

2004 2004 2005

2005 2005

2005

2005

2006

2006 2006 2006

BAB II - 114


19

Evaluasi Policy Coherence Provinsi Gorontalo

2006

20 21

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kajian Pendidikan Bagi Keluarga Masyarakat berpenghasilan Rendah

2007 2007

22

Kajian tentang akar kemiskinan di Provinsi Gorontalo

2007

23

Pengembangan Model Revitalisai Desa Miskin

2007

24

2007

26

Dampak Reformasi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pembangunan Provinsi Gorontalo Kajian Peranan (Partisipasi) Masyarakat Dalam Pengendalian Kinerja Pendidikan Pengembangan Bahan Bakar Nabati Jarak Pagar dan Aren

27

Kajian Kawasan Pemetaan Budidaya Rumput Laut

2008

28

Penelitian dan Pemanfaatan Jagung Komposit dan TTG

2008

29 30 31

Evaluasi Kebijakan Agropolitan di Prov. Gorontalo. Pengembangan Energi Alternatif Bioethanol Dampak Implementasi Kebijkakan Pendidikan Berbasis Kawasan di Prov. Gorontalo. Ekspedisi Geografi Indonesia (EGI) Gorontalo (Kerjasama Pemrov dengan Bakosurtanal) Analisis Potensi Sumber Daerah dan Penyusunan Model SpasioEkologis Terhadap Problem Daerah Pengembangan Laborartorium dan Desa Mandiri Energi Studi Kelayakan Pengembangan Klaster Komoditas Rumput Laut di Provinsi Gorontalo Survei Opini Publik dan Perilaku Pemilih Dalam Pilkada di Provinsi Gorontalo Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Provinsi Gorontalo Pengembangan Desa Mandiri Energi di Kabupaten Boalemo Kajian Strategis Pemberdayaan Masyarakat Kampung Nelayan Strategi pengembangan Model Implementasi Pendidikan Gratis di Provinsi Gorontalo Studi Kelayakan Pengembangan Klaster UMKM berbasis Teknologi Tepat Guna Analisis dampak implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan terhadap nelayan tradisional

2009 2009 2009

25

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

2008 2008

2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2012 2012 2012 2012

Sumber : Balihristi Prov. Gorontalo, 2012

2.3.1.8

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tujuan ketiga dari Millenium Development Goals (MDGs) adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan hingga tahun 2015. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan dan politik. Untuk mencapai tujuan tersebut dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non departemen di pemerintahan nasional, provinsi, BAB II - 115


kabupaten/kota

harus

memasukkan

pengarusutamaan

gender

dalam

perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada kebijakan program pembangunan. Upaya untuk mencapai pembangunan yang berwawasan gender memerlukan gambaran kondisi jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo. Sensus penduduk Tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo tercatat ±1.040.164 jiwa dan 243.992 jumlah rumah tangga. Eksistensi perempuan pada lembaga pemerintah provinsi bahwa jumlah pegawai perempuan yang memegang jabatan strategis eselon IV A sampai eselon I B sejumlah 239 orang dan jumlah seluruh pegawai perempuan sebanyak 1.506 orang sebagaiman terihat pada tabel 2.102. Tabel 2.102 Eksistensi Perempuan pada Lembaga Pemerintah Provinsi ESELON NO 1

JENIS KELAMIN Perempuan

I.B

II.A

II.B

III.A

III.B

IV.A

1

1

1

44

2

190

NON ESELON

JUMLAH

1267

1506

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah Prov. Gorontalo, 2012

Menurut jenis kelamin penduduk di Provinsi Gorontalo terdiri dari laki-laki berjumlah 521.914 orang atau 50,18% sedangkan perempuan berjumlah 518.250 orang atau 49,82% dengan rasio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 100,71 atau masih terbilang berimbang. Namun dari segi kualitas kehidupan masih terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan, ketenagakerjaan dan kesehatan. Penyebabnya antara lain pembangunan belum mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berdampak pada timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang terindikasi dalam persoalan marginalisasi, subordinasi, beban ganda, stereotipe, kekerasan, diskriminasi, dan kemiskinan. Selain itu dampak dari berbagai produk peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan bias gender turut memberi andil terpuruknya kualitas hidup kaum perempuan. Rendahnya kualitas hidup perempuan berimbas pada kesejahteraan dan perlindungan anak yang masih jauh dari harapan. Di bidang pendidikan, perempuan Provinsi Gorontalo masih tertinggal dari laki-laki, hal ini dapat dilihat dari rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di Provinsi Gorontalo pada tahun 2010. Rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SD adalah sebesar 101,85%,angka ini sudah cukup baik, namun pada jenjang SMP hanya sebesar 72,71% dan jenjang SMA hanya sebesar 46,31%. Angka ini memperlihatkan masih banyak perempuan usia sekolah di Provinsi Gorontalo yang kurang mendapatkan kesempatan untuk bersekolah sampai ke jenjang SMA. Di bidang ketenagakerjaan, ketimpangan gender juga masih terjadi. Tercatat jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja adalah sebesar 286.695 laki-laki dan

BAB II - 116


146.231 perempuan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 84,1 laki-laki dan 44,9 perempuan serta tingkat pengangguran 3,38 laki-laki dan 8,48 perempuan. Namun di sisi lain Jumlah Pencari Kerja penduduk 15 tahun ke atas untuk laki-laki sebesar 10.478 orang sedangkan perempuan sebesar 13.970 orang. Dari sini terlihat masih ada kesenjangan kesempatan kerja terhadap perempuan dibandingkan terhadap laki-laki. Partisipasi perempuan di Provinsi Gorontalo pada lembaga politik Tahun 2009 sebesar 20%. Dari 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo sebanyak 9orang perempuan duduk sebagai anggota dewan. Di tingkat nasional partisipasi perempuan sebesar 30%,dari 3 orang utusan Provinsi Gorontalo di DPR RI, sebanyak 1 orang perempuan, sedangkan di lembaga DPD RI dari 4 orang anggota, 2 diantaranya adalah perempuan atau sebesar 50%. Sementara partisipasi politik perempuan di Provinsi Gorontalo berjumlah 32 orang atau 14,5% dari jumlah anggota Dewan secara keseluruhan di Provinsi Gorontalo. Hal ini menunjukkan partisipasi perempuan provinsi Gorontalo pada lembaga politik cukup signifikan sebagaimana terlihat pada tabel 2.103. Tabel 2.103 Eksistensi Perempuan Dalam Lembaga DPRD Prov dan Kab/Kota Periode 2009 s/d 2014 No. 1.

Prov,

Jumlah

Persentase

Kab/Kota

(org)

(%)

Prov. Gorontalo

9

20

Ket Partai Golkar (4), PAN (2), Hanura (2) dan PPRN (1)

2.

Kota Gorontalo

6

24

Partai Golkar (3), PAN (2) dan Demokrat (1)

3.

Kab. Gorontalo

6

24

Partai Golkar, PPP, PBB, PDIP, PBR dan PDK

4.

Kab. Boalemo

2

8

Partai PDIP dan Demokrat

5.

Kab. Pohuwato

6

24

Partai Golkar (2), PPP (1), PDK (1), Hanura (1), dan PKB (1)

6.

Kab. Bone

1

4

Partai PKNU

2

10

Partai Golkar

Bolango 7.


Sumber : Badan Kesbangpol Prov. Gorontalo, 2012

Data Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo mencatat jumlah perempuan korban tindak kekerasan di Provinsi Gorontalo sebesar 152 orang. Selain itu jumlah anak korban tindak kekerasan di Provinsi Gorontalo tercatat sebesar 83 orang, dan 54 orang diantaranya adalah perempuan. Hal ini BAB II - 117


seharusnya menjadi perhatian pemerintah Provinsi Gorontalo melalui peningkatan programprogram yang Responsif Gender dan Anak. 2.3.1.9 Ketenagakerjaan Tahun 2010 jumlah tenaga kerja di seluruh sektor ekonomi sebanyak 432.926 orang kemudian meningkat menjadi 445.210 orang pada Tahun 2011. Struktur ketenagakerjaan Tahun 2011 memperlihatkan bahwa penduduk yang termasuk angkatan kerja sebesar 465.027 di mana masih lebih banyak dari bukan angkatan kerja sebesar 260.216. Penduduk yang bekerja sebesar 445.210. Selanjutnya, kelompok bukan angkatan kerja didominasi oleh penduduk yang mengurus rumah tangga, yaitu sebesar 171.804 serta yang bersekolah sebesar 33.142. Untuk penjaminan hak-hak tenaga kerja, setiap perusahaan di daerah Provinsi Gorontalo diwajibkan untuk mengikuti Asuransi Jamsostek, dan tunduk pada peraturan pemerintah daerah termasuk penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP). Upah minimum provinsi adalah standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di Provinsi Gorontalo. Pada Tahun 2007 UMP Provinsi Gorontalo sebesar Rp.560.000,- yang meningkat menjadi Rp.762.500.,- pada Tahun 2011. Pada Tahun 2012 UMP dinaikkan menjadi Rp. 837.500,-. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.29. Gambar 2.29 Perkembangan UMP dan KHM / KHL Provinsi Gorontalo Tahun 2007 s/d 2012

1,000,000 500,000 UMP (Rp.) Kenaikan (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

560,000

600,000

675,000

710,000

762,500

837,500

6.3

7.1

12.5

5.18

7.4

9.8

UMP (Rp.)

Kenaikan (%)

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, 2012

Terkait dengan penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sejauh ini telah menjadi perhatian pemerintah daerah karena K3 ini merupakan instrumen untuk perlindungan terhadap keselamatan

pekerja. Data terakhir di tahun 2011 dari 1.100

BAB II - 118


perusahaan yang tercatat dalam bursa ketenagakerjaan baru 10 % atau 110 perusahaan yang telah menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 2.3.1.10 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, merupakan bagian dari kebijakan strategis untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan lapangan kerja. Kegiatan koperasi dan UMKM mencakup hampir seluruh lapangan usaha dan tersebar di seluruh kecamatan dan desa, bahkan desa terpencil, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan koperasi dan UMKM yang menyentuh kegiatan ekonomi sebagian besar masyarakat menjadi pilihan yang strategis dalam kerangka pembangunan daerah, distribusi pendapatan dan tenaga kerja serta memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Koperasi sebagai soko guru ekonomi terus ditingkatkan perannya dalam mendorong mobilitas ekonomi di Provinsi Gorontalo. Periode 2007 hingga 2011 jumlah koperasi di Provinsi Gorontalo terus meningkat. Pada tahun 2007 jumlah koperasi tercatat sebanyak 827 unit dan meningkat menjadi 986 unit Tahun 2011, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.104. Tabel 2.104 Perkembangan Jumlah Koperasi Per Kabupaten/Kota

NO

KAB / KOTA

1 KOTA GORONTALO 2 KAB. GORONTALO 3 KAB. BOALEMO 4 KAB. POHUWATO 5 KAB. BONE BOLANGO 6 KAB. GORONTALO UTARA 7 PROV. GORONTALO JUMLAH

2007

218 247 99 93 89 66 15 827

2008

230 257 103 99 91 70 15 865

2009

Sumber : Data olahan Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo 2012

231 271 104 103 97 71 15 892

2010

230 309 104 103 106 79 19 950

2011

237 328 105 103 110 82 21 986

Dari total 986 koperasi tersebut, sebanyak 29 persennya atau 290 unit merupakan koperasi tidak aktif. Meskipun jumlah koperasi tidak aktif berada dibawah dari rata-rata nasional, namun kenyataan ini menunjukkan belum optimalnya pemberdayaan dan pembenahan koperasi di daerah.

BAB II - 119


Tabel 2.105 Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Per Kabupaten/Kota

NO

KAB / KOTA

1 KOTA GORONTALO 2 KAB. GORONTALO 3 KAB. BOALEMO 4 KAB. POHUWATO 5 KAB. BONE BOLANGO 6 KAB. GORONTALO UTARA 7 PROV. GORONTALO JUMLAH

2010 2011 % KENAIKAN AKTIF TDK AKTIF AKTIF TDK AKTIF AKTIF TDK AKTIF 170 60 178 59 4.71 (1.67) 232 77 252 76 8.62 (1.30) 72 32 73 32 1.39 0.00 77 26 65 38 (15.58) 46.15 72 34 74 36 2.78 5.88 43 36 46 36 6.98 0.00 6 13 8 13 33.33 0.00 672 278 696 290 3.57 4.32


Peran koperasi terhadap pembangunan dan perekonomian daerah juga terlihat dari sisi jumlah anggota, perkembangan modal, asset, koperasi sebagaimana ditunjukkah oleh tabel 2.106. Tabel 2.106 Perkembangan Jumlah Anggota, Modal, Aset, Volume Usaha dan SHU Koperasi Indikator Jlh Anggota (orang) Modal Sendiri (Rp. 000) Modal Luar (Rp. 000) Asset (Rp.000) Volume Usaha (Rp. 000) SHU (Rp. 000)

2007 109.608

2008 120.532

2009 126.384

2010 125.745

2011 123.548

65.118.930

70.256.952

80.191.789

90.702.140

127.186.345

149.021.930

163.290.510

172.967.847

190.233.286

230.628.392

214.140.860

232.733.261

262.387.690

290.782.164

343.404.769

217.651.110

247.412.120

224.051.091

272.451.086

266.743.292

13.642.890

11.971.539

15.461.567

18.347.864

20.289.421


Data diatas menunjukkan perkembangan jumlah anggota, permodalan, asset, volume usaha dan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi selang tahun 2007 – 2011 mengalami fluktuasi, namun secara umum semua indikator tersebut mengalami peningkatan. Selang tahun 2007 – 2011 jumlah anggota koperasi mengalami peningkatan dari 109.608 orang menjadi 123.548 orang, atau naik sebesar 12,7%. Demikian halnya dengan modal sendiri meningkat dari Rp. 65,12 milyar menjadi Rp. 127,2 milyar atau naik sebesar 95,3%, modal luar dari Rp. 149 milyar menjadi Rp. 230,6 milyar atau naik 54,8%, asset dari Rp. 214,1 milyar menjadi Rp. 343,4 milyar atau naik 60,4%, volume usaha dari Rp. 217,7 milyar menjadi Rp. 266,7 milyar atau naik 22,6%, dan total SHU mengalami kenaikan dari Rp. 13,6 milyar menjadi Rp. 20,3 milyar atau naik sebesar 48,7%.

BAB II - 120


Disamping itu, selang tahun 2007 – 2011, Provinsi Gorontalo telah memiliki 3 koperasi berskala besar tingkat nasional sebagaimana terlihat pada tabel 2.107. Tabel 2.107 Koperasi Berskala Besar NO

NAMA KOPERASI

JUMLAH ANGGOTA

TOTAL ASSET (000)

1

KSU MEKAR JAYA KOTA GORONTALO KEC. KOTA TENGAH

293

Rp 13,362,415

KSU MULYA JAYA KAB. GORONTALO KEC. TELAGA JAYA

137

KOP. TEBU RAKYAT MITRA BANGKIT. KAB. BOALEMO KEC. PAGUYAMAN

2

3

JUMLAH

OMZET (000)

SHU (000)

Rp

5,673,870

Rp 211,785

Rp

8,638,336 Rp

9,501,635

Rp 478,799

174

Rp

7,762,125 Rp

9,250,000 Rp

604

Rp 16,400,461

Rp 18,751,635

13,295

Rp 492,094

Sumber : Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo 2012

Sedangkan untuk perkembangan UMKM di Provinsi Gorontalo periode 2007-2011 jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2007 jumlah UMKM sebanyak 32.865 unit dan Tahun 2011 menjadi 60.378 unit, atau meningkat sebesar 84% selama 5 tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.108. Tabel 2.108 Jumlah UMKM Provinsi Gorontalo periode 2007 – 2011 UMKM

2007

2008

2009

2010

2011

Usaha Mikro

30,021

47,810

48,238

50,694

51,961

Usaha Kecil

2,660

3,303

7,431

7,901

8,099

184

219

222

310

318

32,865

51,332

55,891

58,905

60,378

Usaha Menengah Total

Sumber : Data Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo 2012

Perkembangan jumlah UMKM tersebut merupakan akumulasi dari pertumbuhan UMKM di kabupaten/kota. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.109.

BAB II - 121


Tabel 2.109 Perkembangan UMKM Per Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

2007

2008

2009

10.069

15.003

16.637

16.913

17.340


2.066

4.001

4.136

4.646

4.731

Kab. Boalemo

3.724

5.559

5.863

5.940

6.018

Kab. Pohuwato

4.414

7.432

7.714

8.078

8.341

Kab. Bone Bolango

5.865

8.348

10.527

11.338

11.608

Kota Gorontalo

6.727

10.989

11.014

11.989

12.340

32.865

51.332

55.891

58.905

60.378

Kab. Gorontalo

Provinsi Gorontalo

2010

2011*

Sumber : Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo 2012 (*angka sangat sementara)

Tabel 2.109 menunjukkan tingkat pertumbuhan UMKM terbesar di Kabupaten Bone Bolango, dengan tingkat pertumbuhan dari tahun 2007 – 2011 mencapai 47,9%. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Pohuwato sebesar 28%, Kabupaten Gorontalo Utara 23,9%, Kabupaten Gorontalo 22,9%, Kabupaten Boalemo 22,8% dan terakhir Kota Gorontalo 15,4%. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan UMKM di Provinsi Gorontalo mencapai 83,7%, atau berkembang hampir 2 kali lipat jumlahnya. Namun demikian harus diakui bahwa perkembangan jumlah UMKM belum diikuti dengan peningkatan produktifitas, daya saing usaha, dan permodalan, sehingga UMKM di Gorontalo cenderung rentan dengan gejolak dan tekanan ekonomi, terlebih jika kebijakan pemerintah menaikkan BBM jadi diterapkan. Salah satu sarana penting dalam mendukung pengembangan usaha pelaku UMKM adalah ketersediaan infrastruktur distribusi barang dan jasa. Hingga tahun 2011, Pasar Tradisional berjumlah 49 unit dan Pasar Modern 12 unit dengan total jumlah sebanyak 61 unit. Jika dibandingkan dengan jumlah kecamatan di Provinsi Gorontalo tahun 2011 sebanyak 65 kecamatan, berarti rasio pasar terhadap jumlah kecamatan adalah 0,94, atau tidak semua kecamatan memiliki sarana pasar tradisional. Berikut data jumlah Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Provinsi Gorontalo tahun 2011.

BAB II - 122


Tabel 2.110 Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kab./Kota

Pasar Tradisional

Jumlah

Pasar Modern

Kota Gorontalo

7 unit

10 unit

17 unit

Kab. Gorontalo

13 unit

2 unit

15 unit

Kab. Boalemo

4 unit

-

4 unit

Kab. Pohuwato

14 unit

-

14 unit

Kab. Bone Bolango

3 unit

-

3 unit


8 unit

-

8 unit

Provinsi Gorontalo

49 unit

12 unit

49 unit


Disamping itu, peran pelaku UKM selaku sektor riil didaerah tercermin melalui aktifitas

perdagangan

Gorontalo baik

ekspor maupun

antar

pulau. Berikut data

perkembangan ekspor Gorontalo tahun 2007 – 2011. Tabel 2.111. Perkembangan Volume Ekspor Gorontalo

NO

2007

2008

2009

2010

2011

TOTAL

Volume (kg)

Volume (kg)

Volume (kg)

Volume (kg)

Volume (kg)

Volume (kg)

1,109,979

286,281

234,740

216,226

211,601

2,058,827

26,716,000

-

7,700,000

18,252,010

-

52,668,010

1,997,919

18,136,048

8,235,000

-

-

28,368,967

KOMODITI

1

KAYU

2

BUNGKIL KOPRA

3

MINYAK KELAPA KASAR

4

JAGUNG KUNING

83,448,000

81,030,000

43,763,460

41,299,275

6,600,000

256,140,735

5

TEPUNG KELAPA

862,500

-

766,000

-

-

1,628,500

6

GULA TETES

23,835,880

27,069,493

14,051,880

37,768,000

10,200,000

112,925,253

7

ROTAN POLIS

118,850

295,502

207,650

110,200

-

732,202

138,089,128

126,817,324

74,958,730

97,645,711

17,011,601

454,522,494

TOTAL


BAB II - 123


Tabel 2.112. Perkembangan Nilai Ekspor Gorontalo NO 1 2 3 4 5 6 7

KOMODITI

2007

2008

2009

2010

2011

TOTAL

Nilai (US$)

Nilai (US$)

Nilai (US$)

Nilai (US$)

Nilai (US$)

Nilai (US$)

KAYU

1,104,711

388,460

8,318,344

163,045

292,531

18,267,092

BUNGKIL KOPRA

2,804,140

-

847,400

2,007,721

-

5,659,261

MINYAK KELAPA KASAR

1,398,543

5,100,976

1,062,375

-

-

7,561,894

JAGUNG KUNING

15,062,550

16,276,350

7,488,730

8,893,909

1,735,440

49,456,979

TEPUNG KELAPA

655,000

-

592,332

-

-

1,247,332

10,730,000

1,995,520

1,597,988

5,931,463

846,600

21,101,571

129,213

336,393

250,573

132,888

-

849,066

31,884,157

32,097,699

20,157,742

17,129,026

2,874,571

104,143,195

GULA TETES ROTAN POLIS TOTAL


Tabel 2.111 dan 2.112 menunjukkan adanya kecenderungan penurunan volume dan nilai ekspor Gorontalo selang tahun 2007 – 2011. Penurunan ini diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain penurunan permintaan negara importir, stok barang daerah, kebijakan ekspor nasional dan negara importir, dan membaiknya harga komoditi antar pulau sehingga pelaku usaha lebih memilih perdagangan antar pulau ketimbang ekspor. Komoditi ekspor terbesar Gorontalo adalah Jagung Kuning sebesar 256.141 ton dengan total nilai ekspor mencapai US$ 49.456.979. Kemudian diikuti oleh Gula Tetes sebesar 112.925 ton dengan nilai US$ 21.101.571, Bungkil Kopra sebesar 52.668 ton dengan nilai US$ 5.659.261, Minyak Kelapa Kasar 28.369 ton dengan nilai US$ 7.561.894, Kayu 2.059 ton dengan nilai US$ 18.267.092, Tepung Kelapa 1.629 ton dengan nilai US$ 1.628.500 dan terakhir Rotan Polis 732 ton dengan nilai US$ 849.066. Negara tujuan ekspor Gorontalo antara lain Singapura, Philipina, Vietnam, Korea, Thailand, Malaysia, China dan Jepang. Pada prinsipnya, perkembangan kuantitas KUMKM belum dibarengi dengan perkembangan kualitas yang dapat memberi nilai tambah yang besar bagi pelaku usaha. Hal ini disebabkan KUMKM Provinsi Gorontalo belum didukung sepenuhnya dengan permodalan yang memadai, teknologi tepat guna, dan promosi produk untuk pemasaran yang efektif serta belum didukung oleh kemitraan dalam bentuk inti-plasma, subkontrak, waralaba (franchise), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan ( joint venture), bagi hasil, dan penyumberluaran (outsourcing). Fungsi

kelembagaan

KUMKM masih

belum

optimal

karena banyak

permasalahan internal. Salah satu upaya untuk mengembangkan perekonomian daerah adalah ekonomi kreatif yang sampai saat ini masih sangat terbatas pengembangannya.

BAB II - 124


Lebih lanjut, untuk lembaga keuangan sesuai data yang ada pada Bank Indonesia terdapat 17 lembaga perbankan yang ada di Gorontalo baik perbankan nasional maupun swasta. Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang telah beroperasi sebanyak 4 BPR. Keempat BPR ini telah beroperasi di Kab/Kota kecuali di Bone Bolango dan Gorontalo Utara. Tabel 2.113 akan menggambarkan distribusi lembaga perbankan pemerintah dan swasta termasuk BPR di Kabupaten dan Kota. Tabel 2.113 Jumlah Bank Pemerintah dan Swasta di Provinsi Gorontalo NO

NAMA BANK

1

KOTA GORONTALO PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Jl. H. Nani Wartabone (ex. Jl. A. Yani)

KC

D

Jl. H. Nani Wartabone No. 32 (ex. Jl. A. Yani No.32) Jl. H. Nani Wartabone No. 22 (ex. Jl. A. Yani No.22) Jl. M.T. Haryono No.18

KC

D

KC

D

4

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Sulut

KC

ND

5

PT. Bank Muamalat Indonesia

Jl. Raja Eyato No. 35A

KC

D

6

D

KC

D

KC

D

9

PT. Bank Syariah Mandiri

KC

D

10

PT. Bank Sinarmas

KC

D

11

PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk

KC

D

12

KCP

ND

KCP

ND

KCP

ND ND

KCP

ND

KCP

ND

KCP

ND

19

PT. Bank Sulut

KCP

ND

20

PT. Bank Central Asia, Tbk

Jl. H. Nani Wartabone No. 62 (ex. Jl. D.I. Panjaitan No.62) Kel. Limba U 1 UMK-Satya Praja Gtlo, Jl. Raya Eyato No. 36, Kel. Biawao, Kec. Kota Selatan Jl. Prof. Dr. H.B. Yasin (ex. Jl. K H Agus Salim) Kel. Paguyaman, Kec. Kota Utara Jl. Pasar Minggu No.20 Ds. Bube Kec. Suwawa Jl. Budi Utomo No. 209, Kel. Limba U-I, Kec. Kota Gorontalo Jl. H. Nani Wartabone No. 10 (ex. Jl. Ahmad Yani No. 10)

KCP

18

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional PT. Bank Sulut

Jl. Prof. H.B. Yasin No.55, Limba U2,Kota Selatan Jl. H. Nani Wartabone No. 58 ( ex. Jl. A. Yani No.58) Jl. H. Nani Wartabone No. 139 (ex. Jl. Ahmad Yani No. 139) Gorontalo 96114 Jl. H. Nani Wartabone No. 127 (ex. Jl. Ahmad Yani No. 127) Jl. KH. Agus Salim (Basuki Rahmat) No. 11, Kel. Limba, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo Jl. H. Nani Wartabone (d/h Jl. Ahmad Yani) No.32 B & 32 C, Kel. Biawao, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo Jl. MT. Haryono No.62, Kel. Biawao, Kec. Kota Selatan Jl. Patimura No.22 Kel. Limba U 1, Kec. Kota Selatan Jl. Jend. Sudirman No.6 Kel. Wumialo

KC

8

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk PT. Bank Mega, Tbk

KCP

D

2 3

7

13 14 15 16 17

ALAMAT

STATUS

BAB II - 125


21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Syariah Mega Indonesia PT. Bank Syariah Mega Indonesia PT. Bank Tabungan Negara (Persero) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Muamalat Indonesia PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

37

PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk

38

PT. Bank Panin, Tbk

38

PT. BPR Mega Zanur

39

PT. BPR Paro Dana

40

PT. BPR Asparaga Adiguna Bersama PT. BPR Telaga Sinar Cahaya

41

Jl. Prof. Dr. H.B. Yasin (ex. Jl. Agus Salim)

KCP

D

KCP Sentral Gorontalo, Jl. Sam Ratulangi No.33, Kel. Limba U II, Kec. Kota Selatan KCP Satya Praja, Jl. KH. Agussalim No. 13, Kel. Limba B, Kec. Kota Selatan Jl. H. Nani Wartabone No. 16 (ex. Jl. Ahmad Yani No.16) KK SOPP Gorontalo-STKIP, Jl. Jend. Sudirman No. 6, Gorontalo KK BRI KPP Pratama

KCP

ND

KCP

ND

KK

ND

KK

ND

KK

ND

KK BRI Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo Jl. H. Nani Wartabone (ex. Jl. D.I. Panjaitan) No. 74, Kel. Limba U, Kec. Kota Selatan Jl. Raja Eyato - Kota Barat

KK

ND

KK

ND

Unit

ND

Jl. Budi Utomo, Kota Utara

Unit

ND

Jl. Sultan Botutihe No. 168 (ex. Jl. Nani Wartabone No. 168, Kel. Oluhata, Kec. Kabila) Jl. Irigasi Kec. Tapa

Unit

ND

Unit

ND

Jl. Raja Eyato

Unit

ND

Jl. Sultan Botutihe (ex. Jl. Hi. Nani Wartabone, Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo) Jl. Sam Ratulangi

Unit

ND

Unit

ND

Jl. Prof. Aloei Saboe

Unit

ND

Jl. Kartini No. 2 Kel. Limba U1, Kec. Kota Selatan Jl. Jend. Ahmad Yani, Biawao, Kota Selatan, Gorontalo Jl. H.B. Yasin No. 40, Kota Gorontalo

KC KC

D

KP

ND

Jl. Raya Limboto No. 40 KM 7, Desa Luhu, Kec. Telaga Jl. Prof. Dr. H.B. Yasin No. 67 (ex. Jl. Kartini No.67) Jl. MH Thamrin Kel. Limba UI Kec. Kota Selatan

KP

ND

KC

ND

KP

ND

KABUPATEN GORONTALO 1

PT. Bank Sulut

Jl. Mayor Dullah No.1

KC

ND

2

Jl. Jend. Sudirman No.269

KC

D

Jl. Jend. Sudirman No. 45, Kel. Kayubulan, Kec. Limboto Jl. Sudirman No.35

KCP

ND

4

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

KCP

ND

5

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Jl. Raya Limboto, Kel. Bulila, Kec. Telaga

KF

ND

3

BAB II - 126


6


Jl. Isimu Raya No. 47, Kec. Tibawa

KF

ND

7

Jl. Mbui Bungale

KCP

ND

Jl. Trans Sulawesi, Desa Marisa Utara

KCP

ND ND

KCP

ND

KCP

ND

KCP

ND

KK

ND

14


KK

ND

15

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. BPR Asparaga Adiguna Bersama PT. BPR Paro Dana

Jl. Jend. Sudirman, Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo Jl. PT. Rajawali, Desa Sidomulyo, Kec. Biliyohuto, Kab. Gorontalo KCP Paguyaman, Jl. Rajawali Dusun IV, Desa Sidomulyo, Kec. Boliyohuto KCP Sentral Limboto, Jl. KH. Wahid Hasyim No.560A, Kel. Kayubulan, Kec. Limboto Jl. Raya Limboto, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo Jl. Jend. Sudirman No.60 Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo KK SOPP Limboto, Jl. Mayor Dullah No. 287, Limboto Kel. Isimu/Trans Sulawesi Kec. Tibawa

KCP

13

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional PT. Bank Syariah Mega Indonesia PT. Bank Syariah Mega Indonesia PT. Bank Sulut

KK

ND

Unit

ND

Kel. Kayubulan, Kec. Limboto

Unit

ND

Desa Payunga, Kec. Batudaa

Unit

ND

Desa Hulawa, Kec. Telaga

Unit

ND

Jl. Trans Sulawesi, Desa Kotajin, Kec. Atinggola, Kab. Gorontalo Desa Bulila Kec. Telaga

Unit

ND

KP

ND

Desa Sidodadi, Kec. Boliyohuto, Kab. Gorontalo

KK

ND

8 9 10 11 12

16 17 18 19 20 21 22

KABUPATEN BOALEMO 1

PT. Bank Sulut

Jl. Trans Sulawesi, Kec. Tilamuta

KC

ND

2

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk PT. Bank Muamalat Indonesia

Jl. Trans Sulawesi, Desa Hungayonaa, Kec. Tilamuta KK Boalemo, Jl. Husin Dj. Rahman, Desa Limbato, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo Desa Limbato, Kec. Tilamuta

KCP

ND

KK

ND

Unit

ND

Desa Sidomulyo, Kec. Boliyohuto

Unit

ND

Desa Bongo, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo, Gorontalo Jl. Trans Sulawesi Desa Molombulahe , Kec. Paguyaman

Unit

ND

KC

ND

3 4 5 6 7

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. BPR Asparaga Adiguna Bersama KABUPATEN POHUWATO

1

PT. Bank Sulut

Jl. Trans Sulawesi No.117, Marisa

KC

ND

2

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Negara Indonesia

Jl. Trans Sulawesi No.128, Kec. Marisa

KCP

D

Jl. Trans Sulawesi (Depan Lap. Ormas Marisa), Desa Marisa Utara, Kec. Marisa Jl. Trans Sulawesi, Kec. Marisa

KCP

ND

KCP

ND

3 4

BAB II - 127


(Persero) Tbk 5


Jl. Trans Sulawesi, Kec. Marisa

KCP

ND

6

PT. Bank Sulut

KCP

ND

7


KK

ND

8

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Syariah Mega Indonesia PT. BPR Paro Dana

KCP Popayato, Jl. Raya Trans Sulawesi No. 188 Desa Maleo Kec. Popayato Timur, Kab. Pohuwato Jl. Trans Sulawesi Komp. Lapangan Ormas, Kec. Marisa KK SOPP Marisa, Jl. Batu Pasang, Marisa

KK

ND

Jl. Trans Sulawesi, Desa Buntulia Selatan, Kec. Marisa Jl. Trans Sulawesi Desa Motolohu Kec. Randangan, Kab. Puhowato KCP Pohuwato-Marisa, Jl. Batu Pasang, Kel. Marisa Utara Jl. Trans Sulawesi No. 132, Desa Buntulia Selatan, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato, Marisa

Unit

ND

Unit

ND

KCP

ND

KC

ND

Kompleks Perkantoran Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango Kompleks Pasar Bilungala (Simpang Empat) Desa Bilungala Kec. Bone Pantai Kab. Bone Bolango

Unit

ND

Unit

ND

Jl. Trans Sulawesi, Ds. Pontolo, Kec. Kwandang Kel. Moluo, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara BDI KCP Gorontalo Utara, Jl. Trans Sulawesi, Dusun Pasar Lama, Desa Moluo

KCP

ND

KCP

ND

KCP

ND

Jl. Trans Sulawesi Pelabuhan Anggrek Kwandang, Desa Pantolo, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara (Kompleks Pasa Molingkapoto) KK Gorontalo Utara, Jl. Trans Sulawesi, Simpang Tiga, Polsek Kwandang, Desa Moluo KK SOPP Kwandang, Jl. Raya Trans Sulawesi No. 88, Gorontalo Desa Moluo, Kec. Kwandang

KCP

ND

KK

ND

KK

ND

Unit

ND

Unit

ND

9 10 11 12

1 2

KABUPATEN BONE BOLANGO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

1

KABUPATEN GORONTALO UTARA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

2

PT. Bank Sulut

3

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk

4

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional

5


6

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT. Bank Rakyat Indonesia Jl. Trans Sulawesi Desa Bulontio Timur Kec. (Persero) Tbk Sumalata Kab. Gorontalo Utara Sumber : Bank Indonesia Gorontalo, 2012

7 8

Keberadaan perbankan di daerah diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi sebagai bentuk penguatan modal usaha melalui skim kredit. Salah satu skim yang sangat diminati adalah Kredit Usaha Rakyat disingkat KUR. KUR diarahkan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki kelayakan usaha namun tidak bankable dikarenakan

BAB II - 128


tidak adanya asset yang bisa dijadikan jaminan. Sejak diluncurkan pada tahun 2008 hingga 2011 penyaluran KUR di Gorontalo telah mencapai Rp. 279.102.820.500, yang disalurkan kepada 36.782 UMKM se Provinsi Gorontalo. 2.3.1.11 Kebudayaan Seperti umumnya masyarakat Indonesia, masyarakat Gorontalo dikenal dengan masyarakat yang terbuka (open minded). Mudah menerima dan menyapa siapa saja yang datang ke daerah. Di Gorontalo tidak mengenal perbedaan suku/etnik, dan agama, semua diperlakukan sama. Nilai-nilai adat dan budaya yang masih kuat dalam kehidupan bermasyarakat yang dimiliki Gorontalo, dijadikan kekayaan dan pemersatu yang tak ternilai dan modal dasar untuk membangun daerah kedepan yang lebih sejahtera. Selain itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama telah menempatkan Provinsi Gorontalo sebagai salah satu pusat pengembangan Kebudayaan Islam di Kawasan Timur Indonesia. Ini disebabkan karena masyarakat Gorontalo dipandang masih tetap memegang teguh adat dan budaya leluhur. Agama dan kebiasaan-kebiasaan adat/budaya dijalankan dalam falsafah hidup orang Gorontalo melalui “Adat bersendikan syara” dan “Syara

bersendikan

Kitabullah”.

Jadi

kehidupan

keseharian

masyarakat

Gorontalo,

telah

berkembang kedalam suatu suasana yang dinamis dan berdasarkan nilai-nilai religious tersebut. Dengan demikian kehidupan harmonis dan damai inilah yang dijadikan modal sosial untuk terus membangun daerah dalam mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain. Bagi pelaku bisnis, investor, dan wisatawan, keamanan, dan kenyamanan menjadi syarat mutlak harus disiapkan daerah bagi mereka. Itulah yang menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk tetap menciptakan daerah yang aman dan damai. Keamanan menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah termasuk partisipasi aktif masyarakat untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Kerjasama dan komunikasi yang dibangun oleh institusi terkait bidang kemasyarakatan dan keamanan, tokoh-tokoh adat serta tokoh agama menjadi kunci utama membangun perdamaian melalui dialog-dialog terbuka terkait masalah kebangsaan dan keagamaan antar institusi. 2.3.1.12 Kepemudaan dan Olah Raga Kepemudaan dan olahraga dilaksanakan dengan Visi Gorontalo Emas serta Misinya yaitu mewujudkan masyarakat gemar berolahraga, kreatif dan inovatif. Visi dan misi ini dilakukan melalui strategi: menata dan menyempurnakan sistem pembinaan dan pengembangan pemberdayaan olahraga, membangun keserasian dan keharmonisasian program, mekanisme dan hasil pembangunan keolahragaan kabupaten/kota, serta memfasilitasi dan mengembangkan jaringan serta akses kemitraan disektor olahraga tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Pembinaan pemuda selama ini sudah berjalan cukup baik. Banyak prestasi membanggakan diraih oleh pemuda baik di tingkat nasional maupun internasional, terutama terkait dengan bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kota Gorontalo memiliki potensi pemuda yang unggul. Namun yang masih perlu ditingkatkan BAB II - 129


adalah kemandirian sosial pemuda untuk bisa survive dalam arus globalisasi yang bisa berdampak negatif pada pola relasisosial, menipisnya semangat kebangsaan, dan gaya hidup hedonis. Semakin sempitnya lapangan kerja di sektor formal membutuhkan kemandirian pemuda untuk berwirausaha. Prestasi olahraga dalam berbagai event sudah cukup baik, namun masih perlu peningkatan kesadaran berolahraga di kalangan masyarakat luas, pembibitan olahraga dan peningkatan jumlah ruang publik untuk olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Diharapkan dengan peningkatan ruang publik untuk olahraga, pembibitan olahraga dan pemasyarakatan olahraga akan memudahkan pencarian dan penemuan bibit unggul daerah di bidang olahraga dan bisa membudayakan olahraga di masyarakat. Tabel 2.114 Daftar Perolehan Medali Kejuaraan Nasional dan Internasional No.

Kejuaraan

1

Sea Games

2

Asian Games

Cabang Olahraga Sepak Takraw

Tahun 2009

Jumlah Medali Perunggu 1

Perak -

Emas -

1

-

-

17

5

9

Sepak Takraw 2010 Atletik & Sepak 3 Kejurnas PPLP 2003 - 2010 Takraw Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2011

2.3.1.13 Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Semangat demokrasi dalam kehidupan masyarakat telah membawa perubahan signifikan utamanya perubahan dalam paradigma pemerintahan, yaitu dari pola sentralisasi bergeser ke pola desentralisasi, yang berimplikasi pula pada perubahan peran pemerintah daerah yang harus makin responsive terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang makin demokratis. Perubahan tersebut setidaknya telah terinspirasi dibidang politik dan pemerintahan. Pendidikan politik kepada masyarakat selalu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kedewasaan politik masyarakat dan partisipasi politik masyarakat. Hal ini tergambar pada pelaksanaan pemilihan Anggota Legislatif, Presiden/Wakil Presiden tahun 2009 yang tingkat partisipasi politik masyarakat mencapai 83 %. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo periode tahun 20122017, dari jumlah DPT sebanyak 756.597 orang yang menggunakan hak pilih sebanyak 608.799 orang, dimana suara sah sebanyak 495.175 orang dan suara tidak sah sebanyak 113.624 orang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.115.

BAB II - 130


Tabel 2.115 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 A. NO

SUARA SAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1

KOTA GORONTALO

KAB. GORONTALO

KAB. POHUWATO

KAB. BOALEMO

KAB. BONE BOLANGO

KAB. GORUT

3

4

5

6

7

8

2

JUMLAH AKHIR 9

1

Drs. H. RUSLI HABIBIE, MAP DR. Drs. H. IDRIS RAHIM, MM

44.150

60.449

29.390

35.923

45.978

48.121

264.011

2

DR. IR. H. GUSNAR ISMAIL, MM H. TONNY ULOLI, SE.MM

41.730

42.924

28.390

31.164

28.228

10.624

183.060

3

Drs. H. DAVID BOBIHOE AKIB, MM PROF.DR.IR.H.NELSON POMALINGO,M.Pd

14.879

-

10.712

9.356

10.095

3.062

48.104

68.492

76.443

84.301

61.807

495.175

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH B. NO

100.759

103.373

SUARA TIDAK SAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH UNTUK SELURUH PASANGAN NAMA PASANGAN CALON KEPALA JUMLAH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DAERAH AKHIR DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA GORONTALO KAB. GORONTALO KAB. POHUWATO KAB. BOALEMO KAB. BONE BOLANGO KAB. GORUT

1

2

1

SUARA TIDAK SAH

3

5

6

7

1.173

106.974

4

1.032

2.721

1.025

699

113.624

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH + SUARA TIDAK SAH 101.932

210.347

69.524

79.164

85.326

62.506

608.799

JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

8

9

756.597

Sumber : Badan Kesbangpol Prov. Gorontalo,2012

Berdasarkan data yang terdaftar pada Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2012 jumlah LSM sebanyak 69, Orkesmas sebanyak 74 dan yayasan sebanyak 19, demikian juga data kejadian unjuk rasa dan konflik yang menonjol sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2.116, 2.117 dan 2.118. Tabel 2.116 Jumlah LSM/Orkemas, Yayasan Yang Terdaftar pada Badan Kesbang dan Politik No.

LSM/Orkemas

Jumlah

1.

LSM

69

2.

Orkemas

74

3.

Yayasan

19

Ket.


BAB II - 131


Tabel 2.117 Jumlah Kejadian Unjuk Rasa di Provinsi Gorontalo Selang tahun 2008 s/ Mei 2012 Tahun

No.

Materi Unras

1

Masalah Kebijakan Pemerintah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Masalah PILKADA, PILEG Masalah tambang Masalah Penegakan Hukum

2 3 4 5

2008

2009

2010

2011

2012

8

8

18

22

3

1

11

11

8

3

18 2

4 5

2 1 17

2 2 3

1 1

Sumber : Intelkam POLDA Gorontalo & Badan KesbangPol Prov. Gorontalo

Tabel 2.118 Data Konflik Yang Menonjol Tahun 2012 No. 1.

Jenis Konflik Konflik Antar Lembaga

2.

Tawuran antar pelajar

Uraian Konflik antara BRIMOB dan KONSTRAD Tawuran antara SMK 1 & SMK 3


Jumlah Korban 1 (satu) Orang -

Ket Sudah diselesaikan oleh Instansi terkait Sudah diselesaikan oleh Pihak sekolah

2.3.1.14 Ketahanan Pangan a.

Perkembangan Ketersediaan Pangan Intervensi kebijakan dan program Ketahanan Pangan selama periode 2003-2011 telah menaikkan tingkat ketersediaan energy (kalori/kapita/hari) dan protein (gr/hari), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.30 dan 2.31 walaupun fluktuatif.

Tetapi

ketersediaan lemak (gr/kapita/hari) cenderung menurun seperti yang ditujukkan pada Gambar 2.32. Penyebab utama berfluktuasinya ketersediaan tersebut, antara lain disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya secara arif dan adanya gangguan iklim, dan juga di pengaruhi oleh jumlah permintaan terhadap pangan yang merupakan dampak dari peningkatan pendapatan masyarakat. Terkait dengan penurunan ketersediaan lemak, antara lain disebabkan oleh produksi pangan hewani tidak mengalami peningkatan produksi yang cukup besar, serta pertambahan penduduk tiap tahun semakin bertambah.

BAB II - 132


Gambar. 2.30

Sumber : Dinas Pertanian dan ketahanan pangan, 2012

Produksi pangan cenderung naik yang menunjukkan besarnya kecukupan penyediaan pangan yang dipenuhi dari produksi dalam negeri. Untuk ketersediaan energy pada tahun 2003-2007 cenderung naik, sedangkan periode tahun 2008-2010 kecenderungannya menurun. Hal ini dipengaruhi oleh semaikin bertambahnya jumlah penduduk sedangkan produksi stagnan. Akan tetapi secara nasional angka ketersediaan energy di Provinsi Gorontalo telah melebihi angka ketersediaan energy yang diamanatkan pada pertemuan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi IX Tahun 2008, bahwa tingkat ketersediaan energ di Indonesia adalah 2200 kkal. Gambar. 2.31

BAB II - 133



Sedangkan ketersediaan protein yang diamanatkan pada WNPG tahun 2008 adalah 57 gram/hari. Untuk kondisi di Provinsi Gorontalo, ketersediaan protein masih melebihi angka nasional yaitu berkisar 65,45-194,45 gram/hari atau 114,8% - 341% diatas angka nasional. Pada tahun 2003-2008 ketersediaan protein cenderung naik, akan tetapi pada tahun 2009-2010 ketersediaannya cenderung turun. hal ini dipengaruhi oleh produksi pangan hewani tidak mengalami peningkatan produksi yang cukup besar, apa bila dibandingkan dengan pertambahan penduduk setiap tahun. Gambar 2.32


Ketersediaan lemak kecenderungannya turun, hal diakibatkan oleh produksi pangan hewani

tidak mengalami peningkatan produksi yang cukup besar, serta

pertambahan penduduk tiap tahun semakin bertambah. b.

Perkembangan PPH Ketersediaan dan Konsumsi Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Apabila skor PPH tinggi, maka ketersediaan dan konsumsinya semakin beragam. PPH ketersediaan di Gorontalo, mengalami naik turun, kondisi ini diakibatkan oleh tidak dinamisnya peningkatan produksi. PPH ideal yang diharapkan pada tahun 2020 adalah 100, sedangkan PPH aktualnya berkisar antara 60,8-68,3 seperti ditunjukkan pada Gambar 2.33.

BAB II - 134


Gambar 2.33


Pada

Gambar

2.34,

performance

PPH

konsumsi

yang

menggambarkan

keberagaman tingkat konsumsi masyarakat selang 2004-2010 belum mencapai sasaran sampai pada angka 80,2. Ketidakberagaman ini disebabkan oleh dominannya tingkat konsumsi kelompok pangan padi-padian khususnya beras dan masih rendahnya konsumsi untuk kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah. Oleh karena itu telah dilakukan upaya penganekaragaman pola konsumsi pangan melalui program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan kampanye “ One day no rice “. Gambar 2.34


BAB II - 135


Hasil analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi tahun 2012, yang diolah berdasarkan data ketersediaan produksi pangan pokok (padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar) menunjukkan, bahwa wilayah Provinsi Gorontalo secara total berada pada status aman, kecuali wilayah Kota Gorontalo. Hal ini disebabkan karena lahan produktif sangat sedikit jumlahnya dan

pertambahan penduduk yang meningkat secara signifikan

sehingga

menjadikan wilayah Kota Gorontalo sebagai wilayah Rawan pangan secara Kualitatif. Selain itu, wilayah (desa, kecamatan, kabupaten) menjadi rawan pangan apabila terbatasnya sumberdaya pertanian, jumlah penduduk dan pertumbuhannya yang tinggi serta aksesibilitas pangan yang sulit untuk menjangkau wilayah-wilayah tersebut. Kestabilan distribusi pangan di Gorontalo terus terkendali, walaupun pada kondisikondisi tertentu misalnya menjelang hari-hari besar keagamaan dan musim paceklik sering terjadi lonjakan harga pangan pokok yang mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap pangan. Untuk itu telah dilakukan langkah-langkah yang terkait dengan stabilitasi harga, antara lain melalui kegiatan program penguatan lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM), penyediaan cadangan pangan masyarakat melalui program lumbung pangan, dan pengembangan sistem informasi harga, pasokan dan akses pangan. Menjadi skala prioritas selain ketahanan pangan adalah keamanan pangan (food and

bio security) juga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu industri pangan yang berperan sebagai pengedar pangan ke konsumen harus memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa tahun terakhir ini keamanan pangan selalu menjadi pertimbangan pokok dalam perdagangan, baik perdagangan nasional maupun perdagangan internasional. Di seluruh dunia kesadaran dalam hal keamanan pangan semakin meningkat. Pangan semakin penting dan vital peranannya dalam perdagangan dunia. Berkaitan dengan keamanan pangan sampai saat ini belum ada sinergitas yang mantap antara pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga internasional, regional, sub regional, dan antar daerah guna memperkuat ketahanan pangan serta masih terbatasnya pusat-pusat riset untuk mendukung food and bio-security.

BAB II - 136


Tabel 2.119 Situasi Pangan dan Gizi Di Provinsi Gorontalo Tahun 2012

No

Kecamatan

Skor Ketersediaan Pangan

Skor Akses Pangan

Indeks Skor Skor Komposit Pemanfaatan Komposit Tahun 2012 Pangan (IKT)

1

KABUPATEN BOALEMO

1

3

1

5

3

2

KABUPATEN GORONTALO

1

3

1

5

3

3

KABUPATEN POHUWATO

1

3

1

5

3

4

KABUPATEN BONE BOLANGO

1

3

1

5

3

5

KABUPATEN GORONTALO UTARA

1

3

1

5

3

6

KOTA GORONTALO

3

2

1

6

3

Provinsi Gorontalo

1

3

1

5

3

Sumber data : Hasil Olahan Subdinas Ketahanan Pangan Tahun 2012 Keterangan :

Rasio 3≤r≤4 5≤r≤6 5≤r≤9

Skor 1 2 3

Warna Hijau Kuning Merah

* Tanpa ada Bobot 3 * Ada Bobot 3

Mengacu pada Tabel 2.118, hanya Kota Gorontalo yang skor ketersediaan pangannya dikategorikan rawan, sementara seluruh kabupaten dipandang relative aman, tetapi dari aspek skor akses pangan seluruh kabupaten dinilai rawan. Untuk skor pemanfaatan pangan seluruh kabupaten/kota dikategorikan aman dan indeks komposit

(IKT) seluruh wilayah

kabupaten/kota dinilai rawan. 2.3.1.15 Komunikasi dan Informatika Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang demikian pesat telah mendorong peran strategis informasi sebagai suatu modal dasar pembangunan. Berbagai potensi keunggulan daerah seperti keindahan alam, iklim, sumber daya hayati baik pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan, sumber daya mineral dan pertambangan, bila dikemas sebagai suatu produk informasi yang tepat akan menjadi sumber kegiatan ekonomi yang tiada batasnya dan memiliki daya saing tinggi. Keunggulan khas tersebut, perlu digali dan dikembangkan menjadi Gorontalo Information Database, yang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi pertumbuhan sektor-sektor yang lain dan pada akhirnya dapat memajukan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo. Pembangunan Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo untuk tahun 20072012 difokuskan kepada tiga agenda utama, yaitu:

1. Terbangunnya koneksi data base antar seluruh unit kerja 2. Berkembangnya warung informasi di setiap kecamatan 3. Terwujudnya teknologi informasi yang dimanfaatkan secara efektif Terkait dengan agenda pembangunan Komunikasi dan Informatika sepanjang tahun 20072012 yang telah dicapai yaitu: BAB II - 137


1. Terbangunnya infrastruktur jaringan intranet dengan jumlah 60 titik sambungan jaringan yang terdiri atas 55 titik sambungan jaringan SKPD dan UPTD, 4 titik sambungan tempat umum dan 1 titik sambungan untuk asosiasi pengadaan barang dan jasa. 2. Kapasitas koneksi internet dengan kapasitas 12 Mbps untuk melayani 60 titik sambungan 3. Website dan portal Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dapat diakses melalui www.gorontaloprov.go.id dan www.gorontalo.go.id 4. Webmail untuk seluruh SKPD, Kecamatan dan Desa dengan jumlah 3274 pengguna yang dapat diakses melalui http://mail.gorontaloprov.go.id 5. Pengembangan sistem informasi pendidikan dan sistem informasi perpustakaan digital dengan jumlah 7851 database dan dokumen digital 6. Pengembangan Sistem Informasi Hukum dan Perundang-undangan dengan jumlah 19.793 database hukum dan perundang-undangan dalam bentuk dokumen digital. 7. Tersedianya 72 Pusat Layanan Internet Kecamatan dan 182 Desa Dering untuk layanan komunikasi. Pembangunan telekomunikasi dalam kurun waktu 5 tahun di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 2.120. Tabel 2.120 Jumlah BTS (Build Tower Station) dan Operator di Provinsi Gorontalo, 2011 No.

Kabupaten/Kota

Jumlah BTS

Jumlah Operator

1.

Kota Gorontalo

25

Telkomsel 15, Indosat 5, XL AXIATA 3, Telkom 2

2.

Kab. Gorontalo

46


3.


19


4.

Kab. Pohuwato

21


5.

Kab. Boalemo

18


6.

Kab. Bone Bolango

22


151

151 Operator

Total

Sumber : Balihristi Provinsi Gorontalo, 2011.

Disamping pembangunan jaringan telekomunikasi seluler, untuk mendorong akses masyarakat terhadap informasi yang lebih luas, maka peran media elektronik dan cetak juga sangat dibutuhkan. Adapun lembaga media massa, cetak dan elektronik se- Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 2.121.

BAB II - 138


Tabel 2.121 Lembaga Media Massa, Cetak dan Elektronik Se- Provinsi Gorontalo No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

Nama Lembaga Media Massa, Cetak dan Elektronik Radio RRI Selebes FM M Radio Nada FM Civica FM SK FM Go Radio SMeK FM Poliyama FM Sajadah FM Fanua FM Star FM GSP Televisi GO TV TVRI Memoza Civika Cetak Gorontalo Post Radar Progresif Gema Hulondalo Warta Kesra Skandal Merdeka News

Lokasi Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Bone Bolango Kab. Pohuwato Kab. Gorontalo Utara Kab. Boalemo Kota Kota Kota Kota

Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo

Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota

Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo

Sumber : Balihristi & Biro Umum dan Humas Prov. Gorontalo (diolah)

2.3.1.16 Perpustakaan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui penyediaan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan telah terjadi peningkatan jumlah buku dan judul buku dari Tahun 2010-2011, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.122 dan 2.123.

BAB II - 139


Tabel 2.122 Jumlah Buku dan Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Gorontalo, 2010-2011. Jumlah No.

Tahun.

Jumlah Buku

Perpustakaan Desa/Kel

Jumlah Pengunjung

1.

2010

20.837

87

6.717

2.

2011

21.039

145

8.009

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2011.

Tabel 2.123 Daftar Jumlah Buku Pada Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Klasifikasi NO

KLAS BUKU

RUMPUN BUKU

JUDUL

EKSAMPLAR

ILMU KOMPUTER, INFORMASI, KARYA UMUM

3.080

6.160

100 200

FILSAFAT, PSIKOLOGI ILMU AGAMA - Agama Islam - Agama Kristen

2.800 1.020 776 244

4.600 1.938 978 960

300

ILMU SOSIAL - Kepemimpinan - Pendidikan - Manajemen - Lingkungan - Kesehatan - Bank/Keuangan - Perpajakan - Koperasi - Organisasi - Publik - Administrasi - Hukum - Ekonomi - Komunikasi - Sosial Budaya, Otonomi, Statistik - Politik - Psikologi - Antropologi - Bisnis - Buku Rencana Kerja Perorangan

1.686 55 340 64 95 61 89 31 13 8 8 29 256 105 118 67 164 11 6 112 54

3.498 91 934 126 180 151 200 56 25 12 9 54 540 213 211 128 262 21 10 221 54

1

000

2 3

4

BAB II - 140


5 6

400 500

7 8 9

600 700 800 800 900 900

10

BAHASA ILMU MURNI - Matematika - Kimia - Fisika - Biologi TEKNOLIGI, ILMU TERAPAN KESENIAN, SENI DEKORASI KESUSASTRAAN FIKSI SEJARAH GEOGRAFI JUMLAH

2.600 252 58 63 68 63 3.421 2.050 161 488 160 160 17.878

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2012

3.600 442 109 112 113 108 3.800 3.050 474 1.192 330 337 29.421

2.3.1.17 Kearsipan Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam pelaksanaan Pengeloaan Kearsipan telah terkumpul sejumlah arsip-arsip aktif dan inaktif dari setiap SKPD yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota dari tahun 2010-2011, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.124. Tabel. 2.124 Jumlah ARSIP dan Jumlah Pengelola Kearsipan di Gorontalo, 2010-2011. No.

Tahun.

Jumlah Arsip

Jumlah

Jumlah

Pengelola

Layanan Sadar

Kearsipan

Arsip

1.

2010

1.817

60

300

2.

2011

1.849

120

324

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2011.

2.3.1.18 Kepegawaian Daerah Berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional, yang meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. Sebagai gambaran umum kondisi pengelolaan manajemen kepegawaian di Provinsi Gorontalo, pada bagian ini akan menjelaskan dari segi kelembagaan dan sumber daya Aparatur. BAB II - 141


1. Kelembagaan Penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Daerah telah ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan nomenklatur yang berbeda yaitu Sekretariat Pemerintah Daerah dan Sekretariat DPRD diatur melalui Perda No. 5 Tahun 2007, Dinas-Dinas dengan Perda No.6 Tahun 2007, Lembaga-Lembaga Teknis Daerah diatur denganPerda No. 7 Tahun 2007, selain itupula ada beberapa unit kerja baru lainnya yang dibentuk karena tuntutan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Adapun susunan tingkat eselonering menurut nomenklatur unit kerja dapat dilihat pada tabel 2.125. Tabel 2.125 Data Unit Kerja dan Jabatan Struktural Provinsi Gorontalo Per Juni 2012 JUMLAH ESELONISASI NO. A 1 2 3 4 5 B 1

2

3 4 5 6 7

8

9 10 11 C 1 2 3 4 5 6 7

SKPD SEKRETARIAT Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika DINAS-DINAS Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga UPT Balai Pengembangan Kegiatan Belajar UPT Politeknik Gorontalo Dinas Kesehatan UPT Laboratorium Kesehatan UPT Balai Pelayanan Kesehatan Mandiri Dinas Pekerjaan Umum UPT Balai Jasa Konstruksi Dan Uji Material UPT Tempat Permrosesan Air Talumelito Dinas Perhubungan Dan Pariwisata Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura UPT Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dinas Perikanan Dan Kelautan UPT Taksi Mina Bahari UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan UPT Balai Kemetrologian UPT Balai Standarisasi Mutu Barang Dinas Kehutanan Dan Pertambangan Dinas Perkebunan Dan Peternakan UPT Pengembangan Ternak Wonggahu BADAN DAN KANTOR Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Keuangan Daerah UPT Kota Gorontalo & Kabupaten Bone Bolango UPT Kabupaten Gorontalo & Gorontalo Utara UPT Kabupaten Boalemo & Pohuwato Badan Lingkungan Hidup, Riset Dan Teknologi Informasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Aparatur Daerah Widyaiswara Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Penanggulangan Kemiskinan Inspektorat

I.B

II.A

II.B

III.A

III.B

IV.A

1 -

7 1 1 -

5 1 -

16 4 3 -

3 -

49 11 6 6

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

1 -

7 1 1 7 1 1 5 1 1 4 5 6 4 1 1 1 6 1 1 6 1 1 8 5 1

2 -

20 2 4 14 3 2 17 3 3 14 14 14 14 2 2 2 17 3 2 17 3 3 18 13 2

-

1 1 1 1 1 1 1

-

6 17 5 13 1 3 1 3 1 3 5 14 5 14 BAB II - 142 5 13 5 11 5 5

UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura 1 2 Dinas Perikanan Dan Kelautan 1 6 17 8 UPT Taksi Mina Bahari 1 3 UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan 1 2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan 1 6 17 PROVINSI GORONTALO 2012-2017 9 UPT Balai Kemetrologian 1 3 UPT Balai Standarisasi Mutu Barang 1 3 JUMLAH ESELONISASI 10 Dinas Kehutanan Dan Pertambangan 1 8 18 NO. Dinas Perkebunan Dan Peternakan SKPD 13 I.B - II.A1 II.B- III.A5 III.B- IV.A 11 UPT Pengembangan Ternak Wonggahu 1 2 A SEKRETARIAT C BADAN DAN KANTOR Sekretariat Daerah Pembangunan Daerah 15166 49 11 Badan Perencanaan 17 -17 2 Badan Sekretariat DewanDaerah Perwakilan Rakyat Daerah 11 Keuangan -11 -54 -13 3 UPT Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 1Kota Gorontalo & Kabupaten Bone Bolango --13 -36 24 Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia --1363 UPT Kabupaten Gorontalo & Gorontalo Utara 15 Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika UPT Kabupaten Boalemo & Pohuwato 1 3 B 3 Badan Lingkungan Hidup, RisetDINAS-DINAS Dan Teknologi Informasi 1 5 14 Dinas Pemuda Dan Olahraga Aparatur Daerah -11 175 -20 BadanPendidikan, Kepegawaian Dan Pengembangan 14 41 UPT Balai Pengembangan Kegiatan Belajar 1 2Widyaiswara UPT Politeknik Gorontalo 1 2 5 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 1 5 134 Dinas Kesehatan 1 7 14 6 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Penanggulangan Kemiskinan 1 5 11 2 UPT Laboratorium Kesehatan 1 35 7 Inspektorat 1 5 UPT Balai Pelayanan Kesehatan Mandiri 1 8 Badan Investasi Daerah 1 1 5 142 Dinas Pekerjaan Umum 1 5 17 9 Badan Pusat Informasi Jagung 1 4 11 3 UPT Balai Jasa Konstruksi Dan Uji Material 1 3 10 Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 1 4 9 UPT Tempat Permrosesan Air Talumelito 1 3 11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 4 9 4 Dinas Perhubungan Dan Pariwisata 1 4 14 12 Kantor Perwakilan 1 4 5 Dinas Sosial 1 5 14 13 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat 1 4 6 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 1 6 14 14 Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah 1 3 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan 1 4 14 JUMLAH 1 31 8 159 5 430 UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 1 2 7 Sumber: BKPAD Provinsi Gorontalo, Juni 2012 Sumber BKPAD Provinsi Gorontalo, 2012 UPT: Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura 1 2 UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura 1 2 Dinas Perikanan Dan Kelautan 1 6 17 2.8 Sumber Daya Aparatur (PNS) UPT Taksi Mina Bahari 1 3 UPTBerdasarkan Laboratorium Pembinaan dan Pengujianterakhir Mutu Hasil Perikanan - jumlah 1PNS pada 2 kepegawaian pada awal tahun- 2012 Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan 1 6 17 Pemerintah Gorontalo berjumlah 3.237 Orang, yang terdiri dari PNS 9 UPT BalaiProvinsi Kemetrologian - Pria1 sebanyak 3 UPT Balai Standarisasi Mutu Barang 1 1731 Orang atau 53.48% dan PNS Wanita sebanyak 1506 Orang atau 46.52%. Dari segi 3 10 Dinas Kehutanan Dan Pertambangan 1 8 18 kuantitas saat ini dianggap cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan Dinas jumlah Perkebunantersebut Dan Peternakan 1 5 13 11 Pengembangan Wonggahu 2 tugas UPTpokok dan Ternak fungsi Pemerintah Provinsi Gorontalo, -namun- dari- segi1 kualitas C BADAN DAN KANTOR berdasarkan tingkatan danDaerahlatar belakang pendidikan- formal 1 Badan Perencanaan Pembangunan 1 - serta6 dengan 17 Badan Keuangan Daerah 1 5 13 mempertimbangkan tuntutan kompetensi seorang pegawai dalam menangani bidang UPT Kota Gorontalo & Kabupaten Bone Bolango 1 3 2 tugasnya masih Gorontalo perlu ditingkatkan yang UPT Kabupaten & Gorontalo Utara baik melalui pendidikan lanjutan - pada - jurusan 1 3 UPT Kabupaten Boalemo & Pohuwato 1 masih langka terbatas atau melalui diklat-diklat teknis. Perbandingan Jumlah PNS 3 3 Badan Lingkungan Hidup, Riset Dan Teknologi Informasi 1 5 14 berdasarkan jenis kelamin digambarkan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Aparaturpada Daerahtabel 2.126. 1 5 14 4 Widyaiswara 5 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 1 5 13 Tabel 2.126 6 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Penanggulangan Kemiskinan 1 5 11 7 Inspektorat 1 5 5 Data PNS Provinsi Gorontalo Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Golongan 8 Badan Investasi Daerah 1 1 5 14 Per Juni 2012 9 Badan Pusat Informasi Jagung 1 4 11 10 Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 1 4 9 GOLONGAN NO JENIS KELAMIN JUMLAH 11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 4 9 IV III II 12 Kantor Perwakilan - I 1 4 Laki-Laki 193 Masyarakat783 707 48 1731 131 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan 1 4 142 Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah 1 Perempuan 87 882 537 1506 3 JUMLAH 1 31 8 159 5 430 JUMLAH 280 1665 1244 48 3237 Sumber: BKPAD Provinsi Gorontalo, Juni 2012 Sumber: BKPAD Provinsi Gorontalo Sumber : BKPAD Provinsi Gorontalo, 2012

BAB II - 143


a) Keadaan PNS Provinsi Pemerintah Provinsi Gorontalo menurut Tingkat Pendidikan. Berdasarkan data awal tahun 2012 keadaan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo menurut tingkat pendidikan formal diketahui bahwa jumlah PNS pendidikan tingkat SD sebanyak 24 orang atau 0,74%, pendidikan tingkat SLTP sebanyak 41 orang atau 1,27%, tingkat SLTA sebanyak 1059 orang atau 32,80%, Diploma-I sebanyak 39 orang atau 1,21%, Diploma-II sebanyak 7 orang atau 0,19%, Diploma-III sebanyak 422 orang atau 13,04%, Diploma-IV sebanyak 13 orang atau 0,40%, Sarjana S.1 sebanyak 1299 orang atau 40,03%, S.2 sebanyak 326 orang atau 10,05%, dan S.3 sebanyak 7 orang atau 0,28%. Untuk lebih jelasnya perbandingan jumlah PNS Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan tingkatan pendidikan dapat dilihat pada pada tabel 2.127. Tabel 2.127 Data PNS Provinsi Gorontalo Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Pendidikan Per Juni 2012

Sumber : BKPAD Provinsi Gorontalo, 2012

b) Keadaan PNS Provinsi Pemerintah Provinsi Gorontalo menurut Golongan Ruang Berdasarkan Golongan ruang yang diperbandingkan dengan penyebaran dalam jabatan structural maupun jabatan fungsional diketahui bahwa kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Gorontalo dapat digambarkan dalam tabel 2.128.

BAB II - 144


Tabel 2.128 Data PNS Provinsi Gorontalo Berdasarkan Golongan Ruang Per Juni 2012 NO

JABATAN

I. TENAGA STRUKTURAL 1 Eselon 2 Staf JUMLAH I. TENAGA FUNGSIONAL 1 WIDYAISWARA 2 PAMONG BELAJAR 3 PENGAWAS SEKOLAH 4 POPT 5 PBT 6 PUSTAKAWAN 7 PENYULUH PERTANIAN 8 AUDITOR 9 PENYULUH PERIKANAN JUMLAH TOTAL (I + ii)

I/a

I/b

8 8

12 12

I/c

16 16

I/d

II/a

II/b

II/c

GOLONGAN JUMLAH II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e

4 56 212 159 90 81 12 426 387 295 130 673 403 89 36 20 25 12 426 387 295 130 677 459 301 195 110 106

1

1 3 2

8

12

16

5 3 1

4 1 2

3 4

3 7 8

2 1 2

14 6 20

9 6 15

1 1

626 2544 3170

1

10 18 12 10 5 2 1 5 4 67 3237

2 1

1

1 3 2 3 1 4 2 7 12 7 7 19 6 12 426 387 299 132 684 471 308 202 129 112

3 23

15

Sumber : BKPAD Provinsi Gorontalo, 2012

Berdasarkan tabel 2.128 dapat dilihat bahwa PNS Provinsi Gorontalo terdistribusi dalam berbagai golongan ruang dengan komposisi Golongan I total berjumlah 48 orang, golongan II berjumlah 1.244 orang, golongan III berjumlah 1.665 golongan IV berjumlah 280 orang. Dari perbandingan jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa PNS Provinsi Gorontalo terkonstrasi pada Golongan III dan Golongan II, selebihnya pada Golongan IV dan Golongan I. Selanjutnya berdasarkan data pada table di atas terlihat bahwa animo PNS untuk masuk dalam jabatan fungsional masih sangat rendah, terlihat dari data PNS dalam jabatan fungsional hanya sebanyak 67 orang atau sebesar 2,07% dari total PNS Provinsi Gorontalo, hal ini tentunya memerlukan perhatian serius dari Pemerintah PRovinsi Gorontalo untuk mengupayakan pendistribusian pegawai ke jabatan fungsional agar nantinya secara bertahap akan menyesuaikan dengan semangat reformasi birokrasi khususnya dalam penataan SDM aparatur menuju PNS yang professional.

c) Keadaan PNS Provinsi Pemerintah Provinsi Gorontalo menurut Jenis Kelamin dan Eselonering Selanjutnya untuk mengetahui tingkat sebaran PNS dalam jabatan Struktural berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.129.

BAB II - 145


Tabel 2.129 Data PNS Provinsi Gorontalo Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Eselon Per Juni 2012 NO

ESELON

JENIS KELAMIN

1

Laki-Laki

2

Perempuan Jumlah

I.B II.A II.B III.A

NON III.B IV.A ESELON

JUMLAH

28

7

113

2

237

1344

1731

1

1

1

44

2

190

1267

1506

1

29

8

157

4

427

2611

3237

Sumber : BKPAD Prov. Gorontalo, 2012

Dari tabel 2.129 terlihat bahwa jumlah distribusi penempatan PNS dalam Jabatan Struktulal Eselon I di Provinsi Gorontalo di jabat oleh Perempuan, untuk Pejabat Eselon II yang notabene adalah pimpinan SKPD sebanyak 35 jabatan diduduki oleh PNS Laki-laki sendangkan 2 Jabatan diduduki oleh PNS perempuan, hal ini menggambarkan bahwa peran perempuan dalam mempimpin organisasi SKPD provinsi Gorontalo belum cukup signifikan dan masih didominasi oleh PNS Laki-laki.

d) Kondisi Jabatan Struktural PRovinsi Gorontalo dan Diklat Kepemimpinan Pejabat STruktural Berdasarkan data terakhir, kondisi jabatan struktural di Provinsi Gorontalo sebagian besar telah terisi, namun ada beberapa jabatan structural yang belum terisi atau lowong disebabkan PNS yang menduduki jabatan tersebut pension dan belum dilakukan pengisian. Jabatan lowong pada pemerintah Provinsi Gorontalo total berjumlah 8 jabatan yang terdiri dari Jabatan ESelon II-A sebanyak 2 orang, Eselon III yang lowong sebanyak 3 orang, dan Eselon IV yang lowong sebanyak 3 jabatan. Untuk lebih jelasnya kondisi jabatan structural di Provinsi Gorontalo dapat digambarkan dalam tabel 2.130.

BAB II - 146


Tabel 2.130 Data Jabatan Struktural Eselon Pemerintah Provinsi Gorontalo Yang Terisi dan Lowong Per Juni 2012 NO 1 I-A

ESELON JUMLAH ESS. I

2 3 4 5 6 7

II-A II-B JUMLAH ESS. II III-A III-B JUMLAH ESS. III IV-A IV-B JUMLAH ESS. IV

TOTAL ESELON (II+III+IV)

JUMLAH 1 1 31 8 39 159 5 164 430 0 430

TERISI 1 1 29 8 37 157 4 161 427 0 427

LOWONG 0 0 2 0 2 2 1 3 3 0 3

634

626

8

Sumber: Gorontalo2012 Sumber :BKPAD BKPAD Provinsi Provinsi Gorontalo,

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 pasal 14 (empat belas) ayat 1 (satu) dikatakan bahwa peserta Diklat PIM adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural. Jika dilihat dari data pegawai berdasarkan jenjang Diklat Kepemimpinan (PIM), seperti terlihat pada tabel 2.131. Tabel 2.131 Data Pejabat Struktural Eselon Pemerintah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Diklat Kepemimpinan Per Juni 2012 NO

NAMA DIKLAT

ESELON

1

DIKLATPIM TK. I

2

DIKLATPIM TK. II

3

DIKLATPIM TK. III

I.B II.A II.B III.A III.B IV.A

4

DIKLATPIM TK. IV JUMLAH Sumber: Sumber :BKPAD BKPADProvinsi ProvinsiGorontalo, Gorontalo,Juni 20122012

JUMLAH PEJABAT

SUDAH DIKLATPIM

BELUM DIKLATPIM

1 29 8 157 4 427 626

0 19 4 116 2 284 425

1 10 4 41 2 143 201

Dari tabel 2.131, terlihat bahwa masih banyak para pejabat struktural belum mengikuti amanah dari PP 101 Tahun 2000, sehingga standar kompetensi jabatan melalui diklat PIM belum menunjukkan perubahan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang menduduki jabatan struktural. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama terutama pemerintah daerah dalam hal perencanaan dokumen anggaran, sekiranya kebijakan dalam rangka peningkatan kompetensi pejabat struktural melalui diklat PIM dapat BAB II - 147


menjadi program daerah secara terus menerus dan berkesinambungan, termasuk Diklat Teknis dan Diklat Fungsional sesuai dengan visi BKD-Diklat mewujudkan PNS Provinsi Gorontalo yang profesional, netral dan sejahtera berbasis kompetensi. 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.3.2.1 Pengembangan Kawasan Strategis Faktor utama yang berperan dalam menciptakan kemajuan ekonomi di Provinsi Gorontalo adalah adanya kejelasan tujuan ( goal clarity) dan kebijakan pembangunan yang fokus. Berdasarkan kriteria kawasan strategis dan potensi wilayah, maka ada beberapa kawasan strategis di Provinsi Gorontalo sebagai berikut: 1. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo 

Kawasan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Gorontalo-PaguyamanKwandang dengan sektor unggulan agrobisnis dan agroindustri jagung dan perikanan..



Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduselaraskan dengan pengembangan irigasi teknis berupa KSP Randangan dan sekitarnya, KSP Wonosari dan sekitarnya;



Kota Gorontalo sebagai Ibukota provinsi dan juga merupakan KSP Gorontalo mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perputaran ekonomi di Provinsi Gorontalo. Kota Gorontalo dan sekitarnya diarahkan sebagi pusat pemerintahan dan jasa perdagangan di Provinsi Gorontalo, demikian juga halnya dengan KSP Marisa dan sekitarnya.



Kota Limboto diarahkan sebagai kawasan strategis untuk pertumbuhan jasa dan perdagangan. Untuk itu perlu pengembangan: kawasan terpadu industri, perdagangan dan simpul transportasi darat, udara dan kereta api

berupa KSP Isimu; Bandara

pengumpul Djalaluddin menjadi Bandar Kargo dan Embarkasi Antara; pengembangan Kawasan Industri Pengolahan Sampah Terpadu (KIPAST) di Talumelito Telaga Biru. 

Pengembangan Kawasan terpadu pelabuhan, petikemas dan pergudangan KSP Anggrek



Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) daerah pesisir, pertanian dan perkebunan.

2. Strategis Kepentingan Sosial Budaya Kawasan strategis untuk pengembangan kepentingan sosial budaya terdapat di setiap kabupaten. Suku-suku yang bermukim di Kabupaten Boalemo, terdiri dari Suku Gorontalo, Jawa, Sunda, Madura, Bali, NTB. Selain itu terdapat suku Bajo yang hidup berkelompok di suatu perkampungan di Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta dan Desa Torisiaje, Kecamatan Popayato. Mereka tinggal di laut dengan mendiami bangunan rumah di atas air. Di Desa Karengetan Kecamatan Paguat dan Desa Londoun Kecamatan Popayato terdapat perkampungan Suku Sangihe Talaud. Suku Minahasa dapat ditemukan di Desa Kaarwuyan, Kecamatan Paguat.

BAB II - 148


Objek budaya dan peninggalan sejarah yang perlu dilindungi juga terdapat di Provinsi Gorontalo, dan karenanya perlu dikukuhkan sebagai bagian dari kawasan lindung (dalam hal ini cagar budaya) antara lain adalah: 1) Benteng Otanaha, Kelurahan Dembe, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo 2) Benteng Orange, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara 3) Kota Jin, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara 4) Taman Makam Ju Panggola, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo 5) Taman Makam Nani Wartabone, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango 6) Taman Makan Ta’ilayabe, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo 7) Museum Pendaratan Soekarno, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo 8) Rumah adat Gorontalo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo 9) Perkampungan Suku Bajo di Desa Torisiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato. 10) Desa Religius Bongo di Kecamatan Batudaa Pantai Berbagai potensi sosial yang disebutkan di atas tidak semuanya memiliki nilai strategis dalam konteks wilayah provinsi. Terdapat beberapa bagian yang memiliki nilai strategis Provinsi kepentingan sosial budaya sebagai berikut; 1) Kota pendidikan Gorontalo, Kawasan pendidikan Kabila-Suwawa di Kabupaten Bone Bolango dan kawasan pendidikan Limboto di Kabupaten Gorontalo 2) Kawasan wisata terpadu tirta, sejarah dan kerajinan tangan serta seni dan budaya Telaga-Gorontalo-Tapa. 3. Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan Sumber Daya Alam (SDA) Keberlanjutan ragam hayati darat maupun laut diarahkan untuk dilindungi oleh kawasan-kawasan lindung strategisnya. Pemanfaatan SDA yang tak terbarukan diarahkan agar menghasilkan sumber pendapatan baru yang setara dan mengembalikan kualitas lingkungan hidup pasca eksploitasi. Kawasan Strategis Provinsi yang berhubungan dengan Sumber Daya Alam Tambang adalah Blok tambang emas Pohuwato, Blok tambang emas Pohuwato-Boalemo, Blok tambang emas Boalemo-Gorontalo, Blok tambang emas Gorontalo dan Blok tambang emas Bone Bolango. 4. Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung untuk Kawasan strategis Provinsi Kepentingan Daya Dukung Lingkungan, meliputi: 1) Kawasan strategis Danau Limboto 2) Suaka Margasatwa Nantu di Desa Mohiolo dan Desa Pangea, Kabupaten Gorontalo. 3) Cagar Alam Panua di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwatu. 4) Cagar Alam Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato 5) Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango. 6) Cagar Alam Tangale di Kabupaten Gorontalo

BAB II - 149


2.3.2.2 Pertanian Sektor pertanian menjadi leading sector pengembangan ekonomi lokal karena penyerapan tenaga kerja dan kontribusi PDRB masih sangat dominan. Dari aspek sumber daya lahan,

Provinsi Gorontalo memiliki potensi luas areal sawah sekitar 27.520 ha.

Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah yang terluas areal penggunaannya yaitu 12.942 Ha (47%),

kemudian Kabupaten Gorontalo Utara 4.603 Ha (17%), Kabupaten Boalemo

4.537 Ha (16%), Kabupaten Pohuwato 2.681 Ha (10%), Kabupaten Bone Bolango 1.841 Ha (7%) dan Kota Gorontalo 916 Ha (3%) sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.132. Tabel 2.132 Luas Lahan Sawah Serta Penggunaannya

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, 2011 (Diolah)

Luas lahan kering yang dapat diusahakan untuk pengembangan komoditas pangan lainnya dan hortikultura seluruhnya seluas 284.822 Ha. dimana tingkat penggunaannya di Kabupaten Gorontalo telah mencapai 79.531 Ha (28%), Kabupaten Pohuwato 71.791 Ha (25%), Kabupaten Boalemo 61.827 Ha (22%), Kabupaten Gorontalo Utara 46.898 Ha (16%), Kabupaten Bone Bolango 22.357 Ha (8%) serta Kota Gorontalo 2.418 Ha (1%) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.133.

BAB II - 150


Tabel 2.133

Sumber data : Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, 2011 (Diolah)

Tabel 2.134 Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Gorontalo, 2007-2011 Luas Panen (Ha)

Komoditas

Produksi (Ton)

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

43.414

46.241

47.333

45.370

52.753

197.779

236.235

256.217

252.243

273.773

1.134

701

309

567

583

2.642

1.638

716

1.320

148

Jagung

119.027

156.436

124.798

143.833

135.754

572.785

753.598

569.110

679.168

605.781

Kedele

4.004

1.873

4.727

2.885

1.741

5.694

2.514

5.527

3.402

2.144

K. Tanah

2.591

1.878

1.646

1.873

955

3.336

1.849

1.655

2.262

982

K. Hijau

420

337

229

226

172

515

411

286

280

218

Ubi Kayu

642

771

601

512

474

7.432

9.214

7.117

6.171

5.779

Ubi Jalar

314

412

358

303

260

2.974

3.947

3.456

2.926

2.565

Padi Sawah Padi Ladang

Sumber: Data Angka Tetap (ATAP) Tahun 2007 – 2011 BPS dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, 2012 (Diolah).

Komoditas tanaman pangan yang dikembangkan di Provinsi Gorontalo terdiri atas 7 (Tujuh) komoditi yaitu Padi (padi sawah dan ladang), Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Tabel 2.134 menunjukkan rata-rata peningkatan produksi padi sawah selang 2007 – 2011 jagung

pertahunnya meningkat 6,98 %. Pada periode yang sama produsi

meningkat 5,37%, sedangkan komoditi lainnya (kedelai, kacang tanah, kacang

hijau, ubikayu dan ubijalar)

mengalami penurunan.

Perincian data Luas Tanam, Luas

Panen, Produktivitas dan Produksi tanaman Padi, Jagung dan Kedelai pada masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 2.135.

BAB II - 151


Tabel 2.135 Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Padi (Padi Sawah dan Ladang)

Sumber:

Data Angka Tetap (ATAP) Tahun 2007 – 2011 BPS dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, 2012 (Diolah).

Berdasarkan tabel 2.135, dapat dilihat bahwa Kabupaten Gorontalo memiliki Luas Tanam padi yang terbesar yaitu 24,388 ha dengan produksi 117,377 ton/ha dan terkecil Kota Gorontalo dengan luas 2,024 dengan produksi 12,024 ton/ha.

BAB II - 152


Tabel 2.136 Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Jagung

Sumber:

Data Angka Tetap (ATAP) Tahun 2007 – 2011 BPS dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, 2012 (Diolah).

Berdasarkan tabel 2.136, dapat dilihat bahwa luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi jagung, kabupaten Pohuwato berada di peringkat tertinggi, yaitu 326,142 ton/ha, kemudian kabupaten Boalemo yaitu 140.653 ton/ha, kabupaten Gorontalo 96,563 ton/ha, Kabupaten Gorontalo utara 21.698 ton/ha, kabupaten Bone Bolango 20,420 ton/ha dan yang terakhir kota gorontalo dengan produksi 303 ton/ha.

BAB II - 153


Tabel 2.137 Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Kedelai NO

URAIAN

2007

2008

1 Kab. Boalemo Luas Tanam 278 Luas Panen 215 Produktifitas 13,57 Produksi 292 2 Kab. Gorontalo Luas Tanam 167 Luas Panen 195 Produktifitas 14,99 Produksi 292 3 Kab. Pohuwato Luas Tanam 2.422 Luas Panen 3.473 Produktifitas 14,32 Produksi 4.973 4 Kab. Bone Bolango Luas Tanam 221 Luas Panen 121 Produktifitas 11,31 Produksi 137 5 Kota Gorontalo Luas Tanam Luas Panen Produktifitas Produksi 6 Kab. Gorontalo Utara Luas Tanam Luas Panen Produktifitas Produksi Provinsi Gorontalo 3.088 Luas Tanam 4.004 Luas Panen 14,22 Produktifitas 5.694 Produksi Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2012

2009

2010

2011

519 464 13,31 618

98 220 11,41 251

165 109 11,83 129

35 100 12,40 124

429 117 12,49 146

82 209 10,79 226

324 300 11,50 354

141 124 12,42 154

822 1.187 13,73 1.630

4.519 4.145 11,79 4.887

1.961 2.458 11,79 2.898

1.799 1.510 12,38 1.870

41 87 11,29 98

8 37 9,73 36

2 6 11,60 7

-

2 2 12,01 2

2 2 10,46 2

1 1 10,00 1

-

55

16 12,68 20

75 114 11,04 126

14 11 11,80 13

6 7 12,86 9

1.813 1.873 13,42 2.514

4.709 4.727 11,69 5.527

2.467 2.885 11,79 3.401

1.981 1.741 12,38 2.156

-

Berdasarkan Tabel 2.137, dapat dilihat bahwa komoditas kedelai belum berkembang karena luas arealnya relatif terbatas kecuali Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo. Dan luas tanam lebih terbesar ada diwilayah kabupaten Pohuwato yaitu 1,799 ha dengan produksi 1,870 ton/ha Selain komoditas tersebut diatas Gorontalo memiliki potensi hasil perkebunan. Saat ini luas areal perkebunan 360.376 Ha dan luas perkebunan yang termanfaatkan 118.063 Ha Peluang investasi masih terbuka di sektor perkebunan 242.313 Ha. Komoditas perkebunan yang dominan adalah

Kelapa dengan luas areal 68.248 Ha, Kakao 12.483 Ha, Cengkeh

8.280 Ha dan tebu 7.818 Ha. Produktivitas tanaman kelapa yang merupakan komoditi unggulan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari BAB II - 154


segi luas tanam maupun produksi. terjadinya peningkatan produksi tanaman kelapa dari tahun 2007 sampai tahun 2012 sebesar 63.273 Ton. Produksi cengkeh juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2007 sebesar 554 Ton menjadi 910 Ton pada tahun 2012. Untuk peternakan yang prioritas adalah ternak sapi, saat ini jumlah populasi sapi 192.066 ekor sementara produksi daging sapi

3.984.995 kg/th. Selain Sapi, Provinsi

Gorontalo memiliki jenis ternak yang di kembangkan antara lain, kambing,babi,kuda,ayam kampung (buras), ayam ras (pedaging dan petelur), itik. Untuk tahun 2011 populasi ternak ayam kampung 964.000,- ekor, ternak ayam petelur 132.000 ekor, ternak ayam pedaging 240.000 ekor dan ternak itik berjumlah 56,907 ekor. Peran penyuluh tidak bisa diabaikan dalam suksesnya program. Penyuluh pada dasarnya

adalah

aparat

yang

membangun

pertanian,

perikanan

dan

kehutanan,

pendidik/penasehat yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan para petani-nelayan beserta keluarganya .Pekerjaan seorang penyuluh tidak terbatas pada mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan tetapi juga memotivasi membimbing dan mendorong para petani-nelayan mengembangkan swadaya dan kemandiriannya dalam berusahatani yang lebih menguntungkan menuju hidup yang lebih bahagia dan sejahtera. Keberhasilan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan mendapat kontribusi dari tugas penyuluh sebagai fasilitator bagi petani, peternak, dan nelayan. Jumlah penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan yang ada di Gorontalo saat ini berjumlah 618 orang yang tersebar diseluruh kabupaten/kota, yang terdiri dari 518 orang penyuluh pertanian, perkebunan, dan peternakan; 68 orang penyuluh perikanan dan 32 orang penyuluh kehutanan. Dilihat dari jumlah desa yang ada di Gorontalo maka jumlah penyuluh masih kurang, karena sesuai dengan kebutuhan setiap desa seharusnya dilayani oleh satu orang penyuluh, sehingga idealnya jumlah penyuluh 729 orang pada 75 kecamatan. Selanjutnya untuk meningkatkan produktivitas, mutu, dan nilai tambah produk-produk pertanian, perikanan dan kehutanan maka perlu peningkatan mutu penyuluhan melalui ; perbaikan sistem penyelenggaraan penyuluhan, pengembangan SDM Penyuluh, pengembangan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, penguatan kelembagaan penyuluhan, pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai, peningkatan kesejahteraan penyuluh serta lebih proaktif berkoordinasi dengan instansi terkait pusat maupun daerah . 2.3.2.3 Perikanan Provinsi Gorontalo mempunyai potensi perikanan tangkapnya yang besar dan dibagi berdasarkan wilayah pengelolaan dan pemanfaatan (WPP) yaitu WPP Teluk Tomini s/d Laut Seram potensinya mencapai 595.630 Ton/tahun dan WPP Laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik potensinya mencapai 630.470 Ton/thn. Sedangkan untuk potensi perikanan budidaya mencakup budidaya perikanan laut, perikanan payau dan perikanan tawar, potensinya sebesar 339.268 ton per tahun.

BAB II - 155


Dari potensi tersebut, realisasi capaian produksi perikanan baik produksi perikanan tangkap, maupun produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 12,34

% atau mengalami kenaikan produksi dari 120.962 ton pada tahun 2007

naik menjadi 206.227 ton pada tahun 2011, hal ini dapat di lihat pada tabel 2.138. Tabel 2.138 Hubungan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Gorontalo, 2007-2011 Perikanan Tangkap (dalam Ton) Tahun

Target

Realisasi

2007

53.035

49.962

2008

58.334

2009

%

Perikanan Budidaya (dalam Ton) %

Total Produksi

Realisasi

94,21

75.565

71.000

93,96

120.962

94,06

62.921

107,86

80.000

78.800

98,50

141.721

102,44

64.166

66.717

103,98

86.295

85.653

99,26

152.370

101,26

2010

70.597

72.325

102,45

101.775

93.659

92,03

165.984

96,29

2011

77.648

76.369

98,35

151.845

129.858

85,52

206.227

89,86

Capaian

Capaian

Realisasi

%

Target

Capaian

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo 2012

Tabel 2.139 Produksi Perikanan Tangkap Per Kabupaten/Kota , 2007-2011 Kabupaten/Kota

Realisasi Produksi Perikanan Tangkap Per Kab/Kota 2007

2008

2009

2010

2011

Kota Gorontalo

9,448

11,898

12,615.9

13,676.8

14,441.0

Kabupaten Gorontalo

6,578

8,284

8,784.1

9,522.1

10,055.0

Kabupaten Boalemo

6,634

8,354

8,857.7

9,602.8

10,139.0

Kabupaten Pohuwato

8,007

10,085

10,693.0

11,591.3

12,240.0

Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorontalo Utara

8,396

10,574

11,211.9

12,153.8

12,834.0

10,900

13,726

14,554.5

15,778.2

16,660.0

49,962.0

62,921.0

66,717.0 Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, 2012

72,325.0

Total

76,369.0

BAB II - 156


Tabel 2.140 Produksi Perikanan Budidaya Per Kabupaten/Kota , 2007-2011 Realisasi Produksi Budidaya Per Kab/Kota

Kabupaten/Kota

2007

2008

2009

2010

2011

Kota Gorontalo

1,379

1,530

1,663.5

1,819.0

2,522.2

Kabupaten Gorontalo

2,355

2,613

2,840.5

3,106.0

4,306.8

Kabupaten Boalemo

19,634

21,791

23,686.3

25,900.8

35,913.5

Kabupaten Pohuwato

37,325

41,425

45,028.2

49,236.0

68,262.1

281

312

339.2

370.9

514.2

10,026

11,128

12,095.4

13,226.2

18,339.2

Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorontalo Utara Total

71,000.0

78,800.0 85,653.0 93,659.0 129,858.0

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, 2012

Tabel 2.141 Produksi Tambak (Budidaya Air Payau) No.

Kab/Kota

Lahan

Produksi Tahun 2011 (ton)

Existing

Udang

Bandeng

313

31

87

1.

Gorontalo Utara

2.

Pohuwato

3.136

164

2.643

3.

Boalemo

136

-

287

3.585

195

3.017

Total

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelaitan Provinsi Gorontalo, 2012

Untuk tingkat konsumsi ikan masyarakat Gorontalo terhadap bahan pangan cukup tinggi yaitu dari 33 kg/kapita pada tahun 2007 naik menjadi 46,93 kg/kapita pada tahun 2011 atau mengalami kenaikan 8,39 % pertahunnya. Jika ditinjau dari angka kebutuhan konsumsi ikan minimum secara nasional atau berdasarkan sasaran nasional pada tahun 2011, maka tingkat konsumsi ikan Gorontalo melebihi dari target konsumsi ikan nasional, dimana target nasional hanya menargetkan 31,57 kg/kapita/thn.

BAB II - 157


Tabel 2.142 Konsumsi Ikan Gorontalo Tahun 2007-2011 (Satuan : Kg/Kapita/Thn) Σ Produksi Tahun

Target

Realisasi

x

Ikan Target Daerah

100%

2007

35

33

94,29

%

2008

37

37

100

%

2009

39

41

105,13

%

2010

40,29

44,94

111,54

%

2011

41,91

46,93

111,98

%


Jumlah kelompok nelayan dan pembudidaya yang diintervensi oleh bantuan Pemerintah Provinsi, khususnya bantuan perikanan dan kelautan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 juga mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2007 jumlah kelompok yang diintervensi oleh bantuan perikanan dan kelautan hanya 211 kelompok

dan pada

tahun 2011 naik menjadi 415 kelompok seperti terlihat pada tabel 2.1423 Tabel 2.143 Jumlah Kelompok Nelayan dan Pembudidaya Yang Mendapatkan Bantuan Pemerintah Daerah Jumlah Kelompok

Jumlah Kelompok

Total

Pembudidaya

Nelayan

Kelompok

2007

73

138

211

2008

60

214

274

2009

50

272

322

2010

85

285

370

2011

128

287

415

Tahun


BAB II - 158


Tabel 2.144 Distribusi Jumlah Kelompok Nelayan dan Pembudidaya Per Kab/Kota Yang Mendapatkan Bantuan Pemerintah Daerah Distribusi Jumlah Kelompok Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya)

Kabupaten/Kota 2007

2008

2009

2010

2011

Kota Gorontalo

33

43

50

58

65

Kabupaten Gorontalo

26

34

40

45

51

Kabupaten Boalemo

37

48

57

65

73

Kabupaten Pohuwato

38

50

58

67

75

38

50

58

67

75

39

50

59

68

76

211

274

322

370

415

Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorontalo Utara Total

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, 2012.

Seiring dengan meningkatnya intervensi bantuan sarana produksi perikanan yang telah diterima oleh kelompok perikanan baik oleh nelayan maupun pembudidaya dari tahun 2007 – 2011, juga memberikan konstribusi yang signifikan terhadap peningkatan produksi perikanan. Dimana pada tahun 2007, konstribusi produksi perikanan yang dihasilkan oleh kelompok perikanan hanya sebesar 17,58 %, dan pada tahun 2011 naik menjadi 26,82 %. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.145. Tabel 2.145 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan dan Pembudidaya di Gorontalo Total Jumlah Jumlah Produksi Ikan Tahun

Kelompok Nelayan dan Pembudidaya (Ton)

Produksi Perikanan Gorontalo

Σ Produksi Ikan Kelompok

(Tangkap dan

Σ Produksi Ikan Gorontalo

X 100%

Budidaya) (Ton)

2007

21,259

120,962

17.58

%

2008

25,686

141,721

18.12

%

2009

29,713

152,370

19.50

%

2010

40,786

165,984

24.57

%

26.82

%

2011

55,303 206,227 Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo 2011.

BAB II - 159


Produksi perikanan di Provinsi Gorontalo, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain untuk produksi perikanan tangkap dipengaruhi selain masalah musim juga dipengaruhi oleh Kenaikan harga bahan bakar minyak, dimana sangat berdampak bagi nelayan dan pembudidaya ikan karena biaya produksi semakin bertambah sedangkan harga ikan di pasar tetap.

Produksi perikanan tangkap juga dipengaruhi sarana produksi lainnya baik kapal

penangkap, alat tangkap dan biaya produksi. Sedangkan untuk produksi perikanan budidaya, dipengaruhi oleh ketersediaan benih ikan /bibit rumput laut, harga pakan dan pupuk serta sarana produksi lainnya. 2.3.2.4 Energi Dan Sumberdaya Mineral Kelistrikan Provinsi Gorontalo saat ini telah terinterkoneksi dengan jaringan transmisi 150 KVA antara Minahasa, Kotamobagu dan Gorontalo dengan total daya terpasang 430,69 MW dan beban puncak 266,40 MW. Untuk Provinsi Gorontalo sendiri daya terpasang saat ini sebesar 86,56 MW dan daya mampu 59,20 MW dan beban puncak 56,13 MW. Jumlah pelanggan listrik di Provinsi Gorontalo sebesar 129,270 pelanggan dengan tingkat pelanggan terbesar sektor rumah tangga sebesar 92,46 %. Pertumbuhan rata-rata konsumsi energi listrik pertahun sebesar 8,6 s/d 10 %. Ratioelektrifikasi saat ini sebesar 69,97 %. Kondisi jaringan listrik yang ada terdiri dari Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sepanjang 1.700,6 Kms dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KVA 237 Kms dan jumlah Gardu sebanyak 1.555 buah dan Gardu induk sebanyak 4 buah. Wilayah Provinsi Gorontalo memiliki potensi sumberdaya energi baru terbarukan yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, diantaranya potensi sumber daya air + 65,4 MW dan potensi panas bumi 110 MW. Total potensi energi terbarukan tersebut sebesar 175,4 MW dan yang baru termanfaatkan adalah potensi energi air sebesar 3,5 MW, sedangkan Potensi panas bumi Suwawa 110 mwe telah ditetapkan sebagai Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) dengan SK Menteri ESDM Nomor : 0025 K/30/MEM/2009 telah dilengkapi survey magnetotellurik sehingga siap dilelang. Potensi panasbumi pentadio dengan temperature 70°C telah dimanfaatkan sebagai lokasi wisata dan dalam waktu dekat akan ditetapkan sebagai WKP melalui SK Menteri ESDM. Potensi energi panas bumi lainnya yang belum dikembangkan tersebar di 4 (empat) kabupaten yakni Kecamatan Dengilo dengan temperature 50° C, Kecamatan Botumoito

dengan

temperature 42° C, Kecamatan Boliyohuto dengan temperature 62° C dan Kecamatan Kwandang dengan tempeartur 65° C. Dengan total sumberdaya diperkirakan sebesar 160° (MWe). Selain memiliki sumber daya energi, Gorontalo juga memiliki beberapa sumberdaya mineral yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, yaitu logam, non logam dan batuan. Bahan mineral logam terdiri dari emas, perak, tembaga dan mineral pengikutnya serta bahan mineral non logam terdiri dari batu andesit, granit, basal, batugamping, feldspar, lempung, pasir, batu dan sirtu, marmer, dan toseki.

BAB II - 160


Saat ini jumlah perusahaan pertambangan di provinsi gorontalo adalah sebanyak 39 buah terdiri dari kontrak karya 2 buah dan IUP 37 buah. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya

mineral lebih dititikberatkan pada tertib administrasi perizinan serta

pengelolaan mineral secara sustainable dan berwawasan lingkungan. 2.3.2.5 Kehutanan Gorontalo termasuk wilayah yang banyak dikelilingi oleh hutan. Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sangat bergantung pada kondisi hutan sebagai penyedia air dan penyangga kehidupan dalam mencegah bencana di masa depan. Isu kehutanan yang masih dihadapi saat ini adalah masih luasnya lahan kritis dalam kawasan, pemanfaatan/ penggunaan lahan untuk kepentingan non kehutanan secara illegal dalam kawasan hutan, perambahan dan pencurian kayu (illegal logging), alih fungsi kawasan hutan terkait tata ruang serta isu perubahan iklim terkait hutan. Luas lahan kritis Provinsi Gorontalo saat ini adalah 257.816 Ha. Berkaitan dengan hal tersebut telah dilakukan upaya rehabilitasi hutan lahan untuk pemulihan kondisi hutan dan lahan melalui penyadartahuan masyarakat yang berada disekitar hutan, pembangunan hutan rakyat dan kebun bibit, upaya penegakan hukum bagi para perusak dan pelaku pelanggaran kehutanan. Tabel 2.146 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Per Kab/Kota s/d Tahun 2011 No.

Kab/Kota

Luas (Ha)

1.

Kota Gorontalo

350

2.

Kab. Gorontalo

19.750

3.

Kab. Boalemo

15.700

4.

Kab. Pohuwato

17.700

5.

Kab. Bone Bolango

13.700

6.


9.450

Total

76.650

Sumber : Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo

2.4 Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah a. Nilai Tukar Petani Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana program pembangunan pertanian menunjukkan kinerja positif adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Pada prinsipnya, Nilai Tukar Petani ini diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayarkan petani (dalam persentase). Dari sisi kegunaanya NTP merupakan instrumen untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan, disisi lain, NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. BAB II - 161


Karena itu, semakin tinggi NTP, secara relatif menunjukkan semakin kuat kemampuan/daya beli petani. Sedangkan, kecenderungan rendahnya NTP akan dapat mengurangi insentif petani meningkatkan produktivitas pertanian secara optimal dalam jangka panjang. Kondisi demikian dapat mengurangi laju peningkatan produksi relatif terhadap laju peningkatan konsumsi dalam negeri, sehingga swasembada pangan terutama beras yang telah tercapai selama ini bisa terancam kelestariannya. NTP ditentukan oleh interaksi antara empat unsur harga yang terpisah, yaitu harga ouput pertanian, harga input pertanian, harga output sektor industri perkotaan (non pertanian) dan harga input sektor non-pertanian. Pemerintah dapat mempengaruhi keempat harga-harga diatas dengan tujuan yang sangat khusus. Kalau semua campur tangan pemerintah

ini

dikombinasikan,

maka

akan

terbentuklah

nilai

tukar

sektor

pertanian/pedesaan terhadap sektor perkotaan atau industri. Oleh karena itu, nilai ini dapat dipakai sebagai petunjuk tentang keuntungan disektor pertanian dan kemampuan daya beli barang dan jasa dari pendapatan petani. Seandainya campur tangan pemerintah ini tidak ada, maka nilai tukar akan ditentukan oleh kekuatan pasar. Gambar 2.35 Nilai Tukar Petani Provinsi Gorontalo Jan 2008-Desember 2012


Gambar 2.35 menunjukkan bahwa pada periode Januari 2008-Februari 2012, NTP Provinsi Gorontalo tertinggi terjadi pada bulan September 2008 sebesar 108,43 dan NTP terendah terjadi pada bulan Februari 2008 sebesar 94,28. Melihat matriks di atas, sejak Mei 2009 NTP Provinsi Gorontalo menunjukkan grafik kenaikan. Kondisi NTP periode bulan september 2008 ini harus ditingkatkan, karena itu, butuh berbagai intervensi Pemerintah Daerah sehingga NTP Gorontalo bisa mencapai kembali posisi pada bulan September 2008.

BAB II - 162


Tabel 2.147 Perkembangan Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Gorontalo Tahun 2007 -2012 TAHUN

NILAI TUKAR PETANI (NTP)

2008

102,43

2009

99,47

2010 2011

101,66 104,08

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo 2012 (diolah)

Perkembangan rata-rata nilai tukar petani tahunan terlihat bahwa NTP tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 104,08 dan NTP terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 99,47 sebagaimana terihat pada tabel 2.146. Jika diamati lebih jauh, khusus untuk sektor pertanian, terdapat 5 sub sektor yang memberi pengaruh NTP Gorontalo yaitu subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan subsektor perikanan serta holtikultura. Posisi bulan Februari 2012, 4 (empat) subsektor pertama mengalami penurunan dibanding bulan Januari 2012, masingmasing subsektor tersebut berturut-turut turun sebesar 1,26 persen, 0.34 persen, 0,44 persen dan 0,21 persen sedangkan subsektor terakhir yaitu holtikultura mengalami kenaikan sebesar 0,99 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.148. Tabel 2.148 Perbandingan NTP Per Sektor Januari-Februari 2012 Bulan

Sub Sektor

Kenaikan/Penurunan

Januari

Februari

Tanaman Pangan

95.29

94,09

-1,26

Hortikultura

108,05

109,12

0,99

Tanaman

130,20

129,76

-0,34

Peternakan

92.77

92,36

-0,44

Perikanan

105,76

105,54

-0,21

Perkebunan

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

Melihat realitas di atas, butuh upaya yang lebih keras lagi melalui berbagai intervensi khususnya di sektor pertanian. Ada 2 (dua) aspek yang perlu mendapat perhatian yaitu dari sisi indeks yang diterima petani dan dari sisi indeks yang dibayarkan petani. Indeks yang diterima petani berarti produksi dan produktifitas sektor pertanian harus ditingkatkan, sedangkan

aspek

yang kedua intervensinya melalui

perbaikan

jalur

perdagangan barang dan jasa melalui peningkatan kualitas infrastruktur daerah.

BAB II - 163


b. Potensi Pertambangan Gorontalo memiliki daya saing yang cukup besar dari sisi sumber daya pertambangan. Beberapa potensi disektor pertambangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi antara lain : pertambangan emas, perak, kandungan komposit batu-batuan dan marmer. Untuk kandungan batu-batuan yang dapat di investasikan adalah batu granit, tembaga dan batu andesit. Berikut ini ditampilkan potensi kandungan mineral, batuan dan lahan galian lainnya. Tabel 2.149 Jenis Mineral dan Besaran Potensi No.

Jenis Mineral

Volume (.000 ton)

1.

Emas

218.133.132.151

2.

Perak

217.463.591.226

3.

Tembaga

217.976.091.225

4.

Andesit

2.506,000

5.

Batu Granit

888.500,000

6.

Batu Dasit

1.776.125,000

7.

Batu Basal

1.000.000,000

8.

Batu Gamping

19.948.748,500

9.

Feldspar

2.500,000

10.

Lempung

750.000,000

11.

Pasir/Batu/Sirtu

282.250,000

12.

Marmer

18,869.96

13.

Toseki

51.247.569

Sumber : Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur a.

Wilayah Ekonomi Produktif Untuk

meningkatkan

ekonomi

daerah

Provinsi

Gorontalo,

maka

kawasan

pertumbuhan ekonomi produktif terbagi atas 9 Kawasan Strategis Provinsi yang diakomodir dalam Perda No. 4 Tahun 2011 tentang RTRWP Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 yakni: (1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Randangan; (2) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pawonsari (Paguyaman-Wonosari); (3) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Sumatowa (Sumalata-Tolinggula-Anggrek); (4) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kota Gorontalo; (5) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Marisa; (6) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Isimu; (7) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Anggrek; (8) Kawasan Ekonomi Strategis (KEK) Gopandang (Gorontalo-Paguyaman-Kwandang); dan (9) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Minapolitan.

BAB II - 164


Tabel 2.150 Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo No.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Nama Kabupaten/Kota

1.

(KSP) Randangan

Kabupaten Pohuwato

2.

(KSP) Pawonsari (Paguyaman-Wonosari)

Kabupaten Boalemo

3.

(KSP) Sumatowa (Sumalata-Tolinggula-


Anggrek) 4.

(KSP) Kota Gorontalo

Kota Gorontalo

5.

(KSP) Marisa

Kabupaten Pohuwato

6.

(KSP) Isimu

Kabupaten Gorontalo

7.

(KSP) Anggrek


(KEK) Gopandang (Gorontalo-Paguyaman-

Kabupaten Gorontalo dan

Kwandang)


8.

Kabupaten Gorontalo Utara, 9.

(KSP) Minapolitan

Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato

Sumber: Perda RTRWP Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030.

b. Perkembangan Infrastruktur Jalan Pada Tahun 2011 tingkat pelayanan Jalan Provinsi sepanjang 414,51 Km adalah dengan kondisi jalan Baik 168,88 km, Sedang 30,04 km, Rusak Ringan 21,25 Km, Rusak Berat 91,99 km, Belum terbuka 93,75 Km. Sedangkan untuk tingkat pelayanan jalan nasional sepanjang 606.696 Km adalah dengan kondisi jalan Baik 486,09 km, Sedang 56,14 km, Rusak 23,36 Km, Rusak Berat 41,1 km. Perkembangan lima tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel 2.151 dan 2.152. Tabel 2.151 Perkembangan Jalan di Provinsi Gorontalo Lima Tahun Terakhir, 2006-2011 NO.

URAIAN

SAT

TAHUN 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Status Jalan / Kewenangan 1.

Nasional

Km

616,24

616,24

616,24

616,24

606,696

606,696

2.

Propinsi

Km

408,26

408,26

408,26

408,26

414,51

414,51

3.

Kabupaten

Km

825,35

1.000,51

1.000,51

1.000,51

1.000,51

1.000,51

4.

Kota

Km

52,71

41,19

41,19

41,19

41,19

41,19

1.902,56

2.066,20

2.066,20

2.066,20

2.052,31

2.052,31

Total


BAB II - 165


Tabel 2.152 Perkembangan Kondisi Jalan di Provinsi Gorontalo Lima Tahun Terakhir, 2006-2011 NO.

URAIAN

TAHUN

SAT

2006

2007

2008

2009

2010

2011

STATUS JALAN NASIONAL 1.

Kondisi Baik

Km

179,729

230,457

222,60

455,30

491,48

486,09

Sedang

Km

366,931

264,713

318,03

107,91

75,59

56,14

Rusak

Km

25,139

46,64

39,92

32,19

20,31

23,36

Rusak Berat

Km

44,441

74,43

35,69

20,84

19,32

41,1

Belum terbuka

Km

-

-

-

-

-

-

Total

Km

616,24

616,24

616,24

616,24

606,696

606,696

Baik

Km

119,25

126,45

133,71

132,145

138,1

168,88

Sedang

Km

46,66

36,04

34,75

28,8

28,25

30,04

Rusak

Km

44,24

35,5

24,71

21,455

16,45

21,35

Rusak Berat

Km

104,36

116,52

121,34

132,11

127,36

100,49

Belum terbuka

Km

93,75

93,75

93,75

93,75

93,75

93,75

408,26

403,91

414,51

STATUS JALAN PROVINSI 2.

Kondisi

Total 408,26 408,26 408,26 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, 2012

Tabel 2.153 Tabel Penanganan Ruas Jalan Nasional NAMA RUAS

KONDISI PERMUKAAN JALAN (KM) PANJANG BAIK SEDANG RR (KM)

RB

LINTAS BARAT ATINGGOLA (BTS. PROV. SULUT) – KWANDANG

40,218

37,42

1,20

0,20

1,40

KWANDANG – MALINGKAPUTO

11,000

10,70

0,30

0,00

0,00

MALINGKAPUTO – TOLANGO

24,000

24,00

0,00

0,00

0,00

KWANDANG - PELABUHAN KWANDANG

2,310

2,31

0,00

0,00

0,00

TOLANGO – BULINTIO

50,260

43,26

0,50

5,10

1,40

BULONTIO - TOLINGGULA (BTS. PROV. SULTENG)

53,650

45,25

3,60

2,50

2,30

BAB II - 166


LINTAS TENGAH JLN. JALALUDIN TANTU (GORONTALO)

0,710

0,41

0,30

0,00

0,00

68,320

50,92

9,70

2,40

5,30

7,357

5,76

1,20

0,20

0,20

JLN. BASUKI RACHMAT (GORONTALO)

0,565

0,47

0,10

0,00

0,00

JLN. AGUS SALIM (GORONTALO)

4,671

4,67

0,00

0,00

0,00

JLN. SUDIRMAN (LIMBOTO)

3,095

2,90

0,20

0,00

0,00

JLN. A. YANI (LIMBOTO)

0,865

0,87

0,00

0,00

0,00

BTS. KOTA LIMBOTO – ISIMU

6,199

6,20

0,00

0,00

0,00

JLN. RAYA LIMBOTO (LIMBOTO)

7,870

7,87

0,00

0,00

0,00

ISIMU – PAGUYAMAN

41,721

37,12

3,50

1,00

0,10

JLN. AKSES KE BANDARA JALALUDDIN

1,523

1,42

0,10

0,00

0,00

PAGUYAMAN – TABULO

63,080

55,58

5,20

1,40

0,90

TABULO – MARISA

28,000

20,20

2,60

2,90

2,30

MARISA – LEMITO

68,194

44,79

16,20

2,20

5,00

LEMITO - MOLOSIPAT (BTS. PROV. SULTENG)

33,312

23,21

6,90

0,30

2,90

SP. PELABUHAN ANGGREK - PELABUHAN ANGGREK

2,682

2,68

0,00

0,00

0,00

BTS. KOTA GORONTALO - BTS. KOTA LIMBOTO

7,242

6,90

0,34

0,00

0,00

MALINGKAPUTO – ISIMU

20,000

14,20

2,10

1,80

1,90

TOLANGO – PAGUYAMAN

59,157

36,30

2,10

3,36

17,40

23,36

41,10

TALUDAA (BTS. PROV. SULUT) - PEL. GORONT JLN. MAYOR DULLAH (GORONTALO)

LINTAS PENGHUBUNG

TOTAL 606,696 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, 2012

486,09

56,14

Lintas Barat merupakan jalan yang menghubungkan ruas Atinggola hingga Tolinggula, lintas tengah merupakan jalan yang menghubungkan ruas jalan Taludaa hingga ruas jalan Molosipat sedangkan lintas penghubung yaitu jalan yang menghubungkan ruas jalan lintas Barat dan lintas tengah.

BAB II - 167


Tabel 2.154 Tabel Penanganan Ruas Jalan Provinsi Kepmen No.

Nama Ruas

(Km)

Kondisi Permukaan Jalan Baik

Sedang

Jalan Belum Terbuka

Rusak Ringan Berat

KOTA GORONTALO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0,18 0,05 Jl.Hasanudin (Gorontalo) 0,35 1,37 0,38 Jl. Raja Eyato (Gorontalo) 2,00 0,29 0,09 Jl. Cokroaminoto 0,60 3,44 1,04 Jl. Usman Ikhsan (Gorontalo) 6,90 0,60 0,18 Jl. Ahmad Dahlan 1,20 0,74 0,23 Jl. Pangeran Hidayat 1,74 0,99 0,30 Jl. Rusli Datau 1,98 0,45 0,14 Jl. Kamboja 0,91 1,00 0,30 Jl. Yos Sudarso 2,40 0,43 0,13 Jl. Kalengkongan 0,86 1,00 0,30 Jl. Botuliyodu 4,00 Gorontalo – Suwawa 1,50 3,50 Tulabolo KAB. GORONTALO 12,01 1,86 Isimu-Batudaa 14,38 5,11 Batudaa-Gorontalo 5,11 12,00 7,00 Biluhu Barat - Bilato 28,90 7,52 0,63 Bilato - Tangkobu 16,70 18,17 2,00 Gorontalo – Biluhu Barat 27,90 KAB. BOALEMO 15,30 3,75 Tangkobu - Pentadu 55,00 KAB. POHUWATO 8,16 2,64 Marisa - Tolinggula 80,00 13,69 1,06 Duhiyadaa - Imbodu 16,00 16,44 3,36 Motolohu – Marisa IV 35,00 KAB. BONE BOLANGO Gorontalo – Suwawa 18,18 2,04 23,48 Tulabolo 20,21 3,04 Tapa - Atinggola 45,00 Aladi - Tulabolo 30,00 9,50 Kabila- Tapa 9,50 0,6 0,5 Toto Utara 1,10 168,88 30,04 JUMLAH 414,51 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, 2012

0,12 0,25 0,22 2,12 0,42 0,77 0,69 0,32 1,10 0,30 2,70 2,00

-

-

0,51 6,90 2,63

3,00 8,55 5,10

-

-

35,95

6,50

-

9,45 1,25 15,20

57,25 -

-

3,24

-

21,35

10,75 8,00 100,49

10,00 20,00 93,75

Jumlah jembatan di ruas jalan Provinsi adalah 51 buah dengan total panjang 551,80 meter sedangkan jumlah jembatan di ruas nasional adalah 265 buah dengan total panjang 4.797,62 Meter.

BAB II - 168


Adapun data jumlah jembatan nasional dan provinsi untuk perkembangan 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.155. Tabel 2.155 Data Kondisi Jembatan di Ruas Jalan Provinsi NO

RUAS JALAN

JUMLAH JEMBATAN (BH)

PANJANG TOTAL (M)

LEBAR RATARATA (M)

KONDISI RATARATA

1

ISIMU - BATUDAA

6

65,70

5,6

0&1

2

BATUDAA - GORONTALO

5

38,20

6,62

0&1

6

74,60

5,05

0&1

1

13,00

7

0

GORONTALO - SUWAWA TULABOLO GORONTALO - SUWAWA TULABOLO

3 4 5

TAPA - ATINGGOLA

3

31,90

5,33

0

6

GORONTALO - BILUHU BARAT

7

68,90

4,76

0

7

JL. BOTULIYODU

3

11,90

5,5

0

8

BILUHU BARAT - BILATO

3

33,70

5,53

0&1

9

TANGKOBU - PENTADU

2

26,50

4

0

10

MOTOLOHU - MARISA IV

12

159,00

4,425

0

11

DUHIYADAA - IMBODU

3

28,40

4,633

0

51

551,80

JUMLAH


Kondisi Jembatan : 0 1 2 3 4

= = = = =

Baik Kerusakan Ringan Kerusakan Sedang Kerusakan Berat Kondisi Kritis

Data Panjang Jalan Nasional di Provinsi Gorontalo selang 2006 sampai dengan Desember 2009 sepanjang 616,24 Km, Sesuai SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 Tahun 2009 dan setelah dilakukan pengukuran kembali oleh Bipran Kementerian Pekerjaan Umum maka panjang jalan Nasional di Provinsi Gorontalo mengalami koreksi menjadi sepanjang 606,696 Km. Untuk Data Jalan Provinsi Gorontalo selang tahun 2006 sampai dengan Desember 2009 sepanjang 408,26 Km, Pada akhir 2009 terdapat 2 (Dua) Ruas jalan Provinsi yang dialihkan statusnya menjadi Jalan Nasional yaitu Ruas Ruas jalan A. Yani dan Ruas Jalan Ilangata-Pel. Anggrek (Sesuai SK Kemen PU Nomor 630/KPTS/M/2009). Sejak Desember 2009 serta Panjang jalan Provinsi adalah sepanjang

BAB II - 169


414 Km. Jumlah dan panjang jembatan provinsi yang berada diruas jalan provinsi yang telah dibangun sampai dengan tahun 2011 yaitu 51 buah dengan panjang 551,80 m serta jumlah dan panjang jembatan nasional yang berada diruas jalan nasional yang telah dibangun sampai dengan tahun 2011 yaitu 265 buah dengan total panjang 4.797,62 Meter Data jumlah kendaraan pada lima tahun terakhir mengalami peningkatan sangat tinggi dimana pada 2010 meningkat sebesar 15.26%. Dari perbandingan tersebut maka terlihat pertumbuhan jumlah kenderaan tidak sebanding dengan pertumbuhan panjang jalan dan jembatan. Untuk memenuhi kebutuhan ini upaya yang dilakukan antara lain; menambah pembangunan jalan dan jembatan baru, peningkatan kapasitas ruas jalan dan jembatan yang sudah ada, termasuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Guna menjawab hal tersebut diatas, beberapa Program kegiatan yang diprioritaskan untuk 5 (lima) Tahun Kedepan antara lain: b.

Penanganan Jalan Provinsi dalam kondisi rusak dan rusak berat sepanjang 121,84 Km dan pembukaan jalan yang belum terbuka sepanjang 93,75 Km. Dalam rangka meningkatkan aktivitas perputaran roda perekonomian rakyat Gorontalo, maka perlu adanya usaha memperlancar arus barang dan penumpang dengan cara meningkatkan kualitas fisik prasarana jalan dan kemudahan para pemakai jalan di Gorontalo. Peningkatan kualitas serta kemudahan yang akan diperoleh para pemakai

jalan

dianggap

penting

oleh

karena

itu

diusulkan

adanya

pemeliharaan/rehabiltasi dan pembangunan jalan yang belum terbuka. Sesuai Status adminsitrasi jalan maka penanganan ruas Jalan Provinsi akan dibiayai oleh pemerintah daerah. c.

Pembangunan Jalan Outer Ring Road sepanjang 59 Km. Pembangunan Jalan Gorontalo Outer Ring Road (New Gorontalo By Pass- Ruas Pauwo-Kabila - Tapa - Limboto – Isimu) dimaksudkan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat Gorontalo terhadap pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat yang mengakibatkan pertumbuhan jumlah kendaraan di provinsi Gorontalo akan menumpuk pada jaringan jalan nasional terutama di ruas jalan Gorontalo-Limboto, Limboto- Isimu, sehingga sangat menganggu aksesibiltas lalu lintas kepusat-pusat jaringan jalan Nasional. Berikut data kepadatan lalu lintas harian kendaraan tertinggi tahunan pada ruas jalan Gorontalo-Limboto termuat dalam gambar 2.28.

BAB II - 170


Gambar 2.36 Ruas Jalan BTS Kota Gorontalo – BTS Kota – Limboto BTS KOTA GORONTALO BTS. KOTA LIMBOTO 40.000 20.000 BTS KOTA GORONTALO BTS. KOTA LIMBOTO

2005

2010

15.947

28.773

2005

2010


Dari gambar 2.36 menunjukan bahwa jumlah kepadatan lalu lintas kendaraan antara Kota dan Limboto (Kab. Gorontalo) sangat tinggi yaitu dalam waktu lima tahun meningkat hampir 100% atau rata-rata +16% per tahun. Diharapkan dengan program percepatan pembangunan ekonomi disegala bidang oleh pemerintahan saat ini akan menyembabkan peningkatan pertumbuhan sarana transportasi yang cukup besar. Dengan demikian yang perlu diantisipasi adalah ruas jalan Kota-Limboto (satu-satunya akses jalan menuju Limboto, Isimu dan kabupaten lainnya) akan mengalami kemacetan yang diakibatkan oleh kemampuan daya dukung jalan akibat peningkatan volume kendaraan. Untuk itu diperlukan jalan alternatif dari Isimu ke Kota Gorontalo yang dapat melayani arus kendaraan dari Kota langsung ke Bandara dan kabupaten lainnya dengan cepat. Oleh sebab itu pemerintah Provinsi Gorontalo merencanaan akan membangun jalan alternatif Gorontalo Outer Ring Road. Untuk Pembangunan Jalan Gorontalo Outer Ring Road ini dilaksanakan sharing penanganan dimana pemerintah daerah menfasilitasinya dengan menyiapkan Feasibility Study, master plan, Detail Engineering Design (DED), Pembebasan lahan dan untuk pekerjaan konstruksinya diharapkan dibiayai oleh pemerintah pusat. d.

Perubahan Status Jalan. Untuk menunjang interkoneksi perhubungan darat dan Pengembangan Kawasan Strategis dan Kawasan Andalan baik yang ada dalam Rencana Tata Ruang Nasional maupun yang ada dalam Rencana Tata Ruang Provinsi maka diupayakan perubahan beberapa status jalan baik dari jalan Kabupaten/Kota menjadi Jalan Provinsi, Jalan Provinsi menjadi jalan Strategis Nasional Rencana dan Jalan Strategis Nasional Rencana menjadi jalan nasional dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. BAB II - 171


e.

Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Jalan Nasional Trans Sulawesi. Kelancaran arus angkutan penumpang dan barang, khususnya distribusi komoditas unggulan yang saling terkait di wilayah Sulawesi perlu didukung dengan peningkatan kualitas dan kapasitas jalan melalui program peningkatan jalan, rekonstruksi dan pelebaran jalan. Secara umum kondisi jalan nasional yang ada di provinsi gorontalo yang perlu di tingkatkan kualitasnya ada sebesar 31,08 % atau sepanjang 188,56 Km dengan kondisi lebar jalan nasional yang rata-rata 4,5 meter dan lebar bahu jalan kiri/kanan selebar masing-masing 1 m atau kurang dari standar Bina Marga yang disyaratkan. Kedepan akan ditingkatkan sesuai standar lebar jalan nasional yaitu 7 m badan jalan dengan bahu jalan kiri /kanan selebar masing-masing 2 m.

f.

Pembangunan Jembatan Provinsi dan Penggantian Jembatan Nasional. Untuk mendukung kegiatan pekerkonomian dan pengembangan sektor produksi dan jasa, serta pengembangan suatu wilayah sehingga terwujudkan keselarasan pembagian dan kesesuaian pertumbuhan wilayah regional, perkotaan dan pedesaan secara holistik, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan maka pembangunan jembatan provinsi dan penggantian jembatan yang ada pada ruas jalan nasional sangat di butuhkan. Dengan memperhatikan umur dan kondisi jembatan yang telah terbangun pada ruas jalan nasional dan provinsi.

c. Perkembangan Perhubungan Laut Dalam Tatanan Kepelabuhan Nasional di Provinsi Gorontalo mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan RI (KM) No. 53 Tahun 2002, namun pada tahun 2012 Tatanan Kepelabuhanan tersebut diusulkan untuk dilakukan perbaikan, dalam perbaikan tersebut Provinsi Gorontalo diusulkan 1 (satu) Pelabuhan Utama/Internasional yaitu Pelabuhan Anggrek, 3 (tiga) Pelabuhan Pengumpul/Nasional yaitu Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Kwandang dan Pelabuhan Tilamuta, serta 1 (satu) Pelabuhan Pengumpan yaitu Pelabuhan Bumbulan. Adapun kecenderungan layanan kunjungan kapal di Pelabuhan se-Provinsi Gorontalo dapat dilihat dalam tabel 2.156. Tabel 2.156 Arus Kunjungan Kapal/Unit di Pelabuhan Se-Provinsi Gorontalo 2007

NO

PELABUHAN

2008 Trend Trend Tiba Berangkat Jumlah Pergerakan Tiba Berangkat Jumlah Pergerakan (%) (%)

1 PELABUHAN GORONTALO 513

2009

Tiba

2010 Trend Trend Berangkat Jumlah Pergerakan Tiba Berangkat Jumlah Pergerakan (%) (%)

2011 Tiba

Trend Berangkat Jumlah Pergerakan (%)

499

1.012

-2

440

435

875

-14

909

914

1.823

108

1.976

1.976

3.952

117

1.998

1.997

3.995

1

2 PELABUHAN ANGGREK

102

97

199

38

22

20

42

-79

68

70

138

229

94

93

187

36

73

73

146

-22

3 PELABUHAN KWANDANG

46

41

87

-83

195

202

397

356

185

181

366

-8

31

30

61

-83

878

878

1.756

2.779

4 PELABUHAN TILAMUTA

69

64

133

-57

-

-

-

-100

169

168

337

100

44

44

88

-74

343

343

686

680

1.331

1.333

2.145

2.143

3.292

3.291

JUMLAH TOTAL

730

701 1.431

657

657 1.314

2.664

4.288

6.583

Sumber : Pelabuhan Laut se-Provinsi Gorontalo, 2012

BAB II - 172


Gambar. 2.37 Arus Kunjungan Kapal di Pelabuhan Se-Provinsi Gorontalo


Berdasarkan tabel 2.156 dan gambar 2.37 Arus Kunjungan Kapal di Pelabuhan SeProvinsi Gorontalo di atas, dapat dilihat bahwa Kunjungan kapal cenderung mengalami pengerakan yang fluktuatif, dimana setiap tahun mengalami kenaikan yang bervariasi namun kenaikan kunjungan kapal pada ke 4 pelabuhan meningkat tajam di tahun 2010. Tahun 2011 di 4 pelabuhan tersebut sebanyak 6.583 unit, bila dibandingkan dengan Tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 53,52%. Adapun layanan arus turun naik penumpang di Pelabuhan se-Provinsi Gorontalo dapat dilihat dalam tabel 2.157. Tabel 2.157 Arus Turun Naik Penumpang di Pelabuhan se-Provinsi Gorontalo 2007

NO

PELABUHAN

2008 2009 2010 2011 Trend Trend Trend Trend Trend TURUN NAIK Jumlah Pergerakan TURUN NAIK Jumlah Pergerakan TURUN NAIK Jumlah Pergerakan TURUN NAIK Jumlah Pergerakan TURUN NAIK Jumlah Pergerakan (%) (%) (%) (%) (%)

1 PELABUHAN GORONTALO 71.109 41.125 112.234 2 PELABUHAN ANGGREK 3 PELABUHAN KWANDANG 4 PELABUHAN TILAMUTA

-

-

0

2.837 4.282 7.119 -

-

0

69

49.403 51.589 100.992

-10

48.412 48.426 96.838

-4

55.719 53.106 108.825

12

58.639 55.515 114.154

5

-100

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-8

-

-

0

-100

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

496

362

858

100

JUMLAH

73.946 45.407

49.403 51.589

48.412 48.426

55.719 53.106

59.135 55.877

TOTAL

119.353

100.992

96.838

108.825

115.012


BAB II - 173


Gambar 2.38 Arus Turun Naik Penumpang di Pelabuhan se-Provinsi Gorontalo


Berdasarkan tabel 2.157 dan gambar 2.38 Arus Turun Naik Penumpang di Pelabuhan se-Provinsi Gorontalo terlihat bahwa sampai tahun 2011 yang melayani penumpang hanya Pelabuhan Gorontalo dan dimasuki oleh kapal PELNI KM. Tilong Kabila dengan frekuensi kurang lebih dua kali dalam sebulan (2 minggu 1 kali). Pergerakan penumpang Tahun 2011 terlihat bahwa jumlah yang diangkut pada Pelabuhan Gorontalo berjumlah 114.154 orang yang terdiri dari penumpang turun sebanyak 58.639 orang dan penumpang naik sebanyak 55.515 orang bila dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 5,68%. Untuk mengembangkan potensi ekonomi di Provinsi Gorontalo melalui Program Agropolitan dan Etalase Perikanan, Pelabuhan Anggrek akan dikembangkan sebagai Pelabuhan Utama/Internasional, disamping melayani penumpang juga melayani kontainer. Di pelabuhan ini akan melayani hasil ekspor/impor berbagai komoditas dari Provinsi Gorontalo. Pelabuhan Tilamuta di samping sebagai pelabuhan penumpang dan barang juga sebagai homebase angkutan perintis yang melayani Teluk Tomini, Pelabuhan Gorontalo sebagai Pelabuhan pengumpul dan pendistribusi di kawasan Teluk Tomini sedangkan Pelabuhan Kwandang sebagai pelabuhan pengumpul yang melayani angkutan barang dan ternak antar pulau di pesisir utara. Sedangkan kecenderungan layanan Bongkar Muat di Pelabuhan se-Provinsi Gorontalo dapat dilihat dalam Tabel 2.158.

BAB II - 174


Tabel 2.158 Arus Bongkar Muat Barang (Ton/M3) di Pelabuhan Se-Provinsi Gorontalo 2007 NO

PELABUHAN

BKR

MUAT

2008

2009

2010

2011

Jumlah

Trend BKR MUAT Jumlah Trend BKR MUAT Jumlah Trend BKR MUAT Jumlah Trend BKR MUAT Jumlah Trend Pergerakan Pergerakan Pergerakan Pergerakan Pergerakan (%) (%) (%) (%) (%) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3) (ton/m3)

1 PELABUHAN GORONTALO 715.758 435.558 1.151.316

122,72

594.565 281.878 876.443

-23,87

473.371 128.199 601.570

-31,36

474.144 173.889 648.033

7,72

560.889 140.636 701.524

8,25

2 PELABUHAN ANGGREK

363,75

53.846 45.479 99.325

-66,52

44.249

30.013

74.262

-25,23

100.778 74.181 174.959

135,60

133.337 42.020 175.357

0,23

-52,36

32

106

138

-67,17

600

0

600

334,78

812

8

820

36,67

-69,92

1.800

20.100

21.900

82,50

11.503

40.008

51.511

135,21

23.108

42.020

65.128

26,44

162.068 134.562 296.630

3 PELABUHAN KWANDANG

149

734

883

101,03

-

4 PELABUHAN TILAMUTA

1.127

38.770

39.897

-3,95

0

420

420

12.000 12.000

JUMLAH

879.102 609.624

648.411 339.777

519.452 178.418

587.025 288.078

718.146 224.684

TOTAL

1.488.726

988.188

697.870

875.103

942.829

Sumber : Pelabuhan Laut Se-Provinsi Gorontalo, 2012

Gambar 2.39 Arus Bongkar Muat Barang (Ton/M3) di Pelabuhan Se-Provinsi Gorontalo


Berdasarkan tabel 2.158 dan gambar 2.39 Arus Bongkar Muat Barang (Ton/M3) di Pelabuhan se-Provinsi Gorontalo terlihat bahwa arus bongkar muat cenderung mengalami pergerakan yang fluktuatif, dimana setiap tahun bervariasi presentase kenaikan, pada tahun 2011 di 4 (empat) pelabuhan adalah sebesar 942.829 ton/m3 yang terdiri dari volume bongkar 718.146 ton/m3 dan muat 224.684 ton/m3, mengalami peningkatan sebesar 7,74% dibandingkan tahun 2010. Dari data bongkar muat pada ke - 4 Pelabuhan Laut di Provinsi Gorontalo di atas, maka secara umum diinformasikan beberapa aktivitas bongkar muat komoditi unggulan di pelabuhan tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 2.159, 2.160, 2.161 dan 2.162.

BAB II - 175


Tabel 2.159 Bongkar Muat per-Komoditi di Pelabuhan Gorontalo NO TAHUN

PUPUK

SEMEN

BONGKAR MUAT

BONGKAR

JAGUNG

MUAT

BONGKAR

1

2007

2

2008

3

2009

11.840

105

-

4

2010

10.301

150

56.885

1.371

5

2011

15.694

-

63.157

92

TOTAL

37.835

255

120.042

1.542

ASPAL

GENCO

MUAT BONGKAR MUAT

BONGKAR

ROTAN

GULA/MOLASES

MUAT BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT

M. TANAH BONGKAR

PREMIUM

MUAT

BARANG LAINNYA

BONGKAR MUAT

BONGKAR

MUAT

715.758 435.558 53.037 79

1.371

10.064

61.262

-

594.565 218.777

96.427

10.707

6.196

1.455

32.483

73.677

257.573

48.395

585 104.987

71

111.145

19.668

4.172

2.292

32.174

82.937

180.047

41.250

416

80.842

194

145.149

13.471

771

2.355

31.113

91.859

213.307

43.105

2.371 300.128

265

352.721

43.846

6.102

95.770

-

-

21.203

-

* Ket : Untuk bongkaran komoditi jagung berasal dari antar pulau (Sulteng) Sumber : Pelabuhan Gorontalo, 2012

-

248.473

-

1.961.250 787.085

PREMIUM

BARANG LAINNYA

Tabel 2.160 Bongkar Muat per-Komoditi di Pelabuhan Anggrek NO TAHUN

PUPUK BONGKAR

SEMEN

MUAT

BONGKAR

JAGUNG

MUAT

BONGKAR

20.950

ASPAL

MUAT

1

2007

15.854

2

2008

18.524

3

2009

2.800

7.300

7.200

4

2010

14.850

37.800

27.691

5

2011

17.404

69.100

22.892

TOTAL

69.432

325

325

35.300

170.450

GENCO

BONGKAR MUAT

BONGKAR

ROTAN

GULA/MOLASES

28.321 50

50

22

14.900

44.915

22 131.019

M. TANAH

MUAT BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT BONGKAR

110.364 106.241

189

-

-

-

-

-

-

22.813

6.860

48.128

39.630

1.455

2.292

45.378

16.836

189 16.355

9.152

-

-

-

-

238.019 185.520

Tabel 2.161 Bongkar Muat per-Komoditi di Pelabuhan Kwandang

TAHUN

1 2 3 4 5

2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

HEWAN TERNAK BONGKAR MUAT 11.664 5.625 3.670 3.278 3.145 27.382

-

34.149

* Ket : Untuk bongkaran komoditi jagung berasal dari antar pulau Sumber : Pelabuhan Anggrek, 2012

NO

MUAT

BARANG LAINNYA BONGKAR

149 32 600 812 1.593

MUAT

734 420 106 8 1.268

* Ket : Untuk hewan ternak idak termasuk dalam barang Sumber : Pelabuhan Kwandang, 2012

BAB II - 176


Tabel 2.162 Bongkar Muat per-Komoditi di Pelabuhan Tilamuta NO TAHUN 1. 2. 3. 4.

2008 2009 2010 2011

KOPRAH SEMEN MINYAK MENTAH MINYAK BUNGKIL BARANG LAINNYA BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT - 12.000 900 900 20.100 3.600 2.408 - 14.200 5.495 25.808 2.100 5.500 2.100 - 13.408 - 42.020 3.000

TOTAL

-

9.100

-

3.000

32.100

15.816

-

-

14.200

5.495

67.828

Sumber : Pelabuhan Tilamuta, 2012

d. Perkembangan Perhubungan Udara Dalam Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Peraturan Menteri Perhubungan RI No. KM 11 Tahun 2010) Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo ditetapkan sebagai Bandara Domestik dengan hirarki Pengumpul Skala Sekunder, kini telah mampu di darati Pesawat Boeing 737 Seri 900-ER. Bandara ini merupakan unit Pelaksana Teknis Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI yang terletak di wilayah Kabupaten Gorontalo dan memiliki panjang landasan 2.500 m serta lebar 45 m. Sarana Fasilitas sisi darat bandar udara, fasilitas landasan, fasilitas bangunan operasional, fasilitas navigasi udara, fasilitas listrik, fasilitas komunikasi, dan fasilitas security

equipment dan audio visual telah tersedia dalam kondisi cukup memadai untuk menunjang operasional penerbangan, namun perlu penambahan dan peningkatan seiring dengan perkembangan ekonomi wilayah sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Adapun perusahaan angkutan udara yang beroperasi di Provinsi Gorontalo untuk melayani penerbangan dalam negeri adalah PT. Garuda Indonesia Airlines, PT. Lion Air, PT. Sriwijaya Air, dan PT. Wings Air. Dengan rute penerbangan Gorontalo – Makassar – Jakarta (PP) kecuali PT. Batavia Air dengan rute Gorontalo – Makasar – Surabaya – Jakarta dan PT. Wings Air dengan rute penerbangan Gorontalo – Manado (PP). Tabel 2.163 Layanan Penerbangan di Bandara Djalaluddin Gorontalo PESAWAT

PENUMPANG

NO

TAHUN

1

2007

1.103

1.102

2.205

2

2008

901

900

3

2009

1.011

4

2010

5

2011 Jumlah

Rata-rata per tahun Rata-rata per hari

Tiba

Brkt

Jumlah

Trend pergerakan (%)

Transit

BAGASI (Kg) Jumlah


Bongkar

Muat

Jumlah


Tiba

Brkt

6,47

89.811

89.238

2.064

181.113

10,57 1.427.764 1.315.504 2.743.268

19,58

1.801

-18,32

89.358

96.000

124

185.482

2,41 1.471.743 1.139.782 2.611.525

-4,80

1.069

2.080

15,49

115.889

115.292

101

231.282

24,69 1.631.888 1.253.580 2.885.468

10,49

1.286

1.284

2.570

23,56

135.596

137.288

164

273.048

18,06 1.646.537 1.332.475 2.979.012

3,24

1.524

1.526

3.050

18,68

168.397

170.691

339.088

24,19 1.999.001 1.611.639 3.610.640

21,20

5.825

5.881

599.051

608.509

2.453

8.176.933

6.652.980

1.165

1.176

119.810

121.702

491

1.635.387

1.330.596

3

3

328

333

1,34

4.481

3.645

BAB II - 177


CARGO (Kg)

POS (Kg) Trend

Trend

NO

TAHUN

1

2007

866.598

769.417

1.636.015

18,49

80.371

40.618

120.989

1.336,41

2

2008

1.004.290

682.004

1.686.294

3,07

9.813

12.819

22.632

-81,29

3

2009

962.586

539.023

1.501.609

-10,95

1.712

3.822

5.534

-75,55

4

2010

1.014.689

937.858

1.952.547

30,03

763

1.479

2.242

-59,49

5

2011

1.659.016

653.605

2.312.621

18,44

10.189

9.737

19.926

788,76

5.507.179

3.581.907

102.848

68.475

1.101.436

716.381

20.570

13.695

3.018

1.963

56

38

Jumlah Rata-rata per tahun Rata-rata per hari

Bongkar

Muat

Jumlah

pergerakan (%)

Bongkar

Muat

Jumlah

pergerakan (%)


Gambar 2.40 Produktivitas di Bandara Djalaluddin Gorontalo


BAB II - 178


Berdasarkan Tabel 2.163 dan Gambar 2.40 kecenderungan layanan penerbangan di Bandara Djalaluddin Gorontalo, terlihat bahwa arus pesawat, penumpang, bagasi, cargo, dan pos selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami pengerakan yang fluktuatif, dimana setiap tahun mengalami kenaikan maupun penurunan yang bervariasi, namun pada tahun 2011 arus pesawat di Bandara Djalaluddin adalah sebanyak 3.050 pesawat, naik 18,68% dibandingkan tahun 2010. Penumpang pada tahun 2011 sebanyak 339.088 penumpang, mengalami peningkatan 24,19% dibandingkan tahun 2010 atau ratarata per hari 661 penumpang. Begitu juga dengan arus bagasi mengalami peningkatan 21,20% pada tahun 2011 dibanding tahun 2010. 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi Salah satu pendorong terpenting dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi adalah masuknya modal asing (investasi) sebagai the first capital untuk memberdayakan perekonomian negara atau daerah yang bersangkutan. Penanaman modal asing dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka jaringan bisnis internasional dan membuka lapangan kerja bagi suatu daerah. Provinsi Gorontalo memiliki potensi investasi dibeberapa sektor diantaranya energi, pertambangan, pertanian dan peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan infrastrukur. Disektor energi, kita memiliki potensi panas bumi (Geothermal) di Suwawa, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa di Isimu Selatan dan Pembangunan Pembangkit Listrik Mikro dan Mini Hydro di Kab. Gorontalo Utara dan Bone Bolango. Pada sektor pertambangan kita memiliki potensi di Kabupaten Pohuwato, Boalemo, Bone Bolango dan Gorontalo Utara. Sementara untuk sektor pertanian dan peternakan, terdapat potensi industri pengolahan aneka produk jagung dan pengembangan industri peternakan sapi dan penggemukan sapi. Untuk sektor perikanan dan kelautan terdapat potensi pengembangan industri rumput laut serta pengembangan produksi dan pengolahan ikan mutu ekspor. Di sektor pariwisata, Provinsi Gorontalo mempunyai potensi yang dapat dikembangkan seperti Taman Laut Olele, Pulau Saronde dan Wisata Religi di Bongo Kab. Gorontalo. Di bidang infrastruktur, saat ini sedang dilakukan pengembangan Bandara Jalaludin, rencana pembangunan Rumah Sakit Spesialis, Pengembangan Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Gorontalo dan pembangunan KTM Paguyaman Wonosari. Dalam

upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di Gorontalo,

telah

diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kemudahan Investasi. Perda ini mengatur tentang kemudahan-kemudahan pelayanan terhadap investor terutama untuk masalah penyediaan lahan, proses perijinan dan pemberian insentif berupa keringanan pajak. Sejak tahun 2010 Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyusun Standar Operasional Prosedur untuk berbagai kegiatan pelayanan termasuk pelayanan perijinan. Dan pada tahun 2011 Gubernur Gorontalo telah melimpahkan wewenang perijinan usaha yang selama ini ditangani oleh SKPD lainnya ke Badan Investasi Daerah.

BAB II - 179


Kabupaten dan kota adalah ujung tombak dari penyelenggaraan pelayanan perijinan investasi. Di Provinsi Gorontalo, Kabupaten/kota yang telah membentuk kantor pelayanan terpadu satu pintu adalah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara. Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Gorontalo adalah seperti yang terlihat dalam tabel 2.164 dan 2.165. Tabel 2.164 Penanaman Modal Asing (PMA) No 1

Nama Perusahaan

Negara Asal

PT. GORONTALO MINERALS PT. PEARLS MADOKA INDONESIA PT. MARIA SOUTHSEA PEARLS INDONESIA PT. PABRIK GULA GORONTALO PT. MULTI NABATI SULAWESI

Inggris

6

PT. EXPLORATION

Singapura

7

PT. HARIM

Korea Selatan

8

PT. SAUDI INDONESIA MULTI INVESTMENT PT. PANAH MAS

Arab Saudi

PT. MULTI MINERAL EXPLORASI PT. EXPLORASI INDONUSA JAYA PT. NYINYI INDONESIA MINNING INVESTMENT GROUP

Singapura

2 3 4 5

9 10 11 12

13.

OXINDO

Jepang

Pertambangan Emas & Mineral Budidaya Mutiara

Jepang

Budidaya Mutiara

Inggris/ Indonesia Singapura

Industri Gula

Singapura

Singapura/Ind onesia RRC

PT. Gunung Mulia Mineral JUMLAH

Bidang Usaha

Sumber: Badan Investasi Daerah, 2012

Industri Minyak Kasar (minyak nabati) Jasa Penunjang Pertambangan Umum Industri Pengeringan Jagung Pertanian Peternakan Pertambangan Tembaga Pertambangan Tembaga Pertambangan Tembaga Jasa Pertambangan Perdagangan Besar Pertambangan Tembaga

&

&

Lokasi Proyek Bone Bolango Gorontalo Utara Pohuwato

Rencana Investasi ($) 250,000

Realisasi Investasi ($) 20.101.763

250,000

50,000

3,000,000

6,000,000

Kab. Gorontalo Pohuwato

60,000,000

60.000.000

3,300,000

18.038.194

1,000,000

-

Pohuwato

300,000

3.781.896

Gorontalo Utara Bone Bolango Kab. Gorontalo Bone Bolango Kab. Gorontalo

339,000,000

Bone Bolango

25,100,000

24.000.000.000

592.761

24,000,000,000

599.261

24,000,000,000

597.750

15.000,000

-

24.000.000.000

592.761

96.422.100.000

135.454.386

BAB II - 180


Tabel 2.165 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) No

Nama Perusahaan

1

PT.

GORONTALO

Negara Asal Indonesia

ENERGI 2

PT.

ANEKA

GAS

Indonesia

INDUSTRI

Bidang Usaha

Lokasi

Rencana

Realisasi

Proyek

Investasi (Rp)

Investasi (Rp)

Pembangiktan

Bone

Tenaga Listrik

Bolango

Industri

Kota

Dasar

Kimia Organik

207,755,000,000

51,841,088,211

46,944,000,000

-

110,000,000,000

5,000,000,000

364,699,000,000

56,841,088,211

Gorontalo

Gas Industri 3

PT.

TENAGA

Indonesia

PLTU 11 MW

Bone

LISTRIK

Bolango

GORONTALO JUMLAH

Sumber : Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo, 2012

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Rendahnya realisasi investasi di Provinsi Gorontalo disebabkan oleh 7 (tujuh) faktor utama yaitu (1) kurangnya insentif bagi investor dalam melakukan investasi, (2) ketersediaan lahan usaha, (3) lamanya proses perijinan, (4) kesiapan obyek investasi, (5) tingkat pungutan liar, (6) kemudahan akses informasi, (7) kualitas SDM birokrasi bidang pelayanan investasi. Namun demikian menunjukan perkembangan investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Gorontalo dimulai dai tahun 2007 sampai dengan 2011 dapat dilihat pada tabel 2.166. Tabel 2.166 Perkembangan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) No.

Keterangan

1

Penanaman

T a h u n (Rp) 2007

2008

2009

2010

2011

571,419,785,300

753,520,596,000

566,372,007,600

226,865,017,200

1.015.260.348.075

-

-

-

56,841,088,211

56,841,088,211

162,136,245,000

176,906,535,452

396,194,587,185

397,092,196,685

400,357,196,685

-

-

-

-

1.400.000.000.000

733,556,030,300

930,427,131,452

962,566,594,785

680,788,302,096

2.872.458.632.971

Modal Asing (PMA) 2

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

3.

Swasta Murni

4.

Investasi Masyarakat

JUMLAH

Sumber : Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo, 2012

BAB II - 181


2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia 2.4.4.1 Angka Pendidikan yang ditamatkan Angka

partisipasi

sekolah

menurut

tingkat

pendidikan

yang

ditamatkan

menunjukkan bahwa tahun 2011, anak didik pada tingkat kelompok umur 7 – 12 tahun (sekolah dasar) yang masih sekolah dan menamatkan SD adalah sebanyak 99,60% yang artinya tahun 2011 ada anak didik SD sebesar 0,4% yang tidak tamat SD. Di tingkat SMP, tahun 2011 jumlah siswa yang sekolah dan menamatkan tingkat pendidikan SMP atau kelompok umur 13 – 15 tahun adalah sebanyak 96,91%, artinya masih ada 0,09% siswa SMP yang tidak tamat SMP. Untuk tingkat SMA, pada tahun 2011 jumlah siswa SMA atau pada kelompok 16 – 18 tahun tercatat sebanyak 93,74% yang lulus, dan masih ada 6,26% yang tidak dapat menamatkan tingkat pendidikan SMA (Sumber : Dikpora Prov, 2011). Peningkatan akses pendidikan tidak hanya dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal tetapi juga dilaksanakan melalui jalur pendidikan non formal. Wujud konkritnya adalah penuntasan buta aksara melalui jalur formal maupun informal. Selaras dengan kebijakan pendidikan nasional maka pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pemberian bantuan kepada siswa sekolah, pemberian beasiswa, pemberian dana bantuan operasional sekolah rintisan wajar 12 tahun, serta merehabilitasi gedung sekolah.

BAB II - 182


BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Untuk mewujudkan suatu keadaan yang membawa kepada adanya biaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), tidak lain ditujukan untuk membawa masyarakat pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, mau tidak mau perlu didukung dengan ketersediaan dana yang cukup. Pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting disamping sumber-sumber penerimaan lainnya yang lebih mencerminkan kekuatan ekonomi masyarakat dan sekaligus tingkat kepatuhan/kepedulian masyarakat dalam pembangunan negara. Memang sumber penerimaan dapat berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, optimalisasi asset atau’ melalui pinjaman, namun semua hal tersebut memiliki keterbatasan karena sumber daya alam dapat habis, optimalisasi asset tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing daerah (mengingat manajemen asset belum sepenuhnya berjalan dengan baik), apalagi jika mengandalkan dari pinjaman. Oleh karena itu jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya upaya untuk mendorong optimalisasi pajak melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi pajak yang dimaksud antara lain melalui perluasan basis pajak yang ada. Dengan istilah lain ekstensifikasi dilakukan untuk “mencari yang hilang” sedangkan intensifikasi diilakukan untuk “menggali yang tersembunyi”. Namun ada suatu kondisi atau syarat tertentu dalam pemungutan pajak yang baik, yaitu tidak menyebabkan biaya tinggi, efektif dan efisien dan tidak mengganggu perekonomian (mobilitas penduduk, lalu lintas barang/jasa antar daerah dan kegiatan perdagangan internasional). Sementara itu dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setidaknya akan lebih mendorong agar penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini belum memadai dan memiliki peran yang relative kecil dapat lebih dioptimalkan dan dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah yang lebih tinggi. Hal ini Nampak dari munculnya beberapa jenis pajak baru yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan saat ini beralih menjadi pajak yang dipungut dan di kelola oleh Kabupaten/Kota, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (sektor SKB) dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan. Disamping itu perkembangan realisasi pendapatan daerah berhubungan dengan perkembangan realisasi Pendapatan Negara dalam periode 2005-2008 pendapatan negara

BAB III - 1


menunjukan adanya trend kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebasar 25,6 persen. Pertumbuhan tersebut terjadi baik pada penerimaan dalam negeri maupun hibah yang masing masing rata- rata tumbuh sebesar 25,6 persen dan 20, 9 persen. Secara lebih rinci dalam periode 2005 – 2008, pertumbuhan penerimaan dalam negeri didukung oleh pertumbuhan penerimaan perpajakan yang rata - rata tumbuh sebesar 23,8 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 29,7 persen. Peningkatan realisasi pendapatan negara dan hibah tersebut sangat di pengaruhi oleh perkembangan kondisi makro ekonomi, faktor eksternal, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah selama periode 2005-2010. Pendapatan negara mempunyai peran yang sangat penting sebagai sumber pendanaan belanja negara dan pembangunan negara untuk pembangunan nasional. Realisasi pendapatan negara dan hibah dalam tahun 2009 mencapai Rp 869,6 triliun. Dari pencapaian tersebut 73,8 persen diantaranya bersumber dari penerimaan perpajakan. Kontribusi tersebut lebih besar apabila di bandingkan dengan perannya di tahun 2008 sebesar 67,1 persen. Namun demikian secara nominal penerimaan perpajakan tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 2,6 persen dibandikan dengan realisasi tahun 2008. Penurunan penerimaan perpajakan tersebut terutama di sebabkan oleh terjadinya perlambatan kegiatan perekonomian sebagai dampak dari krisis ekonomi dunia. Penurunan penerimaan perpajakan dalam tahun 2009 terutama berasal dari penurunan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar 48,6 persen. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan kegiatan ekspor dan import sebesar 9,7 persen dan 15 persen akibat krisis keuangan global. Di samping itu, krisis keuangan global juga sejalan dengan penurunan harga minyak di pasar internasional, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan penerimaan PPh migas sebesar 35 persen, sebaliknya penerimaan perpajakan non migas

tahun 2009

mengalami kenaikan sebesar 4,4 persen. Peningkatan tersebut didukung oleh kebijakan administrasi perpajakan, langkah- langkah intensifikasi dan eksentifikasi perpajakan yang berkelanjutan. Sejalan dengan perkiraan mulai meningkatnya aktivitas perdagangan dunia di tahun 2011 ini, pemerintah memutuskan untuk terus melanjutkan kebijakan pemberian insentif perpajakan bagi industri di dalam negeri. Insentif perpajakan tersebut diberikan dalam bentuk penurunan tarif PPh Badan dari 28 persen menjadi 25 persen; pemberiaan fasilitas penurunan tarif PPh Badan sebesar 5 persen dari tarif normal untuk perusahan masuk bursa yang minimal 40 persen sahamnya dimiliki publik; pemberian pajak ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi pajak PPN dan bea masuk sector tertentu; serta terus melanjutkan reformasi administrasi perpajakan. Sedangkan insentif di bidang kepabeanan diberikan dalam bentuk perbaikan fasilitas kepabeanan, insentif untuk perdagangan dan industri, serta fasilitas keringanan bea masuk. Selain itu juga dilakukan kebijakan kenaikan tarif cukai yang di ikuti penyederhanaan tarif cukai, serta peningkatan pengawasan peredaran barang kena cukai.

BAB III - 2


3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Sesuai

dengan

pembaharuan

arah

kebijakan

kebijakan fiskal

dan

yang

dilakukan

pengelolaan

pemerintah

keuangan

pusat

daerah

langkah-langkah dilakukan

secara

berkesinambungan. Dalam beberapa tahun terakhir, strategi kebijakan fiskal masih tetap konsisten diarahkan untuk melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi

fiskal, terutama meningkatkan PAD menciptakan ketahanan fiskal yang

dan penyehatan APBD dalam rangka berkelanjutan. Kebijakan yang ditempuh,

sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD 2007-2012 yaitu : 1) PAD diharapkan mampu mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan ratio terhadap PDRB mencapai 2% pada akhir tahun 2012 2) Meningkatkan PAD dengan menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan membayar pajak daerah dan rasa memiliki pajak daerah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan menurunkan tunggakan pajak hingga 10% dari total tagihan pada akhir masa RPJMD 20072012. Realisasi sampai tahun 2011 hanya sebesar 4 persen dari total potensi penerimaan pajak daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD tersebut, maka upaya penatausahaan dan optimalisasi sumber PAD dimaksukan untuk meningkatkan rasio PAD terhadap PDRB ADHB hingga ke kondisi ideal 2 persen. Pada tahun 2009 rasio PAD telah mencapai 1,92 % terhadap PDRB, tahun 2010 dengan meningkatnya PDRB ADHB berdasarkan data statistik yaitu 8.056,51 Trillyun sehingga persentase terhadap PDRB ADHB menjadi 1,81%. Tahun 2011 rasio PAD terhadap PDRB ADHB sebesar 1,73% dan tahun 2012 diprediksi sebesar 1,77% terhadap PDRB ADHB. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan pemungutan perpajakan dan penerapan sistem pelayanan pajak yang memungkinkan pelayanan pembayaran pajak cepat dan tepat di kantor SAMSAT utama di Kota Gorontalo dan Kota Limboto yaitu sistem samsat dellivery dan samsat drive true. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah, fokus kebijakan diarahkan untuk berpijak pada 6 prinsip pengarusutamaan yang tercantum dalam RKPD 2012 yaitu: 1)

Pengarusutamaan inovasi pembangunan

2)

Pengarusutamaan partisipasi masyarakat

3)

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan

4)

Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (good governance)

5)

Pengarusutamaan pengurangan kesenjangan antar wilayah

6)

Pengarusutamaan peningkatan kinerja. Di bidang penerimaan pembiayaan, selama tiga tahun terakhir investasi jangka pendek

Pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya dengan pengembangan manajemen kas telah

BAB III - 3


memberikan peningkatan hasil pendapatan. Pada tahun 2004 jumlah pendapatan dari bunga deposito/jasa giro masih sekitar Rp1,5 Millyar dan pada tahun 2008 telah mencapai Rp7,84 milyar, tahun 2009 mencapai sebesar Rp.10,55 millyar, tahun 2010 sebesar Rp.7,30 Millyar. Untuk tahun 2011 sebesar Rp8,22 Millyar dan tahun 2012 diprediksi sebesar Rp6,12 millyar. Fluktuasi penerimaan dari jasa giro/deposito sangat tergantung dari realisasi pelaksanaan proyek. Dalam arti bahwa jika proyek/kegiatan cepat dilaksanakan maka dana idle yang ada dikas daerah semakin berkurang sehingga berpengaruh terhadap penerimaan dari jasa giro dan deposito, selain itu penerimaan jasa giro juga sangat dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank, sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia dalam penerapan Suku Bunga SBI. Investasi jangka panjang pada PT Gorontalo Fitrah Mandiri dinilai belum sampai pada kondisi yang menggembirakan. Lambatnya pertumbuhan kontribusi lebih disebabkan karena pada akhir tahun anggaran 2008 terjadi persoalan Likuiditas keuangan pada PT. Gorontalo Fitra Mandiri dan investasi sedang memasuki pada tahap awal dari penanaman modal pada mesin/peralatan pertanian. Pada Investasi jangka panjang PT. Gorontalo Wisata Mandiri tengah dilakukan restrukturisasi permodalan agar perusahaan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjanya, sehingga berdasarkan hasil evaluasi APBD Provinsi Gorontalo tahun 2011 oleh Departemen Dalam Negeri, tidak lagi dianggarkan sebagai sumber pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo. 3.1.1.1 Perkembangan Pendapatan Daerah Pada tahun 2011 pendapatan daerah sebesar Rp697, 57 milyar, yang terdiri dari PAD sebesar Rp133,12 milyar, dana perimbangan sebesar Rp438,41 milyar yang terdiri dari Dana Bagi hasil Pajak Rp26,76 milyar, Dana Alokasi Umum Rp400,75 milyar dan Daana Alokasi Khusu (DAK) sebesar Rp.10,73 milyar. Komponen pendapatan daerah lainnya yaitu bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp21,84 milyar. Perkembangan pendapatan APBD Pemerintah Provinsi untuk kurun waktu 2007 sampai dengan 2011 telah meningkat secara bertahap. Realisasi pendapatan daerah

tahun 2007

sebesar Rp.521,58 milyar, atau meningkat 13,19% dari tahun sebelumnya. Tahun 2008 realisasi sebesar meningkat sebesar Rp537,16 millyar atau meningkat 2,95% pada tahun 2009 realisasi sebesar Rp.561,18 Millyar atau 4,47%. Tahun 2010 realisasi sebesar Rp593.39 Millyar atau 5,73%. Perkembangan pendapatan daerah dari PAD, Dana Perimbangan dapat diuraikan pada bagian berikut. Tingkat pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah adalah 7,32% dan sangat dipengaruhi oleh pendapatan dari dana perimbangan.

Dari jumlah pendapatan daerah peran PAD

Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2007-2011 rata-rata sebesar 18,90% dari

BAB III - 4


total pendapatan daerah. Tingkat pertumbuhan rata-rata PAD adalah antara 22,79 persen dan berada di atas

pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo rata-rata 5% – 7,6%.

Pengaruh

terbesar pertumbuhan PAD adalah berasal dari pajak daerah. Peran pajak daerah dari tahun 2007-2011 rata-rata 88,33% terhadap PAD atau sebesar 16,68 persen dari PendapatanDaerah. Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 S/D 2011 2007 NO

Uraian

1

PENDAPATAN

1.1

PAD

1.1.1

Pajak Daerah

1.1.2

Retribusi Daerah

2008

2009

2010

2011

Rata-rata Pertumbuhan

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

521,584,139,993

537,168,541,439

561,186,326,559

593,392,627,943

697.576.031.227

70,078,989,232

95,106,219,346

102,626,018,112

133,124,917,186

158.083.317.775

59,221,753,094

82,572,430,960

86,443,156,011

120,748,491,227

144,751.936.385

25.92

-

-

-

-

-

-

5,000,000

163,912,259

-

-

-

3,178.24

10,852,236,138

12,369,876,127

16,182,862,101

12,376,425,959

13.331.381.390

4.77

308,900,309,305

413,118,212,093

458,560,308,447

438,419,685,757

515,369,176,652

17,506,309,305

19,106,216,093

18,889,052,447

26,933,965,757

26,066.408.886

14.47

(%) 7.32

22.79

Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yg 1.1.3

dipisahkan

1.1.4

Lain-lain PAD yang sah

1.2

Dana Perimbangan

14,47

Dana Bagi Hasil Pajak / 1.2.1

bagi hasil bukan pajak

1.2.2

DAU

291,394,000,000

368,637,996,000

388,325,256,000

400,750,820,000

461,118,102,000

12.53

1.2.3

DAK

-

25,374,000,000

51,346,000,000

10,734,900,000

28,057,200,000

61.54

142,604,841,455

28,944,110,000

-

21,848,025,000

18,900,000,000

-39.24

-

-

5,223.536.800

-

Lain-lain Pendapatan 1.3

Daerah yg Sah

1.3.1

Hibah

40,000,000,000

Dana penyesuaian dan 1.3.2

otonomi khusus

99,996,500,000

8,944,110,000

-

-

18,900,000,000

-10.12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,765,000,000

-

-

-

-

-

83,025,000

-

-

2,608,341,455

20,000,000,000

-

-

-

666.77

Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemda 1.3.3

Lainnya Dana penguatan infrastruktur dan

1.3.4

prasana daerah Dana tambahan penghasilan bagi GURU

1.3.5

PNSD Pendapatan dana

1.3.6

darurat

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo

BAB III - 5


Berdasarkan tabel diatas dari jumlah pendapatan daerah sampai tahun 2011 kontribusi terbesar penerimaan adalah berasal dari dana perimbangan atau transfer dari pemerintah yakni berkisar 84%-86%. Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan 14,47% dengan kecenderungan pendapatan dari DAU meningkat, sementara pendapatan dari DAK cenderung berfluktuasi. Dana perimbangan terbesar bersumber dari transfer pemerintah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Kontribusi DAU terhadap pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo berkisar antara 80%– 85% dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 12,53%. Kenaikan Dana perimbangan akan mengalami kecenderungan menurun sesuai dengan perbaikan celah fiskal. Perkembangan dana transfer dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 digambarkan dalam grafik berikut ini. Gambar 3.1

Sumber : Nota Keuangan APBN 2012 Untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan, maka Kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan PAD yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu dengan: 1. Memperluas objek 2. Menambah jenis 3. Menaikkan tarif maksimum 4. Diskresi penetapan tarif Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut setidaknya akan lebih mendorong agar penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini belum memadai dan memiliki peran yang relatif kecil dapat lebih dioptimalkan dan dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah yang lebih tinggi.

Hal ini Nampak dari munculnya

beberapa jenis pajak baru yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan saat ini beralih menjadi BAB III - 6


pajak yang dipungut dan dikelola oleh Kabupaten/Kota, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (sektor SKB) dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan. Untuk Provinsi Gorontalo yang terdiri dari enam kabupaten/kota, maka pendapatan dari pajak kendaraan bermotor perbandingnnya adalah 70% pendapatan menjadi hak provinsi dan 30% menjadi hak kabupaten/kota secara proporsional. Dari porsi 70% dan 30% ini, masingmasing wajib disisihkan untuk pembangunan jalan dan pengadaan transportasi umum", sedangkan kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor ini diharapkan

akan meningkatkan

proporsi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan daerah. Pajak daerah lain yang diandalkan adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB). PBB-KB pemungutannya dilakukan oleh Pertamina sehingga pemerintah daerah hanya menerima hasil yang komposisi pembagianya

30%

maenjadi

bagian

provinsi

dan

70%

menjadi

bagian

pemerintah

kabupaten/kota secara proporsional. 3.1.1.2 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Pada

tahun

2007

realisasi

belanja

Pemerintah

Provinsi

Gorontalo

mencapai

Rp459.239.655.980,51 atau 84,90% dari anggaran yang tersedia. Ditahun 2011, realisasi belanja menjadi Rp.724.528.423.115,00 atau 94,30% dari anggaran. Selama 5 (lima) tahun terakhir yakni dari tahun 2007 sampai dengan 2011, rata-rata realisasi belanja terhadap total anggaran belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah sebesar 88,71%. Realisasi belanja terhadap anggaran selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel 3.2

BAB III - 7


Tabel 3.2 Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Pemerintah Daerah No

Uraian

Belanja

2007

%

2008

%

2009

%

2010

%

2011

%

459,239,655,981

84.90

537,723,502,671

83.05

619,327,894,227

91.59

567,079,522,671

90.61

724.528.423.115

94.30

1

Belanja Pegawai

87,875,482,583

87.37

117,134,597,794

93.11

136,588,902,386

90.48

165,232,594,521

95.07

187,796,432.272

92.07

2

Belanja Subsidi

2,526,987,000

84.23

3,731,875,000

99.78

8,755,602,250

61.31

1,928,000,000

70.66

1.662.443.865

66.50

3

Belanja Hibah

3,213,000,000

58.71

14,500,850,000

85.63

14,694,719,000

94.09

16,142,400,000

98.64

66,763.215.789

91.78

4,709,933,500

98.74

5,701,080,000

86.78

2,992,239,648

89.10

4,266,797,209

87.70

6,965,536,209

87.07

19,401,357,273

77.61

33,587,580,340

86.44

38,157,153,046

96.50

39,430,332,880

99.70

51,024,380,307

99.91

10,177,240,716

88.50

9,692,195,300

98.39

8,554,797,400

96.77

30,930,988,075

96.46

8,098,192,000

99.98

200,000,000

66.67

50,000,000

4.32

250,000,000

100.00

152,356,577

10.27

1,669,799,875

44.52

331,135,654,908

84.84

353,325,324,237

79.48

409,334,480,497

92.32

308,996,053,409

87.04

393,936,017,084

94.2

49,462,296,949

88.20

27,641,145,929

88.39

24,664,746,145

89.67

21,769,939,447

90.92

27,894.842.745

90.55

dan Jasa

118,824,647,516

86.91

168,726,203,548

90.90

206,395,927,826

94.06

178,230,007,850

93.03

225.445.500.999

94,17

Belanja Modal

162,848,710,443

82.45

156,957,974,761

68.93

178,273,806,526

90.76

108,996,106,112

78.14

147.208.079.054

99,46

Belanja Bantuan 4

Sosial Belanja Bagi Hasil Kpd Propinsi/Kab/Kota

5

& Pemdes Belanja Bantuan

6

Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota & Pemdes Belanja Tak

7

Terduga

B.

Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang

Sumber: Lampiran Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2007-2010, SIMDA 2007-2011, data diolah

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa dari tahun 2007 hingga 2011 realisasi belanja terhadap anggaran rata-rata diatas 80%. Pada tahun 2008 dan 2010, dilihat dari presentase terdapat penurunan realisasi belanja dibanding pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 realisasi belanja terhadap anggaran sebesar 84,90%, sedangkan pada tahun 2008 menjadi 83,05% sehingga terlihat ada penurunan realisasi sebesar 1,85%. Demikian pula dengan perbandingan antara realisasi belanja tahun 2009 dan tahun 2010, dari sisi presentase terhadap anggaran terdapat penurunan sebesar 0,98%. Pada pos belanja tidak langsung untuk tahun 2007 sampai 2011, realisasi belanja terbesar adalah belanja pegawai. Pada pos ini terjadi peningkatan realisasi dari tahun ketahun. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah pegawai provinsi dari tahun 2007 hingga 2011 karena adanya pengangkatan pegawai CPNS. Pada pos belanja langsung untuk

BAB III - 8


tahun 2007 hingga 2011, realisasi belanja terbesar adalah belanja modal. Secara keseluruhan, realisasi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. 3.1.2

Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi

3.1.2.1 Provinsi Belanja menurut klasifikasi ekonomi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni dari tahun 2007 sampai dengan 2011 menunjukkan peningkatan dimana tahun 2007 total belanja menurut klasifikasi ekonomi baru sebesar Rp439,63 milyar tahun 2011 telah meningkat menjadi Rp588,34 milyar atau mengalami peningkatan sebesar 33,82%. Jika dilihat dari jenis belanja menurut klasifikasi ekonomi, maka ada kecendrungan perubahan dalam kompisisi belanja dimana pada tahun 2007 masih didominasi belanja modal yaitu sebesar Rp.162,84 milyar atau 37,04%, namun pada tahun 2011 terjadi perubahan dimana belanja pegawai telah mencapai Rp215,69 atau 36,66%. Terjadinya perubahan komposisi belanja disebabkan oleh meningkatnya jumlah pegawai di Provinsi Gorontalo serta adanya perubahan penganggaran pada jenis belanja modal dimana belanja modal yang akan diserahkan pada pihak ketiga atau masyarakat jenis belanjanya berubah menjadi belanja barang dan jasa. Ini terlihat dari meningkatnya jenis belanja barang dan jasa dari Rp.118,82 milyar pada tahun 2007, meningkat menjadi Rp225,44milyar pada tahun 2011. Belanja menurut klasifikasi ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2007 - 2011 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut : Tabel 3.3 Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi, Provinsi Gorontalo, 2007-2011 Tahun

2007

2008

2009

2010

2011

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Propinsi Pegawai

137,337,779,532.74

144,775,743,722.64

161,253,648,531.18

187,002,533,968.00

215.691.275.017,00

Barang dan Jasa

118,824,647,516.11

168,726,203,548.00

206,395,927,826.00

178,230,007,850.00

225.445.500.999

Modal

162,848,710,422.66

156,957,974,760.66

178,273,806,526.00

108,996,106,112.00

147.208.079.054

20,627,161,216.00

33,626,000,300.00

34,997,358,298.00

53,268,185,284.00

83,489,387,863.00

439,638,298,687.51

504,085,922,331.30

580,920,741,181.18

527,496,833,214.00

588.344.855.070

Lain-lain Total


BAB III - 9


3.1.2.2 Kabupaten/Kota Perkembangan Belanja Daerah per Kabupaten/Kota, 2007-2011 Perkembangan belanja daerah menurut Kabupaten Kota Tahun 2007 – 2011 disajikan pada tabel 3.4 berikut : Tabel 3.4 Total Belanja Pemerintah untuk seluruh Kab/Kota, 2007-2011 Kota Gorontalo Pegawai

2007

2008

2009

2010

2011

Keterangan

184,108,136,509

222,208,323,445

269,022,847,862

327,735,923,150

363,422,506,754

Barang & Jasa

72,913,866,852

84,925,683,068

82,447,004,079

87,153,629,545

70,187,028,621

Modal

66,741,927,625

89,838,154,838

144,153,254,288

119,083,134,818

112,369,376,199

Lain-lain

16,640,221,550

21,920,739,500

13,940,500,000

14,268,386,761

10,837,500,000

Kab. Gorontalo Pegawai Barang & Jasa Modal Lain-lain Kab. Boalemo Pegawai Barang & Jasa Modal Lain-lain Kab. Pohuwato Pegawai Barang & Jasa Modal Lain-lain Kab.Bone Bolango Pegawai Barang & Jasa Modal Lain-lain

2007

2008

2009

2010

2011

216,088,459,666

251,515,977,772

285,478,789,217

359,488,439,978

405,805,865,444

67,511,977,568

47,818,361,552

65,659,996,627

54,532,470,709

46,507,134,049

123,603,285,281

164,701,853,325

166,754,709,688

128,370,317,183

107,591,984,073

77,954,751,367

36,827,607,695

50,941,362,284

50,461,793,902

31,921,532,902

2007

2008

2009

2010

2011

124,861,221,411

150,490,178,792

149,496,549,751

192,045,015,353

212,177,943,333

56,908,513,905

65,764,339,788

64,631,312,108

47,027,768,888

53,953,009,091

121,693,369,634

143,994,978,115

110,862,517,624

105,866,199,946

85,798,248,413

10,638,231,956

21,709,713,231

22,792,965,400

24,940,972,191

27,770,956,237

2007

2008

2009

2010

2011

108,679,973,953

133,162,931,075

166,838,311,969

189,582,039,220

205,905,945,368

53,511,194,138

68,202,867,730

67,173,693,375

72,065,481,262

75,410,264,227

126,621,678,616

153,679,395,772

139,866,475,688

112,453,636,680

95,193,286,100

23,386,473,153

16,930,001,505

29,690,850,163

44,256,425,646

39,100,969,960

2,007

2,008

2,009

2,010

2,011

108,844,407,501

131,245,642,177

161,808,138,188

193,643,106,409

204,811,731,488

56,691,167,504

62,663,426,442

59,594,961,106

51,313,201,374

59,003,620,172

109,507,113,875

125,744,718,280

95,007,895,243

75,464,165,072

102,813,681,427

5,824,441,846

37,034,454,000

24,126,118,000

28,354,529,241

26,929,860,000

B. Subsidi, Hibah, Bansos, Bankeu Keterangan B. Langsung + B. Tdk Langsung




B. Subsidi, Hibah, Bansos, Bankeu

BAB III - 10



2007

2008

2009

2010

2011

Pegawai

21,912,490,454

66,053,991,440

83,641,758,071

117,758,753,041

139,633,253,878

Barang & Jasa

10,980,230,642

30,912,690,536

60,735,089,551

54,570,029,622

60,162,864,523

3,345,900,000

42,077,365,095

156,614,944,764

168,267,740,176

175,398,213,176

996,764,000

15,165,000,000

13,674,500,000

24,936,525,000

16,725,000,000

Modal Lain-lain

Total Kabupaten/Kota

2007

2008

Pegawai

764.494.689.494,30

1.531.757.246.265,00

1.116.286.395.058,59

Barang & Jasa

318.516.950.608,50

365.223.920.683,00

400.242.056.846,12

Modal

551.513.275.030,20

679.164.789.387,61

813.259.797.295,00

Lain-lain

135.440.883.872,00

153.285.819.099,00

155.166.295.846,50

2.729.431.775.434,61

2.484.954.545.046,21

1.769.965.799.005,00

2009

2010

2011

1.380.253.277.151,00 366.662.581.400,00 709.505.193.875,00 187.218.632.741,00 2.643.639.685.167,00

Keterangan B. Langsung + B. Tdk Langsung

B. Subsidi, Hibah, Bansos, Bankeu

Jumlah

1.531.757.246.265,00

5.747.468.652.669,73

365.223.920.683,00

1.810.932.878.653,60

679.164.789.387,61

3.473.479.521.012,93

153.285.819.099,00

780.699.147.489,35

2.729.431.775.434,61

11.812.580.199.825,60

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo Perkembangan belanja Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dapat dilihat dari struktur belanja berdasarkan jenis belanja yaitu belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal dan belanja lainnya. Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2007 total belanja mencapai Rp.1,76 Trilyun, dimana sebesar 43,19 persen merupakan belanja pegawai. Tahun 2011 total belanja mencapai Rp11,81 trilyun, dengan struktur belanja relatif tidak mengalami perubahan dimana masih didominasi belanja pegawai yaitu Rp.2,72 Trilyun atau

56,10%. Tingginya belanja

pegawai pada pemerintah Kabupaten/kota tidak lepas dari besarnya jumlah pegawai yang harus dibiayai terutama belanja pegawai untuk tenaga kependidikan dan tenaga medis yang pada umumnya mendominasi jumlah pegawai di Kabupaten Kota. Perkembangan belanja daerah Kabupaten/ Kota, Dari sisi realisasi belanja, kontribusinya mengalami fluktuasi dalam prosentase kenaikan yaitu dari 23,43 persen tahun 2008 menjadi 13,75 persen tahun 2009, tahun 2010 naik sebesar 6,39 persen dan tahun 2011 hanya naik sebesar 3,25 persen dibanding tahun 2010. Kenaikan belanja ini terutama didorong oleh kenaikan dan penurunan belanja modal yang juga berfluktuasi yaitu tahun 2008 naik sebesar 30,56 persen kemudian sebesar 12,95 persen tahun 2009 namun tahun 2010 menurun sebesar 12,76 persen dan turun sebesar 4,28 persen pada tahun 2011. Begitu pula untuk belanja barang dan jasa yang berfluktuasi dari tahun 2008 naik sebesar 13,11 tahun 2009 sebesar 11,09 persen tahun 2010 turun sebesar 8,39 persen sedangkan tahun 2011 turun sebesar 0,39 persen . Pada sisi belanja pegawai prosentasenya cenderung meningkat yaitu dari tahun 2008 naik sebesar 24,88 persen, 2009 naik sebesar 16,93 persen, tahun 2010 naik sebesar 23,65 persen dan tahun 2011 naik sebesar 10,98 persen atau secara rata-rata belanja pegawai naik

BAB III - 11


sebesar 19,11 persen. Bila dijumlahkan kenaikan belanja pegawai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 mencapai 100,36 persen atau sebesar Rp767.26 milyar. Hal ini menunjukkan dari sisi realisasi belanja pada Kabupaten Kota, komponen dari belanja pegawai relatif lebih besar dibanding belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja lain lain. Oleh karena itu kinerja APBD Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Gorontalo selama tahun 20072011 dari sisi realisasi belanja belum menunjukkan fokus pemerintah terhadap peningkatan pelayanan dasar sesuai dengan UU No.32 tahun 2004. 3.1.3 Pengeluaran Menurut Sektor 3.1.3.1 Provinsi Tabel 3.5 Pengeluaran Menurut Sektor, 2007-2011 2007

2008

2009

2010

2011

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

152,406,269,570

173,456,268,789

182,636,617,924

217,377,169,283

309,144,404,264

-

-

-

-

-

Pendidikan

37,874,296,388

48,277,865,106

55,877,726,921

48,772,502,599

66,428,675,269

Kesehatan

8,550,773,891

12,240,441,047

23,854,726,595

19,052,136,769

21,453,122,470

Pertanian

30,386,877,849

37,151,416,146

37,661,205,276

37,750,047,472

53,010,105,768

Kelautan

7,261,483,991

11,889,360,179

12,604,159,981

11,617,932,560

18,649,949,641

Kehutanan

8,057,657,804

8,114,412,338

9,726,323,671

10,361,206,534

11,177,139,966

Sosial

3,269,365,738

5,492,971,828

7,431,953,667

11,766,863,116

14,078,443,647

-

-

-

-

-

Koperasi, Perindag

7,256,922,581

9,354,469,873

9,726,468,249

11,746,616,275

13,057,103,447

Ketenagakerjaan

3,559,882,485

6,691,546,556

9,513,310,807

9,148,128,353

12,601,269,761

Kependudukan

-

-

-

-

-

Transmigrasi

-

-

-

-

-

Urusan

Pemerintahan Umum Infrastruktur

Pemberdayaan Perempuan

BAB III - 12


Pariwisata

-

-

-

-

-

Energi dan SDM

-

-

-

-

-

Lingkungan Hidup

6,323,369,234

6,699,142,083

6,943,861,124

7,732,267,751

7,582,076,552

Penanaman Modal

2,322,365,093

6,186,628,973

6,391,155,850

6,578,522,586

6,341,671,641

Perumahan

-

-

-

-

-

Pemuda dan Olahraga

-

-

-

-

-

Penataan Ruang

-

-

-

-

-

Pertahanan

-

-

-

-

-

267,269,264,624

325,554,522,918

362,367,510,065

391,903,393,298

533,523,962,426

Total

Sumber: SIMDA 2007-2011.

Dilihat dari pengeluaran menurut sektor untuk Provinsi Gorontalo terdapat peningkatan yang cukup signifikan untuk pada tahun 2011. Kenaikan belanja pada tahun 2011 dibanding tahun 2007 adalah sebesar 99,62 %. Dari total belanja sebesar 533,52 Milyar pada tahun 2011, sebesar 12,45 % untuk sektor pendidikan. Kontribusi sektor yang terbesar adalah berasal dari sektor pemerintahan umum yakni sebesar 309,14 Milyar atau sebesar 57,94 % dari total belanja. Sektor Pertanian dan Kelautan memberikan kontribusi yang cukup besar masing-masing sebesar 9,93 % dan 3,49 %. Hal ini mengingat sektor tersebut merupakan sektor unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo. 3.1.3.2 Kabupaten / Kota 3.1.3.2 Pengeluaran Kabupaten/Kota per Sektor Pengeluaran Kabupaten Kota menurut sektor tahun 2007 -2011 disajikan pada tabel 3.6 dibawah ini :

BAB III - 13


Tabel 3.6 Pengeluaran Menurut Sektor Kabupaten / Kota, 2007-2011 KABUPATEN/KOTA Pemerintahan Umum Infrastruktur Pendidikan Kesehatan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kehutanan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perindustrian dan Perdagangan Ketenagakerjaan Kependudukan dan Transmigrasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pariwisata Energi dan Sumberdaya Mineral Lingkungan Hidup Penanaman Modal Perumahan Pemuda dan Olahraga Penataan Ruang Pertanahan Total

2007 Rp. 17.286.474.946 412.095.720 13.729.639.637 1.479.250.923 582.076.290 258.378.270 673.847.140 62.895.000 33.250.000 228.415.180 49.350.000 288.168.200 180.279.160 35.264.120.466

2008 Rp. 58.034.434.284 23.175.569.088 41.043.673.341 5.591.825.119 2.671.397.852 1.978.627.537 1.083.200.000 2.024.356.905 282.000.000 50.000.000 458.127.000 914.449.832 485.425.000 1.065.001.169 808.784.528 80.950.000 62.585.000 1.538.073.650 1.150.000.000 142.498.480.305

2009 Rp. 76.126.373.190 95.832.559.147 61.191.314.823 28.846.021.856 12.615.154.733 6.617.243.290 2.123.463.881 4.294.719.347 1.074.675.000 207.350.000 2.415.983.996 1.434.042.470 921.095.000 439.309.000 2.031.269.493 314.112.000 1.560.423.000 3.200.000.000 301.245.110.226

2010 Rp. 119.487.666.711 39.592.711.671 65.339.184.910 20.692.460.666 9.988.632.002 4.914.212.235 3.323.291.954 3.661.920.802 857.965.000 1.193.630.000 1.446.943.470 1.198.699.635 539.900.000 310.581.500 2.474.828.714 1.513.234.918 417.000.000 1.690.000.000 278.642.864.188

2011 Rp. 86.868.506.975 96.773.778.849 106.947.498.108 29.927.435.752 15.082.248.389 6.188.592.935 3.612.372.076 9.617.600.427 144.150.000 1.454.551.227 1.524.669.053 2.798.233.680 1.070.973.000 50.545.000 3.306.074.035 2.563.010.823 200.000.000 4.624.682.500 372.754.922.829

sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Dilihat dari pengeluaran belanja menurut sektor ada perubahan dari komposisi belanja dimana pada tahun 2007 total belanja menurut sektor sebesar Rp. 35,26 milyar dimana sektor pemerintahan masih mendominasi belanja menurut sektor, namun tahun 2011 terjadi perubahan struktur belanja dimana pengeluaran belanja untuk sektor pendidikan meningkat secara siginifikan yaitu mencapai Rp105,94 milyar atau 28,69% dari total belanja sektor tahun 2011. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari amanat undang-undang yang dan peraturan Menteri Keuangan No 86 Tahun 2009 yang mengamanatkan komposisi belanja untuk sektor pendidikan minimal 20 persen dari total APBD. Secara umum Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo dalam pengeluaran belanja untuk sektor pendidikan telah melampaui ketentuan tersebut, karena adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan. Sektor lain yang juga mengalami peningkatan dalam belanja menurut sektor adalah infrastruktur dimana pada tahun 2007 belanja sektor infrastruktur baru mencapai 1,17 persen dari total belanja, sedangkan tahun 2011 telah mencapai 25,96 persen dari total belanja sebesar Rp. 372.75. Secara umum pengeluaran menurut sektor pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Gorontalo, dari seluruh sektor yang ada dalam kurun waktu 2007 s/d 2011 naik sebesar Rp337.49 milyar, atau dari hanya Rp35.26 milyar menjadi Rp372.75 milyar pada tahun 2011.

BAB III - 14


Sektor Pemerintahan Umum merupakan sektor yang terbesar pengeluarannya dengan total Rp. 357.80 milyar, kemudian disusul oleh sektor Pendidikan sebesar Rp. 288.25 milyar dan sektor Infrastruktur sebesar Rp255.78 milyar, sedangkan yang terkecil pengeluarannya adalah pada sektor Penanaman Modal yang hanya berjumlah sebesar Rp80.95 milyar. Berdasarkan tabel 3.6, terlihat bahwa belanja menurut sektor antara sektor satu dengan sektor lainnya relatif tidak berimbang dimana ada sektor yang kurang mendapat anggaran. Terjadinya perbedaan tersebut selain karena memenuhi amanat ketentuan perundang-undangan seperti belanja untuk sektor pendidikan, belanja untuk sektor juga sangat dipengaruhi oleh prioritas dan kebijakan masing-masing Kabupaten kota sesuai dengan arah kebijakan dalam RPJMD masing-masing Kabupaten Kota. 3.1.4

Faktor Penyebab Timbulnya Masalah dalam Pelaksanaan APBD

Secara garis besar timbulnya masalah dalam pelaksanaan APBD pada sisi pendapatan daerah adalah belum adanya kepastian pagu anggaran dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, belum optimalnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan konstribusi terhadap PAD. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam mengalokasikan belanja, khususnya belanja adalah sebagai berikut : 

Adanya keharusan bagi pemerintah Provinsi untuk mengalokasikan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar 30% dan 70% PBB-KB bagi pemerintah kabupaten/kota, sehingga mempengaruhi kemampuan pemerintah Provinsi untuk mengalokasikan belanja.



Gaji PNS mengalami kenaikan nominal 10%, berkala 2,5%, jumlah CPNS bertambah, sehingga jumlah keseluruhan diprediksi sebanyak 3.600 Orang.



Adanya keharusan untuk mengalokasikan belanja bantuan sosial, hibah dan subsidi.



Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa cenderung mengalami kenaikan yang tinggi dibandingkan dengan belanja modal.



Proses pengadaan barang dan jasa memerlukan waktu yang relatif lama mengakibatkan penyerapan anggaran menjadi rendah.



Terlalu seringnya terjadi pergeseran anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda, sehingga penyerapan anggaran menjadi rendah. Selain permasalahan diatas, permasalahan yang lain dalam mengalokasikan belanja adalah

kewajiban mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD. Jika dilihat dari anggaran transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dialokasikan sebesar Rp394.1 Trillyun untuk dana perimbangan tahun 2012, didalamnya telah diperhitungkan kewajiban untuk anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Kemudian dana perimbangan tersebut masuk ke APBD menjadi pendapatan. Secara implisit pada belanja APBD dikenakan lagi kewajiban untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal sebesar 20%.

BAB III - 15


Untuk Provinsi Gorontalo pada tahun 2012 belanja tidak langsung mencapai 49% dari total belanja daerah. Maka sisa untuk belanja langsung adalah sebesar 51%. Jika dikurangi dengan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20%, maka anggaran untuk belanja langsung hanya tinggal 31 %. Jumlah tersebut tidak memadai untuk menjalankan 33 urusan pemerintah lainnya. Pada tahun anggaran 2012 alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan telah mencapai 24,52% (Rp.223.89 Milyar) dari total belanja daerah Rp.913.40 Milyar, yang disebabkan adanya pengalihan anggaran belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi anggaran transfer APBD Provinsi, sehingga ketentuan tentang belanja untuk pendidikan minimal 20% telah terpenuhi. 3.1.5

Potensi dan Tantangan Perkembangan ke Depan Ditinjau dari Perspektif Regional dan Nasional Sebagai Negara dengan perekonomian terbuka (open economy), perkembangan dan

dinamika perekonomian Indonesia tidak bisa lepas dari setiap pergerakan ekonomi global. Hal yang sama juga berlaku pada skala regional khususnya provinsi Gorontalo yang dipengaruhi oleh pergerakan ekonomi Nasional. Pada paruh pertama 2011, ditengah melambatnya kondisi ekonomi global, perekonomian indonesia justru cenderung terus berakselerasi. Pada kuartal I tahun 2011, kinerja ekonomi mampu berekspansi sebesar 6,5% (y-o-y), jauh meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 5,6% (y-oy). Pertumbuhan tersebut didukung secara proporsional oleh semua sektor pendukungnya. Pada triwulan pertama tahun 2012, perkembangan berbagai faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi global dan harga minyak mentah di pasar internasional, telah menyebabkan beberapa indikator ekonomi makro terutama harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah berfluktuasi cukup signifikan dari asumsi yang digunakan dalam APBN 2012. Berbagai perkembangan tersebut diperkirakan memberikan tekanan yang sangat berat terhadap pelaksanaan APBN 2012. Tahun 2012 sebagai tahun keempat pasca krisis global 2008, Indonesia diperkirakan akan mampu membukukan pertumbuhan ekonomi pada level yang sama dengan pertumbuhan ekonomi yang pernah dicapai sebelum krisis ekonomi 1997/1998. Pengalaman penanganan krisis 2008-2009 menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya mampu bertahan dari krisis, namun juga ikut memberikan alternatif solusi bagi berbagai krisis ekonomi dunia. Kekuatan ekonomi Indonesia terbukti stabil dan lebih kuat menghadapi dampak krisis 2008 jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Kinerja ekonomi nasional tersebut merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap dinamika perekonomian Gorontalo, dimana pada Tahun 2012 kinerja perekonomian

BAB III - 16


Gorontalo triwulan I-2012 tumbuh 8,47% (y.o.y) melambat dibandingkan triwulan IV tahun 2011 sebesar 8,91% (y.o.y). Angka pertumbuhan ekonomi dimaksud sesuai perkiraan Bank Indonesia sebelumnya yang berada pada kisaran 8,0-8,5% (y.o.y). Di sisi permintaan, stagnasi konsumsi rumah tangga mengakibatkan tertahannya pertumbuhan ekonomi selama triwulan laporan. Sementara pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor-impor lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Dampak melemahnya kinerja sektor pertanian menurunkan daya beli masyarakat kelompok petani, hal tersebut dikonfirmasi oleh Nilai Tukar Petani yang terus melemah sejak Januari 2012. Disisi penawaran, perlambatan ekonomi terutama didorong oleh melemahnya kinerja sektor pertanian, sektor listrik-gas-air bersih serta sektor pengangkutan & komunikasi. Sektor pertanian pada triwulan I-2012 mengalami produksi panen yang cukup baik, namun secara besaran pertumbuhan relatif lebih rendah dibandingkan triwulan IV-2011. Meskipun memasuki panen raya namun produksi jagung dan padi relatif menurun dibandingkan panen raya tahun 2011 hal ini terkendala cuaca yang kurang kondusif. Sementara itu penurunan sektor pengangkutan dan komunikasi pada triwulan laporan dirasakan pada sub sektor angkutan darat dan sub sektor angkutan udara. Hal tersebut dikonfirmasi oleh hasil laporan dealer tentang penjualan mobil yang menunjukkan bahwa angka penjualan rata-rata mengalami penurunan. Melemahnya kinerja sub sektor angkutan darat diperkirakan juga sebagai dampak dari kelangkaan BBM yang terjadi pada triwulan laporan di Gorontalo. Sementara itu melemahnya sub sektor angkutan udara diperkirakan dampak dari rusaknya runway Bandara Jalaluddin. Berdasarkan potensi dan perkembangan tersebut, kedepan Provinsi Gorontalo diperkirakan masih mampu berkembang sesuai dengan trend yang terjadi pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. 3.1.6 Neraca Pemerintah Daerah Perkembangan neraca Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam tahun 2007 sampai 2010 dapat dilihat pada tabel 3.7.

BAB III - 17


Tabel 3.7 Perkembangan Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2007 – 2010 Rata-rata No.

Uraian

2007

2008

2009

2010

Pertumbuhan (%)

1

Aset

885,602,898,683.68

1,048,897,809,518.02

1,159,447,579,520.49

1,251,730,011,904.69

12.31%

1.1

Aset Lancar

164,828,369,813.28

146,634,377,564.00

80,214,687,026.53

109,640,011,032.76

-6.55%

1.1.1

Kas

133,452,962,548.28

125,211,945,047.00

66,693,018,739.94

91,613,625,626.76

-5.18%

1.1.2

Piutang

12,587,843,883.00

14,752,773,128.00

12,509,278,960.59

16,258,361,016.00

10.65%

1.1.3

Persediaan

18,787,563,382.00

6,669,659,389.00

1,012,389,326.00

1,768,024,390.00

-24.89%

37,097,361,511.00

32,793,005,356.57

34,127,039,276.51

32,659,031,237.52

-3.95%

-

-

-

-

37,097,361,511.00

32,793,005,356.57

34,127,039,276.51

32,659,031,237.52

-3.95%

674,710,990,675.79

862,132,107,105.45

1,028,507,925,011.45

1,098,076,890,630.45

17.95%

Investasi Jangka 1.2

Panjang

1.2.1

Investasi non permanen

1.2.2

Investasi permanen

1.3

Aset Tetap

1.3.1

Tanah

43,528,277,116.21

63,922,736,372.87

78,811,108,583.87

97,011,465,285.87

31.08%

1.3.2

Peralatan dan mesin

95,736,843,325.33

114,434,938,217.33

120,487,329,686.33

106,896,234,487.33

4.51%

1.3.3

Gedung dan bangunan

184,339,041,660.80

208,430,692,389.80

233,036,876,369.80

241,413,229,902.80

9.49%

296,662,315,642.45

395,068,813,178.45

566,699,859,718.45

612,925,127,171.45

28.26%

14,715,214,971.00

15,727,572,371.00

16,053,011,371.00

10,849,938,112.00

-7.82%

39,729,297,960.00

64,547,354,576.00

13,419,739,282.00

28,980,895,671.00

33.07%

8,966,176,683.61

7,338,319,492.00

16,597,928,206.00

11,354,079,003.96

25.48%

-

-

-

-

2,211,522,737.61

91,371,463.00

5,081,442,781.00

648,347,661.96

6,754,653,946.00

7,246,948,029.00

11,516,485,425.00

10,705,731,342.00

19.72%

885,602,898,683.68

1,048,897,809,518.02

1,159,447,579,520.49

1,251,730,011,904.69

12.31%

24,200,113,860.05

36,654,936,992.00

6,607,260,360.00

7,248,709,933.40

-6.93%

24,200,113,860.05

36,654,936,992.00

6,607,260,360.00

7,248,709,933.40

-6.93%

6,473,322,908.05

866,144,563.00

1,555,738,884.00

210,241,166.00

-31.16%

17,726,790,952.00

35,788,792,429.00

5,051,521,476.00

7,038,468,767.40

18.45%

Jalan, irigasi dan 1.3.4

jaringan

1.3.5

Aset tetap lainnya Konstruksi dalam

1.3.6

pengerjaan

1.4

Aset Lainnya Tagihan penjualan

1.4.1

angsuran

1.4.2

Tagihan tuntutan ganti

1759.40%

kerugian daerah 1.4.5

Aset lainnya Kewajiban dan Ekuitas Dana

2

Kewajiban Kewajiban Jangka

2.1

Pendek Utang perhitungan

2.1.6

pihak ke3 Utang jangka pendek lainnya

BAB III - 18


3

Ekuitas Dana

861,402,784,823.63

1,012,242,872,526.02

1,152,840,319,160.49

1,244,481,301,971.29

13.12%

3.1

Ekuitas Dana Lancar

140,628,255,953.23

109,979,440,572.00

73,607,426,666.53

102,391,301,099.36

-5.25%

3.1.1

SILPA

126,979,639,640.23

124,191,650,760.00

65,070,533,863.94

91,371,905,511.01

-3.13%

3.1.2

Cadangan Piutang

12,587,843,883.00

14,752,773,128.00

12,509,278,960.59

16,258,361,016.00

10.65%

3.1.3

Cadangan Persediaan

18,787,563,382.00

6,669,659,389.00

1,012,389,326.00

1,768,024,390.00

-24.89%

(17,726,790,952.00)

(35,788,792,429.00)

(5,051,521,476.00)

(7,038,468,767.40)

18.45%

-

154,149,724.00

66,745,992.00

31,478,949.75

-54.77%

720,774,528,870.40

902,263,431,954.02

1,079,232,892,493.96

1,142,090,000,871.93

39.48%

37,097,361,511.00

32,793,005,356.57

34,127,039,276.51

32,659,031,237.52

-3.95%

674,710,990,675.79

862,132,107,105.45

1,028,507,925,011.45

1,098,076,890,630.45

17.95%

8,966,176,683.61

7,338,319,492.00

16,597,928,206.00

11,354,079,003.96

25.48%

Dana yang harus 3.1.4

disediakan untuk pembayaran hutang Pendapatan yang

3.1.5

ditangguhkan Ekuitas Dana

3.2

Investasi Diinvestasikan dalam

3.2.1

investasi jangka panjang Diinvestasikan dalam

3.2.2

aset tetap Diinvestasikan dalam

3.2.3

asset lainnya

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo Berdasarkan tabel diatas jumlah aset untuk tahun 2007 sebesar Rp885,60 milyar dan pada tahun 2010 sudah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1,25 trilyun. Pertumbuhan rata-rata aset untuk periode 2007 sampai 2010 sebesar 12,31% dan dari total aset tahun 2010 sebagian besar merupakan aset tetap sebesar Rp1,09 trilyun. Jumlah kewajiban tahun 2007 sebesar Rp24,20 milyar dan pada tahun 2010 sudah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp7,24 milyar. Pertumbuhan rata-rata kewajiban untuk periode 2007 sampai 2010 sebesar -6,93% dan dari total kewajiban tahun 2010 semuanya merupakan kewajiban jangka pendek. Jumlah ekuitas dana tahun 2007 sebesar Rp861,40 milyar dan pada tahun 2010 sudah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1,24 trilyun. Pertumbuhan rata-rata ekuitas dana untuk periode 2007 sampai 2010 sebesar 13,12%.

BAB III - 19


Tabel 3.8 Perkembangan Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2010 – 2011

Uraian

Ref.

ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas di BLUD Investasi Jangka Pendek Investasi dalam Saham Investasi dalam Obligasi Piutang Piutang Pajak Daerah Piutang Lain-lain Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

5.2.A

A.1) A.2) A.3) A.4)

A.5 A.6) A.7)

Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah

Piutang Lainnya Persediaan Persediaan Jumlah Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Investasi Nonpermanen Lainnya Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Jangka Panjang ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan

A.8) A.9)

A.10)

A.11) A.12) A.13)

2011

2 0 1 0 *)

66.021.098.841,64 65.741.874.593,64 38.791.530,00 0,00 240.432.718,00 0,00 0,00 0,00 7.210.435.156,00 7.210.435.156,00 12.798.946.311,23 82.000.000,00 4.603.071.946,07 0,00 8.113.874.365,16 1.526.954.093,00 1.526.954.093,00 87.557.434.401,87

91.613.625.626,76 91.005.218.012,01 269.160.758,75 0,00 339.246.856,00 0,00 0,00 0,00 3.890.045.189,00 3.890.045.189,00 12.368.315.827,00 85.900.000,00 4.565.095.207,00 0,00 7.717.320.620,00 1.768.024.390,00 1.768.024.390,00 109.640.011.032,76

0,00 0,00 0,00 25.281.425.651,01 25.281.425.651,01 0,00 25.281.425.651,01

0,00 0,00 0,00 32.659.031.236,52 32.659.031.236,52 0,00 32.659.031.236,52

111.402.828.827,87 113.938.457.844,33 268.143.466.112,80

97.011.465.285,87 106.896.234.487,33 241.413.229.902,80

BAB III - 20


Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap

A.14) A.15) A.16)

DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

A.17) A.18) A.19) A.20)

718.099.396.717,45 6.269.067.290,68 13.722.348.541,00 0,00 1.231.575.565.334,13

612.925.127.171,45 10.849.938.112,00 28.980.895.671,00 0,00 1.098.076.890.630,45

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 618.402.958,89 250.186.000,00 5.053.571.043,00 7.383.574.121,00 13.305.734.122,89 1.357.720.159.509,90

0,00 648.347.661,96 0,00 2.343.810.000,00 8.361.921.342,00 11.354.079.003,96 1.251.730.011.903,69

1.762.321.802,72 0,00 0,00 8.656.199.654,00 230.628.690,40 10.649.150.147,12

210.241.166,00 0,00 0,00 6.807.840.077,00 230.628.690,40 7.248.709.933,40

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.649.150.147,12

7.248.709.933,40

64.258.435.220,92 20.009.381.467,23 1.526.954.093,00

91.371.905.511,01 16.258.361.016,00 1.768.024.390,00

(8.886.828.344,40) 341.818,00 76.908.284.254,75

(7.038.468.767,40) 31.478.949,75 102.391.301.099,36

5.2.B B.1)

B.2) B.3)

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri Utang Luar Negeri Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA 5.2.C EKUITAS DANA LANCAR C.1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SiLPA ) Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Pendapatan yang Ditangguhkan Jumlah Ekuitas Dana Lancar

BAB III - 21


EKUITAS DANA INVESTASI C.2) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi

25.281.425.651,01 1.231.575.565.334,13 13.305.734.122,89

32.659.031.236,52 1.098.076.890.630,45 11.354.079.003,96

0,00 1.270.162.725.108,03

0,00 1.142.090.000.870,93

0,00 0,00

0,00 0,00

1.347.071.009.362,78 1.357.720.159.509,90

1.244.481.301.970,29 1.251.730.011.903,69

EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Analisis rasio likuiditas dan solvabilitas dapat dilihat dalam analisa current ratio yaitu perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek menunjukkan ratio 7,97 : 1, artinya apabila kewajiban jangka pendek tersebut akan segera dilunasi tersedia dana Rp 7,97 untuk setiap Rp 1,00 Kewajiban Jangka Pendek. Sedangkan berdasarkan Quick Ratio yaitu perbandingan antara saldo kas dengan kewajiban jangka Pendek menunjukkan ratio 5,96 : 1 yang artinya apabila kewajiban jangka pendek tersebut akan segera dilunasi tersedia dana Rp 5,96 untuk setiap Rp 1,00 kewajiban jangka pendek. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat likuiditas keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo sangat baik, atau dengan kata lain kemampuan untuk melunasi utang jangka pendek tersedia cukup dana dari aset lancar bahkan dari saldo kas atau SiLPA sekalipun. Analisis rasio solvabilitas adalah untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Yang pertama dengan cara melihat total hutang sebesar Rp10,64 miliar dibagi total aset sebesar Rp1,35 trilyun diperoleh presentase sebesar 0,78%. Yang kedua menganalisis rasio hutang terhadap modal dengan membagi total hutang yang bejumlah sebesar Rp10,64 miliar dibagi total ekuitas sebesar Rp1,35 trilyun diperoleh prosentase 0,78%. Hasil tersebut dalam ukuran umum yang dipakai adalah 200% atau 2:1 yang berarti dua kali dari total utang dikatakan solvabel bila rasionya kurang dari 200%. Dengan demikian

berdasarkan analisis solvabilitas Pemerintah Provinsi Gorontalo mampu

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Kebijakan Pengelolaan keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah yang mengacu pada aturan

BAB III - 22


yang melandasinya, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah. Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Dalam Perda Nomor 4 tahun 2007 tentang RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2012 Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan target pendapatan daerah yaitu pada Tahun 2006 sebesar Rp.442,22 milyar dan pada Tahun 2012 sebesar Rp.503,31 milyar. Pada tahun 2008 realisasi pendapatan daerah adalah sebesar Rp.537.004 milyar atau telah melampaui target RPJMD Tahun Anggaran 2012 (103.53%). Tingkat pertumbuhan PAD didalam RPJMD 2007-2012, periode 2007-2008 sebesar 12%, berdasarkan realisasi tingkat pertumbuhan PAD pada periode tersebut sebesar 38,60%. Tingkat pertumbuhan PAD dipengaruhi oleh pajak daerah yang diprediksi tumbuh dua kali dari tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan. Pada tahun 2010 tingkat pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 7,50-8% sehingga PAD ditargetkan tumbuh sebesar 11%. Realisasi tahun 2010 menunjukkan target tersebut telah melampaui yaitu sebesar 29,72%. Pelampauan pertumbuhan PAD melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan disebabkan efektivitas pemungutan pajak yang merupakan komponen terbesar dalam penerimaan PAD telah menggunakan sistem informasi pajak kendaraan bermotor (SI-PAMOR) pada 3 unit UPTB/Samsat Badan Keuangan Daerah yang terdiri dari UPTB/Samsat Kota Gorontalo-Kab.Bone Bolango, UPTB/Samsat Kab. Gorontalo serta UPTB/Samsat Kab. Boalemo-Kab. Pohuwato. Pada sisi belanja terdapat dua priode rencana belanja daerah yaitu pada APBD induk dan APBD Perubahan. Kebijakan belanja daerah adalah berimbang antara pendapatan dengan belanja. Selisih antara pendapatan dengan belanja ditutup dengan pembiayaan. Pada tahun anggaran 2007 ratio belanja terhadap PDRB sebesar 12,48% dan pada tahun 2011 sebesar 11,77% terhadap PDRB dan pada tahun anggaran 2012 rasio belanja terhadap PDRB ADHB diprediksi sebesar 10,89%. 3.2.1

Proporsi Penggunaan Anggaran Proporsi Rasio Belanja Tidak Langsung dibandingkan Belanja Langsung sulit dipertahankan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam tahun 2011 menganut kebijakan ratio perbandingan antara BTL dengan BL 50,88% berbanding 49,12%. Pada tahun 2012 diprediksi 48,91% berbanding 51,09% yang diakibatkan oleh tingkat pertumbuhan jumlah PNSD per tahun mencapai 20 – 25% dan tingkat pertumbuhan skema gaji/tunjangan PNSD mencapai 14,19%. Selain itu, naiknya proporsi belanja tidak langsung dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat yang mengalihkan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) menjadi dana transfer melalui APBD Provinsi.

BAB III - 23


Kecenderungan mengalokasikan anggaran dalam bentuk bantuan sosial dan hibah juga mengakibatkan porsi belanja langsung menjadi berkurang, sebaliknya besaran belanja tidak langsung akan menjadi lebih besar. Belanja untuk kegiatan pelayanan publik tidak lagi dilihat dari besarnya proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung melainkan

lebih kepada sasaran penggunaan belanja.

Analisis Proporsi Penggunaan Anggaran untuk belanja menunjukkan bahwa pengeluaran belanja untuk aparatur proporsinya dari tahun 2009-2011 menujukkan peningkatan dengan prosentase tahun 2009 sebesar 22,89%, dan pada tahun 2011 proporsi belanja aparatur telah meningkat menjadi 30,55%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.9. Tabel 3.9 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Gorontalo, 2009-2011 (Dalam Rp. Juta) Total Total Belanja untuk No.

Uraian

Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)

Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan

Prosentase (%)

Pengeluaran) (Rp.)

(a)

(b)

(a) / (b) x 100

1

Tahun Anggaran 2009

161,25

704,38

22,89

2

Tahun Anggaran 2010

187,00

632,14

29,58

3

Tahun Anggaran 2011

221,07

723,64

30,55

3.2.2

Analisis Pembiayaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk ”menutup defisit” atau ”memanfaatkan surplus” anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sering disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut dengan pengeluaran pembiayaan. Dengan kata lain pembiayaan menunjukkan penerimaan maupun pengeluaran kas yang akan dibayar kembali atau diterima kembali. Dalam kondisi terjadi surplus maupun defisit sebagai hasil perhitungan total pendapatan dibandingkan dengan total belanja maka pemerintah akan dihadapkan pada kebijakan:

BAB III - 24


1. untuk memanfaatkan surplus dalam pengeluaran pembiayaan untuk menghasilkan manfaat yang optimal dan atau 2. untuk mencarikan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit. Dalam keadaan suplus kebijakan pengeluaran pembiayaan yang ditempuh dapat berupa : 1. Pembentukan dana cadangan; 2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; 3. Pembayaran pokok utang; dan 4. Pemberian pinjamaan daerah. Pada situasi defisit maka kebijakan penerimaan pembiayaan yang ditempuh dapat berupa: 1. Penggunaan silpa; 2. Pencairan dana cadangan; 3. Hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan; 4. Penerimaan pinjaman daerah; dan 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pada tahun 2012 diproyeksikan struktur APBD pada pembiayaan dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.25.00 Millyar yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dari penerimaan kembali investasi jangka pendek (deposito) dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.25.00 Millyar untuk investasi jangka pendek (deposito) dan Rp11 milyar untuk penyertaan modal pada PT.Bank Sulut. Didalam Permendagri 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012 yaitu, Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan

Pembiayaan

Daerah

terdiri

dari

penerimaan

pembiayaan

dan

pengeluaran

pembiayaan. a. Penerimaan Pembiayaan 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2011. 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok

penerimaan

pembiayaan

daerah, jenis

penerimaan

kembali

investasi

BAB III - 25


pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. 4) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundangundangan di bidang pinjaman daerah. b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. 2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut. 3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi Capital

Adequacy Ratio (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. 4) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur: tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan. 5) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank

BAB III - 26


perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. 6) Dalam rangka penguatan struktur permodalan PDAM, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan wilayah pedesaan sebanyak 60% sesuai target Millenium Development Goal’s (MDG’s) tahun 2015 dapat segera tercapai. 7) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya. Dalam rangka optimalisasi APBD melalui anggaran pembiayaan maka, Pemerintah Provinsi Gorontalo akan memanfaatkan penerimaan dan pembiayaan untuk penyertaan modal pada PT.Bank Sulut yang akan diinvestasikan melalui anggaran pengeluaran pembiayaan. Investasi pemerintah melalui sarana penyertaan modal tersebut selain dalam rangka penguatan PAD, juga untuk menunjang perkembangan ekonomi daerah. 3.3. Kerangka Pendanaan Untuk mewujudkan suatu keadaan yang membawa kepada adanya biaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), tidak lain ditujukan untuk membawa masyarakat pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, mau tidak mau perlu didukung dengan ketersediaan dana yang cukup. Pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting disamping sumber-sumber penerimaan lainnya yang lebih mencerminkan kekuatan ekonomi masyarakat dan sekaligus tingkat kepatuhan/kepedulian masyarakat dalam pembangunan negara. Memang sumber

BAB III - 27


penerimaan dapat berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, optimalisasi asset atau’ melalui pinjaman, namun semua hal tersebut memiliki keterbatasan karena sumber daya alam dapat habis, optimalisasi asset tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing daerah (mengingat manajemen asset belum sepenuhnya berjalan dengan baik), apalagi jika mengandalkan dari pinjaman. Oleh karena itu jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya upaya untuk mendorong optimalisasi pajak melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi pajak yang dimaksud antara lain melalui perluasan basis pajak yang ada. Dengan istilah lain ekstensifikasi dilakukan untuk “mencari yang hilang” sedangkan intensifikasi diilakukan untuk “menggali yang tersembunyi”. Namun ada suatu kondisi atau syarat tertentu dalam pemungutan pajak yang baik, yaitu tidak menyebabkan biaya tinggi, efektif dan efisien dan tidak mengganggu perekonomian (mobilitas penduduk, lalu lintas barang/jasa antar daerah dan kegiatan perdagangan internasional). Sementara itu dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setidaknya akan lebih mendorong agar penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini belum memadai dan memiliki peran yang relative kecil dapat lebih dioptimalkan dan dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah yang lebih tinggi. Hal ini Nampak dari munculnya beberapa jenis pajak baru yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan saat ini beralih menjadi pajak yang dipungut dan di kelola oleh Kabupaten/Kota, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (sektor SKB) dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan. Disamping

itu

perkembangan

realisasi

pendapatan

daerah

berhubungan

dengan

perkembangan realisasi Pendapatan Negara dalam periode 2005-2008 pendapatan negara menunjukan adanya trend kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebasar 25,6 persen. Pertumbuhan tersebut terjadi baik pada penerimaan dalam negeri maupun hibah yang masing masing rata- rata tumbuh sebesar 25,6 persen dan 20, 9 persen. Secara lebih rinci dalam periode 2005 – 2008, pertumbuhan penerimaan dalam negeri didukung oleh pertumbuhan penerimaan perpajakan yang rata - rata tumbuh sebesar 23,8 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 29,7 persen. Peningkatan realisasi pendapatan negara dan hibah tersebut sangat di pengaruhi oleh perkembangan kondisi makro ekonomi, faktor eksternal, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah selama periode 2005-2010. Pendapatan negara mempunyai peran yang sangat penting sebagai sumber pendanaan belanja negara dan pembangunan negara untuk pembangunan nasional. Realisasi pendapatan negara dan hibah dalam tahun 2009 mencapai Rp 869,6 triliun. Dari pencapaian tersebut 73,8 persen diantaranya bersumber dari penerimaan perpajakan. Kontribusi tersebut lebih besar

BAB III - 28


apabila di bandingkan dengan perannya di tahun 2008 sebesar 67,1 persen. Namun demikian secara nominal penerimaan perpajakan tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 2,6 persen dibandikan dengan realisasi tahun 2008. Penurunan penerimaan perpajakan tersebut terutama di sebabkan oleh terjadinya perlambatan kegiatan perekonomian sebagai dampak dari krisis ekonomi dunia. Penurunan penerimaan perpajakan dalam tahun 2009 terutama berasal dari penurunan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar 48,6 persen. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan kegiatan ekspor dan import sebesar 9,7 persen dan 15 persen akibat krisis keuangan global. Di samping itu, krisis keuangan global juga sejalan dengan penurunan harga minyak di pasar internasional, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan penerimaan PPh migas sebesar 35 persen, sebaliknya penerimaan perpajakan non migas

tahun 2009

mengalami kenaikan sebesar 4,4 persen. Peningkatan tersebut didukung oleh kebijakan administrasi perpajakan, langkah- langkah intensifikasi dan eksentifikasi perpajakan yang berkelanjutan 3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Anggaran belanja merupakan salah satu instrument kebijakan fiskal dan memainkan peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan nasional maupun daerah, terutama dalam meningkatkan dan memelihara kesejahteraan rakyat. Hal ini terutama karena besaran dan komposisi anggaran belanja pemerintah, dalam operasi fiskal pemerintah, mempunyai dampak yang signifikan pada permintaan agregat dan output nasional maupun daerah, serta mempengaruhi alokasi sumber daya dalam perekonomian. Selain itu, peranan penting anggaran belanja pemerintah dalam perekonomian, sebagai salah satu perangkat kebijakan fiskal, juga berkaitan dengan ketiga fungsi utama anggaran belanja pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Melalui pelaksanaan ketiga fungsi utama kebijakan fiskal tersebut, perencanaan dan pengelolaan anggaran belanja pemerintah memainkan peranan yang sangat strategis dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja ekonomi makro, serta mengatasi berbagai masalahmasalah fundamental dalam perekonomian, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi khususnya stabilitas harga; menciptakan

dan

memperluas

lapangan

kerja

produktif

untuk

menurunkan

tingkat

pengangguran; serta memperbaiki distribusi pendapatan dan mengatasi kemiskinan. Untuk itu maka belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. sehingga dalam penyusunan APBD TA 2012 lebih mengutamakan pada pencapaian hasil melalui Belanja Langsung (program dan kegiatan) dari pada Belanja Tidak Langsung.

BAB III - 29


Terdapat dua periode rencana belanja daerah yaitu pada saat penyusunan APBD induk dan penyusunan APBD Perubahan. Peningkatan volume anggaran belanja daerah, selain berkaitan dengan perkembangan berbagai indikator ekonomi makro, seperti volume ekspor yang terus meningkat juga disebabkan karena meningkatnya investasi yang masuk ke Provinsi Gorontalo. 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundangundangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Pada bagian ini akan dikemukakan kerangka pendanaan untuk menentukan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah anggaran lima tahun yang akan datang.

BAB III - 30


Tabel 3.10 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo 2013-2017 Proyeksi (Rp. Milyar) No

Uraian

1

Pendapatan

2

Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)

3

Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total Penerimaan

4

5

6

7

2012

2013

2014

2015

2016

2017

913,4

938,78

1.007,57

1.076,36

1.145,14

1.213,93

-

-

-

-

-

-

65,05

68,12

68,06

57,59

51,39

49,53

978,45

1006,9

1075,63

1133,95

1196,53

1263,46

Dikurangi

761,02

794,70

859,05

914,01

972,41

1035,34

Belanja Tdk Langsung Periodik yang Wajib dan mengikat Serta Prioritas Utama a.Gaji Pegawai

315,44

325,93

350,99

374,09

403,07

426,78

246,56

253,52

271,63

289,74

307,85

325,96

b.Belanja Bagi Hasil Kab/Kota c.Belanja Bantuan Keuangan ke Kab/Kota

53,67

55,71

61,83

65,95

70,08

74,2

15,21

16,7

17,53

18,4

25,14

26,62

434,58

448,77

488,06

514,92

544,34

558,56

223,89

228,37

246,13

262,54

278,95

284,83

120,52

127,57

145,83

153,12

163,84

168,43

c.Kesehatan

13,23

14,16

15,15

15,86

16,81

17,65

d. Ekonomi Kerakyatan

76,94

78,67

80,95

83,4

84,74

87,65

Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat

11,00

20,00

20,00

25,00

25,00

50,00

Penyertaan Modal/Investasi Kapasitas Riil

11,00

20,00

20,00

25,00

25,00

50,00

217,43

212,20

216,58

219,94

224,12

228,12

Belanja Langsung Periodik yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama a.Sektor Pendidikan (Pemuda olahraga, kebudayaan) b.Infrastruktur

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo 2011

Pada kerangka pendanaan APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2012, pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp913.40 milyar dan pada tahun 2017 diharapkan mencapai Rp1.213,93 Milyar, pendapatan ini akan digunakan untuk gaji pegawai, belanja bagi hasil kabupaten/kota dan belanja bantuan keuangan kabupaten/kota.

Semua belanja di atas merupakan Belanja

BAB III - 31


Tidak Langsung Periodik yang wajib dan mengikat. Pada sisi Belanja langsung Periodik yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dialokasikan pada sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan. Berkenaan dengan itu progam tersebut merupakan program prioritas dan utama yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan. Belanja Pegawai pada tahun 2012 di prediksi sebesar Rp246,56 Milyar dan diharapkan pada tahun 2017 diproyeksikan menjadi sebesar Rp325,96 Milyar. Belanja bagi hasil ke Kabupaten Kota pada tahun 2012 sebesar Rp 54.67 Milyar menjadi Rp74.20 Milyar pada tahun 2017, sedangkan belanja bantuan keuangan pada tahun 2012 diprediksi sebesar Rp15.21 Milyar diproyeksikan menjadi 26.62 Milyar pada tahun 2017. Belanja langsung yang merupakan prioritas dan wajib adalah belanja pendidikan pada tahun 2012 sebesar Rp223,89 dan pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp.284,83. Belanja infrastruktur tahun 2012 sebesar Rp120.52 dan pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp168,43. Belanja kesehatan tahun 2012 sebesar Rp13,23 dan pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp17,65. Terakhir biaya ekonomi kerakyatan pada tahun 2012 sebesar Rp76,94 dan pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp87,65. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah pendapatan daerah ditambah pencairan dana cadangan dan sisa lebih riil perhitungan anggaran yang menjadi total penerimaan kemudian dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Kapasitas riil tersebut akan diperuntukkan untuk menunjang lain diluar program wajib dan program prioritas, namun merupakan urusan wajib dan pilihan selama tahun 20122017 mendatang.

BAB III - 32


Tabel 3.11 Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, 2012-2017 Proyeksi No I

Uraian

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kapasitas riil kemampuan keuangan Rencana alokasi prioritas I

217,43

212,2

216,58

219,94

224,12

II.a

Belanja Langsung

616,43

623,62

665,43

693,69

725,24

II.b

Pembentukan Dana Cadangan

0

0

0

0

0

228,12 741,3 0

Dikurangi : II.c

Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama II.d Pengeluaran Pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama III Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d) Sisa Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung pengeluaran prioritas I (I-II) Rencana alokasi pengeluaran prioritas II III.a Belanja Tdk langsung

434,58

448,77

488,06

514,92

544,34

558,56

11

20

20

25

25

50

170,85

154,85

157,37

153,77

155,9

132,74

46,58

57,35

59,21

66,17

68,22

95,38

351,02

363,28

390,20

415,26

446,29

472,16

Belanja Pegawai :

246,56

253,52

271,63

289,74

307,85

325,96

- Gaji

176,00

180,50

198,61

206,27

218,15

231,06

-Tambahan Penghasilan

70,56

73,02

73,02

83,47

89,7

94,9

-Belanja Bagi Hasil

53,67

55,71

61,83

65,95

70,08

74,2

-Bel. Bantuan Keuangan

15,21

16,7

17,53

18,4

25,14

26,62

-Bel Hibah,Bansos,Subsidi,Tak Terduga

35,58

37,35

39,21

41,17

43,22

45,38

315,44

325,93

350,99

374,09

403,07

426,78

176,00

180,50

198,61

206,27

218,15

231,06

-Tambahan Penghasilan

70,56

73,02

73,02

83,47

89,7

94,9

-Belanja Bagi Hasil

53,67

55,71

61,83

65,95

70,08

74,2

-Bel. Bantuan Keuangan

15,21

16,7

17,53

18,4

25,14

26,62

Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b) surplus anggaran lebih

35,58

37,35

39,21

41,17

43,22

45,38

Dikurangi : III.b Belanja Tdk langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama - Gaji

III

11

20

20

25

25

50


BAB III - 33


Dengan proyeksi kenaikan rata-rata sebesar Rp2,14 miliar atau 0,98 persen, penggunaan kapasitas rill kemampuan keuangan Provinsi Gorontalo relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan Provinsi lain, baik secara regional maupun Nasional, Namun dalam kerangka pendanaan tersebut yang paling utama adalah sejauh mana kapasitas riil tersebut mampu menggerakkan sektor-sektor penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan menggali seluruh sumber daya yang ada di Provinsi Gorontalo sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo. Kapasitas rill kemampuan keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2012 diprediksi sebesar Rp.217,43 miliar, Tahun 2013 sebesar Rp212,2 miliar atau turun sebesar Rp5,23 miliar (2,41%) yang disebabkan oleh rencana Pemerintah Provinsi untuk melakukan investasi berupa penyertaan modal kepada Bank Sulut dan prediksi adanya kenaikan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran berdasarkan laporan keuangan tahun 2011 sebesar Rp64,17 milyar. Pada Tahun 2014 kapasitas riil kemampuan keuangan Provinsi Gorontalo diprediksi sebesar Rp216,58 miliar, Tahun 2015 sebesar Rp219,94 miliar, Tahun 2016 sebesar Rp224,12 miliar dan Tahun 2017 sebesar Rp228,12 miliar. Kapasitas rill kemampuan keuangan merupakan hasil dari total rencana penerimaan dikurangi dengan belanja tidak langsung periodik yang wajib mengikat serta prioritas utama, belanja langsung yang wajib mengikat serta prioritas utama kemudian pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama. Untuk belanja langsung (termasuk belanja untuk urusan pendidikan yaitu dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah). Belanja langsung tersebut kemudian dikurangi dengan belanja langsung yang mengikat serta prioritas utama, pengeluaran pembiayaan yang wajibs serta prioritas utama, sehingga menghasilkan total rencana pengeluaran prioritas utama I, sedangkan sisa kapasitas rill kemampuan keuangan adalah total kapasitas rill dikurangi dengan total rencana prioritas I. Pada rencana alokasi pengeluaran prioritas II, untuk belanja tidak langsung (diluar prioritas bidang pendidikan) dikurangi dengan belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama sehingga menghasilkan total rencana pengeluaran prioritas II. Sedangkan untuk melihat surplus anggaran lebih atau berimbang dilakukan dengan menjumlahkan sisa kapasitas rill kemampuan keuangan dikurangi dengan total rencana pengeluaran prioritas II. Surplus tersebut nantinya, dalam struktur APBD dimasukkan pada jenis penerimaan pembiayaan daerah. BAB III - 34


Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, dipergunakan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung, jika dilihat pada tabel 3.10 Proyeksi

kapasitas

rill

keuangan

daerah

mengalami

kenaikan,

tetapi

harus

tetap

memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Agar pemanfaatan dana efisien dan efektif, dalam perencanaan anggaran perlu memperhatikan dua hal yaitu : (1) tujuan, sasaran, hasil, manfaat dan indikator kinerja perlu ditetapkan secara jelas, (2) Penetapan prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja dan penetapan harga satuan harus dilakukan secara efektif.

BAB III - 35


BAB IV ANALISA ISU – ISU STRATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan Perencanaan pembangunan di Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama RPJPD Provinsi Gorontalo telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada

tercapainya

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat.

Potensi

permasalahan

pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tingkat SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang masih jauh dari harapan atau belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2007-2012. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut : 4.1.1 Urusan Pendidikan 1. Keterbatasan akses pendidikan dasar di daerah terpencil 2. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah di Jenjang SMP, SM dan PT 3. Masih tingginya angka putus sekolah 4. Kinerja dan kualifikasi Guru yang masih rendah di semua jenjang 5. Keterbatasan bantuan pendidikan untuk lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat 6. Minimnya layanan penyelengaraan parenting education dan homeschooling serta jaminan atas kualitas hasilnya BAB IV -

1


7. Belum efektifnya pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan oleh pemerintah Kab/Kota 8. Belum selarasnya lulusan SMK dengan dunia kerja 9. Rendahnya konstribusi dunia usaha dan dunia industri dalam pengembangan pendidikan dan penelitian 10. Belum

Maksimalnya

program

beasiswa

pendidikan

bagi

masyarakat

berpendapatan rendah 11. Belum optimalnya Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 tahun 12. Belum semua sekolah mengembangkan Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 13. Rendahnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan pencitraan publik 14. Minimnya prestasi siswa dalam olahraga dan kesenian 15. Belum semua memiliki fasilitas olahraga yang memadai 16. Kearifan lokal dan warisan budaya yang semakin hilang 17. Rendahnya kemampuan dan pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan 18. Minimnya peran masyarakat dalam pendidikan 19. Masih lemahnya sistem pendataan pendidikan yang mudah di akses, akuntabel dan berkelanjutan. Praktek kecurangan dalam pendidikan (ujian nasional, penerimaan siswa baru dll) masih sering terjadi 20. Pengembangan Poligon yang belum maksimal 21. Terbatasnya sarana dan prasarana. 4.1.2. Urusan Kesehatan 1. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah tertinggal dan terpencil. 2. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas. 3. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh. 4. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular. 5. Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan. 6. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumberdaya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan. 7. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat esensial, penggunaan

obat

yang

tidak

rasional,

dan

penyelenggaraan

pelayanan

kefarmasian yang berkualitas BAB IV -

2


8. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan. 9. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sektor 10. Disparitas antar wilayah 11. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal 12. Belum tersedianya biaya operasional yang memadai di Puskesmas 13. Sistem rujukan belum berjalan dengan baik 14. Kualitas pelayanan di rumah sakit belum maksimal 15. Minimnya perlilaku masyarakat terhadap makanan tradisional Gorontalo 4.1.3. Urusan Pekerjaan Umum 1. Perluasan jangkauan layanan irigasi pada lahan potensi pertanian serta mempertahankan tingkat pelayanan irigasi baik bendung maupun jaringan irigasi untuk mendukung KSP (Kawasan Strategis Provinsi) Pertanian berkelanjutan di Provinsi Gorontalo. 2. Terhindarnya kawasan permukiman dan sarana prasarana umum dari ancaman banjir dan abrasi pantai. 3. Optimalisasi kelembagaan pengelolaan sumber daya air. 4. Kebutuhan alternatif ruas jalan/jembatan baru serta pelebaran jalan/jembatan untuk mengantisipasi kawasan-kawasan yang memiliki tingkat kepadatan arus lalu lintas yang tinggi dalam rangka menunjang pergerakan arus barang dan jasa. 5. Kondisi jalan/jembatan yang rusak berat dan belum terbuka masih tinggi terutama jalan yang menghubungkan kawasan andalan, kawasan strategis dan pusat-pusat distribusi yang menjadi kewenangan Provinsi. 6. Kecenderungan penurunan kualitas dan tingkat pelayanan jalan/jembatan. 7. Belum terpenuhinya akses pelayanan air bersih (26 %) dari target MDG’s (68,87%) dan belum terlayani akses sanitasi (16 %) dari target MDG’s 67 % 8. Rawan banjir/ genangan air terutama kawasan perkotaan. 9. Belum optimalnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar permukiman di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan (desa potensial), kawasan nelayan dan kawasan agropolitan. 10. Kondisi bangunan gedung yang belum memenuhi persyaratan kehandalan bangunan gedung. 11. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait termasuk pemkot/pemkab dalam mekanisme penyusunan program infrastruktur ke-PU-an . 12. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kegiatan bidang ke-PUan. BAB IV -

3


13. Kurangnya data dan informasi bidang ke-PU-an dalam menunjang penyusunan infrastruktur ke-PU-an 14. Tuntutan manajerial terhadap optimalisasi tugas dan fungsi serta kompetensi personil dengan jumlah yang cukup besar dalam menangani kompleksitas kegiatan di dinas pekerjaan umum 15. Kebutuhan sarana prasarana penunjang serta oprasional dan pemeliharaannya pada dinas pekerjaan umum. 16. Belum terbangunnya tempat pemprosesan sampah secara keseluruhan maupun belum optimalnya pemanfaatan TPA yang sudah terbangun. 17. Tertib pelaksanaan usaha jasa konstruksi. 18. Kurangnya tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikasi dan terakreditasi. 4.1.4 Urusan Penataan Ruang 1. Belum optimalnya fungsi dan peran dari Badan Koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) 2. Kurangnya SDM Penataan Ruang Daerah 3. Konflik penggunaan lahan pada daerah yang berbatasan 4. singkronisasi RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/kota 5. Tumpang tindih peruntukan kawasan 6. Belum adanya pejabat PPNS Bidang Penataan Ruang 4.1.5. Urusan Perencanaan Pembangunan 1. Dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perencanaan pembangunan daerah masih terbatas. 2. Kemampuan sumberdaya manusia (tenaga perencana) masih terbatas kualitas dan kuantitasnya. 3. Kemampuan perencanaan kelembagaan pemerintah daerah masih terbatas. 4. Kurang mantapnya perencanaan interkoneksitas antar daerah dan Regional Sulawesi, sehingga lebih memerlukan komitmen bersama antar pelaku perencana baik antar regional Sulawesi maupun dengan pusat. 5. Belum ada pemetaan ruang partisipasi secara terpilah (bedasarkan gender) dalam perencanaan pembangunan 6. Belum ada design kota layak anak yang memberikan ruang perlindungan bagi anak di Provinsi Gorontalo 7. Kurang ketersediaan database sektor dan perlunya penguatan statistik daerah 8. Belum optimalnya fungsi dan peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

BAB IV -

4


4.1.6. Urusan Perhubungan a. Isu Strategis Bidang Perhubungan Darat  Pengusaha angkutan antar jemput antar Provinsi (AJAP) belum seluruhnya memiliki izin usaha angkutan (izin trayek/izin operasional)  Masih tingginya angka kecelakaan angkutan umum  Kapasitas alat timbang sudah tidak memadai  Terdapat jalan Provinsi yang belum memiliki fasilitas keselamatan LLAJ  Belum adanya penetapan status terminal tipe B di Kab/Kota  Belum adanya angkutan pemadu moda di pelabuhan dan bandara  Belum adanya prototipe bentor yang memenuhi syarat kelaikan operasi  Masih adanya daerah yang belum terjangkau oleh layanan transportasi umum b. Isu Strategis Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Postel  Produktivitas bongkar muat yang masih rendah di Pelabuhan  Produktivitas bongkar muat yang masih rendah di Bandara  Struktur landasan yang ada tidak mampu melayani pesawat yang beroperasi saat ini (pesawat berbadan lebar)  Kapasitas terminal penumpang di Bandara Djalaluddin sudah tidak memadai  Kapasitas layanan kapal di Pelabuhan Anggrek belum memenuhi syarat sebagai pelabuhan barang level internasional  Belum tertibnya pengusaha jasa titipan 4.1.7. Urusan Lingkungan Hidup 1. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Komisi AMDAL 2. Kerusakan Danau Limboto 3. Penurunan kualitas air sungai dan Danau 4. Penurunan kualitas udara dan tanah 5. Berkurangnya daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. 6. Kerusakan wilayah pesisir dan laut 7. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. 8. Masih kurangnya tingkat Ketaatan Pemrakarsa Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan 9. Kebersihan dan Kehijauan Kota (Clean and Green City) 10. Belum

optimalnya

penyelenggaraan

Sistem

Informasi

Lingkungan

(SIL),

pengelolaan dan analisis data informasi lingkungan; 11. Rendahnya penegakkan hukum lingkungan

BAB IV -

5


4.1.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Rendahnya produktivitas Perepmpuan 2. Tingginya Kasus Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak 3. Rendahnya kreativitas anak 4. Partisipasi angkatan kerja perempuan yang belum optimal 4.1.9. Urusan Sosial 1. Masih tingginya populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (ketelantaran, kecacatan, ketunaan, korban bencana alam, korban bencana sosial, kemiskinan, dll) 2. Masih

kurangnya

kepedulian

masyarakat

termasuk

dunia

usaha

dalam

memberikan perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat yang rentan (Lansia Terlantar dan Anak Cacat) 3. Kurangnya lembaga masyarakat yang peduli pada masalah kerawanan sosial 4.1.10. Urusan Tenaga Kerja 1. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang tinggi tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai 2. Minimnya informasi kesempatan kerja bagi pencari kerja 3. Rendahnya tingkat partisipasi kerja terutama perempuan 4. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka 5. Rendahnya tingkat produktivitas pekerja 6. Masih tingginya pekerja sektor informal 7. Rendahnya keterampilan tenaga kerja 8. Rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja 9. Ketimpangan pertumbuhan kesempatan kerja sektoral dan regional 10. Meningkatnya tingkat pengangguran terdidik 11. Rendahnya tingkat produktivitas pekerja 12. Produktivitas pekerja yang timpang baik sektoral maupun regional 13. Meningkatnya pekerja sektor informal 14. Rendahnya tingkat pendapatan pekerja 15. Kesenjangan upah/pendapatan pekerja baik sektoral maupun regional serta antar gender 16. Tidak adanya fasilitasi penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan; 4.1.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1. Masih kurangnya koperasi yang memiliki manajemen yang baik dan kompetitif 2. Masih terbatasnya modal Koperasi dan UKM

BAB IV -

6


3. Masih kurangnya kuantitas UKM dan UMKM yang berkontribusi pada peningkatan ekonomi 4. Masih rendahnya tingkat pertumbuhan dan perluasan usaha koperasi dan UKM 5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkoperasi. 6. Rendahnya kualitas pengelolaan, keterampilan dan kewirausahaan KUMKM. 7. Rendahnya produktivitas, kualitas kelembagaan akses permodalan dan pemasaran produk KUMKM 8. Belum berkembangnya iklim usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi dan UMKM. 4.1.12. Urusan Penanaman Modal 1. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang investasi di daerah 2. Rendahnya minat investor untuk menanamkan modal 3. Regulasi yang belum memihak pada para pelaku bisnis dan kepentingan daerah yang lebih spesifik. 4. Kurang terinformasinya peluang usaha dan potensi investasi 5. Pelayanan perizinan yang berbelit-belit serta masih adanya indikasi pungutan tidak dari resmi dari oknum tertentu mengakibatkan ekonomi biaya tinggi bagi investor. 6. Ketidaksiapan beberapa objek investasi untuk ditawarkan kepada investor; 7. Potensi investasi di Provinsi Gorontalo belum banyak dikenal oleh investor dalam dan luar negeri; 8. Tindaklanjut Memorandum of Understanding (MoU) yang berjalan lambat 9. Keterbatasan lahan usaha dan proses pembebasan lahan yang berlarut-larut; 10. Keterbatasan dalam mengakses informasi investasi; 4.1.13. Urusan Kebudayaan 1. Lunturnya nilai-nilai kebudayaan daerah karena derasnya kebudayaan dari luar akibat peningkatan teknologi informasi 2. Rendahnya apresiasi warga masyarakat dalam mengangkat nilai-nilai kebudayaan daerah 3. Masih kurangnya informasi dan pelestarian nilai-nilai budaya serta peninggalan sejarah 4.1.14. Urusan Pemuda dan Olahraga 1. Sarana dan prasarana olahraga belum tersedia secara memadai. 2. Institusi-institusi yang membawahi cabang-cabang olahraga belum ditangani dengan baik.

BAB IV -

7


3. Belum optimalnya lembaga-lembaga kepemudaan yang menjadi wadah aktivitas kepemudaan 4. Minimnya prestasi siswa dalam olah raga dan kesenian 4.1.15. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri 1. Masih ditemuinya konflik dan kasus kekerasan. 2. Belum optimalnya pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan dan bhineka tunggal ika (prinsip keberagaman) dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan demokrasi 4. Kurangnya sosialisasi budaya dan etika politik 5. Kurangnya peran aktif kelembagaan masyarakat dalam pembelajaran wawasan kebangsaan kepada masyarakat 6. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap kerawanan sosial kemasyarakatan 4.1.16. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1. Masih kurangnya koordinasi dalam penyelenggaran urusan pemerintahan daerah 2. Belum harmonisnya hubungan pemerintahan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota 3. Efesiensi kelembagaan perangkat pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan. 4. Prinsip pelayanan prima dalam bentuk pelayanan yang lebih berkualitas masih perlu diperbaiki. 5. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal. 6. Masih rendahnya kualitas penyusunan Peraturan Daerah 7. Pengelolaan aset daerah belum tertata dengan baik 8. Belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 9. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah 10. Belum tertatanya organisasi perangkat daerah 11. Masih kurangnya penelitian dan diseminasi hasil-hasil kajian yang berkontribusi pada pembangunan daerah 12. Kualitas aparatur daerah belum memadai 13. Belum optimalnya manajemen kepegawaian daerah 14. Tindak lanjut perjanjian kerjasama belum optimal 15. Jumlah peneliti belum memadai 16. Prasarana dan sarana penelitian belum memadai 17. Tenaga fungsional belum ada 18. Standar pelayanan minimal bidang riset belum tersedia 19. Perubahan political will pemerintah terhadap penelitian 20. Hasil-hasil penelitian yang lebih berkualitas dihasilkan oleh lembaga-lembaga penelitian lainnya BAB IV -

8


4.1.17. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Tingginya angka kemiskinan, khususnya kebutuhan dasar (perumahan yang layak, pendidikan dan kesehatan gratis). 2. Kurangnya keterpaduan dalam percepatan pembangunan Infrastruktur dasar Perdesaan. 3. Rendahnya semangat gotong – royong, huyula dalam membangun desa. 4. Kurangnya peran aktif kelembagaan masyarakat dalam membangun desa. 5. Pentingnya keberpihakan kepada pengembangan Ekonomi kerakyatan desa. 4.1.18. Urusan Kearsipan 1. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kearsipan masih terbatas. 2. Terbatasnya sarana layanan informasi arsip, sehingga pelayanan informasi kearsipan kepada masyarakat belum optimal. 3. Budaya menempatkan kearsipan sebagai bagian dari tata kelola dokumen yang bernilai strategis dari sisi hukum dan nilai historis masih rendah. 4.1.19. Komunikasi dan Informatika 1. Kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses dunia digital dan teknologi informasi dengan mereka yang terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali masih sangat tinggi 2. Infrastruktur akses informasi lemah yang ditandai belum optimalnya tingkat pemanfaatan informasi yang di antaranya terlihat dari masih terbatasnya penggunaan TIK dalam kegiatan perekonomian masyarakat yang menghasilkan

real economic value dan meningkatnya penyalahgunaan (misuse dan abuse) penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 3. Keterbatasan

kemampuan

pembiayaan

di

bidang

infrastruktur,

sehingga

diperlukan sumber pembiayaan lain di luar pemerintah untuk mendanai pembangunan infrastruktur bidang komunikasi dan informatika. 4. Pembangunan e-Government belum merata terutama di kabupaten/kota sehinga sumber informasi dari pemerintah belum terintegrasi dan bahkan di skala yang lebih kecil masih banyak kabupaten/kota belum mengenal istilah dan apa serta bagaimana e-Government. 5. Komitmen dan leadership untuk penerapan e-government baik pada pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota masih sangat rendah 6. Sumber daya manusia aparatur pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi masih sangat kurang 7. Penggunaan software illegal masih sangat tinggi 8. Pembangunan sistem informasi dan aplikasi untuk mengolah data secara on-line, terpusat dan terintegrasi antar SKPD, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah BAB IV -

9


Kab/Kota masih sangat kurang dan pembangunannya pada masing-masing SKPD dilakukan secara parsial dan tidak terkoordinasi 9. Belum

optimalnya

upaya

pelayanan

informasi

publik

untuk

mengatasi

kesenjangan kemampuan masyarakat terhadap informasi publik mengakibatkan adanya kesenjangan kemampuan akses masyarakat terhadap informasi, sehingga menimbulkan

permasalahan

dalam

hal

keadilan

dan

kesempatan

untuk

mengembangkan potensi masyarakat secara individual. 4.1.20. Urusan Keperpustakaan 1. Masih kurangnya minat membaca masyarakat 2. Belum memadainya Koleksi judul buku terbitan Daerah serta buku yang bersesuaian dengan disiplin ilmu di perpustakaan 3. Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan masih terbatas. 4. Masih terbatasnya Tenaga Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan 5. Masih terdapatnya perpustakaan yang mempergunakan Teknologi Informasi Perpuatakaan yang berbasis Digitalisasi (E-Library) 4.1.21. Urusan Pertanian 1. Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman 2. Kurang tersedianya informasi pasar atas hasil produksi petani 3. Tingkat produktivitas masih rendah 4. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani 5. Kurangnya sarana dan prasarana pertanian 6. Produksi dan mutu hasil perkebunan belum optimal 7. Produksi peternakan masih rendah 8. Belum optimalnya penjaminan produk peternakan yag Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) 9. Kesadaran masyarakat akan penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis belum optimal 10. Tata niaga ternak masih belum optimal 11. Dinamika kelompok peternak dan pekebun masih rendah dalam memanfaatkan teknologi tepat guna seoptimal mungkin. 12. Masih Kurangnya ragam informasi dan teknologi jagung/komoditi unggulan yang disajikan berbasis IT 13. Masih Kurangnya koleksi plasma Nutfah/varietas jagung unggul 14. Masih terbatasnya ketersediaan sarana prasarana penunjang pelatihan dan pembelajaran 15. Masih terbatasnya siswa, mahasiswa dan masyarakat yang memperoleh informasi, pelatihan dan pembelajaran jagung/komoditi unggulan BAB IV -

10


16. Penyelenggaraan Penyuluhan PPK 17. Peningkatan SDM Penyuluh 18. Kelembagaan Penyuluhan 19. Sarana dan Prasarana Penyuluhan 20. Kesejahteraan Penyuluh 21. Belum mantapnya ketahanan pangan 22. Permintaan pangan khususnya beras meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk 23. Perlu adanya diversifikasi bahan pangan 4.1.22. Urusan Kehutanan 1. Maraknya pencurian kayu dihutan Negara, khususnya pada areal Kawasan Hutan dan HPH yang ditinggalkan 2. Alih fungsi kawasan hutan masih terjadi untuk kepentingan lain yang dilakukan secara ilegal. 3. Pemberdayaan masyarakat yang bermukim sekitar hutan masih kurang. 4. Masih kurangnya penegakan perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam 5. Pengelolaan dan Pemanfaatan

kawasan yang melebihi daya dukung SDH

menyebabkan terjadinya degradasi dan deforestasi. 6. Menurunnya kepastian kawasan terhadap

status, letak serta batas Kawasan

Hutan menyebabkan ancaman kerusakan hutan. 7. Meningkatnya Tingkat Pembalakan hutan (Illegal logging) dan penyelundupan kayu menyebabkan terjadinya Degradasi dan Deforestasi didalam kawasan dan luar kawasan. 8. Rendahnya nilai hasil hutan non kayu yang sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat sekitar kawasan hutan. 4.1.23. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral 1. Pengelolaan sumberdaya mineral belum dilakukan secara optimal sehingga belum memberikan dampak berarti bagi perekonomian. 2. Pengelolaan sumberdaya mineral belum memperhatikan kepentingan lingkungan hidup. 3. Semakin meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat yang tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber-sumber pembangkit listrik yang ada sehingga mengakibatkan krisis listrik. 4. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan energy baru terbarukan (non fosil) sebagai sumber energy alternative selain bahan bakar minyak

BAB IV -

11


5. Masih rendahnya Investasi disektor pertambangan dan energy 6. Belum optimalnya system informasi geologi dan pertambangan 7. Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih didaerah sulit air 8. Isu pencemaran Lingkungan akibat kegiatan pertambangan 9. Belum memadainya mitigasi terhadap bencana alam geologi 10. Maraknya kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI). 4.1.24. Urusan Pariwisata 1. Fasilitas penunjang di obyek wisata masih belum mamadai 2. Belum adanya sarana informasi bagi wisatawan mengenai obyek wisata dan sarana penunjang wisata 3. Masyarakat belum berperan dalam pengembangan dan pengelolaan obyek wisata 4. Desa wisata belum seluruhnya memiliki kelompok masyarakat sadar wisata sebagai wadah pemberdayaan masyarakat lokal 5. Perlunya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di obyek wisata agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat 6. Lama Tinggal Wisatawan di Provinsi Gorontalo masih rendah. 4.1.25. Urusan Kelautan dan Perikanan 1. Masih tingginya harga pakan ikan yang mengakibatkan meningkatnya biaya operasional sehingga margin keuntungan pembudidaya menurun. 2. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan 3. Tekhnologi yang diterapkan masih sederhana sehingga produksi

tingkat

produktifitas cenderung rendah. 4. Kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang kurang optimal. 5. Kurangnya akses terhadap permodalan, lembaga keuangan dan perbankan. 6. Terbatasnya sarana produksi seperti induk dan benih unggul, pakan, pupuk dan obat-obatan yang sytandar. 7. Terbatasnya prasarana produksi yang memadai seperti jalan produksi. Jaringan irigasi tambak, sarana PPI/TPI, mekanisme nelayan kecil, rumpon. 8. Tingginya kerusakan ekosistem Mangrove dan terumbu karang sebagai habitat vital untuk tempat pemijahan ikan laut di berbagai kawasan di Gorontalo. 9. Lemahnya data sistem informasi sumber daya kelautan yang akurat dan mudah diakses masyarakat. 10. Penangkapan ikan secara ilegal (Illegal fishing) masih sering terjadi. 11. Penggunaan teknologi perikanan tangkap dan budidaya (darat dan laut) masih sangat terbatas. 12. Pemanfaatan daerah-daerah pesisir untuk kegiatan budidaya belum optimal. BAB IV -

12


13. Kawasan Konservasi Laut Daerah belum dikelola secara optimal. 14. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil belum optimal. 15. Produksi dan pendapatan rata-rata nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan pedagang ikan masih relatif rendah. 16. Efektivitas penyelenggaraan pelayanan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS), Balai Benih Ikan Pantai (BBIP), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP), Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan Taksi Mina Bahari (TMB) belum optimal. 17. Kualitas lingkungan perairan (mangrove, terumbu karang, sungai, danau) di beberapa lokasi telah terjadi penurunan. 4.1.26. Urusan Perdagangan 1. Belum baiknya system distribusi barang dan jasa serta masih rendahnya akses pasar luar negeri. 2. Masih panjangnya rantai distribusi barang, tingginya disparitas harga antar wilayah dan fluktuasi harga di tingkat konsumen dalam kondisi tertentu seperti pada saat hari besar keagamaan. 3. Terbatasnya sarana distribusi dan infrastruktur transportasi. 4. Belum transparannya ketersediaan pasokan di tingkat distributor dan agen. 5. Terbatasnya sarana penyimpanan (pergudangan, silo, pendingin) di tingkat produksi. 6. Kebijakan perdagangan antar pulau untuk mendukung peningkatan transaksi antar pulau yang belum sinergi baik pusat, antar provinsi maupun antar kawasan strategis di Sulawesi. 7. Masih lemahnya pengamanan pasar dalam negeri, yang ditandai oleh lemahnya pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen. 8. Rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam mengakses pasar luar negeri, baik dari sisi kuantitas dan kualitas produk, promosi dan pemasaran (termasuk market

intelegent),

kapasitas

usaha,

dan

permodalan

sehingga

belum

mampu

mengakselerasi peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah. 4.1.27. Urusan Perindustrian 1. Kulitas SDM industri relatif masih rendah, khususnya pengrajin industri kecil sehingga kurang tanggap terhadap perubahan yang datang dari luar seperti teknis produksi, desain dan selera konsumen. 2. Kemampuan manajemen dan semangat kewiraswastawan pengusaha/ pengrajin relatif masih kurang 3. Pemasaran hasil industri masih bersifat lokal BAB IV -

13


4. Peralatan dan cara kerja masih sederhana, sehingga kuantitas dan kualitas produksi yang dihasilkan rendah. 5. Keterbatasan bahan baku industri kecil khususnya industri sulaman Karawo. 6. Kawasan industri belum berjalan sebagaimana yang diharapkan untuk menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah. 7. Agroindustri yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi komoditaskomoditas unggulan belum berkembang sebagaimana yang diharapkan. 8. Industri pengolahan yang ada belum variatif dan inovatif. 9. Investor belum ada yang serius untuk membuka suatu kawasan industri pengolahan 10. Masih rendahnya kualitas manajemen pengelolaan industri kecil menengah di daerah. 11. Masih rendahnya kualitas SDM industri kecil menengah dalam hal skill, manajemen usaha dan akses terhadap permodalan. 12. Rendahnya produktivitas dan pemasaran produk IKM, baik pasar lokal, regional, nasional dan internasional. 13. Belum

berkembangnya

sentra

dan

kluster

industri

di

daerah,

yang

mengakibatkan jumlah dan investasi dibidang industri rendah. 4.1.28. Urusan Ketransmigrasian 1. Adanya kesenjangan antara permukiman transmigrasi dengan permukiman masyarakat sekitar 2. Rendahnya pemberdayaan masyarakat akibat ketersediaan kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran yang berada di kawasan transmigrasi 3. Permukiman transmigrasi dan masyarakat sekitarnya belum terstuktur dalam sistem pengembangan kawasan permukiman 4. Belum adanya perencanaan penempatan transmigrasi yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; 5. Belum terintegrasi dan terkoordinasikannya program-program antar sektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi khususnya pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri Paguyaman- Wonosari 6. Kurangnya pengelolaan transmigrasi melalui pola kerjasama dengan pemerintah daerah Pengirim dan Penerima sesuai dengan syarat dan tatacara penetapan sebagai transmigrasi; 7. Meningkatan kelengkapan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas masyarakat transmigrasi di lokasi pemukiman transmigrasi;

BAB IV -

14


4.2. Isu-Isu Strategis Pembangunan Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. 4.2.1. Kerjasama

Sebagaimana diamanatkan dalam UU 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dimana setiap daerah dapat melakukan kerja sama baik itu kerjasama antar daerah, regional dan internasional dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan maupun dalam pembangunan daerah. Menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya mendorong dan mengembangkan berbagai kerjasama dengan berbagai pemerintahan daerah maupun pihak ketiga termasuk dengan lembaga perwakilan donor. Kerjasama pembangunan ini diharapkan memberikan multiplier effect terhadap gerak dan pertumbuhan ekonomi Gorontalo. 4.2.1.1. Kerjasama Antar Daerah Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah serta mensinergikan potensi antar daerah. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal. Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip

efisiensi,

efektivitas,

sinergi,

saling

menguntungkan,

kesepakatan

bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum.

BAB IV -

15


Dalam kurun waktu tahun 2007-2011, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan beberapa kerjasama dengan Provinsi lain antar lain : MoU Pemerintah Gorontalo dengan Pemerintah D.I Yogyakarta, Pemerintah Jawa Timur dan Pemerintah

NTB

transmigrasi;

MoU

No.18/HKM-NK/XI/2007

mengenai

04/HKM-NK/V/2007/014/MoU

dengan

penyelenggaraan Pemerintah

Kota

Surabaya mengenai pelaksanaan dan pengembangan Implementasi sistem EGovemment ; MoU Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo,

Kabupaten

Bone

Bolango

dan

Kabupaten

Pohuwato

No.

10,11,12,13,/HKM-NK/VII/2007 mengenai Pengelolaan dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan untuk pengendalian harga gabah/beras/jagung di tingkat Provinsi. 4.2.1.2. Kerjasama Teluk Tomini Teluk Tomini merupakan salah satu teluk terbesar di Indonesia dengan luas kurang lebih 6 juta hektar dengan potensi sumberdaya alam yang kaya dan unik, perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar. Dalam pembagian kawasan keanekaragaman hayati, kawasan ini berada di zona Wallacea, yang dalam sejarahnya merupakan kawasan terpisah dari Benua Asia maupun Australia. Teluk Tomini tergolong perairan semi tertutup (semi enclosed) yang bersinggungan langsung dengan tiga provinsi (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo) dengan 14 kabupaten/kota serta 23 muara daerah aliran sungai (DAS). Kawasan Teluk Tomini merupakan kawasan yang mempunyai nilai ekonomi, sosial, dan ekologis/lingkungan yang sangat berarti bagi kelangsungan penghidupan masyarakat. Teluk Tomini merupakan kawasan andalan nasional, tetapi juga menjadi perhatian dunia internasional karena tipe ekosistem khas yang beranekaragaman, seperti mangrove, padang lamun, rumput laut, estuaria, delta, dan rawa pantai non bakau. Ekosistem-ekosistem tersebut sebagai penyangga kehidupan yang perlu dilindungi. Selain itu, ekosistem terumbu karang yang ada di Teluk Tomini merupakan bagian dari “Segitiga Terumbu Karang” (Coral Triangle) yang memiliki keragaman karang tertinggi di dunia. Laut Tomini dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai kawasan budidaya ruang darat maupun laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut (PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN).

Dalam kawasan Teluk Tomini, juga terdapat satu pelabuhan

internasional yaitu pelabuhan Bitung dan satu pelabuhan nasional

yaitu

pelabuhan Gorontalo (PP No. 26 Tahun 2008), dan 13 kawasan lindung nasional BAB IV -

16


yang terdiri dari satu kawasan suaka alam laut, tiga suaka margasatwa, tujuh cagar dan satu taman nasional serta satu taman nasional laut (PP No. 26 Tahun 2008). Perairan Teluk Tomini di Provinsi Gorontalo memiliki panjang garis pantai sepanjang 438,1 km dengan potensi sumberdaya perikanan tangkap WPP RI Teluk Tomini s/d Laut Seram mencapai 595.630 Ton/tahun. Dan berdasarkan 11 lokasi yang menjadi pusat pengembangan ekonomi kelautan, perairan teluk tomini menjadi pusat pengembangan aquaculture/pengembangan budidaya perikanan, (sumber : KKP-RI tahun 2011) Pada tahun 2007-2008 dilakukan pemantauan kualitas lingkungan pesisir laut bersama tiga pusat lingkungan (UNSRAT, UNG dan UNTAD) di sekitar pelabuhan, wisata bahari, terumbu karang, mangrove dan padang lamun serta pada kondisi lahan daratan yang mempengaruhi teluk yakni kondisi tutupan lahan di daerah aliran sungai (DAS). Hasilnya menunjukkan bahwa kondisi dan aset kawasan Teluk Tomini telah rusak dan tercemar kecuali yang masih cukup terjaga adalah kawasan laut Gorontalo.

Berdasarkan Kesepakatan Bersama

antara 3 (tiga) Gubernur dengan Nomor : 660/05/BLHD-G-ST/2009, Nomor 100/1186/SEKR-BLH, dan Nomor 06/HKM-NK/V/2009 Tanggal 13 Mei 2009, dimana menyepakati 4 (empat) kesepakatan pengelolaan kawasan Teluk Tomini yaitu: 1.

Rencana strategis pengelolaan Teluk Tomini secara terpadu dan berkelanjutan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah.

2.

Pelaksanaan pengelolaan Teluk Tomini secara terpadu dan berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan strategi pengelolaan secara konsisten dan konsekuen.

3.

Pelaksanaan pengelolaan Teluk Tomini secara terpadu dan berkelanjutan untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, sinergitas program/kegiatan, dan evaluasi bersama.

4.

Peningkatan alokasi anggaran untuk pengelolaan Teluk Tomini secara terpadu dan berkelanjutan melalui APBD ketiga provinsi, APBD kabupaten/kota, dukungan APBN, penganggaran dunia usaha, masyarakat serta kerjasama internasional.

5.

Hal-hal yang lebih teknis akan disusun kesepakatan bersama oleh badan/dinas terkait dan perguruan tinggi di ketiga provinsi.

Dari 5 butir kesepakatan pengelolaan Teluk Tomini, maka objek kerjasama pengelolaan Teluk Tomini meliputi : kegiatan pengawasan dan pengendalian ; penelitian dan pengembangan; pemanfaatan dan pelestarian; pengembangan

BAB IV -

17


kerjasama ekonomi regional dan/atau internasional dan aspek Lingkup kerjasama dalam pengelolaan Teluk Tomini ini meliputi: a. Kelautan dan Perikanan b. Lingkungan Hidup c. Pariwisata d. Infrastruktur e. Ekonomi, Sosial dan Budaya. Tindak lanjut dari kesepakatan diatas, maka Kementerian Negara Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Balihristi Provinsi Gorontalo tahun 2010 melakukan pemantauan kualitas air laut diwilayah Teluk Tomini di Provinsi Gorontalo. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa jumlah Coliform total untuk lokasi Pelabuhan Kota Gorontalo sebesar 2500 MPN/100 mL, nilai tersebut melebihi baku mutu KepMen LH No. 51 tahun 2004 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut untuk kualitas air laut untuk perairan pelabuhan yaitu 1000 MPN/100 mL, konsentrasi DO

(disolved oxygen) di lokasi Muara Sungai Bone, daerah wisata Olele dan di muara Sungai Paguyaman yaitu masing-masing 4,8 mg/L, 4,5 mg/L dan 4,5 mg/L, tidak memenuhi baku mutu Kep Men LH No. 51 tahun 2004 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut untuk kualitas air laut untuk wisata bahari yaitu > 5 mg/L, sedangkan konsentrasi BOD (biological oxygen demand) di masing-masing lokasi tersebut adalah 11,5 mg/L, 12,5 mg/L dan 10,5 mg/L, dimana nilai-nilai tersebut diatas baku mutu Kep Men LH No. 51 tahun 2004 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut untuk kualitas air laut untuk wisata bahari yaitu 10 mg/L. Kadar pH, warna, kekeruhan dan TSS untuk semua lokasi terdeteksi, dimana nilai pH berkisar 7,5 – 7,8, warna 5,5 – 16,7, kekeruhan 2,5 – 3,8 dan TSS 17,5 – 19,5 mg/L, tetapi nilai-nilai tersebut masih dibawah baku mutu yang dipersyaratkan (pH=6,5 – 8,5, warna = 30 mg/L, kekeruhan = 5 dan TSS = 5 mg/L). Nilai TSS erat kaitannya dengan kekeruhan, untuk lokasi titik 5 yang mempunyai nilai TSS tinggi (19,5 mg/L) ternyata mempunyai nilai kekeruhan 3,8 NTU. Konsentrasi DO dan BOD di semua lokasi di daerah wisata bahari terdeteksi. Kadar DO terendah dan BOD 5 tertinggi adalah di lokasi titik 3, 4 dan 5 dengan kadar DO berkisar antara 4.5 mg/L sampai 4.8 mg/L dan kadar BOD 5 berkisar antara 10.5 mg/L sampai 12.5 mg/L. Konsentrasi DO untuk lokasi tersebut tidak memenuhi persyaratan baku mutu yaitu > 5 mg/L dan konsentrasi BOD untuk ke 3 lokasi tersebut diatas baku mutu yang dipersyaratkan yaitu 10 mg/L.

BAB IV -

18


4.2.1.3. Kerjasama Internasional Kerjasama Selatan-Selatan dengan Provinsi Gorontalo dan Provinsi Selatan Srilanka Perjanjian Kerjasama (LoI) ditandatangani oleh Gubernur Gorontalo, Indonesia dan Provinsi Selatan Srilanka. Perjanjian ini atas insiatif dari ART-Gold UNDP, menginisiasi kerjasama selatan-selatan antara Provinsi Selatan Srilanka dan Provinsi Gorontalo untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman terbaik sesuai dengan arah pembangunan kedua wilayah. Inisiatif Kerjasama SelatanSelatan saat ini telah sampai pada aksi dan kegiatan nyata dimana kedua pihak dapat bekerja bersama dengan patner internasional menuju pembangunan daerah untuk mencapai keuntungan bersama (win-win solution). Sebagai hasil dari misi, telah diidentifikasi ide ide project yang akan dikembangkan berdasarkan perjanjian kerjasama diantarnya : 1. Dalam bidang Pertanian, adapun beberapa hal yang menjadi kesepakatan diantarnya : - Delegasi Srilanka telah mengidentifikasi bidang yang menjadi pembelajaran dari Provinsi Gorontalo dengan referensi terhadap cultivasi jagung. Kedua pihak sepakat untuk mengirimkan sekurang-kurangnya 2 tenaga ahli Srilanka pada pekerjaan lanjutan dan tenaga ahli peneliti untuk pengembangan teknik survey pada identifikasi lahan dan peta produksi. Kegiatan ini dilakukan pada awal maret 2009. Berdasarkan road map yang akan dikembangkan, pertanian (khususnya jagung) tenaga ahli Gorontalo akan diundang oleh Srilanka untuk mentransfer pengetahuan kepada tenaga peneliti Srilanka. - Pertukaran plasma germ di kedua provinsi berdasarkan aturan karantina dan regulasi negara - Pertukaran

pengalaman

dalam

pembuatan

kebijakan

dan

pengaturan

pengembangan manajerial pertanian (jagung) yang berbasis territorial.

2. Dalam bidang Kesehatan, adapun beberapa hal yang menjadi kesepakatan diantarnya : - Misi tenaga kesehatan ke Provinsi Selatan Sri Lanka. Untuk belajar skema system kesehatan : ilmu tradisional dan modern. - Pertukaran tenaga ahli untuk mengelaborasi survei lebih mendalam pada kebutuhan provinsi Gorontalo saat ini. - Project Cold Chain Maintenance - Pertukaran pengetahuan dan pengalaman terbaik untuk Gorontalo pada beberapa subyek berbeda : obat-obatan, spesialisasi, perawatan penyakit umum diantara kedua wilayah provinsi

BAB IV -

19


- Menciptakan hubungan kerjasama melalui project yang berkenaan dengan pusat akademi obat-obatan antara kedua provinsi.

3. Dalam bidang Pendidikan, adapun beberapa hal yang menjadi kesepakatan diantarnya : - Mengadakan Training of Trainer (ToT) untuk manajemen sekolah (SD hingga SMU) - Pelatihan bagi para guru oleh tenaga ahli dari Provinsi Selatan Srilanka untuk mengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran di Gorontalo (siswa tidak mampu, manajemen TK, dll). Pertukaran ini juga akan berhubungan dengan pembangunan kurikulum berbasis kawasan.

4.2.1.4. Kerjasama Regional

a. Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines Growth Area (BIMP-EAGA)

East

ASEAN

Kerja sama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dibentuk secara resmi pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-1 di Davao City, Filipina pada Tanggal 26 Maret 1994. BIMPEAGA adalah kerjasama sub-regional yang bertujuan untuk meningkatkan Trade Tourism and Investment (TTI).

Pertemuan tertinggi BIMP-EAGA adalah

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kemudian Pertemuan Tingkat Menteri, Pertemuan Tingkat Pejabat Senior, dan pertemuan teknis di bawah SOM. Pertemuan teknis di bawah SOM terdiri atas cluster dan task force, yaitu: (a) Cluster on Natural Resources Development, diketuai oleh Indonesia (b) Cluster on Transport, Infrastructure, and Information, Communication, and Technology Development (TIICTD), diketuai oleh Brunei Darussalam (c) Cluster on Joint Tourism Development (JTD), diketuai Malaysia (d) Cluster on Small and Medium Enterprises Development (SMED), diketuai oleh Filipina. (e) Task Force on Customs, Immigration, Quarantine, and Security, diketuai oleh Filipina. b. Coral Triangle Initiative (CTI) CTI merupakan tindak lanjut dari gagasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan di sela-sela Convention on Biological Diversity (CBD) ke-8 di Brazil Tahun 2006 didasari kenyataan bahwa perairan Indonesia dan kawasan di sekitarnya merupakan habitat bagi highest level of coral diversity (setidaknya terdapat 5000 lebih jenis coral), sehingga dengan sendirinya memiliki kekayaan sumber daya hayati yang besar. CTI dikembangkan untuk membentuk mekanisme kerjasama antar negara-negara yang memiliki tujuan dan pandangan yang sama mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan mempertahankan BAB IV -

20


kesinambungan sumberdaya alam laut di kawasan Coral Triangle yang mencakup 6 negara: Indonesia, Filipina, Malaysia, Timor Leste, PNG, dan Kepulauan Solomon. c. Program Building Better Budget For Women and The Poor (B3WP) Program Building Better Budget for Women and the Poor (B3WP) beroperasi di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Gorontalo dan Pemerintahan Provinsi Gorontalo selama 4 tahun dari Tahun 2011 s/d 2014 yang bertujuan agar Pemerintah Daerah di Provinsi dan Kab Gorontalo melaksanakan perubahan kebijakan dan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan pro poor, sehingga dapat meningkatan kapasitas koalisi ormas dan pemerintah daerah serta DPRD Provinsi & Kab Gorontalo

secara

berkelanjutan mewujudkan pelaksanaan kebijakan perencanaan & penganggaran yang responsif gender dan pro poor. Kerjasama

pembangunan

dengan

pemerintah

daerah

lainnya

menunjukkan kinerja yang berbeda-beda. Selang tahun 2009 s/d 2010, kerjasama dengan

Pemerintah

pembangunan

yang

Provinsi

Lainnya

ditandatangani

sebagian

telah

besar

inisiatif

diimplementasikan

kerjasama

di

lapangan

sebagaimana tabel 4.1 dan 4.2. Tabel 4.1 Realisasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah Tahun 2009 Jlh No.

Pemprov/Pemkab/Pemkot

MoU

Status Kerjasama Pembangunan Sdh Ada Realisasi

%

Dalam Proses

%

Pending

%

1

Pemrov Sulawesi Tengah

1

1

100

0

0

0

0

2

Pemrov Sulawesi Utara

1

1

100

0

0

0

0

3

Pemrov Jawa Tengah

1

1

100

0

0

0

0

4

Pemrov Jawa Barat

1

1

100

0

0

0

0

5

Pemrov Bali

1

0

0

0

0

1

100

6

Pemkab Pohuwato

1

1

100

0

0

0

0

6

6

100

0

0

0

0

12

11

91,67

0

-

1

8,33

7

Prov. Gorontalo, Kab/Kota SeProvinsi Gorontalo TOTAL

Sumber : Data LKPJ Lima Tahunan 2007-2011 (Diolah)

BAB IV -

21


Tabel 4.2 Realisasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah Tahun 2010 No.

Status Kerjasama Pembangunan

Pemprov/Pemkab/

Jlh

Pemkot

MoU

Sdh Ada Realisasi

%

Dalam Proses

%

Pending

%

PemKot/PemKab 1

Gorontalo

2

2

100

0

0

0

0

2

Provinsi Banten

1

1

100

0

0

0

0

3

Pemrov Jawa Barat

1

1

100

0

0

0

0

4

Pemrov Jawa Tengah

1

1

100

0

0

0

0

5

Pemrov Jawa Timur

1

0

0

1

100

0

0

6

Provinsi DIY

1

0

0

1

100

0

0

7

Provinsi Bali

1

0

0

1

100

0

0

8

Provinsi NTB

1

1

100

0

0

0

0

9

Pemkab Pohuwato

5

5

100

0

0

0

0

10

Pemkab Bone Bolango

5

5

100

0

0

0

0

19

16

84,21

3

15,79

0

0

TOTAL

Sumber : Data LKPJ Lima Tahunan 2007-2011 (Diolah)

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan RPJMN sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. 4.2.2 Isu-isu Strategis 4.2.2.1 Isu Strategis Global dan Nasional 1. Pencapaian Milenium Development Goals (MDGs) Tujuan

pembangunan

Milenium

yang

terdiri

dari

8

(delapan)

tujuan

pembangunan manusia yang secara langsung dapat memberikan dampak bagi pengentasan kemiskinan ekstrim, yang harus dicapai pada tahun 2015 oleh 189 Negara yang menandatangani rumusan Deklarasi Milenium pada September tahun 2000 termasuk Indonesia. Untuk mencapai tujuan MDGs tahun 2015 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah dan masyarakat (nasional dan daerah) untuk bersama-sama memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai telah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan Gorontalo pada khususnya.

BAB IV -

22


2. Pemanasan Global (Global Warning). Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh mahluk di dalamnya, sehingga perlu langkah terpadu yang di penanggulangan dan pencegahan serta pengawasan sebab dan dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global tersebut, yang salah satu penyebabnya adalah pembentukan beberapa jenis gas rumah kaca yang dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar foisl pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, serta pembangkit tenaga listrik dan lainnya. 3. Globalisasi Informasi Peningkatan teknologi informasi menuntut kemampuan lebih untuk dapat mengambil manfaat dari derasnya arus globalisasi sehingga diperlukan mutu modal manusia. Disisi lain diperlukan filterisasi dari setiap pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma sehingga dapat mencegah pengaruh negative dari globalisasi informasi. 4. Otonomi Daerah dari Sentralistik menuju Desentralistik Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam pengelolaan kekayaan dan pemerintahan daerahnya masing-masing. Untuk itu diperlukan pelaksanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, bersinergi, efisien dan menjamin terkelolanya sumberdaya alam secara maksimal dalam rangka pemerataan, keadilan sosial yang memperkuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam NKRI. 5. Fluktuasi Harga Minyak Dunia BBM adalah suatu variabel yang sangat penting dari ukuran sebuah kesejahteraan rakyat. Kebijakan terkait BBM adalah sebuah kebijakan yang luar biasa penting dan bias berefek domino apabila tidak ditimbang dengan sebaik-baiknya. Dinamika atau fluktuasi harga minyak dunia yang kemudian berimbas pada harga BBM domestic. Atas dasar itu, aspek sosial dan sosiologis kemudian menjadi hal yang patut dipertimbangkan atas kenaikan harga BBM. Aspek sosial dan sosiologis menyangkut ranah masyarakat secara luas dengan tanpa menafikan aspek-aspek minoritas dari masyarakat itu sendiri. Melihat dampak kenaikan harga BBM dari perspektif ekonomi, kita akan berhadapan dengan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dari ekonomi makro, kenaikan harga BBM ini akan menyebabkan inflasi yang memicu penurunan nilai tukar rupiah. Penurunan riil ini akan menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, terutama masyarakat kelas bawah. Golongan ini akan sangat kesulitan dalam menghadapi kenaikan BBM, terutama atas dampak langsungnya terhadap kebutuhan pokok. BAB IV -

23


4.2.2.2 Isu Regional Sulawesi Sesuai

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2010–2014 pembangunan wilayah Sulawesi diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan meningkatkan produktifitas dan nilai tambah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan, mengembangkan

bio-energi serta meningkatkan

dan memperluas perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf internasional. Beberapa isu strategis di wilayah Sulawesi, yaitu sebagai berikut: 1.

Optimalisasi pengembangan sektor unggulan yang berdaya saing tinggi di wilayah Sulawesi; Dominasi

sektor-sektor

primer

dalam

perekonomian

wilayah

Sulawesi

menunjukkan belum optimalnya peningkatan nilai tambah sektor dan komoditas unggulan. Sementara keragaman komoditas unggulan antar daerah memungkinkan dikembangkannya gugus (cluster) industri unggulan secara simultan. 2. Interkonektivitas domestik intrawilayah; Integrasi

jaringan

transportasi

domestik

sangat

strategis

dalam

mendukung penguatan ketahanan perekonomian domestik. Di samping itu, posisi

strategis wilayah Sulawesi memainkan peranan penting bagi penguatan

integrasi perekonomian KBI dan KTI. 3. Kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kemiskinan; Rendahnya kualitas sumber daya manusia ditunjukkan oleh peringkat IPM provinsi-provinsi di Sulawesi yang berada di bawah 20, kecuali Sulawesi Utara. Tingkat

kemiskinan

relatif

tinggi

ditemui

di

Gorontalo,

Sulawesi

Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. 4. Kapasitas energi listrik; Ketersediaan

energi

listrik

pertumbuhan permintaan

baik

saat dalam

ini

tidak

jangka

mampu

pendek

mengimbangi

maupun

panjang.

Peningkatan kapasitas energi listrik sangat strategis dalam menunjang arah pengembangan gugus industri unggulan di wilayah Sulawesi. 5. Revitalisasi modal sosial; Peningkatan

rasa

saling

percaya

di

antara

masyarakat

dan

antara

masyarakat dan pemerintah berperan penting dalam meningkatkan efektivitas program-program

pembangunan. Meningkatnya rasa saling percaya juga berperan

memperlancar kerja sama produktif, mengurangi biaya transaksi, dan memperkuat ketahanan social masyarakat dalam menghadapi isu-isu sensitif. 6. Reformasi birokrasi dan tata kelola; Aparat pemerintah

daerah yang profesional disertai

pelayanan

publik

yang prima berpotensi meningkatkan daya tarik daerah di mata investor, baik lokal maupun asing. Selanjutnya, meningkatnya investasi akan

meningkatkan

penyerapan tenaga kerja. Pelayanan publik yang efisien juga mengurangi beban BAB IV -

24


pengeluaran rumah tangga miskin. 7. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mitigasi bencana; Wilayah Sulawesi dikaruniai keragaman hayati yang cukup tinggi dan unik yang berbeda

dengan

Pemanfaatan sumber mengancam

flora daya

dan alam

potensi tersebut.

fauna dan

baik

di

lingkungan

Asia yang

maupun

Australia.

berlebihan

dapat

Di sisi lain, wilayah ini memiliki kerawanan

bencana terkait aktivitas gunung berapi dan pergerakan lempeng bumi. 4.2.2.3 Isu Internal Provinsi Gorontalo 1. Kualitas

dan Daya

Saing

Sumber Daya

Manusia

(Pendidikan

Dan

Kesehatan) Kondisi ini ditandai dengan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo di Indonesia tahun 2011 sebesar 70,28 poin yang masih dibawah rata-rata nasional berada pada peringkat ke 24 Ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2011 masih jauh tertinggal dibanding pembangunan manusia di sebagian besar provinsi se-Indonesia. Pada tataran Regional Sulawesi, IPM Gorontalo menempati urutan ke-4 setelah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Dalam konteks Provinsi Gorontalo, angka IPM kabupaten dan kota ternyata tidak satupun yang masuk dalam kategori tinggi menurut skala internasional (IPM lebih dari 80). Untuk daerah kabupaten dan kota, tahun 2011 pada umumnya termasuk dalam tingkat pembangunan manusia menengah ke atas. Kota Gorontalo tercatat sebagai penyumbang IPM tertinggi yang mencapai 73,08 pada tahun 2011. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bone Bolango sebesar 71,71 dan berikutnya secara berturut-turut adalah Kabupaten Gorontalo (70,07), Kabupaten Pohuwato (69,77), Kabupaten Gorontalo Utara (68,81), dan terakhir Kabupaten Boalemo (68,69). Dilihat dari pencapaiannya, ternyata peningkatan tertinggi dicapai pada indeks pendidikan, diikuti indeks daya beli dan kesehatan. Dari indikator (indeks) tersebut menjelaskan telah terjadi perbaikan besar-besaran pada aspek pendidikan dan ekonomi di kabupaten/kota maupun lingkup Provinsi Gorontalo.

Meskipun demikian, terkait

dengan akses, partisipasi, kontrol serta manfaat masih ditemui gap atau kesenjangan yang cukup jauh antara perempuan dal laki-laki. Hal ini bisa terlihat dari Indikator Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Jender (IPJ) masih cukup jauh tertinggal dari nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena itu masih dibutuhkan upaya pembangunan yang serius dan konsisten di bidang kesehatan, peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat serta perbaikan bidang pendidikan agar kualitas sumberdaya manusia Provinsi Gorontalo dapat sejajar dan

BAB IV -

25


bahkan melebihi daerah lainnya, tentunya dengan tidak melupakan aspek gender dalam setiap proses pembangunan sebagaimana dimaksud diatas. Kondisi lainnya adalah jumlah masyarakat miskin masih tinggi, masih berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2010 sebaran kemiskinan menurut kabupaten/kota, menurut jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Gorontalo sebesar 66.939 jiwa atau sebesar 31,89 persen sedangkan jumlah penduduk miskin yang terendah berada di Kota Gorontalo sebanyak 9.883 jiwa atau sebesar 4,70 persen dari total penduduk miskin yang ada di Provinsi Gorontalo. Jumlah penduduk miskin terakhir pada kondisi Desember 2010 berjumlah

209.886 jiwa

(23,19 persen) dari seluruh

jumlah penduduk Gorontalo pada tahun yang sama sebesar 1,040,164 Jiwa. 2. Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Belum Optimal Upaya pengembangan Ekonomi masyarakat perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan daya saing serta untuk memeratakan pembangunan ekonomi antar daerah Kabupaten/ Kota secara berkeadilan. Walaupun pertumbuhan ekonomi Gorontalo diatas rata-rata nasional namun masih bertumpu pada sektor primer pertanian yang walaupun pertumbuhannya tinggi namun relative belum memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat secara langsung, sehingga diharapkan kedepan berangsur – angsur beralih kesektor sekunder Industri, perdagangan dan jasa. Rendahnya nilai tambah dari produktivitas perekonomian masyarakat sebagai akibat dari rendahnya penguasaan teknologi dan keterampilan terutama teknologi tepat guna, kurangnya permodalan, serta akses pasar yang kurang, sehingga ekspor keluar daerah masih berupa bahan mentah. Pengembangan wilayah berdasarkan kompetensi inti atau berbasis komuditas unggulan menjadi isu yang mengemuka didalam pengembangan wilayah kabupaten/Kota dimasa yang akan datang. Hasil pembangunan selama ini masih dirasakan belum cukup memadai untuk mengatasi kesenjangan kesejehteraan di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat

yang

memadai.

Guna

mengatasi

kesenjangan

dan

mempercepat

pembangunan perekonomian daerah, terutama untuk mendorong penyebaran industri ke daerah, maka salah satu langkah terobosan yang akan dilakukan adalah pengembangan kawasan industri yang berbasis pada kompetensi inti daerah. Kawasan industri terpadu Gorontalo yang berada pada Kawasan Strategis Provinsi akan didorong menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gorontalo-PaguyamanKwandang

(Gopandang).

Pertimbangan

dalam

mengembangkan

KEK

adalah

menyediakan suatu kawasan yang memiliki fungsi ekonomi dimana salah satu fungsi BAB IV -

26


ekonomi tersebut adalah zona industri yang menghasilkan produk-produk akhir berkualitas ekspor.

Kawasan Industri Terpadu Gorontalo yang diarahkan pada KEK,

sesuai dengan arah kebijakan industri nasional dan Masterplan Perluasan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diharapkan menjadi engine of growth ekonomi daerah. Juga pada sektor industri ekonomi Gorontalo selama ini masih di dominasi oleh industri rumah tangga, industri kecil dan menengah. Potensi sumber daya alam lainnya berupa bahan mineral serta potensi perikanan dan kelautan belum memberi manfaat ekonomis kepada masyarakat dan daerah secara penuh. 3. Pembangunan Infrastruktur Belum Memadai. Kondisi wilayah geografis Gorontalo yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah – daerah wilayah perdesaan, daerah perdalaman dan terpencil sekaligus sebagian dari penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan dan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antardaerah seperti transportasi, irigasi, perumahan dan pemukinan, telekomunikasi serta kelistrikan. Secara fungsional kondisi jalan di Gorontalo sampai dengan tahun 2011 adalah : jalan nasional sepanjang 606,696 Km dengan kondisi jalan Baik 486,09 km (80,12 persen), Sedang 56,14 km (9,25 persen), Rusak 23,36 Km (3,83 persen), Rusak Berat 41,1 km (6,77 persen), Jalan provinsi dengan panjang 414,51 Km dengan kondisi jalan Baik 168,88 km (40,74 persen), Sedang 30,04 km (7,25 persen), Rusak Ringan 21,25 Km (5,12 persen) , Rusak Berat 91,99 km (22,19 persen), Belum terbuka 93,75 Km (22,62 persen). Dari data ini kondisi jalan provinsi hampir setengahnya masih tidak mantap, hal ini sebagai akibat dari rendahnya fiscal daerah dalam mendanai program kegiatan infrstruktur. Seiring dengan peningkatan arus pergerakan manusia, barang dan jasa dari dan ke Provinsi Gorontalo melalui Bandar Udara Djalaluddin yang saat ini memiliki landasan pacu 2.500 m serta lebar 45 m sehingga bisa didarati oleh pesawat jenis Boeing 737 – 900ER, keberadaan semakin menuntut peningkatan baik sarana dan prasarana sisi darat maupun udara serta keselamatan. Kedepan Bandar Udara Djalaludin Gorontalo akan dikembangkan menuju Bandara Internasional. Selain transportasi udara, Provinsi Gorontalo juga memiliki 5 pelabuhan laut yang terletak di pesisir utara dan selatan. Di pesisir utara terdapat pelabuhan anggrek dikhususkan untuk melayani barang secara cargo dan petikemas baik pelayaran dalam negeri maupun internasional, serta pelabuhan kwandang digunakan untuk pelayaran rakyat ke buol dan toli-toli Sulawesi tengah. Kedepan pelabuhan kwandang akan dikembangkan menjadi pelabuhan yang melayani rute pelayaran antara Gorontalo sampai Balikpapan Kalimantan Timur dan daerah sekitar. Sedangkan dipesisir selatan terdapat BAB IV -

27


pelabuhan Gorontalo, pelabuhan Tilamuta dan pelabuhan Bumbulan yang berfungsi sebagai pelabuhan pengumpul dan pendistribusi di daerah kawasan Teluk Tomini. Seiring dengan pengembangan dinamika pembangunan Provinsi Gorontalo kedepan kondisi 5 pelabuhan laut ini perlu ditingkatkan untuk mengimbangi tingginya permintaan arus barang dan penumpang. 4. Reformasi Birokrasi, Penegakkan Supremasi Hukum dan HAM belum Optimal. Upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efesien dan akuntabel masih menghadapi beberapa permasalahan dan diperlukan penanganan secara mendasar, terencana dan sistematis, saat ini kelembagaan pemerintah daerah baik dari aspek struktur maupung fungsi kelembagaan belum efektif dan efesien sehingga kualitas pelayanan publik belum optimal, disamping itu rendahnya citra dan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang didasari filossofi good governance, hal ini akibat penerapan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan belum professional dan belum memiliki indicator dan pola yang jelas. Dari sisi hukum masih dirasakan budaya hukum masyarakat masih rendah sebagai akibat dari rendahnya pemahaman, kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat serta kepastian dan keadilan hukum masih rendah dan belum merata, selain itu masih dirasakan kurangnya system koordinasi dan kerjasama fungsional penegakkan serta penyerasian tugas-tugas antara semua unsure aparatur pemerintah daerah dibidang pembinaan tertib hukum dalam rangka usaha terselenggaranya ketertiban dan kepastian hukum masyarakat. Adanya aspirasi rakyat yang berkembang berkaitan dengan rentang kendali pemerintahan khususnya pemekaran wilayah kabupaten menyangkut situasi dan kondisi empiris dari geografis, ekonomis dan sosial politis Kabupaten/Kota yang ingin memekarkan diri. Adapun isu pemekaran wilayah yang mengemuka di sejumlah kabupaten khususnya menyangkut usulan pemekaran wilayah yang akan diusulkan yaitu Usulan Kabupaten Gorontalo terbagi tiga menjadi kabupaten Gorontalo,

Kabupaten

Panipi Raya dan Kabupaten Boliyohuto. Terkait dengan pemekaran wilayah diatas, pemerintah propinsi akan menempuh kebijakan mendorong pemekaran wilayah Kabupaten/Kota sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendekatkan pelayanan (aksesibility) dan percepatan pembangunan daerah. Pembentukan daerah atau wilayah yang mengalami pemekaran sebagaimana disebutkan diatas menjadi isu strategis pemerintah dimasa yang akan datang sekaligus pemerintah daerah menempuh kebijakan dapat mendukung sepanjang telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Sebagaimana diamanatkan undangBAB IV -

28


undang tujuan pemekaran daerah yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: 

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;



Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;



Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;



Percepatan pengelolaan potensi daerah;



Peningkatan keamanan dan ketertiban; dan



Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

5.

Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan Belum Optimal Permasalahan pemanfaatan sumberdaya alam hingga saat ini yang tidak

memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumberdaya alam semakin menipis. Penurunan kualitas sumberdaya alam ditunjukan dengan tingkat eksploitasi hutan yang semakin marak, akibat terjasinya pembalakan liar, penambangan liar, rusaknya wilayah laut akibat penangkapan ikan yang melanggar dan merusak, selain itu meningkatnya konservasi hutan alam dan meluasnya alih fungsi lahan pertanian dan tambak untuk kegiatan ekonomi lainnya dan perumahan. Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah masih belum optimalnya pemanfafatan sumberdaya alam untuk pembangunan. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat eksploitasi sumberdaya hutan dan energy untuk pembangunan, masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya perikanan dibanding potensinya.

BAB IV -

29


BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Visi Visi dan Misi dalam RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2012 – 2017 harus sejalan dengan Visi dan Misi yang disampaikan pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Visi dan Misi tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program kegiatan pembangunan untuk periode 2012-2017. Untuk itu Gubenrur dan Wakil Gubenrur terpilih menetapkan Visi Pembanguan Daerah Provinsi Gorontalo sebagai berikut ”Terwujudnya Percepatan

Pembangunan

Berbagai

Bidang

serta

Peningkatan

Ekonomi

Masyarakat yang Berkeadilan di Provinsi Gorontalo”. Visi ini menjadi bingkai utama atau frame strategis seluruh stakeholder dalam akselerasi pembangunan di Gorontalo 5 tahun ke depan sebagai amanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan visi di atas mengandung 2 (dua) unsur penting yaitu pertama, ”Mewujudkan Percepatan Pembangunan di berbagai bidang“. Aspek ini merupakan target kinerja aksi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dalam konteks pemerataan melalui optimalisasi segala sumber daya yang ada. Artinya, semua pihak

harus

lebih

berinovasi,

sekaligus

membangun

sinkronisasi

antar

daerah

Kabupaten/Kota untuk mendorong akselerasi pembangunan daerah. Kedua, “Peningkatan Ekonomi

Masyarakat

Yang

Berkeadilan“.

Merupakan

suatu

tindakan

yang

mengedepankan produktivitas dan nilai tambah bagi masyarakat, dengan menyediakan tuntutan kebutuhan dasar, membangkitkan etos kerja wirausaha, meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah, meningkatkan laju investasi, mengurangi pengangguran, serta peningkatan infrastruktur ekonomi. Semua ini diharapkan akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo. Perwujudan visi RPJMD adalah : 1. Peningkatan Angka IPM (HDI) 2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 3. Pemerataan Pendapatan (Indeks Gini) 4. Penurunan Angka Kemiskinan 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan SKPD dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) Seluruh perwujudan visi tersebut dijabarkan didalam penetapan indikator kinerja di RPJMD serta Renstra SKPD.

BAB V - 1


5.2. Misi Untuk pencapaian visi daerah selang 5 tahun ke depan, maka misi yang diemban pemerintah daerah adalah : a. Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi pemanfaatan potensi kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat. b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan. c. Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya Perikanan dan Kelautan, Pertanian, Peternakan, kehutanan, Perkebunan dan Pariwisata yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat serta memelihara dan melestarikan danau limboto sebagai sumber persediaan air bersih, untuk pengembangan perikanan air tawar dan daerah pariwisata dan meningkatkan pengelolaan DAS sebagai wujud memelihara linkungan (pro Green). d. mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan bermasyarakat yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara dan melestarikan keragaman budaya dan adat istiadat. Serta memperkuat peran Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan Gender dalam Pembangunan. e. Menciptakan

sinergitas

Kabupaten/Kota meningkatkan

di

diantara

Gorontalo

kinerja

Pemerintah

dalam

pelayanan

kaidah

Provinsi

otonomi

public, menurunkan

dengan

daerah angka

Pemerintah

sekaligus

untuk

kemiskinan

serta

menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

Misi Pertama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro-growth) pencapaian peningkatan produktivitas ekonomi masyarakats serta laju investasi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerak Kabupaten/Kota sehingga rakyat Provinsi Gorontalo lebih cepat keluar dari belenggu kemiskinan, pengangguran, minimnya sandang, pangan dan papan, sekaligus pemenuhan keterbatsan infrastruktur dasar Jalan, Jembatan, Air Bersih, Listrik yang selama nini dikeluhkan oleh khususnya masyarakat pedesaan. Misi pertama ini juga termasuk menindaklanjuti agenda sektor unggulan daerah berupa

Konsep

Agropolitan

dimana

jagung

sebagai

“Branding

Gorontalo”

yang

diintegrasikan melalui Pengelolaan Peternakan Sapi, sekaligus meningkatkan manajemen Pertanian dan Perkebunan dengan pola One Village One Production, serta pengembangan intergrate farming sehingga secara nyata dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Disamping itu hal yang didorong berupa membangkitkan industri dan usaha kecil menengah, koperasi, kepariwisataan dan kemudahan dalam akses permodalan diantaranya melalui Kredit Usaha Rakyat yang mudah serta tidak berbelit-belit (pro-poor).

BAB V - 2


Misi Kedua ditargetkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia dengan tingkat kualitas siap pakai, sekaligus bertujuan memberikan jaminan yang memadai melalui layanan “Gratis” terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar hingga menengah, termasuk dibidang kesehatan melalui pola insentif yang diistilahkan Universal Total Coverage. Hal ini menjadi peran strategis unutk memastikan pemerintah daerah menciptakan sistem yang berkeadilan dari akses maupun mutu layanan yang baik khususnya bagi warga miskin (pro-poor).

Misi Ketiga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas terhadap potensi sumber daya alam Kelautan, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, perkebunan dan pariwisata. Perairan umum daratan (danau, sungai, waduk), danau limboto, wilayah pesisir, daerah aliran sungai (DAS) serta waduk harus dimanfaatkan dan dikelola secara terpadu dan berkesinambungan tanpa merusak daya dukung lingkungannya (pro-green).

Misi Keempat diarahkan untuk pengembangan kemandirian dengan menumbuh kembangkan semangat partisipasi dan gotong royong, pencerahan terhadap nilai-nilai Agama, sekaligus mempertahankan nilai-nilai Adat Istiadat, serta melakukan pemberdayaan perempuan termasuk perlindungan anak dan kesetaraan gender.

Misi Kelima diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam perspektif otonomi daerah dan Good Governance termasuk mendorong penguatan kerjasama daerah dan membangun koordinasi provinsi dan kab/kota untuk mendorong pencapaian target pembangunan daerah. 5.3. Tujuan dan Sasaran Sesuai arahan visi dan misi di atas, maka tujuan dan sasaran untuk pencapaian keberhasilan pembangunan daerah adalah sebagai berikut : 5.3.1.Tujuan Pembangunan Daerah Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta selaras dengan arahan tehnis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025, maka kedepan tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah : 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah 2. Menyediakan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah 3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan 4. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat 5. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kemakmuran masyarakat 6. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat khususnya

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS). 7. Memelihara keragaman Agama dan Budaya 8. Meningkatkan peran perempuan dan kualitas hidup anak

BAB V - 3


9. Mengembangkan Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 10. Pengentasan Kemiskinan Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Gorontalo Visi : ”Terwujudnya Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkeadilan di Provinsi Gorontalo” Misi 1. Memfokuskan Peningkatan

Tujuan

Sasaran

1. Meningkatkan

1. Peningkatan pertumbuhan

Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi

pertumbuhan

ekonomi dan daya saing

Potensi Kewilayahan, Mendorong

ekonomi daerah

daerah

Laju Investasi, Percepatan

2. Peningkatan Pendapatan

Pembangunan Infrastruktur

Perkapita Masyarakat yang

Pedesaan Sekaligus

berkeadilan

Mengembangkan Potensi

3. Peningkatan Laju Investasi

Unggulan Dengan Mengakselerasi

4. Peningkatan pertumbuhan

Secara Cerdas Terhadap

Usaha Koperasi dan UKM

Pencapaian Kesejahteraan

5. Peningkatan Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diservikasi Komoditi lainnya. 6. Peningkatan lapangan kerja 2. Menyediakan

7. Peningkatan Infrastruktur

infrastruktur untuk

Daerah

percepatan

8. Peningkatan Jalan Akses ke

pembangunan

pusat-pusat produksi.

daerah 9. Terwujudnya Kemandirian Desa 10. Peningkatan Infrastruktur Desa 2. Meningkatkan kualitas

1. Meningkatkan

1. Peningkatan kualitas

sumberdaya manusia melalui

Kualitas

pendidikan

pendekatan kesesuaian keahlian

Pendidikan

2. Perluasan Akses PAUD

serta pemenuhan mutu kwalitas

3. Perluasan Akses Wajar 12

penyelenggaraan pendidikan dan

Tahun dan Paket A, B dan C

kesehatan

4. Perluasan Pendidikan Non Formal

BAB V - 4


2. Meningkatkan

5. Terwujudnya peningkatan

derajat Kesehatan

kualitas kesehatan masyarakat

masyarakat

6. Terbangunnya infrastruktur kesehatan sampai ke tingkat desa 7. Terwujudnya akses layanan kesehatan masyarakat melalui Jamkesda dan Jamkesmas

3. Mengembangkan manajemen

Mengelola sumber

1. Peningkatan pengelolaan

pengelolaan potensi sumberdaya

daya alam dan

sumber daya alam

kelautan, pertanian, peternakan,

lingkungan hidup

2. Terwujudnya Kawaasan

kehutanan, danau limboto dan

untuk kemakmuran

Strategis Cepat Tumbuh

potensi lingkungan lainnya yang

masyarakat

(KSCT) Bidang Pertanian dan

lebih baik, saling terintegrasi

Perikanan

serta lestari demi kepentingan

3. Terwujudnya Kawasan

kemakmuran rakyat.

Ekonomi Khusus (KEK) 4. Peningkatan produktivitas hasil pertanian dan perikanan 5. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup 6. Peningkatan pengelolaan Sisa Hasil Pertanian (Zero

Waste) untuk produk-produk yang mempunyai nilai tambah tinggi 7. Peningkatan pemeliharaan obyek-obyek wisata Peningkatan

1. Peningkatan kemauan dan

dalam kehidupan beragama yang

Kesejahteraan Sosial

kemampuan individu, keluarga,

rukun penuh kesejukan sekaligus

Masyarakat

kelompok dan masyarakat

khususnya

khususnya PMKS dalam

Penyandang Masalah

memenuhi kebutuhan

Kesejahteraan Sosial

dasarnya.

(PMKS).

2. Peningkatan pembangunan

4. Mengembangkan nilai-nilai religi,

memelihara keragaman budaya. Serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan gender dalam pembangunan

yang responsip terhadap PMKS

BAB V - 5


Memelihara

3. Peningkatan kesejahteran

keragaman Agama

dan pelayanan serta

dan Budaya

Pembinaan pengembangan nilai – nilai agama, adat dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan. 4. Peningkatan kerukunan beragama 5. Peningkatan pelestarian budaya daerah

Meningkatkan peran

6. Peningkatan indikator

perempuan dan

kualitas hidup perempuan

kualitas hidup anak

7. Peningkatan peran perempuan di parlemen dan birokrasi. 8. Menurunnya angka tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak

5. Menciptakan sinergitas diantara

Mengembangkan

1. Peningkatan

pemerintah provinsi dengan

Good Governance

Penyelenggaraan Pemerintahan

pemerintah kabupaten/kota di

dalam

yang baik dalam pelayanan

gorontalo dalam kaidah otonomi

penyelenggaraan

pada masyarakat

daerah sekaligus untuk

pemerintahan daerah

2. Terwujudnya sinergitas

meningkatkan kinerja pelayanan

pembangunan antara provinsi

publik, menurunkan angka

dan kabupaten/kota

kemiskinan serta menjalankan

3. Tercapainya reformasi

sistem tata pemerintahan yan

birokrasi di Provinsi Gorontalo Pengentasan

4. Berkurangnya persentase

Kemiskinan

masyarakat miskin 5. Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat miskin

BAB V - 6


5.3.2.Sasaran Pembangunan Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, Provinsi Gorontalo menetapkan sasaransasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan dalam bentuk : 1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah 2. Meningkatnya Pendapatan Perkapita masyarakat yang berkeadilan 3. Terciptanya Laju Investasi 4. Terwujudnya pertumbuhan Usaha Koperasi dan UKM 5. Meningkatnya Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diversikasi Komoditi lainnya. 6. Tersedianya lapangan pekerjaan 7. Meningkatnya Infrastruktur Daerah 8. Meningkat dan berkembangnya Jalan Akses ke pusat-pusat produksi pertanian. 9. Membangun Kemandirian Desa 10. Meningkat dan berkembangnya Infrastruktur Desa 11. Meningkatnya kualitas pendidikan 12. Memfasilitasi PAUD bagi seluruh Anak Usia Dini 13. Memfasilitasi Wajib Belajar (WAJAR) 12 Tahun dan Paket A, B dan C 14. Mengembangkan Pendidikan Non Formal 15. Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat 16. Terbangunnya infrastruktur kesehatan sampai ke tingkat desa 17. Terwujudnya

akses

layanan

kesehatan

masyarakat

melalui

Jamkesda

dan

Jamkesmas 18. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam 19. Terwujudnya Kawaasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Bidang Pertanian dan Perikanan 20. Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 21. Meningkatnya produktivitas hasil pertanian dan perikanan 22. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup 23. Peningkatan pengelolaan Sisa Hasil Pertanian ( Zero Waste) untuk produk-produk yang mempunyai nilai tambah tinggi 24. Peningkatan fasilitas dan pengembangan obyek-obyek wisata 25. Meningkatnya kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. 26. Meningkatkan pembangunan yang responsip terhadap PMKS 27. Peningkatan kesejahteran dan pelayanan serta Pembinaan pengembangan nilai-nilai agama, adat dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan. 28. Terciptanya kerukunan beragama

BAB V - 7


29. Meningkatnya upaya pelestarian budaya daerah 30. Meningkatnya nilai indikator kualitas hidup perempuan 31. Peningkatan peran perempuan di parlemen dan birokrasi 32. Menurunnya angka tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak 33. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat 34. Terwujudnya sinergitas pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota 35. Tercapainya reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo 36. Berkurangnya persentase masyarakat miskin 37. Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat miskin 5.4. Prioritas Pembangunan Daerah Visi dan misi menjadi sumber inspirasi dan memotivasi sekaligus menjadi acuan utama pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 ini perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke

dalam

sejumlah

prioritas

pemba

ngunan

daerah

diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.

sehingga

lebih

mudah

Prioritas Pembangunan Daerah

bertujuan untuk memberikan arah dan fokus pembagunan pada lima tahun mendatang, juga menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah dan masyarakat Provinsi Gorontalo saat ini dan di masa mendatang. Prioritas pembangunan daerah yang akan diakselerasi hingga tahun 2017 masih difokuskan pada substansi mendasar dari pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, yaitu: 1. Pendidikan Dengan memprioritaskan pada peningkatan pelayanan pendidikan dasar, menengah dan atas, serta memberikan subsidi pendidikan untuk memastikan anak usia sekolah dapat melanjutkan pendidikannya dan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan di seluruh Desa dengan fasilitas dan jumlah guru yang memadai juga diutamakan pada pembangunan infrastruktur dan mutu pendidikan, serta pencapaian MDGs. 2. Kesehatan Dengan

memprioritaskan

pada pemberian

jaminan

pelayanan

kesehatan

bagi

masyarakat miskin, peningkatan pelayanan pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat pembantu, dan pusat kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten dan kota, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam peningkatan pelayanan pos kesehatan di tingkat Desa. 3. Percepatan pembangunan infrastruktur, Diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi terpadu, energi, penataan permukiman, air bersih dan sanitasi melalui pendekatan kawasan dan Kecamatan ber-IPM dibawah rata-rata IPM Provinsi.

BAB V - 8


4.

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. Membangun ekonomi kerakyatan diarahkan pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, peternakan, Koperasi dan UMKM serta pariwisata melalui pemberdayaan kelompok usaha petani, peternak, nelayan, perdagangan, serta usaha mikro dan kecil serta fasiliitasi terhadap akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk melembagakan kegiatan produktif dan meningkatkan pendapatan warga di tingkat Desa.

BAB V - 9


BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Dalam sebuah perencanaan pembangunan yang efektif dan komprehensif strategi dan arah kebijakan merupakan pijakan dalam merumuskan langkah – langkah yang akan dilakukan kedepan. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017 Provinsi Gorontalo telah ditetapkan Visi Pemerintah Provinsi Gorontalo “Terwujudnya Percepatan

Pembangunan Berbagai Bidang Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkeadilan Di Provinsi Gorontalo” Arah diprioritaskan

kebijakan untuk

pembangunan

peningkatan

Provinsi

kesejahteraan

Gorontalo rakyat

untuk dengan

lima

tahun

kedepan

menitikberatkan

pada

penyediaan layanan dasar yang memadai dengan menggratiskan biaya kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin, menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mempertimbangkan sumberdaya alam yang tersedia dan lingkungan, menyelenggarakan reformasi birokrasi, berdasarkan prinsip Good governance dan clean governance, melaksanakan upaya percepatan pembangunan melalui pengembangan sektor riil, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, listrik, irigasi (Waduk), dan air bersih, menciptakan harmonisasi pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dengan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Arah Kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo juga

merupakan derivasi dari arah kebijakan pembangunan nasional RPJM 2010-2014 dengan tetap mempertimbangkan potensi sumberdaya di daerah. Berdasarkan visi, misi, serta tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan berdasarkan masing-masing misi sebagaimana terlihat pada tabel 6.1

BAB VI - 1


BAB VI -

2


BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Nasional Kebijakan

Umum

merupakan

kebijakan

pemerintah

daerah

secara

umum.

Penyusunan Kebijakan Umum diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan daerah dengan potensi sumber daya yang ada, sehingga akan terwujud pembangunan yang efisien, efektif dan berhasil guna. Kebijakan umum disusun sebagai bagian dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi daerah guna meningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur yang memadai dan mempercepat reformasi birokrasi dan supremasi hukum serta melakukan pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan sebagaimana amanat otonomi daerah. Sebelum menentukan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2017, perlu memperhatikan amanat RPJM Nasional Tahun 2010 - 2014, RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025 dan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030. 7.2. Kebijakan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJM Nasional telah dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional

Tahun

2010-2014.

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN Tahun 2010-2014 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing

dalam

rangka

pencapaian

sasaran

pembangunan

nasional.

Untuk

pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Agar dapat memenuhi amanat ini, RPJMN Tahun 2010-2014 disusun dalam tiga buku yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan masing-masing memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Buku I memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang YudhoyonoBoediono dengan visi: “Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis,

Dan Berkeadilan.”

BAB VII - 1


2. Buku II memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2005 - 2025 dengan tema: “Memperkuat Sinergi Antar Bidang Pembangunan” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I. 3. Buku III memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun dengan tema: “Memperkuat Sinergi Antara Pusat Dan Daerah Dan Antar Daerah ” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I. Dengan demikian, RPJMN Tahun 2010 - 2014 adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat /Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7.3. Kebijkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025 Berdasarkan

Peraturan

Daerah

Nomor

03

Tahun

2009

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo tahun 2007 – 2025 disebutkan bahwa visi Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut : “GORONTALO MAJU

DAN MANDIRI”. Visi ini pada dasarnya meletakkan kemajuan dan kemandirian daerah sebagai indikator kesuksesan pembangunan yang menjamin terjadinya pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan (quality-sustainable growth). Gorontalo Maju, mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Gorontalo sebagai propinsi yang memiliki ekonomi yang handal, sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung dengan sistem hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas. Gorontalo Mandiri, menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumberdaya yang dimiliki, kapasitas dalam mengendalikan dinamika lingkungan strategis, serta keotonomian dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk semata-mata kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa. A. Misi Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025 Guna mewujudkan visi pembangunan Provinsi Gorontalo 2007 – 2025 di atas, maka ditempuh 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut : 1. Mewujudkan

Ketahanan

Ekonomi

Gorontalo

yang

Handal ,

adalah

mewujudkan perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa. Pilar pembangunan ekonomi Gorontalo diletakkan pada kompetensi inti daerah, yakni pertanian (pertanian, perikanan, BAB VII - 2


peternakan, perkebunan, dan kehutanan), industri pengolahan, pariwisata, serta pertambangan dan energi, secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan berdaya saing. Selain itu, pembangunan ekonomi Gorontalo juga diarahkan untuk meningkatkan peran kelembagaan ekonomi masyarakat (koperasi dan usaha kecil menengah), optimalisasi perlindungan sumberdaya produktif daerah, peningkatan kualitas SDM di sektor inti daerah, penyederhanaan sistem, prosedur dan birokrasi dibidang ekonomi, peningkatan konektivitas ekonomi Gorontalo dengan jejaring ekonomi Teluk Tomini, Celebes Incorporated, serta jejaring ekonomi nasional dan internasional. Penguatan perekonomian daerah harus dapat menjamin bahwa prinsip-prinsip

non-diskriminatif

dan

keseimbangan

pemanfaatan

ruang

dan

sumberdaya alam tetap terjaga. 2. Mewujudkan

Sumberdaya

Manusia

Gorontalo

yang

Handal,

adalah

pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang meliputi peningkatan, perluasan dan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran emosional dan spritual, peningkatan kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, seni, sosial budaya, adat, olahraga, politik, dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendukung yang relevan dan berkualitas. 3. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah, adalah pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan pelaksanaan,

kualitas

pelayanan

pengendalian

dan

publik, evaluasi

peningkatan program

kualitas

perencanaan,

pembangunan

daerah,

pengembangan kapasitas manajemen pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, right-sizing OTK dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas peran DPRD, peningkatan relevansi dan kualitas sarana dan

prasarana

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah,

peningkatan

peran

masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, serta peningkatan penyeberluasan informasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada publik. 7.4. Kebijakan Umum Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2010–2030 Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta mendukung BAB VII - 3


pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pertambangan melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia demi kesejahteraan masyarakat menuju Gorontalo yang Maju dan Mandiri. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang maka kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Gorontalo, meliputi : 1. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi a) peningkatan

akses

pelayanan

perkotaan

dan

pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi wilayah berbasis keunggulan lokal yang merata dan berhierarki; dan b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah provinsi. 2. Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi: a) pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan sistem ekologi wilayah, termasuk ekohidrolika DAS, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. b) pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, terutama sektor kehutanan, pertambangan, kelautan dan perikanan; dan 3. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi: a) perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan b) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. 4. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi Gorontalo yang meliputi beberapa sudut kepentingan sebagai berikut: a) kepentingan pertumbuhan ekonomi; b) kepentingan sosial dan budaya; c) kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan d) kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi 1. Pola Pengembangan Struktur Ruang a) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi: -

meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara PKN, PKW, PKWp dan PKL;

-

mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensil dan belum BAB VII - 4


terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada; -

mengendalikan perkembangan kota-kota pantai; dan

-

mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif

dan lebih

livable, serta berdaya dorong terhadap

pengembangan wilayah sekitarnya. b) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi: -

meningkatkan

kualitas

jaringan

prasarana

transportasi

dan

mewujudkan

keterpaduan pelayanan transportasi inter moda, baik darat, laut maupun udara; -

mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;

-

meningkatkan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik ke seluruh pusat-pusat kegiatan dan kawasan permukiman;

-

meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan

-

meningkatkan jaringan distribusi minyak dan gas bumi yang terpadu dalam sistem tatanan Nasional secara optimal.

2. Pola Pengembangan Kawasan Lindung a) Strategi pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah, meliputi: -

menetapkan kawasan lindung di ruang darat maupun laut;

-

mewujudkan kawasan hutan sesuai dengan kondisi ekosistemnya dengan luas paling sedikit 30% dari DAS; dan

-

mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya DAS kritis.

-

mewujudkan

ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kondisi

ekosistemnya yang meliputi ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau 30% (tiga puluh persen) dari ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; dan -

Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, khususnya terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau kritis.

b) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, terutama sektor kehutanan, pertambangan, kelautan dan perikanan, meliputi: -

menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah;

BAB VII - 5


melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau

-

dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menetralisir, menyerap zat,

-

energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung

-

menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijak untuk menjamin

-

kepentingan generasi masa kini maupun generasi masa depan; mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya

-

secara bijaksana, termasuk revitalisasi fungsi sistem ekologi lokal serta pembangunan sumberdaya baru untuk diwariskan kepada generasi penerus, dan menjaga kelestarian lingkungan; mengutamakan pengelolaan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin

-

kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif dan

-

adaptasi bencana di kawasan rawan bencana. 3.

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya a) Strategi perwujudan dan peningkatan serta keterkaitan antar kegiatan budidaya meliputi: -

menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Provinsi untuk memanfaatkan sumberdaya alam di ruang darat, laut dan udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;

-

mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan, termasuk laut dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan pengembangan ekonomi setempat;

-

mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian dan perikanan untuk mewujudkan ketahanan pangan Provinsi, sebagai daerah pendukung lahan pertanian pangan berkelanjutan;

-

mengembangkan dan melestarikan budidaya perkebunan terutama yang sesuai dengan teknokultur masyarakat lokal;

-

mengembangkan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang; dan BAB VII - 6


-

mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial, budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

b) Strategi pengendalian perkembangan dan keterpaduan kegiatan budidaya, meliputi: -

membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana alam untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;

-

memanfaatkan ruang pusat kota, terutama kota besar, dengan mengoptimalkan pembangunan gedung secara vertikal, dengan mempertimbangkan kerawanan terhadap gempa, agar terwujud kota taman yang kompak, di daerah perkotaan yang aman terhadap resiko bencana alam;

-

mengembangkan

agropolitan

yang

memadukan

agroindustri,

agrobisnis,

agrowisata di Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo; dan -

strategi

pengembangan

kawasan

minapolitan

yang

tersebar

di

seluruh

kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo dengan prioritas pengembangan di Kabupaten Gorontalo Utara, Boalemo dan Pohuwato. 4. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis a) Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi terkait peningkatan produktivitas sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta agro industri dan agrobisnis meliputi: -

mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian provinsi yang produktif, efisien,

dan mampu bersaing dalam

perekonomian nasional atau internasional; -

mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;

-

menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan

-

mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas sosial ekonomi budaya masyarakat dan lingkungan hidup kawasan.

b) Kepentingan pertumbuhan ekonomi terkait pembangunan prasarana wilayah pendukung kegiatan produktif meliputi : -

meningkatkan prasarana jalan untuk angkutan komoditi dari sentra - sentra produksi serta angkutan sarana produksi seperti pupuk, peralatan pertanian dan sebagainya ke sentra – sentra produksi;

-

mengembangkan kawasan industri pengolahan komoditi dan pergudangan; dan

-

mengembangkan prasarana wilayah lainnya seperti irigasi, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih dan sebagainya, sebagai pendukung kegiatan usaha pertanian hulu – hilir. BAB VII - 7


c) Kawasan pendidikan dan pelestarian kearifan lokal, warisan sejarah dan budaya, meliputi: -

meningkatkan

dan mengoptimalkan fungsi kawasan

pendidikan di

Kota

Gorontalo, Kota Kabila-Suwawa serta Kota Limboto dan sekitarnya untuk mendorong tumbuhnya Gorontalo sebagai pusat kawasan pendidikan dan budaya di bagian utara Sulawesi melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni; -

menumbuhkembangkan nilai budaya lokal yang luhur dalam kehidupan masyarakat, melalui pelestarian situs warisan budaya komunitas lokal yang beragam; dan

-

melestarikan seni dan budaya Gorontalo seperti musik, lagu dan tarian tradisional Gorontalo, menyajikan makanan dan minuman tradisional Gorontalo, juga seni kerajinan kain kerawang Gorontalo.

d) Strategi pengembangan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya, meliputi : -

mengembangkan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis sosial budaya seperti : jalan, drainase, air bersih, jaringan listrik dan telekomunikasi; dan

-

mengembangkan kampus – kampus perguruan tinggi serta sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama.

e) Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi ramah lingkungan provinsi terkait budidaya pertambangan yang berwawasan lingkungan, meliputi: -

mengembangkan

kegiatan

penunjang

dan/atau

kegiatan

turunan

dari

pemanfaatan sumberdaya dan atau teknologi tinggi; -

meningkatkan keterkaitan pemanfaatan sumberdaya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan

-

mencegah dampak negatif pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.

f) Pengembangan sumberdaya baru pengganti bahan tambang yang akan habis adalah mengembangkan keuntungan

kawasan

usaha

budidaya

pertambangan,

baru, yang

dengan

menggunakan

memproduksi

lapangan

sebagian kerja

dan

pendapatan bagi generasi penerus meliputi: -

penyiapan konsep subdisi silang antara kegiatan pertambangan dengan kegiatan pengembangan sumber penghasilan baru; dan

-

penyiapan konsep kontrak karya pertambangan yang mengakomodir lapangan kerja dan kebutuhan masyarakat lokal.

g) Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan provinsi terkait pelestarian ekologi wilayah terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional dan hutan lindung meliputi: BAB VII - 8


-

menetapkan kawasan strategis provinsi berfungsi lindung; dan

-

merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan.

h) Strategi pengembangan kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan provinsi terkait Penataan ruang wilayah yang tidak menganggu fungsi kawasan lindung meliputi: -

mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan; dan

-

mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan lindung yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun.

Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Rencana Pola ruang provinsi yang termuat dalam Draft Raperda RTRW Gorontalo Tahun

2010–2030 telah memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Pola Ruang tersebut terdiri atas : Rencana pola ruang wilayah provinsi terdiri atas : a. Kawasan lindung nasional dan provinsi 1) Kawasan Lindung Nasional yaitu kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, terdiri dari : a) Cagar Alam (CA) Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato; b) Cagar Alam (CA) Panua di Kabupaten Pohuwato; c) TN Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango; dan, d) Taman Nasional Promosi (TNp) Nantu Boliohuto di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo. e) Kawasan Teluk Tomini. 2) Kawasan Lindung Provinsi adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota atau bernilai strategis provinsi pada beberapa kawasan lindung, terdiri dari : a) kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten-Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato dan Kota Gorontalo; b) CA Mas Popaya Raja di Kabupaten Gorontalo Utara; c) CA Tangale di Kabupaten Gorontalo; dan d) kawasan konservasi Laut Daerah (KKLD) Desa Olele di Kabupaten Bone Bolango dan Pulau Monduli di Kabupaten Boalemo.

BAB VII - 9


b. Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis. 1) Kawasan Budidaya Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah: -

kawasan Andalan Gorontalo

dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan,

perikanan dan pertambangan; -

kawasan Andalan Marisa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan;

-

kawasan Andalan Teluk Tomini dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;

2) Kawasan Budidaya Provinsi meliputi kawasan budidaya yang bernilai strategis provinsi, baik di darat maupun laut, yang meliputi : a) Kawasan peruntukan hutan produksi, terdiri dari : -

hutan produksi, yang meliputi wilayah Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo Utara, Boalemo, Kab. Gorontalo, dan Kab. Pohuwato.

-

hutan produksi terbatas, yang meliputi wilayah Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo Utara, Boalemo, Kab. Gorontalo, dan Kab. Pohuwato.

-

hutan produksi konversi, yang meliputi wilayah Kab. Gorontalo Utara, Boalemo, Kab. Gorontalo, dan Kab. Pohuwato.

b) Kawasan peruntukan hutan rakyat beberapa lahan milik masyarakat yang digunakan secara sadar untuk tanaman kehutanan dibeberapa tempat yang tersebar di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone.; c) Kawasan peruntukan pertanian (1) Kawasan peruntukan pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana berupa budidaya unggulan provinsi, yang lokasinya sebagai berikut: -

Kecamatan-Kecamatan:

Mananggu,

Botumoito,

Dulupi,

Paguyaman,

Paguyaman Pantai, Tilamuta dan Wonosari di Kabupaten Boalemo; -

Kecamatan-Kecamatan: Kabila, Suwawa dan Tapa di Kabupaten Bone Bolango;

-

Kecamatan-Kecamatan: Batudaa, Bongomeme, Limboto, Limboto Barat, Mootilango, Telaga, Telaga Biru, Tibawa dan Tolangohula di Kabupaten Gorontalo;

-

Kecamatan-Kecamatan: Anggrek, Atinggola, Kwandang, Sumalata, dan Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara;

-

Kecamatan-Kecamatan: Marisa, lemito, Paguat, Patilanggio, Randangan, Popayato dan Taluditi di Kabupaten Pohuwato; dan

-

Kecamatan-Kecamatan: Kota Utara dan Kota Tengah di Kota Gorontalo.

BAB VII - 10


(2) Kawasan peruntukan pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana berupa budidaya unggulan provinsi, yang lokasinya sebagai berikut: -

Kecamatan-Kecamatan Randangan dan Taluditi di Kabupaten Pohuwato;

-

Kecamatan-Kecamatan Wonosari dan Paguyaman di Kabupaten Boalemo;

-

Kecamatan-Kecamatan Mootilango, Boliyohuto, Pulubala, Tibawa dan Bongomeme di Kabupaten Gorontalo;

-

Kecamatan-Kecamatan Anggrek, Kwandang, dan Atinggola di Kabupaten Gorontalo Utara; dan

-

Kecamatan-Kecamatan Tilong Kabila dan Bolango Utara di kabupaten Bone Bolango.

(3) Kawasan peruntukan pertanian, komoditas perkebunan berupa budidaya unggulan provinsi yang lokasinya sebagai berikut: a. Kecamatan-kecamatan:

Botumoito,

Dulupi,

Mananggu,

Paguyaman,

Paguyaman Pantai, Tilamuta dan Wonosari di Kabupaten Boalemo; b. Kecamatan-kecamatan: Boliyohuto, Bongomeme, Mootilango, Pulubala, Tibawa, Asparaga, Telaga, Telaga Biru, Limboto, dan Tolangohula di Kabupaten Gorontalo; c. Kecamatan-kecamatan: Anggrek, Kwandang, Sumalata, Gentuma Raya dan Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara; d. Kecamatan-kecamatan: Taluditi,

Lemito, Popayato,

Popayato Barat,

Popayato Timur, Wonggarasi, Dengilo, Patilanggio, Randangan, Duhiadaa dan Marisa, di Kabupaten Pohuwato; dan; e. Kecamatan-kecamatan: Suwawa, Suwawa Timur, Suwawa Selatan, Tapa, Bulango Utara, Bulango Ulu, Tilongkabila, Kabila Bone, Botupingge, Bone Pantai, Bone Raya, dan Bone di Kabupaten Bone Bolango. d) Kawasan peruntukan perikanan, meliputi : (1) kawasan perikanan air tawar, lokasinya meliputi : -

Kecamatan-kecamatan: Kwandang, Atinggola, Sumalata, Tolinggula, Gentuma dan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara;

-

Kecamatan-kecamatan:

Wonggarasi

Timur,

Wonggarasi

Barat,

Randangan, dengilo,paguat, patilanggio dan Marisa di Kabupaten Pohuwato; -

Kecamatan-kecamatan: suwawa,kabila, bolango, bolango selatan di kabupaten Bone Bolango;

-

Kecamatan-kecamatan:

telaga,

telaga

biru,

limboto,

batudaa,

bongomeme, mootilango di kabupaten Gorontalo; dan -

Kecamatan-kecamatan: wonosari, managgu, paguyaman di kabupaten Boalemo. BAB VII - 11


(2) Kawasan budidaya tambak -

pesisir selatan Kabupaten-kabupaten Pohuwato, Boalemo, Gorontalo dan Bone Bolango;

-

pesisir utara kabupaten Gorontalo Utara.

(3) Kawasan budidaya perikanan laut -

budidaya perikanan laut yang lokasinya berada di Kabupaten Boalemo, Kabupaten

Bone

Bolango,

Kabupaten

Gorontalo

dan

Kabupaten

Pohuwato; -

budidaya Rumput laut yang lokasinya berada di Kabupaten Boalemo, Kabupaten

Bone

Bolango,

Kabupaten

Gorontalo

dan

Kabupaten

Pohuwato. e) Kawasan

peruntukan

pertambangan

lokasinya

di

kabupaten-kabupaten

Pohuwato, Boalemo, Gorontalo, dan Bone Bolango.; f) Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang potensil dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi: -

kawasan industri skala besar direncanakan pengembangannya di Kawasan kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara;

-

kawasan ekonomi strategis meliputi kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo;

-

kawasan industri skala kecil dan menengah, yang bersifat strategis dalam skala kabupaten atau kota lokasi dan jenis komoditasnya akan ditentukan lebih rinci dalam RTRW Kabupaten dan RTRW Kota.

g) Kawasan peruntukan pariwisata, merupakan kawasan strategis pariwisata yang dapat di kembangkan meliputi: -

Wisata Tradisional Torosiaje Kecamatan Popayato

-

Pantai Libuo Kecamatan Paguat;

-

Pantai Bolihutuo Kecamatan Botumoito;

-

Air Terjun Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta;

-

Pentadio Resort Kecamatan Telaga Biru;

-

Pantai Bilato Kecamatan Boliohutuo;

-

Pulau Saronde Kecamatan Kwandang;

-

Pantai Wanano Kecamatan Gentuma;

-

Wisata Alam Lombongo Kecamatan Suwawa;

-

Wisata Bahari Olele Kecamatan Bilongala;

-

Benteng Otanaha Kecamatan Kota Barat

-

Wisata Pantai Pohe Kecamatan Kota Selatan;

BAB VII - 12


h) Kawasan peruntukan permukiman (1) Kawasan permukiman perkotaan : -

kawasan

permukiman

perkotaan

merupakan

tatanan

kawasan

permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan; -

bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKN dan PKW yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya vertikal (rumah susun);

-

pola permukiman perkotaan yang paling rawan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa dan tsunami harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian paling rendah 30 (tiga puluh)Meter di atas permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan.

(2) Kawasan permukiman pedesaan : -

Didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris, termasuk permukiman transmigrasi di Kabupaten Pohuwato, Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango;

-

Bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.

i)

Kawasan peruntukan lainnya, dikhususkan pada kawasan pertahanan dan keamanan, yang meliputi : -

TNI Angkatan Darat di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara;

-

TNI Angkatan Laut di Kota Gorontalo; dan

-

TNI Angkatan Udara di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara.

7.5 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo, maka kebijakan umum dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo mengacu pada sasaran pembangunan yang selanjutnya diuraikan dengan strategi dan arah kebijakan serta Program Pembangunan Daerah yang disajikan pada Tabel 7.1.

BAB VII - 13

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2017

Bab VIII - 1


Bab VIII - 2

TABEL 8.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI GORONTALO

No. Kode

1 1

Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan

2

PENDIDIKAN

1.1.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1.03

1.1.04

1.1.05

1.1.06

3

Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2011)

4

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2012 Target

Rp.

2013 Target

5

Rp.

6

2014 Target

7

Rp.

8

2015 Target

9

Rp.

10

2016 Target

11

Rp.

12

2017 Target

13

Rp.

14

Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2017)

SKPD Penanggung Jawab

15

16

URUSAN WAJIB

1.1.

1.1.02

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD BPKB) Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Politeknik Gorontalo

Program Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana dan dan Prasarana Aparatur Prasarana Perkantoran

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Menengah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD BPKB) Peningkatan Sarana dan Prasarana Politeknik Gorontalo Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan Sosialisasi) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan Sosialisasi) pada UPTD BPKB Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD

190 Org

4.717

5.188

190 Org

5.707

190 Org

6.279

190 Org

7.220

8.303

Dikpora

3.377

Dikpora

702

Dikpora

1 Kegiatan

242

Dikpora

160 PAUD

1.141

Dikpora

190 Org

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Kegiatan

1.679

1 Kegiatan

1.930

1 Kegiatan

2220

1 Kegiatan

2.553

1 Kegiatan

2.936

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

24 Org

435

24 Org

150

Pendampingan Program PAUD

120 PAUD

708

Publikasi dan Sosialisasi HAN

1 Kegiatan 4 Paket 10 Org

29 Org

479

29 Org

1 Kegiatan

Penyediaan Sarana Belajar SMA/MA dan SMK Olimpiade Sains Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 Beasiswa Gorontalo Siap Olimpiade Sains Terapan Lomba Keterampilan Siswa SMK Pelatihan asesor dan penyelenggaraan akreditasi sekolah

190 Org

1 Kegiatan

165

125 PAUD

779

4 Paket 10 Org

527

34 Org

1 Kegiatan 3.472

34 Org

1 Kegiatan

181

130 PAUD

857

4 Paket 10 Org

580

39 Org

1 Kegiatan 4.166

39 Org

1 Kegiatan

200

135 PAUD

943

4 Paket 10 Org

638

44 Org

1 Kegiatan 4791

44 Org

49 Org

1 Kegiatan

220

140 PAUD

1.037

1 Kegiatan 5.510

4 Paket 10 Org

49 Org

1 Kegiatan 6.337

4 Paket

10 Org

10 Org

10 Org

10 Org

10 Org

10 Org

101 Org 5 Org

101 Org 5 Org

101 Org 5 Org

101 Org 5 Org

101 Org 5 Org

101 Org 5 Org

12 Org

12 Org

12 Org

12 Org

12 Org

12 Org

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Olimpiade olahraga SMA/SMK

33 Org

33 Org

33 Org

33 Org

33 Org

33 Org

Festival seni SMA/SMK Insentif Guru Produktif

28 Org 60 Org

28 Org 60 Org

28 Org 60 Org

28 Org 60 Org

28 Org 60 Org

28 Org 60 Org


7287

Dikpora

10 Org

Bab VIII - 3

No. Kode



1

2

3

1.1.07

1.1.08

1.1.09

1.1.10

1.1.11

1.1.12 1.1.13 1.1.14

Program Mutu URUSANPeningkatan WAJIB Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan uji kompotensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik Penilaian daftar usul angka kredit untuk penetapan tenaga fungsional Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan(KTSP) Program Manajemen Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pelayanan Pendidikan Kinerja Bidang Pendidikan Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Peningkatan Kapasitas Program Kepengawasan Kepengawasan Program Pendidikan Pendidikan Pembinaan kegiatan kemahasiswaan dan Program Pendidikan Tinggi kerjasama stakeholder pendidikan Penyediaan Sarana PT Daerah Beasiswa Gorontalo Unggul Beasiswa Jenjang Pendidikan Tinggi Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu PTK - PNF Administrasi dan (UPTD BPKB) Kelembagaan Pendidikan dan Latihan Tutor dan Pengelola PAUD Pemberdayaan keaksaraan keluarga keterampilan usaha mandiri Kursus wirausaha desa keterampilan kriya meubileir ukir kayu Uji kompotensi instruktur tata busana Program Pengembangan dan Seminar dan Lokakarya Penelitian Pendidikan Pendidikan Program Pengelolaan Ujian Penyediaan Ujian Nasional Nasional dan Diklat Mata Pelajaran Ujian Nasional Publikasi dan Sosialisasi PNF Program PNF (UPTD BPKB) (Jambore PTK-PNF) Model pembuatan alat permainan edukatif (APE) dalam PAUD


4


2012 Target

14 Org

2013 Target

Rp.

5

4.825

14 Org

Rp.

6

5.307

2014 Target

7

14 Org

Rp.

8

5838

2015 Target

9

14 Org

Rp.

10

6.714

2016 Target

11

14 Org

Rp.

12

7.385

2017 Target

13

14 Org

1241 Org

1241 Org

1241 Org

1241 Org

1241 Org

1241 Org

120 Org

120 Org

120 Org

120 Org

120 Org

120 Org

2500 Org

2500 Org

2500 Org

2500 Org

2500 Org

2500 Org

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

1 Dok

786

1 Dok

904

1 Dok

994

1 Dok

1.144

1 Dok

1.258

1 Dok

350 Org

350 Org

350 Org

350 Org

350 Org

350 Org

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Rp.

14



15

16

8124

Dikpora

1384

Dikpora

150 Org

217

150 Org

240

150 Org

263

150 Org

290

150 Org

318

150 Org

351

Dikpora

56 Kelompok

3.043

56 Kelompok

3.651

56 Kelompok

4200

56 Kelompok

4.829

56 Kelompok

5.554

56 Kelompok

6387

Dikpora

589

Dikpora

5 PT Swasta

5 PT Swasta

5 PT Swasta

5 PT Swasta

5 PT Swasta

113 Org

113 Org

113 Org

113 Org

113 Org

113 Org

844 Mahasiswa

844 Mahasiswa

844 Mahasiswa

844 Mahasiswa

844 Mahasiswa

844 Mahasiswa

245 PTK

365

245 PTK

402

245 PTK

442

245 PTK

486

245 PTK

5 PT Swasta

535

245 PTK

60 Org

60 Org

60 Org

60 Org

60 Org

60 Org

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

92

1 Kegiatan

101

1 Kegiatan

111

1 Kegiatan

122

1 Kegiatan

134

1 Kegiatan

147

Dikpora

100%

494

100%

568

100%

625

100%

687

100%

756

100%

832

Dikpora

14 Lomba

479

14 Lomba

527

14 Lomba

580

14 Lomba

638

14 Lomba

701

14 Lomba

772

Dikpora

1 Model

1 Model


1 Model

1 Model

1 Model

1 Model

Bab VIII - 4

No. Kode



1

2

3

URUSAN WAJIB

1.1.15

1.1.16

1.1.17

1.1.18

1.1.19

Pengembangan model pendidikan keaksaraan dengan menggunakan pendekatan tutor bale bolay Model manajemen PKBM

4


2012 Target

11

Rp.

12

2017 Target

13

1 Model

1 Model

1 Model

1 Model

1 Kegiatan

40 Org

165

150 Org 1000 Org

40 Org

182

150 Org 776

1000 Org

854

6 Kab/Kota 45.186

1 Kegiatan

40 Org

200

150 Org 1000 Org

940

6 Kab/Kota 49.704

1 Kegiatan

40 Org

220

150 Org 1000 Org

1.034

6 Kab/Kota 57.160

1 Kegiatan

40 Org

242

150 Org 1000 Org

1.137

6 Kab/Kota 65.735

1 Kegiatan

40 Org

1000 Org

75.594

1 Kegiatan

24900 siswa

24900 siswa

24900 siswa

24900 siswa

24900 siswa

16650 siswa

16650 siswa

16650 siswa

16650 siswa

16650 siswa

13 RKB

13 RKB

13 RKB

13 RKB

13 RKB

13 RKB

405 Guru

405 Guru

405 Guru

405 Guru

405 Guru

405 Guru

1 Paket

Kerjasama kelembagaan Rencana Bisnis anggaran Politeknik Gorontalo Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa PK/PLK Penyediaan sarana pendidikan RSBI Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar

1 Paket

446 org 1.167

446 org 1.285

1 Paket

1 Paket 3 Keg

1 Paket

3 Keg

446 org 1.413

1 Paket

1 Paket 3.634

1 Paket

3 Keg

446 org 1.554

1 Paket

1 Paket 3.997

1 Paket

3 Keg

3 Keg

1 Paket

3 Keg

8 Sekolah

8 Sekolah

8 Sekolah

8 Sekolah

8 Sekolah

4 Sekolah

4 Sekolah

4 Sekolah

4 Sekolah

4 Sekolah

4 Sekolah

103 Siswa

103 Siswa

103 Siswa

103 Siswa

103 Siswa

103 Siswa

33 Siswa

33 Siswa

33 Siswa

33 Siswa

33 Siswa

33 Siswa

16 Siswa

16 Siswa

16 Siswa

16 Siswa

16 Siswa

16 Siswa

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

350

1 Kegiatan

72.740


385 80.814

1 Kegiatan

424 91.870

1 Kegiatan

466 104.821

1 Kegiatan

267

Dikpora

1251

Dikpora

86.934

Dikpora

1.881

Dikpora

5.853

Dikpora

564

Dikpora

1 Paket 5.320

8 Sekolah

1 Kegiatan

16

1 Paket

1 Paket 4.837

15

446 org 1.710

1 Paket

1 Paket 4.397

1 Paket

14


6 Kab/Kota

16650 siswa

446 org

Rp.


150 Org

24900 siswa

Pengembangan akademik

Manajemen BOS Provinsi

10

2016 Target

1 Model

6 Kab/Kota

JUMLAH URUSAN PENDIDIKAN (1.01)

9

Rp.

1 Model

Manajemen Layanan standar pendidikan untuk semua

Program Manajemen BOS Provinsi

8

2015 Target

1 Model

Program Layanan Standar Pendidikan untuk Semua

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP Olimpiade sains nasional (OSN) SD dan SMP Peningkatan mutu warga belajar

7

Rp.

1 Model

Pengembangan Pendidikan Life Skill

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar

6

2014 Target

1 Model

Penuntasan Buta Aksara

Program Pengembangan Politeknik Gorontalo

5

Rp.

1 Model

Program Pendidkan Non Formal

Biaya Operasional Sekolah jenjang SMA Biaya Operasional Sekolah jenjang SMK Penyediaan sarana RKB SMA/SMK Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan Insentif Tenaga Pendidik PAUD

2013 Target

1 Model

Rakor PTK-PNF Posyandu Terintegrasi PAUD

Rp.

1 Model

Program Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal (UPTD BPKB)

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP

1.1.20


512 119.544

1 Kegiatan

136.388

Bab VIII - 5

No. Kode



1

2

3

1.2.

URUSAN WAJIB KESEHATAN

1.2.01

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.2.02

Program Upaya Kesehatan Masyarakat


4

Persentase Ketersediaan Obat

48%

Persentase Instalasi Farmasi RS Yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Persentase PKM Perawatan Yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Persentase Penurunan Penggunaan Antibiotika Dan Injeksi pada 3 Penyakit Insdikator Jumlah Kelurahan/ Desa yang dilayani pasca bencana


2012 Target

48%

2013 Target

Rp.

5

105

Tersedianya Peralatan & perbekalan kesehatan untuk pemeriksaan laboratorium bidang mikrobiologi dan media sesuai standar

6

2014 Target

7

Rp.

8

2015 Target

9

Rp.

10

2016 Target

11

Rp.

12

2017 Target

13

Rp.

14


15

16

60%

110

75%

116

80%

122

90%

128

96%

134

96%

Dinas Kesehatan

40%

50%

54

60%

54

70%

50

80%

75

90%

75

90%

Dinas Kesehatan

48%

60%

60

75%

60

80%

60

85%

90

90%

90

90%

Dinas Kesehatan

87%

80%

80

75%

80

70%

80

65%

100

50%

100

50%

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan 90%

80%

157

85%

165

90%

173

90%

182

95%

191

95%

200

95%

25%

100

30%

100

40%

100

50%

100

60%

100

60%

85%

115

85%

115

90%

115

90%

115

90%

115

90%

85%

90

85%

90

85%

90

85%

90

90%

90

90%

95%

66

85%

66

85%

66

95%

67

100%

68

100%

40%

60

50%

60

60%

65

70%

60

80%

60

80%

50%

90

60%

90

70%

90

80%

90

90%

90

90%

50%

100

60%

100

70%

100

80%

100

90%

100

90%

Dinas Kesehatan

Jumlah Kab/ Kota dalam Pelayanan Dan Panggulangan Kesehatan di DBK Jumlah Kegiatan P3K di setiap Upacara Dan Kegiatan Kemasyarakatan jumlah pemeliharaan ambulans untuk pelayanan kesehatan Terevaluasinya seluruh kegiatan program yankesdas dan rujukan Terlaksananya Kegiatan dan Monev Program Pelayanan Kesehatan Kerja Terlaksananya Kegiatan dan Monev Program Pelayanan Kesehatan Jiwa Terlaksananya Kegiatan dan Monev Program Pelayanan Kesehatan Tradisional Terpilihnya Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Persentase Layanan laboratorium Kesehatan Provinsi Tersedianya Peralatan & perbekalan Kesehatan untuk pemeriksaan laboratorium bidang patologi klinik sesuai standar

Rp.


Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan 90%

90%

30%

30%

40%

40%

87

95

40%

100%

100%

98

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

5%

10%

173

15%

182

20%

191

40%

200

60%

210

80%

221

80%

5%

20%

100

40%

100

60%

100

80%

100

100%

100

100%

0%

20%

110

40%

110

60

110

80%

110

100%

110

100%


Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Bab VIII - 6


No. Kode



1

2

3

4

Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi PNS di poliklinik kantor gubernur Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di Puskesmas dan Jaringannya Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan sarana produksi dan distribusi produk Obat, makanan dan bahan berbahaya di masyarakat dan kalangan pelajar/mahasiswa Meningkatnya pemberdayaan konsumen/masyarakat dibidang obat dan makanan

889

1 pt

50%

20 desa terpencil

URUSAN WAJIB

1.2.03

1.2.04

Program Pengawasan Obat dan Makanan


2012 Target

2013 Target

Rp.

5

Program Pembinaan Gizi Masyarakat

7

Rp.

8

2015 Target

9

Rp.

10

2016 Target

11

Rp.

12

2017 Target

13

Rp.

14

15

16

66

1100

73

1200

72

1300

72

1400

75

1500

78

1500

135

60%

135

70%

142

80%

149

90%

156

100%

164

100%

30 srn

60

60 srn

63

90 srn

66

120 srn

69

150 srn

73

150 sarana

240 org

124

480 org

124

720 org

124

960 org

124

960 org

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan 100%

100

Terlaksananya Survey PHBS di Provinsi Gorontalo

1.2.05

6

2014 Target


Dinas Kesehatan

Program Promosi Kesehatan Tersebarnya Promosi dan dan Pemberdayaan Informasi Sadar Hidup Sehat Masyarakat Melalui Media elektronik dan Terlaksananya Kampanye Kesehatan (Penyuluhan Massa) Masyarakat Pola Meningkatnya Keaktifan Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Pemanfaatan Meningkatnya Keterampilan Tenaga Penyuluh Promosi Kesehatan

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan Terlaksananya Monev & Pelaporan Kegiatan Promosi di Kab/Kota Cakupan balita gizi buruk dan ibu hamil KEK/Anemia yang mendapat perawatan Jumlah PKM dan RSUD dengan tenaga terlatih tata laksana gizi buruk Persentase RT yang kekurangan konsumsi Garam beryodium

Rp.


100%

105

100%

110

100%

116

100%

122

100%

128

100%

100%

90

100%

95

100%

99

100%

104

100%

109

100%

100%

80

100%

84

100%

88

100%

93

100%

97

100%

6 Kab/Kota

120

6 Kab/Kota

126

6 Kab/Kota

132

6 Kab/Kota

139

6 Kab/Kota

146

6 Kab/Kota

6 Kab/Kota

100

6 Kab/Kota

105

6 Kab/Kota

110

6 Kab/Kota

116

6 Kab/Kota

122

6 Kab/Kota

100%

100

100%

105

100%

110

100%

116

100%

122

100%

100%

291

100%

175

100%

184

100%

193

100%

203

100%

213

100%

100%

226

100%

175

100%

184

100%

193

100%

203

100%

213

100%

5 RSUD 25 PKM

6 RSUD 37 PKM

110

7 RSUD 49 PKM

116

8 RSUD 61 PKM

121

8 RSUD 73 PKM

127

8 RSUD 86 PKM

134

8 RSUD 86 PKM

6 Kab./Kota

6 Kab./Kota

120

6 Kab./Kota

126

6 Kab./Kota

132

6 Kab./Kota

139

6 Kab./Kota

146 6 Kab./Kota

Jumlah tenaga penyuluh pemberian ASI Eksklusif yang berasal dari kader kesehatan dan PKK di 6 kab/kota

6 Kab./Kota

6 Kab./Kota

50

6 Kab./Kota

53

6 Kab./Kota

55

6 Kab./Kota

58

6 Kab./Kota

61 6 Kab./Kota

Persentase balita gizi kurang

17,05%

16,0%

130

15,5%

137

15,0%

143

14,5%

150

14,0%

158

14,0%

Persentase balita gizi buruk

4,49%

4,03%

50

3,80%

53

3,57%

55

3,34%

58

3,11%

61

3,11%

100%

17,05%

240


Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Bab VIII - 7

No. Kode



1

2

3

1.2.06

Program URUSANPengembangan WAJIB Lingkungan Sehat

Persentase Akses Air Bersih Persentasi Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dsar Layak

1.2.07

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Persentase Rumah Sehat Persemtase Desa STBM Persentasi TTU / Institusi yang dibina Terlaksananya monev & pelaporan program pengembangan lingkungan sehat di Kab/Kota Persentase Penemuan kasus baru BTA positif (CDR) Persentase Kesembuhan kasus baru BTA positif yang ditemukan Persentase ODHA dengan terapi ARV Persentasi Penduduk usia 1524 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS Persentase penggunaan kondom pada kelompok resiko tinggi persentase cacat tk II pada kasus kusta Persentasi Kasus kusta pada anak Persentase cakupan penemuan kasus Ispa/pneumonia Prevalensi kasus diare per 1000 penduduk *) Angka Annual Paracite Incidence (API) per 1000 penduduk*) Insiden Rate (IR) DBD per 100.000 penduduk*) Persentase CFR pada saat KLB DBD Pesrsentase kasus GHPR yang ditangani sesuai standar Angka Mikrofilaria Rate (Mfr) kasus filariasis*)


4


2012 Target

2013 Target

Rp.

8

2015 Target

9

Rp.

10

2016 Target

11

Rp.

12

2017 Target

13

Rp.

14

15

67

209

74

219

80

230

87

242

87

55

58

110

61

116

64

121

67

127

70

134

70

50 20

60 25

10 36

65 30

11 38

70 35

11 40

75 45

12 42

80 50

12 44

80 50

45

50

15

55

16

60

17

65

17

75

18

75

1

1

50

1

53

1

55

1

58

1

61

1

79

80

32

82

34

85

35

90

37

95

39

95

91

92

80

93

84

94

88

95

93

98

97

98

17

20

50

30

53

40

55

50

58

70

61

70

NA

30

65

40

65

50

65

60

65

70

65

70

NA

30

65

40

65

50

65

60

65

70

65

70

10

8

70

7

70

6

70

5

70

4

70

<5

8.7

7

50

6

51

5

51

4

51

4

50

<5

15

20

48

30

48

40

48

50

48

70

48

70

29

20

40

15

40

10

40

10

40

10

40

<10

1.8

1.6

18

1.4

18

1.2

18

1

18

<1

18

<1

25

22

16

20

16

15

16

10

16

<10

16

<10

6

32

5

32

3

32

2

32

<1

32

<1

80

85

25

90

25

95

25

95

25

100

25

100

2

1

15

<1

15

<1

15

<1

15

<1

15

<1

234

7

Rp.

199

6 Kab./Kota

6

2014 Target

60

53

5

Rp.



16

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan


223

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan



8

63


Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Bab VIII - 8

No. Kode



1

2

3

URUSAN WAJIB

1.2.08

1.2.09

1.2.10

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata

Persentase Cakupan Imunisasi Dasar lengkap Persentase desa UCI Persentase imunisasi aanak sekolah (BIAS) Persentase puskesmas dengan pengelolaan cold chain yang sesuai standar Persentase KLB yang ditangani < 24 jam Angka AFP (Acute Flaccid Paralysis) rate Persentase puskesmas yang melaksanakan SE, deteksi dini dan KIE PTM Persentase Kab/kota dengan Perda KTR Paket kegiatan Monev & Pelaporan Program pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular & Tidak Menular Teridentifikasinya permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di provinsi Gorontalo Tersusunnya RENJA SKPD Kesehatan 2013 Sinkronisasi program pembangunan kesehatan di Provinsi Gorontalo Meningkatnya koordinasi pelaksanaan program pembangunan kesehatan Optimalisasi penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Meningkatnya manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdaya guna dan berhasilguna Terevaluasinya seluruh kegiatan program Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat Meningkatnya Pelayanan Sunatan Massal pada anak laki-laki Gakin Tersedianya bangunan Rumah Sakit provinsi

Tersedianya alat medis dan non medis Rumah Sakit provinsi


4


2012 Target

2013 Target

Rp.

5

90 62 220

85 55 80

207

17 60

39

20

Rp.

14

15

46

95

46

95

70

65

75

65

80

65

90

65

100

65

100

89

65

91

65

92

65

93

65

95

65

95

60

50

70

50

80

50

90

50

100

50

100

85

150

90

150

95

150

100

150

100

150

100

>2

35

>2

35

>2

35

>2

36

>2

35

>2

30

30

40

30

50

30

60

47

30

13

Rp.

94

95

12

2017 Target

46

45

11

Rp.

93

90

10

2016 Target

46

43

9

Rp.

92

80

8

2015 Target

46

41

7

Rp.

91

70

6

2014 Target


100 70

50

30


16

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan


100

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

70

Dinas Kesehatan 1

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50

1

100%

100%

75

100%

75

100%

75

100%

75

100%

75

100%

1 Keg

125

1 keg

125

1 keg

125

1 keg

125

1 keg

125

1 keg

1 Keg

1 Keg

97

1 Keg

97

1 Keg

97

1 Keg

97

1 Keg

97

1 Keg

1 Keg

1 Keg

60

1 Keg

60

1 Keg

60

1 Keg

60

1 Keg

60

1 Keg

1 pt

1 pt

75

1 pt

75

1 pt

75

1 pt

75

1 pt

75

1 pt

1 pt

1 pt

59

1 pt

59

1 pt

59

1 pt

60

1 pt

60

1 pt

0%

80%

105

85%

105

90%

105

95%

105

98%

105

98%

1 Keg

1 Keg

313

2943

3.000

179

4000

188

6750

197

8100

207

9720

218

11664

228

11664

394

300

88

420

92

588

97

705

102

846

107

1016

112

1016

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan 50%

1.500

65%

2.397

75%

2.597

85%

3.035

95%

3.534

95%

50%

500

65%

500

75%

790

85%

991

95%

1.078

95%

Dinas Kesehatan


Bab VIII - 9

No. Kode



1

2

3

1.2.11

1.2.11

1.2.12

Program pemeliharaan URUSAN WAJIB sarana dan prasarana rumah Terselenggaranya sakit/rumah sakit jiwa/rumah Pemeliharaan rutin/berkala sakit paru-paru/rumah sakit Rumah sakit mata Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala Polilinik Program Kemitraan Jumlah rumah sakit yang Peningkatan Pelayanan memiliki dr. spesialis dan sub Kesehatan spesialis Jumlah tenaga RS yang memiliki ketrampilan sesuai standar meningkatnya pelayanan rujukan keluar daerah bagi keluarga miskin Program Peningkatan Meningkatnya kualitas dan Pelayanan Kesehatan Anak akses pelayanan kesehatan Balita bagi bayi baru lahir, bayi dan anak balita Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bayi dan balita dengan pencegahan komplikasi Peningkatan kemitraan dengan stake holder dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam perawatan dan pengenalan tanda bahaya pada bayi baru lahir, bayi dan anak balita

1.2.13

1.2.14

Peningkatan partisipasi aktif anak usia sekolah , remaja dan anak dengan kebutuhan khusus dalam meningkatkan kesehatannya Terlaksananya kegiatan dan monev program pelayanan kesehatan Bayi baru lahir, bayi dan balita Program Peningkatan % Puskesmas yang melayani Pelayanan Kesehatan Lansia kesehatan tradisional, kerja dan usia lanjut Program Peningkatan %cakupan dan kualitas Keselamatan Ibu Melahirkan yankes maternal dengan dan Anak pencegahan komplikasi %cakupan dan kualitas pertolongan persalinan dan nifas pada bumil dan bufas % cakupan kualitas pelayanan antenatal oleh nakes % cakupan pelayanan KB sesuai standar


4


2012 Target

2013 Target

Rp.

5

Rp.

6

2014 Target

7

Rp.

8

2015 Target

9

Rp.

10

2016 Target

11

Rp.

12

2017 Target

13



14

15

16

Rp.

85%

100

85%

100

85%

100

85%

100

85%

85%

50

85%

50

85%

50

85%

50

85% Dinas Kesehatan

14

10

667

30%

125

35%

150

40%

180

50%

216

75%

259

75%

30%

120

35%

125

40%

125

50%

125

75%

125

75%

21

700

29

35 120 82

84%

86% 51

50%

78

90%

42 120 86

96%

50 120 90

100%

50 120 95

100%

Dinas Kesehatan 100%

54 50%

Dinas Kesehatan 55%

78

60%

172

78

70%

181

70%

78

80%

190

80%

78

80%

199

90%

Dinas Kesehatan

40%

50%

164

60%

90%

90%

95%

135

100%

164

100%

164

100%

164

100%

164

100%

30%

40%

110

50%

135

60%

135

70%

135

80%

135

80%

30%

40%

60

50%

110

60%

110

70%

110

80%

110

80%

67,91%

60

71,05%

60

74,19%

60

77,30%

60

77,30%

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

164 61,63%

191

64,77%

165

165 100%

165 100%

Dinas Kesehatan

165 100%

Dinas Kesehatan

93,50%

96%

95

98,50%

100%

94%

96%

70

98%

95

99%

95

100%

95

100%

95

100%

85,00%

87,50%

94

90,00%

70

93%

70

95,00%

70

97,50%

70

97,50%

Dinas Kesehatan


Dinas Kesehatan

Bab VIII - 10

No. Kode



1

2

3

akurasi dan ketepatan diagnostik penyebab kematian ibu dan balita % pelaksanaan monev program pelayanan kesehatan KIA % Kompetensi Bidan dalam memberikan APN sesuai standar Program Penganekaragaman Terselengaranya Pemberian Makanan Khas Daerah Informasi Penganekaragamam Makanan Khas Daerah Gorontalo di Masyarakat Meningkatnya pengetahuan siswa SD, SMP, SMA dan Kader tentang gizi dan kesehatan makanan khas daerah Gorontalo Meningkatnya keterampilan siswa SD, SMP, SMA dan Kader tentang gizi dan kesehatan makanan khas daerah Gorontalo Tersedianya kurikulum mulok Gizi berbasis makanan khas daerah Gorontalo URUSAN WAJIB

1.2.15

1.2.16

1.2.17

Adanya Perda tentang Ilmu Gizi Berbasis Makanan Khas Daerah Gorontalo Meningkatnya pengetahuan tenaga pendidik mulok Ilmu Gizi Berbasis Makanan Khas Daerah Gorontalo % Cakupan kegiatan Program Bina Gizi Program Jaminan Kesehatan Tercapainya Kepesertaan semesta ( JAMKESTA) Semesta Bagi Seluruh Masyarakat di Provinsi Gorontalo ( Universal Coverage) sebanyak 358.000 Jiwa Program Penempatan Meningkatnya kualitas Tenaga Kesehatan pelayanan kesehatan dr/drg dan Bidan PTT Pusat di daerah terpencil dan sangat terpencil Terpenuhinya kebutuhan dokter spesialis dasar (Obgin, Anak, Bedah & Interna) di RS Prov. Kab/Kota melalui penberian beasisiwa PPSD Peningkatan Kompetensi Keilmuan dan keterampilan teknis tenaga kesehatan melalui pemberian beasisiwa tugas belajar.


4


2012 Target

Rp.

2013 Target

5

Rp.

6

2014 Target

7

Rp.

8

2015 Target

9

Rp.

10

2016 Target

11

Rp.

12

2017 Target

13

Rp.

14



15

16

AKI 230

210

50

189

94

159

94

128

94

102

94

102

30%

40%

90

50%

50

60%

50

70%

50

80%

50

80%

100%

100%

80

100%

90

100%

90

100%

90

100%

90

100%

100%

80

100%

80

100%

80

100%

80

100%

6 Kab./Kota

6 Kab./Kota

85

6 Kab./Kota

85

6 Kab./Kota

85

6 Kab./Kota

85

6 Kab./Kota

85 6 Kab./Kota

6 Kab./Kota

6 Kab./Kota

85

6 Kab./Kota

85

6 Kab./Kota

85

6 Kab./Kota

85

6 Kab./Kota

85 6 Kab./Kota

SD, SMP dan SMA

1 Pkt

100 SD, SMP dan SMA

100

100

100

100

175

175

175

175

175

1 Pkt

148 6 Kab./Kota

6 Kab./Kota

141

6 Kab./Kota

155 6 Kab./Kota

163 6 Kab./Kota

171 6 Kab./Kota

179 6 Kab./Kota

6 Kab./Kota

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

100%

25.845

100%

25.854

100%

25.854

100%

25.854

100%

23%

6.880

100%

25.854

75%

242

95%

254

267 95%

280 95%

294 95%

309 95%

95%

-

3

600

4

600

5

600

6

600

7

600

7

-

30

95

30

95

30

95

30

95

30

95

30


Bab VIII - 11

No. Kode



1

2

3

URUSAN WAJIB

1.2.18

1.2.19

Pelayanan Admistrasi Perkantoran

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi di daerah rawan gizi Meningkatnya kemampuan TIM Penilai Angka Kredit Jafung kesehatan dlm memberikan penilaian butirbutir kegiatan pejabat fungsional kesehatan Teridentifikasinya permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di provinsi gorontalo Teridentifikasinya permasalahan dalam pelaksanaan sertifikasi dan standarisasi tenaga kesehatan di Provinsi Gorontalo Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan profesi tenaga kesehatan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam penanggulangan masalah kesehatan Meningkatkan kemampuan tenaga didik pada Poltekkes Gorontalo dalam mengikuti uji kompetensi dan registrasi serta sertfifikasi tenaga kesehatan Terlaksananya administrasi perkantoran Terlaksananya administrasi perkantoran UPTD bapelkesman Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran Prosentase Sarana Penunjang (Pembangunan R.administrasi & Perkantoran, R.Lab & sarana Penunjang laboratorium) Tersedianya Sarana Penunjang Perkantoran (Administrasi dan sarana pendukung lab.) Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran UPTD Bapelkesman


4


2012 Target

2013 Target

Rp.

5

Rp.

6

2014 Target

7

Rp.

8

2015 Target

9

Rp.

10

2016 Target

11

Rp.

12

2017 Target

13



14

15

16

Rp.

-

20

72

25

72

30

72

35

72

40

72

40

-

80%

90

85%

90

90%

90

95%

90

100%

90

100%

-

80%

75

80%

75

85%

75

90%

75

95%

75

100%

-

50%

150

75%

150

80%

150

90%

150

95%

150

100%

-

50%

150

75%

150

80%

150

90%

150

95%

150

100%

-

50%

75

75%

75

80%

75

90%

75

95%

75

100%

89%

901

90%

903

93%

903

95%

903

95%

903

96%

903

98%

80%

194

150,4%

195

100%

195

100%

195

100%

195

100%

195

100%

90%

530

93%

125

95%

125

95%

125

95%

125

96%

125

98%

16%

20%

225

25%

225

60%

225

80%

225

100%

225

100%

5%

20%

150

40%

150

60%

150

80%

150

100%

150

100%

116,79%

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

80%

46


Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Bab VIII - 12


No. Kode



1

2

3

4

1.2.20

Peningkatan Kapasitas SDM URUSAN WAJIB Aparatur Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Meningkatnya SDM Aparatur

0%

Tersedianya Laporan Capaian Kineja dan Laporan Realisasi keuangan

83%

Terlaksananya pengawasan pelaksanaan anggaran

94%

1.2.21


2012 Target

2013 Target

5

Rp.

6

2014 Target

7

Rp.

9

Rp.

11

Rp.

13

Rp.

15

16

80

85%

80

90%

80

95%

80

95%

Dinas Kesehatan

150

85%

150

90%

150

90%

150

95%

150

98%

150

98%

Dinas Kesehatan

145

95%

150

95%

150

95%

150

95%

150

98%

150

98%

41.714

12

2017 Target

83%

40.995

10

2016 Target

80

40.014

8

2015 Target

42.664

14


80%

13.477

JUMLAH URUSAN KESEHATAN (1.02) 1.3.

Rp.


43.504

PEKERJAAN UMUM

1.03.01 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan 1.03.02 Program pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatnya Pelaporan dan capaian Kinerja Adimistrasi Keuangan

Terwujudnya optimalisasi pelayanan dan manejerial pada dinas PU 1.03.03 Program peningkatan sarana Terwujudnya kegiatan dan prasarana aparatur optimalisasi kegiatan pada dinas PU melalui dukungan pengadaan dahn pemeliharaan sarana dan prasarana 1.03.04 Program peningkatan Terwujudnya optimalisasi kapasitas sumber daya kegiatan pada dinas PU aparatur melalui peningkatan kapasitas dan kompotensi SDM 1.03.05 Program Pembangunan Jalan Tersedianya Dokumen dan jembatan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan jembatan Baru Terwujudnya Fasilitasi pengembangan jaringan jalan Tersedianya jalan provinsi yang menghubungkan pusatpusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota Tersedianya jalan strategis provinsi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota Tersedianya jembatan diruas jalan provinsi yang menghubungkan pusat-pusat Tersedianya jembatan Stategis provinsi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota

DINAS PU

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1Keg

150

1 Keg

150

1 Keg

200

1 Keg

250

1 Keg

250

1 Keg

250

6 Keg

2.200

6 Keg

DINAS PU

1.335

1Keg

1.300

1Keg

1.400

1Keg

1.500

1Keg

2.200

1Keg

DINAS PU

1 Keg

1Keg

838

1 Keg

850

1 Keg

1.000

1 Keg

1.200

1 Keg

1.950

1 Keg

1.800

6 keg

DINAS PU

1 Keg

1Keg

670

1 Keg

700

1 Keg

800

1 Keg

900

1 Keg

1.200

1 Keg

1.200

6 keg

-

5 Dok

675

7 Dok

700

7 Dok

700

7 Dok

700

7 Dok

900

6 Dok

700

39 Dokumen

-

-

-

1 Keg

250

1 Keg

250

1 Keg

250

1 Keg

400

1 Keg

450

6 keg

301,66 Km

-

-

10 Km

6.000

12 Km

6.500

15 Km

8.000

12 Km

7.500

15 Km

10.000

65 Km

2,5 Km

10 Km

12.000

5 Km

5.000

5 Km

5.000

5 Km

5.000

5 Km

10.000

5 Km

10.000

25 Km

51 Buah

2 Bh

9.000

2 Bh

9.000

2 Bh

9.000

2 Bh

9.000

2 Bh

10.000

2 Bh

10.000

12 bh

DINAS PU

DINAS PU

DINAS PU

DINAS PU

DINAS PU

DINAS PU

-

4 Bh

9.000

2 Bh


9.000

2 Bh

9.000

2 Bh

9.000

2 Bh

10.000

2 Bh

10.000

14 bh

Bab VIII - 13

No. Kode



1

2

3

1.03.06 Program URUSANRehabilitasi/ WAJIB pemeliharaan Jalan dan jembatan

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan pengawasan peningkatan/ rehab berkala Jalan dan jembatan Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan Provinsi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan Provinsi yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat Terpeliharanya jembatan diruas jalan provinsi yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat

1.03.07 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Terwujudnya fasilitasi perluasan Jaringan irigasi Randangan, Dumbaya Bulan dan irigasi baru lainnya. Tersedianya Informasi data base SDA dan Dokumen Perencanaan dan pengawasan tahunan. Terwujudnya fasilitasi revitalisasi danau Limboto Meningkatnya layanan Jaringan Irigasi guna Tersedianya air untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada. Terpeliharanya Infrastruktur Irigasi sehingga dapat memperpanjang umur Tersedianya Kebijakankebijakan serta Peraturan peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan Sumber Daya Air dimana akan di implementasikan ke dalam program-program kegiatan strategis di bidang sumberdaya air secara lintas sektoral , bersinergi, dan berwawasan lingkungan.


4


2012 Target

Rp.

2013 Target

5

Rp.

6

2014 Target

7

Rp.

8

2015 Target

9

Rp.

10

Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2017) 2016 Target

11

Rp.

12

2017 Target

13

Rp.

14


15

16 DINAS PU

-

-

-

2 Dok

500

2 Dok

500

2 Dok

500

2 Dok

600

2 Dok

600

10 Dokumen

DINAS PU

301,66 Km

7 Km

301,66 Km

-

17.081

10 Km

10.000

47 Km

500

10 Km

10.000

10 Km

10.000

10 Km

15.000

10 Km

15.000

50 Km

DINAS PU

-

50,67 Km

1.000

50,67 Km

1.000

50,67 Km

2.000

50,67 km

2.093

301,66 Km

DINAS PU

51 bh (306 M)

-

-

60 Meter

750

66 Meter

-

-

-

3 Kegiatan

500

3 Kegiatan

5 Dok

-

-

10 Dok

-

-

-

1 keg

1.000

60 Meter

1.000

60 Meter

1.500

60 Meter

3.000

306 Meter

DINAS PU

750

3 Kegiatan

750

3 Kegiatan

900

3 Kegiatan

900

15 Kegiatan DINAS PU

1.000

150

10 Dok

1 keg

1.500

250

10 Dok

1 keg

1.500

300

10 Dok

1 keg

2.000

500

10 Dok

1 keg

2.200

500

50 Dok

5 keg

DINAS PU DINAS PU

18.043 Ha

100 Ha

18.043 Ha

18.043 Ha

10.000

7.000

100 Ha

18.043 Ha

10.000

7.000

100 Ha

18.143 Ha

10.000

8.000

100 Ha

18.243 Ha

10.000

9.000

100 Ha

12.000

100 Ha

12.100

18.543 Ha

18.343 Ha

12.000

18.443 Ha

14.000

Pemeliharaan Sebanyak 32 DI

DINAS PU

DINAS PU

-

1 Keg

200

3 Keg


450

3 Keg

500

3 Keg

500

3 Keg

700

3 Keg

700

16 Kegaitan

Bab VIII - 14

No. Kode



1

2

3

1.03.08 Program URUSANPengendali WAJIB Banjir

Terkendalinya erosi dan sedimentasi pada tebingtebing dan badan sungai Tersedianya infrastruktur yang menahan limpasan air sungai ke areal pertanian, persawahan dan permukiman, serta mencegah terjadinya longsoran pada bantaran sungai Terpeliharanya Infrastruktur Pengendalian Banjir sehingga dapat memperpanjang umur rencana dari bangunan-2 pengendalian banjir tsb. (Operasi dan Pemeliharan) Terbangunnnya Tanggul pengaman pantai bagi masyarakat pesisir Terpeliharanya Infrastruktur Pengamanan Pantai sehingga dapat memperpanjang umur rencana dari bangunan-2 pengamanan pantai tsb. (Operasi dan Pemeliharaan)

1.03.09 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1.03.10 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Tersedianya dokumen kelayakan dan perencanaan kegiatan sistem penyediaan Air minum terpadu. (SPAM Terpadu) , Rencana Induk Sistem SPAM dan DED IPLT Perkotaan Tersedianya akses air minum yang aman melalui fasilitasi dan sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 Liter/org/hari, Terlaksananya fasilitasi dan penyediaan sanitasi setempat yang memadai Tersedianya Prasarana dan Sarana Gedung Perkantoran (13 Kantor dalam 1 kawasan) Terlaksananya pembangunan/ peningkatan infrastruktur permukiman kumuh di kawasan perkotaan Tersedia Sarana dan Prasarana fasilitas layanan umum


4


2012 Target

Rp.

2013 Target

5

Rp.

6

2014 Target

7

Rp.

8

2015 Target

9

Rp.

10


11

Rp.

12

2017 Target

13

Rp.

14


15

16 DINAS PU

-

1,15 Km

9.738

1 Km

5.000

1,5 Km

6.000

2 Km

7.500

2,5 Km

9.000

3 Km

9.000

10 Km DINAS PU

270 Meter

-

-

300 Meter

300

400 Meter

400

450 Meter

420

500 Meter

750

500 Meter

750

2,15 Km

DINAS PU

500 Meter

-

2,7 Km

250 M

-

500 M

150

500 M

250

500 M

350

500 M

500

500 M

550

2,5 Km

3.580

500 M

3.620

400 M

3.600

600 M

4.500

600 M

6.000

400 M

5.500

2,5 Km

DINAS PU

DINAS PU

100 M

-

-

150 M

250

150 meter

300

200 Meter

500

150 Meter

450

200 M

600

850 Meter

DINAS PU

-

-

-

5 Dok

100

5 Dok

1.250

-

-

-

-

-

-

10 Dokumen

DINAS PU

46,00%

1500 KK

3.000

4.000 KK

3.500

7.000 KK

8.680

6.000 KK

51,00%

40 unit

6.000

40 Unit

6.000

40 Unit

6.000

40 Unit

1 Dok perencanaan

-

10.000

5.000 KK

10.000

5.000 KK

10.000

100,00%

7.000

100,00%

DINAS PU

6.000

40 Unit

7.000

40 Unit

DINAS PU

-

65 % fisik

20.000

16,25 % Fisik

18.000

18,75 % Fisik

19.000

-

-

-

-

100 % Fisik DINAS PU

-

10Kws

3.000

1 Dok perencanaan

1 Kws

25.000

12 Kwsn

2.000

10 Kwsn

1.800

10 Kwsn

2.000

12 Kwsn

3.590

11 Kwsn

3.000

100,00%

DINAS PU

2 Kawasan


25.000

2 Kawasan

28.000

2 Kawasan

28.000

2 Kawasan

28.000

2 Kawasan

28.000

Bab VIII - 15

No. Kode



1

2

3

1.03.11 Program URUSANPembangunan WAJIB Infrastruktur Perdesaan

Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi infrastruktur perdesaan, desa potensial dan kawasan agropolitan 1.03.12 Program sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang prasarana laboratorium untuk kinerja masyarakat jasa menunjang mutu kualitas konstruksi bagi masyarakat pengguna jasa konstruksi Terakreditasi KAN (ISO 9000) laboratorium uji material 1.03.13 Program Peningkatan masyarakat jasa konstruksi

Tersedianya Tenaga Kerja konstruksi yang berkualitas untuk menunjang kegiatan bagi masyarakat jasa konstruksi Tersedianya badan usaha dan lembaga jasa konstruksi yang berkualitas untuk menunjang kegiatan bagi masyarakat.


4


2012 Target

-

2014 Target

6

7

Rp.

8

2015 Target

9

Rp.

10

2016 Target

11

Rp.

12

2017 Target

13

Rp.

14

15

16

4 Kws

1.000

8 Kawasan

1.100

8 Kawasan

2.000

8 Kawasan

2.000

8 Kawasan

3.000

7 Kawasan

2.800

39 Kawasan DINAS PU

-

1 Paket

-

-

1.000

1 Paket

1.000

1 Paket

1.000

1 Paket

1.000

1 Paket

2.000

1 Paket

2.000

6 Paket

DINAS PU

-

1 Kegiatan

150

1 Kegiatan

200

1 Kegiatan

300

1 Kegiatan

300

1 Kegiatan

300

5 Kegiatan DINAS PU

-

-

-

3 Kegiatan

300

3 Kegiatan

500

3 Kegiatan

600

3 Kegiatan

900

3 Kegiatan

900

16 Kegiatan

DINAS PU

-

1.4.

PENATAAN RUANG

1.4.01

Program Perencanaan Tata Terlaksananya proses 1 Dok Ruang penyusunan kebijakan penataan ruang berupa penyusunan RTRW, RDTR, dan Peraturan Zonasi, melalui penjaringan aspirasi masyarakat dalam forum konsultasi publik, sosialisasi, workshop, Focus Group Duscussion (FGD), bimbingan teknis yang memenuhi syarat inklusif, dan meningkatnya tingkat pengetahuan aparatur penataan ruang Tersusunnya Masterplan Infrastruktur Terlaksananya proses Program Pemanfaatan Ruang 6 Kegiatan sinkronisasi kebijakan, (Kab/Kota) rencana dan program pemanfaatan ruang RTRW, RDTR, dan peraturan Zonasi, Kawasan Startegis Provinsi dan Kawasan-kawasan lainnya JUMLAH URUSAN PENATAAN RUANG (1.04)

5

Rp.


DINAS PU

1 Keg

250

3 Kegiatan

120.517

JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM (1.03)

1.4.02

2013 Target

Rp.


300

3 Kegiatan

132.570

500

3 Kegiatan

145.830

600

3 Kegiatan

153.120

750

3 Kegiatan

163.840

750

19 Kegiatan

168.843

2 Dok

-

-

1.000

1 Dok

250

6 Kegiatan (Kab/Kota)

300

-


1.550

1 Dok


500

1 Dok

400


-

-

900

500

1 Dok

400


-

-

900

500

1 Dok

400


-

-

900

500

7 Dok

Dinas PU/BAPPEDA

1 Dok

BAPPEDA

400

36 Kegiatan (6 Kab/Kota)

BAPPEDA

-

900

Bab VIII - 16

No. Kode



1

2

3

1.5.


4

Tercapainya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

1.5.02 Program peningkatan sarana Tercapainya Peningkatan dan prasarana aparatur Sarana dan Prasarana Perkantoran Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor 1.5.03 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Tercapainya Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Lingkup BAPPEDA

1.5.04

Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD

1.5.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Data dan Informasi

Program Pembangunan

Tersedianya Data Base 2 Dok Perencanaan Pembangunan Provinsi Gorontalo Tersedianya SDM Pengelola Data dan Informasi

Tersedianya Website dan Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Kerjasama Usulan Program Kemitraan Pemerintah dan Swasta serta Lembaga Donor Koordinasi Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi Koordinasi Kerjasama Pembangunan Provinsi Fasilitasi Kerjasama Pembangunan dengan Dunia Usaha/Donor/Lembaga

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.5.07

2012 Target

2013 Target

Rp.

5

Rp.

6

2014 Target

7

Rp.

8

2015 Target

9

Rp.

10

2016 Target

11

Rp.

12

2017 Target

13

Rp.

14



15

16

URUSAN WAJIB PEMBANGUNAN PERENCANAAN

1.5.01 Program pelayanan administrasi perkantoran

1.5.05


Pengembangan Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah

Fasilitasi Pengembangan MP3EI Provinsi Gorontalo (Koridor IV Sulawesi) Fasilitasi DED FS dan Amdal Kawasan Industri Provinsi Gorontalo Penyusunan Laporan Evaluasi Per Triwulan, RENSTRA, LAKIP dan Laporan Pelaksanaan Lingkup BAPPEDA Pengembangan Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah Sosialisasi dokumen Sisdur Perencanaan untuk lingkup SKPD Provinsi dan Kab./Kota

1 Kegiatan

1 Kegiatan

688

1 Kegiatan

160

1 Kegiatan

200

1 Kegiatan

250

1 Kegiatan

280

1 Kegiatan

280

1 Kegiatan

BAPPEDA

1 Kegiatan

1 Kegiatan

5.147

1 Kegiatan

225

1 Kegiatan

250

1 Kegiatan

300

1 Kegiatan

300

1 Kegiatan

300

1 Kegiatan

BAPPEDA

-

-

-

1 Paket

100

1 Paket

120

1 Paket

125

1 Paket

125

1 Paket

100

1 Kegiatan

-

-

-

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

120

1 Kegiatan

120

1 Kegiatan

120

1 Kegiatan

120

1 Kegiatan

BAPPEDA

1 Kegiatan

1 Kegiatan

84

1 Kegiatan

90

1 Kegiatan

110

1 Kegiatan

110

1 Kegiatan

125

1 Kegiatan

125

1 Kegiatan

BAPPEDA

BAPPEDA

-

-

2 Dok

50

2 Dok

60

2 Dok

70

2 Dok

80

2 Dok

90

2 Dok

-

-

-

1 Orang

30

2 Orang

60

1 Orang

50

1 Orang

50

1 Orang

50

6 Orang

-

-

-

1 Unit

60

1 Unit

60

1 Unit

60

1 Unit

65

1 Unit

80

1 Unit

-

-

-

7 Kegiatan Kemitraan

100


100


150


160


100 7 Kegiatan Kemitraan

-

-

-

2 Kegiatan

100

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

120

1 Kegiatan

100

-

-

150 1 Kegiatan / Tahun

6 Kerjasama

-

-

1 Kegiatan

6 Kegiatan

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

120

1 Kegiatan

150

1 Kegiatan

180

1 Kegiatan

6 Kerjasama

256

6 Kerjasama

120

6 Kerjasama

150

6 Kerjasama

175

6 Kerjasama

200

6 Kerjasama

175

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

60

1 Kegiatan

60

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan / Tahun

1 Kegiatan

75

1 Kegiatan

75

1 Kegiatan

90

1 Kegiatan

110

1 Kegiatan

90

1 Kegiatan / Tahun

1 Kegiatan

150

1 Kegiatan

-

-

1 Kegiatan

150

-

-

-

-

-

-

-

-

6 Kerjasama

-

-

-

1 Kegiatan

60

1 Kegiatan

60

1 Kegiatan

60

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan

60

1 Kegiatan / Tahun

-

-

-

1 Kegiatan

65

1 Kegiatan

65

1 Kegiatan

65

1 Kegiatan

85

1 Kegiatan

65

1 Kegiatan / Tahun


Bab VIII - 17

BAPPEDA


No. Kode



1

2

3

4

Peningkatan Kompetensi Tenaga Perencana yang berkualitas dan handal di SKPD Provinsi Fasilitasi Kerjasama Bappeda dengan BPKP terkait Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Pengembangan Kota - Kota menengah di Gorontalo Koordinasi dan Sosialisasi air Minum dan Pengelolaan Pengembangan lembaga perencanaan pembangunan Review RPJPD Provinsi Gorontalo Midterm Review RPJMD Provinsi Gorontalo Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015-2020

-

-

URUSAN WAJIB

1.5.08

1.5.09

1.5.10 1.5.11

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan kota-kota

Program Pengembangan kapasitas kelembagaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Sosialisasi dan Diseminasi RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017 Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tersusunnya KUA/PPAS Provinsi Gorontalo Tersusunnya KUA/PPAS Perubahan Provinsi Gorontalo

1.5.12


2012 Target

-

1 Kegiatan

50

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan

90

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan / Tahun

-

-

1 Kegiatan

65

1 Kegiatan

65

1 Kegiatan

65

1 Kegiatan

85

1 Kegiatan

65

1 Kegiatan / Tahun

1 Dok

55

1 Dok

55

1 Dok

55

1 Dok

60

1 Dok

55

6 Kab/Kota

60

6 Kab/Kota

60

6 Kab/Kota

60

6 Kab/Kota

70

6 Kab/Kota

60

6 Kab./Kota

120

6 Kab./Kota

150

6 Kab./Kota

150

6 Kab./Kota

180

6 Kab./Kota

1 Program

65

1 Program

70

1 Program

70

1 Program

70

1 Kegiatan

1 Kegiatan

50

1 Kegiatan

60

1 Kegiatan

60

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

100

1 Dok

150

1 Dok

150

1 Dok

150

6 Kab/Kota

240

1 Dok

1 Dok

100

1 Dok

100

1 Dok

100

1 Dok

110

1 Dok

110

1 Dok / Tahun

1 Dok

1 Dok

70

1 Dok

70

1 Dok

70

1 Dok

85

1 Dok

85

1 Dok / Tahun

1 Dok

1 Dok

50

1 Dok

50

1 Dok

50

1 Dok

65

1 Dok

65

1 Dok / Tahun

1 Dok

50

1 Dok

50

1 Dok

70

1 Dok

85

1 Dok

85

1 Dok / Tahun

1 Dok

75

1 Dok

75

1 Dok

100

1 Dok

100

1 Dok

100

1 Dok / Tahun

-

6 Kab/Kota 6 Kab/Kota

-

-

6 Kab./Kota

150

1 Dok

1 Kegiatan

Tersusunnya Rancangan 1 Dok APBD Provinsi Gorontalo Tersusunnya Rancangan 1 Dok APBD Perubahan Provinsi Gorontalo Evaluasi Kinerja 3 Dokumen Pembangunan Daerah Diseminasi Perencanaan Pembangunan Daerah Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RKTL hasil Rakordal Penyusunan Renstra BAPPEDA Penyusunan RPJMD Penyusunan Renstra SKPD Koordinasi Perencanaan 1 Kegiatan Pembangunan Tahunan Daerah Program Perencanaan Kajian KEK 1 Dok Pembangunan Ekonomi Kajian Koridor Ekonomi 1 Dok Gorontalo Koordinasi Perencanaan 1 Kegiatan Pembangunan Lintas Ekonomi

-

-

1 Dokumen

350

3 Dokumen

150

-

6

-

7

-

8

-

-

9

-

-

Rp.

10

11

-

-

Rp.

12

Rp.

13

14

1 Dokumen/ Tahun

BAPPEDA

1 Kegiatan

70

1 Kegiatan


BAPPEDA

1 Kegiatan

110

1 Kegiatan


1 Dok

150

1 Dok

-

-

-

-

150

-

-

6 Kab./Kota

-

1 Dokumen

3 Dok

75

3 Dok

75

3 Dok

75

3 Dok

80

3 Dok

80

1 Dok

-

1 Kegiatan

90

1 Kegiatan

90

1 Kegiatan

90

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

-

-

1 Kegiatan

50

1 Kegiatan

50

1 Kegiatan

50

1 Kegiatan

75

1 Kegiatan

75

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

120

1 Dok 1 Dok 1 Kegiatan

400 200 120

440

1 Kegiatan

666

1 Dok 1 Dok 1 Kegiatan / Tahun

-

-

1 Dok

50

1 Dok

50

-

-

-

-

-

-

2 Dok

-

-

1 Dok

75

1 Dok

75

-

-

-

-

-

-

2 Dok

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

150

1 Kegiatan

1 Kegiatan

274


BAPPEDA

1 Dok / Tahun

-

1 Kegiatan

BAPPEDA

6 Kab/Kota per tahun 150 6 Kab/Kota per tahun 70 1 Kegiatan / Tahun

-

-

2017 Target

16

-

5

2016 Target

15

2013 Target

Rp.

2015 Target


Rp.

Rp.

2014 Target



Bab VIII - 18

BAPPEDA

No. Kode



1

2

3

URUSAN WAJIB

1.5.13

1.5.14

1.5.15

1.5.16

Ministrial Meeting kerjasama Luar Negeri dalam Peningkatan Ketahanan Pangan (Industri Jagung)

Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis Workshop Strategis Perencanaan Ekonomi Provinsi Gorontalo Implementasi RAD Pangan dan Gizi (PG) Sosialisasi Perencanaan Membangun Desa dari Gorontalo Program Perencanaan Sosial Implementasi RAD MDGs dan Budaya Provinsi Gorontalo RAD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kajian Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsolidasi Program dengan Departemen/Lembaga Bidang Sosial Budaya Sosialisasi, sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan berbasis IPM Pendampingan Program Pos Daya Program Perencanaan RAD Adaptasi dan Mitigasi prasarana wilayah dan Climate Change sumberdaya alam RP4D (Rencana Pembangunan Perumahan dan Prasarana Permukiman Daerah) Kajian Sistem Transportasi Perkotaan Pemetaan Kawasan Tujuan Wisata RAD Gas Rumah Kaca (GRK) Program Perencanaan Master Plan Pembangunan pembangunan daerah rawan Daerah Rawan Bencana bencana Sosialisasi Master Plan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Fasilitasi pembangunan Terbentuknya forum kawasan perkotaan koordinasi pembangunan perkotaan di tingkat Provinsi Tersusunnya pedoman peran PKL dan peremajaan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan


4 1 Kegiatan

1 Kegiatan


2012 Target

2013 Target

Rp.

5

Rp.

2014 Target

6

7

Rp.

2015 Target

8

9

2016 Target

Rp.

10

11

2017 Target

Rp.

12

Rp.

13

14



15

16

1 Kegiatan

376

1 Kegiatan

75

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

120

1 Kegiatan


1 Kegiatan

144

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan

90

1 Kegiatan


1 Kegiatan

75

1 Kegiatan

60

1 Kegiatan

75

1 Kegiatan

75

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan


-

-

-

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

120

1 Kegiatan


-

-

-

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

120

1 Kegiatan


1 Kegiatan

1 Kegiatan

85

1 Kegiatan

85

1 Kegiatan

85

1 Kegiatan

85

1 Kegiatan


-

1 Kegiatan -

-

250

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan


-

-

-

1 Dokumen

65

1 Dokumen

65

1 Dokumen

65

1 Dokumen

70

1 Dokumen

65

1 Dokumen

1 Kegiatan

1 Kegiatan

453

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan / Tahun

1 Kegiatan

1 Kegiatan

325

1 Kegiatan

75

1 Kegiatan

75

1 Kegiatan

85

1 Kegiatan

90

1 Kegiatan

85

1 Kegiatan / Tahun

-

1 Kegiatan

60

1 Kegiatan

60

1 Kegiatan

90

1 Kegiatan

90

1 Kegiatan

90

1 Kegiatan / Tahun

1 Kegiatan

-

-

-

-

1 Dok

50

1 Dok

50

1 Dok

80

1 Dok

80

1 Dok

80

1 Dok / Tahun

-

-

-

1 Dok

60

1 Dok

60

1 Dok

90

1 Dok

90

1 Dok

90

1 Dok / Tahun

-

-

-

1 Dok

60

1 Dok

60

-

100

-

-

-

-

-

-

-

1 Dok

60

-

-

-

1 Keg 1 Dok

60 60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Dok

60 -

-

100 -

-

-

-

-

1 Dok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Kegiatan

200

-

-

-

-

-

-

1 kegiatan

1 Kegiatan

60

1 Kegiatan

60

1 Kegiatan

150

1 Kegiatan

150

1 Kegiatan

1 Dok

50

-

-

-

-

-

-

-


-

BAPPEDA

1 Dok

2 Kegiatan 1 Dok


-

BAPPEDA

1 Dok

Bab VIII - 19

BAPPEDA

BAPPEDA

No. Kode



1

2

3


4

Terbangunnya sistem informasi dan data base perkotaan yang terintegrasi mulai dari kab/kota, provinsi dan pusat. Terfasilitasi dan tersupervisinya penyelenggaraan penyerahan aset PSU dari pengembang ke Pemda 1.5.17 Fasilitasi Pengembangan Terlaksananya koordinasi Wilayah Terpadu pengelolaan dan pengembangan kawasan 1.5.18 Program Pengembangan Pengembangan Kebijakan Perumahan dan Permukiman dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan Permukiman 1.5.19 Program Perencanaan Koordinasi perencanaan Penataan Ruang Penataan Ruang Pengembangan Kawasan Andalan Koordinasi dan Fasilitasi, 1 Kegiatan Kegiatan Tata Ruang, Infrastruktur, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Optimalisasi Peran BKPRD 1.6.15 Program perencanaan Terlaksananya koordinasi dan 4 Keg Pembangunan Daerah sinkronisasi proram pembangunan infrastruktur Terlaksananya penyusunan 3 Keg proram infrastruktur kePUan tahunan Terlaksananya evaluasi dan 1 Keg pengendalian program kegiatan bidang kePUan Tersedianya Data dan informasi bidang kePUan 1 Keg dalam menunjang penyusunan program Terlaksananya studi dan perencanaan umum bidang infrastruktur kePUan dalam menunjang penyusunan program JUMLAH URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (1.05) URUSAN WAJIB

1.6.

PERHUBUNGAN

1.6.01

Program peningkatan pelayanan angkutan

Tersedianya fasilitas penunjang di terminal type B Tersedianya sarana layanan pemadu moda Tersedianya angkutan perintis lintas kab/kota Peningkatan kapasitas alat timbang pada jembatan timbang Tersedianya prototipe bentor yang legitimate

-


2012 Target -

2013 Target

Rp.

5

-

Rp.

1 Unit Sistem Informasi dan Database

6 100

2014 Target

7

1 Unit Sistem Informasi dan Database

Rp.

8

2015 Target

9

2016 Target

Rp.

10

11

2017 Target

Rp.

12

Rp.

13

14

300

-

-

-

-

-

-



15

16

2 Unit

1 Keg

50

1 Keg

50

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

125

1 Kegiatan


-

-

1 Keg

90

1 Keg

90

1 Kegiatan

120

1 Kegiatan

150

1 Kegiatan


BAPPEDA

-

-

1 Keg

80

1 Keg

80

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

125

1 Kegiatan


BAPPEDA

1 Keg

75

1 Keg

75

1 Kegiatan

90

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan


BAPPEDA

1 Keg

500

-

-

-

-

-

500

-

-

-

-

1 Kegiatan

1 Keg

278

1 Keg

80

1 Keg

80

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan / Tahun

1 Keg

350

1 Keg

80

1 Keg

80

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan / Tahun

4 Keg

75

4 Keg

75

4 Keg

90

4 Keg

100

4 Keg

90

24 Keg

3 Keg

75

3 Keg

75

3 Keg

90

3 Keg

100

3 Keg

90

18 Keg

1 Keg

60

1 Keg

60

1 Keg

80

1 Keg

90

1 Keg

80

6 Keg

3 Keg

120

3 Keg

120

3 Keg

150

3 Keg

150

3 Keg

150

16 Keg

2 Dok

100

2 Dok

100

2 Dok

120

2 Dok

130

2 Dok

120

10 Dok

Dinas PU

10.706

-

-

5.600

2 terminal tipe B

400

6.440

2 terminal tipe B

400

6.630

2 terminal tipe B

400

6.630

-

-

6.830

-

-

6 terminal tipe B

-

-

-

2 unit (subsidi)

350

-

1 unit

700

1 unit

700

1 unit

700

-

-

-

-

-

-

3 unit

2 Unit

-

-

1 unit

150

1 unit

150

-

-

-

-

-

-

2 unit

Dinas Perhub & Pariwisata

-

-

-

1 unit

150

-

-

-

-

-

-

-

-

1 unit



350

1 unit (Pengadaan Bus)

500

-

-

-

-

2 unit


1 unit (Pengadaan Bus)

Dinas Perhub & Pariwisata Dinas Perhub & Pariwisata

Bab VIII - 20

No. Kode



1

2

3

URUSAN WAJIB

1.6.02

1.6.03

1.6.04 1.6.05 1.6.06 1.6.07 1.6.08

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Program Peningkatan Sumber daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Peningkatan pelayanan perizinan angkutan umum (izin trayek/izin operasional) Penurunan laka lantas angkutan umum Peningkatan pelayanan angkutan darat perintis Tersedianya fasilitas keselamatan LLAJ di ruas jalan provinsi Terjaganya kondisi fasilitas keselamatan LLAJ Terbangunnya fasilitas penunjang talud di pelabuhan Gorontalo Peningkatan produktivitas bongkar muat di pelabuhan se-provinsi Gorontalo Peningkatan produktivitas bongkar muat di bandara Peningkatan kapasitas layanan kapal di pelabuhan Anggrek Pembangunan terminal baru untuk penumpang bandara Djalaluddin


4


2012 Target

2013 Target

Rp.

5

Rp.

2014 Target

6

7

Rp.

2015 Target

8

9


Rp.

10

11

2017 Target

Rp.

12

Rp.

13

14


15

16

10 Kendaraan

25 kendaraan

509

30 Kendaraan

550

35 Kendaraan

550

35 Kendaraan

600

35 Kendaraan

800

30 Kendaraan

800

258 kejadian

255 kejadian

509

253 kejadian

600

247 kejadian

600

242 kejadian

650

237 kejadian

900

232 kejadian

900

232 kejadian


3 lintasan

250

3 lintasan

250

4 lintasan

250

4 lintasan

300

5 lintasan

500

5 lintasan

500

5 lintasan


-

WL = 1 unit

800

1 ruas jalan

850

1 ruas jalan

850

1 ruas jalan

987

1 ruas jalan

1.250

1 ruas jalan

1.250

5 ruas jalan


-

1 paket

125

250 APILL 4 unit, WL 1 unit

250

APILL 4 unit

100

APILL 2 unit

250

APILL 2 unit

250

APILL 16 unit, WL 3 unit


-

80 m

796

80 m


3000 ton/hari


3 lintasan

2500 ton/hari 90 menit 5000 DWT

APILL 4 unit, WL 2 unit -

-

-

-

-

-

-

-

-

2500 ton/hari

2600 ton/hari

2700 ton/hari

2800 ton/hari

2900 ton/hari

3000 ton/hari

90 menit

80 menit

80 menit

70 menit

70 menit

60 menit

5000 DWT

400

5000 DWT

400

7500 DWT

400

9000 DWT

400

10000 DWT

400

12000 DWT

190 Kendaraan


-

60 menit

400

Dinas Perhub & Pariwisata Dinas Perhub & Pariwisata

12000 DWT

1708m2

-

perluasan

perluasan

4896 m2

4896 m2

4896 m2

4896 m2


Pembangunan apron baru

-

-

perluasan

perluasan

120x200 m2

120x200 m2

120x200 m2

120x200 m2


Pembangunan Taxiway baru

-

-

perluasan

perluasan

30 x 187 m2

30 x 187 m2

30 x 187 m2

30 x 187 m2


Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD Pelayanan jasa administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

25%

40%

300

50%

350

60%

350

70%

300

80%

450

90%

650

90%


90%

95%

150

100%

250

100%

250

100%

100

100%

250

100%

350

100%


80%

82%

100%

100%

80%

90%

1.7.01

Program peningkatan Persentase peningkatan pengelolaan lingkungan bagi tingkat ketaatan pemrakarsa usaha atau kegiatan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan Jumlah pemrakarsa kegiatan yang memahami tentang upaya-upaya pengelolaan lingkungan

50

650

86%

700 100%

612

JUMLAH URUSAN PERHUBUNGAN (1.06) LINGKUNGAN HIDUP

84%

600

Rembuk SKPD

1.7.

600

50

88%

700 100%

750 100%

650

50

90%

504 100%

750 100%

600

50

90%

700 100%

700 100%

700

50

90%


100%


100%


900 100%

850 100%

850

50 1.000

100%

-

292

292

200

450

500

6.401

7.692

7.542

6.391

7.550

8.400

Balihristi

35%

Naik 5% dari tahun 2011

125


125


125


125


140


140

216 Perusahaan (66 %)

50 orang

50

50 orang

50

50 orang

50

50 orang

50

50 orang

50

50 orang

75

300 0rang

Balihristi

100 orang


Bab VIII - 21

No. Kode



1

2

3

URUSAN WAJIB

1.7.02

Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Jumlah usaha atau kegiatan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan

1.7.04

1.7.05

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan data dan Informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur dlm pengelolaan lingkungan hidup

Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan ADIPURA Tersedianya model pengelolaan lingkungan diwilayah pesisir dan laut Jumlah masyarakat yang terlatih dalam pemanfaatan eceng gondok menjadi kerajinan tangan, kompos dan biogas Jumlah sungai yang dilakukan pemantauan kualitas airnya sebanyak 5 sungai setiap tahun Jumlah titik sampel yang dilakukan pemantauan diwilayah badan air Danau Limboto sebanyak 12 titik sampel setiap tahun Jumlah titik sampel yang dilakukan pemantauan diwilayah Teluk Tomini dan Laut sulawesi sebesar 18 titik sampel setiap tahun Jumlah titik sampel yang dilakukan pemantauan kualitas udara ambient perkotaan sebesar 24 titik sampel setiap tahun Jumlah industri yang dilakukan pemantauan kualitas air limbahnya Tersedianya data dan informasi lingkungan yang berkualitas Jumlah sekolah yang akan dilakukan penilaian berdasarkan usulan Kab/Kota

Jumlah orang yang terampil dalam melakukan penilaian dan pemantauan lingkungan Jumlah orang yang terampil dlm melakukan pengawasan pencemaran lingkungan sebesar 60 org JUMLAH URUSAN LINGKUNGAN HIDUP (1.07)


2012 Target

4

2013 Target

Rp.

5

Rp.

6

2014 Target

7

Rp.

8

2015 Target

9

Rp.

10


11

Rp.

12

2017 Target

13

Rp.

14


15

16 Balihristi

18 kegiatan

18 kegiatan

75

20 kegiatan

75

20 kegiatan

75

26 kegiatan

75

30 kegiatan

90

33 kegiatan

100

33 kegiatan Balihristi

Meningkatnya indeks kualitas lingkungan Jumlah sungai yang ditetapkan kelasnya Jumlah lokasi kegiatan PETI yang dilakukan pengawasan

1.7.03


76 0

76

200

77

250

79

270

80

275

82

275

82

300

90

100

1 sungai

100

1 sungai

100

1 sungai

100

5 sungai

6 lokasi PETI

60

6 lokasi PETI

60

6 lokasi PETI

120

6 lokasi PETI

0

-

1 sungai

100

1 sungai

6 lokasi PETI

0

-

6 lokasi PETI

60

0

20 % dan 13 Kec.

3 Kab/Kota

100

3 Kab/Kota

100

3 Kab/Kota

100

3 Kab/Kota

100

4 Kab/Kota

150

5 Kab/Kota

150

5 Kab/Kota

1 model

90

2 Model

90

2 Model

100

2 Model

100

2 Model

100

2 Model

100

11 model

80

650 orang

Balihristi Balihristi

-

Balihristi Balihristi

3 Model

Balihristi

100 orang

150 orang

75

150 orang

75

150 orang

75

150 orang

75

150 orang

Balihristi

5 sungai

5 sungai

110

5 sungai

110

5 sungai

110

5 sungai

110

5 sungai

110

5 sungai

120

5 sungai Balihristi

12 titik sampel

0

- 12 titik sampel

50

12 titik sampel

50

12 titik sampel

50 12 titik sampel

50

12 titik sampel

75

12 titik sampel

Balihristi

18 titik sampel

18 titik sampel

60 18 titik sampel

65

18 titik sampel

65

18 titik sampel

65 18 titik sampel

65

18 titik sampel

65

18 titik sampel

24 titik sampel

24 titik sampel

60 24 titik sampel

65

24 titik sampel

65

24 titik sampel

65 24 titik sampel

65

24 titik sampel

70

24 titik sampel

50

50

24 kegiatan

50

24 kegiatan

50

50

24 kegiatan

50

24 kegiatan

Balihristi

Balihristi

0

24 kegiatan

24 kegiatan

24 kegiatan

Balihristi

24 kegiatan

3 dok

100

3 dok

105

3 dok

110

3 dok

110

3 dok

110

3 dok

125

3 dok

18 sekolah

18 sekolah

100

18 sekolah

100

18 sekolah

100

18 sekolah

100

18 sekolah

100

18 sekolah

180

18 sekolah

40 orang

40 orang

209

0

-

0

-

50 orang

100

50 orang

100

50 orang

150

190 orang

5 orang

0

-

0

-

30 orang

90

30 orang

90

0

Balihristi

Balihristi

Balihristi

1.329


1.470

1.535

1.700

0 1.690

0

0

60 orang

2.000

Bab VIII - 22

No. Kode



1

2

3

1.8.

URUSAN WAJIB PERTANAHAN

1.8.01

Penataan tanah-tanah milik Pemerintah Provinsi Penegasan batas antar Kab/Kota

1.8.02

1.8.03

Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum


4

Terlaksananya kepastian 51 Sertifikat hukum atas tanah milik Terlaksananya Penegasan dan Pemasangan Pilar Batas 101 Pilar Antar Daerah dan Daerah Otonom Baru Terlaksananya koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas antar Daerah Pendataan dan Penamaan Rupabumi (Toponimi) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Gorontalo : - Pembebasan tanah untuk pengembangan Bandara Djalaludin Gorontalo - Pembebasan tanah untuk Jalan Lingkar GorontaloPaguyaman-Kwandang (GOPANDANG) - Pembebasan tanah untuk Pembangunan Perkantoran dan City Center - Pembebasan tanah untuk Pembangunan Irigasi - Pembebasan tanah untuk By Pass - Pembebasan tanah untuk Pembangunan Kanal


2012 Target

6 Sertifikat

5

146 6 Sertifikat

6

2014 Target

7

85 6 Sertifikat

Rp.

2015 Target

8

9

85 6 Sertifikat

Rp.

10

2016 Target

11

85 6 Sertifikat

2017 Target

Rp.

12

13

85 6 Sertifikat

Rp.

14

15

16

85 126 Sertifikat

Biro Pemerintahan

11 Pilar

175

158 6 Kali Rakor

122

1 Dok Peta Batas Laut

175

12 Pilar

264

11 Pilar

270

24 Pilar

275

159 Pilar Biro Pemerintahan

6 Kali Rakor

6 Kali Rakor

55 85 Biro Pemerintahan

-

137 Ha

740

0

0

Rp.


Biro Pemerintahan

165

18,4 Ha

14.550

0

50 Ha

2.000

40 Ha

6.900

40 Ha

6.800

40 Ha

6.362

50 Ha

6.652

357 Ha

58 Ha

2.000

58 Ha

6.969

58 Ha

6.491

58 Ha

6.000

58 Ha

6.402

290 Ha

27,6 Ha

9.447

46 Ha

16,8 Ha

2.000

16,8 Ha

1.935 235

JUMLAH URUSAN PERTANAHAN (1.08) 1.9.

2013 Target

Rp.


18.069

15.829

14.129

13.640

12.717

13.414

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.9.01 Program Optimalisasi Administrasi Kependudukan

Tersedianya blanko KTP untuk 6 Kab/Kota Tersedianya blanko Kartu Keluarga untuk 6 Kab/Kota Terlaksananya monitoring dan evaluasi program Administrasi kependudukan Tersedianya SIAK dan fasilitasi database kependudukan Terlaksananya Koordinasi bidang kependudukan dan catatan sipil 1.9.02 Program Peningkatan Persentase Peningkatan Kualitas Perencanaan Bagian koordinasi dan sinkronisasi Kependudukan Terlaksananya Koordinasi Program dengan Pemerintah Pusat

0 0 12 kali

12 kali

120

0

1 keg

140

0

4 kali rapat

116

2 kali rapat

9 kali

20.000 lbr

200

20.000 lbr

250 20.000 lbr

300 20.000 lbr

310 20.000 lbr

325

20.000 lbr

Biro Pemerintahan

39.000 lbr

197 40.000 lbr

200 40.500 lbr

202 41.000 lbr

205

41.000 lbr

Biro Pemerintahan

120

120

120

120

12 kali

Biro Pemerintahan

175

39.500 lbr

12 kali

120

12 kali

2 kali rapat

30

2 kali rapat

72

6 kali

6 kali


12 kali

12 kali

12 kali

30 2 kali rapat

30 2 kali rapat

30 2 kali rapat

30

2 kali rapat

Biro Pemerintahan

72

72

72

72

6 kali

Biro Pemerintahan

6 kali

6 kali

6 kali

Bab VIII - 23

No. Kode



1

2

3



2012 Target

4

1.9.03 Program Meningkatnya Kapasitas URUSANPeningkatan WAJIB Kapasitas Sumber Daya Sumber Daya Aparatur Aparatur Kependudukan dan Kependudukan dan Catatan Catatan Sipil Sipil

0

3 kali bimtek dan diklat

JUMLAH URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (1.09) 1.10.

2013 Target

Rp.

5

297 3 kali bimtek dan diklat

Rp.

6

150

673

2014 Target

7


525

Rp.

8

2015 Target

9

Rp.

10


11

Rp.

12

2017 Target

13

Rp.


14

15

16




150


Biro Pemerintahan

597

650

662

680

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.10.01 Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

1.10.02 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Menekan tindak kekerasan 17 Kasus terhadap Perempuan dan anak Rasio Kasus KDRT Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan 25 Kasus anak dari tindakan kekerasan Peningkatan Fasilitas dan Pengembangan P2TP2A Provinsi Gorontalo Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Penguatan PUG dan Focal Point

152

140

127

10 Kasus

10 Kasus

133 173

35 Kasus 92 10 Kasus

337 146 190


371

30 Kasus

161

27

209

10 Kasus

408 177 230


449

10 Kasus

195 253

Biro PP Kesra Biro PP Kesra

50 Kasus

1 Unit

306

2 keg

263

1 Kali

38

4 Kali

43

5 Kali

47

5 Kali

52

5 Kali

57

3 Kali

63

25 Kali

12 Kelompok

140

12 Kelompok

155

12 Kelompok

171

12 Kelompok

188

12 Kelompok

206

12 Kelompok

227

12 Kelompok

1357

140

1657

Biro PP Kesra Biro PP Kesra

3 Kali

Peran Perempuan dan 12 Kelompok Pengembangan Usaha (Pengrajin Wanita) Jumlah partisipasi perempuan 1207 di lembaga pemerintah

Jumlah kader parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik Jumlah SKPD Provinsi yang sudah menerapkan Renstra responsif gender Jumlah Sekolah Responsif Gender Advokasi Desa Prima dan 1 Keg PPEP Penunjang P2WKSS kegiatan 1 Keg Hari Ibu Jumlah kegiatan keagamaan dan sarana ibadah prasarana untuk lembaga pengembangan tilawatil qur’an di 6 Kab/Kota

132

306

Biro PP Kesra

Partisipasi angkatan kerja perempuan Ketersediaan data terpilah yang up date Indeks Pemberdayaan Gender Indeks Pembangunan Gender

1.10.03 Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan Adat Dan Budaya.

Biro PP Kesra

25 Kasus

Biro PP Kesra

Biro PP Kesra

36,50%

102

39,02%

11

11

140

11

1822

112

40,97% 111

11

2004

123

41,20% 122

11

2204

136

42,11% 134

11

2424

149

43,00% 148

11

2644 43,00%

163

11

55,63%

56,02%

57,55%

58,08%

59,72%

60,10%

60,10%

61,08%

62,41%

64,35%

65,10%

67,02%

68,05%

68,05%

32

40

131

45

144

50

159

55

174

60

192

60

15

16

237

18

249

20

261

25

274

32

288

32

2

4

100

6

110

8

121

10

133

12

146

12

Biro PP Kesra Biro PP Kesra Biro PP Kesra Biro PP Kesra Biro PP Kesra

Biro PP Kesra

1 Keg

152 1 Keg

167 1 Keg

184 1 Keg

202 1 Keg

223 1 Keg

245

6

1 Keg

200 1 Keg

220 1 Keg

242 1 Keg

266 1 Keg

293 1 Keg

322

6

Biro PP Kesra Biro PP Kesra Biro PP Kesra Biro PP Kesra

245

245

746

245

612

300

750

500

1.250

800

2.000

184

460

2274

6

6

71

6

65

6

65

6

65

6

65

6

65

6

Biro PP Kesra


Bab VIII - 24

No. Kode



1

2

3



2012 Target

4

Prestasi MTQ di tingkat 3 Cabang nasional Terpeliharanya adat dan 1 Keg budaya Prov. Gorontalo Koordinasi dan Monev 1 Keg kegiatan kesra 1.10.04 Program Pelayanan Terciptanya penataan Administrasi Perkantoran administrasi serta peningkatan SDM bagi Aparatur 1.10.05 Program Peningkatan Sarana Tersedianya sarana dan dan Prasarana Aparatur prasarana yang representatif URUSAN WAJIB

3 Cabang

5

342

3 Cabang

Rp.

2014 Target

6

7

415

4 Cabang

Rp.

2015 Target

8

9

457

5 Cabang

2016 Target

Rp.

10

11

502

6 Cabang

2017 Target

Rp.

12

Rp.

13

552

7 Cabang

14

15

608

7 Cabang

1 Keg

200 1 Keg

220 1 Keg

242 1 Keg

266 1 Keg

293 1 Keg

322

6

1 Keg

187 1 Keg

206 1 Keg

226 1 Keg

249 1 Keg

274 1 Keg

301

6


16 Biro PP Kesra Biro PP Kesra Biro PP Kesra Biro PP Kesra

0

20%

287

20%

300

20%

330

20%

363

20%

399

20%

439

100%

0

20%

216

20%

250

20%

275

20%

303

20%

333

20%

366

100%

Biro PP Kesra

JUMLAH URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (1.10) 1.11.

2013 Target

Rp.


3.568

3.396

3.794

4.580

5.643

4.447

SOSIAL

1.11.01 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1.109 KK

50

871

50

800

60

800

70

800

75

800

80

800

1.448 orang

Dinas Sosial

111 KK

10

250

10

265

15

265

15

265

20

280

25

350

196 KK

Dinas Sosial

17.960 KK

60

561

100

600

150

600

150

600

200

600

200

620

18.760 KK

Dinas Sosial

1

240

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

13 lokasi

Dinas Sosial

1.847 anak

25

174

30

190

30

200

30

250

30

270

30

320

1.997 anak

Dinas Sosial

405 orang

20

232

30

250

35

270

35

295

40

350

45

350

590 orang

Dinas Sosial

Meningkatnya jumlah lanjut usia yang mendapat pelayanan melalui panti dan non panti Meningkatnya jumlah tuna sosial yang memperoleh pelayanan sosial. Terlaksananya Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza 1.11.04 Program pelayanan Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran Administrasi Perkantoran 1.11.05 Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana dan dan Prasarana Aparatur Prasarana yang memadai

1.093 orang

20

178

50

265

50

280

75

320

90

400

90

450

1.448 orang

Dinas Sosial

369 orang

30

77

35

150

35

165

40

170

40

250

45

280

564 orang

Dinas Sosial

42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.11.06 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.11.02 Program Pemberdayaan Sosial

1.11.03 Program Rehabilitasi Sosial

Jumlah Korban bencana alam yang berhasil dibantu dan dilayani Jumlah Korban bencana sosial yang berhasil dibantu dan dilayani Meningkatnya aksesibilitas keluarga fakir miskin terhadap pelayanan sosial dasar. Meningkatnya prosentase jumlah warga KAT yang ditangani melalui pemberdayaan KAT Meningkatnya jumlah anak bermasalah sosial yang telah mendapat pelayanan dan perlindungan sosial Meningkatnya jumlah penyandang cacat yang memperoleh pelayanan sosial

Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur

5 lokasi

-

1 keg

100%

100%

357 100%

400 100%

420 100%

420 100%

450 100%

500

100%

Dinas Sosial

100%

100%

501 100%

520 100%

520 100%

520 100%

550 100%

580

100%

Dinas Sosial

2 keg

2 Keg

238 2 Keg

300 2 Keg

300 2 Keg

300 2 Keg

320 2 Keg

370

14 Keg

Dinas Sosial


Dinas Sosial

Bab VIII - 25

No. Kode



1

2

3

1.11.07 Program URUSANPeningkatan WAJIB Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya Pengelolaan Keuangan SKPD



2012 Target

4 100%

100%

JUMLAH URUSAN SOSIAL (1.11) 1.12.

2013 Target

Rp.

5

90

100%

3.811

Rp.

6

2014 Target

7

150

100%

3.890

Rp.

2015 Target

8

9

150

100%

3.970

Rp.

10


11

150

100%

4.090

Rp.

12

2017 Target

13

150

100%

4.420

Rp.

14


15

150

16

100%

Dinas Sosial

4.770

TENAGA KERJA

1.12.01 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih Jumlah peserta pemagangan dalam dan luar negeri

280 orang

Jumlah instruktur dan tenaga kepelatihan yang ditingkatkan kompetensinya Jumlah Lembaga Pelatihan yang dibangun dan tingkatkan kualitas serta kapasitasnya Jumlah Desa Produktif yang 4 Desa dikembangkan 1.12.02 Program Penempatan dan Jumlah pendamping Perluasan Kesempatan Kerja wirausaha baru (petugas lapangan padat karya, petugas lapangan TTG, pemandu wirausaha baru, tenaga penggerak perluasan kesempatan Jumlah penempatan tenaga kerja dan tenaga sukarela yang melakukan program pendampingan pelaksanaan pembangunan antar sektor Informasi pasar kerja dan bursa kerja Pembinaan tenaga kerja ke luar negeri dan pengendalian tenaga kerja asing

1.12.03 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Rencana tenaga kerja yang akan diserap per sektor Jumlah PP dan PKB yang disahkan/didaftarkan Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif Penetapan UMP melalui Peraturan Gubernur Jumlah rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan Rasio Penyelesaian Kasus

0

200 Org

930,7 300 orang 0

0

0

0 2 Org

0

0 1 lembaga

400 300 orang 0

400 340 orang 0

80 4 Org

400 380 orang

10 Org

60 4 Org

850 1 lembaga

850 1 lembaga

600 440 orang

650

1.760

60 15 Org

60 20 Org

65 20 Org

50 4 Org

50 4 Org

50 18 Org

850 1 lembaga

850 1 lembaga

900 1 Lmbga

4 Desa

269,5 6 Desa

260 8 Desa

260 10 Desa

260 12 Desa

270 14 Desa

280 50 desa

80 Org

874,1 80 Org

200 80 Org

200 80 Org

200 80 Org

200 80 Org

220 80 Org

500 480 orang

500 540 orang

500 550 orang

500 560 orang

500 560 orang

0

0 420 orang

0

0 1 Keg

75 1 Keg

75 1 Keg

75 1 Keg

75 1 Keg

75 1 Keg

0

0 2 Keg

75 2 Keg

75 2 Keg

75 2 Keg

75 2 Keg

75

346,9 1 Keg

100 1 Keg

100 1 Keg

100 1 Keg

110 1 Keg

0

0

0

0 300 Org

1

300

10

50

15

150 400 Org

1

325

50

20

150 800 Org

1

325

50

25

150 1100 Org

1

325

60

250

30

60

150

4100 orang

1

250 120 17 Rekomendasi

0

0

0

1

120

2

120

4

120

4

120

6

85%

85%

75

85%

75

85%

75

85%

75

85%

75

85%


Disnakertrans

120 1 Keg

150 1500 Org

1

Disnakertrans

75

Disnakertrans

1

85%

Bab VIII - 26

No. Kode



1

2

3

1.12.04 Program URUSANPerlindungan WAJIB Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan


Besaran Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3

Naik 10 %

2013 Target

Rp.

5

203 Naik 10 %

2014 Target

6

7

225 Naik 10 %

Rp.

2015 Target

8

9

225 Naik 10 %

Rp.

10

2016 Target

11

225 Naik 10 %

2017 Target

Rp.

12

13

225 Naik 10 %

Rp.

14

16 Disnakertrans

55

25%

55

30%

60

35%

50

40%

50

40%

0%

80%

50

82%

50

85%

50

90%

80

95%

80

95%

0

0 20 Org

125 20 Org

0

0

1.500

138

120

150

150

125

125

320 1 Keg

350 1 Keg

250 1 Keg

300 1 Keg

300

100 1 DPA, 1 dok lap keu, 12 lap realisasi




120

165

160

180

160

165

Laporan Keuangan SKPD

150

Bimtek, pelatihan, sosialisasi, seminar dan workshop

169,9

2 dok

330,5 2 Keg,

0 26 lap

2 dok

50 20 Org

1 gedung lanjutan

140 2 Keg,

2 dok

1.075

50 20 Org

1 gedung lanjutan

160 2 Keg,

2 dok

1.100

50 20 Org

1 gedung lanjutan

160 2 Keg, dok

2

50 40 orang

500

-

160 2 Keg,

2 dok

-

160

0 2 Dok

120 2 Dok

150 2 Dok

150 2 Dok

150 3 Dok

150

284,7 26 lap

160 26 lap

200 26 lap

200 26 lap

200 26 lap

200

4.858

6.340

5.985

5.985


15

225 Naik 10 %

20%

785,7 1 Keg

2 Keg,

Rp.


20%

0

Rapat koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan, rapat dan konsolidasi pelaporan, LAKIP, LPPD Rentra, Renja dan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Laporan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, laporan Pengendalian Program dan Kegiatan JUMLAH URUSAN TENAGA KERJA (1.12)

1.13

2012 Target

4

Presentase perusahaan yang memenuhi norma kerja perempuan dan anak Perusahaan yang menerapkan pengupahan berdasarkan UMP Peningkatan kualitas dan kuantitas pengawas ketenagakerjaan 1.12.05 Program Peningkatan Sarana Terbangunnya gedung kantor dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran 1.12.06 Program Pelayanan Jasa Terselenggaranya pelayanan Administrasi administrasi perkantoran 1.12.07 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.12.08 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.12.09 Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan Program


5.565

5.215

KOPERASI DAN UMKM

1.13.01 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Meningkatnya jumlah koperasi Koperasi Berkualitas

986 koperasi

986 koperasi

88

1011 koperasi

90

1036 koperasi

90

1061 koperasi

10 koperasi

10 koperasi

196

15 koperasi

175

15 koperasi

175

20 koperasi

200

Koperasi berskla besar

3 koperasi

3 koperasi

-

5 koperasi

50

6 koperasi

50

7 koperasi

50

Koperasi Modern

2 koperasi

2 koperasi

-

10 koperasi

100

15 koperasi

100

15 koperasi

Sosialisasi Gemaskop

40 KUMKM

40 KUMKM

Meningkatnya jumlah penyaluran KUR (Rp. Milyar)

Rp. 100 Milyar

Rp. 100 Milyar

50

300 KUMKM

50

400 KUMKM

60

500 KUMKM

204

Rp. 100 Milyar

200

Rp. 100 Milyar

200

Rp. 100 Milyar


90 1086 koperasi

100

1112 koperasi

100

1112 koperasi

20 koperasi

200

30 koperasi

220

Dinas Koperindag

8 koperasi

75

9 koperasi

75

Dinas Koperindag

100

20 koperasi

120

20 koperasi

75

600 KUMKM

80

600 KUMKM

80

2.440 KUMKM

Dinas Koperindag

200 Rp. 100 Milyar

200

Rp. 100 Milyar

200

Rp. 580 Milyar

Dinas Koperindag

110 koperasi berkualitas 9 koperasi skala besar 120 82 koperasi modern

Dinas Koperindag

Dinas Koperindag

Bab VIII - 27

No. Kode



1

2

3

1.13.02 Program URUSANPengembangan WAJIB Akses & Kelembagaan KUMKM 1.13.03 Program Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB)

1.13.04 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM

Meningkatnya jumlah UMKM (unit)



2012 Target

4 60.378 UMKM

61.887 UMKM

2013 Target

Rp.

5

Rp.

6

2014 Target

7

Rp.

8

2015 Target

9

130

63.434 UMKM

125

65.020 UMKM

125

66.646 UMKM

Rp.

10


11

125 68.312 UMKM

Rp.

12

2017 Target

13

Rp.

14


15

16

150

70.020 UMKM

160

70.020 UMKM

Dinas Koperindag

Tersedianya data base KUKM 2 database

2 database

50

2 database

50

2 database

50

2 database

50

2 database

50

2 database

50

2 database

Dinas Koperindag

Jumlah Wira Usaha Baru 300 UMKM (WUB) KK Miskin yang difasilitasi modal usaha Jumlah Wira Usaha Baru (WUB) UMKM Potensial yang difasilitasi modal usaha Jumlah Wira Usaha Baru 30 UMKM (WUB) Mahasiswa yang difasilitasi modal usaha Meningkatnya transaksi bisnis 6 UMKM KUMKM melalui promosi produk Meningkatnya jaminan usaha bagi KUKM atas tersedianya Sertifikat Hak Atas Tanah

300 UMKM

1.500

200 UMKM

300

200 UMKM

300

200 UMKM

320

200 UMKM

320

200 UMKM

350

1.300 UMKM

Dinas Koperindag

200 UMKM

300

300 UMKM

600

300 UMKM

600

300 UMKM

600

400 UMKM

600

1.500 UMKM

Dinas Koperindag

0

0

30 UMKM

214

50 UMKM

200

50 UMKM

200

50 UMKM

200

50 UMKM

200

50 UMKM

200

280 UMKM

Dinas Koperindag

6 UMKM

217

12 KUMKM

200

12 KUMKM

200

12 KUMKM

200

12 KUMKM

200

12 KUMKM

200

66 KUMKM

Dinas Koperindag

0

700 UMKM

70

700 UMKM

70

700 UMKM

70

700 UMKM

100

700 UMKM

100

3.500 UMKM

Dinas Koperindag

0

5 orang

50

5 orang

50

5 orang

50

5 orang

50

5 orang

50

25 orang

Dinas Koperindag

35

24 kali monev

50

24 kali monev

50

24 kali monev

50 24 kali monev

80

24 kali monev

130

24 kali monev

Dinas Koperindag

325

85%

400

90%

340

100%

420

100%

Dinas Koperindag

0

Tersedianya tenaga Pembina dan pengelola koperasi termasuk UMKM yang mengikuti diklat ketrampilan teknis dan manajerial

0

0 0 orang

Terlaksananya monitoring 12 kali monev dan evaluasi program KUMKM

0

12 kali monev

1.13.05 Program Peningkatan Persentase peningkatan Kualitas Perencanaan Bidang koordinasi & sinkronisasi Koperindag program KUMKM lintas Pusat, provinsi dan Kab/Kota, lintas sektor dan lintas pelaku

75% 75%

324

80%

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi program Koperindag 1.13.06 Program Pelayanan Persentase pelayanan jasa Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran 1.13.07 Program Peningkatan Sarana Persentase ketersediaan dan Prasarana Aparatur sarana prasarana SKPD

85% 85%

100

90%

100

95%

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

Dinas Koperindag

85% 85%

350

90%

350

95%

350

100%

340

100%

340

100%

400

100%

Dinas Koperindag

100%

Dinas Koperindag

1.13.08 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

90% 90%

100%

Dinas Koperindag

Persentase pelayanan dan akuntabilitas keuangan SKPD

JUMLAH URUSAN KOPERASI DAN UMKM (1.13)

75% 75%

657

150

85%

90%

4.265


650

150

3.585

100%

100%

800

150

4.120

100%

100%

450

800

150

4.220

95%

100%

100%

700

150

4.155

100%

100%

800

150

4.505

Bab VIII - 28

No. Kode



1

2

3

1.14



2012 Target

4

2013 Target

Rp.

5

Rp.

6

2014 Target

7

Rp.

8

2015 Target

9

Rp.

10

2016 Target

11

Rp.

12

2017 Target

13

Rp.

14



15

16

URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL

1.14.01 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

1.14.02 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan Laporan pemantauan terhadap 23 PMA dan minimal 13 PMDN dalam bentuk LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)

Penyelenggaraan pelayanaan 3 Laporan pemantauan terhadap 13 PMA/Tahun dan 3 PMDN/Tahun dalam bentuk LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) 35 kali bimbingan pelaksnaan 1 kali bimbingan penanaman modal pelaksnaan penanaman modal

Penyelenggaraan pelayanaan 3 15 LKPM PMA dan 5 LKPM PMDN

Dukungan Kab/kota dalam bentuk regulasi/kebijakan untuk penciptaan iklim investasi yang kondusif 5 Seri Status investasi Daerah 2 Seri Status investasi Daerah

-

1 Seri Status investasi Daerah

200


10 kerjasama investasi PMA, 13 kerjasama dan 13 PMDN investasi PMA, dan 3 PMDN 1) 5.000 Booklet, 5.000 5.000 Booklet, leaflet, 5.000 CD Profil 5.000 leaflet, 200 investasi, 2.500 buku potensi CD Profil investasi investasi, 200 buku potensi investasi

2 kerjasama investasi PMA, dan 2 PMDN 5.000 Booklet, 5.000 leaflet, 200 CD Profil investasi, 200 buku potensi investasi

300

2 kerjasama investasi PMA, dan 2 PMDN 1.000 Booklet, 1.000 leaflet, 1.000 CD Profil investasi, 500 buku potensi investasi

2 kerjasama investasi PMA, dan 2 PMDN 200 1.000 Booklet, 1.000 leaflet, 1.000 CD Profil investasi, 500 buku potensi investasi

2) Touch Screen Informasi Investasi dan Billboard di hotel dan bandara

-

-

-

Pengadaan 2 Touch Screen dan 2 Billboard

Maintenance dan Update Data



3) 360 berita investasi di media cetak dan elektronik

52 berita 72 berita investasi di investasi di media cetak dan media cetak dan elektronik elektronik -

72 berita investasi di media cetak dan elektronik 1 profil investasi pada majalah nasional dan internasional

Pengadaan 1 Touch Screen, Maintance dan Update data 72 berita investasi di media cetak dan elektronik

72 berita investasi di media cetak dan elektronik

72 berita investasi di media cetak dan elektronik

1 profil investasi pada majalah nasional dan internasional


5) 520 kali update website promosi investasi (2 kali seminggu)

240 kali update website promosi investasi





6) Operasionalisasi SPIPISE dan SIPID

Penyiapan Sistem Penyiapan Sistem dan Infrastruktur dan Infrastruktur penunjang penunjang

Penyiapan Sistem dan Infrastruktur penunjang

Operasionalisasi SPIPISE dan SIPID


72 berita investasi di media cetak dan elektronik 1 profil investasi pada majalah nasional dan internasional 104 kali update website promosi investasi Operasionalisa si SPIPISE dan SIPID

4) 5 profil investasi pada majalah nasional dan internasional

1 kali bimbingan pelaksnaan penanaman modal

215 75

-

Penetapan Ranperda dan 15 LKPM PMA dan 5 LKPM PMDN

150

Sosialisasi dan Implementasi 50 17 LKPM PMA dan 7 LKPM PMDN

7 kali bimbingan pelaksnaan penanaman modal -

1 Kabupaten

200


150 Implementasi Perda PTSP Penanaman 50 19 LKPM PMA dan 9 LKPM PMDN

7 kali bimbingan pelaksnaan penanaman modal 75 1 Kabupaten

200


250


200

255

200

1 Seri Status investasi Daerah 2 kerjasama investasi PMA, dan 2 PMDN 1.000 Booklet, 1.000 leaflet, 1.000 CD Profil investasi, 500 buku potensi investasi

150 50

Implementasi PTSP 21 LKPM PMA dan 11 LKPM PMDN


200

1 Seri Status investasi Daerah 255 2 kerjasama investasi PMA, dan 2 PMDN 200 1.000 Booklet, 1.000 leaflet, 1.000 CD Profil investasi, 500 buku potensi investasi

150 50

Sintesa PTSP Penanaman Modal 23 LKPM PMA dan 13 LKPM PMDN

150 Implementasi PTSP Penanaman Modal 50 23 LKPM PMA dan 13 LKPM PMDN

7 kali bimbingan pelaksnaan penanaman modal 100 1 Kota

200

255

200

1 Seri Status investasi Daerah 2 kerjasama investasi PMA, dan 2 PMDN 1.000 Booklet, 1.000 leaflet, 1.000 CD Profil investasi, 500 buku potensi investasi

BID

35 kali bimbingan pelaksnaan penanaman modal 100 6 Kabupaten/kota

200

BID


255

23 kerjasama investasi PMA, dan 13 PMDN 200 5.000 Booklet, 5.000 leaflet, 5.000 CD Profil investasi, 2.500 buku potensi investasi Touch Screen Informasi Investasi dan Billboard di bandara 270 berita investasi di media cetak dan elektronik






BID


Bab VIII - 29

BID

No. Kode



1

2

3

URUSAN WAJIB



2012 Target

4

Sewa Tempat pemasangan bilboard di Bandara Internasional

-

-

30 kali berpartisipasi pada pameran Dalam Negeri, 10 kali pameran luar negeri dan 5 kali pelaksana GPID

8 kali berpartisipasi pada pameran DN dan 2 Kali pada pameran LN

6 kali berpartisipasi pameran DN, 2 kali LN dan 1 kali pelaksana GPID Tingkat Nasional

Kemitraan 5 investor dan UMKM

-

-

5 dokumen perencanaan BID 1 dokumen 1 dokumen perencanaan BID perencanaan BID 5 LAKIP 1 Renstra 2012-2017 5 Renja 5 laporan Tahunan 5 LKPJ 5 LPPD 60 Laporan Bulanan

1 LAKIP 12 Laporan Bulanan 1 Renja 1 laporan Tahunan 1 LKPJ 5 LPPD

5 kali Forum SKPD Kab/Kota Bid. PM

1 LAKIP 12 Laporan Bulanan 1 Renja 1 laporan Tahunan 1 LKPJ 5 LPPD 12 Laporan Bulanan 5 kali Forum SKPD Kab/Kota Bid. PM 1 Renstra BID

5 kali marketing intelijen

Sistem Informasi Kegiatan Internal

1)60 aparat kab/kota terlatih 19 aparat Prov. dalam pelayanan investasi Terlatih dlm bidang investasi 2) 35 aparat Prov. Terlatih dlm bidang investasi

19 aparat Prov. Terlatih dlm bidang investasi

26 orang S2 dan 1 org S3

Rp. -

-

2013 Target

5

Sewa Tempat pemasangan bilboard di Bandara Internasional 430 6 kali berpartisipasi pameran DN, 2 kali LN dan 1 kali pelaksana GPID Tingkat Nasional Kemitraan 1 investor dan UMKM 350 1 dokumen perencanaan BID 1 LAKIP

Rp.

6

2014 Target

7

350 Sewa Tempat pemasangan bilboard di Bandara Internasional 280 6 kali berpartisipasi pameran DN, 2 kali LN dan 1 kali pelaksana GPID 125

250

Kemitraan 1 investor dan UMKM 1 dokumen perencanaan BID

Perda tentang Kemudahan Investasi di Provinsi Gorontalo yang telah direvisi, Pergub tentang kemudahan investasi dan 10 rumusan sintesis kebijakan investasi

8

2015 Target

9

350 Sewa Tempat pemasangan bilboard di Bandara Internasional 280 6 kali berpartisipasi pameran DN, 2 kali LN dan 1 kali pelaksana GPID

125


250

1 dokumen perencanaan BID

1 Renja 1 laporan Tahunan 1 LKPJ 5 LPPD 12 Laporan Bulanan

1 LAKIP 12 Laporan Bulanan 1 Renja 1 laporan Tahunan 1 LKPJ 5 LPPD 12 kali Forum SKPD Kab/Kota

1 LKPJ 5 LPPD 12 kali Forum SKPD Kab/Kota

1 kali Forum SKPD Kab/Kota






Penyiapan Sistem Informasi Kegiatan Internal 100 12 aparat kab/kota terlatih dalam pelayanan investasi 10 aparat Prov. Terlatih dlm bidang investasi

Implementasi Sistem Informasi Kegiatan Internal


12 aparat kab/kota terlatih dalam pelayanan investasi

100 12 aparat kab/kota terlatih dalam pelayanan investasi



Sosialisasi dan Implementasi Perda Kemudahan Investasi dan 2 rumusan kebijakan investasi

100 Implementasi Perda Kemudahan Investasi dan 2 rumusan kebijakan investasi

100

3) 30 pelaku UMKM 1.14.03 Program Penyiapan Sumber Daya Investasi

Rp.

1 LAKIP 12 Laporan Bulanan 1 Renja 1 laporan Tahunan

10 pelaku UMKM Perda No.2 Tahun 2004 Tentang Kemudahan Investasi di Provinsi Gorontalo

Rumusan 2 kebijakan investasi

132 Penetapan revisi perda dan Pergub Kemudahan Investasi & 2 rumusan Kebijakan Investasi


100

Rp.

10

2016 Target

11

360 Sewa Tempat pemasangan bilboard di Bandara Internasional 300 6 kali berpartisipasi pameran DN, 2 kali LN dan 1 kali pelaksana GPID 125

Kemitraan 1 investor dan UMKM 250 1 dokumen perencanaan BID 1 LAKIP 12 Laporan Bulanan 1 Renja 1 laporan Tahunan 1 LKPJ 5 LPPD 12 kali Forum SKPD Kab/Kota 1 kali Forum SKPD Kab/Kota 1 kali marketing intelijen Implementasi Sistem Informasi Kegiatan Internal 100 12 aparat kab/kota terlatih dalam pelayanan investasi 5 aparat Prov. Terlatih dlm bidang investasi 10 pelaku UMKM 100 Implementasi Perda Kemudahan Investasi dan 2 rumusan kebijakan investasi

Rp.

12

2017 Target

13

Rp.

14



15

16

360 Sewa Tempat pemasangan bilboard di Bandara Internasional

360 Sewa Tempat pemasangan bilboard di Bandara Internasional

300 6 kali berpartisipasi pameran DN, 2 kali LN dan 1 kali pelaksana GPID

320 30 kali berpartisipasi pada pameran DN, 10 kali pameran LN dan 5 kali pelaksana GPID

125


125 Kemitraan 5 investor dan UMKM

250


250


1 LAKIP 12 Laporan Bulanan 1 Renja 1 laporan Tahunan

5 LAKIP 1 Renstra 2012-2016

1 LKPJ 5 LPPD 12 kali Forum SKPD Kab/Kota

5 LKPJ 5 LPPD 60 Laporan Bulanan

5 Renja 5 laporan Tahunan







100 12 aparat kab/kota terlatih dalam pelayanan investasi

100 1)60 aparat kab/kota terlatih dalam pelayanan investasi

5 aparat Prov. Terlatih dlm bidang investasi 10 Pelaku UMKM 100

Sintesa Perda Kemudahan Investasi

2) 35 aparat Prov. Terlatih dlm bidang investasi 3) 30 pelaku UMKM 100 Implementasi Perda Kemudahan Investasi dan rumusan 10 kebijakan investasi

Bab VIII - 30

BID

No. Kode



1

2

3

URUSAN WAJIB


4


2012 Target

Perda dan Pergub tentang Draft Ranperda PTSP, serta UPT PTSP dan Pergub PTSP Provinsi Gorontalo beroperasi Prov. Gorontalo secara otonom 6 Kawasan Invesmas di kab/kota

1 Kabupaten

30 Feasibility Study Potensi investasi Daerah dan 5 FS objek investasi besar

2 Feasibility 1 Feasibility Study Potensi Study Potensi investasi Daerah investasi Daerah

1.14.04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) 5 RKA dan 5 DPA, 60 laporan bulanan, 10 kali laporan semesteran, 5 Laporan Tahunan Keuangan

1 RKA dan 1 DPA, 12 laporan bulanan, 2 kali laporan semesteran, 1 Laporan Tahunan Keuangan


1.16.05 Program Pelayanan Jasa administrasi Perkantoran

Terselenggaranya administrasi perkantoran secara efektif dan efisien

Penyelenggaraan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien

Penyelenggaraan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien

1.14.06 Program Peningkatan Sarana Penyediaan sarana dan Penyediaan dan Prasarana Perkantoran prasarana perkantoran secara sarana dan efektif dan efisien prasarana perkantoran secara efektif dan efisien JUMLAH URUSAN PENANAMAN MODAL (1.14) 1.15.

1 Kabupaten

Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran secara efektif dan efisien

2013 Target

Rp.

5

Penetapan Ranperda dan Ranpergub PTSP Provinsi Gorontalo 220 1 Kawasan Invesmas di kab/kota 245 6 Feasibility Study Potensi investasi masyarakat dan 1 FS Objek investasi besar 84


250 Penyelenggaraa n administrasi perkantoran secara efektif dan efisien 355 Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran secara efektif dan efisien 3.156

Rp.

6

2014 Target

7

Rp.

8

Sosialisasi dan Implementasi PTSP Penanaman Modal 200

225

85

2015 Target

9

10

Implementasi Perda PTSP Penanaman Modal

1 Kawasan Invesmas di kab/kota 6 Feasibility Study Potensi investasi masyarakat dan 1 FS Objek investasi besar

200


85

225

200


85

250 Penyelenggaraan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien

300 Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran secara efektif dan efisien


3.220

2016 Target

11

Rp.

12

Implementasi PTSP Penanaman Modal



3.190

Rp.


1 Kawasan Invesmas di kab/kota 225 6 Feasibility Study Potensi investasi masyarakat dan 1 FS Objek investasi besar 1 RKA dan 1 DPA, 12 laporan bulanan, 2 kali laporan semesteran, 1 Laporan Tahunan Keuangan 250 Penyelenggara an administrasi perkantoran secara efektif dan efisien 300 Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran secara efektif dan efisien 3.250

2017 Target

13

Rp.

14

Sintesa PTSP Penanaman Modal

200

225

85



15

16

Implementasi PTSP Penanaman Modal

BID

200 6 Kawasan Invesmas Kab/kota di kab/kota 235

30 Feasibility Study Prov. Gorontalo Potensi investasi masyarakat dan 1 FS objek investasi besar

85 1) 5 RKA dan 5 DPA, Prov. Gorontalo 60 laporan bulanan, 10 kali laporan semesteran, 5 Laporan Tahunan Keuangan


250 Terselenggaranya administrasi perkantoran secara efektif dan efisien



3.250


3.280

KEBUDAYAAN

1.15.01 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.15.02 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah 1.15.03 Program Pengembangan Membangun kemitraan Kerjasama Pengelolaan pengelolaan kebudayaan Kekayaan Budaya antar daerah 1.15.04 Program Pengelolaan Pengembangan Kesenian dan Keragaman Budaya Kebudayaan Daerah JUMLAH URUSAN KEBUDAYAAN (1.15)

1 Kegiatan

66

1 Kegiatan

73

1 Kegiatan

80

1 Kegiatan

88

1 Kegiatan

97

1 Kegiatan

106

Dikpora

40 Org

838

40 Org

922

40 Org

1014

40 Org

1.115

40 Org

1.227

40 Org

1350

Dikpora

2 Kegiatan

29

2 Kegiatan

32

2 Kegiatan

35

2 Kegiatan

39

2 Kegiatan

42

2 Kegiatan

47

Dikpora

4 Kegiatan

563

4 Kegiatan

620

4 Kegiatan

681

4 Kegiatan

750

4 Kegiatan

825

4 Kegiatan

907

Dikpora

1.496


1.647

1.810

1.992

2.191

2.410

Bab VIII - 31

No. Kode



1

2

3

1.16.


4


2012 Target

5

Rp.

2014 Target

6

7

Rp.

2015 Target

8

9

2016 Target

Rp.

10

11

2017 Target

Rp.

12

Rp.

13

14


15

16

URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.16.01 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1.16.02 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 1.16.03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.16.04 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Dikpora

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

160 org

70 Org

654

70 Org

719

70 Org

791

70 Org

870

70 Org

958

70 Org

1.053

Penyelenggaraan Olahraga Masyarakat

100 org

180 Org

243

180 Org

267

180 Org

294

180 Org

323

180 Org

355

180 Org

391

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

1 KEG

415 Org

1.566

415 Org

1.722

415 Org

1.894

415 Org

2.084

415 Org

2.292

415 Org

2.521

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

1 KEG

219 Org

1.219

219 Org

1.341

219 Org

1.476

219 Org

1.624

219 Org

1.786

219 Org

1.965

1 KEG

62 Atlet

722

62 Atlet

794

62 Atlet

873

62 Atlet

960

62 Atlet

1.056

62 Atlet

1.162

1.16.05 Program Pembinaan dan Pembinaan Cabang Olahraga Pemasyarakatan Olah Prestasi Di Tingkat Daerah Raga

Dikpora

Dikpora

Dikpora

Dikpora

JUMLAH URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (1.16) 1.17.

2013 Target

Rp.


4.404

4.843

5.328

5.861

6.447

7.092

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.17.01 Pendidikan Politik Masyarakat 1.17.02 Peningkatan Wawasan Kebangsaan / Peningkatan Pemantapan 4 Pilar Negara (Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI

Terlaksananya Penyuluhan Kepada Masyarakat dalam Meningkatnya sikap dan karakter masyarakat yang berwawasan kebangsaan dalam membangun kehidupan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai dan semangat kebangsaan serta konstiusi nasional Meningkatnya pemantapan pembauran bangsa, ketahanan bangsa serta wawasan kebangsaan dan demokrasi 1.17.03 Peningkatan Toleransi dan Terlaksananya penguatan Kerukunan dalam Kehidupan kerukunan umat beragama Beragama masyarakat melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 1.17.04 Peningkatan Keamanan dan Meningkatnya Stabilitas Kenyamanan Lingkungan Keamanan Daerah dan Pemantapan Fungsi KOMINDA Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan melalui FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Terlaksananya LSM/Ormas yang mendapat penguatan dan pendataan LSM/Ormas Terlaksananya Pemantauan Orang Asing Terlaksanaya Pembinaan Terhadap FKDM dlm Menunjang Stabilitas Daerah

550 Orang

450 Orang

925

400 Orang

850

450 Orang

850

250 Orang

850

250 Orang

925

200 Orang

850

1.550 Orang

Kesbangpol

100 Orang

100 orang

135

200 Orang

225

300 Orang

230

300 Orang

230

200 Orang

275

200 Orang

230

1.200 Orang

Kesbangpol

100 Orang

100 orang

130

100 Orang

100

125 Orang

100

100 Orang

100

100 Orang

100

100 Orang

100

525 Orang

Kesbangpol

100 Orang

100

125 Orang

100

125 Orang

100

125 Orang

100

125 Orang

100

600 Orang

Kesbangpol

73%

325

75%

75%

Kesbangpol

Kesbangpol

100 Orang

70%

200 Orang

100 LSM/ Ormas

70%

270

70%

305

70%

300

72%

300

300

200 Orang

185

200 Orang

200

250 Orang

200

200 Orang

200

200 Orang

225

200 Orang

200

1.050 Orang

110 LSM/ Ormas

89

110 LSM/ Ormas

100

140 LSM/ Ormas

110

160 LSM/ Ormas

110

180 LSM/ Ormas

120

200 LSM/ Ormas

110

200 LSM/ Ormas

20 Kali

-

4 Kali

50

4 Kali

50

4 Kali

50

4 Kali

50

4 Kali

50

4 Kali

50

-

3 Kali

269

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Kesbangpol Kesbangpol

Bab VIII - 32

No. Kode



1

2

3

1.17.05 Peningkatan pemberantasan Meningkatnya pemahaman URUSAN WAJIB penyakit masyarakat masyarakat tentang penyakit masyarakat 1.17.06 Peningkatan Pemberdayaan Meningkatnya pemahaman Masyarakat masyarakat tentang ketahanan ekonomi dalam menunjang stabilitas daerah Meningkatnya Koordinasi dan Komunikasi Ba Kesbang se Prov. Gtlo dalam rangka Stabilitas Keamanan Daerah 1.17.07 Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



2012 Target

4

2013 Target

Rp.

5

-

100 Orang

4 Kali

16 Orang

1.17.08 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp.

6

2014 Target

7

Rp.

8

2015 Target

9


Rp.

10

2016 Target

11

Rp.

12

2017 Target

13

Rp.

14


15

16

300 orang

210

300 orang

220

250 Orang

220

250 Orang

240

250 Orang

220

1.350 Orang

Kesbangpol

100 orang

122

200 orang

200

250 Orang

210

250 Orang

210

250 Orang

225

250 Orang

210

1.200 Orang

Kesbangpol

4 Kali

92

4 Kali

150

4 Kali

150

4 Kali

150

4 Kali

150

4 Kali

150

20 Kali

Kesbangpol

330

18 Orang

200

18 Orang

200

20 Orang

200

20 Orang

210

20 Orang

200

25 Orang

Kesbangpol

16 org

Terlaksananya Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.17.09 Program Peningkatan Sarana Meningkatnya sarana dan dan Prasarana Aparatur prasarana yang representatif

0

20%

463

20%

470

20%

470

20%

470

20%

480

20%

470

Kesbangpol

0

20%

263

20%

120

20%

120

20%

120

20%

120

20%

120

Kesbangpol

1.17.10 Program Peningkatan Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Sistem Keuangan Badan Kesbang & Pelaporan Capaian Kinerja Politik Yang Akuntabel dan Keuangan JUMLAH URUSAN KESBANG & POLITIK DALAM NEGERI (1.17)

0 3 dok

120

Kesbangpol

1.18

47 3 dok

120 3 dok

3.370

120 3 dok

3.400

120 3 dok

3.430

125 3 dok

3.430

3.670

3.430

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.18.01 Legislasi rancangan peraturan perundang undangan

1.18.02 Publikasi peraturan perundang undangan

Tersusunnya produk hukum daerah :

Biro Hukum dan Organisasi

- Rancangan Peraturan Daerah - Keputusan Kepala Daerah - Peraturan Gubernur Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah - Tesedianya : » Himpunan Lembaran Daerah » Himpunan Berita Daerah » Himpunan Keputusan Gubernur » Katalog Keputusan/ Peraturan Gubernur Tersedianya SDM bidang hukum yang berkualitas Koordinasi dan kerjasama SJDIH Rapat koordinasi dengan instansi bid. Hukum terkait pusat dan daerah Meningkatnya pemahaman aparat mengenai peraturan perundang-undangan

3 223 21

10 270 30

195 67 118

10 270 30

250 100 120

10 300 25

250 100 120

10 300 25

250 22 30

10 300 25

250 22 30

10 300 25

270 26 30

50 1470 130 Biro Hukum dan Organisasi

4 2

100

13

100

20

2

20

100

24

100

24

100

26

402

50

8

50

10

50

10

50

8

50

8

50

10

250

100

15

100

20

100

20

100

16

100

15

100

16

500

50

7

50

8

50

8

50

8

50

8

50

10

250

3

24

3

30

3

30

3

24

3

24

3

24

15

2

17

2

35

2

35

2

17

2

18

2

20

10

3

105

17


Bab VIII - 33

No. Kode



1

2

3

1.18.03 Koordinasi kerjasama dan URUSAN WAJIB Pendampingan Advokasi Hukum


Terlaksananya penyelesaian penanganan kasus di Badan peradilan Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Masalah Hukum

1.18.07

1.18.08

2

9

9

15

15

2013 Target

Rp.

5

Terpenuhinya dokumen perencanaan anggaran, Laporan keuangan dan LAKIP

6

2014 Target

7

Rp.

8

2015 Target

9

Rp.

10

2016 Target

11

Rp.

12

2017 Target

13

Rp.

14

16 Biro Hukum dan Organisasi

3

340

4

340

3

340

3

350

5

370

18

10

12

35

10

35

8

40

10

40

12

40

52

17

35

10

35

15

45

16

45

14

45

72

85

240

97

240

100

250

115

250

120

310

517

35


15

140

80

125

1

100

1

150

1

150

1

200

1

200

1

244

5

150

41

150

100

150

100

150

100

150

100

150

150

750

4

80

4

100

4

100

4

100

4

100

20

4

80

4

90

4

40

4

40

4

40

20

8

350

5

350

5

300

5

300

5

300

28

6

200

6

250

6

250

6

250

6

250

30

1

186

1

186

1

186

1

186

1

186

5

384

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

0 1 dok

148


20%

264

20%

341

20%

351

20%

350

20%

350

20%

350

100%


0

20%

216

20%

380

20%

380

20%

300

20%

300

20%

300

100%


150

3 dok

0 3 dok

141 3 dok

1 Buku

2 Paket


0

150 3 dok

2.190 Tersedianya Buku Standar Satuan harga Terlaksananya pengembangan sistim informasi terhadap layanan publik melalui penerapan egovernment (e-proc, ereport, e-economic, serta emonev) Terlaksananya Pelatihan sistem-e procurement / LPSE Provinsi Gorontalo untuk panitia dan PPK Terlaksananya Pelatihan sistem-e procurement / LPSE Provinsi Gorontalo untuk Penyedia Jasa/Vendor LPSE

Rp.


1

Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah tentang HAM Tersedianya SDM bidang HAM yang profesional Koordinasi penyelesaian pelanggaran HAM Peningkatan Kapasitas Tertatanya organisasi Kelembagaan perangkat daerah Tersusunnya sistem dan prosedur pelayanan (SOP) Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Penataan Daerah Otonomi Fasilitasi Pemantapan SOTK Baru Pemerintah Daerah Otonom Baru Program Pelayanan Terpenuhinya pelayanan Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran di Biro Hukum dan Organisasi Program Peningkatan Sarana Meningkatnya sarana dan dan Prasarana Aparatur prasarana yang representatif

1.18.09 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Total Biro Hukum 1.18.10 Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1.18.11 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik

4

73

1.18.04 Perlindungan dan Penegakan Tersedianya data pemenuhan HAM dan pelanggaran HAM

1.18.06

2012 Target

4

Tersusunnya tata perjanjian kerjasama Terevaluasinya Kinerja PPNS

1.18.05


3.260 1 Buku

4 Paket

346

150 3 dok

69

150 3 dok

3.350 1 Buku

74

150 3 dok

3.050 1 Buku

80

3.060 1 Buku

86


3.267 1 Buku

92

1 Buku

Badan Kuangan Daerah

4 Paket

301

4 Paket

320

4 Paket

320

4 Paket

320

4 Paket

350

4 Paket

Biro P2E

20 Kali

22 Kali

125

24 Kali

185

24 Kali

185

26 Kali

185

27 Kali

195

30 Kali

Biro P2E

5 Kali

10 Kali

100

12 Kali

125

12 Kali

125

14 Kali

125

14 Kali

125

15 Kali

Biro P2E


Bab VIII - 34

No. Kode



1

2

3

URUSAN WAJIB

1.18.12 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.18.13 Program Pengendalian Pembangunan Ekonomi

Peningkatan Kapasitas SDM pengolah LPSE Fasilitasi Pembentukan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Gorontalo / Kab./Kota Terlayaninya paket pengadaan melalui ULP Terlaksananya monitoring proyek Pembangunan pada Kab/Kota



2012 Target

4

5

Rp.

6

2014 Target

7

8

9

14 org

Rp.

10 120

2016 Target

11

16 org

Rp.

12 120

2017 Target

13

18 org

Rp.

14 120

15

16

18 org

Biro P2E

80

1 Unit

1 Unit

180

Diperkirakan Telah Bediri Sendiri Dalam Satu OTK yang dibentuk melalui PERDA

Biro P2E

300 Paket

100

Diperkirakan ULP Telah Bediri Sendiri Dalam Satu OTK yang dibentuk melalui PERDA

Biro P2E

290 Proyek yang termonitor

120

2015 Target

10 org

290 Paket

12 org

Rp.


5 orang

100 Paket yang termonitor

264

300 Paket yang termonitor

270

350 Proyek termonitor

350


356


307


360


Biro P2E

4 kali

124

4 kali

124

4 kali

180

4 kali

124

4 kali

124

4 kali

125

4 kali

Biro P2E

2 kali

80

4 kali

100

6 kali

150

6 kali

150

6 kali

150

6 kali

Biro P2E

1 Kali

6 Kali

360

6 Kali

365

6 Kali

285

6 Kali

245

6 Kali

290

6 Kali

Biro P2E

1 Kali

12 Kali

120

12 Kali

125

12 Kali

100

12 Kali

100

12 Kali

100

12 Kali

Biro P2E

Terlaksananya Rakorev 4 kali Pembangunan antar SKPD Terlaksananya Rakorev Mobile Kegiatan 0 kali Pembangunan pada Kab/Kota Terlaksananya Bimtek Pengisian Format Kendali Penyerapan Anggaran Dan Sosialisasi Inpres No. 3 Tahun 2010 pada Kab/Kota Terlaksananya percepatan penyerapan anggaran APBD melalui Pra Rapim dan Rapim SKPD Tersedianya data peningkatan indikator Ekonomi Makro daerah Gorontalo Terlaksananya Konsultasi dan Evaluasi pembangunan antar pemerintah daerah maupun pusat pada sektor perekonomian Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi pengendalian inflasi daerah melalui TPIPED

2013 Target

Rp.


1 Dok

1 Dok

64

1 Dok

65

1 Dok

85

1 Dok

90

1 Dok

90

1 Dok

90

1 Dok

Biro P2E

2 Kali

4 kali

100

5 kali

100

5 kali

125

5 kali

125

5 kali

125

5 kali

125

5 kali

Biro P2E

1 Kali

4 Kali

100

4 Kali

100

6 Kali

125

6 Kali

100

6 Kali

100

6 Kali

100

6 Kali

Biro P2E

2 kali

64

2 kali

65

2 kali

85

2 kali

85

2 kali

85

2 kali

85

2 kali

Biro P2E

6 Kali

150

8 Kali

175

10 Kali

175

12 Kali

175

14 Kali

175

14 Kali

Biro P2E

4 kali

100

6 kali

120

8 kali

120

10 kali

120

12 kali

150

12 kali

Biro P2E

Terlaksananya Rakorev pada bidang perkekonomian Pengembangan SDM pada Bidang Perekonomian Masyarakat Terlaksananya Koordinasi pada 6 Kab/Kota mengenai Produksi Daerah pada sektor pertanian,perikanan, Perindustrian Perdagangan, 2 kali Transportasi dan Pariwisata sebagai bahan Kebijakan dan untuk meningkatkan Investasi Daerah. 1.18.14 Program Pelayanan Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran 1.18.15 Program Peningkatan Sarana Meningkatnya Pelayanan dan Prasarana Aparatur Sarana dan prasarana Perkantoran Total Biro P2E

0

20%

532

20%

200

20%

215

20%

180

20%

180

20%

190

100%

Biro P2E

0

20%

452

20%

180

20%

200

20%

160

20%

160

20%

170

100%

Biro P2E

2.046


2.800

3.000

2.800

2.711

2.900

Bab VIII - 35

No. Kode



1

2

3

1.18.16 Peningkatan Kapasitas Jumlah Pembahasan URUSAN WAJIB Lembaga Perwakilan Rakyat Ranperda yang difasilitasi Daerah Sekretariat DPRD Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi yang difasilitasi Sekretariat DPRD Rapat Paripurna yang difasilitasi Sekretariat DPRD kegiatan Reses yang difasilitasi Sekretariat DPRD Tenaga Ahli, Kelompok Pakar, Tim Ahli yang disiapkan oleh Sekretariat DPRD Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan yang difasilitasi Sekretariat DPRD Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi Sekretariat DPRD Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang difasilitasi Sekretariat DPRD


4


2012 Target

1 Perda

6 Peraturan Daerah

2013 Target

Rp.

5

6.688

Rp.

2014 Target

6

7

6 Peraturan Daerah

6.688

6 Peraturan Daerah

Rp.

2015 Target

8

9

6.688 6 Peraturan Daerah


Rp.

10

11

6.688

6 Peraturan Daerah

2017 Target

Rp.

12

13

6.848 6 Peraturan Daerah

Rp.

14

15

16

7.008

Sekretariat DPRD

14 kali kegiatan

40 kali kegiatan

285 40 kali kegiatan

300

40 kali kegiatan

281

40 kali kegiatan

281

40 kali kegiatan

281

40 kali kegiatan

281

Sekretariat DPRD

14 kali kegiatan

40 kali kegiatan

40 kali kegiatan 3 kali Reses

1.601

40 kali kegiatan

1.601

Sekretariat DPRD

1.761

3 kali Reses

1.761

Sekretariat DPRD

10.737 Dapat menyediakan 7 orang kelompok pakar/tim ahi/staf ahli 862 84 kali kegiatan

10.737

Sekretariat DPRD

862

Sekretariat DPRD

1 kali Kegiatan Reses -

44 kali kegiatan

1.601 40 kali kegiatan

1.601

40 kali kegiatan

1.601

40 kali kegiatan

1.601

3 kali Reses

1.761

3 kali Reses

1.761

3 kali Reses

1.761

3 kali Reses

1.761

Dapat menyediakan 7 orang kelompok 84 kalipakar/tim kegiatan

10.737

Dapat menyediakan 7 orang kelompok 865 84 kalipakar/tim kegiatan

10.737

10.737 Dapat menyediakan 7 orang kelompok pakar/tim ahi/staf ahli 862 84 kali kegiatan

10.737

Dapat menyediakan 7 orang kelompok ahi/staf 869 pakar/tim 84 kali kegiatan

862

Dapat menyediakan 7 orang kelompok 84 kali kegiatan

34 kali kegiatan kunjungan


152 kali Media 365 kali Media Cetak dan 20 kali Cetak dan 50 kali Media Elektronik Media Elektronik

1.18.17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran di Sekretariat DPRD 1.18.18 Program Peningkatan Sarana Meningkatnya sarana dan dan Prasarana Aparatur prasarana yang representatif

12 kali

12 kali

1.18.19 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Total Sekretariat DPRD 1.18.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

3 dok

Terpenuhinya dokumen perencanaan anggaran, Laporan keuangan dan LAKIP

3.344 96 kali kegiatan kunjungan

3.344


3.344


1.100

1.210

365 kali Media Cetak dan 50 kali Media Elektronik

1.046


365 kali Media Cetak dan 50 kali Media Elektronik 932 12 kali

3.344

96 kali kegiatan kunjungan 1.046 365 kali Media Cetak dan 50 kali Media Elektronik 950 12 kali

3.344


3.344

Sekretariat DPRD

1.046


1.046

Sekretariat DPRD

950 12 kali

950

Sekretariat DPRD

950 12 kali

950 12 kali

3.337 12 kali

3.500 12 kali

4.000 12 kali

4.000 12 kali

4.000 12 kali

4.000

Sekretariat DPRD

150 3 dok

150 3 dok

150 3 dok

150 3 dok

150 3 dok

150

Sekretariat DPRD

30.800

31.110

31.420

31.420

31.580

31.740

Terlaksananya pengawasan/ pemeriksaan internal secara berkala Jumlah Laporan Hasil pemeriksaan Reguler Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani dan dibuatkan laporan Jumlah SKTJM Hasil Pemeriksaan Thn 2002-2011 yang dibuat % Jumlah SKTJM Hasil Pemeriksaan 2012-2017 yang dibuat Frekwensi Pelaksanaan Sidang MP-TP/TGR Jumlah Laporan Pemutakhiran Data TLHP Tkt Nasional tahun 2012 Frekwensi Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Tk. Prov, Reg. dan Nas.


Inspektorat

57 LHP Reg 28 LHPK

135

975

143

1.050

143

1.140

143

1.140

143

1.140

143

1.150

907 LHP Reg

Inspektorat

30

383

34

400

38

421

42

421

46

421

46

425

264 LHPK

Inspektorat

5 Dok. TLHP, 42 5 Dok. TLHP, 300 SKTJM tahun SKTJM 2002-2011 100% SKTJM

0 0 laporan

3 Kali Sid MPTPTGR 1 laporan

18 kali koordinasi 24 kali koordinasi

400 5 Dok. TLHP, 317 SKTJM

500

250





100 % SKTJM Thn 2013





3 Kali Sid MPTPTGR 0


4 Kali Sid MPTPTGR


4 Kali Sid MPTPTGR

24 kali koordinasi


-

250 24 kali koordinasi

-

0


-

250

24 kali koordinasi

-

0



Inspektorat

Inspektorat

-

250

22 Sidang MPTPTGR

Inspektorat

1 laporan

Inspektorat

162 kali koordinasi

Inspektorat

Bab VIII - 36


No. Kode



1

2

3

4

Jumlah Laporan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan yang dibuat Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota yang dibuat Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan akhir masa jabatan yang dibuat Jumlah Laporan Hasil Diagnostic Asessment SPIP pada SKPD Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota dan Evaluasi Draft LPPD Provinsi Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Jumlah Program Kerja dan Peta Pengawasan Tahunan dan Laporan Kinerja

0

0 Lap. Evaluasi berkala

6 LHP

4 LHP

0 LHP

URUSAN WAJIB

1.18.21 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.18.22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.18.23 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.18.24 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional kantor Tersusunnya anggaran dan laporan keuangan SKPD


2012 Target

2013 Target

Rp.

5

-

Rp.

6

2014 Target

7

Rp.

8

2015 Target

9

15

16

30 Laporan

Inspektorat

5 LHP

340

5 LHP

340

5 LHP

340

34 LHP

Inspektorat

80

1 LHP

80

1 LHP

80

1 LHP

80

8 LHP

Inspektorat

7 Lap DA SPIP

225

8 Lap DA SPIP

225 9 Lap DA SPIP

225

9 Lap DA SPIP

225

39 Lap DA SPIP

Inspektorat

6 LHE LPPD

254

6 LHE LPPD

254

254

6 LHE LPPD

254

42 LHE LPPD

Inspektorat

150

4 Lap Pembinaan

150

20 Lap Pembinaan

Inspektorat


308

5 LHP

340

4 LHP

340

2 LHP

70

1 LHP

70

2 LHP

1 Lap DA SPIP

3 Lap DA SPIP

158

5 Lap DA SPIP

225

6 LHE LPPD

6 LHE LPPD

243

6 LHE LPPD

250

1 PKPT, 7 Peta Pengawasan, 1 Laporan

1 PKPT, 7 Peta Pengawasan, 1 Laporan

-

4 Lap Pembinaan 1 PKPT, 7 Peta Pengawasan, 1 Laporan

-

100 4 Lap Pembinaan

150 4 Lap Pembinaan

6 LHE LPPD

150

175 1 PKPT, 7 Peta Pengawasan, 1 Laporan


4 Lap Pembinaan 175 1 PKPT, 7 Peta Pengawasan, 1 Laporan

13

Rp.

150

150

12

2017 Target 6 Lap. Evaluasi berkala


11

Rp.

150

150

10

2016 Target

14


150 6 Lap. Evaluasi berkala


0 Lap Pembinaan 0 Lap Pembinaan

Rp.




Inspektorat

Inspektorat

100%

100%

428

100%

450

100%

500

100%

530

100%

530

100%

565

100%

100%

612

100%

400

100%

200

100%

200

100%

200

100%

200

Inspektorat

150 21 Dok penganggaran, 14 lap. keuangan

Inspektorat

3 Dok 3 Dok penganggaran, 2 penganggaran, 2 lap. keuangan lap. keuangan




Keikutsertaan PNS pada kegiatan Bimtek/Diklat dalam dan Luar Daerah Pemeriksa yang kompoten dalam Teknis Pemeriksaan Calon Pejabat Fungsional Auditor yang kompeten dalam melaksanakan pemeriksaan Calon Pejabat Fungsional yang mengikuti Ujian Sertifikasi Calon Pejabat Fungsional P2UPD yang kompeten dalam melaksanakan pemeriksaan

7 Orang

15

223

20

7 Orang

10

250

10

7 Orang

20

20

20

20

20

0 Orang

10

10

10

10

10

Aparatur Pengawas Inspektorat di Kab/Kota yang kompeten di Bidang Pengawasan

35 Orang

30

100

150


235 280

125

25 10

150

240 300

125

25

150 3 Dok penganggaran , 2 lap. keuangan

10

150

240 300

125

25 10

150


100%

Inspektorat

240 300

125

25

142 Orang

Inspektorat

67 Orang

Inspektorat

20

127 Orang

Inspektorat

10

60 Orang

Inspektorat

815 Orang

Inspektorat

10

150

241 300

125

Bab VIII - 37

No. Kode



1

2

3

1.18.25 Program URUSANPenataan WAJIB dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Terwujudnya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang efektif Jumlah SOP Pengawasan yang dibuat dan dilaksanakan

1.18.26 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Meningkatnya Sistem Informasi Pengawasan dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik dan Peningkatan Pelayanan Publik Media Informasi Pengawasan Untuk Publik yang dapat diakses (Web Site dan Media Cetak Pengawasan)

Total inspektorat 1.18.27 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4

Terfasilitasinya Pemerintah Daerah dengan Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

4 SOP

2012 Target

0

-

1 Paket Media Informasi


2013 Target

5

Rp.

6

2014 Target

7

Rp.

8

2015 Target

9

Rp.

10

2016 Target

11

Rp.

12

2017 Target

13

Rp.

14


15

16

2 SOP

80

2 SOP

80

2 SOP

80

2 SOP

80

2 SOP

80

14 SOP

Inspektorat

150


150


150


150 1 Paket Media Informasi

150


150


Inspektorat

100%

100%

5.130 598

100%

5.180 603

100%

5.230 608

100%

5.260 608

100%

5.260 613

100%

5.310 618

100%

Kantor Perwakilan Jakarta

100%

100%

548

100%

552

100%

557

100%

557

100%

561

100%

566

100%


6 keg


1 Keg

1 keg

194

1 keg

196

1 keg

197

1 keg

197

1 keg

199

1 keg

200

-

30 keg

1.057

32 keg

1.075

35 keg

1.094

35 keg

1.094

37 keg

1.111

37 keg

1.100

206 keg


50 keg

103

50 keg

104

50 keg

105

50 keg

105

50 keg

106

50 keg

107

300 keg


6 Bidang & 3 UPTB

6 Bidang & 3 UPTB

2.500 1.076 6 Bidang & 3 UPTB

2.530 1.155 6 Bidang & 3 UPTB

2.560 1.200 6 Bidang & 3 UPTB

2.561 1.215 6 Bidang & 3 UPTB

2.590 1.225 6 Bidang & 3 UPTB

2.591 1.300 6 Bidang & 3 UPTB

6 Bidang & 3 UPTB

6 Bidang & 3 UPTB

5.464 6 Bidang & 3 UPTB






42 orang

42 orang

1.18.35 Peningkatan Dan Perda Pergub APBD & APBD- Perda, Pergub Pengembangan Pengelolaan P serta Dokumen Laporan dan Dokumen Keuangan Daerah Keuangan Seluruh SKPD Laporan Keuangan, Jaringan SIMDA dan Data Aset

Perda, Pergub dan Dokumen Laporan Keuangan, Jaringan SIMDA dan Data Aset

1.18.36 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

6 SK Kepala Daerah

Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

Rp.


Inspektorat

Terfasilitasinya Promosi Program Inovasi Pemprov di Jakarta atau Sebaliknya

Total Kantor Perwakilan Jakarta 1.18.32 Pelayanan Administrasi Meningkatnya Pelayanan Perkantoran Administrasi Perkantoran terhadap sub-sub bidang 1.18.33 Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Pelayanan Prasarana Aparatur Sarpras Perkantoran Terhadap Sub-sub Bidang 1.18.34 Peningkatan Kapasitas Meningkatkannya Kualitas SD Sumber Daya Aparatur Aparatur yang mengikuti Diklat/ Bimtek dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan


Inspektorat

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

1.18.28 Program Peningkatan Sarana Tersedianya sarana dan dan Prasarana Aparatur prasarana penunjang operasional kantor 1.18.29 Program pengembangan Terfasilitasinya Pgelaran Seni pemasaran pariwisata Budaya Gorontalo Di Jakarta 1.18.30 Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 1.18.31 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media


6 SK Kepala Daerah

474 42 orang

2.849 Perda, Pergub dan Dokumen Laporan Keuangan, Jaringan SIMDA dan Data Aset 221 6 SK Kepala Daerah


508 42 orang


510 42 orang


515 42 orang


518 42 orang

520 42 orang

Badan Keuangan Daerah Badan Keuangan Daerah Badan Keuangan Daerah

2.510 Perda, Pergub dan Dokumen Laporan Keuangan, Jaringan SIMDA dan Data Aset

2.600 Perda, Pergub dan Dokumen Laporan Keuangan, Jaringan SIMDA dan Data Aset

Badan Keuangan Daerah

260 6 SK Kepala Daerah

262 6 SK Kepala Daerah

Badan Keuangan Daerah

Bab VIII - 38

No. Kode



1

2

3



2012 Target

4

1.18.37 Intensifikasi dan Terealisasinya target PKB dan Terealisasinya URUSAN WAJIB Ekstensifikasi SumberBBN-KB, Pajak dan Dana target pajak. Sumber Pendapatan Daerah Perimbangan serta sinkronisasi aturan Pemerintah Pusat dan Daerah Total Badan Keuangan 1.18.38 Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.18.39

1.18.40

1.18.41

1.18.42

1.18.43

Terpenuhinya pelayanan umum dan ketatausahaan di BKPAD Terselengaranya koordinasi kepegawaian dan kediklatan Peningkatan sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran prasarana kantor yang representatif Terpenuhinya sarana dan prasarana diklat Peningkatan kapasitas Adanya Pejabat pengelola sumber daya aparatur kepegawaian SKPD yang memahami peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian Tersedianya Tenaga Pengajar/WI yang memiliki sertifikasi komepetensi Peningkatan pengembangan Terpenuhinya dokumen sistem pelaporan capaian perencanaan anggaran, kinerja dan keuangan Laporan keuangan dan LAKIP SKPD Pembinaan dan Terpenuhinya pengisian Pengembangan Aparatur formasi lowong PNS yang telah ditetapkan Terpenuhinya pelayanan Kenaikan Gaji Berkala dan Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Terselengaranya pemberian penghargaan kepada PNS yang berprestasi Pembinaan dan Terselenggaranya Pengembangan Aparatur Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional di Provinsi Gorontalo Tersedianya dokumen analisis jabatan Tesedinya dokumen analisis beban kerja Tersedianya dokumen kebutuhan pegawai Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan Tersedianya dokumen inventarisasi jabatan Tersedianya dokumen evaluasi jabatan Terselenggaranya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS

Terealisasinya target pajak.

0%

0 kali

20%

1 kali 0%

2013 Target

Rp.

5

2.716 Terealisasinya target pajak.

12.800 860

20%

175 1 kali 20%

20%

100% 80

350

0 dok

3 dok

2014 Target

6

7


12.831 410

20%

90 3 dok

150

Rp.

8

2015 Target

9


85 1 kali

369

0 orang

Rp.

12.986 451

165

2016 Target

Rp.

10

11


20%

135 1 kali 20%


12.980 460

20%

140 1 kali 20%

170

2017 Target

Rp.

12

13


13.104 476

20%

175

14

15


142 1 kali 20%

Rp.

20%


16 Badan Keuangan Daerah

13.358 486 100%

BKPAD

156 100%

BKPAD

180 100%

BKPAD

BKPAD

14 100 80

135 80

149 80

152 80

167 100%

250

300

280

285

290

100 3 dok

110 3 dok

112 3 dok

120 3 dok

132 100%

BKPAD

0%

20%

125 20%

138 20%

140 20%

154 20%

160 100%

BKPAD

0%

20%

120 20%

132 20%

135 20%

149 20%

150 100%

BKPAD

0%

20%

250 20%

100 20%

110 20%

121 20%

133 20%

146 100%

0%

20%

165 20%

120 20%

132 20%

120 20%

132 20%

140 100%

BKPAD

1 dokumen

1 dokumen

194

1 dokumen

125

100%

BKPAD

1 dokumen

40 100%

BKPAD

133 1 dokumen

138 100%

BKPAD

1 dokumen

1 dokumen

100

1 dokumen

1 dokumen

100 1 dokumen

0

1 dokumen

100

BKPAD

0

1 dokumen

100

BKPAD

0 1 paket

1 dokumen 1 paket

130 1 paket


110 1 paket

110 1 dokumen

121 1 dokumen

350 121 1 paket

125 1 paket

138 1 paket

100%

BKPAD

140 100%

BKPAD

Bab VIII - 39

No. Kode



1

2

3



2012 Target

4

Tersedianya dokumen AKD Terselengaranya pengukuran 1 paket kompetensi PNS

0 1 kali 1 paket

Tersedianya dokumen pola karier PNS Terlaksananya seleksi capra 2 kali IPDN dan seleksi pendidikan formal lainnya Terselenggaranya pemberian 4 orang tugas PNS ke perguruan tinggi luar daerah

0

Terselenggaranya pendidikan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri di daerah Terselenggaranya pemberian 50 orang bantuan penyelesaian akhir studi PNS

0

1.18.44 Pendidikan Kedinasan

Peserta Kursus LEMHANAS

0

1.18.45 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Peserta diklatpim Tk I luar daerah Peserta diklatpim Tk II luar daerah Terselengaranya Diklatpim Tk. IV Terselenggaranya Diklatpim Tk. III Tersedianya PNS yang telah lulus seleksi diklatpim Terselenggaranya diklat prajabatan

URUSAN WAJIB

1.18.46 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Total BKPAD

2013 Target

5

5 1 dokumen 525 1 paket

1 dokumen

Rp.

6

2014 Target

7


Rp.

2015 Target

8

9


Rp.

10

2016 Target

11


Rp.

12

2017 Target

13


Rp.

14


15

140 100% 485 100%

16 BKPAD BKPAD

50

BKPAD

1 kali

175 2 kali

125 2 kali

138 2 kali

140 2 kali

154 2 kali

160 100%

BKPAD

4 orang

292 4 orang

125 4 orang

138 4 orang

140 4 orang

154 4 orang

160 100%

BKPAD

100%

BKPAD

150 100%

BKPAD

100%

BKPAD

100%

BKPAD

40 orang

434

50 orang

125 50 orang

1 orang

150

40 orang

138 50 orang

1 orang

450

130 50 orang

143 50 orang

125

1 orang

1 orang

65 1 orang

2 orang

2 orang

127 3 orang

160 4 orang

160 3 orang

153 3 orang

168 100%

BKPAD

950 40 orang

520 40 orang

600 40 orang

550 40 orang

605 40 orang

610 100%

BKPAD

40 orang

400 40 orang

450 40 orang

400 40 orang

440 40 orang

450 100%

BKPAD

1 kali

125 1 kali

138 1 kali

140 1 kali

154 1 kali

160 100%

BKPAD

225 150 orang

318 150 orang

320 150 orang

352 150 orang

360 100%

BKPAD

125 1 paket

138 1 paket

145 1 paket

160 1 paket

175 100%

BKPAD

250 20%

250 20%

275 20%

280 20%

308 20%

310 100%

BKPAD

20%

110 20%

121 20%

125 20%

138 20%

151 100%

BKPAD

20%

75 20%

83 20%

85 20%

94 20%

103 100%

BKPAD

182 100%

BKPAD

40 orang

40 orang 0 0

Terselenggarany 196 orang a diklat prajabatan 1 paket

Tersedianya dukungan teknologi sistem informasi dalam pelayanan kepegawaian Terlaksananya pengelolaan 25% arsip induk kepegawaian berkesinambungan Terwujudnya Situs Web Site 0% BKPAD yang up to date Terselenggaranya 0% Sinkronisasi data kepegawaian kabupaten/kota se-provinsi Gorontalo Terselenggaranya pelayanan Kenaikan Pangkat dan Pensun PNS

Rp.


1 paket

1 paket

1850 berkas

720 150 orang

1 paket

240 1 paket

5.740


125 1 paket

5.790

85

138 1 paket

5.910

1 orang

150 1 paket

5.970

86

165 1 paket

6.030

6.090

Bab VIII - 40

No. Kode



1

2

3

1.18.47 PENGUATAN PERATURAN URUSAN WAJIB PERUNDANGAN DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

1.18.48 PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

1.18.49 PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN


4

Koordinasi Antar BPBD Kab./Kota Se Gorontalo


2012 Target

2013 Target

5

Terbentuk unsur pengarah dari instansi pemerintah di BPBD Provinsi Gorontalo dan BPBD Kabupaten/Kota Adanya Peraturan Gubernur Penganggaran tentang Mekanisme Anggaran tanggap Darurat Penyelenggaraan belum masuk Penanggulangan Bencana dalam usulan RAPBD tahunan

1 BPBD per tahun sesuai kesiapan pendanaan APBD

100 1 BPBD per tahun sesuai kesiapan pendanaan APBD

Pergub Dana Tanggap Darurat

75 Pergub Dana Tanggap Darurat

Adanya Peraturan Gubernur tentang Zona Prioritas Penanggulangan Bencana berdasarkan kajian risiko di Provinsi Gorontalo 2012 – 2017 Melakukan analisis risiko bencana dengan penyusunan konsep tata ruang berbasis bencana

Penetapan zona prioritas PB belum dilaksanakan

Identifikasi bersama pemerintah Kabupaten Kota

25 Identifikasi bersama pemerintah Kabupaten Kota

Belum tersedianya analisis resiko bencana

Dokumen DMS (disaster Management Sistem) 100%

50 Dokumen DMS (disaster Management Sistem) 100%

Penyusunan dokumen RPB , RAD dan Perda PB

Tersusunya Paket Sosialisasi RPB Di Regulasi kab/ Kota Penanggulangan Bencana Di Provinsi Gorontalo

Pengembangan budaya sadar Keterbatasan bencana Dana Publikasi media Pemantauan penggunaan belum adanya teknologi yang berpotensi peran dunia menjadi sumber bencana usaha dalam PB

SPOT RADIO/IKLAN/LI FLET Sosialisasi PB Untuk Dunia Usaha

Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan 1.18.50 PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA

Rp.

100 Sosialisasi RPB Di kab/ Kota

50 SPOT RADIO/IKLAN/L IFLET 40 Sosialisasi PB Untuk Dunia Usaha

Rp.

6

2014 Target

7

100 1 BPBD per tahun sesuai kesiapan pendanaan APBD Tingkat II

100

25 Identifikasi bersama pemerintah Kabupaten Kota 50 updeting Dokumen DMS (disaster Management Sistem) 100% 100 Dokumen RPB menjadi RAD

50 SPOT RADIO/IKLAN/LIF LET 40 Sosialisasi PB Untuk Dunia Usaha

40 Dana sering DIKLAT Manajemen / Teknis PB 50 6 Peta resiko bencana sesuai zona Prioritas bencana

40 Dana sering DIKLAT Manajemen / Teknis PB 50 -

Melakukan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana

25 Data Base penguasaan dan SDA melalui forum kerja lintas SKPD tentang

25

Data Base penguasaan dan SDA melalui forum kerja lintas SKPD tentang


8

-

2015 Target

9

Rp.

10


-

Kerjasama Dana sering dengan DIKLAT PUSDIKLAT BNPB Manajemen / Teknis PB Pengenalan dan pemantauan Tindak lanjut 6 Peta resiko risiko bencana serta pembuatan peta bencana sesuai pembuatan peta risiko Rawan Bencana zona Prioritas bencana bencana Belum adanya data penguasaan lahan dan Sumber daya alam

Rp.

-


11

Rp.

12

100 1 BPBD per tahun sesuai kesiapan pendanaan APBD Tingkat II -

-

2017 Target

13

Rp.

14


-

-

15

100 Terwujudnya BPBD Yang tangguh dari Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota

-


Fasilitas pembiayaan Tanggab Darurat dapat di akses melalui APBD tiap tahun anggaran

16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah




25 Komitmen bersama dalam penetapan zona prioritas PB




25 Dokumen DMS (disaster Mangemen Sistem) 100%

25 Tersedianya Dokumen DMS (disaster Management Sistem)


Tersedianya Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di daerah Provinsi Gorontalo 50 Spontanitas dalam budaya sadar bencana 40 Terwujudnya peningkatan Peran Dunia Usaha masyarakat dalam Penanggulangan Bencana 50 Tersedianya aparatur yang handal dan tangguh dalam PB


100 Dokumen RAD menjadi Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

100 Updating RAD 2 Tahunan

50

-

50 SPOT RADIO/IKLAN/LIFL ET 40 Sosialisasi PB Untuk Dunia Usaha

50 SPOT RADIO/IKLAN/ LIFLET 40 Sosialisasi PB Untuk Dunia Usaha

50 SPOT RADIO/IKLAN/LIFL ET 40 Sosialisasi PB Untuk Dunia Usaha

40 Dana sering DIKLAT Manajemen / Teknis PB

40 Dana sering DIKLAT Manajemen / Teknis PB 25 -

40 Dana sering DIKLAT Manajemen / Teknis PB

- Updating 6 Peta resiko bencana sesuai zona Prioritas bencana -

-

-

-

-

-

-

Updating 6 Peta resiko bencana sesuai zona Prioritas bencana -

-

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Badan 25 Terwujudnya Penanggulangan Kemudahan dalam Bencana Daerah pengambilan tindakan penyelenggaraan PB Badan terpenuhinya Penanggulangan database penguasaan dan SDA Bencana Daerah sebagai kontrol pengendalian dalam pengurangan resiko bencana

Bab VIII - 41


No. Kode



1

2

3

4

Pengamatan gejala bencana dan sumber daya serta pembangunan Pusdalops bencana di Provinsi Gorontalo dan posko-posko

Belum sepenuhnya dukungan peralatan untuk analisis resiko bencana

1.18.51 PERINGATAN DINI URUSAN WAJIB

Melakukan analisis hasil pengamatan gejala bencana


2012 Target

peralatan dukungan teknolog Informasi dankomuinikasi dari dan ke kabupaten kota se provinsi gorontalo tahap 1 Pusdalops belum Fungsi Pusdalops sepenuhnya Optimal berfungsi

Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana 1.18.52 PENINGKATAN PARTISIPASI Identifikasi tindakan DAN PEMBERDAYAAN pengurangan risiko bencana MASYARAKAT DALAM PRB di Gorontalo

Tambahan alat deteksi bencana

Sarana dan Prasarana

Belum Adanya Desa Tangguh dalam penanggulangan Bencana

pembentukan Desa-desa tangguh sesuai zona Prioritas di kabupaten/Kota

1.18.53 KESIAPSIAGAAN

Belum semua Kab/Kota memiliki dokumen Rencana Kontijensi Gladi TTX

1 dokumen Renkon PB sesuai zona prioritas bencana

Penyusunan Dokumen RENCANA KONTIJENSI per jenis bencana

Perencanaan Pelaksanaan tindakan terhadap ancaman bencana (gladi)

1.18.54 PENANGANAN DARURAT BENCANA

1.18.55 PEMULIHAN PASCA BENCANA

2013 Target

Rp.

5

100 -

50 Fungsi Pusdalops Optimal

50 Survei Lokasi tempat EWS, kerjasama tim ahli 100 pembentukan Desa-desa tangguh sesuai zona Prioritas di kabupaten/Kota 75 1 dokumen Renkon PB sesuai zona prioritas bencana

Rp.

6

2014 Target

7

- peralatan dukungan teknolog Informasi dankomuinikasi dari dan ke kabupaten kota se provinsi gorontalo tahap 1 50 Fungsi Pusdalops Optimal

82 Sarana dan Prasarana 100 pembentukan Desa-desa tangguh sesuai zona Prioritas di kabupaten/Kota 75 1 dokumen Renkon PB sesuai zona prioritas bencana

8

100

2015 Target

9 -

Rp.

10

-

2016 Target

11

peralatan dukungan komuinikasi dari dan ke kabupaten kota se provinsi gorontalo tahap 2

Rp.

12 150

2017 Target

13 -




150 Tambahan Sarana dan prasarana



100 pembentukan Desa-desa tangguh sesuai zona Prioritas di kabupaten/Kota

100 pembentukan Desa-desa tangguh sesuai zona Prioritas di kabupaten/Kot a 75 1 dokumen Renkon PB sesuai zona prioritas bencana

100 pembentukan Desa-desa tangguh sesuai zona Prioritas di kabupaten/Kota

150 Gladi Peralatan Posko

150

75 1 dokumen Renkon PB sesuai zona prioritas bencana

160

Gladi Peralatan Posko

70 1 dokumen Renkon PB sesuai zona prioritas bencana


Rp.

14

-


15

16

Badan Tersedianya Dukungan Teknologi Penanggulangan Bencana Daerah Informasi Komunikasi melalui 2 meterband dapt diakses ke sebagian besar daerah di Provinsi Gorontalo

50 Terbentuknya Pusdalops ( Pusat Pengendali Operasional) PB sebagai wadah pengendali penyelenggara PB di daerah 250 Tersedianya alat deteksi dini bahaya bencana


100 Terbentuknya Desadesa tangguh sesuai zona Prioritas di kabupaten/Kota


100 Terpenuhinya 5 Daerah yang memiliki dokumen RENKON


160 Tingkat pengetahuan SDM Pengedali POSKO dan pemanfaatan peralatan lebih memadai 150 5 kabupaten (Lokasi Bencana)





120 Gladi Peralatan Posko

150

Tanggap Darurat di daerah terkena bencana

6 kab/kota Lokasi Bencana (Lokasi Bencana)

145 Lokasi Bencana

150 Lokasi Bencana

150 Lokasi Bencana

150 Lokasi Bencana

150 Lokasi Bencana

Kaji Cepat bencana

Belum dilaksanakan

Lokasi Bencana

100 Lokasi Bencana

100 Lokasi Bencana

100 Lokasi Bencana

100 Lokasi Bencana

100 Lokasi Bencana

100 6 kab/kota (Lokasi Bencana)

Pencarian,Peyelamatan dan evakuasi


100 Lokasi Bencana

100 Lokasi Bencana

100 Lokasi Bencana

100 Lokasi Bencana

100 Lokasi Bencana


Pemulihan Darurat Fungsi prasarana dan sarana vital


125 Lokasi Bencana

103 Lokasi Bencana

105 Lokasi Bencana

100 Lokasi Bencana

100 Lokasi Bencana



Pengkajian kerusakan dan kerugian


100 Lokasi Bencana

100 Lokasi Bencana

100 Lokasi Bencana

100 Lokasi Bencana

100 Lokasi Bencana



Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi


100 Lokasi Bencana

100 Lokasi Bencana

100 Lokasi Bencana

100 Lokasi Bencana

100 Lokasi Bencana





Rp.



Bab VIII - 42

No. Kode



1

2

3

URUSAN WAJIB

1.18.56 1.18.57

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.18.58 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Total BPBD 1.18.59 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.18.60 1.18.61

1.18.62

1.18.63 1.18.64

1.18.65

Pemulihan sarana dan prasarana publik & rekonstruksi rumah warga korban bencana Pemulihan kondisi kesehatan,sosial ekonomi,dan psikologis Terpenuhinya pelayanan umum dan ketatausahaan


4

2012 Target

2013 Target

Rp.

5

Rp.

6

2014 Target

7

Rp.

2015 Target

8

9

Rp.

10


11

2017 Target

Rp.

12

13

Rp.

14


15

16


300 Lokasi Bencana

350 Lokasi Bencana

400 Lokasi Bencana

480 Lokasi Bencana

500 Lokasi Bencana




100 Lokasi Bencana

100 Lokasi Bencana

100 Lokasi Bencana

100 Lokasi Bencana

100 Lokasi Bencana



0%

Tersedianya sarana dan 0 kali prasarana yang representatif Terpenuhinya dokumen perencanaan anggaran, Laporan keuangan dan LAKIP SKPD


20% 1 kali

0%

240

20%

180 1 kali

20%

Persentase PNS dalam 20% Pembinaan Olah raga, Seni Budaya Budaya, Mental Rohani Jumlah Lembaga/Unit 0 10 Organisasi yang meningkat Lembaga/Unit kapasitas kelembagannya Organisasi Persentase PNS yang 20% mendapatkan Bantuan Hukum Program Pelayanan Terpenuhinya pelayanan 0% 20% Administrasi Perkantoran umum dan ketatausahaan Program Peningkatan Sarana Tersedianya sarana dan 0% 20% dan Prasarana Aparatur prasarana kantor yang representatif Program Peningkatan Terpenuhinya dokumen 0 dok 3 dok Pengembangan Sistem perencanaan anggaran, Pelaporan Capaian Kinerja Laporan keuangan dan LAKIP dan Keuangan SKPD Total Sek. Korpri Peningkatan kapasitas Pendidikan dan pelatihan 1 Keg. 1 Keg. sumber daya aparatur formal Peningkatan keamanan dan Pengendalian keamanan 6 Kab./Kota 6 Kab./Kota kenyamanan lingkungan lingkungan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Perlindungan Pendataan anggota hansip masyarakat kabupaten / kota Bimtek Satlinmas tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota Pembinaan Satlinmas kecamatan dan desa/ kelurahan Diklat Satlinmas

180

20%

180 1 kali

20%

2.720 30%

600

250

10 Lembaga/Unit Organisasi 30%

180

2.750 200

225

20%

180 1 kali

20%

20%

180

20%

180 1 kali

20%

2.780 202

200

20%

240 10 Lembaga/Unit Organisasi

243

10 Lembaga/Unit Organisasi

280

20%

285

180

20%

180 1 kali

20%

2.780 202

200

20%

243

180

2.810 207

210

100%


100%


180

20%

180

10%

2.840 210

248

10 Lembaga/Unit Organisasi

250

20%

10 Lembaga/Unit Organisasi 285 20%

295

10%

310

Sekretariat Korpri

200

20%

150

20%

150

20%

150

20%

150

20%

150

Sekretariat Korpri

30

20%

50

20%

50

20%

50

20%

50

20%

50

Sekretariat Korpri

90

Sekretariat Korpri

80 3 dok

90 3 dok

90 3 dok

90 3 dok

90 3 dok

910 26

1 Keg.

1.010 25

1 Keg.

1.020 25

1 Keg.

1.020 25

1 Keg.

1.040 35

1 Keg.

1.060 35

165

6 Kab./Kota

165

6 Kab./Kota

167

6 Kab./Kota

167

6 Kab./Kota

167

6 Kab./Kota

1 Dok

40

1 Dok

40

1 Dok

40

1 Dok

40

1 Dok

40

1 Dok

40

1 Dok

40

1 Dok

40

6 Kab./Kota

150

6 Kab./Kota

150

6 Kab./Kota

150

6 Kab./Kota

6 Kab./Kota

150

6 Kab./Kota

153

6 Kab./Kota

153

1 Keg.

150

1 Keg.

155

1 Keg.

155


5 Kegiatan

Satpol PP

167

30 Kab./Kota

Satpol PP

1 Dok

40

5 Dok

Satpol PP

1 Dok

40

5 Dok

Satpol PP

150

6 Kab./Kota

150

30 Kab./Kota

Satpol PP

6 Kab./Kota

153

6 Kab./Kota

153

30 Kab./Kota

Satpol PP

1 Keg.

155

1 Keg.

155

5 Kegiatan

Satpol PP

Bab VIII - 43

No. Kode



1

2

3

1.18.66 Pemeliharaan kantrantibmas Pengawasan pengendalian URUSAN WAJIB dan pencegahan tindak dan evaluasi kegiatan polisi kriminal pamong praja Pelayanan dan Pengamanan Pejabat di Wilayah Provinsi Gorontalo Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ Polri dan kejaksaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.18.67 Peningkatan Kapasitas Fasilitasi Peningkatan PPNS dalam Penegakkan Kapasitas PPNS dalam Perda.Pergub Penegakkan Perda/Pergub 1.18.68 Peningkatan Kinerja PPNS Koordinasi dan Evaluasi Kinerja PPNS Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.18.69 Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan Perkantoran umum dan ketatausahaan 1.18.70 Peningkatan sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran prasarana kantor yang representatif Total Satpol PP Jumlah kajian tentang 1.18.71 Program Perlindungan dan keanekaragaman fauna khas Konservasi Sumber Daya di Provinsi Gorontalo Alam Jumlah model desa yang dikembangkan TTG 1.18.72 Pengembangan kualitas Jumlah rekomendasi dalam sumber Daya Manusia pengembangan SDM dan IPTEK untuk mendukung Sistim Inovasi Daerah (SIDA) di Provinsi Gorontalo 1.18.73 Program Pengembangan Jumlah kegiatan Kerjasama Penelitian pengembangan kreatifitas ilmiah yang dilaksanakan 1.18.74 Pengembangan peran Jumlah laporan hasil evaluasi Dewan Riset Daerah (DRD) dan rekomendasi kegiatan pembangunan kepada pemerintah 1.18.75 Program pengembangan Jumlah rekomendasi ekonomi kerakyatan pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Gorontalo Jumlah rekomendasi kebijakan strategis pemberdayaan masyarakat diwilayah pesisir dan laut


4


2012 Target

2013 Target

Rp.

5

100

6

2014 Target

7

8

2015 Target

9

Rp.

10

2016 Target

11

Rp.

12

2017 Target

13

Rp.

14

15

16

100

100

100

100

1.000

1.020

1.020

1.030

1.030

100

100

100

100

100

100

Satpol PP

92

100

100

100

100

100

Satpol PP

134

Satpol PP

1 Dok

50

1 Dok

50

1 Dok

50

1 Dok

50

1 Dok

50

5 Dok

Satpol PP

2 Keg.

100

1 Keg.

100

2 Keg.

100

1 Keg.

100

2 Keg.

100

8 Keg.

Satpol PP

130 1 Dok

130

50

1 Dok

130

50

1 Dok

50

130 1 Dok

130

50

1 Dok

Satpol PP

50

5 Dok

Satpol PP

0%

20%

120

20%

150

20%

150

20%

150

20%

150

20%

150 100%

Satpol PP

0%

20%

1.263

20%

500

20%

500

20%

500

20%

500

20%

500 100%

Satpol PP

3.000 1 Dok

Rp.


100

1.000

1 keg

Rp.


3.000

3.030

-

60

1 Dok

1 Model

100

1 Model

100

1 Model

100

1 Model

2 rekom

250

2 rekom

250

2 rekom

250

7 Kegiatan

2 kegiatan

175

2 Kegiatan

100

2 Kegiatan

3 laporan

0

-

1 laporan

50

5 rekom

4 rekom

250

2 rekom

2 rekom

2 rekom

300

1 Rekom

1 Model

4 rekom


60

3.030

1 Dok

0

3.050

3.050

1 Dok

90

1 Dok

100

1 Model

100

1 Model

3 rekom

250

3 rekom

250

0

100

2 Kegiatan

100

2 Kegiatan

100

0

-

17 kegiatan

Balihristi

1 laporan

50

1 laporan

50

1 laporan

50

1 laporan

60

5 laporan

Balihristi

125

2 rekom

110

2 rekom

110

2 rekom

110

2 rekom

120

14 rekom

Balihristi

125

1 Rekom

110

1 Rekom

110

1 Rekom

110

1 Rekom

7 rekom

Balihristi

0

0

90 100

0

5 Dok

Balihristi

6 model

Balihristi

16 rekom

120

Bab VIII - 44

No. Kode



1

2

3


4

1.18.76 Program URUSANPengembangan WAJIB kualitas sumber Daya Manusia

Jumlah rekomendasi dalam pengembangan SDM dan IPTEK dalam menunjang 4 rekom Sistim Inovasi Daerah (SIDA) di Provinsi Gorontalo

1.18.77 Program Peningkatan perencanaan, monitoring dan evaluasi

Jumlah dokumen perencanaan (Renstra 20122017, Renja) dan Dokumen Evaluasi (Lakip, LPPD, LKPJ) Tertibnya administrasi perkantoran

1.18.78 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.18.79 Program peningkatan sarana Tersedianya sarana dan dan Prasarana Perkantoran prasarana perkantoran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan setiap tahun 1.18.80 Program Kegiatan Pelayanan Tertibnya administrasi administrasi keuangan keuangan


2012 Target

5

Rp.

6

2014 Target

7

Rp.

8

2015 Target

9

10

2016 Target

11

Rp.

12

2017 Target

13

Rp.

14

16

16 rekom

Balihristi

2 rekom

250

2 rekom

200

3 rekom

210

3 rekom

210

0

5 Dok

5 Dok

189

5 Dok

189

4 Dok

100

4 Dok

100

4 Dok

100

4 Dok

200

26 dok

Balihristi

1 laporan

1 laporan

300

1 laporan

300

1 laporan

300

1 laporan

300

1 laporan

300

1 laporan

300

6 laporan

Balihristi

1 laporan

1 laporan

300

1 laporan

300

1 laporan

300

1 laporan

280

1 laporan

300

1 laporan

300

6 laporan

Balihristi

1 laporan

1 laporan

90

1 laporan

100

1 laporan

100

1 laporan

90

1 laporan

100

1 laporan

150

6 laporan

Balihristi

Perawatan gedung secara menyeluruh Kualitas perlengkapan kantor meningkat

Tersedianya kendaraan Tersedianya dinas/operasional kendaraan yang dapat dinas/operasional menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan penunjang operasional

Pelayanan penunjang operasional yang profesional

2.204

1.949

1.780

1.700

1.820

1.440

Perawatan 1.250 gedung secara menyeluruh

Perawatan gedung 1.500 secara menyeluruh


Perawatan 1.600 gedung secara menyeluruh


1.600

Kualitas 500 perlengkapan kantor meningkat


Tersedianya kendaraan dinas/operasional 1.850 yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi

Tersedianya kendaraan dinas/operasional 750 yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi

Kualitas perlengkapan kantor meningkat Tersedianya kendaraan dinas/operasion al yang dapat 4.000 menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi 500

Pelayanan penunjang 500 operasional yang profesional


Kualitas perlengkapan kantor meningkat Tersedianya kendaraan dinas/operasio nal yang dapat 750 menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi 500


Pelayanan penunjang 500 operasional yang profesional 4

Tercapainya pelayanan dalam Pelayanan rangka kunjungan kerja pelayanan untuk kunjungan kepala daerah/wakil kepala kedinasan Kepala kedinasan Kepala daerah Daerah/Wakil Daerah/Wakil Kepala Daerah Kepala Daearah dilaksanakan yang Profesional

0

15

250

Terselenggaranya perawatan Perawatan gedung kantor gedung kantor yang belum maksimal Meningkatnya pemanfaatan Kualitas perlengkapan kantor secara perlengkapan memadai kantor belum memadai 1.18.82 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya bahan kendaraan dinas/operasional penunjang operasional

1.18.83 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

Rp.


2 rekom

Total Balihristi 1.18.81 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Meningkatnya pelayanan Penunjang operasional

2013 Target

Rp.


Pelayanan kunjungan kedinasan 11.500 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daearah yang Profesional


Pelayanan kunjungan kedinasan Kepala 5.250 Daerah/Wakil Kepala Daearah yang Profesional

Pelayanan kunjungan kedinasan Kepala 6.400 Daerah/Wakil Kepala Daearah yang Profesional


Tersedianya bahan penunjang operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional 750 yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi

750



4 Pelayanan kunjungan kedinasan 6.400 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daearah yang Profesional

Terselenggaranya perawatan gedung kantor yang efektif dan efisien pemanfaatan perlengkapan kantor 500 secara menyeluruh

4 Pelayanan kunjungan kedinasan Kepala 6.400 Daerah/Wakil Kepala Daeaah yang Profesional

Pelayanan kunjungan kedinasan Kepala 6.400 Daerah/Wakil Kepala Daeaah sudah Profesional

Biro Umum & Humas

Biro Umum & Humas

Biro Umum & Humas

Biro Umum & Humas

Biro Umum & Humas Biro Umum & Humas

Bab VIII - 45

No. Kode



1

2

3

1.18.84 Pelayanan keprotokoleran URUSAN WAJIB

Terlaksananya pelayanan umum keprotokoleran


4 Pelayanan umum keprotokoleran sudah sesuai standar


2012 Target

2013 Target

Rp.

5

Pelayanan umum keprotokoleran yang profesional dalam setiap kegiatan kedinasan 722

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1.18.85 Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis & Sosialisasi)

Terlaksananya bimbingan teknis aparatur

Bimbingan teknis yang diikuti sebagian besar belum dilaksanakan oleh lembaga diklat yang profesional

Pelayanan umum keprotokoleran yang profesional dalam setiap kegiatan kedinasan

15.538

6

2014 Target

7

Rp.

8


2015 Target

9


600

600

20.000

20.000

Rp.

10

Mengikuti bimbingan teknis yang diselenggaraka 250 n oleh lembaga resmi dan profesional Peningkatan ketrampilan & pengetahuan aparatur bid Administrasi, Kepegawaian, 300 Keuangan, Kehumasan dan Keprotokolera n sebanyak 90% dari jumlah pegawai Pelaksanaan

Peningkatan ketrampilan & pengetahuan Meningkatnya ketrampilan aparatur bid Ketrampilan dan dan pengetahuan aparatur di Administrasi, pengetahuan Bidang Administrasi, Kepegawaian, aparatur masih Kpegawaian, Keuangan, Keuangan, perlu Kehumasan dan Kehumasan dan peningkatan Keprotokoleran Keprotokoleran sebanyak 50% dari jumlah pegawai

Peningkatan ketrampilan & pengetahuan aparatur bid Administrasi, Kepegawaian, 350 Keuangan, Kehumasan dan Keprotokoleran sebanyak 50% dari jumlah pegawai

Peningkatan ketrampilan & pengetahuan aparatur bid Administrasi, Kepegawaian, 300 Keuangan, Kehumasan dan Keprotokoleran sebanyak 60% dari jumlah pegawai

Peningkatan ketrampilan & pengetahuan aparatur bid Administrasi, 300 Kepegawaian, Keuangan, Kehumasan dan Keprotokoleran sebanyak 75% dari jumlah pegawai

1.18.86 Koordinasi/konsultasi penyelenggaraan pemerintahan dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya

Terwujudnya pelayanan kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah

Pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah sesuai standar

Pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah yang profesional

Pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala 250 daerah /wakil kepala daerah yang profesional


1.18.87 Monitoring Aset

Terlaksananya pengawasan Pengawasan aset terhadap aset milik Pemprov yang dilakukan Gorontalo belum menyeluruh

Pengawasan aset dilakukan dengan detail dan terprogram

Pelaksanaan pelayanan kedinasan 250 kepala daerah /wakil kepala daerah yang profesional 100 Pengawasan aset dilakukan dengan detail dan terprogram

100 Pengawasan aset dilakukan dengan detail dan terprogram


100

Pemantauan aset Adanya database masih bersifat aset yang seadanya lengkap dan ter up date

50 Adanya database aset yang lengkap dan ter up date



50

terinformasinya pelaksanaan pembangunan 1.990 daerah ke seluruh lapisan masyarakat

terinformasinya pelaksanaan pembangunan 2.000 daerah ke seluruh lapisan masyarakat

1.18.88 Penyebarluasan informasi Meningkatnya penyebaran penyelenggaraan pemerintah informasi melalui mass media Terselenggarany a kerjasama daerah tentang penyelenggaraan dengan media pemerintah daerah massa daerah dan nasional

terinformasinya pelaksanaan pembangunan daerah ke seluruh lapisan masyarakat


terinformasinya pelaksanaan 2.000 pembangunan daerah ke seluruh lapisan masyarakat

11

20.000

Mengikuti bimbingan teknis yang 250 diselenggarakan oleh lembaga resmi dan profesional

Mengikuti bimbingan teknis 250 yang diselenggarakan oleh lembaga resmi dan profesional

2016 Target

Pelayanan umum keprotokoleran yang profesional dalam setiap kegiatan 600 kedinasan

Mengikuti bimbingan teknis yang 250 diselenggarakan oleh lembaga resmi dan profesional

Terpantaunya kondisi aset pemerintah Provinsi Gorontalo

Mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh lembaga resmi dan profesional

Rp.


250

2.000

pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah yang profesional Pengawasan aset dilakukan dengan detail dan terprogram Adanya database aset yang lengkap dan ter up date terinformasiny a pelaksanaan pembangunan daerah ke seluruh lapisan masyarakat

Rp.

12

2017 Target

13

Rp.

14

Pelayanan umum keprotokoleran yang profesional dalam setiap kegiatan kedinasan 600

600

20.000

20.000

Mengikuti bimbingan teknis 250 yang diselenggarakan oleh lembaga resmi dan profesional


15

16


Biro Umum & Humas

Pendidikan dan diklat yang diikuti dilaksanakan oleh 250 lembaga resmi dan profesional

Seluruh aparatur pada bid administrasi, kepegawaian, keuangan, 300 kehumasan dan keprotokoleran kompoten pada setiap bidang tugasnya

Seluruh aparatur pada bid administrasi, kepegawaian, keuangan, 300 kehumasan dan keprotokoleran kompoten pada setiap bidang tugasnya


Pelaksanaan pelayanan kedinasan 250 kepala daerah /wakil kepala daerah yang profesional

Biro Umum & Humas

Biro Umum & Humas

Biro Umum & Humas



Biro Umum & Humas



Biro Umum & Humas

terinformasinya pelaksanaan 2.100 pembangunan daerah ke seluruh lapisan masyarakat

2.100

terinformasinya pelaksanaan pembangunan daerah ke seluruh lapisan masyarakat

Biro Umum & Humas

Bab VIII - 46

No. Kode



1

2

3

1.18.89 Program URUSANPelayanan WAJIB Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran

1.18.90 Program Peningkatan Sarana Meningkatnya Sarana dan dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Total Biro Umum & Humas 1.18.91 Peningkatan Pelayanan Terlaksananya Koordinasi Kedinasan Kepala dengan Pemerintah Pusat Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya Terlaksananya Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Prov. Gorontalo Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Goorntalo Terlaksananya Fasilitasi terhadap kunjungan kerja pejabat pemerintah pusat/studi banding ke Provinsi Gorontalo Pembinaan terhadap Daerah Otonom Baru (DOB) 1.18.92 Dukungan Pembentukan Terselenggaranya Fasilitasi Daerah Otonom Baru terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) 1.18.93 Peningkatan Kapasitas Terlaksannya Bimbingan Pemerintah Kecamatan Teknis Aparat Kecamatan Terlaksannya Forum PIKA seProvinsi Gorotalo Terlaksanannya Lomba Kecamatan Tingkat Provinsi 1.18.94 Program Pelayanan Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran Total Biro Pemerintahan


4


2012 Target

5

Terpenuhinya pelayanan 600 umum dan ketatausahaan Sarana dan 6.700 Prasarana yang memadai

Rp.

6

2014 Target

7

Rp.

8

2015 Target

9

600

Terpenuhinya pelayanan umum dan ketatausahaan

5.250

Sarana dan Prasarana yang memadai

5.250


10

2016 Target

11

Rp.

12

2017 Target

13

Rp.

14

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran


180 Kali Koordinasi

36 Kali Koordinasi

240

36 Kali Koordinasi

240

36 Kali Koordinasi

250

36 Kali Koordinasi

250

36 Kali Koordinasi

250

36 Kali Koordinasi

250

360 Kali Koordinasi

20 Kali Koordinasi

4 Kali Koordinasi

100

4 Kali Koordinasi

100

4 Kali Koordinasi

100

4 Kali Koordinasi

100

4 Kali Koordinasi

100

4 Kali Koordinasi

100

40 Kali Koordinasi

5 Dok LPPD

1 Dok LPPD

125

1 Dok LPPD

120

1 Dok LPPD

180

1 Dok LPPD

200

1 Dok LPPD

200

1 Dok LPPD

235

1 0 Dok LPPD

96 Kali Kunjungan

24 Kali Kunjungan

100

24 Kali Kunjungan

175

24 Kali Kunjungan

175

216 Kali Kunjungan

1 Kab

1 Kab

75

1 Kab

75

2 Kab

225

4 Kab/Kota

275

4 Kab/Kota

Dukungan Dana 1 Kab

750

Dukungan dana dan Pemilukada 1 Kab

2.000

5 Kab/ Kota

1 kali Bimtek

90

1 kali Bimtek

150

1 kali Bimtek

150

1 kali Bimtek

150

1 kali Bimtek

150

10 kali Bimtek

10 PIKA

2 kali PIKA

120

2 kali PIKA

120

2 kali PIKA

120

2 kali PIKA

200

2 kali PIKA

200

20 kali PIKA

1 Kali Lomba

1 Kali Lomba

125

1 Kali Lomba

125

1 Kali Lomba

125

1 Kali Lomba

200

1 Kali Lomba

200

6 Kali Lomba

20%

310

20%

310

20%

310

20%

320

20%

325

100%

39.000

39.150

Terpenuhinya pelayanan 600 umum dan ketatausahaan

600


600



5.250


5.250


5.250 39.150

39.250


15


44.300

600


Rp.

Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran

16 Biro Umum & Humas

Biro Umum & Humas

39.250 Biro Pemerintahan

Biro Pemerintahan

Biro Pemerintahan

Biro Pemerintahan

1 Kab 5 kali Bimtek

0%

1 kali Bimtek

20%

JUMLAH OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (1.18) 1.19

2013 Target

Rp.


70

305 1.015

115 24 Kali Kunjungan

2.045

115.355

113.324

120

24 Kali Kunjungan

175

24 Kali Kunjungan

150

3 Kab

225

3 Kab

2.000

Dukungan Dana 1 Kab

3.505 115.795

2.000

Pemilukada 1 Kab

3.655 115.456

2.000

Dukungan dana 1 Kota

3.820 116.211

Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan

Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan

3.910 116.898

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.19.01 Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat

Bulan Bhakti Gotong Royong Kegiatan 50 desa/kel Tahunan & Workshop gerakan Pelibatan membangun Desa Kades,Lurah & 50 desa/kel Camat pada kegiatan level Prov Bimbingan Teknis Jumlah Desa Penyusunan Perdes "Gerbang terus bertambah 50 desa/kel Desa" saat ini 734 Desa & 75 Kec

250

50 desa/kel

65 50 desa/kel

250 60 desa/kel

275 70 desa/kel

300 80 desa/kel

320 90 desa/kel

385 350 desa/kel

65 60 desa/kel

75 70 desa/kel

85 80 desa/kel

90 90 desa/kel

120 350 desa/kel BPMD-PK

120 50 desa/kel


120 60 desa/kel

140 70 desa/kel

160 80 desa/kel

165 90 desa/kel

170 350 desa/kel

Bab VIII - 47

No. Kode



1

2

3

URUSAN WAJIB

1.19.02 Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Kampanye & diseminasi Gerbang Desa

Capacity building For comunity Fasilitator Gerbang Desa Pelatihan Manajemen Usaha bagi Perempuan di pedesaan Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Desa

1.19.03 Program Koordinasi & fasilitasi Pembangunan Infrastruktur & energi Pedesaan


4


2012 Target

Penerbitan Serial Jurnal Membangun Gorontalo dari 3000 exp/ 3 bln Desa

Social Preparation paket bantuan penguatan ekonomi bagi 100.000 KK miskin

1.19.04 Program Kolobarasi Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan penanggulangan kemiskinan daerah

9 3000 exp/ 3 bln

2014 Target

6

7

9 6000 exp/3 bln

Rp.

2015 Target

8

9

18 7000 exp/3 bln

Rp.

10

2016 Target

11

21 9000 exp/3 bln

2017 Target

Rp.

12

13

25 12000 exp/3 bln

15

16

Rp.

14

LITAS WILAYAH : BPMD-PK, PMD Kab/Kota, Camat, kades/Lurah

30 20 edisi

120

30 org

120

30 org

120

30 org

120

30 org

120

30 org

120

150 org

30 desa/kel

50

30 desa/kel

50

40 desa/kel

60

50 desa/kel

80

60 desa/kel

90

70 desa/kel

100

250 Desa/kel

30 desa/kel

100 desa

Pilot Project pengembangan Konsep model energi terbarukan pedesaan pengembangan melalui pola Corporate social CSR Responsibility

5

Rp.


30 org

Pelatihan Manajemen swadiri 40 orang & swadana bagi Pok Usaha Pendamping Masy Desa Usaha Kelompok Masyarakat 30 desa/kel Miskin Pemberdayaan Lumbung base on 415 desa pangan masy desa pertanian, 111 desa perikanan & 30 Desa 46 desa peternakan Koordinasi lintas sector terbangunnya Percepatan pembangunan 615 unit mahyani infrastruktur Pedesaan melalui fasilitasi BPMD PK & 1096 4 kali/thn uni PU Prov & Fasilitasi Pembangunan Kab Kota serta Mahyani bagi RTM PKK 300 unit

Penunjang kegiatan Pamsimas & Sanitasi Link

2013 Target

Rp.


3 desa

Pelaksanaan secara periodik koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi program 6 kali pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan

450 30 desa/kel

50

30 desa/kel

300 30 Desa

80

4 kali/thn

450 40 desa/kel

50

40 desa/kel

300 40 desa/kel

80

4 kali/thn

500 50 desa/kel

60

50 desa/kel

400 50 desa/kel

80

4 kali/thn

550 60 desa/kel

70

60 desa/kel

450 60 desa/kel

80

4 kali/thn

600 70 desa/kel

80

70 desa/kel

500 70 desa/kel

80

4 kali/thn

650 250 Desa/kel

LINTAS WILAYAH : BPMD-PK, PMD KAB/KOTA

250 Desa/kel

LINTAS WILAYAH : BPMD-PK, PMD KAB/KOTA

550 250 Desa/kel

LINTAS WILAYAH : BPMD-PK, PMD KAB/KOTA, BALAI PMD MALANG

90

80

4 kali/thn

LINTAS SKPD : BPMD-PK, BALIHRISTI, PERINDAG, BAPPEDA LINTAS SEKTOR; BPMD-PK, Investor Swasta, BID, STKSS Bandung, Perindagkop

4.500 300 unit

3.000 600 unit

4.967 600 unit

5.029 700 unit

5.065 700 unit

5.200 2900 unit

2.000 100 desa

1.636 100 desa

2.000 100 desa

2.000 100 desa

2.000 150 desa

2.000 550 desa

LINTAS SEKTOR/WILAYAH : BPMD-PK, DINAS PASAR KAB/KOTA

150 3 desa

150 5 desa

250 6 desa

300 8 desa

350 9 desa

400 31 desa

LINTAS SEKTOR/WILAYAH : BPMD-PK, DINAS PASAR KAB/KOTA

20 6 kali

20 6 kali

20 6 kali

20 6 kali

20 6 kali


20 6 kali/thn

LINTAS SEKTORAL BPMD-PK, DINAS PERTANIAN, BAKORLUH

Bab VIII - 48

No. Kode



1

2

3

URUSAN WAJIB


4

Realisasi capaian Kinerja PNPM serta Monev intensif Pengembangan data Data based KK informasi KK Miskin dan Profil miskin dan Desa Indikator Lokal Kemiskinan


2012 Target

2013 Target

Rp.

5

Rp.

6

2014 Target

7

Rp.

8

2015 Target

9

Rp.

10


11

Rp.

12

2017 Target

13

Rp.

14

15

16

Penunjang Program PNPM

1.19.05 Program Peningkatan Pembinaan kades lurah & kapasitas & kinerja aparatur Camat Se Prov Gtlo pemdes/Kel & Kec Pelatihan Manajemen Sumber daya pedesaan

Terkendalinya kebijakan program/kegiata n penguatan kelembagaan 1.19.06 Program Peningkatan Kinerja Penyusunan Renja, Pelaporan Fasilitasi Kantor Sekretariat, Manajemen Kegiatan dan Lakip dalam tahap Aparatur & Sarana Prasarana pengembangan Kantor serta pengendalian atas peningkatan kwalitas mutu Pelayanan Adminis-trasi layanan kinerja Perkantoran aparatur BPMDPK Prov Gorontalo

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12 bulan

300

12 bulan

280

12 bulan

300

12 bulan

300

12 bulan

300

12 bulan

300

147 Desa

175

147 Desa

150

147 Desa

175

147 Desa

175

147 Desa

175

147 Desa

175

734 desa/kel & 75 Kec


147 Desa

250 147 Desa

Masing-masing 1 doc

150

Mutu Layanan

1 unit kantor

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

1.250

2 kegiatan

Masing-masing 1 doc

533 Mutu Layanan

1.927

1 unit kantor representasi

1.000


180 147 Desa

100

Masing-masing 1 doc

550 Mutu Layanan

1.000


250 147 Desa

100

Masing-masing 1 doc

600 Mutu Layanan

1.000


250 147 Desa

100

Masing-masing 1 doc

650 Mutu Layanan

1.000


250 146 Desa

100

Masing-masing 1 doc

650 Mutu Layanan

1.100 250

100

12 bln/thn

LINTAS SEKTOR : BPMD-PK, PERINDAGKOP LINTAS SEKTOR : 734 desa/kel & 75 BPMD-PK, Kec PERINDAGKOP LINTAS SEKTOR/LINTAS WILAYAH : BPMDMasing-masing 1 doc PK, PMD Kab/Kota dan Unsur SKPD Terkait sbg Tim Penilai


1 unit kantor representasi

150 2 kegiatan

150 2 kegiatan

150 2 kegiatan

150 2 kegiatan

150 2 kegiatan

150 10 kegiatan

2 kegiatan

150 2 kegiatan

150 2 kegiatan

150 2 kegiatan

150 2 kegiatan

150

1.20

12.899

11.360

11.690

12.040

12.280

12.890

LINTAS SEKTOR/LINTAS WILAYAH : BPMDPK, PMD Kab/Kota dan Unsur SKPD Terkait sbg Tim Penilai LINTAS SEKTOR : BPMD-PK , Balihristi, Perindag, Perguruan Tinggi LINTAS SEKTOR : BPMD-PK , Balihristi, Perindag, Perguruan Tinggi LINTAS SEKTOR : BPMD-PK , Balihristi, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian, Bakorluh

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

JUMLAH URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (1.19)

LINTAS SEKTOR: BPMD-PK, PERINDAGKOP LINTAS SEKTOR : BPMD-PK, DINAS PERTANIAN DAN BAKORLUH

750 Mutu Layanan

2.500


60.260

STATISTIK

1.20.01 Program pengembangan Tersusunnya Dokumen data/informasi/statistik Data/Informasi, potensi JUMLAH URUSAN STATISTIK(1.20)

1 Kegiatan

1 Kegiatan

350

1 Kegiatan

350


350 350

1 Kegiatan

350 350

1 Kegiatan

350 350

1 Kegiatan

350 350

1 Kegiatan

350 1 Kegiatan / Tahun 350

Bab VIII - 49

BAPPEDA

No. Kode



1

2

3

1.21



2012 Target

4

2013 Target

Rp.

5

Rp.

2014 Target

6

URUSAN WAJIB KEARSIPAN

7

Rp.

2015 Target

8

9

Rp.

10

2016 Target

11

2017 Target

Rp.

12

13

Rp.

14



15

16

-

1.21.01 Program Pengkajian Sistem Administrasi Kearsipan

Tersedianya data Base dan 1.850 Arsip Aktif Hasil kajian Administrasi Arsip & Inaktif

1.21.02 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1.21.03 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 1.21.04 Program Pengembangan Arsiparis dan Tenaga Teknis Kearsipan 1.21.05 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Penyelamatan & Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kearsipan

Tersedianya Tenaga Fungsional Arsiparis & Tenaga Teknis Kearsipan Terwujudnya sistim pelayanan informasi kearsipan 1.21.06 Program Pelayanan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran terhadap sub-sub bidang 1.21.07 Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana dan dan Prasarana Aparatur Prasarana Perkantoran yang representatif 1.21.08 Program Peningkatan Tersedianya laporan Pengembangan Sistem keuangan yang akuntabel Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan JUMLAH URUSAN KEARSIPAN (1.21) 1.22

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.22.1

Program Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengembangan Teknologi Informasi

1.22.2

Jumlah tenaga sandi yang profesional dalam menjalankan tugasnya sebesar 21 orang Jumlah SDM aparatur teknis Bidang TIK sebesar 150 orang Jumlah sambungan jaringan e-government (SKPD, UPTD, Program Pengembangan asosiasi, tempat-tempat Komunikasi dan Media Massa umum, kabupaten/kota) yang terlayani di Provinsi Gorontalo Jumlah kapasitas akses internet dan intranet jaringan E-Government Jumlah website dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang dikembangkan di Provinsi Gorontalo

1865 Arsip Aktif dan Inaktif

100

1.883 Arsip Aktif & Inaktif

100


100


100


100

3,034 Arsip Aktif & Inaktif

100


Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah



125


125


125


125


125


125





110


110


110


110


110


110



100

180 org

100

260 org

100

300 org

100

330 org

105

360 org

110

360 org


50

3 keg


180 org

180 org

3 Keg

3 Keg

50 3 Keg

50 3 Keg

50 3 Keg

50 3 Keg

50 3 Keg

0%

20%

231

20%

240

20%

245

20%

250

20%

250

20%

250

100%


0%

20%

150

20%

150

20%

150

20%

150

20%

150

20%

150

100%


120

3 Dokumen


0 dok

3 dok

120 3 dok 986

Jumlah kelompok wira usaha yang terampil memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

0

120 3 dok

120 3 dok

995

120 3 dok

1.000

1.005

120 3 dok 1.010

1.015

0

-

50 Kelompok

50

50 Kelompok

75

50 Kelompok

75

50 Kelompok

75

50 Kelompok

120

250 Kelompok

Balihristi

1 orang

1 orang

65

5 orang

70

5 orang

70

5 orang

70

5 orang

70

5 orang

90

26 orang

Balihristi

5 orang

5 orang

150

30 orang

180

35 orang

190

40 orang

200

45 orang

200

45 orang

220

205 orang

Balihristi

105 sambungan

375 105 sambungan

400 105 sambungan

Balihristi

710 100 Mbps

710 100 Mbps

Balihristi

60 sambungan

65 sambungan

300 75 sambungan

320 85 sambungan

350 95 sambungan

375

30 Mbps

30 Mbps

650 50 Mbps

650 80 Mbps

700 100 Mbps

710 100 Mbps

3 Aplikasi 3 Website

3 Aplikasi, Website

3

200

4 Aplikasi, 4 Website


311

5 Aplikasi, Website

5

400

6 Aplikasi, Website

6

410

7 Aplikasi, 7 Website

410

8 Aplikasi, Website

8

450

33 Aplikasi, Website

33

Bab VIII - 50

Balihristi

No. Kode



1

2

3

1.22.3

Program URUSAN Kerjasama WAJIB Informasi dengan Media Massa

Terpublikasikannya kegiatan pembangunan di Provinsi Gorontalo ke publik



2012 Target

4 1 kegiatan

1 kegiatan

6

150

1.515

Terwujudnya Pengembangan Budaya dan Kegemaran Tersedianya buku Terbitan Daerah Tersedianya jasa layanan Perpustakaan yang berbasis Digital (E-Library) Tersedianya Tenaga Fungsional Pustakawan & Tenaga Teknis Perpustakaan

4,830 org/ 195 perpust.

6.075 org / 255 Perpust.

5%

50 Judul

3 lbg

16 lbg

124 org

90 org

JUMLAH URUSAN PERPUSTAKAAN (1.23)

2014 Target

7

1 kegiatan

Rp.

8

150

1.731

2015 Target

9

1 kegiatan

Rp.

10

120

1.935

2016 Target

11

1 kegiatan

Rp.

12

120

1.960

2017 Target

13

1 kegiatan

1.960

14

15

16

150

1 kegiatan

Balihristi

Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah Kantor

Rp.

2.140

125

7.320 org/ 320 Perpust.

125

8.565 org/ 395 Perpust.

125

9.810 Org/ 480 Perpust.

125

9,810 org/ 480 perpust.

125

11,055 org/575 perpust.

125

11,055 org/575 perpust.

110

50 Judul

110

50 Judul

110

50 Judul

110

50 Judul

110

50 Judul

110

90%

63

16 lbg

70

16 lbg

70

16 lbg

70

16 lbg

70

16 lbg

70

83 lbg

65

180 org

70

260 org

75

320 org

80

390 org

85

440 org

90

480 org

363

375

380

385

390

Perpustakaan & Arsip Daerah Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah

395

URUSAN PILIHAN

2.1.

PERTANIAN

2.1.01

Tanaman Pangan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk

2.1.02

1 kegiatan

Rp.


PERPUSTAKAAN

1.23.01 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 1.23.02 Program Pengelolaan Deposit Terbitan Daerah 1.23.03 Program Pengembangan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi 1.23.04 Program Pengembangan Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan

2

5

150

JUMLAH URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (1.22) 1.23

2013 Target

Rp.


Hortikultura Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Hortikultura

Peningkatan Produksi padi 3% per tahun dan Peningkatan produksi jagung 9,29 % per tahun dan bertambahnya Produktivitas jagung sebesar 2,66% per tahun Peningkatan produksi kedelei 3 % per tahun

produksi 273.921 ton produksi 605.781 ton produktivitas 44.62 ku/ha produksi 2.156 ton dan produktivitas sebesar 12,38 ku/ha

689.754 ton 48,24 ku/ha

Peningkatan Produksi (ton) dan Produktivitas Cabe (ton/ha)

produksi Cabe 10.869 ton produktivitas 53.43 ku/ha

12.500 ton 54.47 ku/ha

Peningkatan produksi Buahbuahan 2% per tahun - Mangga - Pisang - Jeruk siam Peningkatan produksi Sayuran 2 % per tahun Peningkatan produksi Bunga Pot dan Taman 5,38% per tahun Peningkatan produksi Tanaman Obat 3,90% per tahun

3.728 290.588 ton

6252

3.914

2.337 ton 12,78 ku/ha

2.247 ton 12,53 ku/ha

4420 4190 1170

299.363 ton 54,56 ku/ha 755.819 ton 50,20 ku/ha

350

1

4.110

2.407 ton 13,03 ku/ha

-

368 14.375 ton 55,00 ku/ha

3.571 4.190 591 6.380

308.896 ton 55,63 ku/ha 829.284 ton 51,67 ku/ha

-

318.614 ton 56,70 ku/ha 901.590 ton 52,65 ku/ha

4.316

2.454 ton 13,15 ku/ha

-

386 16.531 ton 56,10 ku/ha

-

328.521 ton 57,77 ku/ha 983.468 ton 53,78 ku/ha

4.316

2.502 ton 13,27 ku/ha

-

405 19.011 ton 57,30 ku/ha

-

338.620 ton 58,84 ku/ha 1.075.240 ton 55.00 ku/ha

2.550 ton 13,40 ku/ha

405 21.863 ton 58,80 ku/ha

4.532 -

-

Dinas Pertanian dan KP 338.620 ton Dinas Pertanian 58,84 ku/ha dan KP 1.075.240 ton 55.00 ku/ha

2.550 ton 13,40 ku/ha

446 25.142 ton 60,00 ku/ha

3.642 4.274 603 6.508

3.715 4.359 615 6.638

3.790 4.446 627 6.771

3.865 4.535 640 6.906

3.943 4.626 653 7.044

1

1.5

2

3

3.5

176.356

179.002

181.687

184.412

187.178

25.142 ton

60,00 ku/ha

1 173.750


Bab VIII - 51

No. Kode



1

2

3

2.1.03

2.1.04

Program URUSANPeningkatan WAJIB Produksi Pertanian Pengembangan Sistem - Menekan Luasan yang Pengamatan, Peramalan dan Terserang OPT dan DPI Pengendalian OPT maksimal 5 % dari luas tanam Pengembangan Bibit Unggul Tersedianya benih sumber Pertanian unggul bersertifikat komoditi - Padi sawah BD - Padi sawah BP - Padi sawah BR - Jagung BD (Komposit) - Jagung BP - Jagung BR - Kedelai BD - Kedelai BP - Kedelai BR - Cabe BD - Cabe BP - Cabe BS Pengawasan Mutu dan - Tersertifikasinya Benih Sertifikasi Benih Pertanian Unggul yang Bermutu Padi Sawah (Ha) Jagung (Ha) Kedelei (ha) Cabe (ha) - Penggunaan dan peredaran benih unggul bersertifikat {%} - Terawasinya Peredaran Benih di tingkat Petani {%} peredaran benih unggul bersertifikat {%} - Terawasinya Peredaran Benih di tingkat Petani {%} - Pengembangan jaringan Pengelolaan Lahan dan Air irigasi (Ha) - Pengembangan konservasi air (Unit) - Pembinaan kelembagaan P3A (Unit) - Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Unit)


Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hasil Pertanian

2012 Target

4

4%

3,9%

5

489

4,9%

Rp.

2014 Target

6

7

513

4,7%

Rp.

2015 Target

8

9

539

4,4 %

2016 Target

Rp.

10

11

566

4,27 %

2017 Target

Rp.

12

13

566

4%


14

15

16

594

4%

Rp.

-

675 Ha 6,5 Ha 70,5 Ha 5 Ha 70%

650 Ha 5,5 Ha 50 Ha 10 Ha 73%

750 Ha 10 Ha 45 ha 25 Ha 75%

850 Ha 20 Ha 65 Ha 35 Ha 76%

1000 Ha 25 Ha 75 Ha 45 Ha 77%

1250 Ha 35 Ha 100 Ha 50 Ha 78%

1500 Ha 50 Ha 125 Ha 60 Ha 80%

1500 Ha 50 Ha 125 Ha 60 Ha 80%

73%

75%

76%

77%

78%

79%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3272 Ha 8 unit

3000 Kg

2013 Target

Rp.


2,500 Kg 5,875 kg 1,450 Kg 2550 Kg 1,800 kg 5000 Kg -

4000 Ha 10 Unit 5 unit

8 unit

- Perluasan Areal Sawah (ha) 1,300 Ha - Optimasi Lahan Kering(ha) 150 Ha

2.1.05


- Optimasi Lahan Sawah (ha) 100 Ha - Jalan Usaha Tani (ha) - Pengembangan Pengolahan 1 Kel Hasil Pertanian (Kelompok binaan) - Penerapan Jaminan Mutu dan Standarisasi Pertanian (Pelaku Usaha) - Pengembangan Pelayanan 36 Komoditi Informasi Pasar (PIP) Agribisnis (jlh komoditi)

5 unit 700 Ha 1200 Ha 400 Ha 100 Kel

2 8

36 Komoditi

509 171.4 Kg 13.715 Kg 1.371.492 Kg 674.2 Kg 26.969 Kg 1.618.120 Kg 381.2 Kg 8.578 Kg 214.445 Kg 0.0004 Kg 1 Kg 741 Kg

534 173 Kg 13.838 Kg 1.383.834 Kg 680,9 Kg 27.238 Kg 1.634.254 Kg 384,9 Kg 8.661 Kg 216.526 Kg 0,0004 Kg 1 Kg 741 Kg

561 174,5 Kg 13.963 Kg 1.396.329 Kg 687,7 Kg 27.509 Kg 1.650.549 Kg 388,6 Kg 8.744 Kg 218,606 Kg 0,0004 Kg 1 Kg 741 Kg

589 176,1 Kg 14.090 Kg 1.408.977 Kg 694,6 Kg 27,783 Kg 1.667.004 Kg 392,6 Kg 8,832 Kg 220,810 Kg 0,0004 Kg 1 Kg 741 Kg



352

370

388

407

407

428

334 4000 Ha

367 4000 Ha

404 4000 Ha

424 4000 Ha

424 4000 Ha

100 446 4000 Ha

10 Unit

10 Unit

10 Unit

10 Unit

10 Unit

10 Unit

45 Unit

42 Unit

35 Unit

30 Unit

27 Unit

27 Unit

5 Unit

5 Unit

5 Unit

5 Unit

5 Unit

5 Unit

374 1000 Ha 1200 Ha 201 400 Ha 30 Ha 4.343 100 Kel

411 1000 Ha 2000 Ha 221 400 Ha 30 Ha 4.560 150 Kel

453 1100 Ha 2000 Ha 243 400 Ha 30 Ha 4.788 200 Kel

475 912 Ha 2000 Ha 263 400 Ha 30 Ha 4.932 250 Kel

475 900 Ha 2000 Ha 263 400 Ha 30 Ha 4.932 300 Kel

499 900 Ha 2000 Ha 289 400 Ha 30 Ha 5.178 300 Kel

8

10

15

20

30

30

36 Komoditi

36 Komoditi

36 Komoditi

36 Komoditi

40 Komoditi

40 Komoditi


Bab VIII - 52

No. Kode



1

2

3

URUSAN WAJIB

2.1.06

2.1.07

2.1.08


2012 Target

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pertanian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD BPTPH) Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD BBTPH)

Terlaksananya penyediaan administrasi dan operasional perkantoran di UPTD BBTPH

5

Rp.

6

2014 Target

7

Rp.

2015 Target

8

9

Rp.

10

2016 Target

11

Rp.

12

2017 Target

13


15

16

Rp.

14

20 Kel

20 Kel

50 Kel

75 Kel

100Kel

150 Kel

150 Kel

48 Unit

100 Unit

100 Unit

200 Unit

300 Unit

400 Unit

500 Unit

500 Unit

2%

2%

2%

- Tersedianya Gedung kantor 10 Paket dan sarana prasarana Pengadaan perkantoran yang baik dan memadai - Bertambahnya jumlah aparatur yang mengikuti 10 aparatur diklat struktural dan diklat teknis pertahunnya

Terlaksananya penyediaan administrasi dan operasional perkantoran Terlaksananya penyediaan administrasi dan operasional perkantoran di UPTD BPSBTPH Terlaksananya penyediaan administrasi dan operasional perkantoran di UPTD BPTPH

2013 Target

Rp.


20 Kel

Ketahanan Pangan Peningkatan diversifikasi dan Peningkatan ketersediaan 252,40% 252,40% ketahanan pangan dan penanganan kerawanan masyarakat pangan Pengembangan sistem 73% 73% distribusi dan stabilitas harga pangan Pengembangan 95.4 95.4 penganekaragaman konsumsi Kg/Kapita/Tahun Kg/Kapita/Tahun pangan dan peningktan keamanan pangan, dengan indikator penurunan angka konsumsi beras

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD BPSBTPH)

2.1.09

- Pengembangan Usaha tani dan Investasi (Kelompok Binaan) - Penyediaan Sarana Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Unit) - Penyediaan Sarana Pupuk dan Pestisida (Peningkatan Produksi %)


12 Paket Pengadaan

5%

7%

10%

15%

15%

297

221,92%

312

191,44%

327

160,96%

344

130,48%

344

100%

361

100%

188

78,40%

197

83,80%

207

89,20%

218

94,60%

218

100%

229

100%

292

93.9 Kg/kapita/Thn

307

92.4 Kg/Kapita/Thn

322

90.9 Kg/Kapita/Thn

338

89.4 Kg/Kapita/Thn

338

87.9 Kg/Kapita/Thn

355

87.9 Dinas Pertanian Kg/Kapita/Thn dan KP

905

15 Paket Pengadaan

950

50 aparatur

133

20 Paket Pengadaan

998

24 Paket Pengadaan

1.028

27 Paket Pengadaan

1.028

30 Paket Pengadaan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan KP

1.079 1 Paket

127 15 aparatur

70 aparatur

140 80 aparatur

147 95 aparatur

147 100 aparatur

154 100 aparatur

100%

100%

725

100%

747

100%

769

100%

785

100%

785

100%

808

100%

100%

100%

317

100%

327

100%

336

100%

343

100%

343

100%

353

100%

100%

100%

241

100%

248

100%

256

100%

261

100%

261

100%

269

100%

100%

100%

324

100%

334

100%

344

100%

354

100%

354

100%

365

100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Bab VIII - 53

No. Kode



1

2

3

penyusunan Anggaran dan URUSAN WAJIB Laporan keuangan SKPD

2.1.10

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perencanaan Program - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Data Statistik Pertanian

TOTAL PERTANIAN 2.1.11 2.1.12 2.1.13 2.1.14

2.1.15

2.1.16

2.1.17

2.1.18

Program Pengembangan Informasi dan Kerjasama Program Pelatihan dan Pembelajaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan dan dokumen laporan keuangan tahunan Tersedianya dokumen perencanaan Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan - Tersinkronisasinya angka produksi tanaman pangan dan hortikultura, Tersedianya data statistik pertanian


4

1 Dokumen

3 Dokumen


2012 Target

2013 Target

Rp.

5

Rp.

6

2014 Target

7

Rp.

8

2015 Target

9

Rp.

10

2016 Target

11

Rp.

12

2017 Target

13

Rp.

14



15

16

1 Dokumen

150 1 Dokumen

150 1 Dokumen

150 1 Dokumen

150 1 Dokumen

150 1 Dokumen

150 1 Dokumen

3 Dokumen

436 3 Dokumen

458 3 Dokumen

481 3 Dokumen

505 3 Dokumen

505 3 Dokumen

530 3 Dokumen

4 Dokumen

481 4 Dokumen

505 4 Dokumen

520 4 Dokumen

536 4 Dokumen

536 4 Dokumen

563 4 Dokumen

1 Dokumen

421 1 Dokumen

442 1 Dokumen

464 1 Dokumen

487 1 Dokumen

487 1 Dokumen

521 1 Dokumen

4 Dokumen

1 Dokumen 15.584

Penyebaran informasi inovasi 80 ragam teknologi jagung informasi Jumlah pelatihan dan 3 kali diklat pembelajaran Terwujudnya pengelolaan 100% Administrasi Perkantoran

30 ragam informasi

1.443

16.369 40 ragam informasi

1.454


1.450


1.475


18.767


1.485

BPIJ

50 ragam informasi

732

3 kali diklat

735

3 kali diklat

740

3 kali diklat

750

3 kali diklat

760

3 kali diklat

795

3 kali diklat

BPIJ

100 %

561

100 %

565

100 %

570

100 %

585

100 %

590

100 %

600

100%

BPIJ

Program Peningkatan Sarana Tersedianya sarana prasarana dan Prasarana Aparatur perkantoran

45%

55%

49

60%

50

70%

60

80%

65

90%

70

100%

70

100%

BPIJ

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase pelayanan dan akuntabilitas keuangan SKPD

100%

100 %

78

100 %

80

100 %

85

100 %

90

100 %

90

100 %

100

100%

BPIJ

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tersedianya aparatur yang kompeten di bidang informasi dan pembelajaran jagung

3,70%

7,41%

-

25,93%

25

44,44%

45

62,96%

50

81,48%

50

100,00%

50

100%

BPIJ

Tersedianya Dokumen perencanaan, Data dan evaluasi

1 Dokumen

1 Dokumen

1 dokumen

420

1 Dokumen

1 Dokumen

450

1 Dokumen

1 Dokumen

BPIJ

Program Peningkatan perencanaan, monitoring dan evaluasi TOTAL BPIJ

419 3.282

Peternakan Mendukung swasembada Peningkatan produksi daging daging sapi nasional dan sapi 4% per tahun (kg) komoditi peternakan lainnya

3.329

440

1 Dokumen

3.390

445 3.460

3.490

460 3.560

3.984.995

4.144.395

4.351

4.310.171

4.400

4.482.577

4.450

4.661.881

4.500

4.848.356

4.450

5.042.290

4.500

5.042.290

Peningkatan produksi daging Kambing 6% per tahun (kg)

173.346

183.747

550

194.772

565

206.458

570

218.845

580

231.976

590

245.895

600

245.895

Peningkatan produksi daging Ayam Buras 17% per tahun (kg) Peningkatan produksi daging Itik 9% per tahun (kg)

1.416.594

1.657.415

935

1.939.176

900

2.268.835

950

2.654.537

985

3.105.809

999

3.633.796

1.000

3.633.796

51.502

56.137

100

61.190

110

66.697

120

72.699

132

79.242

135

86.374

145

86.374

80%

320

70%

325

60%

330

40%

350

20%

360

Pengendalian dan pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

85%


0%

370

0%

Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan

Bab VIII - 54

No. Kode



1

2

3

URUSAN WAJIB

2.1.19


4

Penjaminan Produk peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

Cengkeh (1%) kg/ha/thn

kakao (1%) kg/ha/thn pengendalian OPT tanaman perkebunan

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan penyusunan Anggaran dan Laporan keuangan SKPD

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perencanaan Program

6

2014 Target

7

Rp.

8

2015 Target

9

Rp.

10

2016 Target

11

Rp.

12

565

30%

570

40%

580

60%

600

80%

610

2017 Target

13

100%

Rp.

14 625

Terlaksananya pengelolaan administrasi perkantoran yang akuntabel

15

16

Dinas Peternakan & Perkebunan

1.442

300

1.456

330

1.471

340

1.486

350

1.501

360

1.516

375

1.516

4.482

4.496

120

4.541

132

4.586

148

4.632

163

4.679

165

4.725

170

4.725

351

365

175

369

193

372

200

376

220

380

230

384

240

384

831

845

512

853

563

862

570

871

580

879

595

888

600

888

85%

80%

75

70%

83

60%

100

40%

110

20%

121

0%

130

0%

100%

100%

785

100%

- Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan dan dokumen laporan keuangan tahunan

Dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan

Dokumen

470

100%

480

100%

490

100%

500

100%


100%

1.428

550

100%

Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan

Terlaksananya monitoring Dokumen dan evaluasi program dan kegiatan Penyusunan Data Statistik - Tersinkronisasinya angka Perkebunan dan peternakan produksi hasil perkebunan dan peternakan, - Dokumen Tersedianya data statistik perkebunan dan peternakan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Dokumen

78 Dokumen

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.1.23

Rp.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

2.1.22

20%

2013 Target

Rp.


Pengembangan Perkebunan peningkatan produktifitas perkebunan

Tebu (1%) kg/ha/thn

2.1.21

2012 Target

20%

Kelapa dalam (1%) kg/ha/thn

2.1.20


Dokumen

262

90 Dokumen

110 Dokumen

150 Dokumen

150 Dokumen

150 Dokumen

Dokumen

125 Dokumen

125 Dokumen

125 Dokumen

135 Dokumen

135 Dokumen

Dokumen

150 Dokumen

150 Dokumen

150 Dokumen

150 Dokumen

150 Dokumen

Dokumen

265 Dokumen

292 Dokumen

300 Dokumen

315 Dokumen

300 Dokumen


Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan

Bab VIII - 55

No. Kode



1

2

3

2.1.24

2.1.25

2.1.26

2.1.27

2.1.28

2.1.29

2.1.30

Peningkatan Kapasitas URUSAN WAJIB Sumberdaya Aparatur Pertanian


4

- Tersedianya Gedung kantor dan sarana prasarana Paket perkantoran yang baik dan memadai - Bertambahnya jumlah aparatur yang mengikuti aparatur diklat struktural dan diklat teknis pertahunnya

Program peningkatan Pemasaran Hasil produksi pertanian/perkebunan dan peternakan Promosi atas hasill produksi terlaksananya promosi perkebunan dan peternakan unggulan perkebunan dan peternakan SUB TOTAL DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN Penyediaan Data Base Dokumen data base penyuluh, pelaku utama dan penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Pertanian, pelaku usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Perikanan dan Kehutanan Pengembangan kualitas Meningkatnya mutu sumber daya penyuluhan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan - Fasilitasi Demplot BP3K - Fasilisilasi Demplot Penyuluh - Dokumen Program Penyuluhan Peningkatan Kompetensi Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha : - Diklat Fungsional - Diklat Teknis Penyuluh - Peningkatan Kinerja Penyuluh - Diklat Teknis Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Fasilitasi Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok : - Pemula - Lanjut - Madya - Utama Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha - Pekan Nasional Tani Nelayan Andalan Peningkatan Koordinasi Terselenggaranya koordinasi Perencanaan dan Program yang lebih komprehensif Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan pelaporan kegiatan Program Pelayanan Terselenggaranya Administrasi Perkantoran pengelolaan administrasi perkantoran


2012 Target

Paket

2013 Target

Rp.

5

362 Paket

aparatur

300

aparatur

Rp.

2014 Target

6

7

Rp.

2015 Target

8

9


Rp.

10

11

2017 Target

Rp.

12

Rp.

13

14

15

400 Paket

450 Paket

475 Paket

500 Paket

650 Paket

310

320

340

340

340

aparatur

aparatur

aparatur

aparatur


16

Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan

aparatur

Dinas Peternakan & Perkebunan 100%

100%

312

100%

320

10.102

100%

325

10.300 1 Dokumen

150

100%

330

10.610 1 Dokumen

135

100%

335

10.930 1 Dokumen

150

100%

340

11.040 1 Dokumen

150

100%

Dinas Peternakan & Perkebunan

1 Dokumen

Bakorluh

11.370 1 Dokumen

150

Bakorluh

6 Unit -

124 unit

1 dokumen

20 Dokumen

668

14 Unit 124 unit

140 670

13 unit 124 unit

130 430

13 unit 123 unit

145 430

14 unit 178 unit

140 587

15 unit 179 unit

140 350

137

82 Dokumen

150

82 Dokumen

150

82 Dokumen

150

82 Dokumen

150

82 Dokumen

125

75 unit 729 unit

Bakorluh Bakorluh

82 Dokumen

Bakorluh Bakorluh

125 org 161 org

75 org

75 org

24 org

335

30 Org 125 org 618 org

244 340 650

30 Org 125 org 729 org

191 185 650

30 org 125 org 729 org

200 185 650


200 190 650


165 190 370

56

75 org

60

75 org

60

100 org

75

100 org

75

125 org

60

150 org 729 Org 729 org

Bakorluh Bakorluh Bakorluh

550 org

Bakorluh Bakorluh

28 Klpk -

60 klpk

205

100%

157

-

100%

32 Klpk 60 klpk -

100 210 -

30 klpk 60 klpk 6 klpk -

100 160 84


100 160 90

-

-

-

-

-

24 80 6 6

klpk klpk klpk klpk

80 200 110 108

-

-

22 110 8 6

klpk klpk klpk klpk

80 110 90 90

-

1 Keg

750

166 klpk 390 klpk 26 klpk 12 klpk

Bakorluh Bakorluh Bakorluh Bakorluh Bakorluh

1 Keg

Bakorluh

3 Keg

262

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bakorluh

1 Keg

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bakorluh

456

100%

100%


460

100%

295

100%

295

100%

300

100%

280

100%

Bab VIII - 56

Bakorluh

No. Kode



1

2

3


2012 Target

2013 Target

Rp.

14

15

16

100%

180

100%

180

100%

150

100%

Bakorluh

2.1.32

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SUB TOTAL BAKURLUH

Terfasilitasinya aparatur dalam mengikuti diklat

100%

100%

70

100%

70

100%

80

100%

80

100%

90

100%

90

100%

Bakorluh

Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Bakorluh

100%

100%

78

100%

80

100%

90

100%

90

100%

100

100%

100

100%

Bakorluh

Penyertaan Diklat Wasganis

Peningkatan Kualitas Aparatur Kehutanan

2.808

3.570

2.920

2.980

3.310

3.290

31.776

33.568

34.106

35.242

35.712

36.987

450

1 dokumen

1 dokumen 37 IUIPHHK & 2 IUIPHHBK

37 IUIPHHK & 2 IUIPHHBK 1 KPH

1 KPH

tersedianya petugas Wasganis PHPL

1 dokumen

500 37 IUIPHHK & 2 IUIPHHBK

250 500

1 KPH

250 500


37 IUIPHHK & 2 IUIPHHBK

250 500

300 Km

300

300 Km

300

300 Km

300

8 kelompok

122

7 kelompok

250

8 kelompok

275

7 kelompok

300

2 kelompok

283

2 kelompok

350

2 kelompok

375

2 kelompok

400

250

1 bimtek & diknis

300

1 bimtek & diknis

350

250

1 bimtek & diknis

300

1 bimtek & diknis

350

1 Angkatan (30 Org)

150

2 Angkatan (1 Angk.Polhut & 1 Angk. Pamswakarsa)

300

2 Angkatan (1 Angk.Polhut & 1 Angk. Pamswakarsa)

1 Angkatan (30 Org)

250

1 Angkatan (30 Org)

250

1 Angkatan (30 Org)

1 bimtek & diknis 1 bimtek & diknis Meningkatnya Kapasitas POLHUT & Masyarakat

13

Rp.

180

5 kelompok

12

2017 Target

100%

2.2.02

11

Rp.

246

1 keg

10

2016 Target

100%

Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan Masterplan penataan hutan Tersedianya masterplan penataan hutan tingkat tk provinsi 2012-2016 Teridentifikasinya permasalahan penataan kawasan hutan Tersedianya dokumen Penyusunan RKTP Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi tahun 2013 - 2017 Monitoring & evaluasi Terlaksananya monev IUIPHHK terhadap 37 IUIPHHK/BK Terlaksananya penataan 7 Penataan KPH KPH Pemeliharaan tata batas Penyelesaian Tata Batas kawasan hutan sepanjang 1200 km Fasilitasi penerbitan IUPHHKFasilitasi Pembinaan & pembentukan kelembagaan HTR , pemantapan kelembagaan 30 kelompok HTR tani HTR Peningkatan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan Terfasilitasinya 15 Kelompok Produksi Tani PUMSHP Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Penyertaan Diklat Teknis Meningkatnya kemampuan Sumberdaya Mineral aparat dalam bidang Sumber Daya Mineral Penyertaan Diklat Teknis Meningkatnya kemampuan Energi aparat dalam bidang energi Penyertaan Diklat POLHUT Penyegaran & Pembentukan POLHUT & Masyarakat

9

Rp.

244

2.2.01

8

2015 Target

100%

JUMLAH URUSAN PERTANIAN (02.1)

7

Rp.

100%

KEHUTANAN

6

2014 Target


Program Sarana Tersedianya sarana dan URUSANPeningkatan WAJIB dan Prasarana Aparatur prasarana perkantoran

2.2

5

Rp.


2.1.31

2.1.33

4



2 KPH

300 Km

37 IUIPHHK & 2 IUIPHHBK

250 500

1 KPH

250 500

300


1200 km

30 Kelompok

425

2 kelompok

450

400

1 bimtek & diknis

450

400

1 bimtek & diknis

450

2 Angkatan (1 Angk.Polhut & 1 Angk. 300 Pamswakarsa)

300

1 Angkatan (30 Org)

500

9 Angkatan

1 Angkatan (30 Org)

250

1 Angkatan (30 Org)

250

5 Angkatan

250

2 kelompok

1 bimtek & diknis 1 bimtek & diknis

15 kelompok

Bab VIII - 57


No. Kode



1

2

3

4

Terlaksananya Operasi Gabungan & Fungsional di 5 kab Terlaksananya kegiatan deteksi dini illegal logging di 5 kab Terkendalinya karhut di 5 kab

8 ops fungsional & gab

2.2.03

Perlindungan & URUSAN WAJIB Konservasi SDH Pengamanan Hutan

Pengendalian Karhut Penyelesaian Kasus Tipihut 2.2.04

Rehabilitasi hutan & lahan Peran serta masyarakat dalam gerakan RHL

Terselesainya 10 kasus tindak pidana kehutanan

identifikasi perambahan di 5 kab

JUMLAH URUSAN KEHUTANAN (2.02)

2012 Target


2013 Target

Rp.

5

Rp.

6

2014 Target

7

Rp.

8

2015 Target

9

Rp.

10

2016 Target

11

Rp.

12

2017 Target

13



15

16

Rp.

14

800


850


900

1 keg

700

1 keg

750

1 keg

800

200

1 keg

250

1 keg

300

1 keg

350

1 keg

2 Kasus

250

2 Kasus

250

2 Kasus

300

2 Kasus

350

10 Kasus

400

150.000

500

170.000

600

200.000

850

500.000 bibit

8 ops fungsional 550 & gab

8 ops fungsional & 700 gab

8 ops fungsional & 750 gab

400

1 keg

600

1 keg

650

1 keg

150

1 keg

2 Kasus

250

8 ops fungsional & gab 1 keg

1 keg

2 kasus

Bantuan 500.000 Bibit 70,000 btg Kemasyarakat dan Kelompok Tani Fasilitasi Kelembagaan Peningkatan peran Forum DAS Provinsi kelembagaan forum DAS, Kabupaten/Kota Penanaman & pemeliharaan Penghijauan pada jalan 10 km turus jalan nasional/provinsi protokol Provinsi/Nasional 37,000 sepanjang 85 km Gerakan penanaman pohon Bantuan 1.000.000 Bibit 92.850 mendukung Program OBIT Pembuatan areal model Terlaksananya pembuatan usaha tani konservasi model usaha tani konservasi di 5 kab 2.2.05 Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Program Monitoring & Evaluasi Terlaksananya Perencanaan Koordinasi perencanaan dan program/kegiatan pengendalian bidang Terlaksananya Evaluasi kehutanan pelaksanaan program/kegiatan 2.2.06 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Perkantoran Peningkatan Sarana & 3 unit bangunan Prasarana Perkantoran 2.2.07 Program Pelayanan administrasi perkantoran Pelayanan jasa administrasi perkantoran 2.2.08 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan


50.000 btg

300

100,000 btg

300

120,000 btg

1 keg

150

1 keg

10 km 30,000

240

15 km 40,000

70.000

291

100.000

400

125.000

50 ha

500

1 keg

1 keg

475

150

1 keg

150

1 keg

50,000

400

15 km 60,000

450

200.000

500

250.000

50 ha

500

50 ha

500

150

1 keg

150

1 keg

1 keg

250

1 keg

250

250 15 km

45,000

300 15 km

150

500 15 km

1 keg

65,000

750

550

300.000

650

300.000

50 ha

500

50 ha

500

250 ha

175

1 keg

175

1 keg

200

5 keg

1 keg

300

1 keg

300

1 keg

350

5 keg

1 keg

965

1 keg

500

1 keg

500

1 keg

200

1 keg

200

1 keg

200

1 keg

585

1 keg

500

1 keg

550

1 keg

600

1 keg

650

1 keg

700

150

1 keg

150 7.900

1 keg

200 8.150

1 keg

200 8.525

1 keg

250 8.900

1 keg

250 9.850

1 keg

4.811


5 Keg

150

35 km

65,000

Bab VIII - 58

No. Kode



1

2

3

2.3.


4


2012 Target

2013 Target

Rp.

5

Rp.

6

2014 Target

7

Rp.

8

2015 Target

9

Rp.

10

2016 Target

11

Rp.

12

2017 Target

13

Rp.

14



15

16

URUSANENERGI WAJIB DAN SUMBERDAYA MINERAL

2.3.01

Program Pembinaan dan Terlaksananya pembinaan & Pengawasan Bidang pengawasan terhadap 37 IUP Terdatanya Penambangan Tanpa Izin (PETI) di 5 Tersusunnya Naskah Akademik PERDA bidang pertamb mineral dan Panas Bumi Survey Potensi Mineral Tersedianya 16 laporan survey mineral Pemetaan Daerah Rawan Tersedianya data kawasan Bencana Geologi rawan bencana geologi di 6 kab/kota Tersedianya data potensi air tanah sejumlah 10 laporan Survey Potensi Air Tanah Pemanfaatan potensi air Tersedianya air bersih di 24 tanah daerah sulit air Pengembangan & Terbitnya Izin usaha Panas Pengawasan Potensi bumi Panasbumi 2.3.02 Koordinasi perencanaan Terlaksananya Perencanaan dan pengendalian bidang program/kegiatan Terlaksananya Evaluasi pertambangan pelaksanaan program/kegiatan 2.3.03 Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Pengembangan energi Pemeliharaan 3040 unit PLTS alternatif

37 IUP logam , 2 KK, 29 IUP Luas PETI 743,5 ha -

10 lap survey

1 keg

1 lap survey

183

200

4 lap

200

1 keg

250

1 keg

275

1 keg

300

1 keg

1 kab

200

1 kab

250

1 kab

300

1 kab

325

1 kab

1 keg 1 laporan survey

200

1 keg

200

250

1 laporan survey

300

1 laporan survey

350

1 laporan survey

400

1 laporan survey

450

1 kab

250

1 kab

300

1 kab

350

1 kab

400

2 kab/kota

450

CAT 13 lokasi

1 lap

200

1 lap

250

1 lap

300

1 lap

350

1 lap

400

1 lap

450

1 lokasi

150

2 lokasi

200

2 lokasi

250

2 lokasi

300

2 lokasi

350

2 lokasi

400

350 1 lap pengawasan

400

1 lap pengawasan

450

1 lap pengawasan

500

1 lap pengawasan

550

1 izin pabum

1 keg

150

1 keg

150

1 keg

175

1 keg

175

1 keg

200

5 keg

1 keg

250

1 keg

250

1 keg

300

1 keg

300

1 keg

350

5 keg

250 Unit

500 Jt

300 Unit

600 Jt

300 Unit

600 Jt

300 Unit

600 Jt

300 Unit

600 Jt

3040 Unit PLTS

1 Unit

250 Jt

1 Unit

250 Jt

1 Unit

250 Jt

1 Unit

250 Jt

1 Unit

250 Jt

10 Unit PLTMH

6 kab/kota

300

6 kab/kota

350

6 kab/kota

400

6 kab/kota

450

lelang wkp

1 lap

1520 Unit PLTS 5 Unit PLTMH

Pengawasan distribusi bbm & elpiji

Terlaksananya pengawasan distribusi bbm dan elpiji di 6 kab/kota

sosialiasasi konversi energi

Terselenggarnya Konversi minyak tanah ke elpiji di 2kab

16 SPBU, 1 AMPS, 1 AMT, 5 Agen Elpiji, 271 PMT Bersubsidi 3 kab/kota

16 laporan hasil survey 5 kab/kota

6 lap

5

Pemeliharaan 10 unit PLTMH

70 unit

260,00

6 kab/kota

150

6 kab/kota

250

3 kab/kota

332

2 kab

200

2 Lokasi

200 Jt

2 Lokasi

500

Rued

Study Kelayakan PLTMH

Tersedianya 10 data lokasi studi Kelayakan PLTMH Penyusunan Rencana Umum Tersusunnya RUED 5 tahunan Energi Daerah (RUED) JUMLAH URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL (2.03)

37 IUP logam , 2 350 KK, 29 IUP Batuan, 1 5 kab/kota 350 2 Naskah akademik ranperda

1 keg

Rued 1.475


3.250

24 lokasi

6 kab/kota

6 kab/kota 200 Jt

2 Lokasi

100

Rued

3.050

200 Jt

2 Lokasi

100

Rued

3.300

200 Jt

2 Lokasi

100

Rued

3.650

200 Jt 100

10 lokasi FS Rued

4.100

Bab VIII - 59

No. Kode



1

2

3

2.4.

URUSAN WAJIB PARIWISATA

2.4.01

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Tersedianya fasilitas penunjang obyek wisata Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di 8 Pengelolaan obyek wisata oleh masyarakat lokal

2.4.02

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.4.03

Program Pengembangan seni budaya daerah



2012 Target

4

8 obyek wisata

-

91.665 orang

100.000 orang

-

-

100.000 orang 1 obyek wisata

3 hari

3 hari

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan - peningkatan SDM Kelautan dan Perikanan Pengetahuan dan Keterampilan Pelaku usaha Perikanan (orang) Program- Produksi Perikanan Produksi Perikanan Peningkatan Budidaya PeningkatanBudidaya (ton) Program Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Perikanan (ton) Tangkap Program Peningkatan Daya - Jumlah Unit Pengolahan Saing Produk Perikanan Bersertifikat SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan)

Rp.

6

550

100

2014 Target

7

2 obyek 150.000 orang 1 obyek wisata

900 3 hari

596

2.5.

2.5.04

-

2 obyek

1.200 Peningkatan lama tinggal

2.5.01

2.5.03

5

1.520

3.316

JUMLAH URUSAN PARIWISATA (2.04)

2.5.02

2013 Target

Rp.

Rp.

8

1.210

100

2015 Target

9

2 obyek 175.000 orang 1 obyek wisata

900 4 hari

Rp.

10

2.800

2016 Target

11

1 obyek 200.000 orang

100 1 obyek wisata 1.000

4 hari

Rp.

12

2.321

100

2017 Target

Rp.

13

14

1 obyek 250.000 orang -

1.000 4 hari

2.5.05

Program Pengelolaan - Luas Kawasan Konservasi Sumber Daya Laut, Pesisir & Laut dan Pulau-Pulau Kecil Perairan (Ha)

968

968

2.518

3.178

4.868

4.389

4.260

200

125

129.858

158.271

2.900

171.351

3.100

76.369

88.567

3.500

94.549

3.600

300

187.219 101.876

135

3.200 3.650

400

206.427 110.790

225

3.300 3.750

500

229.671 121.593

250

1.5.07

Program Pengawasan SDKP

Penyediaan Data Base Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Presentase wilayah perairan bebas ilegal fishing dan kegiatan yang merusak SDKP (%) Rekaman Data Base Kelautan dan Perikanan

600

250

3.350

269.732

3.400

3.780

133.726

3.800

2

3

434

4

450

5

500

6

600

7

600

8

600

46,93

46,93

380

49

400

51

420

53

450

55

450

58.1

450

184

7.3

350

11.6

380

14.9

370

18.2

385

21.5

390

24.8

321 Ha

321 Ha

242

296,7 Ha

250

200 Ha

150

323,32 Ha

150

75 Ha

150

250 Ha

150

-

6 Desa

3.023

10

3.250

15

3.300

20

3.350

25

3.400

30

3.450

75%

77.23%

299

78.23%

300

79.23%

350

80.23%

350

81.23%

350

82.23%

4 Janis Data Base

620

650

4 Jenis Database

650

4 Jenis Database

650

4 Jenis Database

650

4 Jenis Database

4 Janis Data Base

4 Jenis Database


16

8 obyek wisata

Dinas Perhubungan & Dinas Perhubungan & Pariwisata Dinas

4 obyek wisata

5 hari

968

102

15

1.000

968

100

- Desa Nelayan/Psisir yang Menjadi Desa Tangguh (PDNT) 2.5.06

-

968

300


250.000 orang

5 hari

- Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)

- Nilai ekspor hasil perikanan (Rp. Milyar)

2.292


600 Orang

Perhubungan & Pariwisata Dinas Perhubungan & Pariwisata Dinas Perhubungan & Pariwisata

Dinas Perikanan dan Kelautan

Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan 133.726 dan Kelautan 269.732

8 (Rata2 Peningkatan Dinas Perikanan Pertahun Sebesar 19 dan Kelautan %)

58,1 (Rata2 Peningkatan Pertahun Sebesar 3 %) 24,8 (Rata2 390 Pening//tahun Sebesar 21 %) 250 Ha (Kawasan Konservasi Laut Daerah)

Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan

106 Desa Dinas Perikanan nelayan/pesisir yang dan Kelautan menjadi desa tangguh Dinas Perikanan dan Kelautan 350 82.23%

650

4 Jenis Database

Dinas Perikanan & Kelautan

Bab VIII - 60

No. Kode



1

2

3

1.5.08

Pengembangan Pengelolaan Sinergitas Pengelolaan URUSAN WAJIB Konservasi Laut dan Perairan Konservasi Laut dan Perairan Perda Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



2012 Target

4 1 Kawasan Konservasi Laut Daerah

2.5.11

2.5.12

2.5.13

2.5.14

Program pengembangan Jumlah kawasan perikanan wilayah strategis dan cepat yang terbangun (budidaya tumbuh perikanan payau dan laut) dan kawasan industri di Teluk Tomini (kawasan)

Program Pengembangan Pengkayaan dan pemulihan Sumberdaya Perikanan dan sumberdaya ikan di Teluk Kelautan Teluk Tomini Tomini (ha) Program Pelayanan Tersedianya pelayanan Administrasi Perkantoran administrasi dan ketatausahaan Terselenggaranya Sistem Perencanaan, Monitoring dan 0 keg Evaluasi Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana dan dan Prasarana Aparatur Prasarana yang representatif Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

PERDAGANGAN

2.6.1

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

2.6.2

Koordinasi pengembangan ekspor dgn instansi terkait/ asosiasi/pengusaha Program Peningkatan Informasi harga dan stok Efisiensi Perdagangan Dalam barang strategis Negeri Ketersediaan sarana distribusi barang dan jasa

2 (dua) Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan WP3K (Bimtek Penataan Ruang WP3K dan Tindak Lanjut RZWP3K)

250

7

1 Kawasan Konservasi Laut Daerah

1 (satu) Kegiatan Kajian Akademis terhadap 200 Dokumen Penataan Ruang WP3K

Rp.

8

2015 Target

9

250


200

Konsultasi Publik terhadap Naskah Akademis sebanyak 2(dua) kali

Rp.

10

2016 Target

11

1 Kawasan 250 Konservasi Laut Daerah Penyu. Ranperda tataruang laut, Pesisir & PPK dan konsultasi publik 200 terhadap ranperda tsb (1 Dok. ranperda, & 1 kali konsultasi publik)

Rp.

12

2017 Target

13

1 Kawasan 250 Konservasi Laut Daerah Finalisasi Ranperda tata ruang laut pesisir dan PPK ( 1 dokumen Perda Tata ruang Laut Pesisir dan PPK 200

1.730

7

1.790

8

1.800

9

1.820

10

2

800

6

850

8

860

10

860

12

16

14

6 Kawasan Dinas Perikanan 250 Konserfasi Laut & Kelautan Daerah (KKLD) Tersedianya 1 Dinas Perikanan Dokumen Perda Tata & Kelautan Ruang Laut, Pesisir dan PPKProvinsi Gorontalo 200

10 kawasan Dinas Perikanan perikanan yang dan Kelautan terbangun (budidaya perikanan 1.850 payau dan laut) dan kawasan industri di Teluk Tomini (kawasan) 12 ha lokasi Dinas Perikanan Pengkayaan dan dan Kelautan 890 pemulihan sumberdaya ikan di Teluk Tomini Dinas Perikanan 750 100% dan Kelautan

-

0%

20%

730

20%

750

20%

750

20%

750

20%

750

20%

1 keg

361

1 keg

370

1 keg

370

1 keg

370

1 keg

370

1 keg

370 6 keg


20%

1.348

20%

15

20%

15

20%

20

20%

20

20%

20 100%


3 dok

90

3 dok

100

3 dok

100

3 dok

100

3 dok

100

3 dok

100 3 dok

-

6

15

Rp.

1

0%

1.525

6

2014 Target

4

Terpenuhinya dokumen perencanaan anggaran, 0 dok Laporan keuangan dan LAKIP SKPD

Peningkatan daya saing komoditi ekspor & promosi Laporan realisasi ekspor

1 Kawasan 650 Konservasi Laut Daerah

Rp.


2

JUMLAH URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (2.05) 2,6

5

4 (empat) Dokumen hirarkis Pengelolaan Pesisir dan PPK(RSWP3K,RZ WP3K, RPWP3K, dan RAWP3K)

-

2.5.10


2013 Target

Rp.


16.554

16.720

17.050

17.560

17.740


17.920

2 komoditi

2 komoditi

40

4 komoditi

40

6 komoditi

60

6 komoditi

60

6 komoditi

60

6 komoditi

60

6 komoditi

Dinas Koperindag

12 bulan

12 bulan

10

12 bulan

15

12 bulan

15

12 bulan

15

12 bulan

15

12 bulan

15

12 bulan

Dinas Koperindag

1 kegiatan

1 kegiatan

62

2 kegiatan

65

2 kegiatan

65

4 kegiatan

80

5 kegiatan

1.000

5 kegiatan

1.000

4 kegiatan

Dinas Koperindag

365 hari (12 komoditi)


181


180


180


180


180


180


Dinas Koperindag

49 pasar tradisional

1 pasar tradisional

600

4 pasar tradisional & 2 pasar percontohan

800 2 pasar tradisional & 2 pasar percontohan

400

2 pasar tradisional dan 2 pasar percontohan

400


250



250 62 pasar tradisional & 10 pasar percontohan

Dinas Koperindag

Bab VIII - 61

No. Kode



1

2

3



2012 Target

4

Sistem Resi Gudang (SRG) 1 kali PL dan Pasar Lelang (PL) Beroperasinya Kantor 1 KPD Perwakilan Dagang (KPD) Gorontalo Terlaksananya Temu Usaha 1 kali/thn dan Misi Dagang Jumlah UMKM yang difasilitasi tempat berusaha Perlindungan Konsumen dan Sosialisasi "Konsumen Pengamanan Perdagangan Cerdas" dalam hal pemahaman undang-undang perlindungan konsumen

1 kali PL

URUSAN WAJIB

2.6.3

Pengawasan peredaran barang dan UTTP Persentase penyelesaian pengaduan konsumen Tera/Tera Ulang UTTP Pasar Tertib Ukur 2.6.4

Program Peningkatan Pengujian dan sertifikasi Standarisasi Barang Eksport - mutu barang Import

2,7

INDUSTRI Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

2.7.2

2.7.3

Program Peningkatan Produktivitas dan Promosi Produk IKM

Program Pengembangan Kawasan Industri Gorontalo

Meningkatnya jumlah IKM dan Sentra IKM di 6 kab/ kota Berkembangnya One Village One Product (OVOP) Terbentuknya 1 kluster industri unggulan daerah di provinsi Gorontalo Pemberdayaan IKM melalui Dekranasda Provinsi Gorontalo

15

16

2 kali/thn

150

2 kali/thn

150

2 kali/thn

Dinas Koperindag

-

50 UMKM

100

50 UMKM

100

50 UMKM

100

50 UMKM

100

50 UMKM

100

250 UMKM

Dinas Koperindag

6 kegiatan

60

6 kegiatan

60

6 kegiatan

60

6 kegiatan

60

6 kegiatan

60

6 kegiatan

Dinas Koperindag

180

3 kab/kota

180

6 kab/kota

180

6 kab/kota

180

6 kab/kota

180

6 kab/kota

180

6 kab/kota

Dinas Koperindag

48

90%

50

100%

50

100%

50

100%

Dinas Koperindag

13.500 UTTP 6 pasar tertib ukur 400 Pengujian 200 kali & sertifikasi 12 kali 2.755

720 60

13.800 UTTP 6 pasar tertib ukur

750 13.800 UTTP 80 22 pasar tertib ukur

250

Pengujian 200 kali & sertifikasi 12 kali

270 Pengujian 200 kali & Dinas Koperindag sertifikasi 12 kali

678 -

12.400 UTTP 2 pasar tertib ukur 395 Pengujian 200 kali & sertifikasi 12 kali

2.618

11.718 IKM dan 272 Sentra

400

100%

50

100%

50

700 12.750 UTTP 50 2 pasar tertib ukur

710 50

13.100 UTTP 6 pasar tertib ukur

720 60

400 Pengujian 200 kali & sertifikasi 12 kali

400

Pengujian 200 kali & sertifikasi 12 kali

3.080

12.596 IKM & 280 sentra

150

4 kali PL & 2 keg SRG 2 KPD

14

250

80%

150


Rp.

2 kali/thn

12.000 UTTP 0 0 pasar tertib ukur Pengujian 150 Pengujian 150 kali & sertifikasi kali & sertifikasi 12 kali 12 kali

2.710

400 13.542 IKM & 289 sentra

50

13

250

3.275

80 15 kali PL & 10 kali keg SRG 150 2 KPD

Dinas Koperindag Dinas Koperindag

Dinas Koperindag Dinas Koperindag

3.375

400

14.561 IKM & 297 sentra

450

15.660 IKM & 312 sentra

500

16.844 IKM & 321 sentra

550

16.844 IKM & 321 sentra

Dinas Koperindag

0

0

-

4 Kab/ Kota

80

6 Kab/ Kota

80

6 Kab/ Kota

80

6 Kab/ Kota

80

6 Kab/ Kota

80

6 Kab/ Kota

Dinas Koperindag

0

0

-

1 kluster

120

1 kluster

120

1 kluster

120

1 kluster

120

1 kluster

150

1 kluster industri

Dinas Koperindag

375

1 kegiatan

350

1 kegiatan

350

1 kegiatan

350

1 kegiatan

350

1 kegiatan

370

1 kegiatan

Dinas Koperindag

208

7,8%

210

7,8%

210

7,9%

225

8%

250

8%

250

8%

Dinas Koperindag

428

4 Pameran/ Expo

445

5 Pameran/ Expo

450

6 Pameran/ Expo

500

6 Pameran/ Expo

500

6 Pameran/ Expo

500

30 Pameran/ Expo

Dinas Koperindag

200 1 kawasan industri

200

1 kawasan industri


220

1 kawasan industri

Dinas Koperindag

1 kegiatan

Meningkatnya kontribusi 7,7% 4,85% sektor industri terhadap PDRB dalam rangka mendukung kapasitas & daya saing industri. Terlaksananya promosi 3 Pameran/ Expo 3 Pameran/ Expo produk IKM dalam dan luar negeri Tersedianya 1 Kawasan 0 0 Industri (KI) dlm mendukung terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

JUMLAH URUSAN INDUSTRI (2.07)

12

2017 Target

2 kali/thn

80%

50

11

Rp.

250

2 kab/kota

150


10

2016 Target

1 kali/thn

0

40

9

Rp.

234

0

150


8

2015 Target

1 kali/thn

0

40

7

Rp.

150

12.000 UTTP

1 kegiatan

6

2014 Target

1 KPD

0

11.718 IKM dan 272 Sentra

Rp.



JUMLAH URUSAN PERDAGANGAN (2.06)

2.7.1

5

40

0

2 kab/kota

2013 Target

Rp.


0

1 kawasan industri

1.411



1.805

1.810

1.925

2.000

2.120

Bab VIII - 62

No. Kode



1

2

3

2.8.

URUSAN WAJIB TRANSMIGRASI

2.8.1

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

2.8.2

Program pengembangan masyarakat di kawasan

Jumlah paket Sarana dan Prasarana yang dibangun Dokumen Perencanaan Kawasan Transmigrasi Pembinaan dan pelatihan masyarakat transmigrasi Terlaksananya penempatan masyarakat transmigrasi lokal Pembinaan aparatur UPT

JUMLAH URUSAN KETRANSMIGRASIAN (2.08)



2012 Target

4

7 Paket

2013 Target

Rp.

5

4.932,1 5 Paket 0

0 1 Doc

Rp.

6

2014 Target

7

Rp.

8

2015 Target

9

Rp.

10

2016 Target

11

Rp.

12

2017 Target

13



15

16

Rp.

14

3.275 5 Paket

3.045 5 Paket

3.000 5 Paket

3.375 5 Paket

3.575

150 1 Doc

180 1 Doc

300 1 Doc

400 1 Doc

500

125 100 KK

130 100 KK

250 100 KK

250 100 KK

250 500 KK

750 50 KK

755 50 KK

800 50 KK

100 5 orang

100 5 orang

100 5 orang

950 200 KK transmigrasi lokal 100 25 orang

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan

0

0

0

- 50 KK 100 5 orang 4.932


3.650

4.205

4.405

4.925

Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan

Dinas Tenaga Kerja dan

5.375

Bab VIII - 63


BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Dalam pelaksanaan pembangunan ada dua komponen urusan yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Berikut ini diuraikan pembagian urusan beserta SKPD penanggungjawabnya dan indikasi rencana program disertai kebutuhan pendanaan hingga tahun 2017. Tabel 8.1 Keterkaitan Bidang urusan dan SKPD Penanggungjawab NO

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

I.

Urusan Wajib

1

Pendidikan

SKPD PENANGGUNG JAWAB Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

2

Kesehatan

Dinas Kesehatan

3

Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

4

Perumahan

Dinas Pekerjaan Umum

5

Penataan Ruang

Bappeda

6

Perencanaan Pembangunan

Bappeda

7

Perhubungan

Dinas Perhubungan dan Pariwisata

8

Lingkungan Hidup

BALIHRISTI

9

Pertanahan

Biro Pemerintah

10

Kependudukan dan Catatan Sipil

Biro Pemerintahan

11

Pemberdayaan Perempuan dan

Biro Pemberdayaan Perempuan & Kesra

Perlindungan Anak

dan Dinas Sosial

12

Sosial

Dinas Sosial

13

Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

14

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Kopersi, Perindustrian dan Perdagangan

15

Penanaman Modal

Badan Investasi Daerah

16

Kebudayaan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga/ Biro PP Kesra

17

Pemuda dan Olah raga

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

18

Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VIII - 1


NO 19.

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

SKPD PENANGGUNG JAWAB 1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2. Sekretariat Daerah 3. Sekretariat DPRD 4. Badan Keuangan Daerah 5. BALIHRISTI 6. Inspektorat Daerah 7. Kantor Perwakilan 8. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah. 10. Badan Investasi Daerah 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12. Sekretariat KORPRI

20

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan

21

Kearsipan

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

22

Komunikasi dan Informatika

BALIHRISTI

23

Perpustakaan

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

24

Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan/ BPIJ / Bakorluh/ Dinas Peternakan & perkebunan

II. 1

Urusan Pilihan Pertanian

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan / BPIJ / Bakorluh / Peternakan & perkebunan

2

Kehutanan

Dinas Kehutanan dan Pertambangan

3

Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Kehutanan dan Pertambangan / Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

4

Pariwisata


5

Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

6

Perdagangan


7

Industri


8

Ketransmigrasian


BAB VIII - 2


BAB VIII - 3


BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Dalam hal ini, untuk melihat kinerja daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian

kinerja

pemerintah

haruslah

ditetapkan

secara

benar

dan

dapat

menggambarkan keadaan untuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan

hasil

pencapaian

program

pembangunan

yang

diharapkan,

(3)

memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur Gorontalo dan Wakil Gubernur Gorontalo pada akhir periode masa jabatan sebagaimana terlihat pada tabel 9.1.

BAB IX - 1


BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 20122017 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025, RPJMD adalah penjabaran dari RPJPD yang memuat Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. A. Pedoman Transisi Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2017 yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017 serta mengingat waktu bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pemilukada Tahun 2016 untuk menyusun RPJMD Tahun 2017-2022 serta RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2017, maka RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 dapat menjadi dasar dalam penyelenggaran pembangunan khususnya pada program-program pembangunan yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan serta kemaslahatan masyarakat sampai dengan tersusunnya kembali RPJMD untuk periode berikutnya. B. Kaidah Pelaksanaan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang akan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, RKPD Tahunan dan perencanaan penganggaran. RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo untuk 5 (lima) tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. SKPD

lingkup

Provinsi

Gorontalo

dan

masyarakat

termasuk

dunia

usaha,

berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 20122017 dengan sebaik-baiknya; 2. Gubernur

dan

Wakil

Gubernur

dalam

menjalankan

tugas

Penyelenggaran

Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah; 3. SKPD Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 yang

BAB X - 1


nantinya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Provinsi Gorontalo serta menjamin konsistensinya; 4. Dalam

penyusunan

KUA-PPAS

berpedoman

pada

RKPD

sebagai

landasan

penyusunan RAPBD setiap tahun anggaran. 5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017, Bappeda Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 kedalam Renstra-SKPD Provinsi; 6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2012-2017 perlu dilaksanakan evaluasi yang dimulai pada tahun ke-2 (dua) sampai tahun ke-5 (lima) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dalam rangka menganalisa terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD ini. Untuk melihat konsistensi pelaksanaan perencanaan dalam dokumen RPJMD ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Bappeda Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dimaksud. 7. Dalam pelaksaaan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah; Acuan dan arahan bagi penentu kebijakan program dan pembangunan serta dalam pengambilan keputusan bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 sangat tergantung dari komitmen bersama antara pemerintah, dan stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo. Untuk itu RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 dapat dijadikan pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan penyelenggraan pemerintah di Provinsi Gorontalo serta terintegrasi dengan arah pembangunan nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

BAB X - 2


BAB XI PENUTUP

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Gorontalo, serta terpadu dan searah dengan pembangunan nasional selama lima tahun mendatang. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah

(RPJMD) Provinsi Gorontalo tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan yang seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen dan dukungan DPRD Provinsi Gorontalo, serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan masyarakat sipil. Pelaksanaan RPJMD Provinsi Gorontalo juga ditentukan kemitraan dengan pihak swasta.

BAB XI - 1


Bab VI - 1

Visi :

Terwujudnya Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkeadilan Di Provinsi Gorontalo

NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

2

2

3

4

Misi I : 1.

Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi 1. Meningkatkan Kerjasama investasi dan daya saing daerah 2. Meningkatnya Pendapatan Perkapita masyarakat yang berkeadilan 3. Terciptanya Laju Investasi 4. Terwujudnya pertumbuhan Usaha Koperasi dan UKM 5. Meningkatnya Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diversikasi Komoditi lainnya.

- Mendorong kerjasama yang konkrit dalam meningkatkan investasi.

- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang meningkatkan minat investasi. - Meningkatkan koordinasi dalam pengembangan investasi baik ditingkat regional dan nasional. 2. Peningkatan realisasi investasi baik PMDN, PMA - Menciptakan sistem kemudahan investasi dan Swasta murni 3. Perdagangan Antar Pulau 4. Menekan Laju Inflasi 5. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah 6. Mengembangkan Pariwisata Daerah

6. Meningkatnya lapangan kerja

- Mengupayakan iklim investasi yang kondusif

- Mendorong peningkatan perdagangan barang dan jasa antar pulau dan ekspor - Meningkatkan kelancaran arus dan distribusi barang/jasa di daerah - Mendorong peningkatan APBD - Mengembangkan 8 obyek wisata unggulan

7. Mengembangkan IKM, UMKM dan Koperasi

- Mendorong berkembangnya IKM, UMKM dan Koperasi

8. Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga kerja

- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pengembangan SDM - Meningkatkan koordinasi dalam pengembangan investasi baik ditingkat regional dan nasional. - Mendorong peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. - Mengupayakan peningkatan lapangan kerja baru - Mendorong peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.

1. Menurunkan angka pengangguran terbuka 2. Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga kerja


Bab VI - 2

NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

2

2

3

4

2

Menyediakan infrastruktur untuk 7. Meningkatnya Infrastruktur Daerah percepatan pembangunan daerah

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur darat, laut dan udara

8. Meningkat dan berkembangnya Jalan Akses ke pusat-pusat produksi pertanian

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi darat, laut dan udara - Mendorong pengembangan infrastruktur Bandara Djalaluddin menuju bandara Internasional Regional 2. Mengingkatkan Infrastruktur Perdesaan

9. Membangun Kemandirian Desa

- Membangun Jalan, Jembatan, Irigasi, Waduk

3. Mengingkatkan Pengembangan Kawasan Strategis Percepatan Pembangunan Daerah berbasis Desa

- Pengembangan Infrastruktur Dasar Perdesaan - Pengembangan Infrastruktur Penujang Perdesaan - Mengupayakan pengembangan wilayah dan kawasan strategis cepat tumbuh. - Memfasilitasi Percepatan Pembangunan di desa

10. Meningkat dan berkembangnya Infrastruktur Desa

Misi II : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kwalitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan 1.

Meningkatkan Kualitas Pendidikan

1. Meningkatnya kualitas pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan

- Mengupayakan pendidikan gratis

2. Memfasilitasi PAUD bagi seluruh Anak Usia Dini 3. Memfasilitasi Wajib Belajar (WAJAR) 12 Tahun dan Paket A, B dan C

- Memperluas akses pendidikan

4. Mengembangkan Pendidikan Non Formal

- Mendorong peningkatan pendidikan luar sekolah (pendidikan informal) - Mengembangkan pendidikan berbasis kawasan. - Meningkatkan pemerataan dan mutu serta pemerataan akses penyelenggaraan PAUD.

- Mendorong peningkatan mutu Pendidikan

Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran PAUD TK/TKLB berkualitas Penyediaan manajemen PAUD berkompeten yang merata meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi


- Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastuktur dalam pelayanan publik

Bab VI - 3

NO.

TUJUAN

SASARAN

1

2

2

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

3

4

Penyediaan dan pengembangan - Meningkatkan pemerataan, mutu, sistem pembelajaran, data dan relevansi dan daya saing serta informasi berbasis riset, dan standar perluasan akses penyelenggaraan mutu PAUD, serta keterlaksanaan pendidikan dasar. akreditasi PAUD; Penyediaan pendidik PAUD - Meningkatkan pemerataan dan berkompeten yang merata yang mutu serta pemerataan akses meliputi pemenuhan guru TK/TKLB penyelenggaraan PAUD. berkompeten dan penyediaan tutor PAUD nonformal berkompeten; Penyediaan subsidi untuk - Terjaminnya kepastian memperoleh layanan meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dasar dan berkesataraan di semua pendidikan TK/TKLB berkualitas kab./Kota Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran PAUD Non Formal yang berkualitas Pengembangan dan Penataan Kelembagaan PAUD Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional Meningkatkan daya tampung dengan Penambahan - Mendorong Peningkatan sarana prasaran USB dan RKB pendidikan Meningkatkan Kompetensi guru - Peningkatan Mutu Pendidikan kelas awal Penambahan USB dan RKB, Penerapan - Perluasan Akses Pendidikan SMP/MTs/Paket B Pembelajaran atraktif, komunikatif, efisien dan menyenangkan Penambahan USB dan RKB, Pelaksanaan - Peningkatan sarana prasaran Manajemen Berbasis pendidikan Sekolah APS Kelompok Usia 13- Pembiayaan pendidikan 15 Tahun Peningkatan Kompetensi Guru - Tata Kelola tenaga pendidik Insentif kelas Guru di daerah terpencil Peningkatan kuantitas dan kualitas - Peningkatan Mutu pendidikan dan Daya saing sumber dan media belajar - Peningkatan mutu pengelolaan KBM di sekolah


Bab VI - 4

NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

1

2

2

3

Peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional dan internasional Peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik, tenaga kependidikan dan lembaga pendidikan yang mampu meningkatkan wawasan, keterbukaan dan toleransi Pemberian bantuan sarana prasarana sekolah Pemberian Bea siswa untuk anak yang berasal dari Keluarga Miskin Pendampingan atas implementasi KTSP Perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal serta pendidikan informal yang bermutu di berbagai daerah dibarengi dengan perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar Peningkatan peranserta lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pemasyarakatan dan peningkatan prestasi olahraga


ARAH KEBIJAKAN

4 - Peningkatan Efektifitas dan efesiensi Sumber Daya Pendidikan - Peningkatan akses dan pemerataan Kualitas Pendidikan - Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan menengah - Meningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul. - Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi - Menyelenggarakan dan meningkatkan pembelajraan berbasis penelitian pada semua jenjang pendidikan - Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur. - Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal - Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan khusus. - Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan non formal - Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bab VI - 5

NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

1

2

2

3

ARAH KEBIJAKAN

4 - Meningkatkan standar manajemen mutu lembaga pendidikan dan kualitas tenaga pendidik secara merata - Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak - Meningkatkan wawasan kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan - Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan tinggi - Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah pusat untuk memwujudkan berdirinya pusat teknologi dan industri (TechnoIndustrial Park). - Mendorong kegiatan olahraga andalan daerah yang disertai peningkatan kualitas dan kuantitas sarana olaharaga serta peningkatan peran pemuda dalam pembangunan.

Meningkatkan kualitas aparatur pendidikan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) di bidang pendidikan


- Meningkatkan iklim usaha yang mendukung Gorontalo sebagai daerah pendidikan. - Menfasilitasi model pelatihan ketrampilan dan keahlian kepada pemuda. - Membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh stakeholder dan masyarakat secara luas

Bab VI - 6

NO.

TUJUAN

SASARAN

1

2

2

STRATEGI

3 Memantapkan komitmen dan sinergitas melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan pendidikan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Membangun kemitraan dan kerjasama dengan stakeholder guna menjamin relevansi dan daya saing pendidikan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Melengkapi infrastuktur (gedung BKM, jalan lingkar kampus dan Rusun nawa) Meningkatkan kualifikasi akreditasi program study Mengembangkan kualifikasi dosen Menyiapkan surat hibah tanah dan bangunan ke kemdibud Melaksanakan kompetisi o2sn ditingkat kab/kota dan provinsi Melengkapi fasilitas olahraga seperti peralatan olahraga dan gedung olahraga di sekolah Mengadakan penjaringan dan pembinaan khusus bagi atlit-atlit berbakat Meningkatkan kapasitas pelatih olahraga Membangun Museum Gorontalo Mengumpulkan benda-benda bersejarah asli gorontalo


ARAH KEBIJAKAN

4 - Meningkatkan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan. - Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar dan berkesataraan di semua kab./Kota - Terjangkaunya layanan pendidikan yang bermutu yang merata di kab./kota - Mendorong percepatan alih status penegerian melalui pemenuhan sarana prasarana, kualifikasi dosen, dan layanan akademik - Meningkatnya akses dan mutu pada layanan pendidikan dan meningkatnya relevansinya terhadap dunia kerja - Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional - terlaksananya kegiatan pembangunan yang sesuai dengan arahan pemanfaatan berdasarkan prinsip keberlanjutan - Mendorong pelaksanaan kompetisi/lomba secara berjenjang - Mengoptimalkan peran PPLP/Training center - Meningkatkan kinerja aparatur khususnya pelatih - Meningkatkan akses layanan kepada masyarakat agar bisa berolahraga dengan baik dan terarah - Mendorong upaya melestarikan budaya gorontalo melalui pembangunan museum dan pembinaan seni budaya - Memprioritaskan pada pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat gorontalo

Bab VI - 7

NO.

1 2

TUJUAN

SASARAN

2

2

Meningkatkan derajat Kesehatan 5. Terwujudnya peningkatan kualitas masyarakat kesehatan masyarakat

STRATEGI

3 Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat

6. Terbangunnya infrastruktur kesehatan sampai ke tingkat desa 7. Terwujudnya akses layanan kesehatan masyarakat melalui Jamkesda dan Jamkesmas

ARAH KEBIJAKAN

4 - Mendorong peningkatan layanan kesehatan dengan jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin (SEMESTA) - Menyiapkan sarana dan prasaran kesehatan - Mengupayakan peningkatan kapasitas SDM kesehatan - Mengembangkan manajemen sistem layanan kesehatan - Mengembangkan Pola Hidup Bersih dan Sehat - Mengembangkan budaya daerah melalui makanan khas daerah Gorontalo

Misi III : Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumberdaya kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, danau limboto dan potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat. 1.

Mengelola sumber daya alam dan 1. Peningkatan pengelolaan sumber Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam lingkungan hidup untuk daya alam kemakmuran masyarakat 2. Terwujudnya Kawaasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Bidang Pertanian dan Perikanan 3. Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 4. Meningkatnya produktivitas hasil pertanian dan perikanan 5. Terwujudnya pengelolaan Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup lingkungan hidup 6. Peningkatan pengelolaan Sisa Hasil Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi Pertanian (Zero Waste ) untuk produkproduk yang mempunyai nilai tambah tinggi 7. Peningkatan fasilitas dan pengembangan obyek-obyek wisata


- Mendorong peningkatan produksi dan produktifitas perikanan dan kelautan, Pertanian, Peternakan & Perkebunan dan Kehutanan - Mendorong Peningkatan Pengelolaan Energi - Penyediaan Data Base penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan - Meningkatkan kapasitas SDM pada sektor pertanian, perikanan dan Kehutanan. - Melakukan upaya untuk mengurangi pengrusakan kawasan hutan. - Mengupayakan penyelamatan danau limboto.

- Meningkatnya ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan - Terjadinya peningkatan kapasitas pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan - Terbangunnya ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan limbah B3

Bab VI - 8

NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

1

2

2

3

ARAH KEBIJAKAN

4 - Meningkatnya indeks kualitas lingkungan - Meningkatnya kontrol terhadap pengelolaan air sungai - Terbangunnya upaya pengelololaan lingkungan oleh kegiatan PETI - Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan LH - Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian wilayah pesisir dan laut - Meningkatnya kapasitas masyarakat diwilayah pesisir Danau Limboto dalam pelestarian lingkungan - Peningkatan akses informasi (status mutu air dan ISPU dan indeks) lingkungan hidup - Meningkatnya kualitas air sungai - Meningkatnya kualitas air danau limboto - Meningkatnya kualitas air laut diwilayah Teluk Tomini dan laut sulawesi - Meningkatnya kualitas udara perkotaan - Meningkatnya kualitas emisi yang di hasilkan oleh industri - Meningkatnya kualitas air limbah yang dihasilkan oleh industri - Meningkatnya kualitas data dan informasi lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik - Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan - Meningkatnya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan - Meningkatnya kemampuan aparatur Provinsi dan Kab/Kota dalam melakukan penilaian dan pemantauan lingkungan - Mendorong ketersediaan air bersih dan sanitasi


Bab VI - 9

NO.

1 Misi IV : 1.

2.

3.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

2 2 3 4 Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya. Serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan gender dalam pembangunan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Memelihara keragaman Agama dan Budaya

Meningkatkan peran perempuan dan kualitas hidup anak

1. Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat khususnya PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. 2. Meningkatkan pembangunan yang responsip terhadap PMKS

Pemberdayaan sosial, kemitraan sosial, partispipasi sosial, jaminan sosial dan advokasi sosial

3. Peningkatan kesejahteran dan pelayanan serta Pembinaan pengembangan nilai – nilai agama, adat dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan. 4. Terciptanya kerukunan beragama 5. Meningkatnya Upaya pelestarian budaya daerah

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk sarana ibadah

- Meningkatkan pelayanan sosial khususnya bagi PMKS secara adil dan merata.

- Mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. - Meningkatkan profesionalisme SDM kesejahteraan sosial berbasis pekerjaan sosial. - Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. - Meningkatkan penyelenggaraan, pelayanan, Pembinaan dan pengembangan nilai – nilai agama, adat, budaya dan peran pemuda dalam pembangunan

Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya daerah - Meningkatkan pagelaran-pagelaran seni budaya daerah, mengembangkan sanggar-sanggar seni serta komunitas adat untuk melestarikan budaya lokal.

6. Meningkatnya nilai indikator kualitas Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan hidup perempuan memberdayakan SDM perempuan 7. Peningkatan peran perempuan di parlemen dan birokrasi


- Mengembangkan dan mempertahankan tradisi dan budaya religi. - Meningkatkan partisipasi perempuan dalam dalam membagun daerah melalui bidang Pemerintahan dan Politik dalam pengambilan keputusan - Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan serta bidang Pembangunan lainnya utk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan

Bab VI - 10

NO.

TUJUAN

1

2

SASARAN

STRATEGI

2

3

8. Menurunnya angka tindak kekerasan Menurunkan Tindak Kekerasan Terhadap dan diskriminasi terhadap Perempuan Perempuan dan Anak dan Anak

Misi V : 1.

ARAH KEBIJAKAN

4 - Meningkatkan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak - Menyempurnakan perangkat hukum yg lebih lengkap dalam melindungi individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi termasuk KDRT

Menciptakan sinergitas diantara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi Mengembangkan Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam pelayanan pada masyarakat

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

2. Terwujudnya sinergitas pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota 3. Tercapainya reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo

- Mendorong peningkatan pengelolaan keuangan daerah. - Mengupayakan efektivitas pengelolaan asset daerah. - Melakukan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air - Memfasilitasi Pendidikan Politik kepada masyarakat - Memfasilitasi penguatan peran LSM/Ormas - Meningkatkan pemahaman masyarakat akan bahaya penyakit masyarakat dan kesenjangan sosial - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani masalah keamanan dan wilayah perbatasan(POLDA, KODIM, KEJATI, BIN) - Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketahanan ekonomi, seni dan budaya - Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama - Mengefektifkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan. - Mengembangkan Sistem Komunikasi dan Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah - Mengupayakan tersedianya bahan bacaan yang berkualitas bagi masyarakat


Bab VI - 11

NO.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

1

2

2

3

ARAH KEBIJAKAN

4 - Mengembangkan SDM aparatur Bidang Komunikasi dan Informasi - Meningkatkan Layanan Informasi Publik - Mengupayakan peningkatan kualitas aparatur daerah.

2.

Pengentasan Kemiskinan

4. Berkurangnya persentase masyarakat miskin 5. Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat miskin

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin


- Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistim e-procurement dan atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) - Mengefektifkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan. - Memotivasi percepatan penyerapan anggaran APBD maupun APBN - Pengendalian Pembangunan Pada Sektor Perekonomian - Mengupayakan tersedianya bahan bacaan yang berkualitas bagi masyarakat - Mendorong dilakukannya riset dan kajian yang berguna bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah - Mengupayakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin - Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat miskin

Bab VI - 12


Bab VII - 1


Bab VII - 2


Bab VII - 3


Bab VII - 4


Bab VII - 5


Bab VII - 6


Bab VII - 7


Bab VII - 8


Bab VII - 9


Bab VII - 10


Bab VII - 11


Bab VII - 12


Bab VII - 13

TABEL VII.1 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

TARGET NO.

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BIDANG URUSAN SKPD

SKPD PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Misi I : Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat. 1.

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah

2.

Meningkatnya Pendapatan Perkapita masyarakat yang berkeadilan Terciptanya Laju Investasi

- Mendorong kerjasama yang konkrit dalam meningkatkan investasi. - Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang meningkatkan minat investasi.

Jumlah kerjasama yang sudah terlaksana untuk meningkatkan investasi Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan

4.

Terwujudnya pertumbuhan Usaha Koperasi dan UKM

Tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan

5.

Meningkatnya Kinerja Ekspor 2. Peningkatan realisasi Komoditi Unggulan Daerah investasi baik PMDN, PMA dan Diversikasi Komoditi dan Swasta murni lainnya.

- Meningkatkan koordinasi dalam pengembangan investasi baik ditingkat regional dan nasional. - Menciptakan sistem kemudahan investasi

3.

1. Meningkatkan Kerjasama investasi

- Mengupayakan iklim investasi Jumlah kesepakatan yang kondusif kerjasama investasi

2

5

1 sektor unggulan

5 sektor unggulan

Program Peningkatan Wajib-Penanaman BID Promosi dan Kerjasama Modal Investasi

Realisasi investasi PMA, PMDN dan Swasta Murni

2.872 Trilyun

5.3 Trilyun

Program Peningkatan Wajib-Penanaman BID Promosi dan Kerjasama Modal Investasi

Jumlah Realisasi PMDN, PMA dan Swasta Murni

2.872 Trilyun

5.3 Trilyun

Wajib-Penanaman BID Modal

- Mendorong peningkatan Jumlah perdagangan antar perdagangan barang dan jasa pulau antar pulau dan ekspor Jumlah ekspor - Meningkatkan kelancaran arus Jumlah sarana distribusi dan distribusi barang/jasa di barang/jasa yang dibangun daerah Informasi harga dan stok barang strategis Persentase inflasi


Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Wajib-Penanaman BID Modal

24

Jumlah kebijakan teknis pro investasi

4. Menekan laju inflasi

10 PMA dan 10 PMDN Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

4

Jumlah regulasi/kebijakan

3. Perdagangan Antar Pulau

2 PMA dan 2 PMDN

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 2 Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi 2 12 Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi 701453 ton 1129797 ton Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 17.012 ton 105.826 ton Program peningkatan dan pengembangan ekspor 49 pasar tradisional 62 pasar tradisional & Program peningkatan 10 pasar percontohan efisiensi perdagangan dalam negeri 365 hari 365 hari Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 4,08% 4 - 9% dibawah 2 Program peningkatan digit efisiensi perdagangan dalam negeri

Wajib-Penanaman BID Modal Wajib-Penanaman BID Modal

Wajib-Penanaman BID Modal Wajib-Penanaman BID Modal PilihanPerdagangan PilihanPerdagangan PilihanPerdagangan PilihanPerdagangan PilihanPerdagangan

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, BI

Bab VII - 14

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Kontribusi sektor 16,3%Pembangunan Infrastruktur 17% Program peningkatan PilihanDinas Koperasi, Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.perdagangan terhadap PDRB efisiensi perdagangan Perdagangan Perindustrian dan 5. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah 6. Mengembangkan Pariwisata Daerah

- Mendorong peningkatan APBD Jumlah APBD - Mengembangkan 8 obyek wisata unggulan

- Mendorong berkembangnya IKM, UMKM dan Koperasi

91.665 orang 3 hari

Pilihan-Pariwisata

Perdagangan Badan Keuangan Dinas Perhubungan dan Pariwisata

5 hari

Jumlah UMKM

60.378 UMKM

70.020 UMKM

11.718 IKM

16844 IKM

68.648 orang

85.070 orang

Tersedianya Balai Diklat KUMKM

0 unit

1 unit

Jumlah Sentra Industri

272 sentra

321 sentra

25%

75%

330 UMKM

3.080 UMKM

3 MoU

6 MoU

Persentase penerapan teknologi dalam proses produksi UMKM Jumlah Wirausaha baru yang difasilitasi modal usaha

Wajib-Otda

250.000 orang

1112

Jumlah kerjasama yang sudah terlaksana untuk pemasaran hasil UMKM


-

986 koperasi

Jumlah tenaga kerja KUMKM

- Meningkatkan koordinasi dalam pengembangan investasi baik ditingkat regional dan nasional. - Mendorong peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.

-

Jumlah Koperasi

Jumlah IKM

8. Peningkatan Keterampilan - Mengupayakan tersedianya dan Produktivitas Tenaga sarana dan prasarana kerja pengembangan SDM

dalam negeri Program Peningkatan Anggaran Pembangunan Daerah 4 obyek wisata Program Pengembangan 8 obyek wisata Pariwisata Daerah

1.263,46

Pengelolaan obyek wisata oleh masyarakat lokal Tersedianya fasilitas penunjang obyek wisata unggulan di kabupaten/kota Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di 8 obyek wisata unggulan Peningkatan lama tinggal

7. Mengembangkan IKM, UMKM dan Koperasi

978,45

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KUMKM Program Penciptaan WUB Program Pengembangan IKM Program Pengembangan IKM, UMKM dan Koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KUMKM Program Pengembangan IKM Program Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Program Penciptaan WUB

Wajib-Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Wajib-Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pilihan-Industri

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Wajib-Koperasi dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian dan Menengah Perdagangan Wajib-Koperasi dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian dan Menengah Perdagangan Wajib-Koperasi dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian dan Menengah Perdagangan

Wajib-Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Wajib-Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Program Wajib-Koperasi dan Pengembangan Akses Usaha Kecil dan & Kelembagaan UMKM Menengah

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Bab VII - 15

TARGET NO.

1 6.

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

4

5

8.

TAHUN AKHIR 2017

6

7

BIDANG URUSAN SKPD


8

9

10

Memfokuskan Peningkatan Atasangka Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Laju pengguran Investasi, Percepatan InfrastrukturProgram Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Meningkatnya lapangan kerja 1.Ekonomi Menurunkan - Mengupayakan peningkatan Mendorong Persentase angka 4,81%Pembangunan 3,50% Perluasan Wajib-Tenaga Dinas Tenaga Kerja Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Kesejahteraan pengangguran terbuka Pencapaian lapangan kerja baru Rakyat.terbuka Lapangan Kerja Kerja dan Transmigrasi

2. Peningkatan Keterampilan - Mendorong peningkatan dan Produktivitas Tenaga keterampilan dan kerja produktivitas tenaga kerja. 7.

TAHUN AWAL 2012


Meningkatnya Infrastruktur Daerah

Meningkat dan berkembangnya Jalan Akses ke pusat-pusat produksi pertanian

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Produktivitas Tenaga Kerja

1. Meningkatkan kualitas dan - Membangun Jalan, Jembatan, Tersedianya Dokumen kuantitas infrastruktur darat, Irigasi, Waduk Perencanaan dan laut dan udara Pengawasan Pembangunan Jalan dan jembatan Baru Terwujudnya Fasilitasi pengembangan jaringan jalan Tersedianya jalan provinsi yang menghubungkan pusatpusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota Tersedianya jalan strategis provinsi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota Tersedianya jembatan diruas jalan provinsi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota Terlaksanannya fasilitasi penyediaan dokumen masterplan Drainase perkotaan dan perencanaan penanganan kawasan rawan banjir Tersedianya Dokumen Perencanaan dan pengawasan peningkatan/ rehab berkala Jalan dan jembatan Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan Provinsi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota


64,36%

66,21%

Rp. 6.739.006

Rp. 7.500.000

1 Dok

31 Dokumen

-

6 keg

301,66 Km

65 Km

2,5 Km

25 Km

51 Buah

10 bh

-

5 kegiatan

1 Dok

6 Dokumen

301,66 Km

50 Km

Program Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Infrastruktur Daerah

Wajib-Tenaga Kerja


Wajib-Pekerjaan Umum, Perhubungan

Dinas Pekerjaan Umum & Dinas Perhubungan dan Pariwisata

Bab VII - 16

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Terlaksananya pemeliharaan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.rutin jalan Provinsi yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat

301,66 Km

301,66 Km

Terpeliharanya jembatan diruas jalan provinsi yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat

51 bh (306 M)

306 M

Terwujudnya fasilitasi perluasan Jaringan irigasi Randangan, Dumbaya Bulan dan irigasi baru lainnya.

-

15 Kegiatan

5 Dok

19 Paket

-

5 keg

18.043 Ha

18.543 Ha

18.043 Ha


1,15 Km

10 Km

270 Meter

2,15 Km

Tersedianya Informasi data base SDA dan Dokumen Perencanaan dan pengawasan tahunan. Terwujudnya fasilitasi revitalisasi danau Limboto Meningkatnya layanan Jaringan Irigasi guna Tersedianya air untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada. Terpeliharanya Infrastruktur Irigasi sehingga dapat memperpanjang umur rencana dari bangunan Irigasi tsb. (Operasi dan Pemeliharaan) Terkendalinya erosi dan sedimentasi pada tebingtebing dan badan sungai Tersedianya infrastruktur yang menahan limpasan air sungai ke areal pertanian, persawahan dan permukiman, serta mencegah terjadinya longsoran pada bantaran


Bab VII - 17

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Terpeliharanya Infrastruktur Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.Pengendalian Banjir sehingga dapat memperpanjang umur rencana dari bangunan-2 pengendalian banjir tsb. (Operasi dan Pemeliharan) Terbangunnnya Tanggul pengaman pantai bagi masyarakat pesisir Terpeliharanya Infrastruktur Pengamanan Pantai sehingga dapat memperpanjang umur rencana dari bangunan-2 pengamanan pantai tsb. (Operasi dan Pemeliharaan) Tersedianya dokumen kelayakan dan perencanaan kegiatan sistem penyediaan Air minum terpadu. (SPAM Terpadu) , Rencana Induk Sistem SPAM dan DED IPLT Perkotaan Tersedianya akses air minum yang aman melalui fasilitasi dan sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 Liter/org/hari, Terlaksananya fasilitasi dan penyediaan sanitasi setempat yang memadai Tersedianya stimulasi pembangunan saluran drainase perkotaan Tersedianya Prasarana dan Sarana Gedung Perkantoran (13 Kantor dalam 1 kawasan)


500 Meter

2,5 Km

2,7 Km

2,5 Km

100 M

850 Meter

-

10 Dokumen

46,00%

100,00%

51,00%

100,00%

-

12 Kawasan

1 Dok perencanaan

100 % Fisik

Bab VII - 18

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Terlaksananya Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.pembangunan/ peningkatan infrastruktur permukiman kumuh di kawasan perkotaan

-

100,00%

Tersedia Sarana dan Prasarana fasilitas layanan umum 1 Dok perencanaan

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi darat, laut dan udara

Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi infrastruktur perdesaan, desa potensial dan kawasan agropolitan Tersedianya fasilitas penunjang di terminal type B Tersedianya sarana layanan pemadu moda Tersedianya angkutan perintis lintas kab/kota Tersedianya fasilitas keselamatan LLAJ di ruas jalan provinsi Terbangunnya fasilitas penunjang talud di pelabuhan Gorontalo Peningkatan produktivitas bongkar muat di pelabuhan se-provinsi Gorontalo Peningkatan produktivitas bongkar muat di bandara Peningkatan kapasitas layanan kapal di pelabuhan Anggrek


-

39 Kawasan

-

6 terminal Program peningkatan pelayanan angkutan

Wajib, Perhubungan


-

2 unit Program peningkatan pelayanan angkutan 3 unit Program peningkatan pelayanan angkutan 5 ruas jalan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Wajib, Perhubungan Wajib, Perhubungan Wajib, Perhubungan

Dinas Perhubungan dan Pariwisata Dinas Perhubungan dan Pariwisata Dinas Perhubungan dan Pariwisata

80 meter

80 meter Program pembangunan Wajib, sarana dan prasarana Perhubungan perhubungan


2500 ton/hari

3000/ton/hari Program pembangunan Wajib, sarana dan prasarana Perhubungan perhubungan


90 menit

60 menit Program pembangunan Wajib, sarana dan prasarana Perhubungan perhubungan


5000 DWT

12.000 DWT Program pembangunan Wajib, sarana dan prasarana Perhubungan perhubungan


1 unit -

Bab VII - 19

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Terjaganya kondisi fasilitas APILL 16 Unit Program pengendalian Wajib, Dinas Perhubungan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.keselamatan LLAJ dan pengamanan lalu Perhubungan dan Pariwisata WL 1 unit

Terjaganya kondisi Jembatan Timbang Peningkatan kapasitas alat timbang pada jembatan timbang Tersedianya prototipe bentor yang legitimate Peningkatan pelayanan perizinan angkutan umum (izin trayek/izin operasional)

- Mendorong pengembangan infrastruktur Bandara Djalaluddin menuju bandara Internasional Regional

2. Mengingkatkan Pengembangan Kawasan Strategis

- Mengupayakan pengembangan wilayah dan kawasan strategis cepat tumbuh


Penurunan laka lantas angkutan umum Peningkatan pelayanan angkutan darat perintis Pembangunan terminal baru untuk penumpang bandara Djalaluddin

WL 3 unit lintas

3 unit Program peningkatan pelayanan angkutan 2 unit Program peningkatan pelayanan angkutan



1 unit Program peningkatan pelayanan angkutan 190 kendaraan Program peningkatan pelayanan angkutan

Wajib, Perhubungan Wajib, Perhubungan

Dinas Perhubungan dan Pariwisata Dinas Perhubungan dan Pariwisata



25 kendaraan

255 kejadian 3 lintasan -

232 kejadian Program peningkatan pelayanan angkutan 5 lintasan Program peningkatan pelayanan angkutan 4.896 m2 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Pembangunan apron baru

-

120 x 200 m Program pembangunan Wajib, sarana dan prasarana Perhubungan perhubungan


Pembangunan Taxiway baru

-

30 x 187 m Program pembangunan Wajib, sarana dan prasarana Perhubungan perhubungan


Terbitnya Kepres KEK

0

1 SK

Jumlah Kawasan Strategi Cepat Tumbuh yang terbangun

0 kawasan

1 kawasan

Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan yang terbangun dikawasan Teluk Tomini

0 kawasan

1 kawasan

Program Wajib-Perencanaan Bappeda, Dinas pengembangan wilayah Daerah Perikanan & Kelautan, strategis dan cepat Dinas Koperasi, tumbuh Perindustrian & Perdagangan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Wajib-Perencanaan Bappeda pengembangan wilayah Daerah strategis dan cepat tumbuh Program Pilihan-Perikanan Dinas Perikanan dan pengembangan wilayah Kelautan strategis dan cepat tumbuh

Bab VII - 20

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Unggulan Peningkatan produksi - Pembangunan Infrastruktur Program Pilihan-Perikanan Potensi Dinas Perikanan dan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.perikanan tangkap dan Pengembangan Kelautan budidaya dikawasan Teluk Tomini

Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Teluk Tomini

Jumlah Kawasan Industri

9.

Membangun Kemandirian Desa

10.

Meningkat dan berkembangnya Infrastruktur Desa

Percepatan Pembangunan Daerah berbasis Desa

- Memfasilitasi Percepatan Pembangunan di desa

Jumlah Kecamatan yang mengalami kenaikan IPM di atas rata-rata IPM Provinsi

0 kawasan

1 kawasan

Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM

Pilihan-Industri

0 Kecamatan

12 Kecamatan

Program Gerakan membangun Desa dari Gorontalo

Wajib & PilihanSeluruh SKPD

Bappeda, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Seluruh SKPD

Misi II : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kwalitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan 1.

Meningkatnya kualitas pendidikan

2.

Memfasilitasi PAUD bagi seluruh Anak Usia Dini

3.

Memfasilitasi Wajib Belajar (WAJAR) 12 Tahun dan Paket A, B dan C Mengembangkan Pendidikan Non Formal

4.

Peningkatan kualitas pendidikan

- Mengupayakan pendidikan gratis

APM : - TK/PAUD - SD/SDLB/MI (Paket A) - SMP/MTs (Paket B) -SMU/MA (Paket C)

APM : - :- : 98.38 - : 76.28 -: 56.40

APM : - :- : 100 - : 95 -: 78.35

- Memperluas akses pendidikan APK : - TK/PAUD - SD/SDLB/MI (Paket A) - SMP/MTs (Paket B) -SMU/MA (Paket C) - Mendorong peningkatan Angka Melek Huruf mutu Pendidikan

APK : - 53.56 - 129.23 - 102.99 -77.07 8,971

APK : - 80 - 160.45 - 127.2 - 96.60 0

- Mendorong peningkatan pendidikan luar sekolah (pendidikan informal) - Mengembangkan pendidikan berbasis kawasan.

APS : - SD/SDLB/MI - SMP/MTs Angka Putus Sekolah : - SD - SMP - SMU

APS : APS : - 94.82 - 100 - 90.92 - 99 Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah - 2.70 - 3.00 - 0,70 - 0.86 - 0.36

Jumlah Lulusan pendidikan informal Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka Kelulusan: - TK/PAUD - SD/SDLB/MI (Paket A) - SMP/MTs (Paket B) - SMU/MA (Paket C)

-

-

13,367

2,673

AK : -- 100 - 99.88 -91.92

AK : -- 100 - 99.94 -99


Program Pengembangan Pendidikan

Wajib-Pendidikan


Bab VII - 21

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan PeningkatanPenyediaan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, pendidik PAUD - Meningkatkan pemerataan Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian berkompeten yang merata dan Kesejahteraan Rakyat. yang mutu serta pemerataan akses meliputi pemenuhan guru penyelenggaraan PAUD. TK/TKLB berkompeten dan penyediaan tutor PAUD nonformal berkompeten; Penyediaan manajemen - Meningkatkan kapasitas dan PAUD aksesibilitas infrastuktur berkompeten yang merata dalam meliputi pelayanan publik pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi Penyediaan dan - Meningkatkan pemerataan, pengembangan mutu, sistem pembelajaran, data relevansi dan daya saing serta dan perluasan akses informasi berbasis riset, dan penyelenggaraan standar pendidikan dasar. mutu PAUD, serta keterlaksanaan akreditasi PAUD; Penyediaan dan peningkatan - Melestarikan penuntasan sarana dan prasarana untuk wajib penerapan sistem belajar 9 tahun dan pembelajaran mengembangkan TK/TKLB berkualitas wajib belajar 12 tahun secara merata terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan dengan daerah lain Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan TK/TKLB Terjaminnya kepastian berkualitas memperoleh layanan Penyediaan subsidi pendidikan dasar dan pembiayaan untuk berkesataraan di semua penerapan sistem kab./Kota pembelajaran PAUD Non Formal yang berkualitas


Program Pengembangan Pendidikan

APM :

-

- TK/PAUD

APK PAUD



-

47,06

8.971

Wajib-Pendidikan

Orang

60,04

Tuntas Buta Aksara

Pengembangan Life skill

220 Orang

250 Org

Kelembagaan BAN PNF Pengarusutamaan Gender Pemberian Insentif Guru Paud/TK

1 Keg 1 Keg 446 Orang

2 Ket 3 Keg 700 Org

Bab VII - 22

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan PeningkatanMeningkatkan Ekonomi Atas Dasar anak Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan kesiapan 93,76 99,95 Dengan Mengakselerasi Secara SD/MICerdas melaui Terhadap TK/TA/BA Pencapaian Kesejahteraan Rakyat. - SD/SDLB/MI (Paket A) Penerapan Pembelajaran - Peningkatan sarana prasaran APK SMP/MTs Paket B atraktif, pendidikan komunikatif, efisien dan menyenangkan Pelaksanaan Manajemen - Peningkatan status sekolan - APM SMP/MTs (Paket B) Berbasis (SSN, Sekolah SBI dan ISO 9000) Peningkatan mutu - Meningkatkan pemerataan, APK SMA/MA Paket C pendidikan mutu, untuk mencapai standar relevansi dan daya saing serta nasional dan perluasan akses internasional penyelenggaraan pendidikan menengah Peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik, tenaga kependidikan dan lembaga pendidikan yang mampu meningkatkan wawasan, keterbukaan dan toleransi Pemberian bantuan sarana prasarana sekolah Pemberian Bea siswa untuk anak yang berasal dari Keluarga Miskin Melengkapi infrastuktur (gedung BKM, jalan lingkar kampus dan Rusun nawa)

Meningkatkan kualifikasi akreditasi program study Mengembangkan kualifikasi dosen Melaksanakan kompetisi o2sn ditingkat kab/kota dan provinsi

102,99

127,2

80,49

100

77,07 96,60

- Meningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul. - Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi - Menyelenggarakan dan meningkatkan pembelajraan berbasis penelitian pada semua jenjang pendidikan - Mendorong percepatan alih status penegerian melalui pemenuhan sarana prasarana, kualifikasi dosen, dan layanan akademik

APM SMA/MA Paket A

Terbangunnya Gedung BKM, jalan lingkar kampus dan Rusun nawa

10%

100%

-

Semua prodi akreditasi B

50%

100%

Semua dosen Kualifikasi S2

20%

100%

Terlasananya O2SN secara berjenjang

100%

100%

- Mendorong pelaksanaan kompetisi/lomba secara berjenjang


56,40 78,35

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

13.367

2.673

Kesejahteraan Guru Non PNS

8.329

7.829

Bab VII - 23

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan PeningkatanMelengkapi Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur fasilitas olahraga - Mengoptimalkan peran Terbangunnya lapangan 0 100% Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Kesejahteraan seperti peralatan olahragaPencapaian PPLP/Training center Rakyat.futsal di kab/kota dan gedung olahraga di sekolah Membangun Museum Gorontalo

5.

Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

6.

Terbangunnya infrastruktur kesehatan sampai ke tingkat desa Terwujudnya akses layanan kesehatan masyarakat melalui Jamkesda dan Jamkesmas

7.

INDIKATOR KINERJA

- Mendorong upaya melestarikan budaya gorontalo melalui pembangunan museum dan pembinaan seni budaya Peningkatan kualitas layanan - Mendorong peningkatan kesehatan masyarakat layanan kesehatan dengan jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin (SEMESTA)

Terbangunya gedung museum yang representatif

Angka Kematian IBU/100.000

- Menyiapkan sarana dan prasaran kesehatan

Angka Kematian Bayi/1.000 Kelahiran Hidup

- Mengupayakan peningkatan kapasitas SDM kesehatan

Angka Kematian Balita/1.000 Kelahiran Hidup

75%

249,7

100%

102,0 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

15,3

12,3

18

15,0

- Mengembangkan manajemen Gizi Buruk sistem layanan kesehatan

4,26

3,34

- Mengembangkan Pola Hidup Bersih dan Sehat - Mengembangkan budaya daerah melalui makanan khas daerah Gorontalo

16,5

14,5

11,07

12,5

0,08

0,10

0,24

0,27

0,007

0,007

0,02

0,04

8,7

6,3

0,04

0,07

0,25

0,30

1,14

1,58

0,57

1,00

0,25

0,35


Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005) Rasio Posyandu/Satuan Balita Rasio Puskes/Satuan Penduduk Rasio Pustu/Satuan Penduduk Rasio Rumah Sakit/Satuan Penduduk Rasio Dokter Gigi/Satuan Penduduk Angka kematian neonatal/1.000 kelahiran hidup Rasio Dokter spesialis/satuan penduduk Rasio Dokter Umum/ satuan penduduk Rasio perawat/satuan penduduk Rasio bidan/satuan penduduk Rasio nutrisionist /satuan penduduk

Wajib-Kesehatan

Dinas Kesehatan

Bab VII - 24

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Rasio Apoteker/satuan 0,06 0,09 Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

53,47

77,30

91

100

Cakupan kunjungan Bumil K4

94,25

99,50

Persentase KB Aktif

88,07 58,2

97,00 76,0

100

100

100

100

100

100

1,04

2,50

75,9 1230

97,0 1562

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Jumlah Posyandu

Misi III : Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumberdaya kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, danau limboto dan potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat. 1.

Peningkatan pengelolaan sumber daya alam

2.

3. 4.

Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam

- Mendorong peningkatan produksi dan produktifitas perikanan dan kelautan, Pertanian, Peternakan & Perkebunan dan Kehutanan

Produksi dan Produktivitas Jagung

605.781 ton 44,62 ku/ha

1.075.240 ton 55,00 ku/ha

Terwujudnya Kawaasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Bidang Pertanian dan Perikanan Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Produksi dan Produktivitas Padi

273.921 ton 51,87 ku/ha

338.620 ton 58,84 ku/ha

88.567 ton

123.820 ton (2016

Meningkatnya produktivitas hasil pertanian dan perikanan

Produksi Perikanan Budidaya 15.071 Ton Ikan

44.919 Ton (2016)

Produksi Perikanan Budidaya Rumput Laut Pendapatan Nelayan Pendapatan Pembudidaya Tingkat Konsumsi Ikan

143.200 Ton

334.278 ton 2016

Rp. 1.945.558/bln Rp. 1.662.465/bln 47 kg/kapita/thn

Rp. 2.868.150/bln Rp. 2.255.343/bln 53 kg/kapita/thn


Produksi Perikanan Tangkap

Program Peningkatan Pilihan-Pertanian Produksi dan Produktivitas Pertanian

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Pilihan-Kelautan Produksi Perikanan dan dan Perikanan Kelautan


Bab VII - 25

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Pembangunan Persentase Jumlah Desa 6Percepatan Desa 25 DesaInfrastruktur (2016) (80,9 Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.Nelayan menuju desa %) mandiri Produksi Tebu (ton) Produksi Cengkih (Ton) Produksi Kelapa Dalam (Ton) Produksi Kakao (Ton) Jumlah Populasi Sapi (Ekor)

- Mendorong Peningkatan Pengelolaan Energi - Penyediaan Data Base penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan - Meningkatkan kapasitas SDM pada sektor pertanian, perikanan dan Kehutanan.


29.926 901

40.775 Program Peningkatan 956 Produksi Perkebunan

62.338 3.884

68.163 5.205

192.066

250.000

Pilihan-Pertanian

Dinas Peternakan dan

Program Peningkatan Pilihan-Pertanian Produksi Peternakan

Dinas Peternakan dan Perkebunan

Jumlah Populasi Kambing 110.752 82.645 (Ekor) Jumlah Populasi Ayam Buras 2.222.266 960.747 (Ekor) Cakupan Bina Kelompok 3.881 3.250 Peternakan (Kelompok) Jumlah Konsumsi Daging 4,00 2,50 (Sapi) (kg/kapita/th) penyebaran informasi inovasi 80 ragam informasi 230 ragam informasi Program Pengemb. teknologi jagung Informasi dan Kerjasama Jumlah pelatihan dan Program Pelatihan dan 3 kali diklat 15 kali diklat pembelajaran Pembelajaran Produksi hasil hutan Program Peningkatan Produksi Kehutanan Dokumen data base 1 dok 1 dok penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Meningkatnya Mutu Program Peningkatan Penyelenggaraan Kapasitas Aparatur Penyuluhan Penyuluh Pertanian, Perikanan & Kelautan - Fasilitasi Demplot BP3K 6 Unit 75 Unit - Fasilisilasi Demplot 729 Unit Penyuluh - Dokumen Programa 1 dok 82 dok Penyuluhan - Diklat Fungsional 150 org - Diklat Teknis Penyuluh 125 org 729 org - Peningkatan kinerja 161 org 729 org penyuluh - Diklat Teknis Pelaku Utama 75 org 550 org dan Pelaku Usaha Fasilitasi Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok : - Pemula 28 klpk 166 klpk - Lanjut 390 klpk - Madya 26 klpk - Utama 12 klpk

Pilihan-Pertanian

BPIJ

Pilihan-Pertanian

BPIJ

Pilihan-Kehutanan

Dinas Kehutanan dan Pertambangan Bakorluh

Pilihan-Pertnaian, Perikanan & Kelautan dan Kehutanan Pilihan-Pertnaian, Perikanan & Kelautan dan Kehutanan

Bakorluh

Bab VII - 26

TARGET NO.

1

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Penguatan Kelembagaan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.Pelaku Utama dan Pelaku

5.

Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup

6.

Peningkatan pengelolaan Sisa Hasil Pertanian (Zero Waste ) untuk produk-produk yang mempunyai nilai tambah tinggi Peningkatan fasilitas dan pengembangan obyek-obyek wisata

7.

STRATEGI

Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup

- Melakukan upaya untuk mengurangi pengrusakan kawasan hutan.

Usaha - Pekan Nasional Tani Nelayan Andalan Persentase pengurangan lahan kritis

Menurunnya Persentase Ilegal Loging

1 keg

2 keg

30%

70%

40%

10%

- Mengupayakan penyelamatan Persentase tindak lanjut 5% danau limboto. arahan Perda Danau Limboto

- Meningkatnya ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan

Persentase peningkatan tingkat ketaatan pemrakarsa terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan

- Terjadinya peningkatan kapasitas pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan - Terbangunnya ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan limbah B3

Jumlah pemrakarsa kegiatan yang memahami tentang upaya-upaya pengelolaan lingkungan Jumlah usaha atau kegiatan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan

30%

35%

58%

100 orang

250 0rang

18 kegiatan

33 kegiatan

76

90

0

5 sungai

6 lokasi PETI

6 lokasi PETI

20 % dan 13 Kec.

20 % dan 13 Kec.

3 Model

10 Model

- Meningkatnya indeks kualitas Meningkatnya indeks kualitas lingkungan lingkungan - Meningkatnya kontrol terhadap pengelolaan air sungai - Terbangunnya upaya pengelololaan lingkungan oleh kegiatan PETI - Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan LH

Jumlah sungai yang ditetapkan kelasnya Jumlah lokasi kegiatan PETI yang dilakukan pengawasan Tersedianya fasilitas umum dan RTH di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo

- Meningkatnya peran serta Tersedianya model masyarakat dalam pelestarian pengelolaan lingkungan wilayah pesisir dan laut diwilayah pesisir dan laut


Program Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pilihan-Kehutanan, Wajib-Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum

Dinas Kehutanan dan Pertambangan, Balihristi dan Dinas Pekerjaan Umum

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan

Wajib-Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pilihan-Energi dan SDM

Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Dinas Kehutanan dan Pertambangan

Program peningkatan Urusan Wajib pengelolaan lingkungan Lingkungan Hidup bagi usaha atau kegiatan

Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Balihristi

Balihristi

Bab VII - 27

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi kapasitas Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan InfrastrukturProgram Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan - Meningkatnya Jumlah masyarakat yang Perlindungan Urusan Wajib Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.terlatih dalam pemanfaatan masyarakat diwilayah pesisir dan Konservasi Sumber Lingkungan Hidup Danau Limboto dalam pelestarian lingkungan - Peningkatan akses informasi (status mutu air dan ISPU dan indeks) lingkungan hidup - Meningkatnya kualitas air sungai - Meningkatnya kualitas air danau limboto - Meningkatnya kualitas air laut diwilayah Teluk Tomini dan laut sulawesi - Meningkatnya kualitas udara perkotaan - Meningkatnya kualitas emisi yang di hasilkan oleh industri

eceng gondok menjadi kerajinan tangan, kompos dan biogas Tersedianya data dan informasi lingkungan yang berkualitas Jumlah sungai yang dilakukan pemantauan kualitas airnya Jumlah titik sampel yang dilakukan pemantauan diwilayah badan air Danau Limboto Jumlah titik sampel yang dilakukan pemantauan diwilayah Teluk Tomini dan Laut sulawesi Jumlah titik sampel yang dilakukan pemantauan kualitas udara ambient perkotaan Jumlah industri yang dilakukan pemantauan kualitas emisi industri Jumlah industri yang dilakukan pemantauan kualitas air limbahnya Jumlah dokumen informasi lingkungn yang dihasilkan setiap tahun adalah 3 dokuemn yang terdiri dari SLHD, IKLH dan SPM

- Meningkatnya kualitas air limbah yang dihasilkan oleh industri - Meningkatnya kualitas data dan informasi lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik - Meningkatnya kapasitas Jumlah sekolah yang akan aparatur dalam pengendalian dilakukan penilaian pencemaran lingkungan dan berdasarkan usulan Kab/Kota kerusakan lingkungan - Meningkatnya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan

Jumlah orang yang terampil dalam melakukan penilaian dan pemantauan lingkungan

- Meningkatnya kemampuan aparatur Provinsi dan Kab/Kota dalam melakukan penilaian dan pemantauan lingkungan

Jumlah orang yang terampil dalam melakukan pengawasan pencemaran lingkungan sebesar 60 orang


100 orang

650 orang

3 dok

3 dok

5 sungai

5 sungai

12 titik sampel

12 titik sampel

18 titik sampel

18 titik sampel

24 titik sampel

24 titik sampel

0

3 Kegiatan

24 kegiatan

24 kegiatan

3 dok

3 dok

18 sekolah

18 sekolah

40 orang

150 orang

0

60 orang

Daya Alam

Program Peningkatan Urusan Wajib data dan Informasi Lingkungan Hidup sumber daya alam dan lingkungan hidup

Program Peningkatan Urusan Wajib Kapasitas Sumberdaya Lingkungan Hidup aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup

Balihristi

Balihristi

Balihristi

Bab VII - 28

TARGET NO.

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Peningkatan Ataskehidupan Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Misi IV : Memfokuskan Mengembangkan nilai-nilaiEkonomi religi, dalam beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya. Serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan Dengan Mengakselerasi Cerdas Terhadap Kesejahteraan Rakyat. terhadap anak, termasukSecara issue kesetaraan genderPencapaian dalam pembangunan 1.

Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat khususnya PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

2.

Meningkatkan pembangunan yang responsip terhadap PMKS

3.

Peningkatan kesejahteran dan pelayanan serta Pembinaan pengembangan nilai – nilai agama, adat dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan.

4.

Terciptanya kerukunan beragama

Pemberdayaan sosial, Kemitraan Sosial, Partisipasi Sosial, Jaminan Sosial dan Advokasi Sosial.

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk sarana ibadah

- Meningkatkan pelayanan sosial khususnya bagi PMKS secara adil dan merata.

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yg memperoleh bantuan sosial :

- Mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- Korban Bencana Sosial

Dinas Sosial

Wajib-Sosial

Dinas Sosial

Wajib-Sosial

Dinas Sosial

111 KK

196 KK

- Meningkatkan profesionalisme - Korban Bencana Alam SDM kesejahteraan sosial berbasis pekerjaan sosial.

1.148 KK

1.483 KK

- Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- Keluarga Fakir Miskin

17.960 KK

18.760 KK

Program Pemberdayaan Wajib-Sosial Sosial

Dinas Sosial

- Anak terlantar

1.847 anak

1.997 anak

Wajib-Sosial

Dinas Sosial

- Penyandang cacat - Lanjut Usia

405 orang 1.093 orang

590 orang 1.448 orang

Program Rehabilitasi Sosial

Wajib-Sosial Wajib-Sosial

Dinas Sosial Dinas Sosial

Wajib-Sosial Wajib-Sosial

Dinas Sosial Dinas Sosial

- Tuna Sosial 369 orang - Komunitas Adat Terpencil 5 lokasi (KAT) - Meningkatkan Jumlah kegiatan keagamaan penyelenggaraan, pelayanan, dan sarana ibadah Pembinaan dan pengembangan nilai – nilai agama, adat, budaya dan peran pemuda dalam pembangunan prasarana untuk lembaga pengembangan tilawatil Prestasi MTQ di tingkat 2 Cabang nasional


Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Wajib-Sosial

564 orang 13 lokasi 245

2274 Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan Adat Dan Budaya.

Urusan Wajib Bidang Kesra

Biro PP & Kesra

6

6 Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan Adat Dan Budaya.

Urusan Wajib Bidang Kesra Urusan Wajib Bidang Kesra

Biro PP & Kesra

7 Cabang

Biro PP & Kesra

Bab VII - 29

TARGET NO.

1 5.

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

4

5

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017

6

7


BIDANG URUSAN SKPD


8

9

10

Memfokuskan PeningkatanMeningkatkan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi pagelaranKewilayahan, Mendorong Laju Investasi, 15% Percepatan Pembangunan Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Unggulan Meningkatnya Upaya pelestarian - Meningkatkan Persentase situs cagar 20% InfrastrukturProgram Wajib-Kebudayaan, Potensi Dinas Pendidikan, Dengan Mengakselerasi Cerdas Terhadap Kesejahteraan pelestarian budaya daerah Secara nilai-nilai budaya daerah Pencapaian pagelaran seni budaya Rakyat.budaya yang terpelihara Pengembangan NilaiOtonomi Daerah, Pemuda dan daerah, mengembangkan nilai Budaya Daerah Pemerintahan Olahraga, Kantor sanggar-sanggar seni serta Umum, Perpustakaan dan komunitas adat untuk Administrasi Arsip dan Biro PP melestarikan budaya lokal. Keuangan Daerah, Kesra Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian dan Kearsipan

- Mengembangkan dan mempertahankan tradisi dan budaya religi. 6.

Meningkatnya nilai indikator kualitas hidup perempuan

7.

Peningkatan peran perempuan di parlemen dan birokrasi

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memberdayakan SDM perempuan

- Meningkatkan partisipasi perempuan dalam dalam membagun daerah melalui bidang Pemerintahan dan Politik dalam pengambilan keputusan - Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan serta bidang Pembangunan lainnya utk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan

Jumlah Pagelaran Budaya

5

10

Jumlah Museum yang terbangun Jumlah perempuan di lembaga pemerintahan dan partai politik

1

1

32 Orang

282 Orang

Jumlah kelompok perempuan 12 Kelompok produktif

Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi angkatan kerja perempuan Jumlah Perempuan yang mendapat program pemberdayaan ekonomi Ketersediaan data terpilah yang up date Indeks Pemberdayaan Gender Indeks Pembangunan Gender Jumlah kader parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik


Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

60 Kelompok

1207

2424

36,50%

40%

120

120

11

11

55,63%

60%

61,08%

68%

32

60

Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan

Biro PP & Kesra

Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan

Biro PP & Kesra

Bab VII - 30


TARGET NO.

1

8.

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017

BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jumlah SKPDLaju Provinsi yang 15 32 Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.sudah menerapkan Renstra

Menurunnya angka tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak

Menurunkan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- Meningkatkan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak - Menyempurnakan perangkat hukum yg lebih lengkap dalam melindungi individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi termasuk KDRT

Misi V :

INDIKATOR KINERJA

responsif gender Jumlah Sekolah Responsif Gender Persentase penurunan angka 10 Kasus tindak kekerasan

Persentase Koordinasi dengan lembaga Hukum terkait

2

12 50 Kasus

30%

Rasio KDRT Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

152 25 Kasus

Terwujudnya peningkatan adm. Pengelolaan keuangan mencakup pengelolaan/penatausahaan penerimaan PAD, penataanusahaan belanja : Aset/Barang Inventaris, serta tersedianya Perda ttg pengelolaan pajak dan retribusi daerah

1 Perda, Pergub, 1 Dokumen Lap. Keuangan, Lap. Inventarisasi, Dokumen KUAPPAS

Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Urusan Wajib Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Biro PP & Kesra

100% Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Urusan Wajib Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Biro PP & Kesra

17 50 Kasus

Menciptakan sinergitas diantara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

1.

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam pelayanan pada masyarakat

2.

Terwujudnya sinergitas pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

- Mendorong peningkatan pengelolaan keuangan daerah.


Persentase peningkatan PAD yang signifikan

100%

1 Perda, Pergub, 1 Dokumen Lap. Keuangan, Lap. Inventarisasi, Dokumen KUAPPAS

Program Peningkatan Wajib-Otonomi Badan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

100% Program Peningkatan Pendapatan Daerah

Wajib-Otonomi Badan Keuangan Daerah, Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Bab VII - 31

TARGET NO.

1 3.

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

4

5

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017

6

7


BIDANG URUSAN SKPD


8

9

10

Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Lajutahun Investasi, Opini Percepatan InfrastrukturProgram Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Tercapainya reformasi - Mengupayakan efektivitas Opini WTP setiap WTP Pembangunan Opini WTP Peningkatan Wajib-Otonomi Badan Keuangan Dengan di Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat. birokrasi Provinsi pengelolaan asset daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah, Daerah Gorontalo Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian - Melakukan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air - Memfasilitasi Pendidikan Politik kepada masyarakat

- Memfasilitasi penguatan peran LSM/Ormas

Jumlah masyarakat yang memperoleh pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air - Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan politik - Indeks Demokrasi Indonesia Jumlah LSM aktif yang mendapat pembinaan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat akan bahaya penyakit masyarakat dan kesenjangan sosial

Jumlah masyarakat yang 100 Orang memperoleh pengetahuan tentang penyakit masyarakat dan kesenjangan sosial

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani masalah keamanan dan wilayah perbatasan(POLDA, KODIM, KEJATI, BIN) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketahanan ekonomi, seni dan budaya Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama


Terdeteksinya masalah aktual diProvinsi Gorontalo

Jumlah masyarakat yg memperoleh pengetahuan tentang ketahanan ekonomi, seni dan budaya Penguatan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama

400 Orang

1200 Orang

Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Wajib-Kesatuan Badan Kebangpol Bangsa dan Politik

550 Orang

1.550 Orang

Program Pendidikan Politik Masyarakat


73,5

75

100 LSM/ Ormas

70%

100 Orang

1 Kali

200 LSM/ Ormas

350 Orang

75%

300 Orang

6 Kali

Wajib-Kesatuan Badan Kebangpol Bangsa dan Politik Program Pemberdayaan Wajib-Kesatuan Badan Kebangpol Masyarakat dalam Bangsa dan Politik menjaga keamanan dan ketertiban Program Peningkatan Masyarakat terhadap Penyakit Masyarakat


Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat


Program Pemberdayaan Wajib-Kesatuan Badan Kebangpol Masyarakat dalam Bangsa dan Politik menjaga keamanan dan ketertiban

Bab VII - 32

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Laju Investasi, 125 Percepatan Pembangunan Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan - Mengefektifkan pengawasan Mendorong Tersedianya data LHP Reg 28 LHPK 212 LHPInfrastruktur Reg dan 46 Program Peningkatan Wajib-Otonomi Inspektorat Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan terhadap pelaksanaan Rakyat.pembangunan yang up date LHPK Pengawasan, Daerah, kegiatan pembangunan.

Pengendalian dan Pemerintahan Evaluasi Pembangunan Umum, Daerah Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Persentase berkurangnya temuan

75%

Persentase tindak lanjut TGR berdasarkan jumlah SKTJM Hasil Pemeriksaan

75%

Berfungsinya Majelis TGR

3 Kali Sidang MP TPTGR

Julmlah Laporan inventarisasi asset Provinsi/Tahun

0 LHIA

Frekwensi pengawasan asset 1 Kali Provinsi/Tahun

- Mengembangkan Sistem Komunikasi dan Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah


Jumlah sambungan jaringan 60 titik sambungan e-government (SKPD, UPTD, asosiasi, tempat-tempat umum, kabupaten/kota) yang terlayani di Provinsi Gorontalo

90% Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Wajib-Otonomi Inspektorat Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

95% Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 4 Kali Sidang MP Peningkatan Sistem TPTGR Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 29 LHIA Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2 Kali Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 105 titik sambungan Program Wajib- Komunikasi Pengembangan dan Informatika Komunikasi, Informasi dan Media masa

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Balihristi

Bab VII - 33

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Lajuakses Investasi, 30 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Jumlah kapasitas Mbps 100 Mbps Wajib- Komunikasi Potensi BalihristiUnggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.internet dan intranet dan Informatika jaringan E-Government Jumlah website dan aplikasi 3 Aplikasi 3 Website Sistem Informasi Manajemen yang dikembangkan di Provinsi Gorontalo - Mengupayakan tersedianya bahan bacaan yang berkualitas bagi masyarakat - Mengembangkan SDM aparatur Bidang Komunikasi dan Informasi

- Meningkatkan Layanan Informasi Publik - Mengupayakan peningkatan kualitas aparatur daerah.


33 Aplikasi 33 Website

Wajib- Komunikasi Balihristi dan Informatika

6000 Doc

Wajib- Komunikasi Balihristi dan Informatika

Jumlah SDM aparatur teknis 1 orang Bidang TIK

25 orang

Jumlah tenaga sandi yang 5 orang profesional dalam menjalankan tugasnya Jumlah masyarakat 0 (kelompok wira usaha) terampil memanfaatkan Teknologi Informasi Jumlah kegiatan kerjasama 1 Kegiatan informasi dengan media massa dan publikasi pembangunan Persentase penempatan pejabat fungsional dan pejabat struktural yang sesuai kompetensi Adanya dokumen perencanaan dan pengembangan Sumber daya aparatur yang valid Prosentase tingkat pemenuhan pelayanan mutasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai kepada PNS yang memenuhi syarat Adanya simpeng/SAPK yang 0 SKPD menjangkau seluruh SKPD

195 orang

Program fasilitasi Wajib- Komunikasi Balihristi Peningkatan SDM dan Informatika bidang komunikasi dan informasi Wajib- Komunikasi Balihristi dan Informatika

Jumlah database bacaan dalam bentuk elekotronik

1500 Doc

250 kelompok wira usaha 1 Kegiatan

Wajib- Komunikasi Balihristi dan Informatika Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

60%

100% Program Pengembangan Aparatur Daerah

25%

100%

0%

100%

Wajib- Komunikasi Balihristi dan Informatika Wajib-Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

BKPAD

32 SKPD

Bab VII - 34


TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017

BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur PedesaanKedinasan Sekaligus Mengembangkan Potensi Jumlah aparatur yang 0% 100% Pendidikan Wajib-Otonomi BKPAD Unggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.mengikuti kursus LEMHANAS Daerah, 2 orang (L=1, P=1), diklatpim tk. I 3 orang (L=2, P=1), diklatpim tk. II 15 orang (L=10, P=5) Prosentase CPNS yang mengikuti diklat prajabatan

0%

100%

Jumlah angkatan penyelenggaraan diklatpim tk. III dan IV Jumlah diklat teknis yang diselenggarakan

0

8

0 orang

5 diklat

Jumlah PNS yang mengkuti 10 orang diklat teknis diluar daerah Jumlah aparatur yang 0 orang ditugasbelajarkan ke perguruan tinggi luar daerah

75 orang

Jumlah aparatur yang mengikuti program pendidikan kerja sama

80 orang


Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

20 orang

0 orang

Frekuensi penerimaan 0 kali CAPRA IPDN dan seleksi pendidikan formal lainnya Jumlah PNS izin belajar yang 0 orang memperoleh bantuan penyelesaian akhir studi Jumlah kurikulum dan modul diklat teknis yang dihasilkan Sarana dan prasarana diklat 1 kelas yang memadai untuk penyelenggaraan diklat secara pararel

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Wajib-Otonomi BKPAD Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

10 kali 100 orang 0

10 3 kelas pararel

Peningkatan sarana dan Wajib-Otonomi BKPAD prasarana aparatur Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Bab VII - 35

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaanadministrasi Sekaligus Mengembangkan Potensi TerpenuhinyaLaju pelayanan 0% 100% Pelayanan Wajib-Otonomi BKPAD Unggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.ketatausahaan di BKPAD perkantoran Daerah, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja keuangan

Adanya rapat koordinasi 0 kali kepegawaian dan kediklatan

5 kali

Jumlah PNS di provinsi Gorontalo - Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistim e-procurement dan atau Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Terlaksananya Pelelangan Paket Kegiatan Pembangunan di Provinsi Gorontalo

- Mengefektifkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Tersedianya data identifikasi kegiatan pembangunan yang up to date

- Memotivasi percepatan penyerapan anggaran APBD maupun APBN

Terlaksananya percepatan persentase penyerapan anggaran APBD/APBN melalui sistim evaluasi pengendalian anggaran berbasis teknologi informasi


3235

165 Paket Kegiatan Pembangunan


1 Kali



6 Kali

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Pelayanan administrasi perkantoran

BKPAD

3558 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

BKPAD Wajib-Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Biro P2E

Program Peningkatan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Wajib-Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Biro P2E



Biro P2E

Bab VII - 36

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan InfrastrukturProgram Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Tersedianya sistem monev Peningkatan Wajib-Otonomi Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.terpadu Pengawasan, Daerah,

1 sistim

1 sistim

Tersedianya data realisasi program dan kegiatan yang up to date 1 Dokumen

1 Dokumen

Terdistribusinya data alokasi kegiatan di Kab/Kota yang tepat waktu 6 Kab/Kota

6 Kab/Kota

Jumlah Paket Kegiatan pembangunan yang di lelang sesuai Perpres 54 2010 165


Paket

750

Paket

Pengendalian dan Pemerintahan Evaluasi Pembangunan Umum, Daerah Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Program Peningkatan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah






BP2E

BP2E

BP2E

BP2E

Bab VII - 37

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Persentase Jumlah PNS yang Percepatan Pembangunan InfrastrukturProgram Peningkatan Wajib-Otonomi Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.mengikuti Bimtek Perpres Pengawasan, Daerah, 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 160 Org

- Pengendalian Pembangunan Pada Sektor Perekonomian

- Mengupayakan tersedianya bahan bacaan yang berkualitas bagi masyarakat

Tersedianya data indikator ekonomi makro Prov.Gorontalo serta Pengendalian pada bidang sarana perkonomian, produksi daerah serta kerjasama kemitraan dan kelembagaan

Meningkatnya jumlah buku bacaan Persentase ketersediaan jenis buku terbitan Daerah. Jumlah lembaga perpustakaan yang memiliki sistim layanan Perpustakaan berbasis Digital (E-Library) Jumlah Tenaga Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan Se Provinsi Gorontalo Jumlah Arsip Aktif dan Inaktif dari setiap SKPD Se Provinsi Gorontalo Peningkatan SDM & pengelola kearsipan

- Mendorong dilakukannya riset Jumlah kajian tperlindungan dan kajian yang berguna bagi dan konservasi SDA penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah


1000 Org

1 Dokumen

Jumlah pengunjung ke Perpustakaan

Pengendalian dan Pemerintahan Evaluasi Pembangunan Umum, Daerah Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Program Peningkatan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

4 Dokumen

8.009

Program 15.761 Pengembangan Perpustakaan Daerah

21,303

23,403

Wajib-Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian WajibPerpustakaan & Perpustakaan

Biro P2E

Perpustakaan & Arsip Daerah Perpustakaan & Arsip Daerah Perpustakaan & Arsip Daerah Perpustakaan & Arsip Daerah

5%

90%

3

83

122

480

1.817

3.034

Perpustakaan & Arsip Daerah

120

360



Wajib : Riset 2 Dok

BP2E

5 Dok

Balihristi

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Bab VII - 38

TARGET NO.

1

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN AWAL 2012

TAHUN AKHIR 2017


BIDANG URUSAN SKPD


2 3 4 5 6 7 8 9 10 Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Jumlah modelLaju desaInvestasi, yang Wajib : Riset BalihristiUnggulan 1 Model 5 Model Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.dikembangkan TTG Jumlah kegiatan pengembangan kreatifitas ilmiah yang dilaksanakan Jumlah laporan hasil evaluasi dan rekomendasi kegiatan pembangunan kepada pemerintah Jumlah rekomendasi pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Gorontalo Jumlah rekomendasi kebijakan strategis pemberdayaan masyarakat diwilayah pesisir dan laut Jumlah rekomendasi dalam pengembangan SDM dan IPTEK dalam menunjang Sistim Inovasi Daerah (SIDA) di Provinsi Gorontalo

4.

Berkurangnya persentase masyarakat miskin

5.

Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat miskin

Meningkatkan kesejahteraan - Mengupayakan pemenuhan Jumlah Rumah Layak Huni masyarakat miskin kebutuhan pokok masyarakat yang dibangun miskin Jumlah penerima beasiswa miskin

Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan gratis


5 Kegiatan

15 kegiatan

3 laporan

5 laporan

5 rekom

11 Rekom

2 rekom

Program Pengembangan Kerjasama Penelitian Pengembangan peran Dewan Riset Daerah (DRD)

Wajib : Riset

Balihristi

Wajib : Riset

Balihristi

Program pengembangan ekonomi kerakyatan

Wajib : Riset

Balihristi

Wajib : Riset

Balihristi

Wajib : Riset

Balihristi

5 Rekom

4 rekom

14 rekom

415 Unit

10. 000 Unit

4,834

Program Pengemb. kualitas sumber Daya Manusia

Pembangunan Mahyani WajibRTM Secara Swakelola Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketahanan Pangan, 7,382 PNPM-GSC, Rasupede/Gerbang Pro- Pekerjaan Umum, Sosial, Pendidikan, Desa Kesehatan, KAT & BBR Dinsos Perhubungan, Ketenagakerjaan BOS dan SBS dan Pilihan-ESDM, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Kehutanan

BPMD-PK, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian & KP, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Pertambangan, Dinas Koperindag, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Nakertrans, Dinas Perhubungan dan Pariwisata

400.000 KK termasuk 400.000 KK termasuk Jamkemas 18,75 % RTM 18,75 % RTM memperoleh Jaminan memperoleh Jaminan Jamkesda dan Layanan dan Layanan Kesehatan Gratis Kesehatan Gratis

Bab VII - 39

NO.

1

PROGRAM SKPD TARGET BIDANG 400.000 KK termasuk 400.000 KK termasuk PEMBANGUNAN PENANGGUNG URUSAN SKPD TAHUN TAHUN 18,75 %AWAL RTM 18,75 %AKHIR RTM DAERAH JAWAB 2012Jaminan memperoleh 2017Jaminan memperoleh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan Layanan dan Layanan Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Asuransi Kesehatan Kesehatan Gratis Kesehatan Gratis Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat. Penduduk Miskin SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

- Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat miskin


Jumlah masyarakat miskin INDIKATOR KINERJA yang mendapat pelayanan kesehatan gratis

Jumlah wirausaha baru dari 300 KK (UMKM) kelompok masyarakat miskin

1.300 KK (UMKM)

Program Penciptaan Wajib-Koperasi & Wira Usaha Baru (WUB) UMKM

Dinas Koperindag

Bab VII - 40


Bab IX - 1

Tabel 9.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Gorontalo

No.

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi Tahun Terakhir RPJMD 2007 - 2012

1

2

3

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2012

4

Target Capaian Setiap Tahun

2013

5

2014

6

2015

2016

7

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1. Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Umum. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian 7,68 7,80 7,91 8,03 8,15 1,1 Pertumbuhan Ekonomi % 70,28 71,26 71,76 72,26 72,76 1,2 IPM 4,08 4,08 4-7 4-7 4-7 1,3 Laju inflasi provinsi (%) 8.612.114 9.309.103 10.109.103 10.909.103 11.709.103 1,4 PDRB per kapita AHB (juta Rp) 0,32 0,32 0,33 0,33 0,34 1,5 Indeks Gini 18,75 18,5 - 17 17 - 16 16 - 15 15,5 - 14 1,6 Persentase penduduk miskin (%) 52 Pilar 60 Pilar 8 Pilar 7 Pilar 15 Pilar 1,7 Penegasan batas wilayah Kabupaten/Kota Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Provinsi 45 Sertifikat 51 Sertifikat 6 Sertifikat 6 Sertifikat 6 Sertifikat 1,8 1,9

Terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB)

Fokus Kesejahteraan Sosial 1. Pendidikan 1,1 Angka melek huruf 1,2 Angka rata-rata lama sekolah (Belajar) - SD/MI - SMP/MTs - SM+MA 1,3 Angka partisipasi kasar : - Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/PAUD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK 1,4 Angka Partisipasi Murni : - Angka Partisipasi Murni (APM) TK/PAUD - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B - Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C

1.5

Jumlah penerima beasiswa miskin

1 Kab

11.971

0

1 Kab

8.971

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

5.471

1 Kab

1.471

1 Kab

2017

8

9

8,27 73,26 4-7 12.509.103 0,33 14,5 - 12 8 Pilar 6 Sertifikat 0

-

10

8,40 73,76 4-7 13.309.103 0,32 13-10 10 Pilar 6 Sertifikat 1 Kota

8,40 73,76 4-7 13.309.103 0,32 13-10 108 Pilar 126 Sertifikat 3 Kab dan 1 Kota

0

0

0

19,25 10,10 10,33

19,25 10,10 10,33

19,25 10,10 10,33

19,25 10,10 10,33

19,25 10,10 10,33

19,25 10,10 10,33

19,25 10,10 10,33

19,25 10,10 10,33

28,00 124,77 99,63 73,15

53,56 129,23 102,99 77,07

69,92 134,62 106,49 81,03

70,90 140,00 110,00 85,00

72,10 147,00 115,5 89,05

73,10 154,35 121,2 93,32

75,00 160,45 127,2 96,60

75,00 160,45 127,2 96,60

98,27 76,28

98,38 80,49

98,69 85,49

99,00 90,50

99,75 92,25

99,99 94,40

100,00 95,00

100,00 95,00

52,59

56,40

60,70

65,00

68,50

73,40

78,35

78,35

4.620

4.834

5.334


5.834

6.334

1.870

7.382 Bab IX - 2

7.382

No.



1

2

3

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27

Kesehatan Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas. per satuan penduduk Rasio Pustu per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio Dokter gigi per satuan penduduk Rasio Dokter spesialis per satuan penduduk Rasio Dokter Umum per satuan penduduk Rasio tenaga medis (perawat) persatuan penduduk Rasio tenaga medis (bidan) per satuan penduduk Rasio tenaga nutritionist per satuan penduduk Rasio tenaga apoteker per satuan penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Positif Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Jumlah Posyandu Angka Kematian Ibu/100.000 Angka Kematian Bayi/1.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Balita/1.000 Kelahiran Hidup Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005) Angka kematian neonatal/1.000 kelahiran hidup Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar yang layak Persentase penduduk yang mendapat sosialisasi hidup sehat dan bersih


4



2013

2014

5

2015

6

2016

7

2017

8

9

10

11,27 0,08 0,24 0,007 0,01 0,03 0,24 1,05 0,49 0,23 0,04 58,49 91,00

11,46 0,08 0,24 0,007 0,02 0,04 0,25 1,14 0,57 0,25 0,05 61,63 93,5

11,65 0,08 0,24 0,007 0,02 0,05 0,26 1,23 0,66 0,27 0,06 64,77 96

11,85 0,09 0,25 0,007 0,03 0,05 0,27 1,32 0,74 0,29 0,07 67,91 98,5

12,06 0,09 0,25 0,007 0,03 0,06 0,28 1,40 0,83 0,31 0,07 71,05 100

12,28 0,09 0,26 0,007 0,04 0,06 0,29 1,49 0,91 0,33 0,08 74,19 100

12,50 0,10 0,27 0,007 0,04 0,07 0,30 1,58 1,00 0,35 0,09 77,30 100

12,50 0,10 0,27 0,007 0,04 0,07 0,30 1,58 1,00 0,35 0,09 77,30 100,00

68,2

73,5

78,8

84,1

89,4

94,7

100

100,00

100

100

100

100

100

100

100

100,00

100

100

100

100

100

100

100

100,00

100

100

100

100

100

100

100

100,00

100

100

100

100

100

100

100

100,00

75,9 1230 249,7 15,3 18 17,05 8,7

80,68 1279 219,5 14,8 17,5 16,5 8,3

85,45 1330 189,3 14,3 17,0 16,0 7,9

90,23 1384 159,1 13,8 16,5 15,5 7,5

95,00 1440 128,9 13,3 16,0 15,0 7,1

99,78 1500 102,0 12,8 15,5 14,5 6,7

100 1562 102,0 12,3 15,0 14,0 6,3

100,00 1562 102,0 12,3 15,0 14,0 6,3

52,0

55,0

58,0

61,0

64,0

67,0

70,0

70,0

36,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

75,0

75,0


Bab IX - 3

No.



1

2

3


4

2.28

Persentase rumah tangga pengguna air bersih yang 53,0 53,0 sehat 2.29 Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan 199.477 185.310 kesehatan gratis 66,8 67,16 2.30 Angka usia harapan hidup 4,49 4,26 2.31 Persentase balita gizi buruk Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1. Kebudayaan 50% 50% 1.1 Persentase situs cagar budaya yang terpelihara 5 Pagelaran 5 1.2 Jumlah Pagelaran Budaya 1000 Keping CD1000 Keping CD 1.3 Jumlah Arsip Budaya yang terpelihara 1 Gedung 1 Gedung 1.4 Jumlah Museum yang terbangun 2. Pemuda dan Olahraga 1 1 2.1 a. Jumlah gedung olahraga/10.000 penduduk ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan Urusan Wajib 1. Pendidikan 1.1. Pendidikan dasar : 1.1. Pendidikan dasar : 1.1.1 Angka partisipasi sekolah : 94,82 94,82 - Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI 90,92 90,92 - Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs 1.1.2 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah :

1.1.3 1.1.4 1.2. 1.2.1

- SD/MI - SMP/MTs Rasio murid terhadap guru - SD/MI - SMP/MTs Rasio guru/murid per kelas rata-rata - SD/MI - SMP/MTs Pendidikan menengah: Angka partisipasi sekolah : - Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA/SMK



2013

2014

5

2015

6

60,0 170.392

2016

7

67,0 154.698

2017

8

74,0 138.199

9

80,0 120.868

10 87,0

102.675

87,0 102.675

67,52 4,03

67,88 3,80

68,24 3,57

68,6 3,34

68,96 3,11

68,96 3,11

60% 7 1500 0

70% 10 2000 0

80% 15 2500 0

90% 20 3000 0

100% 25 3500 0

100% 25 3500 1

2

2

95,80 91,90

97,00 93,10

98,00 94,10

99,90 96,00

100,00 99,00

100,00 99,00

1;155 1;152

1;155 1;152

1;155 1;152

1;155 1;152

1;155 1;152

1;155 1;152

1;155 1;152

1;155 1;152

1:20 1:32

1:20 1:32

1:20 1:32

1:20 1:32

1:20 1:32

1:20 1:32

1:20 1:32

1:20 1:32

1;1 1;32

1;1 1;32

1;1 1;32

1;1 1;32

1;1 1;32

1;1 1;32

1;1 1;32

1;1 1;32

37,17

37,17

42,29

48,73

53,62

58,12

63,29

63,29


Bab IX - 4

No.



1

2

3

1.2.2

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah :

1.2.3

- SMA/MA/SMK Rasio murid terhadap guru SMA/MA/SMK

1.2.4


1.3. 1.3.1 1.3.2

Fasilitas Pendidikan: Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTs. SMA/MA dan SMK kondisi bangunan baik : - SMP/MTs - SMA/MA - SMK Angka Putus Sekolah : - Angka Putus Sekolah SD/MI - Angka Putus Sekolah SMP/MTs - Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK Angka Kelulusan: - Angka Kelulusan (AL) SD/MI - Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs - Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Jumlah Lulusan pendidikan informal Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru Non PNS Pekerjaan Umum Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan jembatan Baru

1.4

1.5

1.6 1.7 1.8 1.9 3. 3.1 3.2

Tersedianya jalan provinsi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota

3.3

Tersedianya jalan strategis provinsi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota


4



2013

2014

5

2015

6

2016

7

2017

8

9

10

46,50

46,50

51,12

56,27

61,27

66,34

71,28

71,28

1:17

1:17

1:17

1:17

1:17

1:17

1:17

1:17 Tuntas Buta Aksara

11.971

8.971

6.971

4.971

3.221

1.471

-

4.602

4.602

4.702

4.802

4.902

5.002

5.102

5.102

1.254 5.129 3.570

1.254 5.129 3.570

1.354 5.627 4.028

1.454 6.238 4.517

1.554 6.828 5.127

1.654 7.419 5.772

1.754 8.027 6.934

1.754 8.027 6.934

2,70 3,00 0,86

2,70 3,00 0,86

2,00 2,00 0,76

1,90 2,40 0,66

1,00 1,40 0,56

0,70 1,00 0,46

0,12 0,22 0,36

0,70 1,00 0,36

100 100 99,88 99,88 91,92 91,92 94,59 94,59 PENDIDIKAN KELUARGA 13.367 13.367 8.329 8.329

100 99,90 92,90 91,92 2.673 8.229

100 99,91 94,10 92,9 2.673 8.129

100 99,92 95,10 94,10 2.673 8.029

100 99,93 97,00 95,1 2.673 7.929

100 99,94 99,00 100,00 2.673 7.829

98% 95% 99,00 99,00 0 0

-

5 Dok

7 Dok

7 Dok

7 Dok

7 Dok

6 Dok

39 Dokumen

301,66 Km

-

10 Km

12 Km

15 Km

12 Km

15 Km

65 Km

2,5 Km

-

5 Km

5 Km

5 Km

5 Km

5 Km

25 Km


Bab IX - 5


2013

2014

2015

2016

2017

9

10

51 Buah

2 Bh

2 Bh

2 Bh

2 Bh

2 Bh

2 Bh

12 bh

-

4 Bh

2 Bh

2 Bh

2 Bh

2 Bh

2 Bh

14 bh

-

-

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

10 Dokumen

7 Km

10 Km

10 Km

10 Km

10 Km

10 Km

50 Km

-

47 Km

50,67 Km

50,67 Km

50,67 Km

50,67 km

301,66 Km

-

60 Meter

66 Meter

60 Meter

60 Meter

60 Meter

306 Meter

-

10 Dok

10 Dok

10 Dok

10 Dok

10 Dok

50 Dok

-

100 Ha

100 Ha

100 Ha

100 Ha

100 Ha

18.543 Ha

18.043 Ha

18.043 Ha

18.143 Ha

18.243 Ha

18.343 Ha

18.443 Ha


1,15 Km

1 Km

1,5 Km

2 Km

2,5 Km

3 Km

10 Km

-

300 Meter

400 Meter

450 Meter

500 Meter

500 Meter

2,15 Km

-

500 M

500 M

500 M

500 M

500 M

2,5 Km

No.



1

2

3

3.4

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14

3.15

Tersedianya jembatan diruas jalan provinsi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota Tersedianya jembatan Stategis provinsi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota Tersedianya Dokumen Perencanaan dan pengawasan peningkatan/ rehab berkala Jalan dan jembatan

Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan Provinsi 301,66 Km yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan Provinsi yang 301,66 Km menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat Terpeliharanya jembatan diruas jalan provinsi yang 51 bh (306 M) menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat Tersedianya Informasi data base SDA dan Dokumen 5 Dok Perencanaan dan pengawasan tahunan. Meningkatnya layanan Jaringan Irigasi guna 18.043 Ha Tersedianya air untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada. Terpeliharanya Infrastruktur Irigasi sehingga dapat 18.043 Ha memperpanjang umur rencana dari bangunan Irigasi tsb. (Operasi dan Pemeliharaan) Terkendalinya erosi dan sedimentasi pada tebingtebing dan badan sungai Tersedianya infrastruktur yang menahan limpasan air sungai ke areal pertanian, persawahan dan 270 Meter permukiman, serta mencegah terjadinya longsoran pada bantaran sungai Terpeliharanya Infrastruktur Pengendalian Banjir sehingga dapat memperpanjang umur rencana dari 500 Meter bangunan-2 pengendalian banjir tsb. (Operasi dan Pemeliharan)

4


5


6

7

8


Bab IX - 6


2013

2014

2015

2016

2017

9

10

2,7 Km

250 M

500 M

400 M

600 M

600 M

400 M

2,5 Km

100 M

-

150 M

150 meter

200 Meter

150 Meter

200 M

850 Meter

-

-

5 Dok

5 Dok

-

-

-

10 Dokumen

46,00%

1500 KK

4.000 KK

7.000 KK

6.000 KK

5.000 KK

5.000 KK

100%

51,00%

40 unit

40 Unit

40 Unit

40 Unit

40 Unit

40 Unit

100%

1 Dok perencanaan

-

65 % fisik

16,25 % Fisik

18,75 % Fisik

-

-

100 % Fisik

-

10Kws

12 Kwsn

10 Kwsn

10 Kwsn

12 Kwsn

11 Kwsn

1 Dok perencanaan

1 Kws

2 Kawasan

2 Kawasan

2 Kawasan

2 Kawasan

2 Kawasan

-

4 Kws

8 Kawasan

8 Kawasan

8 Kawasan

8 Kawasan

7 Kawasan

No.



1

2

3

3.16 3.17

3.18

3.19

3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 4. 4.1 5.

Terbangunnnya Tanggul pengaman pantai bagi masyarakat pesisir Terpeliharanya Infrastruktur Pengamanan Pantai sehingga dapat memperpanjang umur rencana dari bangunan-2 pengamanan pantai tsb. (Operasi dan Pemeliharaan) Tersedianya dokumen kelayakan dan perencanaan kegiatan sistem penyediaan Air minum terpadu. (SPAM Terpadu) , Rencana Induk Sistem SPAM dan DED IPLT Perkotaan Tersedianya akses air minum yang aman melalui fasilitasi dan sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 Liter/org/hari, Terlaksananya fasilitasi dan penyediaan sanitasi setempat yang memadai Tersedianya Prasarana dan Sarana Gedung Perkantoran (13 Kantor dalam 1 kawasan) Terlaksananya pembangunan/ peningkatan infrastruktur permukiman kumuh di kawasan perkotaan Tersedia Sarana dan Prasarana fasilitas layanan umum Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi infrastruktur perdesaan, desa potensial dan kawasan agropolitan Penataan Ruang Persentase implementasi arahan RTRW yang telah dilaksanakan Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah diperdakan Tersedianya dokumen perencanaan RPKD yang telah ditetapkan dengan Pergub Tersedianya dokumen perencanaan Renja yang telah ditetapkan dengan SK Kepala Daerah

4

0%



5

0%

6

30%

7

45%

8

60%

75%

39 Kawasan

100%

100%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada


Bab IX - 7

No.



1

2

3


2013

2014

2015

2016

2017

9

10

2 terminal B 1 unit (pengadaan bus) 4 lintasan -

-

-

6 terminal

-

-

2 unit

5 lintasan -

5 lintasan -

5 lintasan 3 unit

4



5

6

7

8

6. 6.1 6.2

Perhubungan Tersedianya fasilitas penunjang di terminal type B

-

-

2 terminal B

Tersedianya sarana layanan pemadu moda

-

-

2 unit (subsidi)

6.3 6.4 6.5

Peningkatan pelayanan angkutan darat perintis Tersedianya angkutan perintis lintas kab/kota Tersedianya fasilitas keselamatan LLAJ di ruas jalan provinsi Terbangunnya fasilitas penunjang talud di pelabuhan Gorontalo Peningkatan produktivitas bongkar muat di pelabuhan se-provinsi Gorontalo Peningkatan produktivitas bongkar muat di bandara Peningkatan kapasitas layanan kapal di pelabuhan Anggrek Terjaganya kondisi fasilitas keselamatan LLAJ

-

3 lintasan 1 unit

3 lintasan 1 unit

2 terminal B 1 unit (pengadaan bus) 4 lintasan 1 unit

-

-

1 ruas jalan prov

1 ruas jalan prov

1 ruas jalan prov

1 ruas jalan prov

1 ruas jalan prov

5 ruas jalan prov

-

80 m

-

-

-

-

-

80 m

2500 ton/hr

2500 ton/hr

2600 ton/hr

2700 ton/hr

2800 ton/hr

2900 ton/hr

3000 ton/hr

3000 ton/hr

90 menit

90 menit

80 menit

80 menit

70 menit

70 menit

60 menit

60 menit

5.000 DWT

5.000 DWT

5.000 DWT

7.500 DWT

9.000 DWT

10.000 DWT

12.000 DWT

12.000 DWT

-

WL 1 unit -

APILL 4 unit WL 2 unit 3 unit


APILL 4 unit 3 unit

APILL 2 unit 3 unit

APILL 2 unit 3 unit


2 unit

-

1 unit

1 unit

-

-

-

2 unit

-

-

1 unit

-

-

-

-

1 unit

10 kendaraan 25 kendaraan

30 kendaraan

35 kendaraan

35 kendaraan

35 kendaraan

30 kendaraan

190 Kendaraan

258 kejadian

255 kejadian

253 kejadian

247 kejadian

242 kejadian

237 kejadian

232 kejadian

232 kejadian

1.708 m2

-

perluasan

perluasan

4.896 m2

4.896 m2

4.896 m2

4.896 m2

-

-

perluasan perluasan

perluasan perluasan

120 x 200 m 30 x 187 m

120 x 200 m 30 x 187 m

120 x 200 m 30 x 187 m

120 x 200 m 30 x 187 m







216 Perusahaan (66 %)

76 0 sungai

77 1 sungai

79 1 sungai

80 1 sungai

82 1 sungai

82 1 sungai

90 5 sungai

6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6,11 6,12 6,13 6,14 6,15 6,16 6,17 6,18 7. 7.1 7.2 7.3

Terjaganya kondisi Jembatan Timbang Peningkatan kapasitas alat timbang pada jembatan timbang Tersedianya prototipe bentor yang legitimate Peningkatan pelayanan perizinan angkutan umum (izin trayek/izin operasional) Penurunan laka lantas angkutan umum Pembangunan terminal baru untuk penumpang bandara Djalaluddin Pembangunan apron baru Pembangunan Taxiway baru Lingkungan Hidup Persentase peningkatan tingkat ketaatan pemrakarsa terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (327 perusahaan) Meningkatnya indeks kualitas lingkungan Jumlah sungai yang ditetapkan kelasnya

114 perusahaan (35%) 76 0 sungai


Bab IX - 8


2013

2014

2015

2016

2017

9

10

1207

1657

1822

2004

2204

2424

2424

152 Kasus

127 Kasus

92 Kasus

57 Kasus

27 Kasus

17 Kasus

17 Kasus

36,50%

36,50%

39,02%

40,97%

41,20%

42,11%

43,00%

43,00%

120 11 SKPD 55,63% 61,08%

120 11 SKPD 55,63% 61,08%

120 11 SKPD 56,02% 62,41%

120 11 SKPD 57,55% 64,35%

120 11 SKPD 58,08% 65,10%

120 11 SKPD 59,72% 67,02%

120 11 SKPD 60,10% 68,05%

120 11 SKPD 60,10% 68,05%

32 5%

32 5%

32 10%

32 15%

32 20%

32 25%

32 30%

32 30%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

5% 1 Kab/Kota 1 Kab/Kota








No.



1

2

3

8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 9. 9.1 9.2

10. 10.1 10.2 10.3

4

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 1207 Rasio KDRT 152 Kasus Tenaga kerja wanita yang berkualitas (Partisipasi angkatan kerja perempuan) Jumlah Perempuan yang mendapat program pemberdayaan ekonomi Ketersediaan data terpilah yang up date Indeks Pemberdayaan Gender Indeks Pembangunan Gender Jumlah kader parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik Jumlah pemimpin perempuan disemua tingkatan Alokasi Anggaran yang responsif gender pada Provinsi dan Kab/Kota Pelecehan Seksual terhadap perempuan dan anak menurun Adanya rumah aman dan rumah singgah Adanya Kota Layak Anak Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan. panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yg memperoleh bantuan sosial : - Keluarga Fakir Miskin - Anak bermasalah sosial - Penyandang cacat - Lanjut Usia - Tuna Sosial - Korban Bencana Alam - Korban Bencana Sosial Ketenagakerjaan Angka pengangguran terbuka (%) Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3 (%)

13.900 KK 1.687 anak 315 orang 953 orang 359 orang 1.109 KK 111 KK

17.960 KK 1.847 anak 405 orang 1.093 orang 369 orang 1.148 KK 24 KK



5

6

7

8

100 30 30 50 35 50 10 KK

150 30 35 50 35 60 15 KK

150 30 35 75 40 70 15 KK

200 30 40 90 40 75 20 KK

200 30 45 90 45 80 25 KK

18.760 KK 1.997 anak 590 orang 1.448 orang 564 orang 1.483 KK 196 KK

4,26%

4,81%

4,50% 400 Orang

4,25% 450 Orang

4,00% 500 Orang

3,75% 500 Orang

3,50% 500 Orang

3,50% 2450 Orang

naik 10 %

naik 10 %

naik 10 %

naik 10 %

naik 10 %

naik 10 %

naik 10 %

60%

-


Bab IX - 9

No.



1

2

3

10.4 10.5 10.6 11. 11.1

JumlahTenaga Kerja yang Dilatih Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Rasio Penyelesaian Kasus Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

11.2 11.3 11.4 11.5

Jumlah Koperasi Berkualitas (unit) Penyaluran KUR (Rp. Milyar) Jumlah UMKM (unit) Jumlah Wirausaha Baru (WUB) yg difasilitasi modal usaha (UMKM) Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional PMA dan PMDN

12. 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 13. 13.1 13.2 13.3 13.4 14. 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6

Jumlah Koperasi (unit)

Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN dan PMA (Rp.) Rasio daya serap tenaga kerja Jumlah kebijakan teknis pro investasi Presentase realisasi PMDN, PMA dan Swasta Murni Jumlah Kerjasama yang sudah terlaksana untuk meningkatkan investasi Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah Pagelaran Budaya Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kepemudaan dan Olahraga Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga

63,90% 0,00%


4

1.011 koperasi 15 Koperasi 15 Koperasi Rp. 125,15 M Rp. 100 M 60.378 UMKM 61.887 UMKM

13 PMA, 3 PMDN

2.872 Trilyun


2013

5

2014

6

2015

7

2016

8

2017

9

10

300 Orang 300 Orang 340 Orang 380 Orang 440 Orang 1760 Orang 64,36% 64,82% 65,15% 65,44% 65,77% 66,21% 66,21% 80,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00%

986 Koperasi

300 UMKM


330 UMKM 13 PMA, 3 PMDN

2.872 Trilyun

1.036 koperasi

1.061 koperasi

1.086 koperasi 1.112 koperasi 1.137 koperasi 1.137 koperasi

15 koperasi Rp. 100 M 65.020 UMKM






330 UMKM

450 UMKM

550 UMKM

550 UMKM

650 UMKM

2.560 UMKM

2 PMA, 2 PMDN 3,8 Trilyun






7.714 7.714 9.114 10.514 11.914 13.314 14.656 14.656 2 2 2 2 2 2 2 12 2.872 trilyun 2.872 trilyun Naik 18 % Naik 18 % Naik 18 % Naik 18 % Naik 18 % 5,3 trilyun 13 PMA, 3 13 PMA, 3 2 PMA, 2 2 PMA, 2 2 PMA, 2 2 PMA, 2 2 PMA, 2 23 PMA, 13 PMDN PMDN PMDN PMDN PMDN PMDN PMDN PMDN 3 2 5 Pagelaran 15

3 2 5 15

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

8 7 10 20

26 23 8 19 2 6

26 23 8 19 2 6

26 23 8 19 1 1

26 23 8 19 1 1

26 23 8 19 1 1

26 23 8 19 1 1

26 23 8 19 1 1

26 23 8 19 7 11


Bab IX - 10

No.



1

2

3


4



2013

2014

2015

2016

2017

9

10

15.375 Orang

15.350 Orang

15.300 Orang

15.450 Orang

15.400 Orang

107.660 Orang

5

6

7

8

15. 15.1

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat dalam 15.100 Orang 15.685 Orang rangka peningkatan kesadaran dan partisipasi politik baik PILEG, PILPRES maupun PILKADA

15.2

Meningkatnya sikap dan karakter masyarakat yang berwawasan kebangsaan dalam membangun kehidupan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai dan semangat kebangsaan serta konstitusi nasional

200 Orang

100 Orang

200 Orang

100 Orang

100 Orang

200 Orang

100 Orang

1.000 Orang

15.3

Meningkatnya pemantapan pembauran bangsa dan ketahanan bangsa Terlaksananya penguatan kerukunan umat beragama masyarakat melalui Forum Kerukunan Umat Beragama Meningkatnya stabilitas keamanan daerah dan pemantapan fungsi KOMINDA melalui rapat-rapat KOMINDA Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan melalui FKDM (Forum Kewaspadaan DIni Masyarakat) Terlaksananya LSM/Ormas yang mendapat penguatan dan pendataan LSM/Ormas

1O o rang

100 Orang

150 Orang

150 Orang

150 Orang

150 Orang

150 Orang

860 Orang

75 Orang

100 Orang

100 Orang

100 Orang

100 Orang

100 Orang

100 Orang

675 Orang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100 Orang

200 Orang

75 Orang

75 Orang

75 Orang

75 Orang

75 Orang

675 Orang

100 LSM/Ormas

200 LSM/Ormas

-

-

-

100 Orang

15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 15.10

Terlaksananya pemantauan orang asing Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang penyakit masyarakat Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ketahanan ekonomi dalam menunjang stabilitas daerah

100 LSM/Ormas 100 LSM/Ormas 106 LSM/Ormas 100 & 1 Database & 1 Database & 1 Database LSM/Ormas & 1 Database 6 Kali 6 Kali 6 Kali 6 Kali 150 Orang 200 rang 200 Orang 150 Orang 75 Orang & 40 Orang & Pemantauan 6 Pemantauan 6 Kab/Kota Kab/Kota


75 Orang & Pemantauan 6 Kab/Kota

100 200 LSM/Ormas LSM/Ormas & & 1 Data Base 1 Database 6 Kali 30 Kali 190 Orang 890 Orang

75 Orang & 75 Orang & Pemantauan 6 Pemantauan 6 Kab/Kota Kab/Kota

440 Orang & Pemantauan 6 Kab/Kota

Bab IX - 11

No.



1

2

3


4


2013

5

2014

2015

6

7

Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian

16.1

Jumlah Kajian untuk mendukung percepatan pembangunan daerah Tersusunnya produk hukum daerah Jumlah SKPD yang telah menerapkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SKP Standar Kinerja Pelayanan) SAKIP terlembagakan di SKPD Setiap kasus hukum terkait pemerintahan terfasilitasi

16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15 16.16

2016

2017

9

10

8

16.

16.2 16.3


11 Kajian

6 Kajian

7 Kajian

9 Kajian

11 Kajian

13 Kajian

15 Kajian

61 Kajian

0

0

300

300

300

300

300

1500

0

0

9

6

6

6

6

33

0

0

9

6

6

6

6

33

0

0

17

15

13

11

10

66

95% 70% 6 Sertifikat

95% 90% 6 Sertifikat 12 Pilar




60%

75%

80%

85%

> 85 %

70%

80%

90%

100%

100%

70%

80%

90%

100%

100%

Persentase Publikasi Informasi Kegiatan 80% 80% 90% Rasio Aduan yang terselesaikan 70% Legalisasi Tanah 51 Sertifikat 51 Sertifikat 6 Sertifikat Kepastian Batas Wilayah 101 Pilar 101 Pilar 11 Pilar Peningkatan Indeks Kepuasan Pelayanan 0 0 50% Kepegawaian (IKPK) Jumlah/Rasio PNS Profesional tiap SKPD 50% 50% 55% Persentase PNS yang menempati Jabatan sesuai 50% 50% 55% Standar Kompetensi Jabatan Persentese ketepatan jumlah kebutuhan pegawai 0 75% 80% dengan beban kerja Terlaksananya diklat PNS tepat syarat. 0 50% 55% Baperjakat yang independen dan berorientasi kinerja 0 50% 75% (kajian penempatan PNS dalam jabatan berdasarkan profiling) Lembaga diklat yang terakreditas Belum Belum Akreditas: terakreditasi terakreditasi (Ket: - Prajabtan “B” Sebelumya ada tapi sudah dicabut) - Diklatpim IV “C” - Diklatpim III “C” Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2017

80%

90%

90%

100%

100%

70% 80%

80% 85%

90% 90%

100% 90%

100% 90%

Akreditas:

Akreditas:

Akreditas:

Akreditas:

Akreditas:

- Prajabtan “B”

- Prajabtan “A”

- Prajabtan “A”

- Prajabtan “A”

- Prajabtan “A”

- Diklatpim IV - Diklatpim IV - Diklatpim IV - Diklatpim IV - Diklatpim IV “C” “B” “B” “A” “A” - Diklatpim III - Diklatpim III - Diklatpim III - Diklatpim III - Diklatpim III “C” “B” “B” “B” “B” Bab IX - 12

No.



1

2

3

Opini WTP Koordinasi dan Evaluasi Kinerja PPNS (orang) Peningkatan kapasitas SDM pengelola LPSE Ketahanan Pangan Peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan, dengan indikator penurunan angka konsumsi beras Pemberdayaan Masyarakat dan Desa prosentasi Rumah Layak Huni Yang dibangun Bagi RTM secara swakelola Peningkatan peran LSM/Ormas dan Trantib Perdesaan Peningkatan penguatan peran perempuan di perdesaan Gerbang Pro Desa : - Pemenuhan Kebutuhan Dasar RTM - Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat Miskin - Tersedianya Infrastruktur Perdesaan Kearsipan Peningkatan SDM & pengelola kearsipan Komunikasi dan Informatika Jumlah pusat layanan Internet di Kecamatan

WDP 0 0

16.17 16.18 16.19 17. 17.1 17.2 17.3 18. 18.1 18.2 18.3 18.4

19. 19.1 20. 20.1 20.2 20.3 20.4

Jumlah desa yang mendapatkan layanan telekomunikasi Jumlah SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang menerapkan E-Goverment Jumlah kelompok wira usaha yang terampil memanfaatkan Teknologi Informasi


2013

2014

2015

2016

2017

9

10

WDP 20 5 Org

WTP 40 10 Org

WTP 40 12 Org

WTP 60 14 Org

WTP 60 16 Org

WTP 100 18 Org

WTP 30000% 18 Org



4

5

6

7

8

252,40%

252,40%

221,92%

191,44%

160,96%

130,48%

100%

100%

73%

73%

78,40%

83,80%

89,20%

94,60%

100%

100%

95.4 95.4 Kg/Kapita/Thn Kg/Kapita /Thn

93.9 Kg/Kapita/Thn

92.4 Kg/Kapita/Thn

90.9 Kg/Kapita/Thn

89.4 87.9 87.9 Kg/Kapita/Thn Kg/Kapita/Thn Kg/Kapita/Thn

610 unit dari 54.548 unit

2000 Unit

2000 Unit

2000 Unit

2000 Unit

2000 Unit

2000 Unit

415 unit 0

0 12 Lembaga

12 Lembaga

12 Lembaga

12 Lembaga

12 Lembaga

12 Lembaga

0

0 30 Lembaga

30 Lembaga

30 Lembaga

30 Lembaga

30 Lembaga

30 Lembaga

0 0 0

0 6 Kecamatan 0 6 Kecamatan 0 6 Kecamatan

12 Kecamatan 12 Kecamatan 12 Kecamatan


48 Kecamatan 60 Kecamatan 48 Kecamatan 60 Kecamatan 48 Kecamatan 60 Kecamatan

120

180

260

300

330

72

122

160

210

270

350

182

182

240

300

400

520

46 SKPD 0

120

60 SKPD 0

75 SKPD 50 Kelompok


85 SKPD 50 Kelompok

95 SKPD 50 Kelompok

105 SKPD 50 Kelompok


360

360

460 460 Pusat Layanan 675 675 Desa 105 SKPD

105 SKPD

50 Kelompok

250 Kelompok

Bab IX - 13

No.



1

2

3

21. 21.1 21.2 21.3

Perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Meningkatnya Jumlah Buku dan Judul Bacaan Ketersediaan jenis buku dan judul terbitan daerah

21.4

Jumlah Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan

22. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah blanko KTP untuk 6 Kab/Kota 22.1 Jumlah blanko Kartu Keluarga untuk 6 Kab/Kota 22.2 Pelayanan Urusan Pilihan 1. Pertanian - Pengembangan jaringan irigasi (Ha) 1.1 - Pengembangan konservasi air (Unit) 1.2 - Pembinaan kelembagaan P3A (Unit) 1.3 - Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Unit) 1.4 - Perluasan Areal Sawah (ha) 1.5 - Optimasi Lahan Kering(ha) 1.6 - Optimasi Lahan Sawah (ha) 1.7 - Jalan Usaha Tani (ha) 1.8 Komoditi Tanaman Pangan : 1.9 - Peningkatan produksi padi 3% per tahun (ton) - Peningkatan produktivitas padi sebesar 4,72 % per tahun (ku/ha) - Peningkatan Produksi Jagung sebesar 9,29%per tahun (ton) - Peningkatan Produktivitas Jagung Sebesar 2,66% per tahun (ku/ha) - Peningkatan Produksi Kedelai 3% per thn (Ton) - Peningkatan Produktivitas Kedelai 1.19 ku/ha per thn Komoditi Hortikultura : 1.10 - Peningkatan Produksi Cabe (Ton) - Peningkatan Produktivitas Cabe (ku/ha)


4



2013

2014

5

2015

6

2016

7

2017

8

9

10

3,585 org 3.125 65

3,152 Org 5.080 100

3,152 Org 5.080 100

3,152 Org 5.080 100

3,152 Org 5.080 100

3,152 Org 5.080 100

3,152 Org 5.080 100

122

96

96

96

96

96

96

0 0

0 0 2000 10 45 8 1300 1300 300 0

273.921 51,87 605.781

4.000 10 45 5 1.000 1.200 400 30 290.588 53,49 689.754

44,62 2.156

48,24 2.247

12,38

12,53

10.869 53,4

12.500 54,47

20,000 Lbr 39,000 Lbr

20,000 Lbr 39,500 Lbr

20,000 Lbr 40,000 Lbr

20,000 Lbr 40,500 Lbr

20,000 Lbr 41,000 Lbr

15,760 Org 25.400 500 480 100,000 Lbr 200,000 Lbr

3.950 45 700 1.200 550 30

4.000 10 42 5 1.000 2.000 400 30

4.000 10 35 5 1.100 2.000 400 30

4.000 10 30 5 912 2.000 400 30

4.000 10 27 5 900 2.000 400 30

4.000 10 27 5 900 2.000 400 30

299.363

308.896

318.614

328.521

338.620

338.620

54,56

55,63

56,70

57,77

58,84

5,88

755.819

829.284

901.590

983.468

1.075.240

1.075.240

50,20

51,67

52,65

53,78

55,00

55,00

2.337

2.407

2.454

2.502

2.550

2.550

12,78

13,03

13,15

13,27

13,40

13,40

14.375 55,00

16.531 56,10

19.011 57,30

21.863 58,80

25.142 60,00

25.142 60,00


Bab IX - 14

No.



1

2

3

1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24

- Peningkatan Produksi Buah-Buahan 2% per thn *Mangga (Ton) *Pisang (Ton) *Jeruk Siam (Ton) Peningkatan Produksi Sayuran 2 % per tahun (Ton)


4

4.420 4.190 1.170

3.571 4.190 591 6.380



2013

5

3.642 4.274 603 6.508

2014

6

3.715 4.359 615 6.638

2015

7

3.790 4.446 627 6.771

2016

8

3.865 4.535 640 6.906

2017

9

10

3.943 4.626 653 7.044

3.943 4.626 653 7.044

5.875 Peningkatan Produksi Bunga Pot dan Taman 5,38% 1 2 2 3 4 4 1 1 per thn Peningkatan Produksi Tanaman Obat 3,90% per 173.750 173.750 176.356 179.002 181.687 184.412 187.178 187.178 tahun Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian 100 100 150 200 250 300 300 (Kelompok binaan) Penerapan Jaminan Mutu dan Standardisasi Pertanian 8 8 10 15 20 30 30 (Pelaku Usaha) 4 Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar (PIP) 36 36 36 36 36 40 40 Agribisnis (jlh komoditi) 46 Pengembangan Usahatani dan Investasi (Kelompok 20 20 50 75 100 150 150 Binaan) Penyediaan Sarana Pengolahan Hasil Pertanian 100 100 200 300 400 500 500 Tanaman Pangan dan Hortikultura (Unit) 44 Penyediaan Sarana Pupuk dan Pestisida (Peningkatan 2 2 5 7 10 15 15 Produksi %) 1 Pengembangan sistem distribusi dan stabilisasi harga 57,77% 73% 78,40% 83,80% 89,20% 94,60% 100% 100% pangan Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan 89.7 95,4 93,9 92,4 90,9 89,4 87,9 87,9 dan peningkatan keamanan pangan segar dengan Kg/Kapita/Thn Kg/Kapita/Thn Kg/Kapita/Thn Kg/Kapita/Thn Kg/Kapita/Thn Kg/Kapita/Thn Kg/Kapita/Thn Kg/Kapita/Thn indikator penurunan angka konsumsi beras Peningkatan ketersediaan dan penanganan 236% 252,40% 221,92% 191,44% 160,96% 130,48% 100% 100% kerawanan pangan Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) - Subsektor Tanaman Pangan 94,28 95,23 96,18 97,14 98,11 99,09 99,09 - Subsektor Hortikultura 115,30 116,45 117,62 118,80 119,98 121,18 121,18 80 ragam 80 ragam 40 ragam 45 ragam 45 ragam 50 ragam 50 ragam 50 ragam Jumlah ragam informasi jagung berbasis teknologi informasi informasi informasi informasi informasi informasi informasi informasi informasi


Bab IX - 15

No.



1

2

3

1.25

Jumlah koleksi plasma nutfah dikebun percobaan/show window BPIJ Kab/kota

1.26

Meningkatnya kerjasama kelembagaan nasional dan internasional Penyediaan Data Base Penyuluh serta Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Penyuluhan : - Demplot BP3K - Demplot Penyuluh - Dokumen Programa Penyuluhan Peningkatan Kompetensi Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha - Diklat Fungsional - Diklat Teknis Penyuluh - Peningkatan Kinerja Penyuluh - Diklat Teknis Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Fasilitasi Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok - Pemula - Lanjut - Madya - Utama Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha - Pekan Nasional Tani Nelayan Andalan Kehutanan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha) Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) Produksi hasil hutan a. Kayu Bulat (m3) b. Kayu Gergajian (m3) c. Non Kayu (ton)

1.27 1.28

1.29

1.30

1.31 2. 2.1 2.2 2.3

41 galur, 19 hibrida, 10 komposit, 3 lokal 7 mou




2013

4

5

41 galur, 19 53 galur, 22 hibrida, 10 hibrida, 13 komposit, 3 komposit, 6 lokal lokal 4 MoU

7 mou

2014

2015

2016

2017

9

10

63 galur, 34 hibrida, 16 komposit, 9 lokal


73 galur, 20hibrida, 12 komposit, 15 lokal



3 MoU

3 MoU

3 MoU

3 MoU

3 MoU

6

7

8

1 dok

-

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 Dok

6 unit 1 Dok

14 unit 124 unit 82 Dok






30 org 161 org -


30 125 729 75

30 klpk -

28 klpk -

30 klpk 60 klpk -



1 keg

-

1 keg

-

-

org org org org

30 125 729 75

org org org org

30 125 729 100

org org org org

30 125 729 100 24 80 6 6

org org org org

klpk klpk klpk klpk -

30 104 729 125 22 110 8 6

org org org org

150 729 729 550

org org org org

klpk klpk klpk klpk

164 klpk 390 klpk 24 klpk 12 klpk

1 keg

2 keg

76.650 257.816

14.700 243.116

15.000 228.116

15.300 212.816

15.600 197.216

15.900 181.316

16.200 165.116

169.350 165.116

5.523,58 2.077,14 3785,593

75.000 2.596,43 6200,000

150.000 2.621,43 6200,000

200.000 2.646,43 6200,000

200.000 2.671,43 6200,000

200.000 2.696,43 6200,000

200.000 2.721,43 6200,000

200.000 2.721,43 6200,000


Bab IX - 16

No.



1

2

3

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 5. 5,1 5,2 6. 6.1 6.2 6.3 6.4

Perkebunan Nilai Tukar Petani Kebun Produksi Tebu (Ton) Produksi Cengkih (Ton) Produksi Kelapa Dalam (Ton) Produksi Kakao (Ton) Peternakan Jumlah Populasi Ternak Sapi (Ekor) Jumlah Populasi Kambing (Ekor) Jumlah Populasi Ayam Buras (Ekor) Jumlah Populasi Itik (Ekor) Produksi Daging Sapi (Kg) Produksi Daging Kambing (Kg) Produksi Daging Ayam Buras (Kg) Produksi Daging Itik (Kg) Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Penjaminan Produksi Peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) Cakupan Bina Kelompok Ternak Sapi Cakupan Bina Kelompok Ternak Kambing dan Ayam Buras Jumlah Konsumsi Daging (kg/kapita/th) Energi dan Sumber Daya Mineral Ratio Elektrifikasi Pertambangan Tanpa Izin yang dibina Pariwisata Pengelolaan obyek wisata oleh masyarakat lokal Tersedianya fasilitas penunjang obyek wisata unggulan di kabupaten/kota Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di 8 obyek wisata unggulan Peningkatan lama tinggal


4



2013

2014

5

2015

6

2016

7

2017

8

9

10

126,13 29.926 901 62.338 3.884

130,20 37.850 910 63.273 4.078

131,50 38.418 919 64.222 4.282

132,82 38.994 928 65.185 4.496

134,15 39.579 938 66.163 4.721

135,49 40.173 947 67.156 4.957

136,84 40.775 956 68.163 5.205

136,84 40.775 956 68.163 5.205

192.066 82.645 960.747 56.750 3.984.995 173.346 1.416.594 51.502

199.749 86.777 1.104.859 60.723 4.114.395 183.747 1.657.415 56.137

207.739 91.116 1.270.588 64.973 4.310.171 194.772 1.939.176 61.190

216.048 95.672 1.461.176 69.521 4.482.577 206.458 2.268.835 66.697

224.690 100.456 1.680.353 74.388 4.661.881 218.845 2.265.537 72.699

233.678 105.478 1.932.405 79.595 4.848.356 231.976 3.105.809 79.242

250.000 110.752 2.222.266 85.166 5.042.290 245.895 3.633.796 86.374

250.000 110.752 2.222.266 85.166 5.042.290 245.895 3.633.796 86.374

85%

80%

70%

60%

40%

20%

0%

0%

20% 3.250

20% 3.348

30% 3.448

40% 3.551

60% 3.658

80% 3.768

100% 3.881

100% 3.881

35 Kelompok 2,50 67.97 % 12,78%

40 Kelompok 2,71 67.97 % 16,81%

45 Kelompok 2,93

50Kelompok 3,17

55 Kelompok 3,43

60 Kelompok 3,71

65 Kelompok 4,00

65 Kelompok 4,00

71.50 % 20,85%

72.27 % 24,88%

73.03 % 28,92%

73.80 % 32,95%

74.56 % 36,99%

74.56 % 36,99%

-

-

1 obyek wisata

1 obyek wisata 1 obyek wisata 1 obyek wisata

-

-

2 obyek wisata

2 obyek wisata 2 obyek wisata 1 obyek wisata 1 obyek wisata 8 obyek wisata

91.665 orang 100.000 orang 100.000 orang 3 hari

3 hari

3 hari


150.000 orang 4 hari

-

4 obyek wisata

175.000 orang 200.000 orang 250.000 orang 250.000 orang 4 hari

4 hari

5 hari

5 hari

Bab IX - 17


2013

2014

2015

2016

2017

9

10

76.369 129.858 206.227

88.567 158.271 246.838

94.549 171.351 265.900

101.876 187.219 289.095

110.790 206.427 317.217

121.593 229.671 351.264

133.726 269.732 403.458

133.726 269.732 403.458

55.303 46,9

75.700 46,93

82.133 49

89.935 51

99.379 53

110.807 55

131.627 58,1

131.627 58,1

415

430

467

511

565

630

750

750

1.776.914 1.533.200

1.945.558 1.662.465

2.074.539 1.773.855

2.234.901 1.910.442

2.413.693 2.076.650

2.648.545 2.278.085

2.910.225 2.500.000

2.910.225 2.500.000

-

6

15 106,45

20 107,42

25 108,41

30 109,42

106 110,50

No.



1

2

3

7. 7.1 7.2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8. 8,1

8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 8,1 9. 9,1 9,3 9,4 10. 10.1

Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan Tangkap (ton) Produksi Perikanan Budidaya (ton) Total Produksi (Tangkap + Budidaya) (Ton) Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/ pembudidaya (Ton) Konsumsi ikan (kg/kap/thn) Cakupan bina kelompok nelayan/budidaya (kelompok) Pendapatan Nelayan (Rp/bln) Pendapatan pembudidaya (Rp/bn) Desa Nelayan/PEsisir yang Menjadi Desa Tangguh /PDNT (Desa Nelayan/Pesisir) Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTN-P) Perdagangan Jumlah sarana distribusi barang/jasa yang dibangun

Jumlah perdagangan antar pulau (ton) Informasi harga dan stok barang strategis Penanganan kasus pengaduan konsumen Jumlah Tera dan Tera Ulang alat UTTP Pasar Tertib Ukur Fasilitasi penerbitan SKA untuk komoditi ekspor daerah Perkembangan ekspor Pengujian komoditi Penerbitan sertifikat mutu Perindustrian Jumlah IKM (unit) Jumlah Sentra IKM (unit) Berkembangnya kluster industri Ketransmigrasian Jumlah Permukiman Trnasmigrasi yang Mandiri

4

105

105



5

10 105,50

6

7

8

49 Pasar Tradisional

1 pasar tradisional

1 pasar tradisional

701.453 ton 365 hari 100% 12.000 UTTP 0 pasar



4 pasar tradisional dan 2 pasar percontohan 810.617 ton 365 hari 100% 12.400 UTTP 2 pasar

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

17.012 ton 150 kali 4 kali



102.070 ton 200 kali 12 kali

142.897 ton 200 kali 12 kali

200.056 ton 200 kali 12 kali

240.068 ton 200 kali 12 kali

240.068 ton 200 kali 12 kali

11.718 IKM 272 sentra 0 kluster







11.718 IKM 272 sentra 0 kluster 1 Kimtras

1 Kimtras

1 Kimtras


1 Kimtras

4 pasar 4 pasar 4 pasar 13 pasar tradisional dan tradisional dan tradisional dan Tradisional dan 2 pasar 2 pasar 2 pasar 10 pasar percontohan percontohan percontohan Percontohan 871.413 ton 936.769 ton 1.007.026 ton 1.007.026 ton 365 hari 365 hari 365 hari 365 hari 100% 100% 100% 100% 12.750 UTTP 13.100 UTTP 13.500 UTTP 13.500 UTTP 2 pasar 6 pasar 6 pasar 17 pasar

1 Kimtras

1 Kimtras

1 Kimtras

6 Kimtras Bab IX - 18

No.



1

2

3



2013

4

2014

5

2015

6

2016

7

2017

8

9

ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 1. Penataan Ruang 1 Kawasan 2 Kawasan 1 Kawasan 1.1 Jumlah Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Fokus Iklim Berinvestasi 1. Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian 1,1

Jumlah dan macam pajak daerah - Pajak Kenderaan Bermotor - Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor - Pajak Rokok - Pajak Air Permukaan - Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor Fokus Sumber Daya Manusia

1 1,1

Ketenagakerjaan Rasio ketergantungan


10

4 Kawasan

4 Kawasan

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

61,27%

61,27%

62

63

63,5

64

64,5


Bab IX - 19

DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 1.1

: Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan..............

Bab I-5

Gambar 2.1

: Peta Provinsi Gorontalo, 2011 .......................................

Bab II-1

Gambar 2.2

: Peta Rawan Bencana Gempa Bumi ................................

Bab II-25

Gambar 2.3

: Peta Kawasan Rawan Longsor ......................................

Bab II-27

Gambar 2.4

: Peta Kawasan Rawan Tsunami .....................................

Bab II-28

Gambar 2.5

: Peta Kawasan Rawan Banjir .........................................

Bab II-29

Gambar 2.6

: Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo, 2007-2011 ..................................................................

Gambar 2.7

Bab II-39

: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo, 2007–2011..................................................................

Gambar 2.8

: Kondisi Infrastruktur Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan Prov. Gorontalo Tahun 2008 dan 2011..........

Gambar 2.9

Bab II-40 Bab II-57

: Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 ..................................................

Bab II-63

Gambar 2.10 : Rasio Dokter Spesialis Per Satuan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 ..................................................

Bab II-64

Gambar 2.11 : Rasio Dokter Gigi Per Satuan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 ..................................................

Bab II-65

Gambar 2.12 : Rasio Perawat per satuan penduduk menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 ..................................................

Bab II-66

Gambar 2.13 : Rasio Bidan per satuan penduduk menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 ..................................................

Bab II-67

Gambar 2.14 : Rasio Puskesmas per satuan penduduk menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 ..................................................

Bab II-68

Gambar 2.15 : Rasio Posyandu Per Satuan Balita menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 ..................................................

Bab II-69

Gamber 2.16 : Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 ..................................................

Bab II-70

xii

Gambar 2.17 : Angka Kematian Ibu menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 ..................

Bab II-71

Gambar 2.18 : Angka Kematian Bayi menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 ..................

Bab II-73

Gambar 2.19 : Angka Kematian Balita menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 ..................

Bab II-73

Gambar 2.20 : Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 ..................

Bab II-74

Gambar 2.21 : Cakupan Pelayanan Antenatal (K1) Ibu Hamil menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 ..................................................

Bab II-75

Gambar 2.22 : Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) Ibu Hamil menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 ..................................................

Bab II-76

Gambar 2.23 : Angka Kesakitan Penyakit Malaria, DBD Dan Diare Di Kabupaten / Kota Tahun 2011 ..................................

Bab II-77

Gambar 2.24 : Jumlah Penderita HIV/AIDS Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 ..................

Bab II-78

Gambar 2.25 : Kekurangan Gizi Balita menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 ..................

Bab II-79

Gambar 2.26 : Cakupan Desa/Kelurahan dengan Universal Child

Immunization (UCI) Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dan 2011 ..................

Bab II-80

Gambar 2.27 : Persentase Capaian Keluarga Dengan Rumah, Jamban, Tempat Sampah, Pengelolaan Air Limbah dan Pengguna Air Bersih Yang Sehat menurut Kabupaten/Kota Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2011 ...............................

Bab II-82

Gambar 2.28 : Produktivitas Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo.................................................................... Bab II-108 Gambar 2.29 : Perkembangan UMP dan KHM / KHL Provinsi Gorontalo Tahun 2007 s/d 2012 ....................... Bab II-118 Gambar 2.30 : Perkembangan Ketersediaan Energi (Kal/Kap/Hari) Di Provinsi Gorontalo Tahun 2003-2010......................... Bab II-133 Gambar 2.31 : Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari) Di Provinsi Gorontalo Tahun 2003-2010......................... Bab II-133 Gambar 2.32 : Ketersediaan Lemak (Gram/Kapita/Hari) Di Provinsi Gorontalo Tahun 2003-2010......................... Bab II-134 Gambar 2.33 : Grafik Perkembangan dan Sasaran PPH Di Provinsi Gorontalo Tahun 2004 – 2010 ..................... Bab II-135

xiii

Gambar 2.34 : Grafik Perkembangan dan Sasaran PPH Konsumsi Di Provinsi Gorontalo Tahun 2005 – 2010 ..................... Bab II-135 Gambar 2.35 : Nilai Tukar Petani Provinsi Gorontalo Jan 2008-Desember 2011............................................. Bab II-162 Gambar 2.36 : Ruas Jalan BTS Kota Gorontalo – BTS Kota – Limboto dan Ruas Jalan BTS Kota Limboto – Isimu ..................... Bab II-171 Gambar 2.37 : Arus Kunjungan Kapal di Pelabuhan Se-Provinsi Gorontalo................................................... Bab II-173 Gambar 2.38 : Arus Turun Naik Penumpang di Pelabuhan Se-Provinsi Gorontalo................................................... Bab II-174 Gambar 2.39 : Arus Bongkar Muat Barang (Ton/M3) di Pelabuhan Se-Provinsi Gorontalo................................................... Bab II-175 Gambar 2.40 : Produktivitas di Bandara Djalaluddin Gorontalo .............. Bab II-178 Gambar 3.1

: Tren Transfer ke Daerah (Dana Perimbangan dan Dana Otsus dan Penyesuaian) Tahun 2005-2011............

Bab III-6

xiv

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ...................................................................................................

Hal i

DAFTAR TABEL ..............................................................................................

iii

DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................

xii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ..........................................................................................

I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..........................................................................

I-2

1.3. Hubungan Antara Dokumen……………………………………………..........................

I-3

1.4. Sistematika Penulisan .................................................................................

I-5

1.5. Maksud dan Tujuan ...................................................................................

I-5

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi ....................................................................

II-1

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ...............................................................

II-34

2.3. Aspek Pelayanan Umum ............................................................................

II-46

2.4. Aspek Daya Saing Daerah.......................................................................... II-161 BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu .....................................................................

III-1

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu................................................. III-22 3.3. Kerangka Pendanaan ................................................................................. III-27 BAB IV ANALISA ISU STRATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan .....................................................................

IV-1

4.2. Isu-isu Strategis .......................................................................................

IV-15

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Visi............................................................................................................

V-1

5.2. Misi ...........................................................................................................

V-2

5.3. Tujuan dan Sasaran ...................................................................................

V-3

5.4. Prioritas Pembangunan Daerah....................................................................

V-8

i

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN……. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ….

VI-1 VII-1

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN .......................................................... VIII-1 BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH .................................. BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN …. BAB XI PENUTUP ….

IX-1 X-1 XI-1

ii

DAFTAR TABEL Hal Tabel 2.1

: Luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota .........

Bab II-2

Tabel 2.2

: Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo .......................

Bab II-4

Tabel 2.3

: Data Klimatologi Provinsi Gorontalo 2007 – 2011 ................

Bab II-9

Tabel 2.4

: Luas Kawasan Hutan dan APL ........................................... Bab II-10

Tabel 2.5

: Kawasan Pariwisata.......................................................... Bab II-12

Tabel 2.6

: Potensi Perikanan Budidaya Di Provinsi Gorontalo Berdasarkan Komoditi Per Kab/Kota................................... Bab II-13

Tabel 2.7

: Luas Lahan Sawah Menurut Indeks Pertanaman (IP) Di Provinsi Gorontalo ........................................................ Bab II-14

Tabel 2.8

: Lahan Kritis Per Kabupaten/Kota sampai dengan 2011 ........ Bab II-15

Tabel 2.9

: Data Potensi Lahan Perkebunan 2007 – 2011 ..................... Bab II-16

Tabel 2.10

: Peningkatan Luas Areal Sesuai Komoditi Unggulan Tahun 2007-2011 ............................................. Bab II-16

Tabel 2.11

: Peningkatan Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan Tahun 2007-2011 .......................................... Bab II-17

Tabel 2.12

: Peningkatan Produktivitas Komoditi Unggulan Perkebunan Tahun 2007-2011 .......................................... Bab II-17

Tabel 2.13

: Populasi Ternak (Ekor) Menurut Kab/Kota Di Provinsi Gorontalo Tahun 2011...................................... Bab II-19

Tabel 2.14

: Daftar Obyek Daya Tarik Wisata Di Provinsi Gorontalo ........ Bab II-21

Tabel 2.15

: Data Kunjungan Wisatawan Di Provinsi Gorontalo ............... Bab II-24

Tabel 2.16

: Lama Tinggal Wisatawan di Provinsi Gorontalo ................... Bab II-24

Tabel 2.17

: Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo, 2006-2010 ................ Bab II-30

Tabel 2.18

: Jumlah Penduduk Gorontalo Berdasarkan Sex Ratio, 2010 ... Bab II-30

Tabel 2.19

: Data Penganut Agama Provinsi Gorontalo Tahun 2010 ........ Bab II-31

Tabel 2.20

: Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Menurut Wilayah dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ......................... Bab II-31

Tabel 2.21

: Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo ............................................................ Bab II-32

Tabel 2.22

: Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Provinsi Gorontalo .................................... Bab II-32

Tabel 2.23

: Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2011 ............................................................ Bab II-34

Tabel 2.24

: Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007-2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Provinsi Gorontalo (dalam jutaan rupiah) ........................... Bab II-35

iii

Tabel 2.25

: Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007-2011 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Gorontalo (dalam jutaan) ................................................................. Bab II-36

Tabel 2.26

: Inflasi Provinsi Provinsi Gorontalo, 2006-2011 .................... Bab II-36

Tabel 2.27

: Pertambahan Nilai Investasi Provinsi Gorontalo, 2006 – 2011 .................................................................... Bab II-37

Tabel 2.28

: Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo, 2007-2011......... Bab II-38

Tabel 2.29

: Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2011 ............................................................ Bab II-39

Tabel 2.30

: Komponen Penyusun IPM Gorontalo, 2010 ......................... Bab II-41

Tabel 2.31

: Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Selang Tahun 2007 – 2011 ...................................... Bab II-42

Tabel 2.32

: Penanganan Sumber Kesejahteraan Sosial Selang Tahun 2007 – 2011 ............................................... Bab II-43

Tabel 2.33

: Jumlah Lapangan Olahraga Tingkat Sekolah Per Kabupaten/Kota ......................................................... Bab II-45

Tabel 2.34

: Jumlah Induk Organisasi Olahraga di Provinsi Gorontalo ........................................................ Bab II-46

Tabel 2.35

: Perkembangan APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011 (%) ........................ Bab II-48

Tabel 2.36

: Perkembangan APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Per Kabupaten/Kota Tahun 2011 ....................................... Bab II-48

Tabel 2.37

: Perkembangan APM SD/MI (7-12 tahun), SMP/MTs, SMA/SMK/MA Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011 .......... Bab II-49

Tabel 2.38

: Perkembangan APM SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Per Kabupaten/Kota Tahun 2011 ....................................... Bab II-50

Tabel 2.39

: Jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs Tahun 2011 ..................................................................... Bab II-51

Tabel 2.40

: Jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA Tahun 2011 ..................................................................... Bab II-52

Tabel 2.41

: Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar ............................................................. Bab II-52

Tabel 2.42

: Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah ...................................................... Bab II-53

Tabel 2.43

: Rasio Murid terhadap Guru pada SMP/MTs ......................... Bab II-53

Tabel 2.44

: Angka Putus Sekolah Tahun 2011...................................... Bab II-53

Tabel 2.45

: Jumlah APK PT Sampai Dengan Tahun 2011 ...................... Bab II-54

Tabel 2.46

: Data Perguruan Tinggi Se-Provinsi Gorontalo, Jumlah Mahasiswa Dan Dosen .......................................... Bab II-54

Tabel 2.47

: Angka Buta Aksara Provinsi Gorontalo................................ Bab II-56

iv

Tabel 2.48

: Data Prediksi Angka Buta Aksara Per Kabupaten/Kota Tahun 2011-2015 ............................................................ Bab II-56

Tabel 2.49

: Sekolah, Guru, Rombel, Siswa Tahun 2011 ........................ Bab II-57

Tabel 2.50

: Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Kabupaten/Kota,2011 ....................................................... Bab II-58

Tabel 2.51

: Rekap Guru PNS dan Non PNS Tahun 2011 ........................ Bab II-58

Tabel 2.52

: Kondisi Infrastruktur SD dan MI per Kab/Kota .................... Bab II-59

Tabel 2.53

: Kondisi Infrastruktur SMP dan MTs per Kab/Kota ................ Bab II-60

Tabel 2.54

: Kondisi Infrastruktur SMA, MA dan SMK per Kab/Kota ......... Bab II-61

Tabel 2.55

: Penerima Bantuan Penyelenggara Program Pendidikan Gratis Bagi Sekolah Jenjang Menengah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 ..................................................................... Bab II-62

Tabel 2.56

: Daftar Sekolah di Daerah Terpencil Se Provinsi Gorontalo Tahun 2012 ..................................... Bab II-62

Tabel 2.57

: Perkembangan Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011 ............... Bab II-63

Tabel 2.58

: Perkembangan Rasio Dokter Spesialis Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011 ............... Bab II-64

Tabel 2.59

: Perkembangan Rasio Dokter Gigi Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011 ............... Bab II-65

Tabel 2.60

: Perkembangan Rasio Perawat Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011............................... Bab II-66

Tabel 2.61

: Perkembangan Rasio Bidan Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011............................... Bab II-67

Tabel 2.62

: Perkembangan Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011 ............... Bab II-68

Tabel 2.63

: Perkembangan Rasio Posyandu Per Satuan Balita Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011............................... Bab II-69

Tabel 2.64

: Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011 .......................................................... Bab II-70

Tabel 2.65

: Perkembangan Pencapaian Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Gorontalo Per 100.000 Kelahiran Hidup, Tahun 2007 – 2011 .......................................................... Bab II-71

Tabel 2.66

: Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) Provinsi Gorontalo, Tahun2007-2011.............................................................. Bab II-72

v

Tabel 2.67

: Perkembangan Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (%), Tahun 2007-2011 ............................................................ Bab II-74

Tabel 2.68

: Cakupan Pelayanan Antenatal Tahun 2007-2011................. Bab II-75

Tabel 2.69

: Perkembangan Balita yang Mengalami Kekurangan Gizi (%) di Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2010 ............. Bab II-78

Tabel 2.70

: Jumlah Kunjungan Masyarakat Miskin (Jamkesmas dan Jamkesda) ............................................. Bab II-79

Tabel 2.71

: Perkembangan Kondisi Irigasi sampai dengan Tahun 2011 .................................................................

Bab II-83

Tabel 2.72

: Data Sungai Induk Provinsi Gorontalo ............................

Bab II-84

Tabel 2.73

: Data Pantai Provinsi Gorontalo ......................................

Bab II-86

Tabel 2.74

: Data Umum Air minum Tahun 2011 ...............................

Bab II-87

Tabel 2.75

: Jumlah MCK Yang Dibangun di Kabupaten/Kota..............

Bab II-87

Tabel 2.76

: Jenis Lapangan Usaha Utama Penduduk ........................

Bab II-89

Tabel 2.77

: Sertifikat Tenaga Ahli menurut Kab/Kota & Kualifikasi .....

Bab II-90

Tabel 2.78

: Setifikat Tenaga Terampil Daftar Menurut Kabupaaten/Kota dan Kualifikasi .....................

Tabel 2.79

: Badan Usaha Konsultan Daftar Menurut Asosiasi Dan Golongan ..............................................................

Tabel 2.80

Bab II-90

: Badan Usaha Kontraktor Daftar Menurut Asosiasi Dan Golongan ..............................................................

Tabel 2.81

Bab II-90

Bab II-91

: Capaian Rata-Rata Pelaksanaan Fungsi Asli Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Provinsi Gorontalo Selang 2007-2011 ........................................................

Tabel 2.82

Bab II-94

: Capaian Rata-Rata Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan (Program PMPK) Yang Masuk Ke Desa Selang 2007-2011 .........................

Tabel 2.83

: Capaian Rata-Rata Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Program Nasional Di Daerah 2007-2011 ........................

Tabel 2.84

Bab II-95 Bab II-97

: Data Perkembangan Pemekaran Wilayah Administrasi Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Provinsi Gorontalo, 2007 – 2010 ................................................................

Tabel 2.85

: Rekapitulasi Status Desa Tertinggal Provinsi Gorontalo Tahun 2011......................................

Tabel 2.86

Bab II-98 Bab II-98

: Realisasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 2007 s/d 2011 Bidang Infrastruktur Perdesaan ...............

Bab II-99

vi

Tabel 2.87

: Realisasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 2007 s/d 2011 Bidang Sosial dan Ekonomi Masyarakat Miskin Perdesaan ........................................

Tabel 2.88

: Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Gorontalo Tahun 2012 .................................................................

Tabel 2.89

Bab II-99 Bab II-101

: Realisasi Pembangunan Mahyani Model Swakelola – Pos Belanja Hibah Dan Belanja Barang Dan Jasa Melalui BPMD-PK Prov. Gorontalo Tahun 2007-2011........

Tabel 2.90

: Jumlah Terminal / Pelabuhan / Bandara di Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011 .......................

Tabel 2.91

Bab II-101 Bab II-103

: Jumlah Terminal / Pelabuhan / Bandara di Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011 Pembagian per-Kab/Kota ..............................................

Tabel 2.92

Bab II-103

: Jumlah Penumpang dan Barang Angkutan Umum di Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2011 .......................

Bab II-104

Tabel 2.93

: Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan ............

Bab II-104

Tabel 2.94

: Data Terminal di Provinsi Gorontalo, tahun 2012 ............

Bab II-105

Tabel 2.95

: Rasio Angkutan Darat (AKDP) Tahun 2007 – 2011 ..........

Bab II-105

Tabel 2.96

: Data Jembatan Timbang di Provinsi Gorontalo, Tahun 2011 .................................................................

Bab II-106

Tabel 2.97

: Rasio Ijin Trayek Tahun 2007 – 2011.............................

Bab II-106

Tabel 2.98

: Rasio Ijin Trayek menurut Kab/Kota Tahun 2011 ............

Bab II-107

Tabel 2.99

: Jumlah Fasilitas Keselamatan LLAJ Tahun 2007 – 2011 ...

Bab II-107

Tabel 2.100 : Produktivitas Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo .........

Bab II-108

Tabel 2.101 : Penelitian Yang Telah Dilakukan Selang Tahun 2004 s/d 2012 ........................................

Bab II-114

Tabel 2.102 : Eksistensi Perempuan pada Lembaga Pemerintah Provinsi......................................................

Bab II-116

Tabe 2.103 : Eksistensi Perempuan Dalam Lembaga DPRD Prov dan Kab/Kota Periode 2009 s/d 2014 .............................

Bab II-117

Tabel 2.104 : Perkembangan Jumlah Koperasi Per Kabupaten/Kota ......

Bab II-119

Tabel 2.105 : Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Per Kabupaten/Kota .....................................................

Bab II-120

Tabel 2.106 : Perkembangan Jumlah Anggota, Modal, Aset, Volume Usaha dan SHU Koperasi ..............................................

Bab II-120

Tabel 2.107 : Koperasi Berskala Besar................................................

Bab II-121

Tabel 2.108 : Jumlah UMKM Provinsi Gorontalo Periode 2007 – 2011 ....................................................

Bab II-121

Tabel 2.109 : Perkembangan UMKM Per Kabupaten/Kota ....................

Bab II-122

Tabel 2.110 : Pasar Tradisional dan Pasar Modern ..............................

Bab II-123

vii

Tabel 2.111 : Perkembangan Volume Ekspor Gorontalo .......................

Bab II-123

Tabel 2.112 : Perkembangan Nilai Ekspor Gorontalo............................

Bab II-124

Tabel 2.113 : Jumlah Bank Pemerintah dan Swasta di Provinsi Gorontalo ....................................................

Bab II-125

Tabel 2.114 : Daftar Perolehan Medali Kejuaraan Nasional dan Internasional ...............................................................

Bab II-130

Tabel 2.115 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011....................................... Bab II-131 Tabel 2.116 : Jumlah LSM/ Orkemas, Yayasan Yang Terdaftar pada Badan Kesbang dan Politik ..................................... Bab II-131 Tabel 2.117 : Jumlah Kejadian Unjuk Rasa di Provinsi Gorontalo Selang tahun 2008 s/ Mei 2012 ..................................... Bab II-132 Tabel 2.118 : Data Konflik Yang Menonjol Tahun 2012 ......................... Bab II-132 Tabel 2.119 : Situasi Pangan dan Gizi di Provinsi Gorontalo Tahun 2012 .................................................................. Bab II-137 Tabel 2.120 : Jumlah BTS dan Operator di Provinsi Gorontalo, 2011 ...... Bab II-138 Tabel 2.121 : Lembaga Media Massa, Cetak dan Elektronik Se- Provinsi Gorontalo ................................................... Bab II-139 Tabel 2.122 : Jumlah Buku dan Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Gorontalo, 2010-2011........................ Bab II-140 Tabel 2.123 : Daftar Jumlah Buku Pada Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Klasifikasi .............................................. Bab II-140 Tabel 2.124 : Jumlah ARSIP dan Jumlah Pengelola Kearsipan di Gorontalo, 2010-2011 ........................................... Bab II-141 Tabel 2.125 : Data Unit Kerja dan Jabatan Struktural Provinsi Gorontalo Per Juni 2012 .................................... Bab II-142 Tabel 2.126 : Data PNS Provinsi GorontaloBerdasarkan Jenis Kelamin Menurut Golongan Per Juni 2012 .................................... Bab II-143 Tabel 2.127 : Data PNS Provinsi Gorontalo Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Pendidikan Per Juni 2012 .................................. Bab II-144 Tabel 2.128 : Data PNS Provinsi Gorontalo Berdasarkan Golongan Ruang Per Juni 2012.................... Bab II-145 Tabel 2.129 : Data PNS Provinsi Gorontalo Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Eselon Per Juni 2012 ........................................ Bab II-146 Tabel 2.130 : Data Jabatan Struktural Eselon Pemerintah Provinsi Gorontalo Yang Terisi dan Lowong Per Juni 2012 ............................................................... Bab II-147

viii

Tabel 2.131 : Data Pejabat Struktural Eselon Pemerintah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Diklat Kepemimpinan Per Juni 2012 ............................................................... Bab II-147 Tabel 2.132 : Luas Lahan Sawah dan Penggunaannya .......................... Bab II-150 Tabel 2.133 : Luas Lahan Kering dan Penggunaannya .......................... Bab II-151 Tabel 2.134 : Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Gorontalo, 2007-2011 ......................................................................... Bab II-151 Tabel 2.135 : Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Padi (Padi Sawah dan Ladang) ............ Bab II-152 Tabel 2.136 : Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Jagung .............................................. Bab II-153 Tabel 2.137 : Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Kedelai ............................................. Bab II-154 Tabel 2.138 : Hubungan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Gorontalo, 2007-2011.................................................... Bab II-156 Tabel 2.139 : Produksi Perikanan Tangkap Per Kabupaten/Kota , 2007-2011.................................................................... Bab II-156 Tabel 2.140 : Produksi Perikanan Budidaya Per Kabupaten/Kota , 2007-2011.................................................................... Bab II-157 Tabel 2.141 : Produksi Tambak (Budidaya Air Payau) ........................... Bab II-157 Tabel 2.142 : Konsumsi Ikan Gorontalo Tahun 2007-2011 (Satuan : Kg/Kapita/Thn)............................................... Bab II-158 Tabel 2.143 : Jumlah Kelompok Nelayan dan Pembudidaya Yang Mendapatkan Bantuan Pemerintah Daerah.............. Bab II-158 Tabel 2.144 : Distribusi Jumlah Kelompok Nelayan dan Pembudidaya Per Kab/Kota Yang Mendapatkan Bantuan Pemerintah Daerah ......................................................................... Bab II-159 Tabel 2.145 : Produksi Perikanan Kelompok Nelayan dan Pembudidaya di Gorontalo ............................................. Bab II-159 Tabel 2.146 : Rehabilitasi Hutan dan Lahan Per Kabupaten/Kota, Sampai dengan Tahun 2011........................................... Bab II-161 Tabel 2.147 : Perkembangan Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Gorontalo Tahun 2007 -2012 ............................. Bab II-163 Tabel 2.148 : Perbandingan NTP Per Sektor Januari-Februari 2012 ........ Bab II-163 Tabel 2.149 : Jenis Mineral dan Besaran Potensi .................................. Bab II-164 Tabel 2.150 : Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo ......... Bab II-165 Tabel 2.151 : Perkembangan Jalan di Provinsi Gorontalo Lima Tahun Terakhir, 2006-2011................................... Bab II-165 Tabel 2.152 : Perkembangan Kondisi Jalan di Provinsi Gorontalo Lima Tahun Terakhir, 2006-2011...................................

Bab II-166

ix

Tabel 2.153 : Tabel Penanganan Ruas Jalan Nasional ..........................

Bab II-166

Tabel 2.154 : Tabel Penanganan Ruas Jalan Provinsi ...........................

Bab II-168

Tabel 2.155 : Data Kondisi Jembatan di Ruas Jalan Provinsi .................

Bab II-169

Tabel 2.156 : Arus Kunjungan Kapal/Unit di Pelabuhan Se-Provinsi Gorontalo ...................................................

Bab II-172

Tabel 2.157 : Arus Turun Naik Penumpang di Pelabuhan Se-Provinsi Gorontalo ...................................................

Bab II-173

Tabel 2.158 : Arus Bongkar Muat Barang (Ton/M3) di Pelabuhan Se-Provinsi Gorontalo ...................................................

Bab II-175

Tabel 2.159 : Bongkar Muat per-Komoditi di Pelabuhan Gorontalo ........

Bab II-176

Tabel 2.160 : Bongkar Muat per-Komoditi di Pelabuhan Anggrek ..........

Bab II-176

Tabel 2.161 : Bongkar Muat per-Komoditi di Pelabuhan Kwandang .......

Bab II-176

Tabel 2.162 : Bongkar Muat per-Komoditi di Pelabuhan Tilamuta .........

Bab II-177

Tabel 2.163 : Layanan Penerbangan di Bandara Djalaluddin Gorontalo ....................................................................

Bab II-177

Tabel 2.164 : Penanaman Modal Asing (PMA) ...................................... Bab II-180 Tabel 2.165 : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ........................ Bab II-181 Tabel 2.166 : Perkembangan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) ................................................................ Bab II-181 Tabel 3.1

: Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 S/D 2011 ...................................................

Tabel 3.2

: Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Pemerintah Daerah .......................................................

Tabel 3.3

Bab III-8

: Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi, Provinsi Gorontalo, 2007-2011....................................................................

Tabel 3.4

Bab III-5

Bab III-9

: Total Belanja Pemerintah untuk seluruh Kab/Kota, 2007-2011....................................................................

Bab III-10

Tabel 3.5

: Pengeluaran Menurut Sektor, 2007-2011 ........................

Bab III-12

Tabel 3.6

: Pengeluaran Sektor Kabupaten / Kota, 2007-2011 ...........

Bab III-14

Tabel 3.7

: Perkembangan Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2007-2010 ........................................

Tabel 3.8

: Perkembangan Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2010-2011 ........................................

Tabel 3.9

Bab III-20

: Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Gorontalo, 2009-2011 ..........................

Tabel 3.10

Bab III-18

Bab III-24

: Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo 2013-2017 ........................................

Tabel 3.11

Bab III-31

: Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, 2012-2017.............

Bab III-33

x

Tabel 4.1

: Realisasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah Tahun 2009 ..................................................................... Bab IV-21

Tabel 4.2

: Realisasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah Tahun 2010 ..................................................................... Bab IV-22

Tabel 5.1

: Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Gorontalo .........................................................

Bab V-4

Tabel 6.1

: Strategi dan Arah Kebijakan ...........................................

Bab VI-2

Tabel 7.1

: Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo ......................................................... Bab VII-14

Tabel 8.1

: Keterkaitan Bidang urusan dan SKPD Penanggungjawab......................................................... Bab VIII-1

Tabel 8.2

: Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan................................................... Bab VIII-3

Tabel 9.1

: Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Gorontalo ....................................

Bab IX-2

xi

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI GORONTALO BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents