Bab - 1
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar yang kurang mendapatkan perhatian dan belum menjadi prioritas pembangunan di daerah. Dari berbagai kajian terungkap bahwa kondisi sanitasi di Indonesia masih relatif buruk dan jauh tertinggal dari sektor-sektor pembangunan lainnya. Buruknya kondisi sanitasi ini berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya penyakit pada balita, turunnya daya saing maupun citra kabupaten/kota, hingga menurunnya perekonomian kabupaten/kota. Pada tahun 2009 Pemerintah meluncurkan Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) untuk kurun waktu 5 tahun (2010-2014). Peluncuran program PPSP ini bertepatan dengan pelaksanaan Konferensi Sanitasi Nasional kedua. Program PPSP mempunyai target antara lain Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), penerapan praktik reduce, reuse, dan recycle (3R) secara nasional dan peningkatan sistem tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah menjadi sanitary landfill, serta pengurangan genangan air di kawasan strategi perkotaan. Target tersebut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 di bidang sanitasi dan sejalan dengan target Millennium Development Goals. Program PPSP ber tujuan untuk mewujudkan kondisi sanitasi permukiman yang layak bagi masyarakat, ber fungsi secara berkelanjutan, dan memenuhi standar teknis sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Di dalam Program PPSP, proses perencanaan strategis menghasilkan 3 (tiga) dokumen berikut: Buku Putih Sanitasi, SSK, dan Memorandum Program Sanitasi (MPS). Ketiga dokumen tersebut perlu disiapkan Kabupaten/Kota sebelum implementasi fisik dapat dilakukan. Buku Putih Sanitasi dan SSK merupakan dokumen yang dihasilkan dari pelaksanaan Tahap 3 di dalam PPSP, yaitu Perencanaan Strategis Sanitasi. Proses penyusunan dokumen perencanaan strategis diatas harus mencerminkan 4 (empat) karakteristik dokumen perencanaan di dalam PPSP, yaitu: Dari, oleh dan untuk kabupaten/kota, Berdasarkan data empiris, Menggunakan pendekatan top down meets bottom up, Komprehensif dan berskala kabupaten/kota.
BPS Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 2013
1
1.2
Landasan Gerak
Sanitasi di Indonesia didefinisikan sebagai upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan. Sanitasi terbagi dalam 3 (tiga) subsektor, yaitu: i) air limbah; ii) persampahan; dan iii) drainase tersier. Adapun Ruang Lingkup Sanitasi di Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut: 1. Blackwater adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir. 2. Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) dengan sistem : a. Pengolahan On Site menggunakan sistem septik-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. b. Pengelolaan Of Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat. 3. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 4. Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan memutuskan air permukaan.
Dalam penyusunan perencanaan pembangunan sanitasi, tidak dapat dilakukan secara parsial, baik dilihat dari wilayah kerja maupun subsektor yang akan dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan Pokja Sanitasi Kabupaten Pesawaran, pelaksanaan wilayah kajian dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) maupun Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) adalah seluruh desa / kelurahan di Kabupaten Pesawaran, yang terdiri dari 21 kecamatan dan 401 desa / 5 kelurahan. Dengan dilakukannya kajian disemua desa/kelurahan diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi risiko sanitasi di masing-masing wilayah, sehingga data yang diperoleh nantinya akan dapat digunakan untuk menyusun kebijakan dalam pembangunan dibidang Sanitasi. atau kebijakan lainnya. Adapun jangka waktu buku putih sanitasi Kabupaten Pesawaran adalah 5 (lima) tahun dan setelah itu akan dilakukan review terhadap pemutakhiran data sanitasi Berdasarkan potensi Kabupaten Pesawaran, isu-isu strategis yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan mengacu pada Visi Nasional Tahun 2005-2025 dan Visi Provinsi Lampung 2005-2025, maka visi Kabupaten Pesawaran 2011-2015 dirumuskan : ” TERWUJUDNYA PESAWARAN YANG MAJU, BERBUDAYA, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA” Misi Untuk mencapai visi tersebut, disusun misi yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Misi merupakan tahapan rencana pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran yang berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Pesawaran dalam segala bidang, guna menyiapkan masyarakat yang maju, berbudaya, berdaya saing dan sejahtera.
BPS Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 2013
2
Misi 1
: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat
MIsi 2
:
MIsi 3
: Memelihara dan Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan perdesaan.
Misi 4
: Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
Misi 5
: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.
1.3
Maksud dan Tujuan
Mengoptimalkan potensi perekonomian daerah dan sumberdaya lokal serta pemberdayaan masyarakat.
Maksud penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pesawaran adalah untuk memetakan situasi sanitasi Kabupaten Pesawaran berdasarkan kondisi aktual saat ini. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kondisi sanitasi di Kabupaten Pesawaran, dilakukan pemetaan yang mencakup aspek – aspek sebagai berikut : 1. Aspek teknis, meliputi : Persampahan Air limbah rumah tangga Drainase lingkungan Higiene Air bersih 2. Aspek non-teknis, meliputi : Keuangan, Kelembagaan, Pemberdayaan masyarakat, Perilaku hidup bersih dan sehat, Keterlibatan para pemangku kepentingan secara lebih luas. dan aspek-aspek lainnya yang mendukung. Adapun tujuan disusunnya Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pesawaran adalah : 1. Menjadi database sanitasi di Kabupaten Pesawaran yang lengkap, aktual, dapat dipertanggungjawabkan dan disepakati seluruh SKPD dan pemangku kepentingan terkait pembangunan sanitasi, yang mampu menggambarkan : Profil terkini situasi sanitasi di Kabupaten Pesawaran Kebutuhan layanan sanitasi dan peluang pengembangan di masa mendatang. Usulan/rekomendasi awal terkait peluang pengembangan layanan sanitasi. 2. Dasar bagi penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan Memorandum Program (MP) di Kabupaten Pesawaran.
BPS Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 2013
3
1.4
Metodologi
Dalam Penyusunan Buku Putih akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan buku putih sanitasi, dimana prosesnya dapat digambarkan melalui tiga tahap sebagai berikut : 1.4.1. Penetapan Lingkup Buku Putih Penetapan lingkup ini sangat penting untuk memastikan pemahaman yang baik tentang pengertian Buku Putih dan memahami tujuan disusunnya buku Putih. Tahap ini merupakan proses konsolidasi awal bagi Pokja untuk menyepakati beberapa hal sebagai berikut : a. Jenis informasi dan sumbernya b. Cakupan wilayah pemetaan c. Metoda analisis d. Pembagian tugas dan pelaporan e. Jadwal kerja penyusunan Buku Putih. 1.4.2. Pemetaan Situasi Sanitasi Pemetaan situasi sanitasi dalam penyusunan buku putih sanitasi dilakukan dengan melakukan olah data, baik berasal dari data yang telah ada (data sekunder) maupun mencari data baru yang lebih up to date dengan melakukan study dan kunjungan lapangan (data primer). a. Pemetaan situasi sanitasi berdasarkan data sekunder Pemetaan secara cepat dapat dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data sekunder yang dihimpun dari berbagai sumber data seperti SKPD, BPS, PDAM, dokumen-dokumen yang ada di Kabupaten Pesawaran (laporan penelitian, dokumen perencanaan), pemerintah pusat, publikasi media, atau dari lembaga lain, dengan langkah – langkah sebagai berikut : Pengumpulan data sekunder. Verifikasi kebenaran data. Ini bisa dilakukan dengan cross-check dengan data dari sumber lain. Konsolidasi dan Penyusunan data secara sistematis, untuk selanjutnya Pokja akan menyepakati hasil verifikasi dan penyusunan data tersebut. Analisis data untuk memetakan situasi sanitasi, baik aspek teknis maupun aspek non- teknis. b. Pemetaan situasi sanitasi berdasarkan data primer Untuk mempertajam pemetaan situasi sanitasi di Kabupaten Pesawaran, Pokja perlu memutakhirkan datanya melalui pengumpulan data primer melalui beberapa kajian / studi sbb : Study EHRA Study Environmental Health Risk Assessment (EHRA) atau study penilaian risiko kesehatan lingkungan, adalah sebuah survey partisiPesawaranf di tingkat kabupaten untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku higinitas pada skala rumah tangga.
BPS Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 2013
4
Karena informasi diperoleh secara langsung (primer) dari masyarakat, maka EHRA akan melengkapi dan mempertajam data sekunder yang telah dimiliki Pokja. Metode yang digunakan dalam survey EHRA adalah dengan metode wawancara dan pengamatan langsung berbasis rumah tangga, dimana respondennya adalah perempuan. Study SSA Study Sanitation Supply Assessment (SSA) atau studi penyedia layanan sanitasi dimaksudkan untuk mengetahui partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam penyediaan produk dan layanan sanitasi. Hal ini sangat berguna untuk menyusun strategi pelibatan sektor swasta dan masyarakat pada saat penyusunan perencanaan kegiatan. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah wawancara dan kunjungan lapangan. Studi Komunikasi dan Pemetaan Media Studi komunikasi dan pemetaan media dimaksudkan untuk mengukur potensi dan peluang kegiatan komunikasi kebijakan dan pembangunan terkait sanitasi. Kajian ini sangat berguna untuk memetakan saluran komunikasi yang efektif bagi penyusunan strategi komunikasi di Kabupaten Pesawaran, advokasi, mobilisasi sosial, komunikasi program dan perubahan perilaku. Metode yang digunakan dalam study ini adalah wawancara dan kunjungan lapangan. Study Keuangan Materi study keuangan ini meliputi semua pembiayaan dibidang sanitasi yang berasal dari keuangan pemerintah dan non pemerintah (swasta dan masyarakat) dengan menggunakan metode kajian pustaka pada dokumen pembiayaan yang ada. Fokus Pemetaan keuangan dalam konteks ini adalah keuangan pemerintah yang disajikan dalam APBD serta dokumen resmi lainnya di pemerintah. Melalui APBD dapat diketahui arah kebijakan daerah dalam periode tertentu, kecenderungan perilaku pemerintah, serta prioritas dan konsistensi pelaksanaan program dari waktu ke waktu. Melalui study keuangan akan dapat diketahui prosentase pembiayaan disektor sanitasi terhadap seluruh belanja dalam APBD. Hal ini penting untuk melihat seberapa besar kemauan dan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan investasi dibidang sanitasi. Study kelembagaan Pokja Sanitasi melakukan analisis terhadap aspek kelembagaan dan peraturan yang berkaitan dengan bidang sanitasi, dengan melakukan diskusi kelompok terarah yang membahas regulasi yang telah ada dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat di masing – masing SKPD. Dalam pembahasan tersebut, Pokja dibagi ke dalam beberapa fungsi, di antaranya fungsi perencanaan, implementasi – fisik maupun nonfisik, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi. Selain itu perlu dibahas juga keterkaitan kerja antar SKPD dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Penetapan Area Berisiko Sanitasi Penetapan area berisiko sanitasi merupakan salah satu keluaran (rekomendasi) penting dalam Buku Putih. Penetapan area berisiko didasarkan pada hasil survei EHRA, persepsi SKPD dan data sekunder. Peta area berisiko bisa menjadi acuan dasar dalam penentuan lokasi prioritas pembangunan sanitasi. Hasil dari pemetaan secara cepat ini adalah : Potret umum kondisi sanitasi di Kabupaten Pesawaran (termasuk kawasan berisiko sanitasi) Hal-hal yang masih perlu dilengkapi untuk mempertajam pemetaan situasi sanitasi cepat BPS Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 2013
5
ini agar penyusunan Buku Putih lebih berkualitas. 1.4.3. Konsep dan Finalisasi Buku Putih Sanitasi Untuk menjadi sebuah dokumen yang menggambarkan profil sanitasi di Kabupaten Pesawaran, perlu disusun sebuah alur pikir yang akan menjadi dasar bagi penyusunan buku putih sanitasi di Kabupaten Pesawaran. Untuk melaksanakan hal tersebut, Pokja Sanitasi Kabupaten Pesawaran membentuk tim teknis yang beranggotakan perwakilan dari SKPD atau stakeholder yang berkaitan dengan pengelolaan sanitasi. Tim teknis inilah yang nantinya akan menyepakati outline buku putih sanitasi. Data yang telah terkumpul akan disusun oleh tim teknis menjadi draft buku putih sanitasi melalui serangkaian penguatan dan rapat kerja dengan melibatkan fihak – fihak yang berkepentingan. Setiap tahap dari penyusunan draft buku putih sanitasi tersebut akan dilakukan pembahasan oleh semua anggota Pokja Sanitasi untuk mendapatkan masukan dari anggota Pokja sanitasi yang lain. Untuk menjamin kualitas buku putih sanitasi Kabupaten Pesawaran, Pokja sanitasi akan melakukan konsultasi dengan tim pengarah dan Pokja Provinsi, agar mendapatkan masukan dan perbaikan sesuai dengan standard yang dipersyaratkan. Draft buku putih sanitasi yang telah dibahas oleh anggota Pokja sanitasi berdasarkan masukan dari tim pengarah dan Pokja Provinsi, untuk selanjutnya akan dilakukan uji publik untuk mendapatkan masukan dari SKPD maupun fihak – fihak diluar pemerintahan. Hasil dari uji publik tersebut akan dijadikan dasar dalam finalisasi Buku Putih Sanitasi, yang akan dilaksanakan oleh tim teknis Pokja Sanitasi Kabupaten Pesawaran. 1.4.4
Jenis Data
Sumber data dalam penyusunan buku putih sanitasi Kabupaten Pesawaran meliputi : Data primer yaitu data yang bersumber dari survay atau observasi lapangan yang diklakukan pokja, data primer dapat berupa rekaman hasil wawancara maupun potret (foto) kondisi eksisting dilapangan. Untuk memperoleh data ini dilakukan kajian atau study seperti yang telah di jelaskan di atas. Data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang dimiliki tiap dinas/ SKPD, buku-buku umum mengenai wajah dan karakter Kabupaten Pesawaran secara umum seperti : Dokumen RPJM Kabupaten Pesawaran Dokumen RPIJM Kabupaten Pesawaran Dokumen RTRW Kabupaten Pesawaran Dokumen Pesawaran Dalam Angka Serta dokumen dokumen yang terdapat di dalam website.
1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain 1.5.4
Dasar Hukum Penyusunan
Di dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pesawaran 2013 berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional atau pusat, provinsi maupun daerah. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut antara lain : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
BPS Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 2013
6
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Gubernur Lampung No. 07 tahun 20120 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan di Provinsi Lampung. Peraturan Gubernur Lampung No. 4 tahun 2002 tentan Pajak Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan Peraturan Gubernur Lampung No 15 tahun 2007 tentang pembuatan sumur resapan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 04 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran tahun 2011 – 2031
1.5.2. Posisi Buku Putih Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Pesawaran. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 ini, diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat kota. Rencana pembangunan sanitasi kota dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara laporan Tahunan SKPD dan status proyek sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi 2013.
BPS Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 2013
7
