Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Buku Putih Sanitasi
Kabupaten Kapuas Hulu berisi tentang
pengkajian dan pemetaan sanitasi awal kondisi sanitasi dari berbagai aspek,
yaitu
mengenai
Persampahan,
Limbah
Domestik,
Drainase Lingkungan Rumah Tangga dan PHBS. Selain itu juga Buku Putih Sanitasi merupakan baseline data tentang kondisi sanitasi saat ini (existing) di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai dasar di dalam melakukan langkah-langkah perbaikan sanitasi karena penyebab utama buruknya kondisi sanitasi atau penyehatan lingkungan di Indonesia adalah lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi yang tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, tidak berkelanjutan, dan
kurangnya
perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Sektor sanitasi merupakan salah satu pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan kemiskinan. Kondisi sanitasi yang tidak memadai akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan terutama di daerah permukiman padat, kumuh dan miskin. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) Tahun 2015. Berdasarkan kondisi tersebut maka Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai kewajiban untuk mengambil suatu tindakan yang lebih kongkrit dengan ikut melaksanakan kebijakan nasional tentang program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang diantaranya melalui penyusunan Buku Putih Sanitasi sebagai tahap awal dalam pelaksanaan program pembangunan sanitasi, sehingga pada akhirnya dapat digunakan secara efektif, tepat tujuan, tepat sasaran dan layak dimanfaatkan. Salah satu upaya memperbaiki kondisi sanitasi adalah dengan menyiapkan sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan. Untuk ini, pemerintah pusat
Pokja PPSP Kabupaten Kapuas Hulu
Hal 1
Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013
mendorong kabupaten/kota untuk menyusun Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang memiliki prinsip: 1. Berdasarkan data aktual 2. Berskala kabupaten/kota 3. Disusun
sendiri
oleh
kabupaten/kota
(dari,
oleh,
dan
untuk
demikian,
maka
kabupaten/kota) 4. Menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down Untuk
menghasilkan
BPS
dan
SSK
yang
kabupaten/kota harus mampu memetakan situasi sanitasi wilayahnya. Pemetaan situasi sanitasi atau buku putih sanitasi yang baik hanya bisa dibuat apabila kabupaten/kota yang mampu mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek teknis maupun non teknis. Pelaksanaan pembangunan sanitasi sering berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dalam suatu “rencana besar” yang sifatnya integratif dan memiliki sasaran secara menyeluruh serta dengan jangka waktu yang lebih panjang. Masing-masing institusi melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sendiri-sendiri, padahal seringkali kegiatan tersebut sebetulnya dapat diintegrasikan dalam satu kegiatan yang saling bersinergi.
Sementara masih terdapat pula institusi yang tidak
memiliki tugas menangani sanitasi secara langsung namun sangat dibutuhkan peranannya dalam mendukung pembangunan sanitasi.
Belajar dari pengalaman, penanganan sanitasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Perencanaan yang tumpang tindih, tidak tepat sasaran, dan tidak berkelanjutan tidak boleh terulang lagi. Sanitasi harus ditangani secara multistakeholder dan komprehensif. Siapapun yang terkait dalam penyediaan layanan sanitasi di kota, harus dilibatkan secara aktif. Pembangunan sektor sanitasi di Indonesia sudah harus merupakan upaya bersama yang terkoordinir dari semua tingkatan pemerintah, lembaga non pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, LSM dan sektor swasta. Program Pokja PPSP Kabupaten Kapuas Hulu
Hal 2
Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah salah satu program untuk mewujudkan perencanaan dan pembangunan sanitasi yang komprehensif. Keterlibatan lintas sektor dalam pembangunan sanitasi dilakukan demi mewujudkan kondisi sanitasi yang lebih baik, baik dalam konteks nasional maupun internasional (dalam upaya pencapaian sasaran MDGs). Menyadari hal tersebut diatas, di dalam melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Permukiman (PPSP), pendekatan yang dilakukan oleh Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan melaksanakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Sebagai suatu bentuk cara pandang/pendekatan pembangunan, sistem inovasi daerah yang dimaksud disini pada dasarnya adalah suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi,
termasuk
teknologi,
dan
praktek
pembelajarannya di Kabupaten Kapuas Hulu.
baik/terbaik
serta
proses
Namun demikian sistem
inovasi daerah Kabupaten Kapuas Hulu juga akan sangat dipengaruhi oleh dinamika interaksi dengan dunia luar, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Mengingat kabupaten Kapuas hulu merupakan salah satu kabupaten yang berada di daerah perbatasan Malaysia dan NKRI dengan berbagai permasalahan yang dihadapi terutama mengenai penangan sanitasi yang diperkiraan 20 tahun kedepan menjadi suatu permasalahan yang krusial dan memerlukan penangan serius bagi Kabupaten Kapuas Hulu untuk itu peran serta stakeholder disini untuk menyusun dan merecanakan masalah sanitasi sangat dibutuhkan. Sehinga sebagai langkah awal Pokja dalam menyusun suatu perencanaan sanitasi akan lebih komprehensif, integratif, inovatif dan melibatkan masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Pembangunan sanitasi tidak hanya ditekankan pada pembangunan sarana fisik tetapi ada hal lain yang perlu dilakukan agar sarana tersebut bermanfaat secara berkelanjutan. Proses perencanaan harus dilakukan dengan melihat Pokja PPSP Kabupaten Kapuas Hulu
Hal 3
Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013
permasalahan yang muncul baik masalah yang terkait dengan aspek teknis maupun aspek non-teknis secara menyeluruh, sehingga solusinya pun akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Kapuas Hulu.
1.2 Landasan Gerak Landasan gerak
sebagai dasar penanganan sanitasi di tingkat
kabupaten/kota dibatasi sebagai berikut: 1. Penanganan air limbah domestik yaitu pengelolaan air
limbah rumah
tangga yang terdiri dari : a. Pengelolaan On Site menggunakan sistem septik-tank dan bak penampungan dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga baik limbah tinja maupun limbah cair lainnya (kamar mandi dan dapur); b. Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat
dengan sistem saluran air limbah dan
intalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT); 2. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik berasal dari rumah tangga, pasar, restoran
dan
pembuangan
lain
sebagainya
sementara
(TPS)
yang
ditampung
atau
transfer
melalui
Depo
ke
tempat tempat
pemrosesan akhir (TPA) sampah; 3. Penanganan drainase lingkungan yaitu mefungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air
dan mengatuskan genangan air hujan dari
permukaan baik di lingkungan permukiman maupun di jalan. 4. Penanganan komponen terkait sanitasi berupa pengelolaan air bersih, pengelolaan air limbah industri rumah tangga dan pengelolaan limbah medis.
Pokja PPSP Kabupaten Kapuas Hulu
Hal 4
Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013
1.3 Maksud dan Tujuan Buku putih sanitasi (BPS) kabupaten/kota merupakan dasar dan acuan dimulainya pekerjaan/program peningkatan kondisi sanitasi yang lebih terintegrasi. Buku putih sanitasi kabupaten/lkota ini sebagai penyedia data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi, kebutuhan pengembangan sanitasi kabupaten/kota. Buku putih sanitasi kabupaten/kota akan menjadi panduan kebijakan kabupaten/kota dalam pengelolaan/manajemen kegiatan peningkatan sanitasi. Secara spesifik penyusunan buku putih sanitasi Kabupaten Kapuas Hulu ini bertujuan untuk : 1. Memberikan gambaran kondisi awal pembangunan prasarana dan sarana sanitasi dan komponen terkait sanitasi lainnya di
Kabupaten
Kapuas Hulu. 2. Bahan acuan penataan sistem pengelolaan dan pengolahan sarana dan prasarana sanitasi dan komponen terkait sanitasi lainnya di Kabupaten Kapuas Hulu. 3. Sebagai landasan guna menyusun kebijakan serta prioritas dalam program pengembangan sanitasi dan komponen terkait sanitasi lainnya di Kabupaten Kapuas Hulu. 4. Membagi pencapaian sasaran setiap SKPD dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah terkait isu-isu sanitasi, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang maupun lintas kegiatan. 5. Sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan pengorganisasian pelaksanaan pembangunan sanitasi secara efektif, efisien, sistematis, terpadu dan berkelanjutan.
Pokja PPSP Kabupaten Kapuas Hulu
Hal 5
Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013
1.4 Metodologi Penyusunan Buku Putih Sanitasi Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kapuas Hulu disusun berdasarkan karakteristik daerah, kapasitas kebijakan, serta melibatkan sebanyak mungkin pelaku dari berbagai unsur dan kepentingan dengan tetap berdasarkan
kemampuan
riil
daerah,
kesepakatan
masyarakat,
kepentingan daerah serta aturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih Sanitasi secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Sumber Data: a. Data - data yang berupa arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. b. Berbagai narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/kantor terkait, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. 2. Pengumpulan Data: Untuk pengumpulan data primer dan sekunder diperoleh dengan cara melakukan: a. Survey
pemberdayaan masyarakat, jender dan kemiskinan
(PMJK), promosi kesehatan (Higiene Promotion) dan sanitasi sekolah; b. Studi
penyedia
layanan
sanitasi
(Sanitation
Supply
Assessment/SSA); c. Studi komunikasi dan pemetaan media; d. Studi penilaian resiko kesehatan lingkungan
sanitasi
terutama yang
kesehatan
lingkungan
berkaitan dengan (Environmental
atau studi kondisi penilaian Health
resiko Risk
Assessmanet/EHRA). Pokja PPSP Kabupaten Kapuas Hulu
Hal 6
Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013
1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain. Program pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) khususnya dalam rangka penyusunan buku putih sanitasi Kabupaten Kapuas Hulu didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan; 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam;
Pokja PPSP Kabupaten Kapuas Hulu
Hal 7
Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 17. Peraturan
Pemerintah
Nomor
16
Tahun
2005
Tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 18. Peraturan
Menteri
Kesehatan
RI
No
907/Menkes/SK/VII/2002
Tentang Persyaratan Kualitas Air minum; 19. Peraturan Menteri Kesehatan No 416 Tahun 1997 Tentang Kualitas Air Bersih;
Pokja PPSP Kabupaten Kapuas Hulu
Hal 8