BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi layak perkotaan dimana didalamnya setiap kabupaten/kota diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan sanitasi. Didalam Dokumen Perencanaan Sanitasi kabupaten/kota harus menyusun tiga (3) dokumen yaitu Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota, Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS). MPS merupakan dokumen kesepakatan program dan anggaran pembangunan sanitasi dari seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sanitasi jangka menengah di daerah. Program dan Kegiatan dalam dokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat kabupaten, Provinsi maupun Kementerian / Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat kabupaten, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain:
Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemda dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor pendana lain yang peduli sanitasi.
Program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang.
Memorandum program investasi kabupaten merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan kabupaten dari aspek teknis, biaya dan waktu.
Memorandum program investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati / Gubernur selaku kepala daerah.
Program investasi sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan kabupaten untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kabupaten.
Penyusunan rencana program investasi ini telah ditekankan aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/ kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan yang paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan.
MPS Kabupaten Pesawaran
1
Memorandum program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi program, rencana pelaksanaannya sampai akhir 5 (lima) tahun ke depan, peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan struktur ruang kotanya. 1.2
Maksud dan Tujuan
Memorandum Program Sanitasi (MPS) merupakan terminal seluruh program dan kegiatan pembangunan sektor sanitasi kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat dan masyarakat setempat dalam kurun waktu 5 tahun, yang pendanaannya berasal dari berbagai sumber: APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota, Bantuan Luar Negeri (pinjaman maupun hibah), swasta maupun masyarakat, dan sebagainya. Sebagai suatu terminal, Memorandum Program Sanitasi (MPS) merangkum masukan dari Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), sejalan dengan itu (MPS) telah disusun pula dokumen-dokumen perencanaan sebagai berikut : RTRWK, RPJMD, Renstra Kabupaten/Kota, RKA KL, dan lain-lain. Memorandum Program merupakan justifikasi dan komitmen pendanaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat, atau dari lembaga lainnya untuk program/kegiatan yang telah teridentifikasi. Memorandum Program merupakan landasan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan strategi pembangunan sektor sanitasi dalam jangka menengah (5 tahun). Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Memorandum Program ini adalah sebagai berikut. Maksud : 1. Tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah Kabupaten dan pihak terkait untuk implementasi pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif Jangka Menengah. Secara umum MPS ini secara spesifik bersifat sebagai “Expenditure Plan” – khususnya untuk program pembangunan sektor sanitasi. 2. Mendorong para stakeholders melaksanakan kebijakan pengembangan sanitasi yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Tujuan: 1. MPS diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran pendanaan untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota. 2. Dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan Sanitasi Kabupaten Madiun selama 5 tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 baik pendanaan yang dialokasikan dari APBD Kabupaten, Propinsi, Pemerintah Pusat maupun sumber pendanaan lain non pemerintah. 3. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi. 4. Sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi daerah Kabupaten Madiun. 5. Sebagai dasar masukan bagi umpan balik (feed-back) RPJMD pada periode berikutnya. 1.3 Wilayah Perencanaan Wilayah cakupan Perencanaan MPS Kabupaten Pesawaran terdiri dari 144 desa pada 9 Kecamatan di Kabupaten Pesawaran
MPS Kabupaten Pesawaran
2
1.3.1
Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik
Kabupaten Pesawaran merupakan sebuah kabupaten Daerah Otonomi Baru yang merupakan daerah pemekaran kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten tersebut dapat lahir setelah melalui perjuangan pembentukan kabupaten dalam kurun waktu yang sangat panjang. Pada tahun 1968, dimulai dengan usulan pemekaran Kabupaten Lampung Selatan menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu : 1. Kabupaten Tanggamus dengan ibukota di Kota Agung, yang telah eksis pada tahun 1997, 2. Kabupaten Rajabasa dengan ibukota di Kalianda, dan 3. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota di Gedong Tataan. Selanjutnya dalam kurun era dan semangat reformasi dan desentralisasi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan di belahan barat melanjutkan perjuangan pendahulunya dengan melakukan terobosan guna terwujudnya Kabupaten Pesawaran melalui proses yuridis formal dengan Panitia Pelaksanaan Persiapan Kabupaten Pesawaran (P3KP) yang tertuang dalam SK. Nomor : 021/P3KP/PPK/IV/2001, hingga akhirnya terbentuklah Kabupaten Pesawaran melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2007, dengan hari jadi dengan ditandai peresmian oleh Menteri Dalam Negeri Pada Tanggal 2 November 2007. Kabupaten Pesawaran terdiri dari 7 (tujuh kecamatan), yakni Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Punduh Pidada, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng, dan pada tahun 2012 dimekarkan kembali dengan penambahan kecamatan Marga Punduh pemekaran kecamatan Punduh Pidada dan Way Khilau pemekaran Kecamatan Kedondong. 1.3.2
Kondisi Geografis
Secara geofrafis Kabupaten Peswaran terletak pada koordinat 104,92o - 105,34o’ Bujur Timur, dan 5,12o - 5,84o Lintang Selatan. Secara administratif luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 KM2 dengan batasbatas wilayah adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah Sebelah Selatan : berbatasan dengan Teluk Lampung Kabupaten Tanggamus Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung Secara administratif Kabupaten Pesawaran terbagi dalam sembilan kecamatan, adalah Kecamatan Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng, Marga Punduh dan Way Khilau. 1.3.3 Kondisi Administratif Secara administratif Kabupaten Pesawaran terbagi dalam tujuh kecamatan, adalah Kecamatan Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng Kecamatan Padang Cermin mempunyai luas wilayah terbesar, yakni seluas 31.763 Ha. Kondisi wilayah Kabupaten Pesawaran juga terbentuk oleh pulau besar dan kecil. Tiga pulau terbesar adalah pulau Legundi, pulau Pahawang dan pulau Kelagian. Kabupaten Pesawaran memiliki beberapa gunung: Gunung yang tertinggi adalah gunung Way Ratai dan gunung Pesawaran yang memiliki ketinggian 1.681 M dari permukaan laut. 1.3.4
Kondisi Fisik Wilayah
Kabupaten Pesawaran berdasarkan kondisi fisik wilayah yang dimilikinya. Kondisi yang hendak ditampilkan meliputi : ketinggian lahan, kelerengan, keadaan geologi, fisiografi, jenis tanah, potensi pergerakan tanah, hidrologi dan penggunaan lahan.
MPS Kabupaten Pesawaran
3
(1) Ketinggian Wilayah Tofografi atau kondisi permukaan bumi Kabupaten Pesawaran merupakan daerah dataran rendah, dan dataran tinggi, yang sebagian merupakan daerah perbukitan sampai dengan pergunungan dengan ketinggian dari permukaan laut yang bervariasi antara 0,0 M sampai dengan 1.682,0 M. Berdasarkan hasil intepretasi data SRTM, ketinggian lahan di wilayah Kabupaten Pesawaran dapat dibagi menjadi 7 (tujuh kelas) antara lain : 0-100 meter dpl, 100-200 meter dpl, 200-300 meter dpl, 300-400 meter dpl, 400500 meter dpl, 500-600 meter dpl, dan > 600 meter dpl. Segagian besar wilayah Kabupaten Pesawaran berada pada ketinggian 100 - 200 meter dpl dengan luasan terbesar yaitu 24.261,14 Ha yang tersebar di wilayah Kecamatan Kedondong. Sedangkan kelas ketinggian lahan terendah di antara 500 - 600 meter dpl dengan luasan terbesar yaitu 2.897,05 Ha yang tersebar di wilayah Kecamatan Padang Cermin. Adapun pengelompokkan luas masing-masing ketinggian pada wilayah Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut : Ketinggian 0 - 100 meter dpl :22.924,64 Ha (19,53 %) Ketinggian 100 - 200 meter dpl : 46.303,07 Ha (39,45 %) Ketinggian 200 -300 meter dpl : 11.251,34 Ha (9,59 %) Ketinggian 300 - 400 meter dpl : 12.686,18 Ha (10,81 %) Ketinggian 400 - 500 meter dpl : 7.177,69 Ha (6,12 %) Ketinggian 500 - 600 meter dpl :4.298,54 Ha (3,66 %) Ketinggian > 600 meter dpl : 12.735,53 Ha (10,85 %)
(2) Kelerangan Bentuk topografi wilayah Kabupaten Pesawaran berdasarkan kemiringan lerengnya dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu 0 - 8 % dan > 40 %. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metoda interpolasi dapat diketahui sebagian besar wilayah merupakan wilayah berbukit terjal yang hampir tersebar di seluruh bagian wilayah. Sedangkan wilayah yang memiliki kondisi lahan yang cukup datar berada di wilayah bagian utara. Luas wilayah dengan topografi 0-8% terbesar adalah sebesar 6.155,76 yang tersebar di wilayah Kecamatan Negeri Katon. Sedangkan topografi > 40 % terbesar adalah sebesar 35.394,05 yang tersebar di Kecamatan Padang Cermin. Adapun pengelompokkan luas wilayah berdasarkan kemiringan lereng di Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut : Kemiringan lereng 0 - 8% : 11. 337,85 Ha (9,66 %) Kemiringan lereng > 40 % : 106.079,78 Ha (90,38 %)
(3) Kondisi geologi Secara geologi, di wilayah Kabupaten Pesawaran terdapat beberapa formasi yang berasal dari masa Tersier dan Kuarter. Formasi Qhv (Batuan Gunung Api kuarter muda) merupakan formasi terluas dan mendominasi di wilayah Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Way Lima. Di Kecamatan Padang Cermin, formasi ini terutama terdapat di bagian tengah, utara, dan sebagian timur. Formasi TovkQvt (batuan gunung api kuarter tua) mendominasi wilayah Kecamatan Punduh Pidada. Formasi ini juga terdapat di wilayah Kecamatan Kedondong dan sebagian wilayah Kecamatan Padang Cermin di bagian barat dan selatan.
MPS Kabupaten Pesawaran
4
Peta 1.1 : Peta administratif Kabupaten dan Cakupan Wilayah Perencanaan
Sumber : RTRW Kabupaten Pesawaran 2011
MPS Kabupaten Pesawaran
5
1.4 Metodologi 1.4.1 Metodologi Penyusunan Dokumen Metode penyusunan MPS adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.
Review SSK Internalisasi Konsultasi dengan pokja provinsi dan satker terkait di provinsi Akses sumber pendanaan non pemerintah Pengawalan program dan kegiatan kedalam mekanisme penganggaran
Proses penyusunan MPS terdiri dari beberapa tahapan yang tidak dapat terlepas antara satu dengan lainnya, antara lain sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.
Melakukan review SSK khususnya untuk Kerangka Logis, Program, Kegiatan dan Penganggaran serta prioritas program Melakukan konsultasi kepada SKPD terkait di kabupaten Melakukan konsultasi teknis keada pokja provinsi dan satker terkait Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber alternatif non pemerintah ditingkat kabupaten Melakukan pengawalan kepada mekanisme penganggaran
1.4.2 Sistematika Penyajian Sistematika dokumen MPS terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut: Bab pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan MPS, metode penyusunan dan sistematika dokumen. Bab kedua menyajikan hasil review SSK yang menyangkut kondisi eksisting sanitasi, Prioritasi Program, kerangka logis. Bab ketiga berisi tentang rencana implementasi program dan kegiatan, perhitungan volume kebutuhan infrastruktur dan non infrastruktur. Bab keempat berisi tentang rencana kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber pendanaan bagi masingmasing kegiatan. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan rencana antisipasi bilamana terjadi funding gap. Bab kelima berisi inventarisasi status kesiapan dari masing-masing kegiatan, langkah-langkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan dan rencana Monev. 1.4.3 Jenis Data Adapun jenis data yang digunakan dalam penyusunan Dokumen Memorandum Progam Sanitasi ( MPS ) adalah data sekunder, yang terdiri dari Buku Putih Sanitasi ( BPS ) dan Strategi Sanitasi Kabupaten ( SSK ) serta Dokumen dokumen perencanaan formal yang ada di Kabupaten Pesawaran.
MPS Kabupaten Pesawaran
6
