MPS Kabupaten Bantaeng
1.1. Latar Belakang Kondisi sanitasi di Indonesia memang tertinggal cukup jauh dari negara-negara tetangga, apalagi dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura yang memiliki komitmen tinggi terhadap kesehatan lingkungan di negaranya. Dari 10 negara yang berpredikat terburuk sanitasi sedunia, Indonesia berada di posisi 9 diatas India dan tertinggi diantara negara-negara asean. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang terpadu dengan melibatkan berbagai pihak baik itu pemerintah swasta dan masyarakat untuk mengatasai permasalahan sanitasi di Indonesia. Hal ini juga didukung dalam UU No 32 tahun 2004 yang mewajibkan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola sanitasi. Dengan latar belakang kondisi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang telah ikut serta dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), pada tahun kedua ini akan menyusun dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS). Dokumen ini tidak terlepas dari 2 (dua) dokumen sebelumnya yang telah disusun pada Tahun 2013 yaitu Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan sinergi pembangunan sanitasi permukiman pada skala Kabupaten Bantaeng, dengan rencana penganggaran sanitasi jangka menengah selama 5 (lima) tahun, diharapkan mampu memberikan pelayanan sanitasi yang baik dalam perluang kesejahteraan dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memberikan daya dukung lingkungan kawasan permukiman dan perkotaan di Kabupaten Bantaeng, sehingga kebutuhan dasar masyarakat akan sanitasi dapat terpenuhi. Program dan Kegiatan dalam dokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinronisasi dan koordinasi pada tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian/Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat Kabupaten, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Beberapa pokok utama yang dicapai dalam penyusunan dokumen ini yaitu : 1. Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemda dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor pendana lain yang peduli sanitasi. 2. Program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang. 3. Memorandum program investasi Kabupaten Bantaeng merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dari aspek teknis, biaya dan waktu. 4. Memorandum program investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati selaku kepala daerah. 5. Program investasi sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan Kabupaten Bantaeng untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kabupaten. 6. Penyusunan rencana program investasi ini telah ditekankan aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan yang paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan.
Hal I-1
MPS Kabupaten Bantaeng
1.2. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) adalah tersusunya rencana strategi dan komitmen pendanaan sanitasi sebagai rancangan implementasi pembangunan sanitasi untuk jangka menengah hingga Tahun 2018. Adapun tujuan disusunnya dokumen MPS ini adalah : 1. Sebagai dasar pedoman strategi dalam pengalokasian penganggaran dan sumber daya untuk pembangunan sanitasi di Kabupaten Bantaeng. 2. Sebagai pedoman implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi Kabupaten Bantaeng jangka menengah yaitu tahun 2014-2018. 3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi di Kabupaten Bantaeng. 4. Sebagai referensi bagi semua pihak terkait untuk terlibat dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Bantaeng.
Berikut gambaran proses tahapan pelaksanaan PPSP :
Hal I-2
MPS Kabupaten Bantaeng
1.3. Wilayah Perencanaan Kabupaten Bantaeng terletak dibagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak kira-kira 120 km dari Kota Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak pada 05-º21’15” LS sampai 05º34’3” LS dan 119º51’07” BT sampai 120º51’07”BT. Membentang antara Laut Flores dan Gunung Lompo Battang, dengan ketinggian dari permukaan laut 0 sampai ketinggian lebih dari 100 m dengan panjang pantai 21,5 km. Secara umum luas wilayah Kabupaten Bantaeng adalah 395,83 km2. Kabupaten Bantaeng mempunyai batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Pegunungan Lompo Battang Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto Secara administrasi, Kabupaten Bantaeng terdiri dari 8 kecamatan dengan 67 kelurahan/desa. Secara geografis, Kabupaten Bantaeng terdiri dari 3 kecamatan tepi pantai (Kecamatan Bissappu, Bantaeng dan Pa’jukukang), dan 5 kecamatan bukan pantai (Kecamatan Uluere, Sinoa, Gantarangkeke, Tompobulu dan Eremerasa). Dengan perincian 17 desa/kelurahan pantai dan 50 desa/kelurahan bukan pantai. Keadaan topografi Kabupaten Bantaeng berdasarkan kemiringan lereng 2 - 15% merupakan kelerengan terluas yaitu 16.877 ha (42,64%). Sedangkan wilayah dengan lereng 0 - 2% hanya seluas 5.932 ha atau 14,99% dari luas wilayah kabupaten dengan wilayah kelerengan lebih dari 40% yang tidak dimanfaatkan seluas 6.222 ha atau 21,69% dari luas wilayah kawasan hutan. Kabupaten Bantaeng tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan tahunan rata-rata setiap bulan 490,17 mm dengan jumlah hari hujan berkisar 426 hari per tahun. Temperatur udara rata - rata 23’C sampai 33'C Dengan dua musim dan perubahan iklim setia tahunnya yang sangat spesifik karena merupakan daerah peralihan Iklim Barat (Sektor Barat) dan Iklim Timur (Sektor Timur) dari wilayah Sulawesi Selatan : Oktober – Maret, intensitas hujan rendah tetapi merata. April – Juli, intensitas hujan tinggi terutama Juni – Juli. Kemarau yang ekstrim hanya periode Agustus – September. Pada saat sektor barat musim hujan yaitu antara bulan Oktober s/d Maret, Kabupaten Bantaeng juga mendapatkan hujan dan pada musim timur yang berlangsung antara April s/d September, Kabupaten Bantaeng juga mendapat hujan. Akibat dari pengaruh dua iklim ini, maka sebagian besar wilayah Bantaeng mendapat curah hujan merata sepanjang tahun. Sifat hujan pada musim barat curah hujannya relatif rendah, tetapi hari hujannya agak panjang, sedangkan sifat hujan sektor timur curah hujannya lebih deras tetapi hari hujannya relatif pendek. Dengan wilayah yang bergunung dan berbukit, Kabupaten Bantaeng dilalui oleh 11 buah sungai sedang dan kecil yang kesemuanya berhulu dan bermuara di Kabupaten Bantaeng dengan panjang sungai keseluruhan 187,05 km atau dengan rata-rata panjang sungai 17 km. Selain berfungsi sebagai pengendali banjir, irigasi dan drainase, Daerah Aliran Sungai (DAS) ini penting karena merupakan kawasan budidaya sekaligus merupakan Catchment Area dari mata air Eremerasa yang merupakan salah satu asset kebanggaan masyarakat Bantaeng yang selama ini menjadi objek wisata permandian alam dan sudah dilengkapi dengan kolam renang dan sarana lainnya. Sumber mata air ini juga menjadi sumber air bersih PDAM untuk kebutuhan Kota Bantaeng dan perusahaan air mineral merk Vita, Aquadaeng dan Air Qita. Sesuai penggunaannya, lahan di Kabupaten Bantaeng dapat dirinci yaitu lahan terluas adalah tegalan/kebun (48,04%), sawah (17,64%), hutan negara (15,13%), perkebunan rakyat (9,42%), hutan rakyat (3,73%), tanah tandus/lain-lain (3,12%), pemukiman (2,51%) dan tambak (0,41%).
Hal I-3
Gambar 1.1. Peta Orientasi Kabupaten Bantaeng
Sumber : RTRW Kabupaten Bantaeng 2011
Hal I-4
Gambar 1.2. Peta Administrasi Kabupaten Bantaeng
Sumber : RTRW Kabupaten Bantaeng 2011
Hal I-5
MPS Kabupaten Bantaeng
1.4. Metodologi dan Sistematika Penyusunan Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Bantaeng disusun oleh Tim Pokja sanitasi Kabupaten Bantaeng dengan dukungan fasilitasi CF/PF dan tim USDP serta peran aktif masyarakat dalam memperoleh data yang akurat melalui lokakarya, observasi lapangan serta diskusi. Masyarakat yang telibat secara aktif pada tahap penyusunan merupakan usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara bertahap akan pentingnya sarana dan prasarana sanitasi untuk kesehatan. Metode yang digunakan dalam proses penyusunan MPS ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Melakukan review Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang telah dibuat oleh Pokja Sanitasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sektor layanan sanitasi di Kabupaten Bantaeng yang terdiri dari : komponen air limbah, komponen persampahan, komponen drainase lingkungan dan komponen Prohisan. Melaksanakan Internalisasi yang diperlukan dalam input penyusunan MPS kepada Ketua Pokja (Sekda), beberapa Kepala SKPD terkait (Dinas PU, Dinas Kesehatan, Bapedalda, dll) serta anggota Tim Anggaran pada tingkat Legislatif di DPRD Kabupaten Bantaeng. Melaksanakan Eksternalisasi yaitu konsultasi dengan Pokja Provinsi dan SKPD teknis terkait di Provinsi untuk mendapatkan beberapa masukan terkait penganggaran tingkat Provinsi dan Pusat (APBD Prov dan APBN). Melakukan pendekatan beberapa Badan/Usaha/Swasta sebagai kajian penyusunan sumber anggaran pendanaan Non-Pemerintah. Membangun kesamaan langkah dan konsistensi dalam melaksanakan pengawalan program dan kegiatan kedalam mekanisme penganggaran formal tingkat Kabupaten. Menyusun draft dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) yang kemudian disampaikan dalam PraLokakarya dan Lokakarya MPS di Tingkat Pokja Provinsi.
Sesuai dengan format penyusunan MPS, maka sistematika dokumen MPS terdiri dari 5 Bab, yaitu : Bab 1. Pendahuluan Berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan MPS, metode dan sistematika penyusunan. Bab 2. Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi Menyajikan hasil review SSK yang menyangkut kondisi eksisting sanitasi, prioritas program dan kerangka logis. Bab 3. Rencana Kegiatan Pembangunan Sanitasi Berisi tentang rencana implementasi program dan kegiatan, perhitungan volume kebutuhan infrastruktur dan non infrastruktur. Bab 4. Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi Berisi tentang rencana kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber pendanaan bagi masing-masing kegiatan serta uraian rencana antisipasi bilamana terjadi funding gap. Bab 5. Rencana Implementasi Berisi inventarisasi status kesiapan dari masing-masing kegiatan, langkah-langkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan serta rencana monitoring dan evaluasi
Hal I-6
