1.1 Latar Belakang MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN Kabupaten Jembrana Provinsi Bali 1

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Jembrana secara umum dapat disimpulkan dalam bahwa perencanaan pembangunan sanitasi yang tidak sesuai dengan permasalahan dan skala prioritas penyelesaiaan masalah, sehingga salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, tidak berkelanjutan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sarana sanitasi yang baik serta prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Belajar dari pengalaman, permasalahan sanitasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Adanya perencanaan yang tumpang tindih, tidak tepat sasaran dan tidak berkelanjutan merupakan potret buram dari masa lalu. Sanitasi harus ditangani secara multistakholder dan komprenhensif. Kondisi demikian mendorong Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk menyusun perencanaan memorandum program sanitasi secara terpadu dalam Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman. Program dan Kegiatan dalam dokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian/ Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat Kabupaten, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain: 

Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemda dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor pendana lain yang peduli sanitasi.



Program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal terintegrasi dan matang.



Memorandum program investasi Kabupaten/Kota merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan Kabupaten Jembrana dari aspek teknis, biaya dan waktu.

Kabupaten Jembrana Provinsi Bali

1

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 

Memorandum program investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati dan Gubernur selaku kepala daerah.



Program investasi sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan Kabupaten Jembrana untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan Kabupaten Jembrana



Penyusunan rencana program investasi ini telah ditekankan aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/ kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan yang paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan.



Memorandum program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi program, rencana pelaksanaannya sampai akhir 5 (lima) tahun ke depan, peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan struktur ruang kota dan permukiman Kabupaten Jembrana

1.2 Maksud dan Tujuan Maksud : Tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah Kabupaten Jembrana dan pihak terkait untuk rancangan implementasi pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif untuk Jangka Menengah. Secara umum Memorandum Program Sanitasi (MPS) ini secara spesifik bersifat sebagai “Expenditure Plan” – khususnya untuk program pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Jembrana Tujuan : i)

Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Jembrana.

ii)

Dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan sanitasi di Kabupaten Jembrana selama 5 tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

iii) Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi di Kabupaten Jembrana dan dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Jembrana.


2


1.3 Wilayah Perencanaan 1.3.1

Gambaran Umum Kabupaten Jembrana terletak pada belahan bagian barat Pulau Bali membujur dari barat ke timur pada

posisi 8o 09’30”- 8o 28’02” LS dan 114o 25’53” - 114o 56’38” BT dengan luas wilayah Jembrana 84.180 Ha. atau 14,96 % dari luas wilayah Pulau Bali. Batas-batas administrasi Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara

: Kabupaten Buleleng dan Selat Bali



Sebelah Timur

: Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan



Sebelah Selatan

: Samudera Hindia



Sebelah Barat

: Selat Bali

Secara adminstrasi wilayah dan kependudukan, Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 Kecamatan dengan 51 Desa dan Kelurahan. Topografi wilayah bervariasi dengan ketinggian 1.0 sampai ± 1000 mdpl, dengan titik tertinggi di deretan gunung Penginuman, Gunung Klatakan, Gunung Bakungan, Gunung Nyangkrut, Gunung Sanggang dan Gunung Batas. Komposisi kemiringan lahan adalah datar (25,00 %), wilayah landai (10,16 %), wilayah berbukit (25,24 %) dan wilayah curam (39,60 %) dari luas wilayah. Geologi wilayah terdiri dari batuan gunung api berupa lava, breksi, tufa, yang diperkirakan berumur Kwarter Bawah dan daerah pedataran yang sebagian daerah persawahan terbentuk dari batuan yang tergabung dan disebut dengan Formasi Palasari yang terdiri dari batu pasir, konglomerat dan batu gamping terumbu dan diperkirakan berumur Kwarter, sedangkan untuk daerah pesisir pantai pada umumnya endapan aluvium yang terdiri dari pasir, lanau, lempung dan kerikil, yang dijumpai di sekitar daerah pantai di Pengambengan, Tegalbadeng, Prancak , Yeh Kuning, Mendoyo dan dipantai Gilimanuk. Terdapat 17 buah gunung tidak aktif, yang tertinggi Gunung Merbuk (1.386 m dpl), Gunung Mesehe (1.300 m dpl), Gunung Bangul (1.253 m dpl) dan Gunung Lesung (1.047 m dpl), untuk wilayah Kab. Jembrana memiliki jenis tanah wilayah terdiri dari : 

Tanah Latosol Coklat dan Litosol (Inceptisol) tersebar paling luas di Kecamatan Mendoyo ( 25.985 ha), di Kecamatan Melaya (16.319 ha) Kecamatan Negara dan Jembrana (14.130 ha) dan Kecamatan Pekutatan (12.169 ha).



Tanah Alluvial Coklat Kelabu dengan luas kurang lebih 10.750 Ha sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana (5.725 ha).



Tanah Alluvial Coklat Kelabu mendominasi wilayah Kecamatan Melaya (1.878 ha)



Tanah Regosol Cokelat Kelabu tersebar di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana seluas 772 ha dan di wilayah Kecamatan Mendoyo seluas 648 ha.



Tanah Alluvial Hidromorf, di wilayah Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana khususnya di sepanjang wilayah pantai selatan kurang lebih 1420 Ha.


3



MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Iklim tropis, curah hujan merata sepanjang tahun (terendah bulan Agustus dan September, tertinggi bulan April) . Temparatur rata-rata antara 25,4 - 28,4 C. Terdapat 17 sungai induk dan 20 anak sungai yang mengalir dari pegunungan ke muara sungai di

bagian Selatan yaitu Samudra Hindia. Air permukaan lainnya adalah bendung Palasari dan bendungan Benel. Air tanah tersebar, dan mata air 37 buah dengan kapasitas 110 l/det. Potensi banjir di Kabupaten Jembrana secara umum diakibatkan karena berkurangnya tutupan hutan terutama di DAS Gumbrih dan sungai-sungai lainnya yang dibagian hulu sudah kehilangan vegetasinya. Lokasi sering terjadinya banjir adalah Desa Pangyangan (Kec. Pekutatan), Kelurahan Balerbaleagung, Kelurahan Lelateng dan Kelurahan Loloan Barat dan Desa Pengambengan yang diakibatkan oleh fungsi pembuangan air (drainase) kota yang kurang baik. Kawasan rawan Longsor/Erosi terletak di Desa Berangbang Kecamatan Negara, dalam Kawasan Hutan Lidung RPH Candikusuma, Desa Manggisari Kecamatan Pekutatan dan Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo. Lokasi abrasi dan erosi pantai terdapat di kawasan Pengambengan di Kecamatan Negara, sepanjang Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Pekutatan terjadi abrasi pantai yaitu didaerah Pengeragoan ± 80% dan Gumbrih ± 50% dan Abrasi juga terjadi disepanjang pantai di Kabupaten Jembrana. Posisi Kabupaten Jembrana yang merupakan bagian dari pulau Bali merupakan daerah yang berpotensi rawan tsunami. Desa di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana yang memiliki tingkat kerawanan tinggi adalah Desa Candikusuma, Kelurahan Gilimanuk, Desa Melaya, Desa Nusa Sari, Desa Tuwed, Desa Air Kuning, Desa Banyubiru, Desa Budeng, Desa Cupel, Desa Pengambengan, Desa Perancak, Desa Tegal Badeng Barat, Desa Tegal Badeng Timur, Desa Yeh Kuning, Desa Delod Berawah, Desa Penyaringan, Desa Yeh Embang, Desa Yeh Embang Kangin, Desa Yeh Embang Kauh, Desa Gumbrih, Desa Medewi, Desa Pangyangan, Desa Pekutatan, Desa Pengeragoan dan Desa Yeh Sumbul. Secara adminstrasi wilayah dan kependudukan, Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 Kecamatan dengan 51 Desa dan Kelurahan, 1.3.2

Arah Pengembangan Kota Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat

permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Menurut Perda Kabupaten Jembrana No. 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 – 2032, pengertian Tata Ruang Wilayah adalah Sebagai berikut : 1.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut RTRWK adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Jembrana, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi


4


penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 2.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Jembrana yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Jembrana pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

3.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

4.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Jembrana.

5.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Jembrana adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten Jembrana yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau bendungan dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

6.

Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

7.

Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

8.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

9.

Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLP adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.

10. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.


5


11. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa. 12. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 13. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten. 14. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. 15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. 16. Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan pelindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten. 17. Kawasan budidaya kabupaten adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 18. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. 19. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. 20. Kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar Pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status Pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994. 21. Kawasan suci adalah kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti kawasan gunung, danau, mata air, campuhan, loloan, sungai, pantai dan laut. 22. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan di sekitar pantai yang berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merusak kondisi fisik dan kelestarian kawasan pantai.


6


23. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan di sekitar daerah aliran sungai yang berfungsi untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak bantaran, tanggul sungai, kualitas air sungai, dasar sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah terjadinya bahaya banjir. 24. Kawasan sempadan jurang adalah daratan sepanjang daerah datar bagian atas dengan lebar proporsional sesuai bentuk dan kondisi fisik. 25. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air. 26. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur, dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 27. Ruang Terbuka Hijau Kota yang selanjutnya disebut RTHK adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian. 28. Jalur hijau adalah suatu garis hamparan lahan yang luas dan menghijau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai kawasan yang tidak boleh dibangun. 29. Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut. 30. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, dan pendidikan. 31. Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. 32. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang disekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas. 33. Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun nonkayu. 34. Kawasan peruntukan hutan rakyat adalah kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat secara luas. 35. Kawasan peruntukan tanaman pangan adalah lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.


7


36. Kawasan peruntukan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari meliputi tanaman palawija, sayur mayur, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman pangan lainnya. 37. Kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri. 38. Kawasan peruntukan peternakan adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha, usaha pokok maupun industri, pasar peternakan serta sebagai padang penggembalaan ternak atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir. 39. Kawasan peruntukan perikanan adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukkan ruang sesuai arahan pola ruang untuk kegiatan perikanan tangkap, budidaya perikanan, dan pengolahan hasil perikanan. 40. Kegiatan peruntukan pertambangan adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukkan ruang sesuai arahan pola ruang untuk kegiatan pertambangan. 41. Kegiatan peruntukan industri adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukkan ruang sesuai arahan pola ruang untuk kegiatan industri berupa tempat pemusatan kegiatan industri kecil dan menengah (IKM). 42. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan. 43. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disebut KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup. 44. Daya Tarik Wisata, yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, yang dapat berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota.


8


45. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 46. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. 47. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan adalah wilayah, kawasan atau lokasi yang ditetapkan atau digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. 48. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. 49. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. 50. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. 51. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten. 52. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten. 53. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan. 54. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. 55. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.


9


56. Sistem agribisnis adalah pembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak saja dalam usaha budidaya (on-farm) tetapi juga meliputi usaha penyediaan sarana-prasarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian dan usaha jasa seperti bank, penyuluhan, penelitian/pengkajian (off-farm). 57. Agrowisata adalah pengembangan industri wisata alam yang bertumpu pada pembudidayaan wisata alam, memanfaatkan alam tanpa melakukan eksploitasi yang berlebihan agar tetap terlindungi. 58. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan konservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. 59. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. 60. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. 61. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non-pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang. 62. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 63. Tri Hita Karana adalah tiga unsur keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang dapat mendatangkan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia. 64. Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci. 65. Sad Kertih adalah enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari atma kertih, wana kertih, danu kertih, segara kertih, jana kertih dan jagat kertih. 66. Tri Mandala adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas utama mandala, madya mandala dan nista mandala. 67. Cathus Patha adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (Utara, Timur, Selatan dan Barat) dan diperankan sebagai pusat (puser) wilayah, kawasan dan/atau desa. 68. Desa Adat/Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan


10


tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Jembrana dikembangkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah, meliputi: a.

pemantapan fungsi wilayah sebagai pusat pengembangan Bali Bagian Barat;

b.

peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat;

c.

pemantapan wilayah yang hijau dan lestari sebagai penyangga pelestarian lingkungan Pulau Bali;

d.

pemantapan wilayah sebagai pusat kegiatan pertanian, industri dan pendayagunaan sumber daya pesisir dan kelautan dengan konsep agropolitan dan minapolitan;

e.

pengembangan kepariwisataan berwawasan lingkungan yang terintegrasi dengan pertanian dan potensi sumber daya pesisir dan kelautan; dan

f.

peningkatan fungsi kawasan untuk menunjang pertahanan dan keamanan negara. Peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung peningkatan

produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam Perda No. 11 Tahun 2012 adalah untuk mewujudkan pelayanan wilayah dengan strategi meliputi:

a. meningkatkan kualitas dan keterpaduan pelayanan sistem jaringan transportasi darat dan penyeberangan; b. meningkatkan keterpaduan dan kualitas sistem jaringan jalan nasional termasuk rencana pengembangan jalan bebas hambatan yang melintasi wilayah, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah maupun antar kawasan dalam wilayah kabupaten;

c.

mengintegrasikan jaringan transmisi listrik lintas wilayah dan meningkatkan pemerataan distribusi tenaga listrik di seluruh wilayah;

d. mengembangkan jangkauan pelayanan sistem jaringan telekomunikasi secara merata ke seluruh wilayah; e.

meningkatkan keterpaduan perlindungan, pemeliharaan, penyediaan sumber daya air dan distribusi pemanfaatannya untuk irigasi dan air minum secara merata sesuai kebutuhan;

f.

meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan partisipasi masyarakat untuk mendukung Jembrana bersih; dan

g.

mengembangkan sistem pengolahan air limbah yang ramah lingkungan.


11

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Dalam Gambar 1.1. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana dapat di petakan sebagai berikut :


12


Gambar 1.1 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)


13

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut diatas, Pemerintah Kab. Jembrana menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Jembrana. Semua ini sebagai perwujudan dari pada Visi dan Misi Kabupaten Jembrana yang mana Visi adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan segala arah kebijakan pemerintahan. Visi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kabupate Jembrana adalah : a. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan. b. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi petensi basis dan pemberdayaan masyarakat. c. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya. d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.

1.4. Methodologi 1.3.3

Methodologi Penyusunan Dokumen Metode yang dipergunakan dalam menyusun Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Sukabumi,

adalah sebagai berikut: A.

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dan informasi dalam menyusun MPS Kabupaten Sukabumi dilakukan dengan cara desk study (kajian literatur, data sekunder, browsing, internet dll), field research (observasi, wawancara dll), FGD (Focus Group Discussion) dan wawancara mendalam (indepth interview). Dalam pengumpulan data dilakukan beberapa langkah, yaitu: 1. Review SSK, Internalisasi, Konsultasi dengan Pokja Provinsi dan Satker terkait di provinsi, Akses Sumber Pendanaan Non-Pemerintah, Pengawalan Program dan Kegiatan kedalam mekanisme penganggaran sedangkan Pengumpulan Data Sekunder Data sekunder sektor sanitasi digunakan sebagai dasar untuk membuat pemetaan kondisi sanitasi secara aktual, serta memotret kebutuhan


14


akan layanan sanitasi yang baik, sesuai standar kebutuhan minimal pembangunan sanitasi. Tidak hanya sekedar kompilasi, tetapi juga dilakukan proses seleksi dan verifikasi data. Dari data sekunder yang telah diperoleh, maka dilakukan verifikasi lanjutan, pengecekan silang datadata yang diperoleh dan pendalaman data tersebut dengan melaksanakan pertemuan rutin dengan anggota Pokja, kunjungan lapangan, diskusi yang bersifat teknis (focus group discussion) dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi. 2.

Pengumpulan Data Primer Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan teknik survey lapangan, meliputi: wawancara terstruktur, depth interview (wawancara mendalam), pengamatan langsung di lapangan (observasi), diskusi terfokus, dimana fokus sasarannya adalah masyarakat secara umum, tokoh, organisasi, pihak swasta atau pengiat sanitasi, LSM, pemerintah, dan media baik cetak atau elektronik.

B.

Proses Penyusunan Memorandum Program Prioritas Sanitasi (MPS)

Proses penyusunan MPS terdiri dari beberapa tahapan yang tidak dapat terlepas antara satu dengan lainnya, antara lain sebagai berikut: 1. Melakukan Riview SSK khususnya untuk Kerangka Logis, Program, Kegiatan dan Penganggaran serta Prioritasi Program. 2. Melakukan konsultasi kepada SKPD terkait di Kab./Kota 3. Melakukan konsultasi teknis kepada Pokja Provinsi dan Satker terkait. 4. Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber alternatif non pemerintah ditingkat Kab./Kota 5. Melakukan pengawalan kepada mekanisme panganggaran. 1.4.2 Sistimatika Penyajian Sistematika dokumen MPS terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut: 1. Bab pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan MPS, metode penyusunan dan sistematika dokumen. 2. Bab kedua menyajikan hasil review SSK yang menyangkut kondisi eksisting sanitasi, Prioritasi Program, kerangka logis. 3. Bab ketiga berisi tentang rencana implementasi program dan kegiatan, perhitungan volume kebutuhan infrastruktur dan non infrastruktur. 4. Bab keempat berisi tentang rencana kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber pendanaan bagi masing-masing kegiatan. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan rencana antisipasi bilamana terjadi funding gap.


15

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 5. Bab kelima berisi inventarisasi status kesiapan dari masing-masing kegiatan, langkah-langkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan dan rencana Monev.


16

1.1 Latar Belakang MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN Kabupaten Jembrana Provinsi Bali 1

Recommend Documents