MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN WONOSOBO Provinsi Jawa Tengah

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI

KABUPATEN WONOSOBO Provinsi Jawa Tengah

Disusun oleh:

POKJA SANITASI KABUPATEN WONOSOBO Tahun 2013

Kata Pengantar Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan berkah serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) telah dapat disusun dan disajikan menjadi suatu dokumen yang merupakan terminal dari seluruh dokumen perencanaan terkait sektor sanitasi Kabupaten Wonosobo tahun 2014-2018. Dokumen ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya yang telah tersusun yang berkaitan dengan perencanaan sektor Sanitasi yaitu Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kab/Kota 2013-2017 dan merupakan bagian dari Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang digalang oleh Pemerintah Pusat dalam rangka mempercepat pembangunan sektor sanitasi Nasional dan pemenuhan partisipasi internasional untuk pencapaian target MDG’s 2015. Sebagai suatu entitas yang mengemban amanat rakyat, pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berkomitmen memiliki rencana yang matang. MPS merupakan implementasi dari pedoman pelaksanaan tugas negara dalam hal pengurusan keuangan. Dokumen ini utamanya berisi Rencana Penganggaran dan Kesepakatan atau komitmen bersama dari berbagai pihak terkait untuk mendukung Kab/Kota dalam menyusun rencana program investasi pembangunan sektor sanitasi dalam rangka Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang secara teknis telah disusun berdasarkan hasil studi dan sinkronisasi dengan semua dokumen perencanaan lain yang terkait sanitasi, analisis kelembagaan, kemampuan keuangan daerah dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana implementasi. Dengan telah tersusunnya Program dan Anggaran sektor sanitasi untuk Jangka Menengah diharapkan perencanaan tahunan dapat dilakukan lebih optimal dan matang. Dokumen ini bersifat “terbuka” dan akan selalu diperbaharui berdasarkan pencapaian kesepakatan pendanaan ataupun sesuai dengan kemajuan yang telah dicapai. Pemerintah bersama pemangku kepentingan Kabupaten dengan ini menyatakan komitmen penuh dalam mendukung program pengembangan sanitasi Jangka Menengah ini, serta berupaya mendorong pelaksanaan kebijakan pengembangan sanitasi yang lebih efektif, partisipatif dan berkelanjutan. Dengan adanya MPS ini, disamping akan makin mendorong komitmen Pemerintah Kab/Kota dalam menyusun program investasi bidang sanitasi juga diharapkan dapat memberikan penguatan dalam prosedur dan komitmen dukungan pendanaan dari lingkungan eksternal Pemerintah Kabupaten, baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, Bantuan Luar Negeri, Masyarakat atau Kerjasama dengan Swasta serta semua pihak yang peduli terhadap pengembangan sektor sanitasi Semoga dokumen ini dapat dilaksanakan dengan komitmen penuh dan optimal serta bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wonosobo,

2013

Bupati Wonosobo

H.A. KHOLIQ ARIF

Kata Pengantar Daftar Isi BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Maksud dan Tujuan 1.2 Resume Permasalahan Sanitasi 1.3.1 Permasalahan Air Limbah Permukiman 1.3.2 Permasalahan Persampahan 1.3.3 Permasalahan Drainase Lingkungan 1.3.4 Permasalahan Prohisan 1.3 Resume Sasaran Sampai Dengan Tahun 20xx 1.4 Resume Program Prioritas dan Justifikasinya 1.4.1 Prioritas Air Limbah Permukiman 1.4.2 Prioritas Persampahan 1.4.3 Prioritas Drainase Lingkungan 1.4.4 Prioritas Prohisan

BAB 2 MEMORANDUM PROGRAM JANGKA MENENGAH 2.1 Sumber Dana Pemerintah 2.1.1 Lembar Kesepakatan Pemerintah Kab / Kota 2.1.2 Lembar Kesepakatan Pemerintah Provinsi 2.1.3 Lembar Kesepakatan Pemerintah Pusat 2.2 Sumber Dana Non Pemerintah 2.2.1 Lembar Kesepakatan Partisipasi Swasta (Dunia Usaha / CSR / LSM) 2.2.2 Lembar Kesepakatan Masyarakat 2.2.3 Lembar Kesepakatan Lembaga Donor

BAB 3 RENCANA IMPLEMENTASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM 3.1 Manajemen dan Organisasi Pelaksana 3.2 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa 3.3 Rencana Monitoring dan Evaluasi Tahunan

LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1: Komitmen Program Jangka Menengah L.1-A L.1-B L.1-C L.1-D L.1-E L.1-F

Tabel Program Tabel Program Tabel Program Tabel Program Tabel Program Tabel Program

Sanitasi Kab / Kota xx dengan Kesepakatan Pemerintah Kab / Kota dengan Kesepakatan Pemerintah Provinsi dengan Kesepakatan Pemerintah Pusat dengan Kesepakatan Partisipasi Swasta dengan Kesepakatan Masyarakat

Lampiran 2: Program yang Belum Ada Komitmen Pendanaannya L.2-A

Daftar Program yang belum ada Kesepakatan Pendanaannya

Lampiran 3: Deskripsi Program Utama dan Proposal Pendanaan Alternatif L.3-A L.3-B

Deskripsi Program Utama Proposal Pendanaan

Lampiran 4: Rencana Tindak Tahunan L.4-A L.4-B

1

Rencana Tindak Lanjut Implementasi Program Tahun 2014 (n+2) Rencana Tindak Persiapan Implementasi Program Tahun 2015 (n+3)

Daftar Tabel Daftar Peta Daftar Gambar Daftar Istilah

BAB 1

PENDAHULUAN

Program dan Kegiatan dalam dokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kab/Kota, Provinsi maupun Kementerian / Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi peng-anggaran pada tingkat Kab/Kota, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain: ■ Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemda dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor lain yang peduli sanitasi. ■ Program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang. ■ Memorandum Program investasi kabupaten/kota merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan kabupaten/kota dari aspek teknis, biaya dan waktu. ■ Memorandum Program investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati selaku kepala daerah. ■ Program investasi sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan kabupaten/kota untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kabupaten/kota. ■ Proses penyusunan rencana program investasi ini telah melalui aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan. Memorandum Program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi program, rencana pelaksana an periode sampai akhir 5 (lima) tahun ke depan, dan peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan struktur ruang perkotaannya.

1.1 Maksud dan Tujuan Maksud : Tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo dan pihak terkait untuk rancangan implementasi pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif untuk Jangka Menengah. Tujuan : 1. MPS diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten 2. Dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan Sanitasi Kabupaten Wonosobo selama 5 tahun yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 3. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi 4. Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten.

1.2 Resume Permasalahan Sanitasi Tabel 1.1. Permasalahan Utama Air Limbah Permukiman 1. Aspek Pengembangan sarana dan prasarana

Kepemilikan Jamban di Kabupaten Wonosobo 78 %, dengan rincian 61% jamban pribadi dan MCK/WC Umum 17%, sedangkan sisanya ke lain-lain:

User interface

Diagram pie

Pengumpulan dan penampungan/pengolahan Awal

Persentase tangki septic aman

Hasil survey menunjukan bahwa pengosongan tangki septik didominasi tidak pernah dikosongkan pada klaster 0 sebanyak 92 % tidak pernah dikosongkan, pada klaster 1 sebanyak 93 % tidak pernah dikosongkan, pada klaster 3 sebanyak 75 % tidak pernah dikosongkan dan pada klaster 3 sebanyak 30 %. Pengosongan tangki septik terbesar terjadi pada klaster 3 Tempat penyaluran akhir tinja rumah tangga Berdasarkan pengamatan pembuangan dari 61 % pemilik kloset, 3 % terhubung ke tangki septik, 12 % ke cubluk, 11 ke sungai, kanal, 41 % kolam/empang, 11 % selokan/parit, 1% saluran dan 4% tidak tahu.

Untuk industri kecil yang menghasilkan limbah prioritas yaitu industri tahu. 90% limbah industri kecil tahu dibuang ke kolam yang selanjutnya dialirkan langsung ke sungai. Pengangkutan/pengaliran

Hanya ada 1 truk penyedot tinja,

Pengolahan akhir/terpusat

Belum optimalnya pemanfaatan IPLT, IPLT sudah ada tetapi tidak berfungsi optimal.

Daur ulang/pembuangan akhir

Belum dilakukan

Perencanaan Teknis dll

Belum adanya masterplan air limbah permukiman dan dokumen perencanaan lainya yang terintegrasi dengan RTRW.

B. Lain-lain: 2. Aspek Pendanaan:

- Anggaran sektor sanitasi belum menjadi prioritas oleh para pengambil kebijakan - Alokasi pendanaan dari Pemerintah Kabupaten sangat rendah - Belum banyak sektor swasta yang melakukan investasi - Potensi pendanaan dari masyarakat masih sangat kecil

3. Aspek Kelembagaan:

- Terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan air limbah

4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:

-

5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat - Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan air limbah - Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem yang berbasis masyarakat, hanya ada 1 peruahaan swasta yang berpartisipasi. - Tidak ada organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang sanitasi.

6. Aspek Komunikasi, PMJK dll.

-

Belum ada perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan Belum tersedia kebijakan yang jelas terkait hubungan kerjasama dengan pihak swasta/investor dalam pengelolaan sanitasi Pemahaman Legislatif tentang terkait pengelolaan kurang. Kurangnya sosialisasi pemahaman pemangku kepentingan tentang pentingnya pengelolaan air limbah

- Kurangnya Musrenbang.

keterlibatan

perempuan

dalam

proses

perencanaan

(sumber referensi: BPS Kab Wonosobo.)

Tabel 1.2. Permasalahan Utama Persampahan 1. Aspek Tingkat Pengolahan Sampah Rumah Tangga (RT) sebagai berikut: Pengembangan - Tingkat layanan penanganan sampah RT; dikumpulkan oleh sarana dan kolektor informal yang mendaur ulang sampah:0,1 %, dikumpulkan prasarana dan dibuang ke TPS : 12 %, tidak diangkut Tukang Sampah (dibakar: 11 %, dikubur:1%, dibuang ke sungai:27%, lahan kosong: 38%, lubang terbuka:8% dan lainnya:3%) User interface

Pengumpulan setempat

Masih diperlukan 638 unit gerobak dorong, 64 becak motor untuk pelayanan perkampungan sempit dan IKK

Penampungan sementara (TPS)

Baru ada 62 TPS dari total kebutuhan 319 unit

Pengangkutan

Masih kurangnya sarana pengangkut, baru ada 5 truk pengangkut untuk wilayah kabuaten dari total kebutuhan 24 unit

(semi) pengolahan akhir terpusat

96% RW masih belum melakukan pemilahan, baru ada 30 kelompok proyek 3R berupa bank sampah RW (baru 4% RW).

Daur ulang/tempat pemrosesan akhir

Pengelolaan TPA Wonorejo masih memakai semi controlled landfill Keterbatasan lahan TPA, masih kurang 0,5 hektar untuk menjadi syarat minimal sanitary landfill Daur ulang sudah ada di TPA tetapi sekala masih kecil

Perencanaan


Belum tersedianya masterplan dan dokumen perencanaan lainya yang memadai

- Penganggaran terkait pengelolaan persampahan baru mencapai 0,15% - Rendahnya dana penarikan retribusi pelayanan sampah


- Masih terjadinya fungsi ganda lembaga pengelola sampah sebagai regulator sekaligus operator pengelolaan sampah - Belum memadainya SDM (secara kualitas dan kuantitas) dalam pelayanan persampahan


- Penerapan sanksi hukum dari Perda belum efektif -perpersampahan Belum tersosialisasinya ketentuan penanganan sampah terhadap masyarakat


Dinas masih berfungsi sebagai operator dan regulator -- sdm kurang memadai dari kualitas danprioritas kuantitas Pengelolaan sampahbaik masih belum menjadi dari masyarakat -

Pola penanganan sampah belum optimal Rendahnya dana penarikan restribusi Potensi masyarakat belum dikembangkan secara sistematis Rendahnya investasi dunia usaha / swasta

(sumber referensi: BPS Kabupaten Wonosobo)

Tabel 1.3: Permasalahan Utama DRAINASE LINGKUNGAN A. Sistem drainase lingkungan User interface

Pada saat hujan deras sering terjadi genangan di jalan lingkungan dan jalan protokol bila terjadi limpasan banjir < 1 jam

Penampungan/pengolahan Belum adanya ketegasan fungsi sistem drainase (saluran drainase awal masih bercampur dengan saluran air limbah), Belum ada sumur resapan di permukiman, Tersumbatnya saluran drainase oleh sampah. Pengangkuran/pengaliran

-

12,9% RT mengaku ada kejadian timbulnya genangan dari limpasan air hujan disekitar rumah. Hasil kesepakatan pokja, karena kondisi wilayah Wonosobo yang pegunungan, tidak ada

-

wilayah yang masuk kategori banjir (tidak masuk kriteria “banjir genangan”. Kondisi yang ada yaitu limpasan genangan air hujan dengan kejadian sementara, cepat surut, tidak sampai masuk rumah. Umumnya lebih banyak terjadi pada drainase jalan perkotaan. Adanya penutupan saluran drainase dan pengalihan fungsi saluran drainase sebagai bangunan, kolam ikan, dll.

Data lain berdasarkan Pada umumnya, drainase lingkungan masih menjadi satu antara hasil EHRA 2012 pembuangan air hujan (pematusan air hujan) dan saluran limbah rumah tangga (grey water). Porsi belanja fisik subsektor drainase masih 0,3 % Akses masyarakat terjadap drainase lingkungan masih rendah Perencanaan


Belum tersedianya masterplan dan dokumen perencanaan lainya yang memadai

Rendahnya alokasi pendanaan pada subsektor drainase


- Belum ada Lembaga khusus drainase - Belum memadainya SDM (secara kualitas dan kuantitas) dalam pelayanan drainase Peraturan daerah mengenai ketertiban umum perlu disiapkan seperti pencegahan pengambilan air tanah secara besar-besaran, pembuangan sampah di saluran, pelarangan pengurugan lahan basah dan penggunaan daerah resapan air, termasuk sanksi yang diterapkan.


Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan saluran drainase Kurang pedulinya masyarakat dalam pemeliharaan saluran

6. Aspek Komunikasi, PMJK dll.

Masih kurangnya kampanye dan penyadaran masyarakat


Tabel 1.4. Permasalahan Utama Prohisan Berdasarkan hasil EHRA, Juni 2012

Masih rendahnya (19% rumah tangga yang melakukan kegiatan CTPS setelah buang air besar) kesadaran sebagian kecil masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat didukung dengan pola hidup masyarakat perkotaan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan tempat tinggal Kurangnya kepedulian masyakat dan pengambil kebijakan terhadap program-program yang bersifat preventif dan promotif (pencegahan dan promosi)

1.3 Resume Sasaran Sampai Dengan Tahun 2017 Tabel 1.5 Resume Tujuan dan Sasaran Utama Sanitasi sampai 2017 Air Limbah 1) Meningkatnya cakupan akses jamban berseptictank dari 13,97% menjadi 50% pada tahun 2017 2) Meningkatnya proporsi septictank komunal dari 14 unit menjadi 95 unit di seluruh RW perkotaan Wonosobo pada tahun 2017 3) Meningkatnya proporsi septictank yang memenuhi standar teknis dari 54% menjadi 80% pada tahun 2017 4) Optimalnya kuantitas sarana dan prasarana air limbah dari 20% menjadi 50% pada tahun 2017 5) Meningkatnya cakupan akses jamban berseptictank dari 13,97% menjadi 50% pada tahun 2017 6) Meningkatnya proporsi septictank komunal dari 14 unit menjadi 95 unit di seluruh RW perkotaan Wonosobo pada tahun 2017 7) Meningkatnya proporsi septictank yang memenuhi standar teknis dari 54% menjadi 80% pada tahun 2017 8) Optimalnya kuantitas sarana dan prasarana air limbah dari 20% menjadi 50% pada tahun 2017 Persampahan 1) Berkurangnya volume timbulan sampah dari 2.384,84 m3/hari menjadi 1.192 m3/hari pada akhir 2017 atau berkurangnya laju timbulan sampah dari 6% menjadi 3 % pada akhir tahun 2017 2) Berkurangnya jumlah TPS liar 3) Terbentuknya bank sampah tingkat RW dari 4% menjadi 71,2% pada akhir tahun 2017 4) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pengangkutan sampah dari 7% menjadi 50% 5) Optimalnya sistem sanitary landfill di TPA Wonorejo pada tahun 2017 6) Meningkatnya jangkauan pelayanan pengangkutan persampahan dari 30% menjadi 100% pada akhir tahun 2017 7) Tersedianya regulasi persampahan yang sesuai dengan UU persampahan pada akhir tahun 2017 8) Diterapkannya teknologi pengelolaan persampahan berkelanjutan dan berbiaya rendah oleh SKPD terkait dan masyarakat di lokasi prioritas 4 kelurahan pada akhir tahun 2017. 9) Optimalnya kinerja bank sampah RW yang terbentuk dari 40% menjadi 70% pada akhir tahun 2017 10) Terbentuknya 3 kampung pengelolaan sampah mandiri sampai dengan akhir tahun 2017. 11) Meningkatnya jumlah toko/pelaku usaha yang menyediakan kantong plastik “biodegradable” dan atau tas “eco green”

Drainase Lingkungan 1) Meningkatnya persentase sumur resapan dan atau sumur biorpori pada lingkup RW dari 3% menjadi 30% pada akhir tahun 2017. 2) Berkurangnya spot jalan protokol yang terkena limpasan dari 15 titik menjadi 3 titik pada akhir tahun 2017. 3) Meningkatnya persentase panjang saluran drainase lingkungan yang berfungsi baik dari 40% menjadi 65% pada akhir tahun 2017. 4) Tegasnya fungsi saluran drainase (terpisah dari saluran air limbah, irigasi dan drainase) 5) Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana drainase lingkungan dari 30% menjadi 50% pada akhir tahun 2017 6) Tersedianya Regulasi drainase lingkungan pada tahun 2017. Prohisan 1) Meningkatnya proporsi kantor pemerintah kabupaten berwastafel layak dari 6% menjadi 53% pada akhir tahun 2017 2) Meningkatnya proporsi sekolah (dasar-menengah) berwastafel layak dari 30% menjadi 70% pada akhir tahun 2017 3) Meningkatnya alokasi dana desa (ADD) untuk sanitasi dari 1% menjadi 5% pada akhir tahun 2017 4) Meningkatnya proporsi pemberi informasi (komunikan) tentang Perilaku Hidup Bersih dan sehat dari kalangan SKPD dan kader kesehatan lingkungan sebesar 15% pada akhir tahun 2017

5) Meningkatnya kapasitas SKPD terkait tentang higiene sanitasi pada akhir tahun 2017 6) Terlatihnya kader kesehatan lingkungan sebanyak 15% jiwa dari jumlah warga Kelurahan di setiap Kelurahan pada akhir tahun 2017. 7) Berperan aktifnya kelompok masyarakat ( 40 organisasi wanita) dalam penyadaran higiene pada akhir tahun 2017. 8) Termanfaatkannya media pilihan masyarakat (media lokal) di lokasi prioritas dalam penyadaran berperilaku hidup bersih dan sehat pada akhir tahun 2017. 9) Meningkatnya proporsi RT yang melakukan kebiasan cuci tangan di 5 waktu penting dari 7,8% menjadi 53,4% pada akhir tahun 2017. 10) Meningkatnya proporsi RT yang melakukan PHBS dari 38,82 % menjadi 81,65% pada akhir tahun 2017 11) Tersosialisasinya kampanye “diet kantong plastik”. 1.4 Program Prioritas dan Justifikasinya 1.4.1. Sub Sektor Air Limbah Tabel 1.6. Prioritas Program dan Kegiatan Sub-sektor Air Limbah periode 2014-2017 Prioritas 1 : Program Pembangunan prasarana air limbah sistem setempat (on-site) dan komunal (nomenklatur Permendagri 13/2006, APBD : Program Lingkungan Sehat Perumahan ; 1.04.16) [20 UNIT IPAL skala RW] Estimasi Biaya Kegiatan Justifikasi (juta Rp) 1. Penyuluhan dan kampanye mendorong Kebutuhan septictank partisipasi masyarakat 200 komunal sangat 2. Sosialisasi Rencana Pembangunan IPAL dibutuhkan terutama di Komunal 100 RW-RW perkotaan 3. Pembentukan KSM-SANIMAS Masyarakat Wonosobo, karena 4. Penyediaan Lahan Masyarakat meski memiliki jamban, 5. Perencanaan Jaringan perpipaan 100 namun buangan akhir 6. Pelatihan bagi pengurus KSM 20 tinja kebanyakan ke 7. Pembangunan IPAL Komunal, Pembangunan kolam, saluran/sungai Jaringan Perpipaan, Pembangunan Sambungan Rumah 5.000 8. Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal Masyarakat 9. Kampanye kesehatan 20

Prioritas 2 : Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah (KODE AKUN PERMENDAGRI : 1.03.27 [Revitalisasi IPLT] Estimasi Kegiatan Biaya Justifikasi (juta Rp) 1. Penyusunan Masterplan Sistem Air Limbah 500 IPLT telah terbangun Skala Kabupaten dan TPA namun masih belum 2. Optimalisasi IPLT 1.000 dimanfaatkan dengan 3. Studi pengelolaan lingkungan hidup IPLT 150 optimal. Oleh karena itu, 4. Penyusunan Perda Pengelolaan Air Limbah 400 perlu dilakukan upaya 5. Pelatihan dan Studi banding pemanfaatan 50 optimalisasi IPLT pengelolaan IPLT 6. Kampanye dan sosialisasi mengenai air limbah 150 7. Penyediaan produk materi penyuluhan/promosi 250 ke masyarakat 8. Operasi dan Pemeliharaan IPLT / tahun 500 9. Pengadaan Truk Tinja 500 10. Operasi dan Pemeliharaan Truck Tinja 200 Catatan: Item 1,2,3 dan 9 di implementasikan melalui Jasa Pengadaan Barang dan Jasa. Detail lihat Sub bab 3.2

Peta 1.1 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah Permukiman periode 2013-2017

Lokasi Rencana IPAL Komunal di 20 RW wilayah RIK

Lokasi Rencana Revitalisasi IPLT

1.4.2 Sub-sektor Persampahan Tabel 1.8 Prioritas Program dan Kegiatan Sub-sektor Persampahan periode 2013-2017 Prioritas 1 : Program Pengembangan kebijakan dan Kinerja Pengelolaan Persampahan (1.08.15) Estimasi Kegiatan Biaya Justifikasi (juta Rp) 1. Penyusunan Masterplan Persampahan Skala 1.000 Penyusunan Master Kabupaten Plan merupakan tahap 2. Penyusunan Perda tentang pengelolaan 50 awal yang diperlukan sampah sebagai dasar 3. Pengadaan prasarana dan sarana 2.000 perencanaan persampahan (tong, gerobak/becak sampah, pengelolaan system transfer depo, container, dump truck, arm roll sub-sektor truck) Persampahan yang efisien dan terpadu. Tersedianya dokumen perencanaan serta peraturan pendukung terkait juga merupakan persyaratan utama untuk mendapat dukungan stimulan pendanaan eksternal.

Prioritas 2 : Program Pembangunan prasarana TPA (peningkatan kinerja TPA) Estimasi Kegiatan Biaya (juta Rp) 200 1. Penyusunan studi kelayakan persampahan (FS) 400 2. Penyusunan DED TPA 4. Peningkatan TPA open dumping menjadi 30.000 sanitary landfill 3.000 5. Pengadaan alat berat (buldozer) 3.000 6. Pengadaan alat berat (excavator) 7. Membentuk Kelompok Pengelola Komposting di 50 TPA 50 8. Pelatihan Komposting. 3.500 9. Operasional dan pemeliharaan persampahan

Justifikasi Mulai tahun 2013 semua TPA di Indonesia tidak boleh open dumping dan harus ditingkatkan menjadi TPA sanitary landfill karena akan memperpanjang umur pemanfaatan TPA juga untuk mengurangi pencemaran baik tanah maupun udara.

Prioritas 3 : Program Pengelolaan Sampah Dari Sumbernya Kegiatan 1. Sosialisasi kesadaran masyarakat tentang pengolahan persampahan 2. Pelatihan Pengelolaan Sampah 3. Kampanye pengurangan sampah dari sumbernya/ Motor Hijau 4. Pelatihan Daur Ulang Sampah kader warga peduli lingkungan 5. Pengadaan gerobak sampah 6. Pengadaan peralatan kerja petugas kebersihan 7. Pengadaan sepeda motor gerobak roda 3 8. Pengadaan pick up 9. Pengadaan tong sampah pemilah 10. Pengadaan komposter aerobic 11. Pengadaan komposter komunal 12. Pengadaan Tempat Sampah Terpilah untuk Rumah Tangga. 13. Pengadaan Tempat Sampah terpilah ditempat umum/jalan 14. Pengadaan Gerobag Sampah terpilah 15. Pengadaan Gerobag Sampah bermotor terpilah 16. Penyediaan sarana pembuangan sampah (Tempat sampah terpilah untuk Sekolah)./ SDSLTP 17. Penyediaan sarana pembuangan sampah (Tempat sampah terpilah untuk Sekolah). / SLTA

Estimasi Biaya (juta Rp) 200 200 50 50 100 50 500 100 100 200 50 50 25 100

250 50

Justifikasi PemKab Wonosobo meyakini bahwa Program pengelolaan sampah dari sumbernya perlu dimulai sekarang dan menjadi salah satu prioritas untuk solusi pengelolaan Jangka Panjang, terutama untuk wilayah perkotaan yang terus tumbuh dengan cepat. Pilot Project tingkat wilayah akan diterapkan pada Kecamatan wonosobo, Selomerto dan Kertek pada tahun pertama. Pelaksanaan program ini akan dilaksanakan secara repetisi untuk tiap tahunnya. Penganggaran utamanya akan didukung dengan skema partisipasi Swasta dan kerjasama Masayarakat.

Prioritas 3 : Program Pembangunan Prasarana Persampahan 3R Kegiatan 1. Fasilitasi pembentukan bank sampah 2. Fasilitasi pembentukan kampung sampah 3R (pengelolaan sampah mandiri) 3. Pembangunan TPST 3R 4. Penyediaan lahan TPST 5. Operasi dan pemeliharaan TPST 6. Penyiapan transportasi dari sumber ke TPA 7. Pemberdayaan masyarakat pasca konstruksi

Estimasi Biaya (juta Rp) 200 400 30.000 3.000 3.000 200 500 3.500

Justifikasi Mulai tahun 2013 semua TPA di Indonesia tidak boleh open dumping dan harus ditingkatkan menjadi TPA sanitary landfill karena akan memperpanjang umur pemanfaatan TPA juga untuk mengurangi pencemaran baik tanah maupun udara.

Peta 1.2 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan PERSAMPAHAN periode 2013-2017

Lokasi Rencana Pilot Project 3R

Lokasi Revitalisasi TPA

1.4.3 Sub-sektor Drainase Permukiman Tabel 1.9 Prioritas Program dan Kegiatan Sub-sektor Drainase Permukiman periode 2014-2018 Prioritas 1 : Program Penyiapan Dokumen Perencanaan Sub sektor Drainase Permukiman Estimasi Kegiatan Biaya Justifikasi (juta Rp) 1. Penyusunan Master plan drainase 750 Sebagai dasar utama skala kabupaten pengembangan sistim 2. Penyusunan Studi Kelayakan 100 Drainase Permukiman, drainase 400 maka ketersediaan 3. Penyusunan DED drainase Master Plan Drainase skala wilayah menjadi kebutuhan utama, disamping Penyiapan DED dan pemastian ketersediaan kebutuhan lahan. Hal ini juga menjadi pertimbangan utama terkait kriteria yang disyaratkan untuk mendapat dukungan stimulan pendanaan dari sumber eksternal. Prioritas 2 : Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (kode akun permendagri: 1.03.16) Estimasi Kegiatan Biaya Justifikasi (juta Rp) 1. Revitalisasi saluran drainase primer 4.000 Revitalisasi saluran Wanganaji, Dieng, A Yani, Tosari, S drainase yang salah Parman, Tosari satunya adalah 2. Pembangunan Saluran Drainase 2.000 pembersihan sedimen Sekunder kawasan perkotaan dan sampah pada 3. Pemeliharaan rutin saluran saluran drainase sangat lingkungan permukiman 300 dibutuhkan agar fungsi drainase menjadi baik

Peta 1.3 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Drainase Lingkungan periode 2013-2017

Lokasi Rencana Pemeliharaan Drainase Perkotaan

1.4.4 Aspek Prohisan Tabel 1.10 Prioritas Program dan Kegiatan Aspek Prohisan periode 2014-2018 Prioritas 1 : Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (kode akun permendagri : 1.02.19) Estimasi Kegiatan Biaya Justifikasi (juta Rp) 1. Kampanye, promosi sanitasi 200 Peningkatan Kesadaran 2. Program Kerjasama Informasi dengan 200 Masyarakat diyakini Media massa sebagai faktor utama 3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM 100 yang Bidang Komunikasi Dan Informasi perlu dipersiapkan 4. Peningkatan koordinasi antar Pokja di 50 untuk tercapainya tingkat pusat hingga daerah tingkat sanitasi yang 5. Optimalisasi dan Peningkatan 150 lebih baik. Terkait Kapasitas Kelembagaan Penganggaran, 6. Optimalisasi kapasitas perempuan 100 kerjasama dan dalam pengelolaan sanitasi dan partisipasi Swasta keorganisasian 150 sangat dimungkinkan 7. Memberdayakan masyarakat melalui 200 dalam berbagai program STBM kegiatan ini. 8. Pemberdayaan masyarakat dan 100 promosi kesehatan 9. Pengembangan desa siaga 250 10. Pembinaan pos kesehatan pondok pesantren 150 11. Revitalisasi posyandu 250 12. Advokasi dan bimbingan teknis 200 jamban sehat 13. Advokasi dan pembinaan desa STBM 250

Prioritas 2 : Program Penyediaan Sarana Fisik untuk mendukung PHBS Estimasi Kegiatan Biaya Justifikasi (juta Rp) 1. Perbaikan rumah masyarakat miskin 2.000 Penyediaan Sarana dengan penyuluhan berbasis Fisik akan sangat lingkungan mendukung 2. Penerbitan Buku/Komik Sanitasi atau pelaksanaan PHBS. leaflet, spanduk dan Baliho 200 Masyarakat dapat 3. Pembuatan Film/Lagu Sanitasi 25 memanfaatkan secara 4. Pembuatan Situs/Web Sanitasi langsung sarana yang Kab.Wonosobo 5 disediakan dalam 5. Membuat iklan layanan masyarakat kehidupan sehari-hari. lewat radio / maupun media elektronik pemerintah. 50

Prioritas 3 : Program Pengembangan Lingkungan Sehat (1.02.21) Estimasi Kegiatan Biaya (juta Rp) 1. Monitoring dan Evaluasi 100 2. Lomba lingkungan sehat dan Sosialisasi arti penting sanitasi yang sehat & dampak sanitasi buruk 100

Justifikasi Perlu dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan bersama yang bertujuan peningkatan peran serta masyarakat. Bentuk kegiatan lebih diarahkan memberikan penghargaan dan memicu motivasi kepada kelompok masyarakat yang sudah mempunyaikesadaran terkait K3

Peta 1.4 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Prohisan periode 2013-2017

Catatan: Secara umum lokasi Kegiatan dilakukan tersebar diseluruh Wilayah Kabupaten Wonosobo. Lokasi rinci dan Tindak Lanjut rinci masih akan di detail kan pada Proposal Kegiatan.

BAB 2 MEMORANDUM PROGRAM JANGKA MENENGAH 2.1.1

Lembar Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

Nomor :................... Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagiankewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Pembangunan danpelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten, sehingga lebih mendekatkan interaksi antarapemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari ahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini............tanggal.......bulan...........tahun........, kami unsur Pemerintah Kabupaten Wonosobo sepakat untuk mengalokasikan dukungan pendanaan dalam perencanaan danpelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014 – 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi ini: KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI KABUPATEN WONOSOBO TA. 2014 – 2018 (x Rp. 1.000.000) NO

Tahun Anggaran

SUB-SEKTOR 2014

A

2015

2016

TOTAL 2017

2018

Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Wonosobo

A.1

SUB SEKTOR AIR LIMBAH

3.124

3.229

3.670

3.447

3.817

17.286

A.2

SUB SEKTOR PERSAMPAHAN

1.051

6.541

1.494

650

649

10.384

A.3

SUB SEKTOR DRAINASE

478

278

278

278

278

1.588

A.4

ASPEK PHBS DAN PROMOSI HIGIENE

275

275

275

275

275

1.373

4.926

10.322

5.715

4.649

5.018

30.630

SUB TOTAL A

Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan BUPATI WONOSOBO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

H. A. KHOLIQ ARIF

Drs. EKO SUTRISNO WIBOWO, M.M. NIP : 19550308 198303 1 005

*) Tembusan : Kepala SKPD/ Dinas Kota terkait untuk ditindak lanjuti

2.1.2

Lembar Kesepakatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PROVINSI JAWA TENGAH - KABUPATEN WONOSOBO

Nomor :................... Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini............tanggal.......bulan...........tahun........, kami unsur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sepakat untuk mengalokasikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014 – 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi ini: KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI KABUPATEN WONOSOBO TA. 2014 – 2018 (x Rp. 1.000.000) NO

Tahun Anggaran

SUB-SEKTOR 2014

B

2015

TOTAL

2016

2017

2018

Sumber Pendanaan APBD Provinsi Jawa Tengah

B.1


-

300

-

-

-

B.2


300

600

1.400

1.400

1.400

5.100

B.3

SUB SEKTOR DRAINASE

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

B.4


-

-

-

-

-

-

1.300

1.900

2.400

2.400

2.400

10.400

SUB TOTAL B

300

Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perwakilan Provinsi Gubernur Jawa Tengah

Ganjar Pranowo

…………………………..

Perwakilan Kabupaten Wonosobo Bupati Wonosobo H. A. Kholiq Arif

…………………………..

*) Tembusan : Kepala SKPD/ Dinas Provinsi terkait- untuk ditindak lanjuti Pokja Sanitasi Provinsi Jawa Tengah Kepala SKPD/ Dinas Kabupaten terkait - untuk ditindaklanjuti Pokja Sanitasi Kabupaten Wonosobo

2.1.3

Lembar Kesepakatan Pemerintah Pusat LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI DIRJEN PPLP, DIRJEN PPPL dengan KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : ................... Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kab/Kota, sehingga diharapkan dapat lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kab/Kota dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari berbagai sumber terkait, termasuk sumber pendanaan dari Pusat. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini............tanggal.......bulan...........tahun........, kami yang bertandatangan dibawah ini sepakat untuk memberikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014 – 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Wonosobo- sub Lampiran 1.d untuk implementasi program: 1) Sub Sektor Persampahan 2) Sub Sektor Air Limbah 3) Sub Sektor Drainase Lingkungan KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI KABUPATEN WONOSOBO TA. 2014 – 2018 (x Rp. 1.000.000) NO

Tahun Anggaran

SUB-SEKTOR 2014

C

2015

2016

TOTAL 2017

2018

Sumber Pendanaan APBN Pusat

C.1


5.775

4.500

4.100

2.900

2.900

20.175

C.2


5.000

-

1.175

-

-

6.175

C.3

SUB SEKTOR DRAINASE

-

-

-

-

-

-

C.4


-

-

-

-

-

-

10.775

4.500

5.275

2.900

2.900

26.350

SUB TOTAL C

Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalamupaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Satker PPLP Provinsi Jawa Tengah

Suharsono Adi Broto, S.T., M.M. …………………….

Perwakilan Kabupaten Wonosobo: Bupati Wonosobo

H. A. Kholiq Arif

…………………….

Ganjar Pranowo

…………………….

Perwakilan Pemerintah Provinsi: Gubernur Jawa Tengah

2.2 Sumber Dana Non Pemerintah Sesuai dengan paradigma pembangunan Nasional saat ini, disadari bahwa tugas pembangunan disamping dikelola oleh pemerintah yang berfungsi sebagai koordinator maka diperlukan partisipasi dari unsur masyarakat dan dunia usaha. Kedua sektor tersebut dikondisikan untuk mengambil peran makin besar dalam mencapai keberhasilan dalam semua tahap pembangunan, termasuk program percepatan pembangunan sektor sanitasi. Bentuk pelibatan peran kedua pilar pembangunan tersebut telah dimulai dari sejak tahapan penetapan program kegiatan yang diperlukan masyarakat, yaitu melalui proses Konsultasi Publik pada tahap penyusunan SSK. Pada tahapan implementasi strategi ini, bentuk partisipasi dari unsur Swasta dan Masyarakat tercantum dalam bentuk kesepakatan dukungan seperti terlampir, baik dalam bentuk dukungan pendanaan ataupun dalam kontribusi lainnya

2.2.1 Lembar Kesepakatan Partisipasi Swasta (Dunia Usaha/CSR/LSM) LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PT. ………………………. – KABUPATEN WONOSOBO Nomor : ................... Sektor / Program Sanitasi : ................... Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kab/Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kabupaten dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi,Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandangatau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini............tanggal.......bulan...........tahun........, kami Pt. ……………………… sepakat untuk memberikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan ProgramPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014 – 2018 sebagaimana tertuang dalamdokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi untuk implementasi program: 1). Sub Sektor Persampahan 2). Sub Sektor Air Limbah 3) Sub Sektor Drainase Lingkungan KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI KABUPATEN WONOSOBO TA. 2014 – 2018 (x Rp. 1.000.000) Tahun Anggaran

SUB-SEKTOR

NO

2014

2015

2016

TOTAL 2017

2018

D

Sumber Pendanaan Swasta

D.1


135

135

135

135

135

675

D.2


200

225

225

225

225

1.100

D.3

SUB SEKTOR DRAINASE

10

10

10

10

10

50

D.4


64

64

64

64

64

320

409

434

434

434

434

2.145

SUB TOTAL D

Implementasi rencana penganggaran dan detail kesepakatan ini akan ditindak lanjuti sesuai lembar Lampiran 1 e. Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalamupaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perwakilan PT. …………………………. Direktur

……………………..

………………………

Perwakilan Kabupaten Wonosobo Bupati Wonosobo

H. A. Kholiq Arif

…………………….

2.2.2

Lembar Kesepakatan Masyarakat LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI Kelompok Masyarakat ………………………. – Kabupaten Wonosobo

Nomor : ................... Sektor / Program Sanitasi : ................... Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandangatau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalamlingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini............tanggal.......bulan...........tahun........, kami atasnama Kelompok Masyarakat xxx sepakat untuk memberikan kontribusi dan partisipasi dalampelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014 – 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi dalam bentuk: 1). ................................ 2). ................................ KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI KABUPATEN WONOSOBO TA. 2014 – 2018 (x Rp. 1.000) Tahun Anggaran

SUB-SEKTOR

NO

2014

E

2015

2016

TOTAL

2017

2018

Sumber Pendanaan Kelompok Masyarakat

E.1


E.2


E.3

SUB SEKTOR DRAINASE

E.4

ASPEK PHBS DAN PROMOSI HIGIENE SUB TOTAL E

504

756

1.008

1.260

5

5

5

5

10

10

10

10

-

-

519

771

1.260

4.788

-

20

10

50

-

-

-

-

1.023

1.275

1.270

4.858

Penjelasan detail terkait kesepakatan ini sesuai lembar Lampiran 1 f. Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalamupaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perwakilan Kelompok Masyarakat ………………………..

………………….. …………………

Mengetahui : Perwakilan Kab / Kota: Kepala Dinas ……………….

………………….. …………………

BAB 3 RENCANA IMPLEMENTASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM 3.1 Manajemen dan Organisasi Pengelola Tabel 3.1 Manajemen Implementasi dan Organisasi Pengelola Tahun 2014 dan Tahun 2015 1

Sub-Sektor: AIR LIMBAH Program Kegiatan 1.

2.

3.

4.

2

PENINGKATAN AKSES SARANA DAN PRASARANA 1.1. Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik 1.2. Pembangunan IPAL perkotaan Kecamatan Wonosobo 1.3. Pembangunan IPAL komunal di pondok pesantren

-

Bantuan (stimulan) dana untuk pembangunan Jamban Keluarga

-

Penyuluhan dan Kampanye Bebas "BABS" (sasaran MBR dan Non MBR)

-

Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK Umum) Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (SANIMAS)

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 2.1. Rehabilitasi IPLT 2.2. Operasi dan Pemeliharaan IPLT 2.3. Pembangunan IPAL komunal untuk industri rumah tangga/home industri (industri tahu/tempe) Penyusunan program pengelolaan air limbah domestik

-

Penyiapan institusi pengelola IPLT/IPAL

-

Penyiapan dokumen kontrak dan panitia lelang

-

Sosialisasi dan Kampanye tentang pengolahan limbah industri rumah tangga

-

Penyusunan SOP pengelolaan air limbah domestik (MCK/Septic tank komunal/IPLT/ IPAL)

-

Fasilitasi penyusunan Perda dalam penyelenggaraan sistem Air Limbah Permukiman

-

Updating Data Basis Sanitasi

-

Pelatihan Komunikasi dan Pemasaran Program Sanitasi

-

Kampanye Sanitasi Sosialisasi SLBM Training dan Penyiapan Rencana Kerja Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sanitasi

Komunikasi dan Kampanye 4.1. Peningkatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam penyelenggaraan PS Air Limbah 4.2. Penyuluhan dan kampanye Bebas "BABS" (sasaran MBR dan Non MBR)

-

-

Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSMSANIMAS)

Koordinator Implementasi Program

- DPU Cipta Karya - BapPeda - Dinkes

- DPU Cipta Karya - Bappeda - Dinkes - BLH

Badan Pengelola Air Limbah

- Bagian Hukum - Bappeda - DPU Cipta Karya

- Bappeda - DPU Cipta Karya - Dinkes - Bagian Humas

Sub-Sektor: PERSAMPAHAN Program Kegiatan 1

1.

Organisasi Pengelola

Manajemen Implementasi

Peningkatan Akses Sarana dan Prasarana Persampahan 1.1. Pembangunan TPS (Tempat Penampungan Sampah), 1.2. Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah 1.3. Pembangunan Transfer Depo



2

3

-

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan

-

Evaluasi Kinerja Sarana dan Prasarana Persampahan

-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persampahan

-

Penambahan SDM sesuai dengan standar ratio kebutuhan

Koordinator Implementasi Program 4

- Bappeda - DPU Cipta Karya

2.

3.

Program Kegiatan



1

2

3

Pengembangan Pengelolaan Sistem 3R Sampah 2.1. Pembangunan PS sampah terpadu 3R Kab. Wonosobo 2.2. Replikasi model-model best practice TPST 3R

-

Pelatihan, bimbingan teknis, sistem dan teknologi 3R sampah bagi operator teknis pengelola sampah, masyarakat, kelompok pengelola sampah

-

Pertemuan stakeholder untuk optimalisasi keterampilan, aliansi dan kemitraan untuk pemasaran produk 3R

Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 3.1. Kampanye pengurangan sampah dari sumbernya 3.2. pelatihan ketrampilan kerajinan daur ulang

-

Pelatihan, sosialisasi pengelolaan sampah sistem 3R kepada masyarakat

-

Pemberian stimulan peralatan pengolahan sampah Pemberian award bagi masyarakat yang berhasil mengolah sampah Pengadaan media informasi dan sosialisasi bagi masyarakat

-

4.

3

ASPEK PERATURAN DAN PER UNDANG-UNDANGAN 4.1. Penegakan perda pengelolaan persampahan

-

Pengembangan teknologi pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan berbasis masyarakat dan berdaya saing ekonomi

-

Penegakan perda pengelolaan persampahan

1

2.

- DPU Cipta Karya - Bappeda - BLH

BANK Sampah RW

- DPU Cipta Karya - Bappeda - BLH

- Satpol PP

Sub-Sektor: DRAINASE LINGKUNGAN Program Kegiatan

1.


Rehabilitasi Saluran Drainase Primer 1.1. Perencanaan Teknis Rehabilitasi Saluran dan Gorong-gorong Drainase Primer 1.2. Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran dan Gorong-gorong Drainase Primer 1.3. Pemeliharaan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Primer Rehabilitasi Saluran Drainase Sekunder 2.1. Perencanaan Teknis Rehabilitasi Saluran dan Gorong-gorong Drainase Sekunder 2.2. Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran dan Gorong-gorong Drainase Sekunder 2.3. Pemeliharaan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Sekunder



2

3


-

Persiapan pengadaan barang dan Jasa, dokumen kontrak, panitia lelang

- DPU Cipta Karya

-

Persiapan pengadaan barang dan Jasa, dokumen kontrak, panitia lelang

- DPU Cipta Karya

3.2 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Rencana pengadaan barang dan jasa sebagaimana capaian kesepakatan terhadap pekerjaan yang akan di implementasikan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel : Daftar Centang Kriteria Kesiapan Pengadaan barang dan jasa Tahun 2014 dan 2015 (khusus sumber dana dari pemerintah) Kriteria Kesiapan Kegiatan

1. 2.

Rehabilitasi IPLT

4.

Pembangunan IPAL komunal untuk industri rumah tangga/home industri (industri tahu/tempe) Pembangunan TPS (Tempat Penampungan Sampah), Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah

6. 7.

Pembangunan Transfer Depo

8.

Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran dan Gorong-gorong Drainase Primer Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran dan Gorong-gorong Drainase Sekunder

9.

A

B

C

D

E

F

G

Pembangunan IPAL perkotaan Kecamatan Wonosobo Pembangunan IPAL komunal di pondok pesantren

3.

5.

Pemegang Mata Anggaran

Status per tanggal : S: Sudah siap B: Belum siap ?: Belum jelas, akan dikonfirmasikan Keterangan : A. Persiapan pengadaan sudah berdasarkan runutan SIDLACOM B. Usulan kegiatan sudah masuh dalam dokumen rencana investasi yang disyaratkan C. Usulan kegiatan sudah masuk dalam proses musrenbang D. Verifikasi alokasi penganggaran SKPD E. Kesiapan KAK /TOR F. Kesiapan Dokumen Kontrak Barang / Jasa G. Ada tindak lanjut lain yang diperlukan H. Person / dinas penanggung jawab untuk koordinator tindak lanjut

Penanggung Jawab / Tindak Lanjut H

3.3 Rencana Monitoring dan Evaluasi Tahunan Tabel 3.3 : Kesepakatan Rencana Tindak MonEv Tahunan Uraian Kegiatan 1.

Penanggung Jawab

Keterangan

Penyusunan, sosialisasi, dan pelatihan mekanisme, prosedur, dan panduan pelaksanaan M&E Penyusunan rencana M&E, berdasarkan jenis, sifat dan kompleksitas pekerjaan

Team Teknis Pengelola program & kegiatan

Target, indicator, mekanisme, alat pencatan, jadwal, pelaksana, pelaku terlibat

3.

Pelaksanaan M&E

Masyarakat, Pokmas, KSM

4.

Pelaksanaan M&E

5.

Melakukan upload dan update data ke web

6.

7.

Rapat koordinasi 6.1. Laporan monitoring progres program / kegiatan 6.2. Hasil uploading dan updating data Tinjauan umum berkala dan pengawalan

Masyarakat, Pokmas, KSM Pengelola program & kegiatan, Team Teknis POKJA SANITASI

M&E berbasis Masyarakat koordinasi Kelurahan/Kecamatan Hasil : Data, informasi, dan laporan  input untuk SKPD dan monev POKJA M&E berbasis Masyarakat

8.

7.1. Implementasi 7.2. Usulan anggaran Perumusan solusi

2.

8.1. 8.2.

9.

Pembentukan team kecil Kerjasama dengan konsultan

Perbaikan / penyesuaian rencana detail dan proses implementasi

10. Sosialisasi, promosi, publikasi, dan advokasi 11. Koordinasi, konsultasi dan kerjasama lintas kota, tingkat popinsi, tingkat nasional, dan pendonor 12. Evaluasi tahunan : 12.1. target, sasaran, proritas, kebijakan 12.2. Masalah-masalah 12.3. Sumberdaya : anggaran, personil, alam (lahan), modal 12.4. Kerjasama : substansi, teknologi, dana, penyediaan lahan 13. Evaluasi mekasnisme, prosedur, panduan pelaksanaan M&E 14. Peningkatan kapasitas sumberdaya dan pengembangan metodologi dan teknologi M&E 15. Evaluasi jangka menengah 15.1. Target, sasaran, prioritas, kebijakan 15.2. Masalah-masalah 15.3. Sumberdaya : anggaran, personil, alam (lahan), modal 16. Evaluasi pencapaian Visi

Bappeda

Team teknis Bappeda, SKPD, Pengelola Program dan kegiatan Pengelola program & kegiatan, SKPD Team teknis Team teknis SKPD, Bappeda, POKJA SANITASI

Triwulan, semester, tahunan, dan kondisi&situasi penting/mendesak Pencapaian target, substansi, metodologi, anggaran, terhadap dokumen perencanaan dan anggaran Hasil : Identifikasi permasalahan Dalam koordinasi TPAD Secara intensif, kontinyu, terpadu dan berkelanjutan sampai semua kegiatan jelas sumber pendanaannya Proyeksi terhadap pencapaian target per sub sector Internal dan eksternal, local, regional, nasional, dan global Identifikasi peluang, negosiasi dan kesepakatan Dalam koordinasi TAPD

Team Teknis Team Teknis SKPD, Bappeda, POKJA SANITASI

SKPD, Bappeda, POKJA SANITASI

Visi sanitasi dan visi Kabupatn Wonosobo

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN WONOSOBO Provinsi Jawa Tengah

Recommend Documents