Memorandum Program Sanitasi (MPS)

Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2015-2019 KABUPATEN BONE – PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Aspek Sanitasi adalah sebagai salah satu aspek pembangunan yang memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman, estetika serta kenyaman-an dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan layanan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan produktivitas kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bone mengikuti program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) telah memasuki tahun kedua pelaksanaan

(2014

–

2015).

Pelaksanaan program PPSP melibatkan berbagai kementrian di pusat serta SKPD di pemerintah provinsi dan kabupaten. Tahap pelaksanaan PPSP ada 6 tahapan yaitu : tahap pertama advokasi dan pemberdayaan, tahap kedua penguatan kelembagaan dan pendanaan, tahap ketiga perencanaan strategis, tahap keempat memorandum program, tahap kelima implementasi dan tahap keenam monitoring dan evaluasi. Dimana seluruh tahapan PPSP merupakan tahapan yang harus dilalui kabupaten dengan dukungan dan pendampingan dari Provinsi dan Pusat. Pada tahun ini Kabupaten Bone telah memasuki tahap keempat yaitu penyusunan Memorandum Program (MPS). Memorandum Program merupakan kesepahaman dan kesepakatan bersama antara para pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pembangunan sanitasi. Dokumen MPS Kabupaten Bone disusun oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Bone, dalam proses penyusunanya Pokja didampingi oleh seorang fasilitator kabupaten (City Fasilitator/CF). Memorandum Program Sanitasi (MPS) merupakan terminal seluruh program dan kegiatan pembangunan sektor sanitasi kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat dan masyarakat setempat dalam kurun waktu 5 tahun, yang pendanaannya berasal dari berbagai sumber: APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kabupaten, Bantuan Luar Negeri (pinjaman maupun hibah), swasta maupun masyarakat, dan sebagainya.

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2015 POKJA SANITASI KABUPATEN BONE

Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2015-2019 KABUPATEN BONE – PROVINSI SULAWESI SELATAN Sebagai suatu terminal, Memorandum Program Sanitasi (MPS) merangkum masukan dari Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), sejalan dengan itu (MPS) telah disusun pula dokumen-dokumen perencanaan sebagai berikut : RTRWK, RPJMD, Renstra Kabupaten, RKA KL, dan lain-lain. Memorandum Program merupakan justifikasi dan komitmen pendanaan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat, atau dari lembaga lainnya untuk program/kegiatan yang telah teridentifikasi. Memorandum Program merupakan landasan bagi Pemerintah Kabupaten/Kabupaten untuk melaksanakan strategi pembangunan sektor sanitasi dalam jangka menengah (5 tahun). Program dan Kegiatan dalam dokumen Memorandum Program Sanitasi ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat kabupaten, Provinsi maupun Kementerian / Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat kabupaten, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain: 

Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemda dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor pendana lain yang peduli sanitasi.



Program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang.



Memorandum program investasi kabupaten merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan kabupaten dari aspek teknis, biaya dan waktu.



Memorandum program investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati/ Gubernur selaku kepala daerah.



Program investasi sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan kabupaten untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kabupaten.


Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2015-2019 KABUPATEN BONE – PROVINSI SULAWESI SELATAN 

Proses penyusunan rencana program investasi ini telah ditekankan aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/ kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan yang paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan. Memorandum program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi program,

rencana pelaksanaannya sampai akhir 5 (lima) tahun ke depan, peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan struktur ruang Kabupatennya. 1.2.

Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Memorandum Program Kabupaten Bone adalah sebagai berikut. Maksud : 1.

Tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah Kabupaten Bone dan pihak terkait untuk implementasi pembangunan sanitasi yang komprehensif Jangka Menengah. Secara umum MPS ini secara spesifik bersifat sebagai “Expenditure Plan” – khususnya untuk program pembangunan sanitasi.

2.

Mendorong para stakeholders melaksanakan kebijakan pengembangan sanitasi yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Tujuan : 1.

MPS diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran pendanaan untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi kabupaten Bone.

2.

Dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan Sanitasi Kabupaten Bone selama 5 tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 baik pendanaan yang dialokasikan dari APBD Kabupaten, Propinsi, Pemerintah Pusat maupun sumber pendanaan lain non pemerintah.

3.

Dipergunakan

sebagai

dasar

penyusunan

Rencana

Operasional

tahapan

pembangunan sanitasi. 4.

Sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi daerah Kabupaten Bone.


Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2015-2019 KABUPATEN BONE – PROVINSI SULAWESI SELATAN 5.

Sebagai dasar masukan bagi umpan balik (feed-back) RPJMD pada periode berikutnya. Skema Proses Perencanaan PPSP

Proses Penyusunan Memorandum Program




Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2015-2019 KABUPATEN BONE – PROVINSI SULAWESI SELATAN 1.3.

Wilayah Perencanaan 1.3.1.

Gambaran Umum Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak 174 km dari Kota Makassar Ibukotanya adalah Tanete Riattang. Mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan kearah utara. Secara astronomis terletak dalam posisi 4013’-5006’ Lintang Selatan dan antara 119042’-120040’ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :  Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng  Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa.  Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone. Luas wilayah Kabupaten Bone tercatat 4.559 km2 dengan luas area terbangun 2.747,36 Ha, meliputi 27 kecamatan yang terdiri dari 372 Desa/Kel dari 328 Desa dan 44 Kelurahan, dimana Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng merupakan 2 kecamatan terluas dengan luas masing-masing adalah 463,35 km2 (10,16%) dan 344,24 km2 (7,55%). Sedangkan wilayah kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Tanete Riattang yang merupakan ibukota kabupaten dan Kecamatan tanete Riattang dengan luas masing-masing adalah 23,79 km2 (0,52 %) dan 48,88 km2 (1,07%). Peta Administrasi yang disajikan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Bone peta yang berskala 1 : 50.000 karena ukuran peta tersebut yang dapat disajikan dalam kertas A3. Data dan Peta administrasi Kabupaten Bone dapat dilihat dibawah ini :


Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Bone



Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2015-2019 KABUPATEN BONE – PROVINSI SULAWESI SELATAN 1.3.2.

Arah Pengembangan Kota Dalam rangka perencanaan spasial di Indonesia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan adanya dokumen rencana tata ruang yang terdiri dari rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dengan jangka waktu 20 tahun, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) untuk jangka waktu 20 tahun, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) untuk jangka waktu 20 tahun yang dikaji ulang setiap 5 tahunnya. Untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Bone menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone dengan Visi Kabupaten Bone dirumuskan sebagai berikut: “MASYARAKAT BONE YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA” Untuk mewujudkan Visi ersebut, beberapa Misi ditetapkan Kabupaten Bone adalah sebagai berikut : Misi adalah kerangka operasional dari visi yang disesuaikan dengan kebutuhan pada masa akan datang. Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Bone ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut: 1.

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkwalitas, terjangkau, adil dan merata.

2.

Meningkatkan kwalitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan.

3.

Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.

4.

Menyusun program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan layanan sarana dan prasarana sanitasi kota yang layak, biaya yang terjangkau , serta berpedoman pada standar pelayanan minimal sesuai kondisi kota, sehingga menciptakan lingkungan kota yang sehat dan nyaman, maupun derajat kesehatan masyarakat lebih terjamin.

5.

Meningkatkan perlibatan peran serta masyarakat, organisasi kemasyarakatan, unsur swasta, dan dunia usaha, dalam hal memelihara dan ikut memperbaiki prasarana sanitasi kota yang dapat dijangkau.

6.

Meningkatkan sistem pengelolaan sanitasi yang lebih operasional, efisien, dan efektif, serta tidak menimbulkan masalah gangguan lingkungan kota.


Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2015-2019 KABUPATEN BONE – PROVINSI SULAWESI SELATAN Strategi Kebijakan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Bone dilakukan dengan lebih awal memperhatikan kebijakan dan strategi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan nasional yang berkaitan dengan wilayah atau bagian dari wilayah Kabupaten Bone untuk selanjutnya dijabarkan dan dipadukan kedalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bone. Dengan demikian aspek sinkronisasi dan keterpaduan tatanan pengelolaan tata ruang wilayah Kabupaten Bone lebih terbuka dan akomodatif terhadap kegiatan berbagai pemangku kepentingan baik secara nasional, regional dan lokal dengan tetap memperhatikan keseimbangan aspek ekologis (fungsi lindung) maupun aspek ekonomi (fungsi budidaya) kawasan. Berdasarkan visi dan misi serta tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bone, maka kebijakan penataan ruang wilayah di Kabupaten Bonea dalah sebagai berikut: a. pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan; b. pengembangan prasarana wilayah; c. peningkatan fungsi kawasan lindung; d. peningkatan sumber daya hutan produksi; e. peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; f.

pengembangan potensi pariwisata;

g. pengembangan potensi pertambangan; h. pengembangan potensi industri; i.

pengembangan potensi perdagangan;

j.

pengembangan potensi pendidikan;

k. pengembangan potensi permukiman; l.

peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan

m. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan Keamanan Negara. Dalam PP/26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ditetapkan Kawasan Bone dan sekitarnya sebagai salah satu kawasan strategis nasional (KSN) dengan sudut kepentingan strategisnya adalah sosial budaya. Terkait dengan aspek kepentingan sosial budaya di kawasan Bone, maka akan terdapat dua wilayah administratif kabupaten yang berkepentingan dan tercakup didalamnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRW Sulawesi Selatan, kawasan perkotaan Tanete Riattang Ibukota Kabupaten Bone merupakan Pusat Pelayanan Lokal (PKL).


Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2015-2019 KABUPATEN BONE – PROVINSI SULAWESI SELATAN PKL Kawasan Perkotaan Bone mempunyai skala pelayanan wilayah Kabupaten Bone dalam klaster ruang di sekitarnya dan diarahkan pada:  Penataan ruang kota melalui perencanaan detail tata ruang kota (RDTRK dan Zoning Regulation) pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang kota.  Penyediaan sarana perkotaan sesuai dengan fungsi kota, serta peningkataan ketersediaan sarana dan prasarana produksi bagi kawasan pertanian, perkebunan, dan perikanan.  Peningkatan prasarana komunikasi antar wilayah pengembangan yang ada di Kabupaten Bone.  Peningkatan

aksesibilitas

ke

wilayah

belakang

yang

dilayaninya

melalui

pengembangan sistem transportasi yang memadai.  Peningkatan fungsi kota sebagai penyangga fungsi ibukota kabupaten. Berdasarkan kondisi dan potensi yang ada, beberapa kawasan perkotaan yang menjadi Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) oleh Pemerintah Kabupaten Bone yaitu Kota Watampone yang potensial dikembangkan sebagai gerbang wisata penghubung kawasan wisata budaya. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan Kabupaten Bone yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone terdiri atas ibukotaibukota kecamatan yang tidak termasuk PKL atau PKLP, meliputi: a. Kawasan Kecamatan Ponre b. Kawasan Kecamatan Libureng c. Kawasan Kecamatan Tonra d. Kawasan Kecamatan Salomekko e. Kawasan Kecamatan Patimpeng f. Kawasan Kecamatan Bontocani g. Kawasan Kecamatan Tellu Limpoe h. Kawasan Kecamatan Sibulue i. Kawasan Kecamatan Amali j. Kawasan Kecamatan Cenrana


Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2015-2019 KABUPATEN BONE – PROVINSI SULAWESI SELATAN PPK-PPK di Kabupaten Bone diarahkan pada:  Peningkatan aksesibilitas ke PKL dan Ibukota Kabupaten.  Peningkatan

aksesibilitas

ke

wilayah

belakang

yang

dilayaninya

melalui

pengembangan jaringan jalan.  Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana produksi bagi kawasan pertanian, perkebunan, dan perikanan.  Peningkatan prasarana komunikasi antar sentra produksi. Pusat Pelayanan Lokal yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone terdiri atas: a. Kawasan Perkotaan Tanete Riattang b. Kawasan Perkotaan Tanete Riattang Barat c. Kawasan Perkotaan Tanete Riattang Timur d. Kawasan Perkotaan Palakka e. Kawasan Perkotaan Ulaweng f. Kawasan Perkotaan Ajangale g. Kawasan Perkotaan Dua Boccoe h. Kawasan Perkotaan Tellu Siattinge i. Kawasan Perkotaan Bengo j. Kawasan Perkotaan Lamuru k. Kawasan Perkotaan Mare l. Kawasan Perkotaan Kahu m. Kawasan Perkotaan Kajuara n. Kawasan Perkotaan Lapri o. Kawasan Perkotaan Cina p. Kawasan Perkotaan Awangpone q. Kawasan Perkotaan Barebbo Rencana pola ruang Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dituangkan dalam bentuk peta dengan skala 1 : 50.000 karena ukuran skala tersebut yang dapat disajikan dalam kertas A3, dapat dilihat dibawah ini :


Gambar 1.2. Peta Rencana Tata Ruang Kabupaten Bone



Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2015-2019 KABUPATEN BONE – PROVINSI SULAWESI SELATAN 1.4. Methodologi 1.4.1.

Methodologi Penyusunan Dokumen Dokumen Memorondum Program Sanitasi (MPS) adalah dokumen perencanaan strategis yang merupakan kelanjutan dari dokumen yang telah tersusun sebelumnya yaitu Buku Putih Sanitasi (BPS) dan strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Buku Putih sanitasi adalah gambaran kondisi sanitasi saat ini yang bisa terpaparkan, yang diambilkan dari data primer yaitu data hasil konfimasi/kuinjungan lapang yang didalamnya termasuk studi EHRA dan data sekunder yaitu data-data yang sudah ada di SKPD terkait dan hasil wawancara dari SKPD terkait yang berkecimbung dalam aktifitas program dan kegiatan sanitasi pada bidangnya. Stategi sanitasi kabupaten adalah berisikan rencana program kegiatan sanitasi jangka menengah yang tersusun berdasarkan kerangka kerja logis dari data permaasalahan yang ada di Buku Putih Sanitasi dan tujuan yang ingin dicapai dengan strategi-srtategi yang terencanakan. Dokumen BPS, SSK MPS, yang mana ketiga dokumen ini adalah dokumen yang saling terkait. Oleh karena itu dalam penyusunan Dokumen memorandum Program Sanitasi ini disusun menggunakan metode sebagai berikut: 1.

Review SSK dan penetapan program prioritas Review SSk menggunakan berdasarkan data yang diambil Buku Putih Sanitasi, hasil Laporan studi Primer EHRA, data skunder dari SKPD Terkait

2.

Internalisasi program kegiatan dan anggaran

3.

Konsultasi dengan Pokja Provinsi dan Satker terkait di provinsi

4.

Akses Sumber Pendanaan Non-Pemerintah (CSR dan lembaga donor sanitasi)

5.

Pengawalan Program dan Kegiatan kedalam mekanisme pengangaran. Proses penyusunan MPS terdiri dari beberapa tahapan yang tidak dapat

terlepas antara satu dan yang lain sebagai berikut; 1.

Melakukan review SSK khususnya untuk kerangka kerja logis, program, kegiatan dan penganggaran serta prioritas program (review SSK dilakukan dalam rangka mengupdate informasi terbaru/perkembangan informasi dari data permasalahan yang telah tersusun dalam dokumen SSK yang sehingga akan didapat kerangka kerja logis yang baru dan berlanjut pada program kegiatan yang lebih bisa dianggap dapat menangani permasalahan sanitasi yang ada.

2.

Melakukan konsultasi dengan SKPD kabupaten Bone

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2015

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE

Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2015-2019 KABUPATEN BONE – PROVINSI SULAWESI SELATAN 3.

Melakukan Konsultasi Teknis kepada Pokja Provinsi dan Satker terkait penyususan MPS kabupaten Bone

4.

Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber alternatif (CSR dan lembaga donor sanitasi) dengan pemerintah tingkat Kabupaten Bone

5. 1.4.2.

Melakukan pengawalan kepada mekanisme penganggaran.

Sistematika Penyajian Sistematika penyusunan MPS Kabupaten Bone terdiri dari 5 Bab, sebagai berikut : 1.

Bab pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan MPS, metode penyusunan dan sistematika dokumen.

2.

Bab kedua menyajikan hasil review SSK yang menyangkut kondisi eksisting sanitasi, Prioritasi Program, kerangka logis.

3.

Bab ketiga berisi tentang rencana implementasi program dan kegiatan, perhitungan volume kebutuhan infrastruktur dan non infrastruktur.

4.

Bab keempat berisi tentang rencana kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber pendanaan bagi masing-masing kegiatan. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan rencana antisipasi bilamana terjadi funding gap.

5.

Bab kelima berisi inventarisasi status kesiapan dari masing-masing kegiatan, langkah-langkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan dan rencana Monev.

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2015

POKJA SANITASI KABUPATEN BONE

Memorandum Program Sanitasi (MPS)

Recommend Documents