Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Balangan
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan yang memiliki fungsi penting karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup serta kondisi lingkungan yang dapat memberikan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi sanitasi yang baik akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan kesehatan, pendidikan dan produktifitas. Namun demikian, belum semua masyarakat menyadari arti penting dari sanitasi. Bahkan seringkali sanitasi dianggap sebagai urusan “belakang”. Persepsi yang keliru yang memandang urusan sanitasi sebagai urusan yang kurang penting. Persepsi tersebut sangat perlu untuk diubah sehingga semua pihak dapat menyadari sepenuhnya bahwa urusan sektor sanitasi merupakan urusan yang penting dan cukup vital. Pembangunan sanitasi membutuhkan komitmen dari semua pihak dan harus dilakukan dengan serius. Keseriusan perbaikan kondisi sanitasi tercantum dalam Millennium Development Goals (MDGs) yang mensyaratkan peningkatan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi separuh dari porsi penduduk yang tanpa akses sanitasi. Indonesia memiliki sistem sanitasi terburuk ke - 3 di Asia Tenggara. Kurangnya akses masyarakat terhadap sarana sanitasi menyebabkan lebih dari 25% masyarakat Indonesia masih membuang limbahnya secara langsung ke sungai, tempat terbuka dan sebagainya, yang sangat potensial mencemari lingkungan. Untuk mencapai target MDGs, pemerintah menetapkan target yang cukup tinggi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Target di tahun 2014 tidak ada praktek buang air besar sembarangan, rumah tangga perkotaan sudah dilayani oleh sistem manajemen persampahan yang baik dan dari sub sektor drainase adanya pengurangan genangan air di kawasan strategis perkotaan seluas 1.236.582,66 hektar. Guna tercapainya target tersebut, Pemerintah Pusat mengarahkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembangunan sektor sanitasi secara terintegrasi dan menyeluruh. Sejalan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Balangan memiliki perhatian khusus dalam bidang kesehatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Balangan menyadari keterbatasan serta kendala yang dimiliki dalam perwujudan pembangunan sanitasi yang baik. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Balangan ikut serta dalam kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman. Dalam program tersebut, Pemerintah Pusat mengarahkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembangunan sektor sanitasi secara terintegrasi dan menyeluruh. Arahan ini sangat diperlukan oleh Kabupaten Balangan karena sangat disadari bahwa pembangunan sanitasi yang telah dilakukan selama ini, yang meliputi penanganan air limbah, persampahan, drainase
B a b
1 |1
Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Balangan
serta perilaku hidup bersih dan sehat yang dilengkapi dengan penyediaan air bersih, masih berjalan sendiri-sendiri dan parsial. Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) ini merupakan kelanjutan dari Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang telah disusun sebelumnya serta merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan sektor sanitasi Kabupaten Balangan yang tidak dapat dipisahkan. Dokumen ini juga merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian / Lembaga untuk periode Jangka Menengah yang didalamnya juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan dari berbagai sumber baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain: a. Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemda dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor lain yang peduli sanitasi. b. Program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang. c. Memorandum Program investasi Kabupaten merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan kabupaten dari aspek teknis, biaya dan waktu. d. Memorandum Program investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati/ Walikota/ Gubernur selaku Kepala Daerah. e. Program investasi sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan kabupaten untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kabupaten. f. Proses penyusunan rencana program investasi ini telah melalui aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/ kawasan dengan pengembangan sektor yang terkait sanitasi, yang mencakup : Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan.
B a b
1 |2
Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Balangan
Memorandum Program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi program, rencana pelaksanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan , dan peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan struktur ruang Kabupaten Balangan. 1.2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) ini dimaksudkan agar tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dan pihak terkait untuk implementasi pembangunan sanitasi yang komprehensif Jangka Menengah. Secara singkatnya Memorandum Program Sanitasi (MPS) ini merupakan pedoman rencana penganggaran khususnya untuk program pembangunan sanitasi di Kabupaten Balangan. Secara umum tujuan dari penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) antara lain : - MPS diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran pendanaan untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK). - Dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan bidang sanitasi Kabupaten Balangan selama lima tahun yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. - Dipergunakan sebagai dasar penyusunan rencana operasional tahapan pembangunan bidang sanitasi. - Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang terlibat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan bidang sanitasi.
1.3
Wilayah Perencanaan Kabupaten Balangan yang beribukotakan Paringin, terletak di koordinat 2° 01’37” sampai dengan 2° 35’58” Lintang Selatan dan 114° 50’24” sampai dengan 115° 50’24” Bujur Timur. Kabupaten Balangan terbagi menjadi 8 kecamatan yaitu Kecamatan Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Batumandi, Kecamatan Lampihong, Kecamatan Awayan, Kecamatan Juai, Kecamatan Halong dan Kecamatan Tebing Tinggi terdiri dari tiga kelurahan 154 desa. Secara administratif sebagai berikut : Sebelah Barat Sebelah Timur Sebelah Utara Sebelah Selatan
Kabupaten Balangan berbatasan dengan Kabupaten lain : : : :
Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Paser (Kaltim). Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Paser (Kaltim). Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
B a b
1 |3
Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Balangan
Wilayah perencanaan Memorandum Program Sanitasi (MPS) adalah seluruh wilayah Kabupaten Balangan berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah dan berdasarkan kebijakan daerah yang lain (Perda, Peraturan Bupati, kesepakatan Pokja dan lain sebagainya). Arahan pengembangan Kabupaten Balangan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 untuk perkotaan kabupaten diarahkan di perkotaan Paringin, Paringin Selatan dan Batumandi. Struktur ruang (prasarana transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan prasarana pengelolaan lainnya) diarahkan untuk mendukung menghubungkan perkotaan dan perdesaan serta mendukung pengembangan wilayah dan ekonomi. Pengembangan kabupaten diarahkan pada keselarasan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kegiatan budidaya (hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman) direncanakan tidak mengganggu fungsi lindung dari kawasan lindung (kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi). Direncanakan juga kawasan yang menjadi prioritas pengembangan karena memiliki nilai strategis kepentingan ekonomi, kepentingan sosial budaya, dan kepentingan daya dukung lingkungan hidup. Terdiri dari perencanaan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, kawasan agropolitan, kawasan komunitas adat, kawasan pusat pemerintahan, kawasan kegiatan keagamaan (islamic centre), wisata alam dan religius, kawasan ekowisata hutan lindung Pegunungan Meratus, dan kawasan DAS Balangan. Adapun wilayah cakupan Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Balangan dapat dilihat pada gambar 1.1. dan 1.2
B a b
1 |4
Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Balangan
Gambar 1.1 Peta Administratif Kabupaten Balangan
B a b
1 |5
Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Balangan
Gambar 1.2 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Balangan
B a b
1 |6
Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Balangan
1.4
Metodologi & Sistematika Untuk lebih memahami proses dan tahapan penyusunan Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Balangan secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :
Review SSK
Internalisasi
Konsultasi dengan Pokja Provinsi dan Satker terkait di Provinsi
Akses Sumber Pendanaan NonPemerintah
Pengawalan Program dan kegiatan kedalam mekanisame penganggaran
Melakukan peninjauan kembali strategi sanitasi yang telah disusun berdasarkan permasalahan, sasaran dan prioritas pembangunan per sub sektor sanitasi dan kerangka kerja logis untuk memastikan permasalahan-permasalahan di sub sektor sanitasi apakah sudah terakomodir dalam program dan kegiatan yang telah disusun dalam SSK.Pada tahap ini Pokja mereview kembali dokumen SSK khususnya untuk Kerangka Logis, program, Kegiatan dan Penganggaran serta Prioritas Program. Proses internalisasi dengan melakukan konsultasi kepada SKPD terkait di Kabupaten/Kota. Melakukan konsultasi teknis kepada Pokja Provinsi dan Satker terkait. Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber alternatif non pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota. Melakukan pengawalan kepada mekanisme penganggaran. Sistematika Dokumen MPS terdiri dari Lima bab yaitu sebagai berikut : Bab pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan MPS, metode penyusunan dan sitematika dokumen Bab kedua menyajikan hasil review SSK yang menyangkut kondisi eksisting sanitasi, Prioritas Program, Kerangka Logis. Bab ketiga berisi tentang rencana implementasi program dan kegiatan, perhitungan volume kebutuhan infrastruktur dan non infrastruktur. Bab keempat berisi tentang rencana kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber pendanaan bagi masing-masing kegiatan. Dalam bab ini juga menguraikan rencana antisipasi bilamana terjadi funding gap. Bab kelima berisi inventarisasi status kesiapan dari masing-masing kegiatan, langkahlangkah tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan dan rencana Monev.
B a b
1 |7
