MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI BAB I PENDAHULUAN

MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI 2014 - 2018 BAB I PENDAHULUAN Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Sumba Barat Daya telah dilakukan melalui tahapan –tahapan pengkajian mulai dari poses pendataan dan pemetaan kondisi sanitasi saat ini, proses penyiapan dan penyusunan program kegiatan pengembangan sanitasi, serta pada tahapan penetapan dan penyepakatan strategis percepatan pembangunan sektor sanitasi, Program percepatan sanitasi di Kabupaten Sumba Barat Daya diperlukan strategis dan kebijakan yang handal agar mencapai hasil yang terkonsolidasi dan terintergrasi, perlu adanya komitmen semua pemangku kepentingan untuk menghasilkan perencanaan yang baik. Dalam rangka pencapaian target percepatan terkait pengembangan sanitasi di kabupaten Sumba Barat Daya, perlu proses pentahapan pemikiran dan pemahaman yang terpola dan terukur. Sebagaimana tahapan yang sebelumnya telah dilakukan bersama oleh POKJA AMPL/Sanitasi di Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu proses penyelesaian dokumen Buku Putih dan Strategis Sanitasi Kabupaten Sumba Barat Daya, ini menjadi acuan untuk tindak lanjut melalui proses penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) ,perlu diketahui bersama bahwa rangkaian kondisi, situasi dan arah strategis pembangunan terkini yang sudah disajikan dalam dokumen-dokumen terdahulu. Kelompok Kerja (Pokja) AMPL/Sanitasi Kabupaten Sumba Barat Daya telah menyepakati kebijakan program dan kegiatan strategis dalam rangka upaya pencapaian pembangunan di kabupaten Sumba Barat Daya ini terbukti dengan komitmen perkiraan ,pembiayaan proyeksi dalam kurun waktu tertentu, sehingga pencapaian tujuan dan target-target MDGs maupun RPJPD ,RPJMD, RPJMN dapat terukur dan tercapai. berbagai upaya perlu dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam rangka percepatan pembangunan sektor sanitasi dan berkomitmen bahwa sanitasi adalah urusan bersama, pemerintah, swasta, lembaga donor dan masyarakat. Memproyeksi perkiraan pendanaan pembangunan sektor sanitasi dalam konteks Kabupaten Sumba Barat Daya, tentunya membutuhkan analisa dan konteks pemahaman bersama baik untuk kepentingan masyarakat,tetapi pada prinsipnya perlu adanya kesepahaman membangun sanitasi secara bersama-sama. Adapun keterbatasan sarana dan prasarana sanitasi, baik kualitas maupun kuantitas, sumberdaya manusia, kelembagaan, regulasi, dan keuangan daerah adalah sebagian dari sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian serius. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah komitmen ,kebijakan maupun kesepakatan bersama Pemerintah didalam menjaring aspirasi masyarakat. Keseriusan Pemerintah baik Pusat ,Provinsi, maupun Kabupaten/Kota dari aspek pendanaan diharapkan mampu memberikan dorongan positif bagi masyarakat, agar mampu memperbaiki sanitasi yang selama masih menjadi masalah terbesar di Negara ini, khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya. Berkaitan dengan pembiayaan atau pendanaan sektor sanitasi secara rill akan dituangkan dalam dokumen ini, seyogyanya POKJA AMPL/Sanitasi, SKPD terkait bersama pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya,perlu melakukan singkronisasi program prioritas dan yang sangat urgen dengan mempertimbangkan justifikasi sehingga sasaran dan pencapaian jelas. Didalam pelaksanaan target dan sasaran , pentingnys informasi secara insentif dan kolaborasi untuk kepentingan bersama karena selama ini kita ketahui bersama ancaman didalam sistem perencanaan penganggaran sangat sering bahkan sudah banyak diintervensi dengan kebijakankebijakan yang salah bukan untuk kepentingan bersama melainkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu, khususnya sektor sanitasi hampir belum terakomodir secara berkelanjutan dan tersistematika,hal ini secara nyata digambarkan dalam prioritas sanitasi di Kabupaten Sumba Barat Daya yang belum mendekati sasaran. Di dalam uraian program prioritas perlu dipertimbangkan aspek kebutuhan mendesak,sebagaimana sektor-sektor lainnya agar dapat mengimbangi pendanaan yang masih dianggap relatif memadai, langkah-langkah dan instrumen strategis yang harus dilakukan sehingga menghasilkan proyeksi yang tepat pada waktu yang telah disepakati. Berbicara sanitasi tidaklah terlepas dengan akses pelayanan air bersih dimana kita ketahui bersama ,bahwa ketersediaan layanan air bersih saat ini masih dibawah 35 %, tahapan pengembangan air bersih rencananya akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air bersih berdasarkan hasil analisis area beresiko dan posisi pengelolaan sanitasi dengan target cakupan layanan hingga 80 % (76,94 %) dalam jangka pendek hingga jangka menengah. Sistem yang digunakan diarahkan pada upaya penyediaan air bersih dengan sistem ledeng (perpipaan) dan juga diarahkan pada upaya peningkatan cakupan layanan, kualitas dan kuantitas air bersih dalam jangka pendek dan jangka menengah sehingga kedepannya perlu ada tolak ukur yang menggambarkan situasi dan arah kebijakan yang jelas. POKJA AMPL KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

I- 1

MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI 2014 - 2018 Dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) ini juga merupakan hasil acuan konsolidasi dan integrasi dari dokumen perencanaan dan pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kementrian / Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya.

1.1 Maksud dan Tujuan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) merupakan rangkaian program kegiatan sektor sanitasi yang disusun secara sistematik dan memilki arah perencanaan, pelaksanaan pembangunan sanitasi yang jelas dan terukur yang dituangkan didalam pendanaan ,pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat segala pendanaannya berasal dari sumber-sumber dana APBN, APBD Provinsi , APBD Kabupaten/Kota , Bantuan Luar Negeri (pinjaman maupun hibah) ,swasta maupun masyarakat.sebagaimana telah digambarkan bahwa dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) ini juga menjadi referensi (acuan) untuk ditindaklanjuti sebagai program kegiatan yang akan diusulkan dan didanai sehingga perencanaan yang telah disepakati dapat terakomodir dan menjadi modal dasar untuk proses selanjutnya. Sebagai suatu rangkaian ataupun kesatuan program kegiatan, Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) mewadahi usulan atau masukan dari tahapan yang sudah dilakukan sebelumnya dari Strategis Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) maupun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah yang selama ini sudah berjalan maupun yang akan berjalan. Didalam perencanaan investasi kedepannya perlu adanya konektifitas antara dokumen yang telah disusun misalnya : RTRW Kabupaten Sumba Barat Daya, RPJPD,RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya,RENSTRA Kabupaten Sumba Barat Daya sehingga arah dan pencapaian yang ditargetkan untuk 5 tahun kedepan dapat terwujud. Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) merupakan hasil komitmen pendanaan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota , Provinsi ,Pusat dan lembaga lainnya untuk program kegiatan yang sudah terindetifikasi untuk diintegrasikan secara terarah dan terukur serta mendorong para pemangku kepentingan lainnya didalam melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis pengembangan sanitasi yang lebih efektif dan berkelanjutan ,diharapkan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) sebagai landasan justifikasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota didalam melaksanakan strategis pembangunan untuk 5 tahun yang akan datang. MPSS disusun oleh Pokja AMPL/Sanitasi diharapkan menjadi pedoman penganggaran pendanaan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi jangka menengah. Penyusunan MPSS pada dasarnya bertujuan memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk mengimplementasikan pembangunan sanitasi di Kabupaten Sumba Barat Daya selama 5 tahun mulai 2014 sampai dengan 2018. Diharapkan kontribusi besar dari Pemerintah Daerah didalam mendukung dari sisi keuangan, kelembagaan, karena penting peran Pemerintah untuk mengadvokasi segala urusan pembiayaan yang dilaksanakan oleh SKPD serta dukungan pihak –pihak swasta dan masyarakat. Sebagai dasar dokumen ini diharapkan menjadi dokumen yang mengakomodir seluruh rencana teknis ,operasional yang sudah disepakati bersama didalam tahapan pembangunan sanitasi. Secara sistematika, proses perencanaan PPSP sebagaimana template yang telah ditentukan adalah sebagai berikut

POKJA AMPL KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

I- 2

MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI 2014 - 2018 1.2 Resume Permasalahan Sanitasi Permasalahan mendasar didalam sektor sanitasi akan dijabarkan atau diuraikan kedalam masing-masing sektor secara rinci dan jelas ,sehingga output dari uraian permasalahan akan diintervensi melalui kesepakatan bersama seluruh anggota POKJA. Secara umum permasalahan sudah disajikan di dokumen BPS dan SSK merupakan kondisi riil atau fakta yang sudah dilakukan secara bersama dan pada tahapan ini perlu dikembangkan isu atau permasalahan utama yang nantinya diuraikan berdasarkan permasalahan menurut aspek-aspek sektor sanitasi. Berikut ini tabel-tabel permasalahan sanitasi di Kabupaten Sumba Barat Daya : 1.2.1 Permasalahan Utama Air Limbah Domestik (Permukiman) Tabel 1.1 Permasalahan Sektor Air Limbah ( Permukiman ) A. Sistem Air Limbah Domestik (Permukiman)

1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana : User Interface

 Jumlah Kepemilikan jamban di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah 51 % Rumah Tangga (RT) yang memiliki jamban tengki septik, tempat akhir pembuangan tinja yang layak masih 13 % atau sekitar 7 % dari jumlah Rumah Tangga (RT) 51.174 RT atau 3.580 RT memiliki tangki septik , 14.873 bukan tangki septik, 7.821 tidak mempunyai tangki septik . masih sekitar 48,60 % masih BABS.  Gambar diagram tempat akhir pembuangan tinja

6.699

2.255 575 3.549 320 2.202 470 117 1.547 68 611 3.5884.414 980 4.269 527 610 2.776 356

Loura Wewewa Utara Wewewa Timur Wewewa Selatan

2.278 1.756 1.308 2.196

Wewewa Barat Kodi Bangedo

5.804 5.179

266 50 309

0

2.000

7.538

7.395 8.347

564 218 170

Kodi

9.593

6.722 6.185

345 123 69

Kodi Utara

JUMLAH RT

4.000

6.000

8.000

BABS TIDAK PUNYA TANGKI SEPTIK BUKAN TANGKI SEPTIK TANGKI SEPTIK

10.000

Berdasarkan Diagram Tempat Akhir Pembuangan Tinja, jika diasumsikan bahwa : -

Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik adalah Rumah Tangga yang menggunakan jamban jongkok leher angsa dan penggunaannya secara pribadi; - Rumah Tangga yang memiliki tempat akhir pembuangan tinja bukan tangki septik adalah Rumah Tangga yang menggunakan jamban plengsengan(tangki penampungan); dan - Rumah Tangga yang tidak memiliki tangki septik adalah Rumah Tangga yang memiliki jamban jenis cemplung / cubluk.  Belum ada sarana dan prasarana yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas sebagaimana target MDGs , RPJMN maupun SPM

Pengumpulan dan Penampungan /Pengolahan Awal

 Diasumsi RT mencapai 14.873 tangki penampung (jamban plensengan),7.821 lubang (jambang cempung/cubluk) dan 3.593 tangki septik yang baru digunakan oleh masyarakat.  Berdasarkan hasil Pengamatan pembuangan hanya berkisar 39.1 % pemilik kloset : sebanyak 3,2 % ke tangki septik, 36,5 % ke cubluk / lobang tanah, sebanyak 1,6 % langsung ke drainase, sebanyak 0,2 % ke sungai/danau/pantai , sebanyak 24,5 % ke


I- 3

MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI 2014 - 2018 kebun/tanah padang, dan sebanyak 32,4 % tidak tahu Data ini menjadi cross back kalangan pemangku kepentingan (stakeholder) di kabupaten Sumba Barat Daya, didalam merencanakan,mengambil kebijakan dan melaksanakan kegiatan sanitasi yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

pemilik kloset

32,4

39,1

tangki septik cubluk/lobang galian langsung ke drainase 3,2

24,5

sungai/danau/pantai kebun/tanah lapang tidak tahu

36,5 0,2 1,6

 Hasil pengamatan akhir tinja Rumah Tangga : Menurut tempat anggota keluarga yang sudah dewasa

2,1

3,6 1,2

Jamban pribadi

8,4

MCK/WC umum WC helikopter sungai/pantai/laut

47,5

kebun/pekarangan selokan/parit/got

37,3

lubang galian lainnya 0,7


0,3

2

tidak tahu

I- 4

MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI 2014 - 2018

Menurut tempat anggota keluarga yang masih sering BAB di tempat terbuka

anak laki-laki 5-12 thn anak perempuan 5-12 thn 1,30

22,60

remaja laki-laki

25,10

remaja perempuan 18,60

laki-laki dewasa perempuan dewasa

48,20

9,30 8,70 9,50 6,90 6,60 8,40

laki-laki tua perempuan tua masih ada tapi tidak jelas siapa lainnya tidak ada

Pengangkutan /Pengaliran Pengelolaan Akhir Terpusat

 belum mempunyai truck penyedot tinja

Daur Ulang / Pembuangan Akhir B. Lain – lain 2. Perencanaan Teknis

 Belum ada lokasi infrastruktur utama pengelolaan Air Limbah  Hanya 9 RT atau 9 unit yang menggunakan reaktor biogas (tersebar)

3. Pendanaan

 Terbatasnya pembiayaan , pendanaan sehingga berdampak pada terbatasnya

 Belum mempunyai IPAL

 Belum tersedianya Master Plan Air Limbah permukiman  Masih terjadi tumpang tindih program yang mengakibatkan lemahnya pemahaman teknis di masing-masing SKPD teknis terkait

penyediaan sarana & parasarana, sistem maupun cakupan layanan  Rendahnya minat atau kontribusi dunia usaha untuk melakukan investasi  Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, mengakibatkan peningkatan anggaran untuk sektor sanitasi  Belum ada retribusi yang bersumber sektor Air Limbah, karena regulasi dan pengelolaan belum tersedia  Penganggaran sektor sanitasi masih belum diprioritaskan oleh pengambil kebijakan  Lemahnya advokasi pendanaan yang menjadi prioritas usulan dari bawah (botton up )

4. Kelembagaan

 Belum ada regulasi dan kelembagaan teknis pengelolaan air limbah domestik  Belum proporsional fungsi regulator dan operator didalam pengelolaan  Masih sangat rendah dan sangat terbatas SDM yang terkait pengelolaan


I- 5


5. Peraturan perundangan dan penegakan hukum

 Belum ada kelembagaan pengelolaan tingkat masyarakat di desa / kelurahan  Belum ada aturan (PERDA) atau sangksi dari pemerintah terkait pengelolaan air limbah Belum ada kebijakan atau kerjasama yang mengikat dunia usaha dalam sistem pengelolaan  Kurangnya SDM dan partisipasi pemangku kepentingan didalam membuat suatu produk / aturan yang mengikat dalam mengadopsi terkait pengelolaan

6. Peran Masyarakat

 Tingkat kesadaran masyarakat masih sangat rendah, masih tingginya presentase BABS di Kabupaten Sumba Barat Daya  Peran perempuan dalam pengambil keputusan, masih dianggap kurang relevanBelum ada Peraturan Daerah yang mengaktifkan / mempartisipasikan masyarakat dalam pembangunan sektor sanitasi , sehingga kurang mendorong masyarakat didalam berpartisipasi membangun sanitasi  Perlu adanya pemicuan kepada masyarakat mengedepankan pola tingkat kesadaran masyarakat melalui PHBS dan kejadian-kejadian luar biasa, sehingga masyakat menyadari dan merasa pentingnya hidup berish dan sehat  Aspek sosial budaya dimana masyarakat masih menganggap dirinya harus diberi award atau penghargaan ,sehingga merasa mereka dihargai atau dilibatkan secara langsung untuk mengelola keberlanjutan pembangunan sanitasi  Masih rendahnya rasa memiliki sarana dan prasarana yang sudah ada/dibangun, sehingga menimbulkan kecemburuan dan dampak kerusakan yang beresiko  Belum adanya standar atau penjaminan angka kemisikinan ,sehingga agak sulit untuk menentukan secara pasti jumlah penduduk miskin untuk mendapatkan bantuan penerima kegiatan sanitasi Sumber referensi : BPS bab III, SSK bab III dan Study Ehra 2012

1.2.2 Permasalahan Utama Persampahan Tabel 1.2 permasalahan Sektor Persampahan A. Sistem Persampahan Domestik 1. Aspek Tingkat Pengolahan Sampah Rumah Tangga (RT) Sbb : pengembangan Sarana dan  Tingkat layanan penanganan sampah RT di kawasan perkotaan berkisar 43,56 Prasarana % sedangkan yang tidak terangkut 36,44 %

 Pengelolaan penanganan sampah RT : 0,1 % dikumpul oleh kolektor informal mendaur ulang, 0,2 % dikumpul dan dibuang ke TPS, 78,6 % dibakar, 0.4 % dibuang dalam lubang dan ditutup dengan tanah, 1,0 % dibuang dalam lubang dan tidak ditutup dengan tanah, 0,2 % dibuang ke sungai/kali/laut/danau, 3,4 % dibiarkan membusuk, 16,1 % dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dibiarkan membusuk dan 0,1 % tidak tahu


I- 6


dikumpulkan oleh kolektor informal mendaur ulang dikumpul dan dibuang ke TPS

0,1

User interface

0,1

0,2

3,4 0,2

di bakar

16,1

1,0 0,4

78,6

dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah dibuang dalam lubang dan tidak ditutup dengan tanah dibuang ke sungai/kali/laut/danau dibiarkan membusuk dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan

Pengumpulan setempat

Penampungan sementara pengangkutan

(Semi) pengelolahan akhir terpusat Daur ulang/pembuangan akhir Perencanaan

 Masih kurangnya sarana penunjang, hanya terdapat 11 unit gerobak sampah dengan cakupan pelayanan wilayah perkotaan yang semakin padat,kebutuhan 40 unit  perlu peningkatan jumlah tong sampah skala perkotaan , sejauh ini sudah mencapai 99 tong sampah (tersebar di pusat pemerintahan,rumah sakit, rumah ibadah, perkantoran, Toko, maupun di tempat umum)dibutuhkan 250 unit  belum dilakukan pertimbangan kerjasama dengan swasta / kelompok masyarakat  baru terdapat 29 unit TPS , kebutuhan diperkiran 100 unit di setiap titik lokasi yang dianggap berpotensi padat limbah persampahan  masih kurangnya sarana pengangkutan ,baru ada 1 unit dump truk ,pengangkutan di wilayah perkotaan dibutuhkan 4 unit  selama ini pengangkutan masih dilakukan oleh pemulung atau pekerja serabutan ,atau anak-anak yang di jual kepada pedagang barang bekas/plastik  belum dilakukan  lahan kosong atau ke luar kabupaten / ke kabupaten sumba barat daya / jual ke surabaya  belum tersedianya master plan dan dokumen perencanaan teknis lainnya.

B. Lain-lainnya Kapasitas pengelolaan sampah

 Makin besarnya timbunan sampah, belum dimaksimalkannya usaha pengurangan sampah dari sumbernya


I- 7


Kelembagaan

Pendanaan

Peran Masyarakat dan dunia usaha/swasta

Peraturan perundangan dan penegak hukum

 Masih sangat rendah kualitas dan tingkat pengelolaan persampahan  Belum ada perangkat PERDA yang mengatur sistem pengelolahan Persampahan  Belum terpikirkan kebijakan atau regulasi yang jelas melalui kerjasama dengan pihak swasta atau investor  Belum maksimal koordinasi tingkat SKPD didalam penetapan kebijakan / sistem pengelolaan Persampahan  Perlu adanya regulasi pengelolaan persampahan secara maksimal , karena di tahun 2013 TPA sudah direncanakan  Kurangnya sosialisasi pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya mengolah sampah  Kurangnya pemahaman legislatif terkait dengan pengelolaan  Belum ada sistem kelembagaan di tingkat kecamatan, desa yang mengatur pengelolaan persampahan  Fungsi operator dan regulator belum dilakukan secara proporsional  Masih sangat rendahnya alokasi pendanaan persampahan dari pemerintah  Terjadi rasionalisasi anggaran yang berdampak pada kurang relevan atau dianggap belum urgen, sehingga dengan kebutuhan rill di lapangan maka berpengaruh juga pada pelaksanaan kegiatan fisik yang harus memenuhi standar teknis perencanaan  Anggaran untuk sektor persampahan masih belum menjadi prioritas oleh pemangku kebijakan  Laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dampaknya berpengaruh pada peningkatan anggaran untuk sektor persampahan  PHBS di kalangan masyarakat masih minim, baik yang disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan, wawasan maupun tingkat kesadaran  Kalangan dunia usaha belum memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan sektor sanitasi  

Belum ada aturan (PERDA) atau sangksi dari pemerintah terkait pengelolaan persampahan Belum dilakukan sosialisasi penanganan masalah persampahan kepada masyarakat

Sumber referensi : BPS bab III, SSK bab III dan Study Ehra 2012 1.2.3 permasalahan Utama Drainase Lingkungan Tabel 1.3 Permasalahan Sektor Drainase Lingkungan User interface

Pengumpulan / Penampungan Awal

 Lamanya genangan 1-1,5 jam, ( untuk wilayah kel. Waitabula dan daerah radamata(kota tambolaka)  Frekuensi genangan saat musim hujan dengan ketinggian 50-120 cm,terutama di daerah perkotaan (kota tambolaka) yang memiliki topografi datar  Sebagian besar masyakat masih memanfaatkan limpasan air hujan ,untuk ditampung di tempat penampungan air hujan dan digunakan sebagai salah satu sumber air bersih bagi masyarakat  Air hujan Masih bercampur dengan saluran drainase, belum ada penyediaan sumur resapan skala perkotaan


I- 8

MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI 2014 - 2018 Pengangkutan / Pengaliran

 Belum tersedianya sarana pengelolaan drainase lingkungan ,sehingga masyarakat masih membuang air limbah (air bekas cucian,mandi)  Adanya penyempitan penampang drainase, baik yang disebabkan oleh sedimentasi maupun sampah

Data lain berdasarkan hasil studi EHRA

 Pada umumnya drainase lingkungan masih menjadi sarana alternatif pembuangan air hujan dan saluran air limbah  Luas genangan air sekitar 15,8 ha (± 0,52 % ) kawasan strategi kota tambolaka terutama di desa radamata sekitar kawasan bandara udara tambolaka serta kel. weetabula  Belum ada master plan drainase lingkungan dan perencanaan lainnya  Ketersediaan layanan drainase belum mencukupi  Belum adanya peraturan dan pengembangan sistem drainase  Pengaturan drainase belum dijadikan bagian dari pengurusan IMB

Perencanaan Peraturan peundangundangan dan penegak hukum Peran masyarakat

 Belum adanya kesadaran masyarakat dalam upaya pemeliharaan drainase yang ada  Kebiasaan masyarakat masih membuang sampah dan membakar sampah di selokan/ drainase

Sumber referensi : BPS bab III dan SSK bab III , Studi EHRA tahun 2012 1.2.4 Permasalahan Utama PHBS dan Promosi Higiene Tabel 1.4 Permasalahan PHBS dan Promosi Higiene Berdasarkan hasil studi EHRA Tahun 2012

 Tingkat kesadaran masyarakat masih sangat rendah untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dengan pola hidup masyarakat pedesaan masih mengadopsi perilaku yang masih menganggap hidup bersih dan sehat belum begitu memberi dampak yang baik , sehingga berpengaruh pada penurunan kualitas lingkungan dimana masyarakat bertempat tinggal  Kepedulian masyarakat masih sangat rendah dan pemerintah didalam pengambil kebijakan terhadap program –program yang bersifat pencegahan dan promosi,sehingga memicu masyarakat untuk meningkatkan kepedulian

Sumber referensi : BPS bab III dan SSK bab III , Studi EHRA tahun 2012 1.2.5 Permasalahan Utama Sektor Air Bersih Tabel 1.5 Permasalahan Sektor Air Bersih Berdasarkan hasil studi EHRA Tahun 2012

Capaian pelayanan Air Bersih baru mencapai 34,33 % pada tahun 2012 akan diupayakan meningkatkan menjadi 67,16 % pada tahun 2018

Tingkat Pelayanan

 Belum maksimalnya pemerintah didalam mencari sumber pendanaan dan belum membuka peluang semua pihak untuk berinvestasi dalam air bersih  Perlu mengoptimalkan sumber-sumber air yang berpotensial  Terpenuhinya kualitas dan kuantitas serta kontiunitas air bersih bagi masyarakat sampai tahun 2018

Sumber referensi : BPS bab III dan SSK bab III , Studi EHRA tahun 2012


I- 9

MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI 2014 - 2018 1.3 Resume Tujuan dan Sasaran sampai dengan Tahun 2018 Pada tabel berikut ini disajikan resume tujuan dan sasran prioritas yang akan dicapai pada pembangunan sektor sanitasi (sektor air limbah domestik / permukiman, sektor persampahan, sektor drainase lingkungan, pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene dan sektor air bersih sampai dengan periode tahun 2018 Uraian resume sasaran sudah disusun berdasarkan Tingkat Prioritas dan merupakan hasil kesepakatan seluruh anggota POKJA . penetapan sasaran dengan mempertimbangkan permasalahan utama seperti yang sudah diuraikan dalam bab 1.2 diatas. Tabel 1.6 Resume Tujuan dan Sasaran sampai dengan tahun 2018 Sektor Air Limbah Tujuan : Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah 7 % pada tahun 2012 menjadi 60 % pada tahun 2018 Sasaran : Peningkatan cakupan pelayanan air limbah 7 % air limbah pada tahun 2012 menjadi 60 % pada tahun 2018 Sektor Persampahan Tujuan : 1. Meningkatkan cakupan pelayanan dari 43,56 % menjadi 80 % dan kualitas pelayanan persampahan dengan terwujud sarana prasarana sesuai standar baku mutu sampai tahun 2018 2. Mengurangi timbunan sampah 20 % pada tahun 2018 Sasaran 1. Tercapainya peningkatan cakupan pelayanan dari 43,56 % menjadi 80 % dan kualitas pelayanan persampahan dengan terwujud sarana prasarana sesuai standar baku mutu sampai tahun 2018 2. Tercapainya pengurangan sampah 20 % pada tahun 2018

Sektor Drainase Permukiman Tujuan : 1. Mengurangi luas genangan 15,8 ha menjadi 3,2 ha pada tahun 2018 2. Meningkatkan jaringan drainase untuk areal – areal rawan genangan hingga tahun 2018 Sasaran : 1. Tercapainya pengurangan luas genangan 15,8 ha menjadi 3,2 ha pada tahun 2018 2. Tersedianya jaringan drainase untuk areal – areal rawan genangan hingga tahun 2018 Aspek PHBS Tujuan : 1. Meningkatkan kesadaran masyakarat tentang cuci tangan pakai sabun (CTPS) 2. Meningkatkan PHBS melalui Sanitasi sekolah untuk anak-anak di tingkat SD 1. Sasaran : 3. Tercapainya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan pakai sabun 4. Tercapainya perilaku hidup bersih dan sehat bagi anak-anak SD Sektor Air Bersih Tujuan : 1. Meningkatkan kebutuhan pelayanan air minum (air bersih ) yang layak dari 34,33 % pada tahun POKJA AMPL KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

I- 10

MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI 2014 - 2018 2012 menjadi 67,16 % pada tahun 2018 Sasaran : 2. Terpenuhinya aksesbilitas ,kualitas ,kuantitas serta kontiniutas air bersih bagi masyarakat

2.4 Program Prioritas dan Justifikasinya 2.4.1 sektor Air Limbah Tabel 1.7 Prioritas Program dan Kegiatan Sektor Air Limbah periode 2014-2018 Prioritas 1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Estimasi Biaya (Juta Rp ) 1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

2. Pengadaan Radio Pemerintah Daerah 3. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 4. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 5. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 6. Pengadaan media PHBS 7. Kampanye PHBS di sekolah / masyarakat 8. Lomba PHBS di tingkat sekolah / masyarakat 9. Peringatan hari cuci tangan sedunia 10. Kampanye PHBS dimedia audio/cetak

Prioritas 2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kegiatan 1. Pengkajian pengembangan Lingkungan sehat 2. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 3. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

1.000.000 1.050.000 450.000 300.000 950.000 150.000 75.000

Justifikasi

Kebutuhan adanya radio Pemerintah daerah merupakan prioritas penting karena merupakan media yang paling tepat menyalurkan informasi berbagai aspek pembangunan ,khususnya masalah sanitasi terhadap masyarakat , anggaran dan implementasinya item no 2, di bebankan pemerintah pusat, item 1,3 s/d 10 menjadi tanggung jawab pemerintah kab dan provinsi

85.000 85.000 55.000

Estimasi Biaya (Juta Rp )

Justifikasi

150.000

Untuk mengatasi berbagai persoalan sanitasi , PEMDA Sumba Barat Daya melakukan pengkajian, penyuluhan dan sosialisasi tentang kebijakan lingkungan sehat, biaya item 1,2 dan 3 didanai oleh APBD Kab. Sumba Barat Daya

500.000 500.000

Prioritas 3 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Kegiatan Estimasi Biaya (Juta Rp ) 1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1.500.000 2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah 1.800.000 POKJA AMPL KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Justifikasi Pemerintah daerah kabupaten Sumba Barat Daya yang adalah agen pembaharuan yang perlu I- 11

MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI 2014 - 2018 daerah 3. Penyebarluasan informasi yang bersifat bagi penyuluhan masyarakat

1.000.000

Prioritas 4 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan Estimasi Biaya (Juta Rp ) 1. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 450.000 2. Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat 200.000

Prioritas 5 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Estimasi Biaya (Juta Rp ) 1. Pemantauan kualitas lingkungan 300.000 2. Penyusunan kebijakan Pengendalian pencemaran dan 300.000 perusakan lingkungan hidup 3. Koordinasi penyusunan AMDAL 750.000

Prioritas 6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kegiatan Estimasi Biaya (Juta Rp ) 1. Penyediaan prasarana dan 12.000.000 sarana air minum 2. Rehabilitasi / pemeliharaan 1.000.000 sarana dan Prasarana air limbah


memberikan info tentang pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada seluruh masyarakat yang akan di wilayah sumba barat daya secara rutin , biaya item 1,2 dan 3 bersumber dari APBD Kab.

Justifikasi Penyediaan pemberdayaan Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan pedesaan dan penyelenggaraan desiminasi info bagi masyarakat sehingga pendanaan melalui APBD Kab.

Justifikasi Penyusunan AMDAL . Pemantauan ,Kualitas lingkungan dan kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup perlu diprioritaskan 5 tahun kedepan ,anggaran APBD Kab. Dan APBD Provinsi

Justifikasi Kebutuhan adanya penyediaan Prasarana dan sarana air minum dan Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah untuk 5 tahun kedepan perlu diprioritaskan anggaran diharapkan dari APBD Kab dan APBD Provinsi, dan APBN

I- 12

MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI 2014 - 2018 Prioritas 7 Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan 1. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan

Estimasi Biaya (Juta Rp ) 200.000

Prioritas 8 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Kegiatan Estimasi Biaya (Juta Rp ) 1. Penyelenggaraan pendidikan dan 200.000 pelatihan tenaga teknis dan masyarakat

Prioritas 9 Program perencanaan pengembangan Kota-kota menengah dan Besar Kegiatan Estimasi Biaya (Juta Rp ) 1. Koordinasi perencanaan air 1.250.000 minum, drainase, dan sanitasi perkotaan 2. Masterplan dan DED Air Limbah 500.000 3. Masterplan dan DED IPLT

1.500.000

Justifikasi Kebutuhan adanya kebijakan tentang pembangunan perumahan perlu diprioritaskan untuk 5 tahun pertama ini, anggaran APBD Kab.

Justifikasi Kebutuhan adanya penyediaan tenaga teknis untuk pengelolaan air limbah anggaran dari APBD II Kab.

Justifikasi Penyediaan Masterplan , DED IPLT , Masterplan dan DED Air limbah dan Perencanaan Air minum , kebutuhan yang harus diprioritaskan . anggaran APBD II, APBD I, dan APBN

Prioritas 10 Program Peningkatan Akses Sarana dan Prasarana Air limbah sistem setempat (on site ) di perkotaan dan komunal di perdesaan Kegiatan Estimasi Biaya Justifikasi (Juta Rp ) 1. Pengadaan operasionalisasi serta 750.000 Kebutuhan adanya IPLT optimalisasi IPLT merupakan Prioritas untuk 2. Menyelenggarakan STBM , Pengelolaan Air Limbah . investasi Sanitasi Total Berbasis 250.000 5 tahun pertama ini akan dibangun Masyarakat dan CLTS( Comunity diberbagai desa di kab. Sumba , Lead, Total Sanitation ) di barat daya melalui Anggaran APBD Kawasan Perdesaan II dan APBD I


I- 13

MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI 2014 - 2018 Prioritas 11 Program Penyehatan Lingkungan Kegiatan 1. Pendataan rumah / fasilitas umum dengan SPAL 2. Pemeriksaan pengelolaan Rumah Tangga 3. Penataan Lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

Estimasi Biaya (Juta Rp ) 125.000 145.000 12.375.870

Prioritas 12 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kegiatan Estimasi Biaya (Juta Rp ) 1. Pembangunan IPAL Komunal (3 3.000.000 titik)

Prioritas 13 Program Penyehatan Lingkungan Kegiatan 1. Penyuluhan dan pengawasan Kualitas Lingkungan sehat perumahan 2. Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan 3. Penetapan kebijakan strategis penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian

Estimasi Biaya (Juta Rp ) 320.000 320.000 500.000

Justifikasi Penyediaan data fasilitas umum dengan SPAL dan Penataan Lingkungan Permukiman akan di prioritas pada semua desa yang ada di sumba barat daya selama 5 tahun kedepan. Anggaran item 1 dan 2 diharapkan dari APBD II sedangkan no 3 dibebankan dari APBD I, APBD II dan APBN

Justifikasi IPAL ternak (biogas) akan diprioritaskan pada wilayah penghasil ternak , anggaran diharapkan dari APBD II, APBD I dan APBN

Justifikasi Dengan adanya peningkatan pembangunan permukiman, maka dampak resiko pencemaran harus dikendalikan dengan penetapan kebijakan yang strategis harus diprioritaskan anggaran , item 1,2 diharapkan dari APBD Kabupaten , no 3 diharapkan dari APBD I dan Pusat

1.4.2 Sektor Persampahan Tabel 1.8 Prioritas Program dan Kegiatan Sektor Air Persampahan periode 2014-2018 Prioritas 1 Program Perencanaan Pengembangan dalam Kota – Kota Menengah dan Besar Kegiatan 1. Kegiatan Penyesuaian Permasalahan Penanganan Sampah Perkotaan.

Estimasi Biaya (Juta Rp ) 1.350.000


Justifikasi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Penangulangan Persampahan Menjadi Salah Satu I- 14

MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI 2014 - 2018 Proyoritas Utama, Anggaran dikonsepkan dari APBD II, APBD I dan APBN dari Pihak Swasta Prioritas 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan 1. Penyusunan Kebijakan Managemen Pengelolaan Persampahan / Kajian Sistem Managen Oprasional Persampahan Kota Tambolaka. 2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan. 3. Peningkatan Oprasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan. 4. Peningkatan Kemampuan pengelolaan persampahan. 5. Pelatihan 3R 6. Pembangunan TPST secara bertahab pada 5 ( lima) titik 7. Peningktan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. 8. Pembangungan sanitasi lingkungan masyarakat 9. Pengelolaan sampah rumah tangga 10. Pengawasan sampah TTU 11. Pembangunan TPS


4.500.000 2.000.000 300.000 600.000 750.000

Justifikasi Penyusunan Kebijakan merupakan langkah awal yang diperlukan sebagai dasar pengelolaan sub. Sektor persampahan yang efesien dan terpaku pada penyediaa sarana dan prasarana dan pemilihan dan pemilihan perlu di piyoritaskan pada periode 5 Tahun pertama ke depan .Anggaran item no 1,2,3 dan 8 di anggarkan dari APBD II, APBD I, APBN dan Pihak Sektor Sedangkan, item no 1,4,5,6,7,9,10 dan 11 diharapkan dari APBD Kab

550.000

1.247.770 168.000 122.000 110.000

Prioritas 3 Program Pengembangan Kinerja Persampahan Kegiatan 1. Pembentukan Kelembagaan Pengelola TPA 2. Pengadaan fasilitas pengaman TPA 3. Pengadaan fasilitas pendukung TPA 4. Pengadaan fasilitas Oprasional TPA 5. Operasi dan Pemeliharaan TPA 6. Pengadaan Exavator 7. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan pengelola TPA atau Unit pengelola TPA 8. Pelatihan Pengelola TPA



2.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.500.000 80.000

300.000

Justifikasi Pemerintah kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai Tekat bahwa Pembentukan pembentukan kelembagaan pengelolaan TPA merupaka prioritas yang sangat penting dan pemerintah Sumba Barat Daya siap menyediakan fasilitas pendukung untuk kelancaran dalam pengelolaan persampahan di kabupaten Sumba Barat Daya Anggaran item no 1,7,8,dan 9 menjadi tanggung jawab APBD Kab. Sumba Barat Daya. Sedangkan Item No. 2,3,4,5,dan 6 I- 15

MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI 2014 - 2018 9. Penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat di sekitar TPA

300.000

di diharapkan dari APBD II,APBD I,dan APBN

Prioritas 4 Program Pemutahiran Data dan Informasi Kegiatan

1. Penyusunan sistem data base pelayanan persampahan. 2. Sosialisasi retribusi pelayanan Persampahan

Estimasi Biaya (Juta Rp )

Justifikasi

150.000

Managemen Pengelolaan Persampahan yang baik, Maka Priyoritas penyedian data base pelayanan persampahan sangat di utamakan Anggaran item 1 dan 2 APBD II

50.000

1.4.3 Sektor Drainase Permukiman Tabel 1.9 Prioritas Program dan Kegiatan Sektor Drainase Permukiman periode 2014-2018 Prioritas 1 Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong Kegiatan 1. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainaase / Gorong – gorong 2. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong


46.000.000

Justifikasi Perencanaan Pembanguan saluran drainase / gorong – gorong merupakan prioritas utama dalam penyediaan data yang baku untuk di tindaklanjuti dalam pembangunan saluran drainase sewilayah sasaran . Anggaran yang diharapkan item no 1 APBD Kab. Item no 2 diharapkan dari APBD II,APBD I dan APBN.

Prioritas 2 Program Perencanaan Pengembangan dalam Kota – Kota Menengah dan Besar Kegiatan 1. Review master plan dan DED drainase menjadi sistem ECODRAIN.


Justifikasi Perencanaan teknis melalui mekanisme pemantau kembali perencanaan yang sudah berjalan dengan mempertimbangkan aspek perencanaan yang matang, anggaran diharapkan dari APBD II

1.4.4 Aspek PHBS dan Promosi Higiene POKJA AMPL KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

I- 16

MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI 2014 - 2018 Tabel 1.10 Prioritas Program dan kegiatan aspek PHBS dan promosi higienePeriode 2014 – 2018 Prioritas 1 Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS Kegiatan 1. Rodshow Penyuluhan PHBS 2. Penyuluhan dan Kampanye hidup bersih dan sehat (PHBS )meliputi CTPS,Stop BABS dan membuang sampah pada tempatnya melalui saluran radio lokaki..

Estimasi Biaya (Juta Rp ) 1.250.000 1.000.000

Justifikasi Hidup bersih dan sehat adalah adalah kebutuhan utama bagi masyarakat masa kini untuk itu ada prioritas penyuluhan dan kampanye PHBS bagi masyarakat Sumba Barat Daya. Angaran item no 1dan 2 diharapkan dari APBD II dan APBD I.

Prioritas 2 Program Penyediaaan sarana Fisik untuk mendukung PHBS Kegiatan 1. Pembuatan media promisi dan informasi sadar hidup sehat. Seperti Binner, Spanduk dan lain - lain


Justifikasi Penyediaan media promosi sadar hidup sehat seperti stiker , spantuk dan lain – lain perlu di prioritaskan anggaran diharapkan dari APBD II dan APBD I.

Prioritas 3 Program Peningktan peran serta masyarakat dalam Ber PHBS Kegiatan 1. Lomba K 3( Kebersihan , keindahan, ketertiban)


Justifikasi Lomba K3 perlu dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan bersama yang bertujuan peningkatan peran serta msyarakat di bidang kesehatan.,bentuk kegiatan diarakan memberikan penghargaan sehingga msyarakat meras termotivasi

1.4.5 Sektor Air Bersih Tabel 1. 11 Proiritas Program dan Kegiatan Sub Sektor Air Bersih Periode 2014 – 2018 Prioritas 1 Program Pengembangan kinerja Sub Sektor Air Bersih Periode 2014 - 2018 Kegiatan 1. Penyediaan Prasarana dan sarana air minum bagi MBR 2. Pembangunan prasarana dan sarana air hujan

Estimasi Biaya (Juta Rp ) 12.100.000 10.000.000


Justifikasi Penyediaan Sarana dan prasaran air minum bagi MBR di pedesaan perkotaan adalah kebutuhan yang perlu diprioritaskan I- 17

MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI 2014 - 2018 3. Penyediaan SPAM di kawasan / nelayan 4. Pengembangan prasaran dan sarana air minumm perkotaan 5. Pengembangan prasarana dan sarana air minum di pedesaan 6. Penyediaan SPAM di kawasan MBR IKK

1.000.000 225.000

anggaran item 1,2,3, dan 6 diharapkan dari APBD II dan APBD I pusat dan daerah Angaran item no 4 dan 5 APBD II

225.000 1.225.000

Prioritas 2 Program Pengembangan sistem Distribusi Air Minum Kegiatan

Estimasi Biaya (Juta Rp ) 265.000 70.000

1. Pengawasan Kualitas air 2. Inspeksi Sanitasi sarana air bersih 3. Pengadaan kaporit 80.000 4. Kaporisasi SAB 8.000 5. Pemeriksaan sampel air 70.000 6. Pengawasan tempat isi ulang air 25.000 minum 7. Pengadaan reagensia dan sarana 750.000 prasarana laboratorium kesehatan 8. Pengembangan Prasarana dan 5.050.000 sarana air minum perkotaan 9. Prasarana dan sarana air minum 20.900.000 Watulambara 6.600.000 10. Prasarana dan sarana air minum karuni 11. Prasarana dan sarana air minum 13.300.000 Kec.Loura 12. Prasarana dan sarana air minum 16.500.000 Kec. Kodi 845.000 13. Pembangunan SAB Prioritas 3 Program Rehabilitasi atau Pemeliharaan sarana dan prasarana Air minum Kegiatan 1. Rehabilitasi / Pemeliharaan sarana dan prasarana air minum

Estimasi Biaya (Juta Rp ) 7.500.000


Justifikasi Pengawasan Kualitas Air minum , Pengembangan sarana dan prasarana pedesaan dan perotaan perlu di prioritaskan. Anggaran item no 1,2,3,4,5,6 dan 13 diharapkan dari APBD II Sedangkan item no 8,9,10,11,dan 12 diharapkan dari APBD II,APBD I, APBN dan negara donor

Justifikasi Rehabilitasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana air minum perlu diprioritaskan Anggaran diharapkan dari APBD II

I- 18

MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents