MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KOTA KENDARI 2013 POKJA SANITASI KOTA KENDARI

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KOTA KENDARI 2013 POKJA SANITASI KOTA KENDARI

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KOTA KENDARI 2013

BAB 1 PENDAHULUAN Setelah menyusun dokumen Buku Putih sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK), selanjutnya Pokja Sanitasi kota Kendari menyusun dokumen lanjutan yaitu Memorandum Program Sanitasi (MPS). Dokumen ini berisi komitmen pendanaan dan rencana tindak program dan kegiatan prioritas sektor sanitasi kota Kendari selama 5 tahun kedepan. Penyusunan Memorandum Program Sanitasi terkait erat dengan dokumen perencanaan Kota lainnya seperti RPJMD, RPIJM dan Rencana Strategis SKPD.Tahapan penyusunannya memerlukan kerjasama dan komunikasi lintas SKPD, Pokja Sanitasi, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Panitia Anggaran DPRD, Pokja Sanitasi Provinsi dan pihak pihak lainnya. Penyusunan Memorandum Program Sanitasi tidak hanya dilakukan oleh seorang, ataubeberapa orang dari SKPD tertentu, tetapi oleh beberapa orang dari SKPD yang berlainan, serta menekankan pada interaksi di antara pokja Sanitasi kota Kendari agar terjadi proses pengembangan kapasitas internal, selain itu, dimaksudkan juga agar Pokja Sanitasi mempunyai rasa kepemilikan terhadap apa yang sudah disusun secara bersama-sama. Melalui dokumen ini juga, pemerintah kota Kendari berharap tidak hanya memperoleh sumber pendanaan dari Pemerintah, namun juga sumber pendanaan non pemerintah (Swasta dan Lembaga-lembaga Donor) yang konsen di sektor kesanitasian. Seluruh rangkaian tahapan yang telah dilalui Pokja Sanitasi Kota Kendari dalam Tahapan PPSP ini mulai dari tahapan Advokasi hingga kini telah memasuki tahapan penyusunan Memorandum program Sanitasi merupakan bukti komitmen dan kemauan yang besar dari pemerintah Kota untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sanitasi di kota Kendari, semoga dengan upaya, kerja keras dan kerjasama dari berbagai pihak Dokumen Memorandum Program Sanitasi kota Kendari dapat tersusun dengan baik dan dapat menjadi acuan dalam implementasi rencana tindak sanitasi untuk 5 tahun ke depan.

1.1 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) agar merangkul dan mensinergikan komitmen dan rencana tindak dari berbagai pihak baik itu pihak pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pihak non pemerintah dan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk draft komitmen untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan sektor sanitasi kota Kendari. Tujuan penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) yaitu untuk menyusun dokumen yang berisi draft nyata komitmen dan rencana tindak sanitasi dalam penanggulangan permasalahan sektor sanitasi selama 5 tahun kedepan.

2


1.2 Resume Permasalahan Sanitasi Dalam dokumen sebelumnya yakni Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota Kendari, telah menjelaskan permasalahan dalam setiap sub sektor baik itu Air Limbah, Persampahan, Drainase maupun Aspek PHBS dan Prohisan. Pada tahapan ini Pokja melakukan analisis kembali dan menetapkan permasalahanpada setiap sub sektor yang ada. Adapun rangkuman dari permasalahan sub sektor tersebut terlihat pada tabel berikut : Tabel 1.1 Permasalahan Utama Sub Sektor Air Limbah Domestik Sub Sektor Air Limbah Domestik A. Aspek Pengembangan Sarana Prasarana User Interface a b c. e Penampungan Awal

a. b.

Pengangkutan/Pengaliran Semi Pengolahan Akhir Terpusat

Pembuangan Akhir/Daur Akhir

Adanya potensi pencemaran akibat 11% warga masih membuang air besar sembarangan karena tidak memiliki jamban (termasuk warga di wilayah pesisir) Masih terdapat 7% jamban yang tidak sesuai standar teknis/standar kesehatan Adanya potensi kontaminasi bakteri e coli pada tanah dan air tanah akibat penggunaan sistem onsite individual pada kepadatan penduduk >50 jiwa/ha Adanya potensi pencemaran akibat 100% warga masih membuang grey water (air buangan) ke badan tanah atau badan air tanpa pengolahan Adanya potensi pencemaran akibat jamban warga yang tidak memiliki/tidak bermuara ke tangki septik (dikawasan yang diproyeksikan memiliki kepadatan >50 jiwa/ha) Adanya Potensi Pencemaran Akibat Tangki Septik Yang Bocor/Tidak Sesuai Standar Teknis Kurangnya Sarana Operasional Pengelolaan Air Limbah

a

Belum optimalnya pemanfaatan IPLT Puulonggida

b

Belum ada uji kelayakan IPLT yang ada baik dari segi Lokasi, Konstruksi, Kapasitas, dan sistem Pengolahan limbah yang digunakan Belum ada uji mengenai data buangan dari IPLT (baik itu volume, kualitas efluen, efisiensi pengolahan, hasil lumpur Belum adanya pemanfaatan hasil sedimentasi (lumpur) IPLT dan MCK ++

a. b.

B. Lain-Lain : Dokumen Perencanaan

Aspek Kebijakan Aspek Kelembagaan

Pengelolaan Air Limbah Belum Terencana Dan Belum Memiliki Acuan/Standar Teknis Belum Adanya Kebijakan Mengenai Aturan Umum Dan Aturan Teknis Yang Mengatur Pengelolaan Air Limbah (User Interface Sampai Dengan Pemrosesan Akhir) Masih Kurangnya Sumberdaya Manusia Di Bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik

3


Tabel 1.1 Permasalahan Utama Sub Sektor Air Limbah Domestik Sub Sektor Air Limbah Domestik

Aspek PMJK/ Pemberdayaan

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam O & M sarana umum air limbah (MCK, MCK++ dan Septiktank komunal)

Aspek Komunikasi & media

Belum optimalnya kampanye, sosialisasi dan advokasi terkait kesadaran masyarakat mengenai sub sektor air limbah

Aspek Pendanaan

Masih rendahnya alokasi dana APBD untuk sub sektor Air limbah

Tabel 1.2: Permasalahan Utama Sub Sektor Persampahan Sub Sektor Persampahan A. Aspek Pengembangan Sarana Prasarana User interface

Kurangnya pengurangan timbulan sampah domestik dari sumbernya (rumah tangga) Belum adanya kawasan percontohan 3R

Pengumpulan setempat

a.

b. c. Penampungan sementara

a. b. c. d

Pengangkutan/pengaliran

a b c

Semi pengolahan akhir terpusat

Masih terdapat titik-titik lokasi pembuangan sampah rumah tangga ilegal di permukiman disebabkan masih kurangnya armada pengumpulan setempat (motor sampah/gerobak sampah, dll) Rendahnya kesadaran warga mengenai perlunya membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan (TPS) Belum adanya armada pengumpulan setempat yang mendukung 3R Adanya pembangunan TPS yang tidak terintegrasi dengan rute pengangkutan sampah sehingga sampah tidak terangkut Perancangan dan kapasitas TPS yang tidak sesuai dengan standar pembangunan TPS dan volume sampah sehingga menyebabkan luberan sampah Belum berjalannya pemisahan sampah pada tempat penampungan sampah sementara Jadwal pembuangan sampah belum terintegrasi dengan jadwal pengangkutan sampah Masih terdapat wilayah yang sampahnya belum terlayani oleh armada truk sampah Armada pengangkutan belum mendukung 3R Kurangnya tenaga pengangkut sampah disebabkan sistem pengupahan yang kurang layak Belum maksimalnya pengolahan sampah pada tempat

4


Tabel 1.2: Permasalahan Utama Sub Sektor Persampahan Sub Sektor Persampahan pengolahan sampah terpadu (TPST) yang ada Pembuangan akhir

a.

Adanya indikasi terjadimya pencemaran lingkungan di TPA

b.

Adanya indikasi perlunya perluasan area TPA

B. Lain-lain : Dokumen perencanaan

Pengembangan & pengelolaan persampahan skala kota belum terencana dengan baik karena tidak memiliki master plan a. Masih perlunya peninjauan kembali kebijakan pengelolaan persampahan b. Kurangnya sosialisasi kebijakan c. Kurangnya implementasi kebijakan yang mengatur pengelolaan persampahan Masih kurangnya sumberdaya manusia di bidang pengelolaan persampahan

Aspek kebijakan

Aspek kelembagaan

Tabel 1.3: Permasalahan Utama Sub-Sektor Drainase Lingkungan Sub Sektor Drainase lingkungan A. Aspek Pengembangan Sarana Prasarana User Interface

a.

Meningkatnya jumlah hunian dan bangunan komersil

b. Pengumpulan& Penampungan/Pengolahan Awal Pengangkutan/Pengaliran

Sebagian besar warga masih menyalurkan grey water dan air hujan langsung ke drainase Belum adanya pemanfaatan sumur resapan a.

Masih rendahnya cakupan layanan drainase

b.

Adanya kondisi drainase yang buruk dan tidak sesuai standar teknis dibeberapa titik Menurunya kapasitas drainase di beberapa titik

c. Daur Ulang/ Pembuangan Akhir

a. b. c.

Teluk sebagai muara akhir dari saluran mengalami pendangkalan dan Penyempitan dan bahkan sudah tidak berfungsi lagi Sebagian Sungai beralih fungsi menjadi lahan permukiman atau sudah tidak berfungsi lagi (telah ditimbun) Adanya perubahan fungsi lahan yang mengakibatkan berubahnya luas wilayah resapan air

B. Lain-Lain : Dokumen Perencanaan

a. b.

Kota Kendari sudah mempunyai Master Plan Drainase, namun perlu dilakukan review karena adanya perubahan fungsi ruang Penyusunan data Base Drainase di lima wilayah kecamatan yang belum ada yaitu Kec. Mandonga, Puwatu, Kendari, Kendari Barat

5


serta Kec. Abeli Aspek Pendanaan

Aspek Peran Masyarakat

Aspek Kebijakan Aspek Kelembagaan

Anggaran sub sektor Drainase hanya 17,40% dari Belanja Langsung APBD Kota Kendari (Anggaran tahun 2013) atau rata-rata 9,06 % setiap tahun selama 5 tahun terakhir dengan kenaikan rata rata sebesar 47,97% a. Banyaknya Prilaku masyarakat yang sering buang sampah di Saluran Drainase b. Kesadaran Masyarakat untuk menyediakan lahan drainase masih Kurang . c. Partisipasi masyarakat untuk ikut menjaga dan merawat saluran rendah d. Adanya masyarakat yang memanfaatkan lahan pinggir drainase untuk pemukiman. Belum adanya Perda yang mengatur pengelolaan Drainase a. b.

Masih kurangnya SDM di sub sektor Drainase Belum optimalnya pengawasan, sinkronisasi pembangunan drainase tersier di kawasan permukiman

Tabel 1.4: Permasalahan Utama Aspek PHBS dan Prohisan Aspek PHBS dan Prohisan a b c d e f g h

Masih kurangnya informasi terkait PHBS di lima tatanan (rumah tangga, sekolah, institusi kesehatan, tempat kerja, dan tempat-tempat umum) Masih kurangnya sarana pendukung terkait PHBS di lima tananan (rumah tangga, sekolah, institusi kesehatan, tempat kerja, dan tempat-tempat umum) Masih minimnya partisipasi masyarakat dalam PHBS, sanitasi dan hygiene Belum optimalnya penerapan perda yang mendukung terciptanya lingkungan sehat Masih kurangnya pengetahuan & kesadaran masyarakat mengenai pentingnya lingkungan sehat Masih kurangnya sdm di lingkup pemerintah kota yang dapat melakukan bimbingan dan pelatihan terkait phbs Masih kurangnya informasi dan peran serta masyarakat tentang pentingnya STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) di masyarakat (stop BABS, CTPS, pengolahan air minum rumah tangga, sampah rumah tangga, limbah cair rumah tangga) Belum ada monitoring dan evaluasi mengenai kondisi PHBS dan STBM di masyarakat dan lingkungannya

6


1.3 Resume Sasaran Sampai Dengan Tahun 2017 Sub bab ini memberikan penjelasan mengenai resume tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam mengatasi isu dan permasalahan sanitasi kota Kendari untuk sub sektor Air Limbah, Persampahan, Drainase dan Aspek PHBS. Adapun Resume Tujuan dan sasaran dapat di lihat pada tabel berikut : Tabel 1.5 Resume Sasaran Sampai Dengan Tahun 2017 A. Air limbah 1 2 3 4 5 6 7

tersedianya dokumen perencanaan sistem pengelolaan air limbah kota kendari yang terintegrasi sampai 5 tahun kedepan pada akhir tahun 2014 tersedianya peraturan dan kebijakan mengenai pembangunan dan pengelolaan air limbah pada tahun 2014 tersedianya sdm stakeholder yang menangani perencanaan, pembangunan dan pengelolaan air limbah pada tahun 2017 meningkatnya jumlah warga yang memiliki jamban sesuai dengan standar teknis dari 89% menjadi 100% pada tahun 2015 meningkatnya jumlah jamban yang jamban yang sudah sesuai standar teknis dari 83% menjadi 100% pada tahun 2015 adanya pengolahan grey water pada permukiman sebesar 25 % pada tahun 2017

10

meningkatnya jumlah jamban yang bermuara ke tangki septik dari 78% menjadi 89% pada tahun 2015 berkurangnya potensi pencemaran akibat tangki septik yang bocor/tidak sesuai standar teknis (dikawasan dengan kepadatan <25 jw/ha) dari 2 % menjadi 20% di tahun 2017 meningkatnya penggunaan sistem pengolahan limbah komunal (komunalisasi) pada kawasan dengan kepadatan penduduk >50 jiwa/ha meningkatnya jumlah warga yang memiliki tangki septik (dikawasan pesisir)

11

meningkatnya lumpur tinja yang terangkut ke IPLT

12

optimalnya fungsi IPLT dalam pengolahan lumpur tinja

13

adanya ada uji kelayakan IPLT yang ada baik dari segi lokasi, konstruksi, kapasitas, dan sistem pengolahan limbah yang digunakan adanya uji mengenai data buangan dari IPLT (baik itu volume, kualitas efluen, efisiensi pengolahan, hasil lumpur adanya pemanfaatan hasil sedimentasi (lumpur) IPLT dan MCK ++

8 9

14 15

b. sub sektor persampahan 1 2

meningkatnya pelaksanaan praktek 3R pada tahun 2014, (khususnya di wilayah kelurahan dengan kepadatan >50 jiwa/ha) adanya kawasan percontohan 3R tahun 2014

3

terbebasnya seluruh wilayah permukiman dari titik-titik pembuangan sampah ilegal di tahun 2017

4

adanya pemisahan sampah pada armada pengangkutan setempat 2016

7


5 6

meningkatnya kesadaran warga mengenai perlunya membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan (tps) terintegrasinya seluruh tps yang ada dengan rute pengangkutan sampah pada tahun 2015

7

tersedianya kapasitas tampung tps yang sesuai dengan produksi sampah

8

penertiban jarak pembangunan antar tps sesuai sni persampahan

9

pembangunan tps harus mengacu pada standar perancangan TPS yang ada

10

terlaksananya proses pemilahan sampah pada tempat penampungan sementara

11 12

meningkatnya cakupan layanan pengangkutan sampah 20 % mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2017 tersedianya layanan pengangkutan sampah yang mendukung 3R

13

meningkatnya standar upah bagi tenaga pengangkut sampah

14

berfungsinya kembali 11 tpst yang telah terbangun hingga 2017

15

tersedianya tpst baru di kawasan padat penduduk

16 17

meningkatnya teknologi dan sarana prasarana pengolahan sampah tpa agar lebih ramah lingkungan pada tahun 2014 adanya nilai ekonomis dari hasil pengolahan sampah TPA pada tahun 2017

18

terpenuhinya kebutuhan lokasi untuk mewujudkan visi dan misi tpa kota kendari mulai 2013 dan 2017

19 20

terwujudnya sistem pengelolaan persampahan yang terencana dan sesuai standar teknis mulai dari user interface hingga ke tempat proses akhir pada tahun 2014 meningkatnya pelaksanaan kebijakan yang mengatur pengelolaan persampahan 2015

21

review/revisi kebijakan persampahan pada tahun 2014

22

meningkatnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang pengelolaan persampahan 2014

C. Sistem Drainase 1

4

tersedianya dokumen perencanaan sistem drainase kota kendari yang terintegrasi di akhir tahun 2014 tersedianya peraturan dan kebijakan mengenai pembangunan dan pengelolaan drainase pada tahun 2014 tersedianya sdm stakeholder yang menangani perencanaan, pembangunan dan pengelolaan drainase pada tahun 2017 meningkatnya kondisi drainase dalam keadaan baik yaitu

a.

Dari 4,67% menjadi 50,97% jaringan drainase primer pada tahun 2017

b.

Dari 16,08% menjadi 77,30% jaringan drainase sekunder pada tahun 2017

2 3

8


c.

Dari 19,53% menjadi 43,04% jarungan drainase tersier padan tahun 2017

5 Berkurangnya 50% area genangan di wilayah kota kendari di akhir tahun 2017 dari 7089,41 ha D. Aspek Phbs dan Prohisan 1 2

meningkatnya informasi mengenai penerapan Phbs di masyarakat hingga 50% pada tahun 2017 meningkatkan sarana pendukung terkait phbs di lima tananan (rumah tangga, sekolah, institusi kesehatan, tempat kerja, dan tempat-tempat umum) hingga 50% pada tahun 2017

3 meningkatnya 50 % peran aktif masyarakat dalam phbs sampai tahun 2017 4

meningkatnya perilaku warga yang mendukung pelaksanaan perda lingkungan sehat

5 meningkatnya masyarakat yang mengetahui tentang lingkungan sehat 6

8

meningkatnya lingkungan sehat tingkat kelurahan meningkatnya jumlah sdm di lingkup pemerintah kota yang dapat melakukan bimbingan dan pelatihan terkait phbs sebanyak 50% pada tahun 2017 meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai stbm

9

meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai stbm

10

meningkatnya sarana yang mendukung kegiatan stbm

11

terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi mengenai kondisi phbs dan stbm di masyarakat dan lingkungan tahun 2014

7

9


1.4 Program Prioritas dan Justifikasi Pada Sub bab ini berisi hasil kajian dan peneyapakatan program dan kegiatan sesuai urutan prioritasnya, daftar program dan kegiatan merupakan program dan kegiatan yang sudah tersusun sebelumnya pada dokumen SSK, hanya saja setelah melalui proses review program dan kegiatan mengalami beberapa perubahan dan perbaikan, adapun daftar program dan kegiatan prioritas persubsektornya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1.4.1 Air Limbah Tabel 1.6 Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah periode 2014 – 2017 Prioritas 01 :Penyusunan Master Plan Air Limbah No Program Estimasi Biaya Justifikasi Penyusunan Masterplan Air Limbah Kegiatan Penyusunan Masterplan 1 600 Skala Kota air limbah skala kota beserta studi Studi tentang kualitas dan kuantitas air terkait kualitas, kuantitas dan 2 200 limbah manajemen pengelolaan air limbah di dorong oleh pendanaan Studi Manajemen Pengelolaan Air 3 200 APBD Kota kendari tahun 2014 Limbah Prioritas 02 : Penyusunan Kebijakan Air Limbah Skala Kota No Program Estimasi Biaya Justifikasi Kebijakan pengelolaan air limbah, Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Air merupakan aturan yang akan 1 150 Limbah Skala Kota menjadi dasar pengelolaan air limbah kota Kendari Sosialisasi kebijakan sangatlah Sosialisasi dan Penerapan Kebijakan dibutuhkan, agar masyarakat 2 40 Pengelolaan Air Limbah Skala kota mengetahui mengenai kebijakan serta pelaksanaannya di lapangan Prioritas 03 : Infrastruktur Air Limbah Sistem Komunal - (Pembangunan IPAL KOMUNAL, Septiktank Komunal dan MCK ++) No Estimasi Biaya Justifikasi Penyuluhan dan kampanye mendorong Kegiatan pembangunan sisitem partisipasi masyarakat dalam 1 pengelolaan Air Limbah Domestik (pada 225 komunal kota Kendari, lebih kepada menuntaskan kegiatan daerah yang berpotensi untuk dibangun BABS yang ada dengan Sistem Komunal) membangun pada wilayahSosialisasi Rencana Pembangunan 2 45 wilayah terdapat praktek BABS kepada masyarakat oleh Dinas Terkait dengan indikator lokasi yang Penyediaan Fasilitator dalam 3 perencanaan, Pembangunan dan 225 warganya belum memiliki Jamban sesuai data EHRA Pengelolaan Pembentukan Kelompok Swadaya 4 45 Untuk kegiatan pembangunan Masyarakat (KSM) infrastruktur point 9, 10, 11, 12 5 Pembebasan Lahan/Tanah 900 didorong oleh pendanaan APBN, Perencanaan Detail (DED) 6 4500 APBD dan swasta/donor Pembangunan Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa Untuk kegiatan lainnya didorong 7 pelatihan di bidang teknis, keuangan, 450 oleh pembiayaan APBD dan dan manajerial swadaya masyarakat 8 Sosialisasi kepada masyarakat oleh 225

10


pengurus KSM Pembangunan IPAL Komunal 9200 Pembangunan Jaringan Perpipaan 2300 Pembangunan Sambungan Rumah 1150 Pembangunan MCK ++ 8800 Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan 13 Pembangunan IPAL Komunal dan 4500 MCK++ 14 Pelatihan bagi pengguna dan operator 225 15 Biaya Operasi dan Pemeliharaan 90 16 Pemantauan dan Evaluasi 40 Prioritas 04 :Peningkatan Sarana Septiktank Warga No Estimasi Biaya Pembentukan dan Pelatihan tim 1 pengawas pembangunan dan 80 peningkatan mutu tangki septik Pendataan Kualitas dan Kuantitas 2 50 tangki septik warga Penyuluhan dan Kampanye Tangki 3 Septik Yang Sesuai Standar Teknis Dan 80 Aman Bagi Lingkungan Stimulan Pembangunan/Peningkatan 4 2000 Mutu Tangki Septik Individual 5 Operasional dan Pemeliharaan 40 9 10 11 12

6

Pemantauan dan Evaluasi

Justifikasi Peningkatan sarana septiktank warga dilakukan untuk optimalisasi sistem onsite yang ada dengan tujuan untuk menanggulangi kebocoran tangki septik yang menyebabkan pencemaran dan meningkatkan layanan pengguna mobil tinja kota Kendari Kegiatan ini lebih didorong untuk pendanaan bersumber dari APBD Kota Kendari dan Swadaya masyarakat

40

Prioritas 05 : Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Air Limbah No Estimasi Biaya Justifikasi Kampanye/edukasi/Sosialisasi Peningkatan SDM di bidang air 1 80 Peningkatan Pengelolaan Air Limbah limbah, mengingat masih terbatasnya SDM baik di lingkup Pelatihan Teknis Pengelolaan Air 2 100 Pemkot, swasta dan tenaga Limbah pengajar. Kegiatan ini lebih didorong ke pendanaan APBN dan APBD 3 Bantek Pengelolaan Air Limbah 50 Provinsi Prioritas 06 : Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Air Limbah No Estimasi Biaya Justifikasi Pemeliharaan sarana dan prasarana terkait air limbah Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan 1 800 seperti operasional mobil prasarana Air Limbah pengangkut tinja, upah tenaga angkut dan operasional IPLT

11


Prioritas 07 : Infrastruktur Air Limbah Sistem Setempat dan Sistem Komunal - IPLT - Rehabilitasi IPLT No Estimasi Biaya Justifikasi 1 Penyusunan UKL/UPL/Amdal IPLT 250 Kegiatan Rehabilitasi bangunan IPLT yang ada, pada kegiatan ini Perencanaan Detail (DED) Rehabilitasi 2 300 point 1, 2, 3, 4 didorong untuk IPLT pendanaan APBD Provinsi dan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi 3 1000 APBN, sedangkan untuk kegiatan IPLT lainnya mengguanakan dana Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan 4 Rehabilitasi IPLT 100 APBD Kota Kendari 5 Operasi dan Pemeliharaan IPLT 104 6 Pelatihan bagi Pengelola IPLT 80 7 Pengaspalan jalan masuk IPLT 2000 Uji mengenai data buangan limbah dari 8 IPLT 50 9 Pemanfaatan hasil sedimentasi IPLT 15 10

Pemantauan dan Evaluasi

40

12


Peta 1.1 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah periode 2014 – 2017

13


1.4.2 Persampahan Tabel 1.7 Prioritas Program dan Kegiatan Persampahan periode 2013 – 2017 Prioritas 01 : Pengembangan Kebijakan dan Kinerja Pengelolaan Persampahan Estimasi Biaya No Program (Rp. Juta) Justifikasi Penyusunan masterplan Persampahan Skala Kota berguna Penyusunan Masterplan 1 untuk dapat mengukur tingkat Persampahan Skala Kota 650 pelayanan persampahan di Kota Kendari Studi tentang Kualitas dan Kuantitas Studi tentang kualitas dan kuantitas Sampah Kota merupakan alat untuk 2 340 sampah Kota mengukur volume dan komposisi sampah kota Sampah merupakan masalah yang sangat krusial dan mendesak untuk ditangani sehingga dibutuhkan suatu Studi Manajemen Pengelolaan manajemen moderen yang dapat 3 Persampahan 250 digunakan untuk mengatur sumber daya yg ada sehingga pemerintah dapat menangani segala permasalahan sampah Dibutuhkan Perda,Perwali yang Review dan revisi PERDA/PERWALI memuat secara detail pola Pengelolaan Persampahan Skala masyarakat mulai dari sumber 4 Kota (dari userface hingga ke 100 sampah TPA dan sehingga yang pemrosesan akhir) melanggar TPA dapat diberikan sanksi yang tegas Untuk mengawasi pelaksanaan Pembentukkan unit pengawas PERDA/Perwali agar masyarakat 5 pelaksanaan Perda/Perwali 280 tidak membuang sampah Persampahan sembarangan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Dibutuhkan jaminan dan kepastian Pengelolaan Persampahan dan hukum bagi para investor dan 6 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia 100 perlunya PERDA yang melayani Usaha/Lembaga permasalahan sampah Prioritas 02 : Sosialisasi dan Penerapan Manajemen pengelolaan persampahan No

1

Program

Sosialisasi dan implementasi PERDA/PERWALI tentang Pengelolaan Persampahan

Estimasi Biaya (Rp. Juta)

Justifikasi Dibutuhkan agar masyarakat mengerti sistem pengelolaan persampahan dan masyarakat tidak 460 kaget apabila diterapkan sanksi bagi mereka yang membuang sampah sembarangan

14


2

Sosialisasi dan implementasi Masterplan dan manajemen pengelolaan persampahan Manajemen pengelolaan sampah dari user interface hingga ke pemrosesan akhir Manajemen Zonasi, sistem dan rute pengangkutan

3

Pemantauan dan Evaluasi Implementasi penerapan Perda, masterplan dan menejemen persampahan

Dibutuhkan tenaga teknis pengelola persampahan mengerti perencanaan 300 pelayanan persampahan. Dibutuhkan agar sampah di kelola secara tepat dan benar mulai dari 425 sumbernya hingga sampai proses dan akhir Banyaknya sampah yang tidak terangkut dan tidak terdata secara sistematis karena biasanya dihitung berdasarkan ritasi truk menuju TPA Evaluasi apakah penerapan PERDA dilapangan sudah berjalan dengan 100 semestinya

Prioritas 03 : Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Persampahan Estimasi Biaya No (Rp. Juta) Justifikasi Peningkatan Operasi dan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana 1 Pemeliharaan Prasarana persampahan merupakan kebutuhan 65.651.573.250 Persampahan utama dalam rangka meningkatkan kebersihan lingkungan kota Untuk meningkatkan kesejahteraan 2 Peningkatan Upah Angkut tenaga lapangan Prioritas 04 : Peningkatan dan Pembangunan Fisik Pengolahan Akhir TPA Estimasi Biaya No (Rp. Juta) Justifikasi Penyusunan UKL/UPL atau AMDAL Penyusunan UKL/UPL atau AMDAL Peningkatan TPA merupakan 2 Peningkatan TPA 250 Dokumen acuan baku dalam bidang operasional TPA 3

Sosialisasi "Rencana" Peningkatan TPA kepada masyarakat sekitarnya

4

Perencanaan Detail (DED) Peningkatan TPA

5

Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan TPA (termasuk perluasan area TPA, jalan Operasi, Drainase dan Lindi)

6 7

Pengawasan dan Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan TPA Pengadaan Fasilitas Operasional TPA

Dibutuhkan untuk mengkaji umur TPA menambah TPA masyarakat sekitar 75 serta dampah lingkungan masyarakat Perencanaan Detail (DED) Peningkatan TPA merupakan 450 pedoman dalam pemeliharaan sarana dan prasarana TPA Dibutuhkan untuk menunjang kapasitas lahan TPA, dan fasilitas 1.000 penunjang ( jalan operasoonal, drainase, kolam lindi 50

15


a. Pengadaan Jembatan Timbang

b. Pengadaan Excavator

c. Pengadaan Landfill Compactor

d. Pengadaan Loader (Bechu Loader)

e. Pengadaan Hanggar Kerja dan Mesin Pemilahan Sampah TPA

8

3.000

6.000

4.200

700

f. Peningkatan fasilitas pengolahan gas metan Operasi dan Pemeliharaan a. Pemeliharaan Fasilitas Umum TPA

b. Pemeliharaan Fasilitas Perlindungan Lingkungan TPA, c. Fasilitas Penunjang d. Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas Operasional - Pengadaan dan Penimbunan Tanah Urug - O & P Instalasi Pengolah Lindi

9

600

Pengadaan jembatan timbang dapat meningkatkan akurasi data sampah yang masuk ke TPA Dengan adanya Excavator dapat meningkatkan kinerja tenaga pengelola TPA, menjadikan TPA yang berwawasan lingkungan Dibutuhkan pemadatan sampah di areal Landfill agar dapat memeperpanjang usia areal landfill dan untuk meningkatkan kapasitas kandungan gas di areal landfill Pengadaan Loader (Bechu Loader) dapat meningkatkan kinerja tenaga pengelola TPA, menjadikan TPA yang berwawasan lingkungan Pemilahan sampah di TPA masih menjadi kendala pengelolaan persampahan saat ini, Pengadaan hanggar kerja dan mesin pemilahan sampah di TPA merupakan solusi untuk memilah sampah sesuai komposisinya

untuk peningkatan manajemen 100 pengelolaan TPA . dibutuhkan agar terciptanya lingkungan TPA yang bebas polusi air 350 dan tanah. dibutuhkan agar terciptanya lingkungan TPA yang bebas polusi air 200 dan tanah. 5.897.646.500 dibutuhkan agar terciptanya lingkungan TPA yang bebas polusi air 800 dan tanah. dibutuhkan agar terciptanya lingkungan TPA yang bebas polusi air 750 dan tanah.

- O & P Alat Berat (Excavator, Dozer, Land Compactor, Loader & Dump truck)

Optimalnya produktifitas kendaraan operasional TPA

Pengembangan Kelembagaan dan Pengelolaan TPA/Unit Kerja TPA

Untuk meningkatkan SDM petugas pengelolaan persampahan

16


a. Pelatihan Pengelolaan TPA

Untuk meningkatkan SDM petugas 100 pengelolaan persampahan

b. Penambahan Personil Pengelolaan TPA

Untuk meningkatkan SDM petugas pengelolaan persampahan

c. Penyuluhan dan Bimbingan kepada masyarakat disekitar TPA d. Pemantauan dan Evaluasi TPA

500 Prioritas 05 : Program Pengelolaan Sampah Dari Sumbernya No Estimasi Biaya Sosialisasi intensif mengenai kewajiban melakukan pemilahan 1 sampah dari sumbernya termasuk 400 Sampah B3

Agar masyarakat memahami dampak lingkungan tempat pemprosesan Akhir mengontrol tempat pemprosesan akhir

Justifikasi Agar masyarakat memahami pemanfaatan dan pengurangan sampah dari sumbenya ketempat pemprosesan akhir untuk memotivasi masyarakat agar mau memilah dan memanfaatkan -semaksimal mungkin baik sampah organik mau anorganik

2

Pembentukan Wilayah Percontohan 3R

3

Pembentukan kelompok peduli kebersihan di tingkat RT/RW tentang pengolahan sampah

4

Pengadaan tempat sampah terpilah untuk rumah tangga

5

Pelatihan pengolahan sampah 3R bagi kader dan aparat pengelola sampah

Peningkatan kualitas sumber daya 120 manusia pengelola persampahan

6

Pengadaan keranjang sampah, komposter dan takakura persampahan

agar masyarakat dapat melakukan 100 pengelolaan sampah 3R

7

Program Bank Sampah (dana stimulasi)

agar sampah bernilai ekonomis yang dapat meningkatkan pendapatan 80 masyarakat melalui sampah

8

Promosi penggunaan produk daur ulang sampah (termasuk kompos)

agar masyarakat tahu bahwa sampah 20 bernilai ekonomi

9

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan sampah dari sumbernya

untuk mengontrol atau memantau sejauh mana pemanfaatan sampah 40 melalui 3R di masyarakat

40 agar masyarakat mau memilah 60 sampahnya dari sumbernya

17


Peta 1.2 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Persampahan Periode 2013 sd 2017

18


1.4.3 Drainase Permukiman 1.8 Prioritas Program dan Kegiatan Drainase Permukiman periode 2014 -2017 Prioritas 1 : program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong No 1

2

Kegiatan

Justifikasi

Penyusunan masterplan dan study a

Review masterplan sistem drainase yang berwawasan lingkungan

b

Penyusunan data base sistem drainase kota/kawasan

c

Studi penanganan genangan dan banjir

Review masterplan merupakan kebutuhan 750 utama agar dalam pembangunan drainase dapat terintegrasi dengan baik antara saluran primer, sekunder dan tersier. Penyusunan data base drainase merupakan 625 data idenfikasi yang dapat menggambarkan kondisi drainase sehingga dalam penyusunan program dan penganggaran dapat lebih efektif dan efisien Study mengenai genangan dan banjir dilakukan untuk meberi gambaran tentang kondisi dan 100 penyelesaian masalahan genangan dan banjir.

Pengembangan kelembagaan dan peraturan a

3

Estimasi biaya (Rp. Juta)

Penyusunan perda tentang pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sistem drainase yang berwawasan lingkungan b Sosialisasi perda pengelolaan sistem drainase yang berwawasan lingkungan Pengembangan jaringan drainase a

Perencanaan teknis pembangunan saluran dan gorong-gorong drainase yang berwawasan lingkungan

b

Pembebasan lahan

c

Pembangunan saluran drainase primer yang berwawasan lingkungan Pembangunan saluran dan gorong-gorong drainase sekunder yang berwawasan lingkungan

d

Dibutuhkan produk hukum yang dapat menjadikan acuan arah pembangunan 100 mengenai sector drainase, produk dapat memfasilitasi perkembangan kota dan memperkecil dampak kerusakan lingkungan 150 yang diakibatkan oleh pengelolaan drainase yang salah

Penyiapan ded merupakan kegiatan mutlak 4.314 yang harus dilaksanakan agar proses pembangunan dapat eesuai dengan keriteria teknik selain itu ded juga berfungsi untuk membantu dalam kepastian kebutuhan lahan Sebagian besar sungai/kali telah beralih fungsi 12.439 jadi permukiman sehingga diperlukan adanya pembangunan kali/kanal baru guna memaksimalkan pengaliran air Meningkatkan layanan dan fungsi drainase 25.972 sebagai pematus air hujan, sehingga diharapkan pada akhir tahun 2017 kota kendari terbebas dari genangan air 49.030

19


e f

g

4

Pembangunan saluran drainase tersier yang berwawasan lingkungan Supervisi pembangunan saluran dan gorong-gorong drainase primer yang berwawasan lingkungan Rehabilitasi/normalisasi saluran drainase

12.296 Pengawasan/supervisi dilakukan untuk memberi jaminan bahwa pelaksanaan konstruksi drainase 3.964 terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan/kaida-kaida teknik yang berlaku Meningkatnya fungsi drainase sebagai pematus air hujan, dan terbebasnya saluran drainase dari 1.488 endapan sedimentasi serta sampah

Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan/Pengelolaan Drainase a Mengoptimalkan unit yang Organisasi ini merupakan unit pengendali yang bertugas untuk mengawasi & bertugas dalam mengedentifikasi setiap mengendalikan pembangunan & 20 kejadian banjir dan sumbernya pengelolan drainase (teknis & operasional) b

c

d

e f

Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan drainase Pembentukan kelompok masyarakat pengelola sistem drainase lingkungan mandiri Mengintegrasikan sosialisasi mengenai pemeliharaan drainase dengan sosialisasi mengenai persampahan Pembuatan sumur dan kolam resapan Pembuatan bio pori

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sanitasi yang bail 100 khususnya yang berkaitan dengan sektor drainase Pembentukan ksm pengelolaan drainase merupakan kelompok masyarakat yang 30 membantu pemerintah dalam hal advokasi kepada masyarakat tentang pengelolaan drainase 100

1.000 40

Prioritas 2 : Program Pengendalian Banjir No 1

Kegiatan

Estimasi biaya (Rp. Juta)

Justifikasi

Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pengurangan banjir dan sumber genangan A Pembentukan unit yang bertugas Organisasi ini merupakan unit pengendali yang mengawasi & mengendalikan 30 bertugas dalam mengedentifikasi setiap banjir dan sumber genangan kejadian banjir dan sumbernya B

Pelaksanaan bimbingan teknis bagi unit pengawas dan pengendali banjir dan sumber genangan

Bimbingan teknis merupakan peningkatan sdm pengelola sistem jaringan drainase dan 435 pengendalian genangan/ banjir

20


C

Pembangunan sarana & prasarana pemeliharaan sungai/kali dan pengendalian banjir

D

Perencanaan teknik pengendalian banjir

E

Pengawasan/supervisi pengendalian banjir

F

Pembebasan lahan pembangunan kolam retensi

Meningkatkan fungsi sungai sebagai pembuangan air sebelum menuju laut atau teluk sehingga fungsi drainase dapat lebih oftmal 17.900 target pada akhir tahun 2017 kota kendari terbebas dari genangan air dapat dicapai Penyiapan ded merupakan kegiatan mutlak yang harus dilaksanakan agar proses pembangunan dapat sesuai dengan keriteria 224 teknik selain itu ded juga berfungsi untuk membantu dalam kepastian kebutuhan lahan Pengawasan/supervisi dilakukan untuk memberi jaminan bahwa pelaksanaan konstruksi 192 terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan/kaida-kaida teknik yang berlaku Sebagian besar sungai/kali telah beralih fungsi jadi permukiman sehingga diperlukan adanya pembangunan kali/kanal baru guna 1.100 memaksimalkan pengaliran air serta ada beberapa alur sungai yang memerlukan sodetan gungan meluruskan das

21


Peta 1.3 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Drainase Permukiman periode 2014-2017

22


1.4.4 Prohisan / Aspek PHBS Tabel 1.9 Prioritas Program dan Kegiatan Aspek PHBS periode 2014-2017 Prioritas 1 : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Estimasi No Program/Kegiatan Biaya Justifikasi Peningkatan pengetahuan, Kesadaran masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukung 1 gerakanPHBS Kampanye/edukasi/Sosialisasi/Advokasi Peningkatan Kepedulian bagi Gerakan PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang a sampah pada tempatnya) di 5 tatanan Kampanye/edukasi/Sosialisasi/Advokasi (Rumah Tangga, Sekolah, institusi Peningkatan Kepedulian bagi Gerakan kesehatan, tempat kerja dan di tempatPHBS bertujuan agar masyarakat tempat umum) 390 mengetahui, dan mau menerapkan PHBS Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Agar informasi lebih cepat diakses oleh Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, masyarakat b Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui media elektronik (siaran radio atau TV lokal) 220 Pembuatan media promosi dan informasi c sadar hidup sehat tentang PHBS, seperti Agar informasi lebih cepat diakses oleh banner, stiker, leaflet, spanduk dll. 196 masyarakat Pembangunan sarana cuci tangan pakai agar masyarakat yang ke Poskesdes dapat d sabun (CTPS) di poskesdes 180 menggunakan sarana tersebut Penyediaan sarana Jamban Keluarga, Air e limbah, Air Bersih, dan sarana Untuk mendukung penerapan PHBS dan persampahan oleh masyarakat 26 STBM untuk mendukung penerapan PHBS Pengadaan timba, kran di tiap posyandu f khususnya program CTPS di tempat-tempat dan taman posyandu 110 umum Pembangunan sarana cuci tangan pakai g sabun ( CTPS ) di tempat-tempat umum ( terminal, pasar, alun-alun dan stasiun ) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam PHBS 2 Pembentukan Kader Pelaksana Kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan a PHBS tingkat Basis di semua tatanan 260 PHBS di semua tatanan Pelatihan dan Penguatan kapasitas Kader b PHBS tingkat basis di semua tatanan 520 agar peran kader lebih ditingkatkan untuk memberikan motivasi kepada Pelaksanaan Lomba K3 dan Kegiatan c masyarakat khususnya dalam penerapan Praktek PHBS 180 PHBS Peningkatan Kinerja dan kompetensi SDM dalam mendukung gerakan PHBS 3 Pelatiihan TOT mengenai PHBS di lingkup agar sosialisasi PHBS dapat berjalan Pemkot 260 lancar Program Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 4 a Sosialisasi STBM

110

23


b

Pembuatan sarana yang berhubungan dengan STBM

260

Prioritas 2 :Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pengembangan lingkungan Sehat 5 sosialisasi Peraturan daerah Mendukung a PHBS dan Lingkungan Sehat 80 Pembuatan/Penetapan Pilot Project b Kawasan percontohan gerakan PHBS 260 Sosialisasi dan Penyuluhan lingkugan c Sehat (keluarahan sehat) 180 Program Monitoring dan Evaluasi kegiatan PHBS dan STBM 6 a Pembentukan tim Monev b Pelaksanaan Monev c Pembuatan Laporan monev

110 sebagai pelaksana Monev untuk memantau dan menilai pencapaian 180 kegiatan PHBSdan STBM 110 untuk mengetahui hasil kegiatan monev

24


Peta 1.4 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Aspek PHBS periode 2013.– 2017

25

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KOTA KENDARI 2013 POKJA SANITASI KOTA KENDARI

Recommend Documents