2.1.1 Lembar Kesepakatan Pemerintah Kab / Kota
LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR Nomor : Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kab/Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kab/Kota dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini kamis tanggal 17 bulan 10 tahun 2013, kami unsur Pemerintah Kota Makassar sepakat untuk mengalokasikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2013 – 2017 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi ini: KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI - KOTA MAKASSAR T.A 2013 - 2017 (x Rp. 1.000) NO
TAHUN ANGGARAN
SEKTOR
2013
2014
A.
SUMBER PENDANAAN : APBD KOTA MAKASSAR
A.1
AIR LIMBAH
A.2
2015
2016
2017
TOTAL
5.446
31.100
51.880
54.135
107.980
250.541
PERSAMPAHAN
29.057
32.665
32.325
38.410
25.860
158.370
A.3
DRAINASE LINGKUNGAN
23.295
20.257
21.574
23.162
17.285
100.373
A.4
PROHISAN
1.874
2.125
2.128
2.390
2.650
11.167
59.672
86.147
107.907
118.097
153.775
520.398
SUB TOTAL A
Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Walikota Makassar
DR. Ir. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM.
*) Tembusan: Kepala SKPD / Dinas Kab/Kota terkait – untuk ditindak lanjuti
2.1.2 Lembar Kesepakatan Pemerintah Provinsi
LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PROVINSI SULAWESI SELATAN - KOTA MAKASSAR Nomor : Berdasarkan Undiang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kab/Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kab/Kota dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini kamis tanggal 17 bulan 10 tahun 2013, kami Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sepakat untuk memberikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2013 – 2017 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi Kota Makassar sub lampiran L.1-C untuk implementasi program : 1. Pengelolaan sampah dari sumbernya 2. Saluran dan drainase gorong-gorong sekunder 3. Infrastruktur Air Limbah Sistem Setempat Dan Sistem Komunal 4. Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat Skala Kota KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI - KOTA MAKASSAR T.A 2013 - 2017 (x Rp. 1.000) NO
SEKTOR
TAHUN ANGGARAN 2013
2014
2015
B.
SUMBER PENDANAAN : APBD PROVINSI SULAWESI SELATAN
B.1
AIR LIMBAH
B.2
PERSAMPAHAN
B.3
DRAINASE LINGKUNGAN
B.4
PROHISAN SUB TOTAL B
2.424
2.424
2016
500
100
3.180
645
3.680
745
2017
TOTAL
600 16.915
23.164
5.200
5.200
22.115
28.964
Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Walikota Makassar
DR. Ir. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM. *) Tembusan : Kepala SKPD / Dinas Provinsi terkait – untuk ditindak lanjuti Pokja Sanitasi Provinsi Sulawesi Selatan Kepala SKPD / Dinas Kota terkait – untuk ditindak lanjuti Pokja Sanitasi Kota Makassar
Gubernur Sulawesi Selatan
DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO SH.,M.Si., MH.
2.1.3 Lembar Kesepakatan Pemerintah Provinsi
LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI DIRJEN PPLP DENGAN KOTA MAKASSAR Nomor : ................... Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Pembangunan danpelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kab/Kota, sehingga diharapkan dapat lebih mendekatkaninteraksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kab/Kota dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari berbagai sumber terkait, termasuk sumber pendanaan dari Pusat. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini kamis tanggal 17 bulan 10 tahun 2013, kami yang bertandatangan dibawah ini sepakat untuk memberikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2013 – 2017 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi Kota Makassar sub lampiran L.1-D untuk implementasi program : 1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah 2. Infrastruktur Air Limbah Sistem Setempat Dan Sistem Komunal 3. Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat Skala Kota 4. Pemantauan Kualitas Lingkungan 5. Program Pengurasan Lumpur Tinja Berkala 6. Pengembangan Kebijakan dan Kinerja Pengelolaan Persampahan 7. Program pengelolaan sampah dari sumbernya 8. Program Peningkatan dan Pengelolaan TPA Tamangapa 9. Program Pengembangan Kinerja Drainase 10. Saluran dan Gorong-Gorong Drainase Primer Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Satker PPLP Propinsi
IR. H. HASIR TJENNE, M.Si NIP : 19611211 199103 1 005
....................................
Walikota Makassar
DR. Ir. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM
....................................
Gubernur Provinsi
DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO SH.,M.Si., MH.
....................................
2.2.1 Lembar Kesepakatan Partisipasi Swasta (Dunia Usaha / CSR / LSM) LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI HARIAN BERITA KOTA MAKASSAR – PEMERINTAH KOTA MAKASSAR Nomor : Sektor / Program Sanitasi : Persampahan / Makassar Bebas Sampah Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kab/Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kab/Kota dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi,Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini kamis tanggal 06 bulan 10 tahun 2013, kami Harian Berita Kota Makassar sepakat untuk mengalokasikan dukungan publikasi dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2013 – 2017 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi untuk program : Makassar Bebas Sampah. Implementasi rencana penganggaran dan detail kesepakatan ini akan ditindak lanjuti sesuai lembar lampiran L.1-E Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Harian Berita Kota Makassar,
MUSTAWA NUR, SH. MH.
Walikota Makassar,
DR. Ir. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM.
2.2.1 Lembar Kesepakatan Partisipasi Swasta (Dunia Usaha / CSR / LSM)
2.2.2 Lembar Kesepakatan Partisipasi Masyarakat LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI KSM SANITASI USRI KEL. PA’BAENG-BAENG - PEMKOT MAKASSAR Nomor : Sektor / Program Sanitasi : Air Limbah / Dukungan Pasca Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kab/Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kota Makassar dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini kamis tanggal 06 bulan 10 tahun 2013, kami Kelompok Swadaya Masyarakat ( ksm ) SANITASI USRI Kel. Pa’Baeng-Baeng Makassar sepakat untuk mengalokasikan kontribusi dan partipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2013 – 2017 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi untuk Program dukungan pasca konstruksi dalam bentuk : Pengelolaan IPAL Komunal oleh kelompok masyarakat. Penjelasan detail terkait kesepakatan ini sesuai lembar lampiran L.1-F Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. KSM - SANITASI USRI Kel. Pa’Baeng-Baeng Makassar,
H. Asripuddin
Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar,
Ir. M. Ansar, M.Si
NIP : 19630517 199203 1 004
2.2.3 Lembar Kesepakatan Lembaga Donor
